Tugas Manajemen Farmasi “TATA CARA PERIZINAN APOTEK”Full description
Deskripsi lengkap
Makalah ini merupakan tugas dalam hukum perizinanDeskripsi lengkap
dokumenDeskripsi lengkap
Tugas Manajemen Farmasi “TATA CARA PERIZINAN APOTEK”Deskripsi lengkap
roadmap perijianan DIYFull description
Makalah Perizinan apotek
asda
Makalah ini merupakan tugas dalam hukum perizinanFull description
Full description
Dasar Hukum Perizinan
Full description
Full description
Deskripsi lengkap
fasorDeskripsi lengkap
Perizinan untuk pembangunan perumahan kini semakin mudah hingga diringkas menjadi 8 tahap sajaFull description
yuh
Perizinan PLTM Masukan untuk Pembelajaran
Bogor, 15 Desmber 2015
Proses Perizinan PLTM PLTM
Pusat PLN Pusat Verifikasi Teknis PJBL
ESDM – EBTKE EBTKE Penetapan Pengelola Tenaga Air IUPTL-S / IUPTL
Propinsi PLN Wilayah KKO –KKF Penetapan Calon Pengembang PU – BBWS BBWS Rekomtek SIPPA & Konstruksi Bangunan Air
Kabupaten Distamben
BPN Wilayah
PU – PR Izin Pemanfaatan Tenaga Air (SIPPA) dan Konstruksi
Sertifikast HGB & Hak Pakai
Kehutanan Kehutanan
Izin Lokasi Izin Prinsip
Rekomendasi Teknis Tanah
Rekomendasi Tidak Tumpang Tindih
BKPMD Izin Penanaman Modal
BLHD
Kehutanan
Tata Letak, Rekomendasi & Izin Lingkungan
Rekomendasi dan Tidak Tumpang Tindih
Proses Perizinan PLTM • Izin Prinsip Prinsip • Rekomendasi Rekomendasi BPN BPN • Izin Lokasi • Sertifikat Sertifikat Hak Guna Guna Bangunan dan Hak Pakai
• Izin SIPPA & Konstruksi Bangunan Air • IUPTL-S IUPTL-S / IUPTL IUPTL • PJBL / PPA
• KKO – KKF KKF (PLN) (PLN) • Rekomtek Rekomtek SIPPA & Konstruksi Bangunan Air • SK BPN Wilayah Wilayah
Kabupaten
Propinsi
Pusat
BKPM
• Izin Prinsip Penanaman Modal
Stakeholder Pengembangan di Tingkat Kabupaten Teridentifikasi 24 instansi/kelompok
SWOT Kabupaten 1. Pro Pro inv inves esta tasi si masu masukk dae daera rahh
1. Pemaha Pemahama mann PLTM PLTM dan dan pros proses es yang yang panja panjang ng 2. Instan Instansi si pemb pemberi eri izin izin belum belum terko terkoord ordina inasi si dengan baik
1. Pemenu Pemenuhan han listri listrikk sesuai sesuai dengan dengan perkembangan wilayah 2. Aksele Akseleras rasii poten potensi si sumb sumberd erdaya aya air air sebag sebagai ai alternatif dari bauran energi di Indonesia 3. Pri Priori oritas tas perbai perbaikan kan jarin jaringan gan PLN dan pengembangan gardu induk/hubung
1. 2. 3. 4.
Pemenuh Pem nuhan lahan ahan Batas Batas waktu waktu izin izin prin prinsip sip dan lokasi lokasi Sosi So sial alis isas asii atur aturan an Komitm Komitmen en terh terhada adapp aturan aturan dan prosed prosedur ur yang berlaku (biaya dan waktu)
Stakeholder Pengembangan di Tingkat Propinsi Teridentifikasi 10 instansi/kelompok
SWOT Propinsi dan d an Teknis 1. Pro Pro inv inves esta tasi si masu masukk dae daera rahh
1. Pemaha Pemahama mann PLTM PLTM dan dan pros proses es yang yang panja panjang ng 2. Komitm Komitmen en peme pemenuh nuhan an sesuai sesuai denga dengann prosedu prosedurr tanpa ada batas waktu yang ditentukan oleh peraturan 3. Koordinasi
1. Pemenu Pemenuhan han listri listrikk sesuai sesuai dengan dengan perkembangan wilayah 2. Aksele Akseleras rasii poten potensi si sumb sumberd erdaya aya air air sebag sebagai ai alternatif dari bauran energi di Indonesia 3. Pri Priori oritas tas perbai perbaikan kan jarin jaringan gan PLN dan pengembangan gardu induk/hubung
1. Pemenu Pemenuhan han sert sertifi ifikas kasii laha lahann sebaga sebagaii syarat syarat 2. Sosial Sosialisa isasi si atura aturann dan petu petunju njukk pelaks pelaksana anaan an yang tidak lengkap 3. Respon Respon yang yang lamb lambat at terha terhadap dap peruba perubahan han peraturan 4. Penyatu Penyatuan an titik titik koordi koordinas nasii perizi perizinan nan (ex: (ex: BKPMD, rekomendasi rekomendasi teknis teknis di- support dari dari instansi terkait)
SWOT PLN & EBTKE Kekuatan (Strength): Respon dan korespondensi yang baik antara PLN, EBTKE dan Pengembang Fasilitasi dan konsultasi antara pengembang dan PLN berjalan baik •
•
Kelemahan (Weakness): Tidak ada target untuk energi baru terbarukan masuk di Unit/ Wilayah, proses dalam bentuk pelayanan pengembang Kapasitas jaringan 20KV (>20km) dan Gardu Hubung/Induk yang tidak siap menyerap produksi PLTM Proses bolak-balik antara PLN dan Unit, U nit, tidak sepakat/sinkron mengenai konten yang perlu ditindaklanjuti pengembang, belum mengacu pada waktu yang ditetapkan dalam peraturan (30hari) Kapasitas dan jumlah SDM untuk evaluasi proposal pengembang (jumlah proposal pengembang sekitar 60an di Unit dan 200an di Jakarta) Pergantian organisasi/orang dan histori proses pengajuan sampai status terakhir kurang terkelola dan dimonitor dengan baik
•
•
•
•
•
SWOT PLN & EBTKE Kesempatan (Opportunity ( Opportunity)) Menindaklanjuti Menindaklanjuti strategi energi baru terbarukan sebagai target implementasi di tingkat Unit Ada komunikasi dan prioritas pengembangan pengembangan di Unit sehingga permasalahan jaringan dapat didiskusikan dan diselesaikan bersama (PLN, dan beberapa pengembang) Pertemuan pembahasan proposal yang terintegrasi antara PLN Pusat dan Unit pada waktu yang sama Alokasi dan kompetensi SDM untuk evaluasi proposal IPP ditingkatkan; proses registrasi proposal, evaluasi sampai dengan penyelesaian PJBL. Pertemuan triwulan untuk pengembang IPP di tingkat Unit untuk pembahasan rencana, pembelajaran pembelajaran proses dan perbaikan. •
•
•
•
•
Tantangan (Threat): Komitmen pengembang IPP Me-eliminir Me-eliminir jual beli beli lokasi EBT berpotensi yang tidak sehat Monitoring performa IPP dan pemeliharaan jaringan Koordinasi dengan instansi pemberi Izin terutama yang terkait dengan status lokasi pengembangan (ex: PLN dengan BBWS, BPN dan Kehutanan) • •
•
•
KABUPATEN (Distamb (Distamben en – BLHD – BKPM BKPMD D – BPN) BPN)
Izin Prinsip (Bupati)
PROPINSI (PLN (PLN – PU BBWS BBWS – PLN PLN Wila Wilaya yah h – BKPM BKPM – BPN BPN Wilay Wilayah ah – BPKH) BPKH) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
Rekomendasi BPN (Daerah)
Rekomendasi Tidak Tumpang Tindih (Distamben)
Izin Penanaman Modal (BKPMD)
Izin Prinsip Penanaman Modal (BKPM)
Rekomtek SIPPA & Konstruksi Bangunan Air (BBWS) Permen PU PRT 37 Tahun 2015
Izin Lokasi (Bupati) Site Visit & KKO – KKF (PLN)
(PLN (PLN – PU PR – ESDM/EBTKE) Izin SIPPA & Konstruksi Bangunan Air (PUPR) Permen PU PRT 37 Tahun 2015 Penetapan Pengelola Tenaga Air (ESDM-EBTKE) Permen ESDM 12 Tahun 2014
Izin Usaha Pengelolaan Tenaga Tenaga Listrik Sementara (IUPTL-S) EBTKE
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL/PPA) (PJBL/PPA) PLN PL N Permen ESDM 19 Tahun 2015
Izin Lingkungan (BLHD)
Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
PUSAT
Penetapan Badan Usaha Sebagai Calon Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Air (PLN)
Izin Usaha Pengelolaan Tenaga Tenaga Listrik (IUPTL) EBTKE Permen ESDM 12 Tahun 2014
Pengelola Perizinan di BBWS-PU
Perencanaan
Pelaksanaan
Monev
• Inve Invent ntari arisa sasi si SDA SDA • Penyu enyusu suna nan n rencana zona pemanfaatan • Penyu Penyusuna sunan n alok alokasi asi air • Peng Pengatu atura ran n (Per (Perda da PAP, sempadan, dll) • Prose Prosedur dur perizi perizinan nan
• Rek Rekomen omenda dasi si teknis BBWS / BWS • Izin Izin (h (hak, ak, kewajiban, ketentuan, jangka waktu, dll)
• Pela Pelaks ksan ana a izi izin n • Ma Masa sala lah h atau tau dampak lingkungan, teknis, sosial, dll • Pela Pelangg nggar aran an • Penin Penindak dakan an (PPNS) (PPNS)
Pertimbangan TKPSDA
Izin SIPPA & Konstruksi Bangunan Air (PUPR) 1 Bulan
Izin Penanaman Modal (BKPMD)
Izin Usaha Pengelolaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS)
