MAKALAH IMPLEMENTASI TATA NILAI GERAKAN AYO KERJA “KAMI PASTI”
DALAM PROSES ANALISA DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB RABA BIMA
oleh : NAMA
: LALU BUDI SETIAWAN
NIP.
: 198908242010121003
PANGKAT/GOL
: PENGATUR MUDA TK. I (II/b)
JABATAN
: OPERATOR RKAKL
UNIT KERJA
: RUTAN KLAS IIB RABA BIMA
DISUSUN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DALAM MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH SARJANA (S1)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB RABA BIMA 2016
KATA PENGANTAR
Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Tergerak oleh pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Raba Bima yang belum optimal, maka penulis menyususn karya tulis dengan judul Implementasi Tata Nilai Gerakan Ayo Kerja “Kami Pasti” Dalam Proses Analisa Dan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Raba Bima.
Dengan selesainya makalah ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun tercapainya penulisan yang baik. Harapan Penulis semoga kiranya makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap kemajuan pemasyarakatan serta kementerian hokum dan hak asasi manusi pada umumnya.
Bima, 25 Nopember 2016 Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………….. PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI…………………………………… ISI… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… ii ABSTRAK………………………………………………………………………………………………… ABSTRAK……………………………… ……………………………………………………………………………………………. …………………………. iii BAB I. PENDAHULUAN…………………… PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ……………….. 1 A. Latar Belakang………………………………………………………………………………………………….. Belakang………………………………………………………………………………………………….. 1 B. Rumusan Masalah…………………………………………………………………………………………….. Masalah…………………………………………………………………………………………….. 3 C. Tujuan………………………………………………………………………… Tujuan………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………. 4 D. Fungsi/Manfaat…………… Fungsi/Manfaat………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4 E. Output Yang Diharapkan…………………………………………………………………………………… Diharapkan…………………………………………………………………………………… 4 F. Metode ………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………….. 5 BAB II. PEMBAHASAN………………………………………… PEMBAHASAN………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………. ………. 6 A. Sejarah awal mula perumusan slogan Kami Pasti di kemenkumham terkait gerakan revolusi mental………………………………………………………… menta l……………………………………………………………………….. …………….. 6 B. Pengertian tata nilai gerakan ayo kerja ke rja kami pasti…………………………………………… 8 C. Implementasi sikap mental Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam proses Analisa dan Penyusunan Anggaran di Satuan Kerja.. 10 D. Tantangan yang dihadapi………………………………… dihadapi…………………………………………………………………………………. ………………………………………………. 25 BAB III. KESIMPULAN………………… KESIMPULAN………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… 29 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………………………………………….. PUSTAKA…………………………………………………………………………………………………………….. 30
ii
IMPLEMENTASI TATA NILAI GERAKAN AYO KERJA “KAMI PASTI” DALAM PROSES ANALISA DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB RABA BIMA Lalu Budi Setiawan Rumah Tahanan Negara Klas IIb Raba Bima 2016
ABSTRAK Tata Nilai Gerakan Ayo Kerja Kami Ka mi Pasti adalah suatu gagasan revolusi mental yang merupakan implementasi reformasi birokrasi khususnya di area manajemen perubahan. Gerakan ini bukan hanya gerakan himbauan saja, tetapi merupakan wujud nyata sebagai pengejawentahan pengabdian seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, dan akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi kementerian, yaitu mewujudkan "masyarakat memperoleh kepastian hukum".Gerakan ini penting, karena saat ini kita berada dalam pemerintahan "Kabinet Indonesia Kerja". Bekerja berarti berkarya, berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk konsep yang tanpa makna, tetapi harus berbentuk satu operasionalisasi tindakan yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan bangsa 1. Nilai
nilai
dari
gerakan
ini
sejak
awal
mula
terbentuknya,
langsung
diimplementasikan pada semua jajaran di Kemenkumham, mulai dari pusat, hingga UPT, tidak terkecuali di RUTAN Raba Bima. Perubahan mulai dirasakan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk di bidang perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran, sebagai ujung tombak dari seluruh tugas dan kegiatan, telah mengalami perubahan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan anggaran saat ini telah dilaksanakan secara lebih Transparan dan Terukur, sesuai dengan prinsip “money money follow program”. Kata Kunci : Perencanaan Anggaran, RKAKL, Ayo Kerja Kami PASTI, RUTAN Bima
1
Kemenkumham Yasonna H Laoly, pidato sambutan pada peringatan HUT RI ke 70
iii
ABSTRACT
Lalu Budi Setiawan. Implementation Implementation of value order of the movements from “ lets work KAMI PASTI” in the process of the work plan analytical and compo sing in the National Prison of Raba Bima. National Prison of Raba Bima, 2016. The value order of the movements from “lets work Kami Pasti” is the concept of mental revolutions that being the implementations of bureaucracy reformation, particulary in the conversion management area. This movements not only the appeal persuasion, but also the real form as manifestation manifestation of perpetuation from entire line of the Law and Human Right Right Ministry, and will be directed continuously in order the ministry vision performance, performance, that actualize “people gain the certainty of law”. This movements is important, because now we are stayed in the governmental cabinet of Indonesia Kerja. Kerja or work work means created, created means make something real. Not only in the shape of concept without sense, but should be one operationalization operationalization of actions that can be feel it’s result r esult by all people and nation. The value orders of this movements, from the first beginning of formed, have implementated directly to the entire line of the ministry, from the central until the technic implementer units, not except in National Prison of Raba Bima. The conversions start feeled in the task and duty implementations in field, included in the estimate planning sector. The estimate planning, as the top of the spear from the all task and duty, have get the conversions. In the implementations, the estimate planning now have make in transparently and accountable, appropriate with the principle of “money follow program”.
Key Words : Estimate Planning, RKAKL, Lets Work Kami PASTI, National Prison of Raba Bima.
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Tahun
2010
merupakan
titik
awal
dilaksanakannya
reformasi
birokrasi
di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segala aspek melakukan perubahan (reform) reform) dimulai dari merubah pola pikir dan budaya kerja, kerja, penataan peraturan perundang-undangan,, penataan dan penguatan organisasi , penataan tata laksana, perundang-undangan laksana, penataan
sistem
manajemen
aparatur , penguatan
pengawasan, pengawasan, penguatan
akuntabilitas kinerja kinerja dan yang terakhir tentu untuk dipersembahkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yaitu peningkatan kualitas layanan publik atau dikenal dengan nama 8 area perubahan. Masih ingat kala itu di tahun 2010, kita harus mulai belajar bekerja penuh dengan disiplin, bekerja yang terukur, bekerja yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jika kita flashback perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2010 sampai sampai dengan 2016 saat ini, ketika landasan dasar/ pondasi ditetapkan di tahun 2010, di masa itu kita secara bersama sama am g e r ak ak d a n menyatukan tekad dengan menyatakan satu motto yaitu h a r m o n i d a l am langkah di setiap pidato dan sambutan, di setiap spanduk dan stiker pada pojok
kantor di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Asasi Manusia. Manusia. Itu berarti berarti kita
semua
sedang meyakinkan diri kita sendiri untuk serasi, selaras dan seimbang berpadu dalam mewujudkan cita-cita. Itu semua tidak akan tercapai kalau tidak melakukan gerak gerak sebagai perubahan dari kondisi semula menuju kondisi yang berikutnya (perubahan yang lebih baik). Untuk mewujudkan gerak yang terarah maka diperlukan langkah langkah sebagai pelaksanaan tindakan, maka dengan harmoni dalam gerak dan langkah sesungguhnya langkah sesungguhnya perubahan besar sedang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka turut mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur . Masih di tahun 2010, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan transformasi di segala aspek dari perubahan logo pengayoman, pengayoman, perubahan seragam dinas, yel-yel reformasi birokrasi juga diperkenalkan sebagai spirit baru di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salam Pembaharuan …..! Siap
1
Laksanakan!!!!! menggema di setiap hari mengawali aktivitas dan kegiatan hari itu. Akhirnya spirit baru dan terbarukan tersebut membuahkan membuahkan hasil. Pada tahun 2011 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan yang sebelumnya di tahun 2010 mendapatkan opini WTP-DPP. Disamping itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mendapatkan predikat B atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang semula mendapat predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Birokrasi. Kemudian di tahun 2012, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2012, Kementerian Hukum dan HAM melalui layanan Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia meraih peringkat ke 2 didalam Kompetisi Open Goverment Indonesia Indonesia yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Penganugerahan langsung diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian berturut-turut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
menerima
Piagam
Inovasi
Penghargaan
Pelayanan
Publik
dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Piagam tersebut didapatkan dari Pendirian Perseroan Terbatas Secara Online yang ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU). Sebelumnya pada tahun 2014 Kemenkumham juga mendapatkan piagam serupa setelah mendaftarkan Pelayanan Fidusia Fidusia Online yang juga ada di Ditjen AHU. Kemudian di tahun 2015 dengan semangat terbarukan lagi dicetuskan sebuah slogan baru, suatu gerakan revolusi mental dengan tata nilai “kami “kami PASTI” PASTI” (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) , sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semakin mantap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tahun 2016 ini, berbagai berbagai penghargaan penghargaan telah diraih dan telah banyak berimplikasi pada kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu merupakan suatu tantangan tersendiri, tersendiri, sesuai peribahasa “The “ The big power bring the big responsibility ”. ”. Sesungguhnya bukanlah penghargaan yang utama dari sebuah transformasi tetapi yang terpenting adalah sebuah tatanan yang dapat mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional,
2
berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara menuju Indonesia menjadi bangsa kelas dunia2 Kementerian Hukum dan HAM, sebagai sebuah lembaga yang besar, dengan segala prestasi yang dimilikinya, tidak terlepas dari peranan seluruh jajaran mulai dari pusat hingga daerah, termasuk di Rutan Raba Bima. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara klas IIB Raba Bima harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemasyarakatan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang matang, dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan target kegiatan, sesuai dengan tata nilai Kami PASTI Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan membahas nya secara sistematis dalam suatu karya ilmiah, dengan d engan judul “Implementasi Tata Nilai Gerakan Ayo Kerja “Kami Pasti” Dalam Proses Analisa Dan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIb Raba Bima”.
B. RUMUSAN MASALAH Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan, maka permasalahan tersebut dibagi dalam beberapa sub permasalahan yaitu : 1. Apa itu tata nilai gerakan ayo kerja kami pasti dan bagaimana
pengertiannya 2. Bagaimana awal mula mula perumusan slogan Kami Kami Pasti Pasti di kemenkumham kemenkumham 3. Bagaimana makna makna atau penjelasan penjelasan tata nilai nilai gerakan ayo kerja kerja kami pasti pasti 4. Seperti apa bentuk Implementasi Implementasi sikap mental Profesional, Akuntabel, Akuntabel,
Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam proses Analisa dan Penyusunan Anggaran di Satuan Kerja 5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam dalam mengimplementasikan mengimplementasikan tata nilai
gerakan Kami PASTI
2
Dra. Sri Puguh Budi Utami, Bc.IP, M.Si., Mars Kementerian Hukum dan HAM
3
C. TUJUAN Sesuai dengan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui pengertian pengertian dari tata nilai gerakan ayo kerja kerja kami kami pasti 2. Mengetahui sejarah awal mula dirumuskannya slogan Kami Pasti di
kemenkumham 3. Mengetahui makna makna dan penjelasan penjelasan tata nilai gerakan ayo kerja kerja kami kami pasti 4. Memahami cara menerapkan tata nilai gerakan gerakan ayo kerja kami kami pasti dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi 5. Dapat mengimplementasikan mengimplementasikan sikap mental mental Profesional, Profesional, Akuntabel, Sinergi,
Transparan, dan Inovatif dalam proses Analisa dan Penyusunan Anggaran di Satuan Kerja 6. Mengetahui tantangan yang ada dalam mengimplementasikan tata nilai
gerakan Kami PASTI serta dapat menghadapinya
D. FUNGSI/MANFAAT Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah, serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang proses analisa dan penyusunan rencana kerja dan anggaran di UPT pemasyarakatan khususnya di RUTAN Raba Bima, selain itu penelitian ini juga berguna
sebagai
memperhatikan
masukan
segala
bagi
Kementerian
permasalahan
dalam
Hukum Proses
dan Kerja,
HAM mulai
agar dari
perencanaan hingga pelaksanaannya, serta untuk menemukan pola-pola baru dalam proses penyusunan anggaran, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada kemasyarakat. kemasyarakat.
E. OUTPUT YANG DIHARAPKAN Diharahapkan karya tulis ini dapat dimuat dalam sebuah artikel ilmiah agar dapat mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat lebih memahami memahami tentang bagaimana bagaimana proses analisa dan penyusunan rencana rencana kerja dan anggaran di UPT Pemasyarakatan, khususnya di RUTAN Raba Bima, dan apakah proses tersebut sudah sesuai dengan Tata Nilai Kami PASTI dan efektif atau harus diperbaiki lagi untuk masa yang akan datang.
4
F. METODE Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian deskripsi hubungan variabel atau disebut juga dengan penelitian deskriptif korelasional research, research, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan ( field research) research) sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Sumber data Guna memudahkan penelitian, maka diambil data dari sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara memakai seperti: a. Observasi b. Wawancara c. Tinjauan pustaka dari sumber sumber data yaitu yaitu terdiri terdiri dari: 1. Bahan data primer, seperti seperti peraturan perudang-undangan perudang-undangan 2. Bahan data sekunder, seperti buku atau atau karangan ahli yang berkaitan berkaitan dengan penelitian 3. Bahan data tersier, yaitu bahan penunjang penelitian seperti : diktat seminar dan browsing internet.
5
BAB 2 PEMBAHASAN
A. SEJARAH
AWAL
MULA
PERUMUSAN
SLOGAN
KAMI
PASTI
DI
KEMENKUMHAM KEMENKUMHAM SEBAGAI WUJUD GERAKAN REVOLUSI R EVOLUSI MENTAL Perumusan
Slogan
Gerakan
Ayo
Kerja
KAMI
PASTI
diawali
dengan
diselenggarakannya diselenggarakannya Deklarasi yang telah diamanatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly ini, secara serentak dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015, bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila, di 817 satuan kerja, meliputi seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut Surat Sekjen Kemenkumham Nomor: SEK.PR.01.01-52 tanggal 27 Mei 2015 Perihal Pelaksanaan Gerakan "Ayo Kerja Kami PASTI"
Isi Deklarasi “GERAKAN AYO KERJA KAMI PASTI” bahwa kami Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Berkomitmen; 1. Senantiasa meningkatkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Mengutamakan Mengutamakan kejujuran dalam pengabdian kepada masyarakat masyarakat sebagai sebagai bentuk dukungan dalam menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara 3. Menjunjung tinggi integritas dan kehormatan sebagai aparatur Negara yang mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi 4. Membangun karakter karakter bangsa dengan dengan semangat semangat kerja keras, kerja kerja cerdas, kerja ikhlas dalam mewujudkan Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) 5. Menguatkan semangat semangat gotong royong dalam kerangka kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6
Gerakan Ayo Kerja Kami PASTI sebagai bentuk perubahan yang meliputi 3 aspek, yaitu menghadirkan Negara yang bekerja, kemandirian yang mensejahterakan, dan revolusi mental. Hal ini sejalan dengan area perubahan capaian reformasi birokrasi yang dimiliki Kemenkumham, Kemenkumham, antara lain l ain :
Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan)
Penataan peraturan perundang-undangan perundang-undangan
Penataan dan penguatan organisasi
Penataan tata laksana
Penataan sistem manajemen SDM aparatur
Penguatan Pengawasan Pengawasan
Penguatan Akuntabilitas kinerja
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjadi manusia yang sehat, cerdas, dan berkepribadian, sehingga mampu berperan aktif dalam mensukseskan sasaran pembangunan nasional yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM3.
3
Materi sosialisasi Gerakan ayo kerja Kami PASTI
7
B. PENGERTIAN TATA TATA NILAI GERAKAN GERAKAN AYO KERJA KAMI PASTI Kami PASTI memiliki logo khusus berupa gambar lingkaran bertuliskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kami PASTI beserta kepanjangannya. Di tengahnya terdapat gambar 5 manusia yang sedang melompat dan bergandengan tangan, dengan baju berwarna biru serta berlatar belakang bendera merah putih dan lambang pengayoman.
Penjelasan
Makna
Kementerian
Tata
Nilai
Hukum
(Core
dan
Value) Hak
Logo
Kami
Asasi
PASTI
Manusia
Frame Lingkaran : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa mengedepankan prinsip sinergitas Latar Belakang Merah Putih : Putih : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjiwa pemberani (merah) dan niat yang suci/tulus (putih) Simbol Manusia berjumlah 5 orang melompat melompat : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki semangat kerja keras dalam mencapai visi dan misi organisasi
8
Bergandengan tangan tangan : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
senantiasa
mempunyai
semangat
kebersamaan
dalam
melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Warna Seragam Biru Biru : Sama seperti warna seragam Kemenkumham, Biru melambangkan kekuatan dan optimisme, artinya setiap Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kekuatan atau potensi diri serta optimisme dalam memberikan sumbangsihnya bagi organisasi, bangsa dan negara Kami PASTI : Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia4
Arti dari singkatan PASTI adalah adalah : Profesional Bekerja dengan kerangka acuan yang jelas Jadwal yang tepat Mekanisme yang benar Akuntabel Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban yang akuntabel Prinsip efektivitas dan efisiensi Mendahulukan yang strategis dan prioritas Sinergi Kembangkan kompetensi sesuai TUSI Satukan energy Komunikasi yang efektif Transparan Prosedur permohonan Proses pelayanan Kejelasan tarif Kejelasan waktu penyelesaian Fasilitas lain yang mendukung standar pelayanan Prima Inovatif Mengoptimalkan diri untuk berkreatif Pengembangan Pengembangan Inisiatif Melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan TUSI
4
https://twitter.com/kanwilkumhamdki/status/600187623190048768
9
Kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas itulah karakter aparatur yang "PROFESIONAL". Serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah ciri-ciri aparatur Negara yang "AKUNTABEL". Bekerja dalam kebersamaan tentu lebih maksimal hasilnya dibandingkan dalam kesendirian. Ibarat lidi saat sendiri dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, namun saat berada dalam ikatan berbentuk sapu maka pekerjaan besar dalam membersihkan kotoran dapat diselesaikan dengan sempurna 5 dan inilah makna dari "SINERGI". Apabila kita telah mampu melaksanakan hal tersebut, maka kita menjadi aparatur yang memegang teguh nilai-nilai "TRANSPARAN". "TRANSPARAN".
Dari penggambaran itulah maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengoptimalkan diri untuk terus berkreatifitas, dan mengembangkan inisiatif serta senantiasa melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu menguatkan peran organisasi Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berprestasi. Karena sejatinya, kesadaran itulah yang menjadikan kita sebagai aparatur yang "INOVATIF"6
C. IMPLEMENTASI SIKAP MENTAL PROFESIONAL, AKUNTABEL, SINERGI, TRANSPARAN,DAN
INOVATIF
DALAM
PROSES
ANALISA
DAN
PENYUSUNAN PENYUSUNAN ANGGARAN DI SATUAN KERJA Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan AnggaranPendapatan AnggaranPendapata n dan Belanja Negara (APBN), serta merupakan ujung tombak dari seluruh pelaksanaan program suatu Lembaga atau organisasi.
Secara garis besar, proses penyusunan Rencana Rencana Kerja dan A nggaran mengatur 3 (tiga) materi pokok, yaitu : pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan proses penganggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas pendekatan : (1) penganggaran terpadu, (2) Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dan (3) ( 3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). 5
Kepala Biro Humas dan KLN Ansaruddin, amanat Menkumham saat Apel Pagi Gerakan Ayo Kerja Kami Pasti di Kanwil Sumbar, Senin (01/06/2015)
6
Himbauan Menkumham pada apel serentak gerakan ayo kerja Kami PASTI di lapangan upacara Kemenkumham, dibacakan oleh Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi
10
Sementara itu, klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi (1) klasifikasi menurut organisasi, (2) klasifikasi menurut fungsi, dan (3) klasifikasi menurut Jenis belanja (ekonomi). Selanjutnya, proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya, penganggarannya, dimulai dari Pagu lndikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus dipahami dan dilaksanakan secara baik dan benar oleh pengelola dan pelaksana anggaran
agar
dapat
dihasilkan
APBN
yang
kredibel
dan
dapat
di
pertanggungjawabkan.
C.1 PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2003
tentang
Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran oleh K/L mengacu kepada 3 (tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu (1) penganggaran terpadu, (2) Penganggara Berbasis Kinerja (PBK), dan (3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). C.1.1 Pendekatan Penganggaran Terpadu Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lainnya yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi , fungsi, dan jenis belanja. Integrasi
atau
keterpaduan
proses
perencanaan
dan
penganggaran
dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat i nvestasi nvestasi maupun untuk keperluan biaya operasional.
Pada sisi yang lain penerapan penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/atau belanja) untuk satu transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi dalam penggunaannya.
11
Penganggaran terpadu tersebut diterapkan pada ketiga klasifikasi anggaran, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi ekonomi. Dalam kaitan ini, pengalokasian anggaran untuk suatu kegiatan, misalnya, secara total harus merupakan gabungan antara anggaran operasional dan anggaran non- operasional. Berkaitan dengan itu, mulai tahun ini di Kementerian/ Lembaga, khususnya dalam postur anggaran Rutan Raba Bima telah dilakukan penataan pengalokasian anggaran menurut fungsi programkegiatan agar sejalan dengan penggangaran terpadu.
C.1.2 Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja Kinerja (PBK) PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran
yang
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Landasan konseptual konseptual yang mendasari mendasari penerapan PBK meliputi : a. Pengalokasian anggaran anggaran berorientasi pada kinerja kinerja (output and outcome oriented); b. Pengalokasian anggaran Program / Kegiatan didasarkan pada tugasfungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow function); c. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Landasan konseptual konseptual dalam rangka r angka penerapan PBK tersebut bertujuan untuk: a. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (direct linkages between performance and budget); b. Meningkatkan
efisiensi
dan
transparansi transparansi
dalam
penganggaran
(operational efficiency); c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
12
Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan, PBK menggunakan instrumen sebagai berikut: a. Indikator Kinerja, merupakan instrumen instrumen yang digunakan untuk untuk mengukur Kinerja; b. Standar Biaya, adalah satuan satuan biaya yang ditetapkan baik baik berupa standar biaya masukan dan standar biaya keluaran maupun standar struktur biaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran ; dan c. Evaluasi Kinerja, merupakan merupakan penilaian terhadap capaian capaian Sasaran Kinerja, Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.
Berdasarkan landasan konseptual , tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antar a kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam struktur organisasi K/ L).
C.1.3 Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Menengah (KPJM) KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih l ebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai dengan amanat UU 17 /2003, dalam penerapan KPJM, K/L menyusun prakiraan maju dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, dan hal tersebut merupakan keharusan yang dilakukan setiap tahun, bersamaan dengan penyampaian RKA-K/ L.
Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah menengah meliputi : a. penyusunan proyeksi /rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk
jangka menengah ; b. penyusunan proyeksi /rencana/ target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit,
dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
13
c. rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan)
jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope) ; d. pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masingmasing K/
L (line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka menengah ; e. penjabaran pengeluaran jangka menengah masing- masing K/ L (line
ministries ceilings) ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah · yang telah ditetapkan. Tahapan penyusunan proyeksi/rencana huruf a sampai dengan huruf d merupakan proses top down, sedangkan tahapan huruf e merupakan kombinasi dari proses top down dengan proses bottom up.
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan pendekatan KPJM, K/ L perlu menyelaraskan kegiatan/program dengan RPJMN dan Renstra K/ L, yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja K/ L.
C.2 KLASIFIKASI ANGGARAN Klasifikasi
anggaran
merupakan
pengelompokan
anggaran
berdasarkan
orgamsasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi) yang bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut organisasi K/ L, tugas-fungsi pemerintah, dan belanja K/ L.
C.2.1 Klasifikasi Menurut Menurut Organisasi Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/ L. Organisasi diartikan sebagai K/ L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pada K/ L adalah Unit Eselon I yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran program/hasil
14
(outcome) dan pengoordinasian atas pelaksanaan kegiatan oleh Satker. Satker pada unit organisasi K/ L adalah Satker baik yang berada di kantor pusat maupun kantor daerah, atau Satker yang memperoleh penugasan dari unit organisasi K/L.
C.2.2 Klasifikasi Menurut Menurut Fungsi Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut/lebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan.
Yang dimaksud program adalah penjabaran- kebijakan K/ L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai
hasil
yang
terukur
sesuai
dengan
misinya
yang
dilaksanakan in stansi atau masyarakat dalam koordinasi K/ L yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai fungsi diatur sebagaimana sebagaimana berikut: a. Penggunaan fungsi fungsi dan subfungsi subfungsi disesuaikan dengan tugas tugas dan fungsi fungsi masing-masing K/ L. b. Sesuai dengan penataan penataan Arsitektur Dan Informasi Informasi Kinerja (ADIK), visi dan misi organisasi atau tugas dan fungsi K/ L mencerminkan outcome dan output K/ L. c. Pada level level Eselon I, output output dirumuskan dirumuskan dalam program dan dan kegiatan. d. Jika Eselon I memiliki memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi, fungsi, maka Eselon Eselon I tersebut harus memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki. e. Sesuai dengan sistem penganggaran belanja negara yang menggunakan sistem Penganggaran Terpadu, dimana tidak ada pemisahan lagi antara pengeluaran rutin (belanja operasional) dan pengeluaran pembangunan (belanja non-operasional), maka pembebanan belanja operasional K/L harus digabung dengan belanja non operasional K/L dan dikelompokkan pada satu Fungsi yang sama sesuai dengan tugas dan fungsi K/L sehingga tidak terdapat tumpang tindih antar belanja tersebut.
15
C.2.3 Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi) Jenis belanja belanja atau atau klasifikasi klasifikasi menurut menurut ekonomi ekonomi dalam klasifikasi
belanja
digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan
dan
pertanggung
jawaban/pelaporan
anggaran.
Namun
penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKAK/L, tujuan penggunaan jenis belanja dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran kedalam jenis-jenis belanja. Terdapat 8 jenis belanja, antara lain Belanja pegawai, barang dan jasa, modal, pembayaran kewajiban utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya. Namun dalam pengelolaan keuangan di Rutan Raba Bima, hanya terdapat 3 jenis belanja sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah, baik kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS maupun kepada non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang. Belanja Pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan, belanja honorarium/vakasi/lembur/tunjangan khusus, belanja kontribusi social dan belanja pegawai transito.
b. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja
perjalanan.
Dalam
pengertian
belanja
tersebut
termasuk
honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
16
Belanja Barang terdiri atas Belanja Barang (Operasional dan NonOperasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.
c. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/ atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/ atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap / aset lainnya yang ditetapkan pemerintah . Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunakan. Aset tetap / aset lainnya terse but dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari hari suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat /publik, tercatat sebagai aset K/ L terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat /Pemda. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Lainnya, Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap / Aset Lainnya, serta Belanja Modal BLU.
C.3 PROSES PENETAPAN PAGU BELANJA K/ L Dalam rangka penyusunan APBN, seperti telah diamanatkan dalam PP90/2010, terdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu dana untuk K/ L yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Angka yang tercantum dalam ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh K/L sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/L-nya. Secara garis besar penjelasan tentang ketiga pagu dijelaskan sebagai berikut:
C.3.1 Pagu Indikatif Mulai tahun 2012, angka yang tercantum dalam prakiraan maju untuk tahun anggaran 2013 yang dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/ L tahun anggaran 2012 dijadikan sebagai angka dasar, sebagai salah satu variabel
17
yang menentukan besarnya pagu indikatif tahun anggaran 2013. Dalam rangka menyusun pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan, ditempuh proses sebagai berikut: a. Presiden
menetapkan
pembangunan
nasional,
yaitu
Presiden
menetapkan prioritas pengalokasian dari anggaran yang dimiliki pemerintah serta pembangunan nasional yang akan dilakukan pada tahun yang akan direncanakan. b. K/L memutakhirkan baseline (angka (angka dasar), dimana dimana prakiraan maju maju yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya akan dijadikan angka dasar untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran yang direncanakan. c. K/L dapat menyusun menyusun rencana inisiatif baru, dalam hal terdapat Program /Kegiatan / Output yang akan dilakukan dan belum dilakukan pada tahun sebelumnya. d. Kementerian Keuangan melakukan reviu reviu angka dasar dan menyusun perkiraan kapasitas fiskal. e. Menteri Keuangan dan dan Menteri Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun Pagu Indikatif.
Pagu
Indikatif
untuk
tahun
yang
direncanakan
disusun
dengan
memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pagu Indikatif yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional dituangkan dalam Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan.
C.3.2 Pagu Anggaran Langkah-langkah penyu sunan dan penetapan Pagu Anggaran adalah sebagai berikut: a. Menteri/Pimpinan Lembaga Lembaga menyusun menyusun Renja Renja K/L Dalam menyusun Renja, K/ L berpedoman pada surat mengenai Pagu Indikatif dan hasil kesepakatan trilateral meeting. Renja K/L dimaksud disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, KPJM, dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan.
18
b. Trilateral Meeting Proses penyusunan Renja K/L dilakukan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak antara K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dilakukan setelah ditetapkannya Pagu Indikatif sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan: 1) Meningkatkan koordinasi koordinasi dan kesepahaman kesepahaman antara K/L, Kementerian Kementerian Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan, terkait dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP; 2) Menjaga
konsistensi
kebijakan
yang
ada
dalam
dokumen
perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, Renstra, RKP, Renja K/ L dan RKA-K/ L; 3) Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP
c. Lembaga menyampaikan Renja K/ L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan untuk bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penyusunan rincian pagu menurut unit organisasi, fungsi, f ungsi, program, dan kegiatan d. Pemerintah menetapkan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah. e. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan RAPBN. f.
Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/ L
g. Menteri / Pimpinan Pimpinan Lembaga Lembaga menyusun RKA-K/ L berdasarkan : 1) Pagu Anggaran K/ L; 2) Renja-K/ L;
19
3) RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN; dan 4) Standar biaya. h. Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran Anggaran yang dilakukan secara secara terintegrasi, terintegrasi, yang meliputi : 1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran sasaran kinerja; 2) Konsistensi sasaran sasaran kinerja K/ L dengan dengan RKP. i. Kementerian Keuangan menghimpun RKAK/L Pagu Anggaran hasil penelaahan untuk digunakan sebagai : 1) Bahan penyusunan penyusunan Nota Keuangan,RAPBN, Keuangan,RAPBN, dan Rancangan Rancangan Undang Undang tentang APBN (RUU APBN); 2) Dokumen pendukung pembahasan pembahasan RAPBN. RAPBN.
C.3.3 Alokasi Anggaran Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran adalah sebagai berikut: a. K/ L melakukan melakukan pembahasan pembahasan RKA-K/ L Pagu Anggaran Anggaran dengan DPR Dalam rangka pembahasan RUU APBN, K/ L melakukan pembahasan RKA-K/ L Pagu Anggaran dengan DPR. Pembahasan tersebut selain membahas output dan outcome pada level strategis (K/L) dan level Eselon I yang sudah tercantum dalam dokumen Nota Keuangan yang menyertai RUU APBN, juga membahas usulan Inisiatif Baru yang muncul dalam pembahasan dengan DPR jika ada) , dan rencana kontrak tahun jamak jika ada). b. Menteri / Pimpinan Pimpinan Lembaga Lembaga menyusun RKA-K/ L Alokasi Anggaran Anggaran Menteri / Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L Alokasi Anggaran berdasarkan : 1) Alokasi Anggaran K/L; 2) RKP dan Renja Renja K/ L; L; 3) Hasil kesepakatan K/ L dan DPR dalam pembahasan RUU APBN; APBN; dan 4) Standar biaya.
20
c. Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran dilakukan secara terintegrasi, yang meliputi : 1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran sasaran kinerja; kinerja; 2) Konsistensi sasaran sasaran kinerja K/ L dengan RKP dan hasil hasil kesepakatan dengan DPR. d. Kementerian Keuangan Keuangan menghimpun RKA-K/ RKA-K/ L Alokasi Al okasi Anggaran hasil hasil penelaahan untuk digunakan sebagai : 1) Bahan penyusunan Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN; 2) Bahan penyusunan DIPA.
Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun disusun oleh Menteri / Pimpinan Lembaga
C.4 Persiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satker mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL: 1. Daftar alokasi anggaran anggaran masing-masing masing-masing unit eselon I yang dirinci dirinci per Satker dan sumber dananya berdasarkan Pagu Sementara yang ditandatangani oleh pejabat eselon I; 2. Peraturan perundangan perundangan mengenai mengenai struktur organisasi organisasi dan tugas fungsinya; fungsinya; 3. Dokumen RPJMN, Renstra Renstra K/L, RKP RKP dan Renja K/L; 4. Juknis penyusunan RKA-KL; 5. Standar Biaya; 6. Bagan Akun Standar (BAS).
C.4.1 Proses Analisa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Proses Analisa merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan/ seharusnya (should (should be / ought to be) be) atau diharapkan dengan kondisi yang ada (what ( what is). is).
21
Kondisi ideal : terpenuhinya semua anggaran Kondisi
riil
:
pengalokasian
anggaran
berdasar
realisasi
tahun
sebelumnya, kebutuhan prioritas dan ketersediaan anggaran Kementerian
Alasan Utama Review Baseline/Prakiraan Baseline/Prakiraan Analisis Analisis Kebutuhan Anggaran Anggaran : 1. Untuk menghitung alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative effiency ); ); 2. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran ( improve quality of planning ); ); 3. Untuk lebih lebih fokus terhadap pilihan kebijakan kebijakan prioritas prioritas (best (best policy option); option);
Jenis Kebutuhan Satker 1. Kebutuhan Dasar Dasar Satuan Kerja (GENERIK) (GENERIK) yang harus dipenuhi dipenuhi a. Pemenuhan Operasional Satuan Satuan Kerja Kerja yang terdiri dari:
Belanja Pegawai (001)
Belanja Operasional Satuan Kerja (002)
b. Pemenuhan Bahan Makanan Makanan Napi/Tahanan (005) (005) 2. Kebutuhan Tugas dan Fungsi Satuan Satuan Kerja (TUSI)
Cara Menentukan Kebutuhan Prioritas Satuan Kerja (Non Ops) Untuk mengetahui prioritas di satuan kerja, perlu dilakukan invetarisasi kebutuhan sebagai berikut: 1. Apakah suatu kegiatan dibutuhkan pada satker? ( Kebutuhan) 2. Apakah suatu kegiatan perlu dilaksanakan sekarang? (Waktu) 3. Apakah suatu kegiatan kegiatan berdampak bagi masyarakat masyarakat (azas manfaat) 4. Apakah suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien? 5. Apakah suatu kegiatan mendukung mendukung prioritas prioritas nasional? nasional? (Unit Eselon I)
Selain itu, dalam proses analisa terhadap kebutuhan prioritas di satker, diperlukan beberapa dokumen dokumen sebagai bahan kajian, antara lain: 1. Data RKA-K/L APBN tahun anggaran berjalan yang memuat alokasi anggaran program, menurut sumber dana dan menurut komponen (belanja operasional dan belanja non operasional)
22
2. Data realisasi tahun anggaran anggaran yang lalu, antara lain: a. Realisasi Anggaran Anggaran K/L K/L per jenis jenis belanja, belanja, per program, per sumber sumber dana, dan per komponen. Dapat diambil dari SAS (Sistem Aplikasi Satker) b. Realiasasi Output/Outcome Output/Outcome (dari aplikasi monitoring dan evaluasi, jika tidak ada data dari aplikasi monev dapat dilihat dari laporan per komponen) 3. Angka prakiraan maju maju tahun anggaran yang direncanakan yang sudah sudah dimutakhirkan oleh K/L 4. Kebijakan remunirasi, remunirasi, termasuk SK penetapan pemberian pemberian tunjangan dan dan Perpres penetapan Remunasi (hanya di Setjen); 5. Database kepegawaian kepegawaian (antara lain : jumlah pegawai, pegawai, status pegawai, perhitungan lembur: dapat diambil diambil dari aplikasi GPP); 6. Persetujuan Kontrak tahun jamak jamak dan dokumen dokumen kontrak lainnya dalam dalam rangka operasional kantor, seperti pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, sewa mesin photocopy, mesin photocopy, Kendaraan Kendaraan operasional, dll; 7. Daftar inventaris BMN meliputi meliputi gedung bangunan, peralatan, kendaraan dan yang sejenisnya yang perlu pemeliharaan; 8. Dokumen tagihan langganan langganan daya dan jasa
Kegiatan yang memerlukan analisis antara lain : 1. Kegiatan yang bersumber dari RM dan PNBP 2. Kegiatan Belanja Belanja Barang Operasional Operasional (Komponen (Komponen 001 dan 002) 002) 3. Kegiatan Belanja Belanja Barang 005 (bahan (bahan makanan makanan napi/tahanan) 4. Kegiatan Belanja Barang Non Operasional 5. Keberlanjutan Program, Kegiatan, Output dan Komponen dengan melakukan pemutakhiran angka KPJM tahun anggaran berikutnya pada RKAKL
Setelah
menentukan
skala
prioritas
kegiatan,
Satuan
Kerja
dapat
menganalisis kebutuhan anggaran suatu kegiatan dengan membandingkan antara anggaran tahun berjalan dengan realisasi anggaran kegiatan tahun lalu dan output capaian kinerjanya.
23
Diperlukan peininjauan kembali kebutuhan pemeliharaan gedung kantor dan halaman, kendaraan, peralatan kantor
disandingkan dengan LTI/Daftar
Inventaris BMN. BMN. Jika ada penambahan penambahan atau pengurangan, pengurangan, perlu perlu menjadi perhatian dalam mengalokasikan anggaran.
Untuk anggaran non operasional (Tugas dan Fungsi) dapat merujuk dari Standar biaya yang sudah ditentukan (SBK atau Kepmen atau Dirjen), serta Pagu TA. berjalan dikali persentase Realisasi anggaran tahun lalu dikali Inflasi (1,04)
Untuk
pemenuhan
anggaran
Bahan
Makanan
digunakan
rata-rata
Napi/Tahanan x 365 hari x SBM tahun anggaran berikutnya.
C.4.2 Penyelesaian RKA-KL Tahap akhir dari proses penyusunan RKA-KL adalah proses memasukkan data dan komponen input pada fasilitas kertas kerja di aplikasi RKA-KL. Dalam tahap ini, perencana memasukkan informasi kinerja, serta rencana kegiatan dan alokasi pendanaannya dalam rangka untuk menghasilkan outputnya. a. Informasi kinerja didapat didapat dari dokumen-dokumen dokumen-dokumen seperti : Renstra, RKP dan Renja K/L; b. Untuk komponen input yang sudah ada sistem aplikasinya, seperti belanja pegawai dan SBK, satker dapat me-restore me- restore data tersebut ke dalam kertas kerja. c. Untuk komponen input lainnya, lainnya, dimasukkan secara secara manual, mengikuti tingkatan yang ada dalam komponen input yang ada.
RKA-KL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu yang ditetapkan serta tidak mengakibatkan : a. Pergeseran anggaran antar program; b. Jumlah alokasi alokasi dana pada masing-masing program harus sesuai dengan dengan SE tentang pagu sementara; c. Pengurangan belanja eks kegiatan 0001 dan dan 0002;
24
d. Perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan (RM/PLN/ HLN/PNBP); e. Sumber pendanaan/ sumber pembiayaan dalam menghasilkan output tidak diperbolehkan berubah/ bergeser.
RKA-KL ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yang setingkat Eselon I selaku KPA sebagai penanggung jawab program.
RKA-KL (termasuk Kertas Kerja RKA-KL) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sekurang-kurangnya dilampiri dokumen/data pendukung berupa: a. TOR dan RAB untuk setiap Output Kegiatan Kegiatan yang ditandatangani ditandatangani oleh penanggung jawab Kegiatan atau pejabat lain yang berwenang; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila rincian biaya yang tercantum dalam KK RKA-KL RKA-KL tidak terdapat dalam dalam Standar Biaya. c. Arsip data komputer (ADK) RKA-KL dan KK RKA-KL Satker; Satker; d. Hasil kesepakatan dengan DPR; e. Daftar alokasi Pagu masing-masing Unit Eselon I yang dirinci berdasarkan Program, Satker dan Sumber Pendanaan; D. TANTANGAN YANG DIHADAPI Untuk mewujudkan visi dan misi Pemasyarakatan dan Kemenkumham, berbagai perombakan struktral kelembagaan telah dilakukan. Tapi itu belumlah cukup. Ia harus di topang dengan perubahan mendasar tentang cara pandang, cara pikir dan cara bertindak. Sehingga terciptalah Gerakan Kami PASTI sebagai suatu bentuk Revolusi Mental. Sehingga akan hadir suatu budaya sikap kerja yang baru, kultur dan proses yang berubah secara secara progresif.
Inti dari gagasan
Kemenkumham tentang Gerakan Kami PASTI dapat ditafsirkan sebagai tawaran sekaligus tantangan terhadap teori – – teori perubahan. Gerakan ini diharapkan menjadi komponen utama untuk melengkapi berbagai inisiatif atau gagasan sebelumnya, sebelumnya,
dalam
menghantarkan kita menuju menuju Pemasyarakatan dan
Kemenkumham yang professional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.
25
D.1 Berbagai Tantangan Tantangan utama implementasi gerakan Ayo Kerja Kami PASTI adalah merumuskan kesepahaman apa itu Kami PASTI. Kemudian setelah sepakat, langkah berikutnya adalah merumuskan bagaimana mengimplementasinya; Apa acuan dan kerangka implementasinya? Kalau tidak ada kerangka acuan atau common platform, eksekusi Kami PASTI bisa jatuh dalam selera pribadi dan kepentingan (agenda) individual saja. Para Insan Kementerian akan mengalami ketidakpahaman bagaimana menghubungkan Nilai Kami PASTI dalam kehidupan pelaksanaan tugas sehari-hari. Baik itu di lingkungan kerja dan profesi maupun kehidupan pribadi, serta dalam kehidupan sosial di masyarakat. Adanya kerangka acuan implementasi akan membuat membuat seseorang melihat suatu integrasi dan relevansi antara apa apa yang ia kerjakan dan temui temui seharihari, dengan tata nilai Kami PASTI tersebut Selain itu, beragamnya permasalahan yang ada dalam tubuh UPT, baik internal
maupun
eksternal,
juga
merupakan
tantangan
yang
siap
menghadang di tiap langkah dalam mengimplementasikan Gerakan kami PASTI ini, yang secara garis besar dibagi menjadi menjadi dua bagian, yaitu : Faktor Internal:
-
Kurangnya kebanggaan terhadap organisasi
-
Keterbatasan Anggaran
-
Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM
-
Keterbatasan sarana dan prasarana
-
Mekanisme kerja yang kurang terpadu
Faktor Eksternal :
-
Meningkatnya kuantitas pelanggar hukum
-
Makin Beragamnya Beragamnya bentuk pelanggaran hukum
-
Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan
26
D.2 Tawaran Solusi Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi berupa penanganan secara langsung terhadap masalah, atau dapat pula dilakukan dengan cara memadukan peluang dan kekuatan yang kita miliki untuk menekan permasalahan dan kelemahan kelemahan yang dialami. di alami. Kekuatan yang dimiliki dimiliki antara lain :
-
Lembaga yang besar, dengan UPT yang tersebar di seluruh Indonesia
-
Meningkatnya kesejahteraan petugas
-
Tuntutan Transparansi dan akuntabilitas
-
Tuntutan Reformasi Birokrasi
-
Adanya aturan tentang prosedur kerja yang jelas
-
Pesatnya Teknologi, salah satunya dengan diluncurkannya beragam aplikasi untuk menujang tupoksi
-
Dukungan Pemerintah yang cukup besar
Salah satu pelumas dalam menggerakan roda “Gerakan Kami PASTI” adalah sosialisasi atas pertanyaan: “Mengapa kita memerlukannnya. Apa memang itu yang dibutuhkan? Apa manfaat manfaat yang bisa diperoleh diperoleh kalau kita berhasil berhasil menggulirkannya”. Dengan kata lain Kesepahaman Definisi dan Rasionalitas R asionalitas dibalik gerakan tersebut.
Penerimaan motive ini menjadi amat penting, karena gerakan Kami PASTI sebagai gerakan perubahan, berarti kita harus sepakat bahwa cara-cara lama tidak efektif, dan akan berganti dengan cara atau metode baru yang lebih komprehensif. Gerakan Kami PASTI juga menyangkut perubahan substansial, bersifat mayor, bukan suatu operasi tambal sulam. Gerakan perubahan ini juga bukan sebuah upaya upaya perbaikan perbaikan proses terus- menerus dalam artian pasif. Tetapi Tetapi sebuah gebrakan terobosan untuk menantang dan mengubah mekanisme kerja dengan lebih terpadu, sehingga terjadi perubahan mind set secara Overhauling. Ia mengandung makna perubahan perubahan radikal. radikal. Ia seperti tombol
27
restart, yang membuat membuat pikiran dan perilaku kolektif tidak lagi lagi terkooptasi oleh
program lama yang distortif. Tetapi diharapkan memberikan suatu
lompatan (quantum leap) suatu perubahan perilaku kolektif yang baru dan berbeda dari pola tindakan dan pola pikir sebelumnya. Setelah latar belakang dibalik perlunya gerakan ini bisa disosialisasikan dan diimplementasikan, maka perlu ada suatu ukuran yang jelas tentang bagaimana mengukur keberhasilkan implementasi tersebut. Apa saja factor keberhasilan dalam mengimplementasinya. Bisakah Kementerian, khususnya Pemasyarakatan mewujudka mewujudkan n visi dan misinya tanpa “Gerakan Kami PASTI”.
28
BAB 3 KESIMPULAN
-
Perumusan Tata Nilai Gerakan Ayo Kerja Kami PASTI yang dicanangkan oleh Kemenkumham, berisi suatu harapan untuk menciptakan aparatur yang sehat, cerdas, dan berkepribadian, sehingga mampu berperan aktif dalam mensukseskan
sasaran
pembangunan
nasional
yang
diemban
oleh
Kementerian Hukum dan HAM
-
Gerakan Kami Kami PASTI harus memiliki memiliki orientasi terhadap terhadap hasil hasil dan proses. Orientasi pada proses memastikan sikap dan budaya kerja akan mengambil jalan dan metode Baru. Sedangkan orientasi pada hasil memastikan bahwa inovasi dari gerakan itu akan membawa kemajuan yang berarti dan terukur, bukan hanya sekedar slogan.
-
Salah satu kunci keberhasilan operasionalisasi gerakan Kami PASTI, adalah tersedianya suatu kerangka formulasi dan implementasi yang komprehensif. Dan dalam desain seperti itu kita bisa melihat tujuan dan haluan yang ditetapkan, strategi yang dianut, dan sikap serta tindakan yang diperlukan untuk mensukseskan gerakan tersebut. Gerakan Kami PASTI tidak bisa dijalankan dengan himbauan saja. Ia membutuhkan suatu konstruksi operasional yang jelas. Tanpa implementasi, Nilai nilai yang dikandung oleh gerakan Kami PASTI akan kehilangan momentum dan kejelasan aksi.
-
Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran di Satker Rutan Raba Bima telah dilaksanakan dengan baik, serta berpedoman pada tata nilai gerakan Kami PASTI, tercermin dari adanya tuntutan terhadap pemenuhan skala prioritas Kemenkumham dan Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
29
PUSTAKA https://www.scribd.com/doc/313 https://www.scribd.com/doc/313636745/Mat 636745/Materi-Sosialisasi-Gera eri-Sosialisasi-Gerakan-Ayo-Kerjakan-Ayo-Kerja-KamiKamiPasti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 2011, 2011, Jakarta: Menteri Hukum Hukum dan HAM HAM Republik Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015 Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Kementeria n Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Rancana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019
30
