MAKALAH
POLITIK BAHASA BAHASA NEGARA dan dan BAHASA NASIONAL
Disusun sebagai syarat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia
Dosen Pengampu :
Rio Septora M.Pd
Oleh :
Eranisa Uswatuh Hasanah Sikumbang
Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Ekonomi Progam Studi Akuntansi 2016/2017
16630017
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Politik Bahasa Negara dan Bahasa Nasional”. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis berharap bahwa makalah ini dapat diterima dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tidak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan penulis berikan kepada semua pikah yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini, khususnya kepada Bapak Rio Septora M. Pd. sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis bisa memahami lebih jauh mengenai Politik Bahasa Negara dan Bahasa Nasional. Penulis juga menyampaikan terima kasih serta seiring do’a atas segala amal baik dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga makalah ini dapat memenuhi syarat dan bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.
Metro, 02 November 2016
E.U.H.S.
DAFTAR ISI
Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. PENDAHULUANA 1.1
Latar Belakang
1.2
Rumusan Masalah
1.3
Tujuan Penulisan
BAB II. PEMBAHASAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Seiring berkembangnya arus politik di negara Indonesia ini, maka
bahasa
Indonesia
pun
menjadi
alat
utama
dalam
menyampaikan ide-ide politik para politikus. Bahasa Indonesia sebagai jembatan aspirasi dalam mewarnai perpolitikan tentunya hal ini membawa bahasa Indonesia dalam bentuk bahasa politik. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sebuah persinggungan dalam menjaga perdamaian negara. Bagasa politik merupakan bahasa penentu kestabilan keamanan negara ketika pelaku politik melakukan suatu testimoni kebijakan. Sebagaimana telah dirumuskan dalam politik bahasa, Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yakni sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Kita tahu bahwa bahasa sebagai alat komunikasi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan seharihari, yang di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status, bahasa tidak dapat ditinggalkan. Ia selalu mengikuti kehidupan manusia sehari-hari, baik sebagai manusia anggota suku maupun anggota bahasa.
1.2
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 1. Apa yang dimaksud Politik Bahasa Indonesia ? 2. Bagaimana Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara ? 3. Bagaimana Fungsi Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional ? 4. Bagaimana Fungsi Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara? 5. Bagaimana
Cara
Menyikapi
dan
Menyadari
Pentingnya
Berbahasa Indonesia ?
1.3
Tujuan Tujuan penulis membuatan makalah ini, yaitu : 1. Untuk Mengetahui Arti dari Politik Bahasa Indonesia. 2. Untuk Mengetahui Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. 3. Untuk
Mengetahui Fungsi
Kedudukan Bahasa
Indonesia
sebagai Bahasa Nasional 4. Untuk Mengetahui Fungsi Kedudukan
Bahasa Indonesia
sebagai Bahasa Negara 5. Untuk Mengetahui Cara Menyikapi dan Menyadari Pentingnya Berbahasa Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Politik Bahasa
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Politik Bahasa Nasional adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan
masalah bahasa.
Politik bahasa
nasional adalah kebijakan dibidang kebahasaan dan kesastraan yaitu kebijakan yang meliputi bahasa nasional, bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing. Dalam penggunaan politik bahasa tidaklah
sembarang
melainkan
memiliki
beberapa
tujuan,
diantaranya : 1. Perencanaan dan perumusan kerangka dasar kebijaksanaan di dalam kebahasaan. 2. Perumusan dan penyusunan ketentuan-ketentuan dan gari-garis kebijakan
umum
mengenai
penelitian,
pengembangan,
pembakuan, dan pengajaran bahasa termasuk sastra. 3. Penyusunan rencana pengembangan kebijaksaan nasional.
Selain tujuan politik bahasa juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman bahasa, adat istiadat, kebudayaan, pendidikan, bahkan kepentingannya; bahwa bahasa Indonesia mengenal bahasa lisan dan tulisan, dan kedua bentuk bahasa itu umumnya berbeda. Bahasa lisan di daerah-daerah memiliki corak sendiri-sendiri karena pengaruh penggunaan bahsa setempat atau pengaruh antar individu dilihat
dari segi sosialnya atau adat istiadat; bahwa pemerkayaan bahasa Indonesia oleh bahasa daerah dan bahasa asing telah menyerap beberapa unsure fonologi, morfologi, sintaksis, serta kosa kata yang tak sedikit jumlahnya; bahwa bahasa Indonesia perlu diperkaya dengan berbagai istilah agar dapat mengikuti laju perkembangan ilmu dan teknologi modern.
2.2
Kedudukan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia merupakan ilmu pengetahuan umum yang harus dipelajari di Indonesia dari mulai pendidikan terendah, hingga di perguruan tinggi. Landasan utama diadakannya mata kuliah bahasa Indonesia sampai di perguruan tinggi, yaitu karena bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan dengan fungsi kedudukan masing-masing yang berbeda-beda, diantaranya :
A. Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional
Janganlah sekali-kali disangka bahwa berhasilnya bangsa Indonesia mempunyai bahasa Indonesia ini bagaikan anak kecil yang menemukan kelereng ditengah jalan. Kehadiran bahasa Indonesia mengikuti perjalanan sejarah yang panjang.Perjalanan itu dimulai sebelum kolonial masuk ke bumi Nusantara, dengan bukti-bukti prastasti yang ada, misalnya yang didapatkan di bukit Talang Tuwo dan Karang Brahi serta batu nisan di Aceh. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditetapkan melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi sebagai berikut :
“Kami poetera dan poeteri Indonesia Mengakoe bertoempah darah satoe, Tanah Air Indonesia. Mengakoe berbangsa satoe, Bangsa Indonesia. Kami poetera dan poeteri Indonesia Mendjoendjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia.”
Dari ketiga butir diatas yang paling menjadi perhatian pengamat sosiolog adalah butir ketiga. Butir ketiga itulah yang dianggap sesuatu yang luar biasa.Dikatakan demikian, sebab negara-negara lain, khususnya negara tetangga kita, mencoba untuk membuat hal yang sama selalu mengalami kegagalan yang diikuti bentrokan sana-sini. Oleh pemuda kita, kejadian itu dilakukan tanpa hambatan sedikit pun, sebab semuanya telah mempunyai kebulatan tekad yang sama. Kita patut bersyukur kepada mereka. Kita tahu bahwa
saat itu, sebelum tercetusnya Sumpah
Pemuda, bahasa Melayu dipakai sebagai lingua franca diseluruh kawasan tanah air kita. Hal itu sudah terjadi berabad-abad sebelumnya.
Dengan
adanya
kondisi
yang
semacam
itu,
masyarakat
kita sama sekali tidak merasa bahwa bahasa
daerahnya disaingi. Dibalik itu, mereka telah menyadari bahwa bahasa daerahnya tidak mungkin dapat dipakai sebagai alat perhubungan antar suku, sebab yang diajak komunikasi juga mempunyai bahasa daerahnya tersendiri. Adanya bahasa Melayu yang dipakai sebagai lingua franca ini pun tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah tetap dipakai dalam situasi kedaerahan dan tetap berkembang.
Apakah ada bedanya bahasa Melayu pada tanggal 27 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 ? Perbedaan wujud, baik struktur, sistem, maupun kosakata jelas tidak ada. Jadi, kerangkanya sama, yang berbeda adalah semangat
dan
jiwa
barunya.
Sebelum
Sumpah
Pemuda,
semangat dan jiwa bahasa Melayu masih bersifat kedaerahan atau Jiwa Melayu. Akan tetapi, setelah Sumpah Pemuda semangat dan jiwa bahasa Melayu sudah bersifat nasional atau jiwa Indonesia. Pada saat itulah, bahasa Melayu yang berjiwa semangat baru diganti dengan nama Bahasa Indonesia. (Muslich, 2010 : 26)
B. Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara
Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi
“Kami
poetera
dan
poeteri
Indonesia
mendjoendjoend bahasa persatoean, bahasa Indonesia” . Selain itu,
didalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada pasal Khusus (Bab XV pasal 38) mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama,
bahasa
Indonesia
berkedudukan
sebagai
bahasa
nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928; Kedua, bahasa Indonesia beredudukan sebagai bahasan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. (Zainal, 2009:12) Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, yaitu : 1. Bahasa resmi kenegaraan 2. Bahasa pengatur di dunia pendidikan
3. Alat
perhubungan
kepentingan
pada
tingkat
perencanaan
dan
nasional
untuk
pelaksanaan
pembangunan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2.3
Fungsi Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menjelaskan “Hasil
Perumusan
Seminar
Politik
Bahasa
Nasional”
yang
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai : 1. Lambang kebanggaan nasional Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia ‘memancarkan’ nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan kluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus mempertahankannya. 2. Lambang identitas nasional 3. Alat
perhubungan
antarwarga,
antardaerah,
dan
antarbudaya 4. Alat yang memungkinkan penyatuan dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan budaya masing-masing.
