Makalah Perbendaharaan Negara Tugas GSPKN

P e r b e n d a h a r a a n N e g a r a |

1

MAKALAH PERBENDAHARAAN PERBENDAHARAA N NEGARA Oleh : Reince Herry Tangkowit Tangkowit

A. LAT LATAR BELA BELAKAN KANG G

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah kaidah-ka -kaida idah h yang yang baik baik dalam dalam menjala menjalanka nkan n roda roda pemerin pemerintaha tahan, n, termasuk termasuk di dalamn dalamnya ya kaidah kaidah-kai -kaidah dah dalam dalam bidang bidang pengel pengelola olaan an keuang keuangan an negara negara yang yang diwuju diwujudka dkan n dalam dalam bentuk bentuk penerap penerapan an prinsi prinsip p good governance. governance. Dalam rangka mewujudkan mewujudkan tata kelola pemerintahan pemerintahan yang baik itulah, itulah, pemerintah pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Selain itu, reformasi pengelolaan keuangan ini juga dilatarbelakangi masih digunakannya peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial. alau alau kehend kehendak ak mengga mengganti ntikan kan aturan aturan bidang bidang keuang keuangan an warisan warisan telah telah lama lama dilaku dilakukan kan agar agar selaras selaras dengan dengan tuntut tuntutan an !aman, !aman, baru baru pada pada tahun tahun "##$ "##$ hal itu terwuj terwujud ud dengan dengan terbitny terbitnyaa %ndang %ndang-%n -%ndan dang g &omor &omor '( Tahun ahun "##$ "##$ tentan tentang g )euangan &egara. *al itu senada dengan makin besarnya belanja negara yang dikelola oleh pemerintah sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satu bentuknya adalah keterlibatan masyarakat+stakeholders. )eterli )eterlibat batan an masyarak masyarakat at ini juga juga seiring seiring dengan dengan makin makin besarny besarnyaa porsi porsi pajak dalam mendanai operasional pemerintahan. Sumber daya alam yang selama s elama ini besar porsinya dalam penerimaan negara makin lama makin berkurang oleh karena jumlah sumber yang terbatas. Pada satu pihak, biaya penyelenggaraan pemerintahan semakin besar. Satu-satunya sumber adalah pajak dari masyarakat. gar

masy asyara arakat

tidak

merasa rasa

dirugikan,

maka

diperlu rlukan

sua suatu

pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat oleh pemerintah dengan transparan. erkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masy masyara araka kat, t, maka maka perlu perlu dila dilaku kuka kan n reform reformasi asi di bida bidang ng keua keuang ngan an sebag sebagai ai perangkat pendukung terlaksananya penerapan good governance. governance . Reform Reformasi asi pengelolaan keuangan dilakukan dengan dengan ara/


'. ". $. 1.

2

Penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum0 Penataan kelembagaan0 Penataan sistem pengelolaan keuangan negara0 dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya

melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi Pemerintah Daerah.

B. PEMBAHASAN B.1 Landasan Keuangan Negara

%ndang-undang &omor ' tahun "##1 Tentang Perbendaharaan &egara menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan &egara serta pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam %ndang-%ndang Dasar &egara Republik Indonesia Tahun '213 perlu dilaksanakan seara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam nggaran Pendapatan dan elanja &egara 4P&5 dan nggaran Pendapatan danelanja Daerah 4PD5. nggaran Pendapatan dan elanja &egara 4P&5 merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, P& bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal P& sehingga P& benar-benar dapat seara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka mewujudkan good go6ernane dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi 7anajemen )euangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya %% &o. '( Tahun "##$ tentang )euangan &egara, %% &o. ' Tahun "##1 tentang Perbendaharaan &egara, dan %% &o. '3 Tahun "##1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 8awab )euangan &egara.


3

Paket %% )euangan &egara tersebut 4yang terdiri dari dua %% yang sudah diundangkan, yaitu %% &o.'( tahun "##$ tentang )euangan &egara dan %% &o.' tahun "##1 tentang Perbendaharaan negara, serta satu R%%, yaitu R%% Pemeriksaan pengelolaan )euangan &egara yang masih dibahas di DPR5 merumuskan empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu/ '. kuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja0 ". )eterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah0 $. Pemberdayaan manajer professional0 dan 1. danya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan. Perubahan mendasar yang diatur oleh %ndang-undang &o.'( tahun "##$ yaitu/ '. Tentang pengertian dan ruang lingkup dari keuangan negara0 ". !as-a!as umum pengelolaan keuangan negara0 $. )edudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan

negara0 1. Pendelegasian

kekuasaan

presiden

kepada

menteri

)euangan

dan

7enteri+Pimpinan 9embaga0 3. Susunan P& dan PD0 :. )etentuan mengenai penyusunan dan penetapan P& dan PD0 (. Pengaturan *ubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah+lembaga asing0 ;. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan daerah dan perusahaan swasta0 2. adan pengelola dana masyarakat0 dan '#. Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan P& dan PD. ''. Penggunaan 7edium Term <=penditure >ramework 47T<>5 sebagai pengganti Propenas dan Repeta. Sedangkan perubahan mendasar dalam pengelolaan perbendaharaan negara yang terantum dalam %% &o.' tahun "##1 yaitu/ '. Penerapan anggaran berbasis kinerja0


4

". Pemberlakuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara berbasis akrual0 $. 7unulnya jabatan fungsional Perbendaharaan &egara0 1. Pemberian jasa giro atau bunga atas dana pemerintah yang disimpan pada bank sentral0 3. Sertifikan ank Indonesia yang selama ini menjadi instrumen moneter akan digantikan oleh Surat %tang &egara0 dll.

B.2 Pengertian Dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu/ '. ". $. 1.

Pendekatan dari sisi obyek0 Pendekatan dari sisi subyek0 Pendekatan dari sisi proses0 dan, Pendekatan dari sisi tujuan. Dari sisi obyek )euangan &egara akan meliputi seluruh hal dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu segala sesuatu dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik &egara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi negara, dan+atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara+daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. )euangan &egara dari sisi proses menakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek di atas mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Terakhir, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegitan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan+atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuan. Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, %% &o. '(+"##$ merumuskan sebagai berikut/ )euangan negara adalah ?semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik


5

&egara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut@. 4Pasal ' huruf ' %% &o. '(+"##$5. Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan dalam Pasal " %% &o. '(+"##$ meliputi/ '. *ak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman0 ". )ewajiban negara untuk $. 1. 3. :. (.

menyelenggarakan

tugas

layanan

umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga0 Penerimaan &egara0 Pengeluaran &egara0 Penerimaan Daerah0 Pengeluaran Daerah0 )ekayaan negara+kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

negara atau daerah0 ;. )ekayaan pihak lain yang dikuasai

oleh

pemerintah dalam rangk

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan+atau kepentingan umum0 2. )ekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. idang pengelolaan )euangan &egara yang demikian luas seara ringkas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam fungsi, yaitu/ '. >ungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. >ungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal ini meliputi penyusuna &ota )euangan dan RP&, serta perkembangan dan perubahannya, analisis kebijakan, e6aluasi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, analisis kebijakan, e6aluasi dan perkiraan perkembangan fiskal dalam rangka kerjasama internasional dan regional, penyusunan renana

pendapatan

negara,

hibah, belanja

pembiayaan jangka menengah, penyusunan

negara

dan

statistik, penelitian dan

rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, keuangan, dan ekonomi.


6

". >ungsi penganggaran. >ungsi ini meliputi penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan pemberian bimbingan teknis dan e6aluasi di bidang P&. $. >ungsi administrasi perpajakan. 1. >ungsi administrasi kepabeanan. 3. >ungsi perbendaharaan. >ungsi perbendaharaan meliputi perumusan kebijakan, standard, sistem dan prosedur di bidang pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta akuntansi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan kas negara dan perenanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dalam negeri dan luar negeri, pengelolaan piutang,

pengelolaan

barang

milik+kekayaan

negara

47+)&5,

penyelenggaraan akuntansi, pelaporan keuangan dan sistem informasi manajemen keuangan pemerintah. :. >ungsi pengawasan keuangan. Sementara itu, bidang moneter meliputi sistem pembayaran, sistem lalu lintas de6isa, dan sistem nilai tukar. dapun bidang pengelolaan

kekayaan

negara

yang

dipisahkan

meliputi

pengelolaan

perusahaan negara+daerah

B.3 Asasasas Penge!"!aan Keuangan Negara

Dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

good

go6ernane

dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan seara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam %%D '213. Sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam %%D '213 tersebut, %% &o. '(+"##$ menjabarkannya ke dalam asas-asas umum yang telah lama dikenal dalam pengelolaan kekayaan negara, seperti asas tahunan, asas uni6ersalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas0 maupun asas-asas baru sebagai penerminan best praties 4penerapan kaidahkaidah yang baik5 dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain/ akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Presiden selaku )epala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 4Pasal : %% &o. '(+"##$5.


Pada

dasarnya

Presiden

selaku

)epala

Pemerintahan

7

memegang

kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada 7enteri )euangan yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian kekuasaan lainnya

diberikan

kepada

menteri+pimpinan

lembaga

sebagai

pengguna

anggaran+pengguna barang lembaga+kementrian yang dipimpinnya. 8ika Presiden memiliki fungsi sebagai Ahief <=euti6e Bffier 4Ainanial Bffier 4A>B5 sedangkan menteri+pimpinan lembaga berperan sebagai Ahief Bperating Bffiers 4ABBs5.

Pemisahan fungsi seperti di atas dimaksudkan untuk membuat kejelasan dan kepastian dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab. Sebelumnya fungsi-fungsi tersebut belum terbagi seara tegas sehingga seringkali terjadi tumpang tindih antar lembaga. Pemisahan ini juga dilakukan untuk menegaskan terlaksananya mekanisme heks and balanes. Selain itu, dengan fokusnya fungsi masing-masing kementrian atau lembaga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. 7enteri )euangan dengan penegasan fungsi sebagai A>B akan memiliki fungsi-fungsi antara lain/ '. Pengelolaan kebijakan fiskal0 ". Penganggaran0


$. 1. 3. :.

8

dministrasi Perpajakan0 dministrasi )epabeanan0 Perbendaharaan 4Treasury50 dan Pengawasan )euangan.

B.# Penge!"!aan Keuangan Daera$

Pengelolaan )euangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. )epala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. )epala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah/ '. ". $. 1. 3. :.

)oordinator Pengelolaan )euangan Daerah 4)oordinator P)D5. Pejabat Pengelola )euangan Daerah 4PP)D5. Pejabat Pengguna nggaran+Pengguna arang 4PP+P5. Pejabat Pelaksana Teknis )egiatan 4PPT)5. Pejabat Penatausahaan )euangan Satuan )erja Perangkat Daerah 4S)PD5. endahara Penerimaan dan endahara Pengeluaran

Gambar ; Pelimpah an Kewenan

Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, emnguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, gubernur+bupati+walikota mempunyai kewenangan / '. 7enetapkan kebijakan tentang pelaksanaan PD ". 7enetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah $. 7enetapkan kuasan pengguna anggaran+barang


9

1. 7enetapkan bendaharan penerimaan dan+atau bendahara pengeluaran 3. 7enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah :. 7enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

B.% K""rdinat"r Penge!"!aan Keuangan Daera$

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah membantu

kepala

daerah

menyusun

kebijakan

dan

mengkoordinasikan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang/ '. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan nggaran Pendapatan dan elanja Daerah 4PD5. ". Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah. $. Penyusunan ranangan PD dan ranangan perubahan PD. 1. Penyusunan Ranangan Peraturan Daerah 4Raperda5 PD, perubahan PD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan PD. 3. Tugas-tugas pejabat perenana daerah, Pejabat Pengelola )euangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah. :. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan PD. Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah mempunyai tugas/ '. ". $. 1.

7emimpin Tim nggaran Pemerintah Daerah, 7enyiapkan pedoman pelaksanaan PD, 7enyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah, 7emberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan nggaran 4DP-

S)PD5 + Dokumen Perubahan Pelaksanaan nggaran 4DPP5, dan 3. 7elaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. )oordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada kepala daerah.

B.& Pe'a(at Penge!"!a Keuangan Daera$

)epala Satuan )erja Pengelola )euangan Daerah 4S)P)D5 selaku Pejabat Pengelola )euangan Daerah 4PP)D5 mempunyai tugas/


10

'. 7enyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, ". 7enyusun ranangan PD dan ranangan Perubahan PD, $. 7elaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 1. 7elaksanakan fungsi endahara %mum Daerah 4%D5, 3. 7enyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan PD0 dan :. 7elaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. PP)D dalam melaksanakan fungsinya selaku endahara %mum Daerah 4%D5 berwenang/ '. ". $. 1.

7enyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan PD0 7engesahkan DP-S)PD+DPP-S)PD0 7elakukan pengendalian pelaksanaan PD0 7emberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah0 3. 7elaksanakan pemungutan pajak daerah0 :. 7enetapkan Surat Penyediaan Dana 4SPD50 (. 7enyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah0 ;. 7elaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah0 2. 7enyajikan informasi keuangan daerah0 dan '#. 7elaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. PP)D selaku %D menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku )uasa endahara %mum Daerah 4)uasa %D5. PP)D mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada )epala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Penunjukan )uasa %D oleh PP)D ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. )uasa %D mempunyai tugas/ '. ". $. 1. 3.

7enyiapkan anggaran kas0 7enyiapkan surat penyediaan dana 4spd50 7enerbitkan surat perintah penairan dana 4sp"d50 7enyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah0 7emantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd oleh bank dan+atau

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk0 :. 7engusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd0 (. 7enyimpan uang daerah0 ;. 7elaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola+menatausahakan in6estasi daerah0


11

2. 7elakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah0 '#. 7elaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah0 ''. 7elakukan pengelolaan utang dan piutang daerah0 dan '". 7elakukan penagihan piutang daerah. )uasa %D bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada %D. PP)D dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan S)P)D untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut/ '. ". $. 1.

7enyusun ranangan PD dan ranangan Perubahan PD0 7elakukan pengendalian pelaksanaan PD0 7elaksanakan pemungutan pajak daerah0 7enyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah0 3. 7elaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah0 :. 7enyajikan informasi keuangan daerah0 dan (. 7elaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

B.) Pe'a(at Pengguna Anggaran*Pengguna Barang

)epala Satuan )erja Perangkat Daerah 4S)PD5 selaku Pejabat Pengguna nggaran+Pengguna arang 4PP+P5 mempunyai tugas/ '. 7enyusun Renana )erja dan nggaran S)PD 4R)-S)PD50 ". 7enyusun Dokumen Pelaksanaan nggaran S)PD 4DP-S)PD50 $. 7elakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 1. 3. :. (.

belanja0 7elaksanakan anggaran S)PD yang dipimpinnya0 7elakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran0 7elaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak0 7engadakan ikatan+perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan0 ;. 7enandatangani Surat Perintah 7embayar 4SP750 2. 7engelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab S)PD yang dipimpinnya0 '#. 7engelola barang milik daerah+kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab S)PD yang dipimpinnya0 ''. 7enyusun dan menyampaikan laporan keuangan S)PD yang dipimpinnya0 '". 7engawasi pelaksanaan anggaran S)PD yang dipimpinnya0 dan '$. 7elaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran+pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.


12

Pejabat pengguna anggaran+pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada )epala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pejabat Pengguna nggaran+Pengguna arang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada )epala %nit )erja pada S)PD selaku )uasa Pengguna nggaran+)uasa Pengguna arang. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran S)PD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan+atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala S)PD. )uasa pengguna

anggaran+kuasa

pengguna

barang

mempertanggung

jawabkan

pelaksanaan tugas-tugasnya kepada pengguna anggaran+pengguna barang.

B.+ Pe'a(at Pe!aksana Teknis Kegiatan SKPD

Pejabat Pengguna nggaran+Pengguna arang dan )uasa Pengguna nggaran+)uasa Pengguna arang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja S)PD selaku Pejabat Pelaksana Teknis )egiatan 4PPT)5. Penunjukan pejabat tersebut berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan+atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPT) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran+pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran+kuasa pengguna barang yang telah menunjuknya. Tugas-tugas tersebut adalah/ '. 7engendalikan pelaksanaan kegiatan0 ". 7elaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan0 dan $. 7enyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang menakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B., Pe'a(at Penatausa$aan Keuangan SKPD

%ntuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan nggaran S)PD 4DP-S)PD5, )epala S)PD menetapkan pejabat yang


13

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada S)PD sebagai Pejabat Penatausahaan )euangan S)PD 4PP)S)PD5. PP)-S)PD mempunyai tugas/ '. 7eneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran 9angsung 4SPP-9S5 pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui+ disetujui oleh PPT)0 ". 7eneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran %ang Persediaan 4SPP%P5, Surat Permintaan Pembayaran Canti %ang Persediaan 4SPP-C%5, Surat Permintaan Pembayaran Tambah %ang Persediaan 4SPP-T%5 dan SPP-9S gaji dan tunjangan P&S serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan $. 1. 3. :. (. ;.

ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran0 7elakukan 6erifikasi Surat Permintaan Pembayaran 4SPP50 7enyiapkan Surat Perintah 7embayar 4SP750 7elakukan 6erifikasi harian atas penerimaan0 7elaksanakan akuntansi S)PD0 dan menyiapkan laporan keuangan S)PD. PP)-S)PD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara+daerah, bendahara, dan+atau PPT).

B.1- Benda$ara Peneriaan dan Benda$ara Penge!uaran

)epala daerah atas usul PP)D menetapkan endahara Penerimaan dan endahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada S)PD. endahara Penerimaan dan endahara Pengeluaran tersebut adalah pejabat fungsional. endahara Penerimaan dan endahara Pengeluaran baik seara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan+pekerjaan+penjualan, serta membuka rekening+giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. endahara Penerimaan dan endahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh endahara Penerimaan Pembantu dan+atau endahara Pengeluaran Pembantu. endahara Penerimaan dan endahara Pengeluaran seara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PP)D selaku %D.

You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.

Download With Free Trial


15

REFERENSI

rtikel Perepatan
7uhammad )adafi, Permasalahan )euangan &egara Dan Daerah, http/++karyailmiah.polnes.a.id , jurnal eksis vol.8 no.2, agustus 2012: 2168 – 2357 Henni &uraeni, Titi Suhartati dan bdul Rahman, 8%R&9 <)B&B7I D& IS&IS, FB9 '', &B. ', 8%&I "#'" / 3$-:# 3$, 7BD<9 P<&C<9B9& )<%&C& I&ST&SI D97 7<%8%D)& TR&SPR&SI D& )%&TI9ITS )<%&C& &

Makalah Perbendaharaan Negara Tugas GSPKN

Recommend Documents