PENDIDIKAN
Kewarganegaraan SMAN 1 KURUN
DISUSUN OLEH : Adina Anggy Pratiwi Candra Pranata Kristian Doni Lusiana
Sandrina Tony Sianturi
i
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Pemanfaatan Plastik Sebagai Barang Berguna Berguna ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak Ir. Mahmud Takahashi selaku Dosen mata kuliah Teknik Lingkungan Hidup IPB IPB yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah, dan juga bagaimana membuat sampah menjadi barang yang berguna. berguna. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Kuala kurun, agustus 2015
Sandrina Tony Sianturi
i
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Pemanfaatan Plastik Sebagai Barang Berguna Berguna ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih pada Bapak Ir. Mahmud Takahashi selaku Dosen mata kuliah Teknik Lingkungan Hidup IPB IPB yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah, dan juga bagaimana membuat sampah menjadi barang yang berguna. berguna. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Kuala kurun, agustus 2015
Penyusun
ii
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN Daftar isi : KATA PENGANTAR………………………………………………………….i DAFTAR ISI………………………………………………………………….....ii
BAB 1 PENDHULUAN 1.1 Latar belakang…………………………………………………………..iv 1.2 Tujuan………………………………………………………………………. .v 1.3 Rumusan masalah………………………………………………………. v 1.4 Manfaat pembahasan………………………………………………… v BAB 2 PEMBAHASAN ( ISI ) 2.1 Pengertian hukum……………………………………………………... .1 2.2 Penggolongan hukum………………………………………………… ..3 2.3 Sumber hukum formal dan Sumber hukum material …….4 2.4 Tata hukum Indonesia ………………………………………………… .7 2.5 lembaga peradilan di Indonesia ………………………………… ..14 2.6 Alat kelengkapan peradilan………………………………………… 16 2.7 tingkat, peranan, dan fungsi lembaga peradilan ………….17 2.8 sikap taat terhadap hukum ………………………………………… .18 2.9 contoh perbuatan melanggar hukum…………………………..19 2.10 macam –macam sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku……………………………………………………………………………… 20
iii
BAB 3 KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 3.1 kesimpulan……………………………………………………………………..21 3.2 saran……………………………………………………………………………….21 3.3 penutup…………………………………………………………………………..21 BAB 4 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..22
BAB 1 PENDAHULUAN
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental. Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Pengertian sistem hukum sendiri yaitu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan.
Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini dibuat untuk menambah wawasan tentang Sistem hukum dan Peradilan. Menjelaskan pengertian Sistem Hukum dan Peradilan.
Apakah pengertian Hukum ? Bagaimanakah Penggolongan Hukum ? Apa saja unsur Hukum ? Bagaimana Tata Hukum di Indonesia ? Apakah pengertian Sistem Hukum ? Apakah pengertian Peradilan ? Apa saja Lembaga – lembaga Peradilan ? Bagaimana peran Lembaga-lembaga Peradilan ? Apa saja perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Hukum ?
a. Memahami pengertian Hukum b. Memahami Sistem Hukum c. Memahami tentang Peradilan Nasional d. Memahami tentang Penggolongan Hukum e. Memahami unsur Hukum f. Memahami Tata Hukum di Indonesia g. Memahami peran lembaga peradilan
1
BAB 2 PEMBAHASAN ( ISI )
a)
, Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis ( peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.
b)
, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
c)
, Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
d) Hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa.
2
e) Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari normanorma dan sanksi-sanksi.
f) de jure belli ac pacis “ (1625) mengatakan hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Dalam “
g) Hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, erisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta daengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
h) Dalam “ Het Adat Recht van Nederland Indie “ mengatakan hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejalagejala lainnya.
3
2.2 Penggolongan Hukum Penggolongan Hukum Menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH C.S.T. Kansil menggolongkan hukum menurut asas pembagian, yaitu sebagai berikut.
1) 2) 3) 4)
Hukum Undang-Undang Hukum kebiasaan (adat) Hukum traktat Hukum jurisprudensi
1) Hukum tertuis, hukum ini dapat pula merupakan: a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan 2) Hukum tak tertulis (hukum kebiasaan)
1) 2) 3) 4)
Hukum Hukum Hukum Hukum
nasional internasional asing gereja
1) Ius Constitutum (hukum positif) 2) Ius Constituendum 3) Hukum asasi (hukum alam)
1) Hukum material 2) Hukum formal
4
1) Hukum yang memaksa 2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap)
1) Hukum obyektif 2) Hukum subyektif
1) Hukum privat (hukum sipil) 2) Hukum publik (hukum negara)
Sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa. Maksudnya, jika seseorang melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Pada umumnya para pakar membedakan sumber hukum ke dalam kriteria a) Sumber hukum material. b) Sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum.
Sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenalkan dari bentuknya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum. diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Sumber hukum dalam arti formal antara lain :
5
1) Undang-Undang (Statute) Ada dua pengertian undang-undang, yakni : a) Dalam arti Material : setiap keputusan penguasa dengan nama apapun
dan mengikat umum. Penguasa di sini berarti baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. b) Dalam arti formal : setiap keputusan pemerintah yang karena cara pembuatannya maka disebut undang-undang. 2) Kebiasaan (hukum tidak tertulis) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi biasa. Suatu kebiasaan supaya dapat menjadi hukum kebiasaan harus memenuhi syarat-syarat bahwa perbuatan itu selalu diulang-ulang, menetap, sama dan diikuti secara terus menerus syarat material. Disamping itu harus ada keyakinan bagi masyarakat rasa kewajiban hukum untuk berbuat demikian itu (syarat psikologis). 3) Yurispudensi Pengertian yurisprudensi di Negara-negara yang hukumnya Common Law
(Inggris
yurisprudensi yurisprudensi
atau
Amerika)
berarti di
sedikit
ilmu
Negara-negara
hukum. Eropa
lebih
luas,
Sedangkan Kontinental
di
mana
pengertian (termasuk
Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden. Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa
pundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.
6
Walaupun demikian, Sudikno menerima bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macam: a). Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari :
1) Putusan 2) Putusan 3) Putusan 4) Seluruh
perdamaian pengadilan negeri yang tak di banding pengadilan tinggi yang tidak di kasasi putusan mahkamah agung
b). Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis. 4).Traktat atau Perjanjian Internasional : Perjanjian Internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan demikian oleh karena treaty itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian internasional. Dasar hukum treaty: Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi : (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain; (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan /atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
7 5) Doktrin : Doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya merupakan sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting.
Tata hukum berasal dari bahasa Belanda “rechtorde” yaitu susunan hukum, yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan “memberikan tempat yang sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Pelaksanaan tata atau susunan hukum itu berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia terus berkembang. Oleh karena itu, dalam tata hukum terdapat a turan hukum yang berlaku positif atau ius constituntum , di samping aturan hukum sejenis yang pernah berlaku dan tetap dinamakan hukum (recht). Dalam hukum positif di Indonesia, berlaku tata hukum sebagai berikut :
Hukum ketatanegaraann dalam arti luas meliputi
1. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur orang atau tata susunan dan struktur Negara. Berisi pengaturan negaa dalam keadaan diam. 2. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yg mengatur kepentingan umum yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya. Berisi pengaturan negaa dalam keadaan bergerak.
8
Asas-asas hukum Tata Negara Indonesia Checks and balances=pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ada 3 – (trias politica)
–
Bicameral dalam arti keanggotaan
–
Otda
–
Multi partai
–
Pemilu yang demokratis
–
Kemandirian Bank sentral
Objek hukum adminitrasi Negara yaitu penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya.Tindak Pemerintah : 1. Yang merupakan tindakan hukum 2. Tindakan Hukum Privat artinya pemerintah dapat melakukan perbuatan-perbuatan perdata, contohnya sewa menyewa gedung.
3. Tindakan Hukum Publik dibagi menjadi bersegi satu dan bersegi dua. 1. Yang bukan merupakan tindakan hukum
1. ketetapan lisan 2. ketetapan tertulis
9
1. Ketetapan Positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban serta menimbulkan hukum baru contohnya : Pembuatan SIM; 2. Ketetapan Negatif adalah ketetapan yg menimbulkan hak dan kewajiban tetapi tidak menimbulkan keadaan baru dan tidak mengubah sesuatu yang ditetapkan. Contohnya perpanjangan SIM, Pasport dll. 3. Ketetapan deklalatur adalah pemberian hukum kepada seseorang atau badan hukum sesuai dengan peraturan per-uu-an berdasarkan permohonan. 4. Ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban tanpa permohonan. Contohnya Ijazah, gaji dll. Asas-asas Hukum Administrasi Negara : 1. Legalitas artinya setiap tindak pemerintahan harus berdasarkan hukum 2. Equality before the law artinya persamaan dihadapan hukum 3. Freies ermessen/ Discretoin (tidak ada Hukum) artinya landasan diskresi itu adalah moral dan kemanusiaan.
4. Tidak melakukan Detournement du pouvoir artinya penyalahgunaan wewenang / kekuasaan secara bertentangan dengan UU 5. Tidak menimbulkan exes du pouvoir artinya mengambil alih kewenangan pejabat lain. 6. Dikuasi Negara artinya mengatur peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan. 3.
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Asas berlakunya hukum pidana adalah asas legaliatas pasal 1(1) KUHP.
10 Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersimpul “ tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur te ntang suatu perbuatan tersebut (asas legalitas) “ . Dari kalimat tersebut dapat diartikan suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah ada aturan yang menentukan dapat dihukum atau tidaknya suatu perbuatan tersebut, hal tersebut juga bermakna “lex temporis delicti” artinya suatu perbuatan pidana hanya dapat diadili menurut undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan, yang dimaksud disini ialah undang-undang yang mengatur bahwa dapat dipidana atau tidaknya seseorang tudak berlaku surut (mundur). Dari pernyataan diatas maka pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa : dapat dipidana atau tidaknya suatu perbuatan tergantung pada undang-undang yang mengaturnya.
Namun menurut : hal ini akan menyulitkan hakim pidana yang mengadili, apabila suatu perbuatan itu patut dipidana namun tidak dapat dipidana (tidak ada ketentuan pidananya).
1) untuk menakut – nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik 2) mendidik seseorang yang pernah melakuakanperbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
1. secara subjektif (unsur pelaku) adalah perbuatan yang secara subjektif dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku terganting pada yang melakukan pidana. 2. secara objektif (unsur perbuatan) adalah perbuatan yang secara objektif bertentangan dengan ketertiban masyarakat. 11
1. Penyimpangan 2. Onrechtmatigedaad = perbuatan melawan hukum 3. Onrechtmatige-overheidsdaad = perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa 1. Pengecualian 2. Rechtsvaardigingsgrond = pembenaran/ tidak dianggap bersalah
Wettelijke Voorschrift = tndak pidana yang dilakukan berdasarkan UU contoh: Hukuman mati. Noodtoestand = membela diri.
4. Schuldopheffingsgrond = dianggap bersalah tapi dibebaskan
Adalah peraturan tentang jaminan ditaatinya hukum perdata dengan perantaraan hakim, tujuan dan fungsinya melindungi hak-hak perdata subjek hukum
Hakim bersifat menunggu, pasif atau tidak proaktif; Nemo Plus Iuris = hakim tidak boleh memutus melebihi dari yg diajukan para pihak; Persidangan terbuka, apabila tadi di bacakan di depan umum berarti tidak sah atau batal demi hukum Hakim mendengarkan para pihak Putusan harus disertai alasan- alasan maksudnya sifat nya yuridis da ri fakta-fakta di lapangan.
12
Hukum Acara adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil. Dapat dikatakan juga Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuantentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebalknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain. Di Indonesia terdapat dua macam Hukum Acara yakni Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana
formil) dan Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata formil). Hukum cara Peradilan Agama termasuk Hukum Acara Perdata..
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata adalah : 1. Bagi penggugat, yakni menunjukkan jalan yang harus dilalui, agar masalah yang dihadapi dapat diperiksa oleh pengadilan, dan ditunjukkan bagaimana pemeriksaan itu dilakukan, cara bagaimana orang mendapat putusan Pengadilan itu dapat dijalankan , sehingga tercapailah maksud penggugat, yaitu hak-haknya terpenuhi.
13 2. Bagi tergugat, yakni menunjukkan cara bagaimana tergugat harus bertindak terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya, cara bagaimana ia dapat embantah atau mengakui kebenaran gugatan dalam pemeriksaan didepak Pengadilan dan cara bagaimana ia dapat bertindak agar bisa menghindarkan adanya suatu putusan dari Pengadilan yang dikehendaki oleh Penggugat.
Hukum Acara Peradilan Agama pada azasnya dilakukan dengan : 1. Asas Personalitas Keislaman ; 2. Asas kebebasan
3. Beracara dengan hadir sendiri ; 4. Beracara dengan memajukan permohonan ; 5. Pemeriksaan dalam sidang terbuka 6. Beracara tidak dengan cuma-cuma ; 7. Hakim mendengar kedua belah pihak ; 8. Pemeriksaan perkara secara lisan ; 9. Terikatnya Hakim kepada alat pembuktian ; 10. Keputusan Hakim memuat alasan-alasan.
Sifat Hukum Acara : sederhana, murah dan cepat. atau ” Sederhana, cepat dan biaya ringan”
14
1. Klasifikasi Lembaga Peradilan Dalam UU no. 4 thn 2004, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yaitu : a. Peradilan umum, berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. b. Peradilan Agama, berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang tertentu atas permohonan orang yang beragama islam. c. Peradilan militer, berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara. d. Peradilan Tata Usaha Negara, bew\rwenang menyelesaikan perkara tata usaha Negara/administrasi Negara.
Kekusaan kehakiman menurut organisasinya adalah terdiri atas : a. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan Negara tertinggi dilingkungan kekuasaan kehakiman. b. Badan-badan kehakiman yang dibagi atas : Peradilan umum yang mencakup : 1. pengadilan negeri tingkat 1 2. pengadilan negeri tingkat banding 3. pengadilan negeri tingkat kasai oleh mahkamah agung Perdailan militer yang mencakup : 1. mahkamah militer 2. mahkamah militer tinggi 3. mahkamah militer utama 2.Perangkat Lembaga Peradilan • Pengadilan Umum
1. Pengadilan Negeri 2. Pengadilan Tinggi 3. Mahkamah Agung
15 • Peradilan agama
1. Pengadilan Agama 2. Pengadilan Tinggi Agama • Peradilan Tata Usaha negara
1.Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Pengadilan Militer
Pengadilan Militer hanya mengadili tindak pidana, yang khususnya bagi : 1. Anggota TNI dan POLRI.
2. Seseorang yang menurut Undang-Undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan POLRI 3. Anggota jawatan atau Golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan POLRI menurut UU. 4. Tidak termasuk 1, 2, 3 tetapi menurut keputusan Menhankam yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh Pengadilan Militer. • Pengadilan Tata Usaha Negara
Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia terbilang baru, hal tersebut dapat kita lihat dari perundangan yang mengaturnya, berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991 sebagai perundangan yang pertama di bidang ini di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan badan yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. 3.Tingkatan Lembaga Peradilan a) Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) b) Pengadilan tingkat Kedua c) Kasasi oleh mahkamah agung
16
5. Peran Lembaga Peradilan a) Lingkungan Peradilan Umum b) Lingkungan Peradilan Agama c) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara d) Lingkungan Perdilan Militer e) Mahkamah Konstitusi
Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melaui perkara-perkara yang di hadapkannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Hal tersebut berarti kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, undang –undang, kepentingan para pihak dan ketertiban.
Jaksa atau kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
polisi atau kepolisian adalah lembaga Negara yang berperan sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, serta pengayom dan pelayan masyarakat.
17
Pengadilan tingkat pertama ( Pengadilan Negeri )
(biasa disingkat: ) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Pengadilan tingkat kedua (pengadilan tinggi )
(biasa disingkat: ) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkaraperkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Mahkamah Agung
(dalam Bahasa Inggris, supreme court ) adalah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum. Sebutan lain untuk Mahkamah Agung meliputi pengadilan terakhir, pengadilan tingkat akhir, pengadilan penghakiman, pengadilan puncak dan pengadilan tertinggi banding. Secara garis besar, keputusan dari Mahkamah Agung tidak akan ditinjau lebih lanjut oleh pengadilan lain.
18
Mahkamah Agung biasanya berfungsi utama sebagai pengadilan banding, menganalisa putusan pengadilan tingkat pertama atau dari pengadilan tingkat banding.
Contoh perilaku atau sikap taat terhadap hukum :
1. 2. 3. 4.
patuh terhadap orang tua Menghormati anggota keluarga yang lain Mentaati aturan yang disepakati bersama keluarga Melaksanakan ibadah tepat waktu
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya Memakai pakaian seragam Datang dan pulang tepat waktu Belajar dikelas dengan tertib Memperhatikan ketika guru mengajar Mengerjakan tugas-tugas
1. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat baik kerja bakti maupun siskamling 2. Menghormati tetangga sekitanya 3. Membayar iuran warga 4. Tidak melakukan perbuatan yang meresahkan warga seperti mabuk-mabukan
19
1. memiliki KTP jika telah dewasa 2. Memiliki sim jika mengendarai ketika mengendarai kedaraan bermotor 3. Ikut serta dalam pemilu 4. Membayar pajak 5. Menjaga kelestarian alam
6. Menjaga kebersihan loingkungan dengan membuang sampah pa da tempatnya
Contoh perilaku melanggar hukum :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
mengabaikan perintah orang tua nonton TV sampai larut malam bangun kesiangan tidak mau bgelajar tidak mau membantu orang tua tidak mkau beribadah
1. 2. 3. 4. 5. 6.
nyontek ketrika ulangan tidak mengikuti upacara bendera bolos sekolah tidak tertib dikelas berpakaian tidakj rapi tidak mengurus rambuT ( Gondrong)
1. 2. 3. 4.
menggangu ketertiban masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya berjudi dan mabuk-mabukan Tidak mau kerja bakti dan siskamling
20
1. 2. 3. 4.
tidak memiliki KTP tidak memilikiu SIM Tidak mematuhi rambu lalulintas terlibat aksi terorisme
5. merusak pasilitas umum dan negara 6. melakukan trindak pidana
Macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku:
• Hukuman mati • Penjara seumur hidu p • Penjara sementara(max-20tahun,min-1tahun) • Kurungan(max-1tahun,min-1hari) • Denda(sebagai pengganti kurungan) • Pengumuman keputusan hakim • Penggeledahan,penyegelan,penyitaan • Pencabutan hak-hak tertentu
• Kurungan(max-1tahun,min-1hari) • Denda(sebagai pengganti kurungan)
BAB 3 KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP Kesimpulan
Hukum merupakan peraturan didalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Jadi, sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Saran
Agar sistem hukum nasional benar-benar terarah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu adanya kesatuan sistem hukum yang memadai dalam masingmasing sistem dan adanya pengawasan independen yang berkualitas dan berintegritas dalam rangka menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri “Demi Keadilan Sosial berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Penutup Dengan demikian , mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan , kami mohon maaf kepada para pembaca terutama kepada guru Pembimbing dan teman – teman semua, apabila ada kesalahan penulisan kata dan ketidaksesuaian materi pada makalah yang telah kami susun. Kami juga berharap kepada guru Pembimbing dan teman – teman semua akan kritik dan saran agar kekurangan dalam makalah ini dapat diperbaiki dan menjadi lebih sempurna untuk proses penambahan wawasan kita semua. Sekian Terima Kasih
BAB 4 DAFTAR PUSTAKA Listyarti Retno (2006), Pendidikan KEWARGANEGARAAN, Jakarta : esis
