BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Latar Be Bela lakan kang g
Sist Sistem em ekon ekonom omii adal adalah ah su suat atu u atur aturan an dan tata tata cara cara untu untuk k
meng mengat atur ur
peri perila laku ku
masy masyar arak akat at
dalam dalam
mela melak kukan ukan
kegiatan kegiatan ekonomi ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sedangkan Sedangkan sistem perekonomian adalah perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Sistem perek perekono onomia mian n di setiap setiap negara negara dipeng dipengaru aruhi hi oleh oleh beber beberapa apa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana car cara
sist sistem em
itu
menge engelo lola la
fakto aktorr
prod produk uksi siny nya. a.
Dal Dalam
beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor faktor produ produksi ksi.. Sement Sementara ara dalam dalam sis sistem tem lainny lainnya, a, semua semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbedabeda terutama Indonesia dan merika serikat, dua negara ini pun pun meng mengan anut ut sist sistem em ekon ekonom omii yang yang berb berbed eda. a. !alny alnya a Indo Indone nesi sia a meng menganu anutt sist sistem em ekon ekonom omii libe libera ral, l, yang yang mana mana seluru seluruh h kegia kegiatan tan ekono ekonomi mi dis disera erahk hkan an kepad kepada a masyar masyarak akat. at. kan
tetapi
kare arena
ada
pengaruh
komunisme
yang
dise disebar barka kan n oleh oleh Partai artai "omun omunis is Indon Indones esia ia,, maka maka sist sistem em ekono ekonomi mi di Indones Indonesia ia beruba berubah h dari dari siste sistem m ekono ekonomi mi liber liberal al menj menjadi adi sist sistem em ekon ekonom omii sosi sosial alis is.. Pada masa masa #rde #rde $aru $aru,, sistem sis tem ekono ekonomi mi yang yang dianut dianut oleh oleh bangsa bangsa Indone Indonesia sia diubah diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. %amun sistem ekonomi ini hanya bertahan bertahan hingga masa &eformasi. &eformasi. Setelah masa &eformasi eformasi sistem sistem pereko perekonomian nomian yang diterapk diterapkan an oleh negara negara Indonesia Indonesia adalah sistem sistem pereko perekonomia nomian n Pancasila. ancasila. Ini artiny artinya a sis siste tem m perek perekono onomia mian n yang yang dijala dijalanka nkan n di Indone Indonesia sia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Panca ancasi sila la dan dan ''D ''D () ()*+ *+ adal adalah ah land landas asaa aan n idii idiill sist sistem em perekonomian perekonomian di Indonesia. Pemi Pemikir kiran an ekono ekonomi mi pada pada era era () ()+a +an n pada pada umumny umumnya a merupakan merupakan upaya mengemban mengembangkan gkan struktur struktur perek perekonomi onomian an kolon kolonial ial menja menjadi di perek perekono onomia mian n nasional nasional.. ambat ambatan an yang yang diha dihada dapi pi dala dalam m me!u me!uju judk dkan an hal ters terseb ebut ut adal adalah ah su sudah dah
(
berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. arisan ekonomi kolonial memba!a dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang
oleh kelompok
etnis
/hina
sebgai penggerak
perekonomian Indonesia. "ondisi inilah yang ingin
diubah
oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet pada era demokrasi parlementer.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana keadaan
ekonomi
Indonesia
pada
masa
demokrasi
Parlementer? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi Parlementer?
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi
Parlementer 2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi Parlementer
D. Penegasan Juul 1. Sistem Susunan yang teratur dari suatu pandangan, teori, ataupun asas 2. Ekonomi ata kehidupan keuangan suatu negara !. "emokrasi #ekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya me$ujudkan
kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut %. &iberal Berpandangan bebas
0
BAB II PEMBAHA!AN
A. "eaaan Ek#n#mi In#nesia Masa Dem#krasi Parlementer
"i a$al masa kemerdekaan, sistem perekonomian kolonial masih mengakar pada rakyat Indonesia. Selain itu, meskipun Indonesia telah merdeka tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan ji$a bangsa Indonesia berjalan tersendat'sendat. (al itu disebabkan oleh berbagai )aktor, antara lain * 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 2+ "esember 1%, Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam -#B. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1, riliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,/ riliun rupiah. 2. "e)isit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada $aktu itu sebesar ,1 #iliar. !. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. %. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan diran0ang oleh Belanda. . Pemerintah Belanda tidak me$arisi nilai'nilai yang 0ukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. . Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi se0ara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan se0ara memadai. +. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di $ilayah Indonesia. /. idak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi'operasi keamanan semakin meningkat. . -abinet terlalu sering berganti menyebabakan program'program kabinet yang telah diren0anakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai diran0ang. 1. 3ngka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
1
#aka dari itu, masalah jangka pendek yang harus diatasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. "e)isit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pe0ah perang -orea. Sejak tahun 11, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya 4olume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain ke0uali hasil perkebunan. -ondisi ini memba$a dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. "i sisi lain pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka de)isit semakin meningkat. "isamping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan meman)aatkan pendapatan nasional. -elemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak diran0ang oleh Pemerintah Indonesia sendiri, namun diran0ang oleh Pemerintah Belanda. (al ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak me$ariskan ahli'ahli yang 0ukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi liberal ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis.
B. "e$ijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Masalah Ek#n#mi %aa Masa Dem#krasi Parlementer &. !istem Ek#n#mi 'erakan Benteng
Program Benteng adalah kebijakan ekonomi yang dilun0urkan pemerintah Indonesia bulan 3pril 1 dan se0ara resmi dihentikan tahun 1+. Program ini dilakukan pada masa -abinet 5atsir yang diren0anakan oleh Sumitro 6oyohadikusumo 7menteri perdagangan8. ujuannya adalah membina pembentukan suatu kelas pengusaha Indonesia pribumi, dalam arti non'ionghoa. Bantuan dalam kebijakan Sistem Ekonomi 9erakan Bernteng ini berupa pemberian modal pada para pengusaha pribumi.
*
Sistem Ekonomi 9erakan Bernteng sebagai pendirian kelompok perusahaan pribumi tidak lain dan tidak bukan merupakan usaha menghadapi kepentingan Belanda di Indonesia. Upaya ini diusahakan melalui pengembangan golongan $iras$asta pribumi yang tangguh dengan
menempatkan
satu sektor
ekonomi
yang
penting,
yaitu
perdagangan impor. Untuk men0apai tujuan ini, berbagai lisenisi impor disalurkan kepada pengusaha nasional, khususnya pengusaha pribumi. "iharapkan dengan modal yang dapat dipupuk, pengusaha pribumi mampu melakukan di4ersi)ikasi ke bidang'bidang lain, seperti perkebunan besar, perdagangan dalam negeri, asuransi dan indutri subtitusi'impor. Pertama, pada kebijakan Sistem Ekonomi 9erakan Benteng bertujuan agar pemerintah memberikan modal kepada para pengusaha pribumi serta melindunginya agar pengusaha pribumi ini bisa menjadi berkembang dan maju. 5asionalisasi ekonomi dalam program benteng yang di0anangkan dan diumumkan pada bulan 3pril tahun 1 diperlihatkan oleh intensitas inter4ensi negara atas lembaga ekonomi dan perundang'undangan yang diterapkan pada tahun 1 'an. -edua, implementasi pokok dari program benteng yang kelihatan adalah mendorong para importir nasional agar dapat bersaing dengan pengusaha'pengusaha asing termasuk :ina. -arena masalah keterbatasan anggaran dana dan juga keterbatasan $a$asan pengusaha pribumi yang melekat
pada
Program
Benteng
tersebut,
pemerintah
melakukan
penyaringan ketat guna mengeliminasi importer semu atau tidak mampu, misalnya dengan melakukan
modal akti) atau pasi). Pemerintah
mengadakan seleksi terhadap pengusaha atau pedagang baru dibidang ekspor dan impor, dengan tujuan menyehatkan perdagangan Indonesia. Pada masa itu, sulit bagi pengusaha atau pedagang baru yang belum manjadi anggota Benteng 9roup untuk men0atat diri sebagai anggotanya. Pemerintah berniat agar pengusaha'pengusaha baru dapat tersebar di seluruh Indonesia. Politik ini bukan saja mengenai importer, bahkan perusahaan dan dunia perdagangan harus tersebar di seluruh Indonesia. 3kibat penyaringan ini jumlah importer yang terda)tar berhasil dikurangi dari %.! orang menjadi kurang lebih 2.. 3kan tetapi situasi politik dalam negeri setelah pertengahan 1'an, khususnya setelah pe0ah pergolakan di daerah, mengalihkan perhatian pemerintah kepada bahaya perpe0ahan bangsa. Penyelundupan komoditas ekspor dari daerah'
+
daerah luar 6a$a mengakibatkan pasokan de4isa bagi pemenrintah Indonesia banyak berkurang, sehingga mengurangi pula dana untuk menunjang Program Benteng. Beban de)isit anggaran belanja pada 12 sebanyak ! miliar rupiah ditambah sisa de)isit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,+ miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan 6usu) ;ibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat de4isa dengan mengurangi 4olume impor. Program Benteng ditinjau kembali bulan September 1 oleh -abinet
Burhanuddin
(arahap dan
menteri
-euangan Sumitro
"jojohadikusumo. Syarat berdasarkan suku di0abut dan diganti dengan persyaratan ketat mengenai pembayaran uang muka. "ibentuknya-abinet -arya di ba$ah "juanda -arta$idjaja bulan #aret dan 3pril 1+ ditandai dengan pengalihan ke ekonomi terpimpin. Program Benteng resmi dihentikan. (. 'erakan Asaat
9erakan 3ssat yang terjadi pada tahun 1 adalah suatu gerakan ekonomi bangsa Indonesia yang memberikan perlindungan khusus bagi $arga 5egara Indonesia asli dalam segala akti4itas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan $arga keturunan :ina pada khususnya. "ikarenakan langkah'langkah yang telah diambil oleh Pemerintah belum men0apai hasil sebagaimana yang diharapkan, keadaan ini kemudian mengilhami para pengusaha Indonesia untuk men0ari jalan peme0ahan bagi kesenjangan ekonomi yang ada. Untuk itu, maka dibentuk suatu organisasi sebagai $adah perjuangannya atau Badan Perjuangan -E5SI yang kemudian terkenal sebagai 9erakaan 3ssaat. 5ama dari gerakan ini diambil dari nama #r. 3ssaat 7Presiden
terhadap
penderitaan
bangsanya.
Sebenarnya
yang
dipersoalkan oleh gerakan ini tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga tentang sikap hidup golongan :ina dalam masyarakat Indonesia yang 0enderung eksklusi) dan tidak memiliki rasa nasionalis Indonesia.
2
;alaupun 9erakan 3ssaat menyebabkan kekerasan terhadap golongan :ina, tetapi sebenarnya 9erakan 3ssaat bukanlah 9erakan rasdiskriminasi sebagaimana dituduhkan oleh golongan :ina. Pada dasarnya, yang dikehendaki oleh gerakan ini bukanlah kekerasan, tetapi keseimbangan ekonomi dan rasa kesetiaka$anan sosial yang tinggi dari golongan :ina terhadap bangsa Indonesia. Semua itu hanyalah merupakan ungkapan emosional masyarakat pribumi terhadap suatu golongan yang selama ini telah dinilai kurang mampu membaurkan diri dan mengan0am eksistensinya, khususnya dalam dunia ekonomi. ). 'unting !*a+ruin
9unting Sja)ruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Sya)ruddin Pra$iranegara, #enteri -euangan dalam -abinet (atta II, yang mulai berlaku pada jam 2. tanggal 1 #aret 1. #enurut kebijakan itu, uang merah 7uang 5I:38 dan uang De Javasche Bank dari
pe0ahan
9untingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 3gustus pukul 1/.. #ulai 22 #aret sampai 1 3pril, bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat'tempat yang telah ditunjuk. &ebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak berlaku lagi. 9untingan kanan
dinyatakan
tidak
berlaku,
tetapi
dapat
ditukar
dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga != setahun. >9unting Sja)ruddin> itu juga berlaku bagi simpanan di bank . Pe0ahan
ini
dibuat
untuk
mengatasi
situasi
ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, utang menumpuk, in)lasi tinggi, dan harga melambung. "engan kebijaksanaan yang kontro4ersial itu, Sja)ruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran* penggantian mata uang yang berma0am'ma0am dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan in)lasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas
3
pemerintah dengan pinjaman $ajib yang besarnya diperkirakan akan men0apai
erselenggaranya -on)erensi #eja Bundar 7-#B8 di "en (aag, Belanda pada 1% telah menandai berakhirnya permusuhan antara
bank
sentral
di
Indonesia.
4
Seiring
meningkatnya
rasa
nasionalisme, maka timbul keinginan untuk merubah "e 6a4as0he Bank yang masih berstatus s$asta untuk menjadi milik negara. Pada tanggal 2/ #ei 11 Perdana #enteri Sukiman ;irjosandjojo di hadapan parlemen mengumumkan keinginan pemerintah untuk menasionalisasikan "e 6a4as0he Bank. #endengar berita tersebut, Presiden "e 6a4as0he "r. (ou$ink merasa terkejut karena tidak di beritahu terlebih dahulu tentang ren0ana tersebut. "an akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan hormat dan #r. Syari)uddin Pra$iranegara menggantikan "r. (ou$ink sebagai presiden "e 6a4as0he Bank yang baru. Pada 1 6uni 11 pemerintah membentuk Panitia 5asionalisasi "e 6a4as0he Bank yang akan mengkaji usulan langkah nasionalisasi, menyusun
Pada masa pemerintahan kabinet 3li Sastroamidjojo I 73gustus 1% ' 3gustus 18, menteri prekonomian #r. Iska@ :okrohadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem 3li' Baba. 3rtinya, bentuk kerjasama ekonomiantara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan 3li dan penguaha ionghoa yang diidentikkan dengan Baba. Sistem ekonomi ini merupakan penggambaran ekonomi pribumi' :hina. Sistem 3li Baba digambarkan dalam dua tokoh, yaitu 3li sebagai pengusaha pribumi dan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi yang diarahkan pada pengusaha :hina. "engan pelaksanaan kebijakan 3li'Baba, pengusaha pribumi di$ajibkan untuk memberikan latihan'latihan dan tanggung ja$ab kepada tenaga'tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan'jabatan sta). Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha'usaha s$asta
)
nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan'perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan
pengusaha
non
pribumi
lebih
berpengalaman
dalam
memperoleh bantuan kredit. ujuan dari program ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi, agar para pengusaha pribumi bekerjasama dalam memajukan ekonomi nasional, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha s$asta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, dan memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Sistem ekonomi ini kemudian didukung dengan adanya kontribusi pemerintah yang menyediakan lisensi kredit dan lisensi bagi usaha s$asta nasional serta memberikan perlindungan agar pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing Sistem
ekonomi
ini
lebih
menekankan
pada
kebijakan
indonesianisasi yang mendorong tumbuh berkembangnya pengusaha' pengusaha s$asta nasional pribumi. Pelaksanaan sistem ekonomi 3li' Baba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para pengusaha pribumi akhirnya hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha ionghoa untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. #emasuki Aaman pemerintahan "emokrasi erpimpin, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah. 5amun, kondisi kehidupan rakyat tetap menderita. -ondisi buruk ini diperparah dengan tidak berjalannya distribusi bahan makanan dari pusat produksi kedaerah konsumsi akibat pemberontakan diberbagai daerah. Sementara itu, jumlah uang yang beredar semakin banyak karena pemerintah terus men0etak uang tanpa kendali.
Uang tersebut digunakan uang
mebiayai proyek'proyek
mer0usuar, seperti 9ames o) the 5e$ Emerging )or0es 79ane)o8 dan :on)eren0e o) the 5e$ Emerging or0es 7:one)o8. 3kibatnya, In)lasi semakin tinggi dan men0apai hingga !=. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dengan pemotongan nilai mata uang. #isalnya, uang
(
dihargai
-redit yang digunakan ternyata tidak digunakan se0ara benar oleh para
pengusaha
pribumi
7Indonesia8
dalam
rangka
men0ari
keuntungan tetapi malah dipindahkan kepada pengusaha tionghoa se0ara sepihak b. -redit yang diberikan pada a$alnya dimaksudkan untujk mendorong kegiatan produksi tapi malah 0.
disele$engkan
untuk
kegiatan
konsumsi -egagalan pengusaha pribumi dalam meman)aatkan kredit se0ara maksimal sehingga kurang berdampak positi) terhadap perekonomian
indonesia $aktu itu. /. Persaingan 0inansial Ek#n#mi Pada masa -abinet, Burhanuddin (arahap dikirim delegasi ke 6ene$a untuk merundingkan masalah )inansial'ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.#isi ini dipimpin oleh 3nak 3gung 9ede 3gung. Pada tanggal + 6anuari 1 di0apai kesepakatan ren0ana persetujuan inek, yang berisi* a. Persetujuan inek hasil -#B dibubarkan. b. (ubungan inek Indonesia'Belanda didasarkan atas hubungan c.
bilateral. (ubungan inek didasarkan pada Undang'undang 5asional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. (asilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani,
sehingga Indonesia mengambil langkah se0ara sepihak.anggal 1! ebruari 1 -abinet Burhanuddin (arahap melakukan pembubaran Uni Indonesia'Belanda se0ara sepihak.ujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.Sehingga, tanggal ! #ei 1, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang'undang pembatalan -#B."ampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. 1. Ren2ana Pem$angunan Lima Tahun
((
#asa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, in)lasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet 3li Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Peren0anaan Pembangunan 5asional yang disebut Biro Peran0ang 5egara.ugas biro ini meran0ang pembangunan jangka panjang. Ir. 6uanda diangkat sebagai menteri peran0ang nasional. Biro ini berhasil menyusun
melalui
#usya$arah
5asional
Pembangunan
7#unap8.
Pembiayaan
3danya depresi ekonomi di 3merika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1+ dan a$al tahun 1/ mengakibatkan ekspor dan
2.
pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan'perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak
3.
ekonomi. 3danya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah
yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing'masing. 3. Mus*a4arah Nasi#nal Pem$angunan #asa kabinet 6uanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. #asalah tersebut untuk sementara $aktu dapat teratasi dengan #usaya$araah 5asional Pembangunan 7#unap8. ujuan diadakan #unap adalah untuk mengubah ren0ana pembangunan agar dapat dihasilkan ren0ana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. etapi tetap saja ren0ana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, terjadinya ketegangan politik yang tak dapat diredakan, timbulnya pemberontakan P<
dibutuhkannya
biaya
besar
untuk
menumpas
pemberontakan P<
(0
BAB III PENUTUP
A. "esim%ulan
Pemikiran ekonomi pada era ()+an merupakan upaya untuk mengembangkan
struktur
perekonomian
kolonial
menjadi
perekonomian nasional. #eskipun Indonesia telah merdeka tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan ji$a bangsa Indonesia berjalan tersendat'sendat. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal diantaranya sistem ekonomi 9erakan Benteng, 9erakan 3saat, 9unting Syari)uddin, 5asionalisasi De Javanese Bank , sistem ekonomi 3li'Baba, Persaingan inansial Ekonomi 7inek8,
(1
