MAKALAH ALUTSISTA TNI
Di susun Oleh : • Chandra Sasmita ( 209131007 ) • Darryl Valentino S ( 209131008 ) • Deka Siswoko ( 209131009 )
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
ABSTRAK
Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kondisi pertahanan suatu negara tentu saja, salah satunya, bisa dilihat dari kondisi alat utama sistem persenjataan ( alutsista ) angakatan bersenjatanya. Semakin kuat, canggih, modern, efektif dan efisien alutsista suatu negara, menunjukan semakin kuat pula pertahanannya. Superpower Amerika Serikat di dunia selain didukung oleh kekuatan ekonominya selama bertahun-tahun pasca Perang Dunia II, tentunya didukung pula oleh kemampuan alutsista militer mereka. Alutsista sebuah negara berpengaruh terhadap pertahanan suatu negara, untuk melindungi wilayah negara di perlukan sistem persenjataan yang memadai untuk mencakup seluruh wilayah negara tersebut. Alutsista bahkan bisa berpengaruh terhadap kedudukan suatu negara dalam politik internasional. Namun, dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista di indonesia, terdapat beberapa masalah kompleks dan berlarut – larut mulai dari masalah dana yang tersedia sampai dengan sistem pengadaan yang bermasalah.
DAFTAR ISI Abstrak.................................................................................................i Daftar isi..............................................................................................ii BAB I. PENDAHULUAN....................................................................1 1.1 Terminologi....................................................................................2 1.2 Latar belakang................................................................................3 1.3 Identifikasi masalah........................................................................4 1.4 Tujuan dan Manfaat.......................................................................4 1.4.1
Tujuan penulisan........................................................................4
1.4.2
Manfaat penulisan......................................................................5
1.5 Metode Penyusunan.......................................................................5
BAB II. PEMBAHASAN....................................................................6 2.1 Kondisi Alutsista TNI...................................................................6 2.2 Dana Alutsista TNI ......................................................................7 2.3 Pembagian Dana Alutsista TNI ....................................................9 2.4 Sistem Pengadaan Alutsista TNI .................................................10 2.5 Industri Militer Nasional..............................................................11
BAB III. PENUTUP...........................................................................13 3.1 KESIMPULAN............................................................................13 3.2 SARAN .......................................................................................13 DAFTAR PUSTAKA........................................................................15
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Terminologi Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha
untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Dalam bahasa militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindungan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dll. Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/membalas serangan.
Pertahanan secara umum di bagi menjadi 2 bagian yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nonmiliter •
Pertahanan Militer
Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pertahanan militer sebagai kekuatan bersenjata ditampilkan melalui SDM dan Alutsista, dibangun, dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai tingkat kekuatan sampai pada standar penangkalan. Namun, pembangunan kekuatan pertahanan negara harus dipersiapkan untuk menghadapi setiap ancaman militer yang sewaktu-waktu dapat timbul.
•
Pertahanan Nonmiliter
Pertahanan nonmiliter disebut juga dengan pertahanan nirmiliter merupakan kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Lapis pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi.
Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pertahanan nirmiliter diwujudkan dalam peran dan lingkup fungsi departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) di luar bidang pertahanan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam kerangka pertahanan berlapis, lapis pertahanan militer menyokong lapis pertahanan nirmiliter, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isu atau ancaman militer guna mencapai hasil yang maksimal.
1.2
Latar Belakang Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha
untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dalam pertahanan militer, peran alat utama system persenjataan (alutsista) terbilang sangat vital, karena selain untuk sarana pertahanan Negara alutsista juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan suatu Negara dari ancaman Negara
– Negara lain yang datang. Alutsista juga berguna dalam pengembangan profesionalitas militer Indonesia, karena salah satu ciri tentara yang modern adalah tentara yang bisa memahami berbagai persenjataan yang terus berkembang setiap waktu. Oleh karena sebab – sebab di atas, penulis memilih judul Alat Utama Sistem Persenjataan ( ALUTSISTA ) sebagai topik utama dalam pembahasan makalah kali ini. 1.3 Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang di atas,maka penulis bermaksud membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alutsista TNI khususnya alutsista di Indonesia, maka timbul pertanyaan yang dapat dirinci sebagai berikut: 1. Bagaimana Kondisi alutsista di Indonesia? 2. Apakah dana yang dikeluarkan pemerintah mencukupi untuk pemeliharaan dan pengembangan alutsista di Indonesia? 3. Bagaimana sistematika pembagian dana anggaran pertahanan indonesia? 4. Apa saja masalah yang dihadapi dalam sistem pengadaan alutsista? 5. Apakah industri militer nasional telah optimal dalam pemenuhan kebutuhan alutsista? Permasalahan tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya, dengan demikian pembaca dapat mengetahui lebih lanjut mengenai alutsista di Indonesia. 1.4 Tujuan dan Manfaat 1.4.1 Tujuan Penulisan Semua hal yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan.sama halnya dengan pembuatan makalah ini. Makalah ini bertujuan untuk memaparkan mengenai kondisi alutsista TNI di Indonesia dan menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam pemeliharaan dan pengembangan alutsista di Indonesia, sehingga pembaca dapat mengerti dan memahami lebih jauh tentang alutsista di Indonesia.
1.4.2 Manfaat penulisan Manfaat yang akan di dapat pembaca setelah membaca makalah ini antara lain : 1. Dapat mengetahui tentang kondisi alutsista di Indonesia 2. Mengetahui pembagian dana terhadap masing – masing matra dalam TNI 3. Mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pengadaan alutsista 4. Mengetahui peran industri militer nasional dalam pengembangan alutsista. 1.5 Metode Penyusunan Studi Literatur
melakukan studi pustaka dari artikel – artikel guna menambah wawasan bagi penulis mengenai pertahanan khususnya alutsista di Indonesia agar mempermudah penulis dalam penyusunan laporan ilmiah ini. Selain itu dilakukan studi literatur yang diperoleh dari internet.
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Kondisi Alutsista TNI Dimata negera-negara Asia Tenggara, Indonesia memang disebut-sebuut sebagai bangsa yang besar. Besar karena luas wilayah darat dan perairannya, besar juga karena jumlah penduduknya. Siapa tak bangga menjadi anak indonesia, dimana bumi pertiwi-nya terhampar kekayaan alam yang tak ada tandingnya. Indonesia memang hebat, semua kekayaan alam menumpuk di bumi khatulistiwa. Mulai dari emas, uranium, tembaga, gas, minyak, batubara, timah, bouksit, besi, intan, dan berbagai hasil tambang lainnya. Jumlah alutsista (alat utama sistem senjata) untuk melakukan pengamanan, tak sebanding dengan luas wilayah NKRI. Kondisi alutsista Indonesia yang memprihatinkan terlihat dari semua matra TNI, contohnya pada TNI – AU, Indonesia saat ini hampir tak punya skuadron utuh yang berkekuatan 16 pesawat siap terbang. Yang ada hanya skuadron tak utuh, yaitu 6 skuadron tempur, 5 skuadron angkut, 3 skuadron heli, dan sebuah skuadron intai. Kalau mau dimasukkan juga masih ada skuadron pendidikan dan Satudtani (Satuan Udara Pertanian). . Total jumlah pesawat kita yang siap terbang dari berbagai jenis sekitar 100 unit. Demikian pula bagi angkatan laut, dimana Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam uzur, 6 fregate dan 23 corvettes. Selain itu hanya ada kapal militer berjenis pendukung seperti untuk logistik, patrol dan amfibi dengan total jumlah kapal sekitar 140 kapal berbagai jenis. TNI – AD juga tidak kalah memprihatinkan, Meski memiliki jumlah anggota atau personel paling banyak, akan tetapi peralatan tempur yang dimiliki kebanyakan hanya bersifat angkut personel. Indonesia bahkan sama sekali tidak punya satu pun Main Battle Tank (MBT) sebagai kavaleri paling kuat. Kondisi alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI AD yang dalam keadaan layak digunakan hanya 60%. Sisanya sebanyak 40% alutsista masih harus diperbaiki agar layak digunakan.
Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa kondisi alutsista TNI sudah sangat memprihatinkan dan sangat tidak memadai untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia, tercatat hasil kekayaan laut hilang triliunan rupiah per tahun, karena kita tak bisa melakukan pengamanan terhadap wilayah Indonesia. Belum lagi perawatan yang dilakukan masih bersifat sementara dan kanibalisme kerap kali di lakukan untuk menutupi keterbatasan dana yang di berikan pemerintah.
2.2 Dana Alutsista TNI Salah satu unsur utama dalam rumusan strategi pertahanan adalah rumusan mengenai jumlah anggaran pertahanan negara. Selain postur dan struktur pertahanan, komponen anggaran menjadi sangat vital karena anggaran adalah salah satu kunci dari implementasi total kekuasaan negara dalam gelar kekuatan bersenjata. Misi departemen pertahanan mengembangkan kekuatan tiga matra : Darat, Laut, dan Udara, yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, sangat bergantung pada jumlah anggaran yang dikeluarkan negara. Harus diakui, jumlah anggaran yang disediakan negara disektor pertahanan relatif kecil. Di tahun 2000, pemerintah hanya memberikan Rp. 10,5 triliun rupiah. Di tahun 2004, alokasi anggaran pertahanan mulai meningkat menjadi Rp. 21 triliun. Anggaran Rp. 21 triliun itu terdiri atas belanja rutin Rp. 13,74 triliun dan belanja pembangunan Rp. 7,68 triliun. Baru di era pemerintahan SBY, menteri pertahanan Juwono Sudarsono mengusulkan adanya peningkatan jumlah anggaran pertahanan. Di tahun 2005, dephan/TNI mendapat alokasi anggaran Rp.21,97 triliun terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 9,62 triliun, belanja barang jasa sebesar Rp. 4,38 triliun, dan belanja modal sebesar Rp. 7,96 triliun. Adapun rincian menurut organisasai progran adalah sebagai berikut :
Mabes TNI
: Rp. 2,16 Triliun
TNI – AD
: RP. 9,08 triliun
TNI – AL
: Rp. 3,23 triliun
TNI – AU
: Rp. 2,38 triliun
Dephan
: Rp. 5,11 triliun
Di tahun 2006 sesuai UU no 13 tanggal 31 November 2005 tentang APBN 2006. Dephan dan TNI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 28,22 triliun. Ini terdiri atas belanja pegawai Rp. 12,14 triliun, belanja barang Rp.6,49 triliun dan belanja modal Rp. 9,59 triliun. Dana anggaran pertahanan setiap tahunnya memang meningkat tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan dari Rp. 36, 39 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 35 triliun pada tahun 2009 yang dibagikan kepada tiga matra : Darat, Laut, Udara. Berikut rincian dana nya : Mabes TNI
: Rp. 4,5 Triliun
TNI – AD
: Rp. 16,1 triliun
TNI – AU
: Rp. 3,98 triliun
TNI – AL
: Rp. 5,5 triliun
Dephan
: Rp. 6,3 triliun
Bila dilihat sekilas, anggaran yang diterima dephan dan TNI cukup besar, tetapi dana Rp. 35 triliun sangatlah kecil karena sekitar 80% anggaran habis hanya untuk menggaji para tentara dan pegawai dan hanya sekitar 20% yang bisa di alokasikan untuk perawatan dan pengembangan alutsista. Alokasi dana yang seharusnya diperlukan dephan dan TNI untuk kebutuhan minimal departemen pertahanan dan TNI sekitar Rp. 100,53 triliun. Bila dibandingkan dengan negara lain, anggaran pertahanan Indonesia sangat tidak memadai.China menganggarkan sekitar 70 miliar dolar AS untuk anggaran pertahanan mereka, singapura menganggarkan sekitar 6,148 miliar Dolar AS. Ditahun yang sama indonesia hanya menganggarkan 4,160 miliar dolar AS. Ini jelas menunjukan bahwa dana yang didapatkan Dephan dan TNI sangatlah kecil sehingga untuk melakukan suatu ‘Military Build-up’ dirasakan sangatlah tidak mungkin.
2.3 Pembagian Dana Alutsista TNI Dana sekitar Rp.35 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk dana pertahanan dibagikan kepada 5 bagian yaitu Dephan, Mabes TNI, TNI – AD, TNI – AU, TNI – AL. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pembagian anggaran pertahanan ‘berat sebelah’, banyak yang berpendapat bahwa TNI – AD mendapatkan porsi dana pertahanan yang paling besar dari matra yang lain, bahkan dana yang diterima angkatan darat hampir setara dengan 4 kali jumlah anggaran untuk TNI – AU yang cakupan wilayahnya lebih luas dibanding dengan angkatan darat. Ada pula doktrin yang mengatakan bahwa TNI selalu berorientasi ke TNI Angkatan Darat. Tetapi pendapat yang beredar itu tidak sepenuhnya benar, TNI – AD memang mendapat
porsi anggaran terbesar sekitar Rp 16,1 triliun. Akan tetapi dana itu
dialokasikan untuk 129 satuan kerja (Satker). TNI Angkatan Laut dialokasikan sebesar Rp5,5 triliun yang akan didistribusikan ke 47 satker dan untuk TNI Angkatan Udara menerima alokasi anggaran sebesar Rp3,98 triliun, yang didistribusikan ke-58 Satker. Untuk Dephan, yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 6,3 triliun, besaran dana itu didistribusikan hanya ke dua satker yang ada sementara untuk Mabes TNI, dari total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp4,5 triliun, besaran itu didistribusikan untuk 11 satker. TNI – AD bahkan mendapatkan jatah anggaran yang baru untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) paling kecil dibanding matra angkatan lain. TNI AD mendapat sekitar Rp1 triliun, bandingkan dengan jatah pengadaan alutsista TNI AL yang mencapai Rp3 triliun, sedangkan TNI AU mendapat jatah anggaran pengadaan alutsista Rp2 triliun.
2.4 Sistem Pengadaan Alutsista TNI Sistem pengadaan Alutsista TNI terkesan tersembunyi dan tidak transparan, Hal ini mengingat siar kabar yang mengatakan banyak “broker” senjata yang memanfaatkan kedekatannya dengan “oknum” khusus di pemerintahan, yang berupaya mempengaruhi belanja pemerintah pada alutsista sebagaimana juga terjadi di banyak negara. Tercatat selama rentang tahun 2008-2009 terjadi sekitar 12 pengadaan alutsista dan hanya 5 transaksi yang dapat di telusuri penggunaan dan transparansi danany sedangkan yang lain masih belum ada kejelasan. Berikut transaksi pengadaan alutsista selama rentang tahun 2008 – 2009.
2.5 Industri Militer Nasional Dalam sistem pengadaan alutsista TNI, Indonesia sering sekali memesan persenjataan dari luar negeri tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut. Industri militer nasional kita menjadi rapuh dan tidak seproduktif dulu. Indonesia sudah punya hampir semuanya dalam industri militer, yaitu PT DI (pesawat), PT PAL (kapal laut), PT Pindad (alutsista darat), dan PT Dahana (bahan peledak). Kita bahkan juga punya industri hulunya seperti PT Krakatau
Steel (besi dan baja). Tercatat indonesia mempunyai sekitar 17 industri militer nasional. Berikut adalah daftar industri militer nasional : •
Iae
•
Pindad
•
PAL
•
LEN Industri
•
Dahana
•
Dok Kodja Bahari
•
Lundin
•
SSE Armored
•
RCS Solusi 247
•
Jakarta Aerospace
•
Robo Aero
•
Pacific Tech
•
Aviator
•
UAVindo
•
Rekayasa Teknologi
•
Amadani
•
RMTindo
•
Sari Bahari Ini bukan saja membanggakan, tapi sangat potensial untuk dikembangkan.
Bahkan hal ini sudah dilakukan sejak lama oleh negara – negara maju. China misalnya, yang kini punya setidaknya 11 BUMN di industri militer. Selain untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjatanya yang memiliki jumlah personel terbesar di dunia (lebih dari 1 juta tentara aktif dengan sekitar 200 ribu cadangan dan rakyat terlatih), RRC juga sudah mampu mengekspor alutsista. Maka, alutsista bukan lagi pemborosan, malah memberikan devisa bagi negara.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 Kesimpulan •
kondisi alutsista TNI sangat memprihatinkan dan sangat tidak memadai untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Banyak alutsista yang tidak berfungsi dengan baik dan rusak sehingga mengakibatkan pertahanan militer Indonesia menjadi semakin melemah.
•
Anggaran dana pertahanan yang diberikan pemerintah kepada dephan dan TNI untuk perawatan dan pengadaan alutsista masih sangat kecil dan tidak memadai untuk negara seluas Indonesia dan dana yang diberikan juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum dana pertahanan negara sebesar Rp. 100 triliun.
•
Pembagian dana pertahanan dibagikan kepada lima pihak yaitu dephan, mabes TNI, TNI AD. TNI AU,dan TNI AL. Dengan besar anggaran yang bervariasi berdasar kepada banyaknya satuan kerja yang dimiliki oleh sebuah pihak.
•
Sistem pengadaan alutsista di Indonesia masih menemui banyak kendala dan permasalahan. Banyaknya “broker” dan oknum dalam sistem pengadaan disinyalir membuat sistem pengadaan alutsista di Indonesia menjadi bermasalah.
•
Walaupun industri militer nasional sampai saat ini masih tetap berproduksi, tetapi belum optimal dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI.
3.2 Saran •
Kondisi alutsista di Indonesia sebaiknya diperbaiki dengan membuang alutsista yang sudah tidak terpakai dan menggantinya dengan yang baru. Selain itu perlu diadakan perawatan secara intensif dan berkala
•
Anggaran pertahanan mutlak perlu ditambah setidaknya memenuhi 50% dari kebutuhan minimal pertahanan negara sekitar Rp. 50 triliun.
•
Pembagian dana pertahanan seharusnya diatur lebih baik lagi sehingga tidak menimbulkan opini negatif dari masyarakat. Selain itu, perlu ditambahkan anggaran biaya untuk matra dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
•
Sistem pengadaan harus segera dibenahi, transparansi aliran dana yang digunakan untuk pengadaan alutsista harus jelas.
•
Industri militer nasional harus lebih dioptimalkan. Pengadaan alutsista harus menitik beratkan kepada produksi industri militer nasional agar bisa membangun perindustrian militer dan menghemat biaya.
Daftar pustaka http://politikana.com/baca/2009/10/05/mimpi-tni-yang-kuat.html(29 januari 2010) http://forum.detik.com/showthread.php?t=134291(29 januari 2010) http://idsps.org/headline-news/publikasi-idsps/masalah-alutsista-di-indonesia-dankebutuhan-grand-strategy/(29 januari 2010) http://www.sumbawanews.com/berita/internasional/inilah-perbandingan-kekuatanmiliter-indonesia-vs-malaysia-3.html(29 januari 2010) http://web.pab-indonesia.com/content/view/12872/60(29 januari 2010) http://alutsista.blogspot.com/2009/11/menhan-masih-banyak-permasalahandi.html(29 januari 2010)
