SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL (CIVIL LAW)
MAKALAH Disusun Sebagai Salah satu Tugas Mata Kuliah Sistem Hukum di Indonesia
SITI SADIAH 12214110217
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR 2013
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya berupa iman, islam dan ilmu serta bimbingann-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil law)”. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fiqh Munakahat. Penulis berharap, makalah ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai sistem hukum Eropa Kontinental. Penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1 Bapak dosen Ibrahim Fajri, S.H, M.E.I yang telah memberikan ilmunya, bimbingan dan kesabarannya hingga akhirnya makalah ini dapat selesai tepat pada waktunya. 2 Semua staf dan pegawai perpustakaan yang banyak memberikan referensi buku sehingga penyusun mudah menyusun makalah. Tentunya makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Penyusun berharap, makalah ini dapat bermanfaat untuk ke depan dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Aamiin. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Bogor, 1 Juni 2013
Penyusun
i
DAFTAR ISI
Halaman BAB I ................................................................................................................................. 1 A.
Latar Belakang ........................................................................................................ 1
B.
Rumusan Masalah .................................................................................................. 2
C.
1.
Apa yang dimaksud dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental?................... 2
2.
Negara apa sajakah yang menganut Sistem Hukum eropa Kontinental? ...... 2
3.
Apa saja Karakteristi sistem hukum Eropa Kontinental?................................ 2
4.
Apa saja yang menjadi sumber hukum Eropa Kontinental ............................ 2
Tujuan Penulisan .................................................................................................... 2
BAB II ................................................................................................................................ 3 A.
Sistem Hukum Eropa Kontinental .......................................................................... 3 1.
Pengertian Sistem Hukum Eropa Kontinental ................................................ 3
2.
Karakteristik hukum Eropa Kontinental : ........................................................ 5
3.
Sumber hukum sistem hukum eropa kontinental : ........................................ 6
4.
Negara-negara Penganut Sistem Hukum Eropa Kontinental ......................... 9
5.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Hukum Eropa Kontinental ...................... 9
BAB III............................................................................................................................. 11 A.
Kesimpulan ........................................................................................................... 11
B.
Saran..................................................................................................................... 11
ii
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Sistem Hukum merupakan keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang
membangun serta menggerakkan hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem hukum yang diterapkan oleh berbagai negara, namun di kalangan civitas akademika kita hanya diakrabkan dengan 2 (dua) sistem hukum yang banyak mempengaruhi sistem hukum sebagian besar negara-negara di dunia. Sistem hukum tersebut adalah sistem hukum eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon. Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum Eropa Kontinental dan hukum Inggris masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama yaitu hukum Jerman. Hukum tersebut bersifat feodal baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materiil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum acara
telah
mengubah
kehidupan
di
Eropa
Kontinental.
Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem Civil Law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga sistem kontinental. Hukum romawi yang merupakan sumber dari sistem Civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi.
1
B.
Rumusan Masalah 1.
Apa yang dimaksud dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental?
2.
Negara apa sajakah yang menganut Sistem Hukum eropa Kontinental?
C.
3.
Apa saja Karakteristi sistem hukum Eropa Kontinental?
4.
Apa saja yang menjadi sumber hukum Eropa Kontinental
Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan
pengetahuan kepada para pembaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem hukum Eropa Kontinental baik itu asal definisi, sumber hukumnya , karakteristik, ataupun negara-negara penganut sistem hukum ini.
2
BAB II PEMBAHASAN A.
Sistem Hukum Eropa Kontinental 1.
Pengertian Sistem Hukum Eropa Kontinental
Pengertian Civil Law dapat dipaparkan dalam definisi berikut ini: “ Civil Law may be defined as that legal tradition which has its origin in Roman Law, as codified in the Corpus Juris Civilis of Justinian, and subsequently developed in Continental Europe and around the world. Civil Law eventually divided into two streams: The codified Roman Law ( French Civil Code 1804 and its progeny and imitators-continental Europe, Quebec and Louisiana ) and uncodified Roman Law ( Scotland and South Africa ). Civil Law is highly systematized and structured and relies on declarations of board, general principles,
often
ignoring
details.”
Apabila diterjemahkan lebih kurang demikian: hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu: a. Hukum romawi yang terkodifikasi ( Kode sipil Prancis 1804 ) dan daerah lainnya di benua Eropa yang mengadopsinya, Quebec dan Lousiana; dan b. Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi ( Skotlandia dan Afrika Selatan ). Hukum Kode sipil sangat sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari halhal yang detail.
Hukum Sipil (civil law) atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di daratan Eropa sehingga
3
dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental. Kemudian disebarkan negaranegara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Sistem hukum eropa kontinental biasa disebut dengan istilah “Civil Law” atau yang disebut juga sebagai “Hukum Romawi”. Sistem hukum ini disebut sebagai hukum romawi karena sistem hukum eropa kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran romawi tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus yang memerintah romawi pada sekitar abad ke-5 antara 527 sampai dengan 565 M. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut ‘Corpus Juris Civilis’. Sistem hukum eropa kontinental banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara eropa. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda. Dalam sistem hukum eropa kontinental, hukum memliki kekuasaan yang mengikat karena hukum yang terdiri dari kaidah atau peraturan-peraturan tersebut telah disusun secara sistematis dan dikodifikasi (dibukukan). Pada sistem ini, putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kep Pres, MA, Keputusan Menteri dan lain lain. jadi, keputusan pengadilan bersifat fleksibel (berubah ubah) tergantung hakim yang memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturanperaturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian
4
hukum dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi ‘menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya’. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrins Res Ajudicata). Dalam sistem hukum eropa kontinental dikenal adagium1 yang berbunyi bahwa tidak ada hukum selain undang-undang atau dengan kata lain bahwa hukum merupakan undang-undang itu sendiri. Dalam
sistem
hukum
eropa
kontinental tidak
dikenal
adanya
yurisprudensi yang menjadi ciri sistem hukum anglo saxon. Putusan hakim hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja atau pada satu kasus tertentu dan tidak dapat mengikat umum atau dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara lainnya yang serupa. Dalam hal ini hakim hanya berperan sebagai pembuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan penafsirannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum yang di dalamnya menganut aliran frele recht lehre yaitu dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya. 2.
Karakteristik hukum Eropa Kontinental :
a. Adanya kodifikasi. hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi b. Hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Penganut sistem Civil Law memberi
1
ada·gi·um n pepatah; peribahasa: sebuah — Latin menyatakan “Ubi societas ibi justicia”, artinya di mana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum (keadilan)
5
keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. c. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. 3.
Sumber hukum sistem hukum eropa kontinental :
a) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau Statutes; b) Peraturan-peraturan
hukum
(Regulation)
yang
dibuat
pemegang
kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (peraturan-peraturan hukum administrasi negara); c) Kebiasaan-kebiasaan (custom) yang telah hidup dalam masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris (para ahli hukum) dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumbersumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negaranegara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai
konstitusi
tertulis.
Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku
6
secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh penetapan, misalnya, pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu keputusan presiden ( Keppres ) kepada seorang terpidana yang putusan pemidanaannya
telah
memiliki
kekuatan
yang
tetap.
Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut Civil Law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak
pernah
lengkap. Kehidupan
masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan dilain pihak, dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup bermasyarakat. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, yaitu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang ( usus ) dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum. Unsur ini mempunyai relevansi yuridis, yaitu tindakan itu bukan sekadar dilakukan secara berulang-ulang, melainkan tindakan itu harus disebabkan oleh suatu kewajiban hukum yang menurut pengalaman manusia harus dilakukan. Unsur psikologis itu dalam bahasa latin disebut Opinio Necessitatis, yang berarti pendapat mengenai keharusan bahwa orang bertindak sesuai dengan norma yang
berlaku
akibat
adanya
kewajiban
hukum.
Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem hukum Civil Law adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui yurisprudensi, Spruit sebenarnya mengakui bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti formal. Akan tetapi posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem hukum Civil Law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama
7
aturan perundang-undangan, ditujuka untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik; dengan demikian, aturan-aturan itu dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua yaitu ‘hukum publik’ dan ‘hukum privat’. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk dalam hukum publik adalah : 1. Hukum tata negara 2. Hukum administrasi negara 3. Hukum pidana Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Termasuk dalam hukum privat adalah : 1. Hukum sipil 2. Hukum dagang Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, maka batas-batas yang jelas antara hukum publik dan hukum privat itu semakin sulit ditentukan, karena : a) Terjadinya proses sosialisasi didalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat, walaupun pada dasarnya
menyangkut
kepentingan
perorangan,
ternyata
memperlihatkan adanya unsur ‘kepentingan umum/masyarakat’ yang perlu dilindungi dan dijamin. Misalnya bidang hukum peburuhan dan hukum agraria.
8
b) Makin banyaknya ikut campur negara didalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan. Misalnya bidang perdagangan, bidang perjanjian, dan sebagainya. 4.
Negara-negara Penganut Sistem Hukum Eropa Kontinental a. Perancis b. Inggris c. Afrika Selatan d. Belgia e. Swedia f. Selandia Baru g. Rusia h. Belanda
Indonesia menganut sistem Eropa dapat dilihat dalam ketentuan pasal 95 ayat 2, dimana dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berarti bahwa tidak ada kekuasaan lain dari Pembentuk undang-undang itu sendiri yang berhak menyelidiki apakah undang-undang itu bertentanagan atau tidak dengan UUD. 5.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Hukum Eropa Kontinental a. Kelebihan:
1) Sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi, sehingga ketentuan yang berlaku
dengan
mudah
dapat
diketahui
dan
digunakan
untuk
menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum (kepastian hukum yang lebih ditonjolkan). Contoh tata hukum pidana yang sudah dikodifikasikan (KUHP), jika terjadi pelanggaran tehadap hukum pidana maka dapat dilihat dalam KUHP yang sudah dikodifikasikan tersebut. 2) Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Komtinental itu adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistemik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.” Prinsip dasar ini 9
dianut karena ingin mencapai tujuan hukum yaitu ”kepastian hukum.” Sehingga kepastiam hukum di sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat diperhatikan dan dijamin. 3) Sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang. Undang-undang ini dibentuk oleh kekuasaan legislatif yang disahkan eksekutif. Sehingga, ada kerja sama yang baik antar pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. 4) Adanya penggolongan sistem hukum Eropa Kontinental dalam 2 bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik. Sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Jika perkara antara masyarakt dan negara maka termasuk hukum publik. Dan jika pertentangan antar individu di masyarakat, maka termasuk dalam bidang hukum privat. 5) Adanya
pembuatan
undang-undang
baru
yang
menyesuaikan
perkembangan masyarakat. Suatu contoh adalh undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang baru akan lebih memudahkan penyelesaian perkara yang bersangkutan. 6) Penyelesaian sebuah perkara akan selalu berpegang teguh pada undangundang. Sehingga putusan-putusan diharapkan bersifat obyektif.
b. Kelemahan: 1) Sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap perundang-undang yang sudah berlaku (hukum positif). Padahal untuk mencapai keadilan masyarakat hukum harus dinamis, menyesuaikan perkembangan masyarakat 1) Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sehingga dalam penyelesaian perkara yang sama di lain waktu, seorang hakim harus menetapkan dan menafsirkan perundang-undaangan kembali.
10
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A.
Kesimpulan Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang
didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem Civil Law dianut oleh negara-negara Eropa
Kontinental
sehingga
kerap
disebut
juga
sistem
kontinental.
hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dala, Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Hukum romawi yang terkodifikasi dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum
yang
terutama,
dan
sistem
peradilan
bersifat
inkuisitorial.
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa
peraturan
perundang-undangan,
kebiasaan-kebiasaan,
dan
yurisprudensi. B.
Saran Mengingat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh
penyusun, maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dan luas lagi disarankan kepada pembaca untuk membaca referensi-referensi lain yang lebih baik. Dalam makalah ini penulis berkeinginan memberikan saran kepada pembaca agar terus mempelajari dan mengkaji ilmu berkaitan dengan hukum, terutama sistem hukum.
11
DAFTAR PUSTAKA
Djamali, R. A. (1984). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali. muksalmina. (2011, 2 12). muksalmina. Dipetik 5 13, 2013, dari wordpress: http://muksalmina.wordpress.com/2011/01/11/sistem-hukum-civil-law-eropakontinental/ saveandsound. (2012, 2 13). saveandsound. Dipetik 5 13, 2013, dari wordpress: http://saveandsound.wordpress.com/2012/02/13/sistem-hukum-eropakontinental/ Tresna, M. R. (1978). Peradilan di Indonesia dari abad ke abad. Jakarta: Pradnya Paramita. wikipedia. (t.thn.). wikipedia. Dipetik 5 13, 2013, dari id.wikipedia.org: http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum#Sistem_hukum_Eropa_Kontinental
iii
