iii
ii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Makalah ini disusun dimaksudkan untuk memberi pengantar kepada setiap orang yang baru mulai belajar tata negara Indonesia dan Makalah ini juga bertujuan menjelaskan tata negara secara umum dan menjelaskan tata negara di indonesia agar kita mengeetahui pola–pola kehidupan bernegara,dan aspek–aspek ketatanegaraan Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh masalah bagaimana Pengertian Tata Negara secara umum dan tata Negara di Indonesia dengan segala aspek ketatanegarannya.
1.3 Tujuan Penulisan Penulisan makalah ini bertujuan untuk tiap individu mampu memahami ketatanegaraan Indonesia secara umum maupun secara khusus dan ketatanegaran secara umum.
1.4 Metode Penulisan Metode yang di gunakan dalam penulisan makalah ini yang bersumber pada buku,situs internet dan hasil diskusi pendapat dari anggota kelompok.
1.5 Manfaat Penulisan Adapun manfaat makalah ini adalah sebagai berikut :Sebagai media untuk menambah wawasan,.Bahan referensi aktual,dan Bahan bacaan dan pengetahuan. 1
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1.
HUKUM TATA NEGARA SECARA UMUM Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki anggota-anggota negara terdiri dari individu-individu warga negara yang selalu mengadakan hubungan untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban dan memelihara kelangsungan hidupnya.Hubungan antar individu yang dalam tindak ucapnya tidak terintrospeksi, yang menimbulkan suatu masalah.Dalam berkehidupan bernegara sebagai organisasi sangat diperlukan suatu keterbukaan melaksanakan sistem yang dapat menunjang hidup bernegara disamping hubungan baik dengan negara lain. Jadi Hukum Tata Negara ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Negara sebagai organisasi kelompok manusia selalu dapat dijumpai berada dibagian muka bumi tertentu.Menurut Logemann dalam bukunya “ Staatsrecht van Nederlands
Indie”,
kemasyarakatan
menyatakan
yang
bertujuan
bahwa dengan
negara
adalah
kekuasaannya
suatu
organisasi
mengatur
serta
menyelesaikan suatu masyarakat.
2.1.a
Pandangan tentang negara
Pengertian negara yang terdapat pada masa sekarang merupakan produk dari hasil pemikiran masa lalu terutama pada zaman Renaissance di Eropa antara lain yang dikemukan oleh:
2
•
NICCOLO MACHIA VELLI (1469 – 1527). Ia sebagai seorang Italia dalam pandangannya tentang negara menciptakan istilah “stato” (stadt dalam bahasa Jerman, etat dalam bahasa perancis, state dalam bahasa Inggris dan staat dalam bahasa Belanda). Pada masa itu negara hanya dilihat mempunyai kekuasaan untuk mencapai ketertiban dan sering dilaksanakan dengan kekerasan tanpa batas dalam menghalaukan kekacauan.
•
JEAN BODIN yang hidup pada tahun 1530-1596, sebagai seorang Sarjana Hukum Perancis melihat bahwa suatu negara juga merupakan kekuasaan dan kekuatan.
•
THOMAS HOBBES (1588-1679) sebagai seorang filsuf Inggris yang ahli matematika, berpendirian bahwa manusia itu dilahirkan bebas, terlepas satu sama lain dan masing-masing dengan kekuasaan penuh yang mempunyai hasrat untuk menyelamatkan dirinya. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pemikiran Barat melihat manusia
semula hidup terpisah dan kemudian hidup bersama, karena adanya beberapa sifat sebagai “hasrat” manusia yang mendorongnya untuk besama (dalam teori kontrak) untuk menyelamatkan dirinya. Adanya hasrat pada setiap individu untuk hidup bersama itulah kemudian membentuk negara.
2.1.b Unsur – unsur Negara Negara merupakan organisasi kelompok sosial yang terdapat dibagian muka bumi
tertentu. Penyelengaraan negara itu ialah manusia dalam satu kesatuan
kelompok yang berada disebagian kulit bumi untuk bernegara. Karena itu suatu bagian muka bumi sebagai tempat yang didiami oleh sekelompok manusia baru dapat dinamakan sebuah negara kalau memenuhi unsur – unsur negara. Dan unsur – unsur negara adalah : 3
1.
wilayah adalah batas tempat tinggal bagi rakyat yang pemerintah dalam menjalankan kedaulatan. Batas – batas wilayah dapat dinyatakan dengan tanda – tanda geografis seperti sungai, danau, laut, selat, gunung, dan sebagainya. Wilayah negara meliputi :
a.
Daratan adalah wilayah di permukaan bumi dengan batas – batas tertentu
dan didalam tanah dibawah permukaan bumi. Batas wilayah daratan biasanya ditentukan dalam suatu perjanjian dengan negara lain secara bilateral (antar dua negara) dan dapat juga berdasakan perjanjian multilateral (antar banyak negara). b.
Laut adalah wilayah air yang berupa laut atau lautan yang berada dalam atas – batas negara tersebut. Wilayah lautan sering disebut lautan teritorial atau perairan teritorial. Wilayah ini berada disisi luar wilayah suatu negara. Negara yang mengklain lautan teritorial selebar 3 mil laut didasarkan suara tembakan meriam ditepi pantai diarah laut bebas dalam traktat multilateral berisi tentang asas negara kepulauan ( archipelagio state ) yaitu sebagai berikut :
c.
•
Lautan teritorial
•
Zona berdekatan
•
Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE )
•
Landas Benua
•
Lantas Kontingen
•
Lautan pendalaman
Udara adalah wilayah yang berada diatas wilayah darat dan laut. Kekuasaan wilayah negara diatur dalam perjanjian Paris tahun 1919 dengan ketentuan sebagai berikut : 4
•
Negara yang merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan
eksploitasi dalam wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, telekomunikasi, penerbangan, satelit, dll. •
Suatu negara mempunyai kedaultan penuh atas ruang udara diatas
wilayah daratan dan lautan teritorial samapai ketinggian tidak terbatas. d.
Wilayah ekstra toritorial adalah semua tempat yang menurut kebiasaan internasional sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu pada kenyataannya berada diwilayah negara lain.
2.
Manusia Manusia yang ikut berorganisasi disebut anggota organisasi itu.Demikian juga negara sebagai organisasi mempunyai anggota organisasi yang terdiri dari manusia yang ikut bernegara dan dinamakan warga negara. Asas pokok yang semula digunakan sebagai dasar untuk menentukan kewarganegaraan seseorang ialah asas keturunan(ius sanguinis) dan asas tempat tinggal (ius soli).
3.
Pemerintah yang berdaulat Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat negara itu serta diakui dan dihormati oleh negara lain.
2.1.c bentuk – bentuk negara Perbedaan bentuk negara dengan bentuk kenegaraan yaitu : 1)
Bentuk negara ,apabila hubungan atau ikatan itu merupakan suatu negara.
•
KESATUAN Dan SERIKAT
•
Negara kesatuan atau Unitaris
•
Negara Serikat / Federasi 5
•
Konfederasi atau peserikatan negara (serikat negara)
2)
Bentuk kenegaraan ,apabila hubungan atau ikatan itu tidak merupakan suatu negara. a . Bentuk Kenegaraan
•
Koloni (jajahan)
•
Trustee (Perwalian)
•
Dominion
•
Uni : A. Uni Riil B. Uni Personil C. Uni Ius Generalis •
Proktetorat
•
Mandat.
2.2 HUKUM TATA NEGARA INDONESIA 2.2.a
Pendahuluan Perjuangan bangsa indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan nya
selama tiga abad sejak 1600 sebagai awal dari kenyataan masa perjuangan nasional. Selama masa pergerakan nasional tidak sedikit para cendikiawan bangsa yang menyumbangkan tenaga dan pikiran nya untuk mempersatukan bangsa indonesia yang sejak lama dipecah-pecah penjajah untuk kepentingan dalam mempertahankan jajahan nya.hingga tanggal 17 agustus 1945 bangsa indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sejak tanggal itu dimulailah sejarah ketatanegaraan indonesia sampai sekarang dan masa mendatang yang tentunya tidak akan habis sebagai sebuah negara merdeka,bersatu dan berdaulat. Dasar-dasar ketatanegaraan indonesia sebagai organisasi negara sejak tahun 1945 dalam UUD 1945 dalam sejarahnya mengalami masa penggantian sebagai akibat dari 6
rongrongan bekas penjajah belanda yang ingin mencoba menguasai kembali.tetapi usaha itu tidak berhasil,karena bangsa indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya tidak mungkin dapat digoyahkan.setelah rongrongan belanda tidak berhasil,maka dalam mencari kestabilan bernegara digunakan berlakunya UUD dengan dilaksanakan pemerintahan yang berbeda dari saat indonesia merdeka. Dan masa ini dapat dikatakan tidak lama,karena kemudian ditentukan pedoman bernegara yang terbaik tanpa meninggalkan sejarah perjuangan yang melahirkan bangsa merdeka dan bernegara
2.2.b Masa berlakunya UUD 1945 1. Sejarah singkat pembentukan UUD 1945 Pada tanggal 29 april 1945 pemerintahan jepang membentuk Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai (Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan) yang diketuai oleh Dr.Radjiman Widyadinigrat dengan tugas menentukan dasar-dasar falsafah dalam pembentukan pedoman bernegara. Dalam sidang–sidang nya melaksanakan tugas itu menghasilkan : 1)
Dasar falsafah pancasila sebagai pedoman utama dalam bernegara(1 juni 1945),
2)
Pembukaan UUD 1945(14 juli 1945).
3)
Rancangan UUD Pada tanggal 9 agustus 1945 badan penyelidik usaha-usaha persiapan
kemerdekaan dibubarkan dan diganti dengan Dokuritsu Zyunbi Iinkai ( Panitia persiapan kemerdekaan indonesia) yang terdiri dari 21 orang anggota diketuai oleh Ir.soekarno dan wakil ketua Drs.Moh.Hatta.sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945,yaitu tanggal 18 agustus 1945 panitia tersebut ditambahkan menjadi 27orang dan menetapkan : 1)
1.pembukaan UUD 1945 7
2)
2.UUD 1945 Dengan berlakunya UUD itu berarti indonesia sebagai sebuah negara. Walaupun saat itu masih baru memiliki rakyat dan wilayah,maka panitia atas dasar UUD untuk pertama kali dan terakhir memilih Ir.Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh.Hatta sebagai wakil presiden.Dengan demikian berarti organisasi negara Indonesia dapat dilaksanakan dengan unsur rakyat negara Indonesia ialah bangsa indonesia, wilayah negara yaitu tanah air indonesia yang semula namakan Hindia Belanda dan organisasi negara yaitu pemerintahan yang berdaulat dipimpin oleh Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta.
2. Penyelanggaraan Pemerintahan UUD 1945 terdiri dari 37 pasal batang tubuh sebagai isi, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan sebagai perwujudan dari pembukaannya. Maka secara tegas ditetapkan bahwa: 1)
Sebagai negara berdasarkan atas hukum wewenang pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi dengan penyelenggaraan oleh rakyat yang dijelmakan dalam MPR.
2)
Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, maka kepala negaranya presiden sebagai penyelenggaraan pemerintahan tertinggi dan dibantu oleh para menteri negara yang tidak bertanggung jawab kepada DPR.
3)
Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, karena wajib bertanggung jawab kepada MPR dan dalam melaksanakan usaha mencapai tujuan wajib memperhatikan DPR.
3.Campur Tangan Belanda dan akibatnya 8
Pada tanggal 29 september 1945 tentara Inggris, sebagai tentara sekutu, dibawah pimpinan jenderal christison mendarat dipelabuhan jakarta. Mereka melihat suatu kenyataan bahwa disana sudah ada suatu pemerintahan RI, kemudian diakui secara de facto. Namun bersama-sama tentara Inggris itu ikut mendarat pula tentara Belanda dipimpin oleh van mook yang bermaksud mengambil kembali jajahannya yaitu Indonesia dari Jepang. Perjuangan tetap menegakkan kemerdekaan Indonesia, selain melalui peperangan dalam mempertahankan ketatanegaraan itu juga dilakukan dengan perundingan. Dan perundinganperundingan yang dilakukan pada dasar sebagai akibat dari adanya tekanan tentara Belanda Inggris yang kemudian dipaksakan secara formal untuk menetapkan hasil agresinya dengan pemerintah RI. Hal-hal yang perlu diketahui dan diingat sebagai hasil perundingan, ialah: 1)
Perundingan linggarjati
2)
Perundingan renville
3)
Perundingan roem-royem
4)
Konferensi meja bundar
2.2.c Masa RIS 1950 pada tanggal 1 januari 1950 negara RIS menyelenggarakan organisasi negaranya berdasarkan UUD yang lazim disebut konstitusi RIS. Menurut pasalnya 186 nya, dinyatakan bahwa sifat konstitusi itu adalah sementara; berarti masih harus dibuat suatu konstitusi tetap dan berlaku untuk kepentingan negara RIS. Secara sistematik kontitusi itu terdiri dari: 9
1)
Mukaddimah
2)
Isi pasal sebanyak 197
3)
Lampiran
Dilihat dari isi pasalnya, maka indonesia sebagai negara serikat berbentuk republik. Pemerintah RIS berwenang mengadakan hubungan dengan organisasi negara diluar negaranya dan mengurus daerah-daerah swapraja secara langsung. Sedangkan pemerintah daerah-daerah bagian berwenang mengurus daerahnya masing-masing kedalam. Yang disebut pemerintah (pusat) ialah presiden dan menteri-menteri. Tugasnya kedalam organisasi menyelengarakan kesejahteraan indonesia dan terutama menjalankan konstitusi, UU dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk RIS. Alat-alat perlengkapan negara RIS yang berkedudukan dijakarta sebagai ibukota, terdiri dari: 1)
Presiden
2)
Menteri-menteri
3)
Senat
4)
DPR
2.2.d Negara kesatuan RI Sejak tanggal 17 agustus 1950, NKRI menyelenggarakan organisasi negaranya berdasarkan kepada UUDS. Seperti halnya negara RIS, maka UUD yang dijadikan pedoman bernegara dalam RI bersifat “sementara”. Karena itu suatu waktu tertentu masih diperlukakan UU yang bersifat tetap. Dan untuk membuat yang tetap disuatu negara lazim dilakukan oleh sebuah badan yang dinamakan “konstituante”. Secara sistematik UUDS itu terdiri dari: 10
1)
Mukaddimah
2)
Isi pasal sebanyak 146 Dan dilihat dari isi pasalnya, maka indonesia sebagai negara kesatuan yang
berbentuk republik, kepala negaranya adalah presiden. Dan sebagai negara hukum, kedaulatannya adalah ditangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Alat-alat perlengkapan negaranya terdiri dari: 1) 2)
Presiden dan wakil presiden Menteri-menteri
3)
DPR
4)
Mahkamah agung
5)
Dewan pengawas keuangan
6)
Konstituante
2.2.e RI berdasarkan UUD 1945 Berdasarkan penjelasan yang resmi UUD 1945, dalam “pembukaan” terdapat pokok pikiran yang terdiri dari : 1)
Negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujubkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonsia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara kesatua, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorang. Negara menurut pengertian ”pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa indonesia seluruhnya. 11
2)
Negara hendak mewujubkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3)
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarka ats kerakyatan dan permusyawaratan keadilan. Oleh karena itu sistem negara yang berbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan.
4)
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian yang adil dan beradad. Oleh karena itu UUD harus diwajibkan pemerintah dan lain–lain penyelenggara untuk memelihara budi pekerti kemanusian yang luhur dan memegang teguh cita – cita rakyat indonesia yang luhur.
Berdasarkan kepada unsur – unsur sebagai syarat terbentuknya sebuah negara dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Manusia - warga negara Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia adalah organisasi manusia dari warga negara RI. Warga negara ini pada umumnya berada didalam negara untuk bernegara. Tetapi didalam negara dihuni bukan saja warga negara, melainkan juga ada yang bukan warga negara yang disebut “orang asing”. Yang dinamakan orang asing itu terdiri dari warga negara berbagai negara diluar indonesia yang menjadi wrga negara indonesia. Untuk mengetahui orang asing yang menjadi penghuni repubik indonesia, terlebih dahulu mengetahui warga negaranya. Syarat – syarat yang wajib dipenuhi untuk warga negara republik indonesia ketentuannya dicantumkan dalam UU kewarganegaraan republik indonesia no. 62 tahun1958, yang menentukan sebagai dasar menjadi arha negara indonesia adalah :
•
Kelahiran
•
Pengangkatan atau adopsi 12
•
Permohonan dikabulkan
•
Pewarganegaraan atau naturalisasi
•
Akibat perkawinan
•
Turut orang tua
2.
Wilayah Republik Indonesia UUD 1945 tidak mencatumkan tentang wilayah republik indonesia, demikian juga tidak ada penjelasan yang menetukan batas wilayah negara sebagai tempat warga negara dalam bernegara. Namun secara historis – ideal, maka wilayah negara indonesia yang semula sebagai Hindia Belanda itu terdiri dari :
•
Darat teritorial, terletak antara 95°-141° Bujur timur dan 7°.30' Lintang Utara - 11°.15' lintang selatan, kecuali serawak, brunai dan sabah.
•
Laut teritorial, yang semula hanya 3 mil laut pasang surut dari setiap pulau, maka indonesia sebagai negara kepulauan dan untuk menjaga keamanan negara dikeluarkan perpu no 4 tahun 1960, lembaran negara no. 22 tahun 1960. Menurut paraturan ini, pasal 1 ayat 2 nya menyatakan : “ laut wilayah indonesia ialah lajur laut selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis – garis lurus yang menghubungkan titik – titik terluar pada garis – garis rendah dari pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang terluar dalam wilayah indonesia, dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebar tidak memiliki 24 mil dan indonesia tidak satu – satunya negara tepi,maka garis laut indonesia ditarik pada garis tengah laut”. Berdasarkan ketentuan ini berarti bahwa yang menjadi tolak ukur
13
batas laut wilayah indonesia adalah pulau – pulau atau bagian pulau yang terletak dibagian luar kepulauan indonesia sejauh 12 mil. •
Udara wilayah adalah udara yang berada diatas darat dan laut wilayah indonesia tanpa batas. Maka kiranya dapat diketahui bahwa luasnya wilayah negara indonesia itu sangat lebar. Dan didalam wilayah inilah bangsa indonesia menyeleggarakan kelangsungan bernegara untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.
3.
Organisasi dan pelaksanaan tujuan negara RI Dalam “pembukaan” UUD 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan bangsa indonesia bernegara “hendak mewujubkan tujuan bernegara ini diperlukan organisasi negara dengan pembagian tugas dan wewenang bagi seluruh rakyat”. Untuk mewujubkan tujuan bernegara ini diperlukan organisasi negara dengan dengan penetapan pembagian tugas dan wewenang bagi seluruh rakyat, dilaksanakan oleh pemerintah secara vertikal dan horizontal. Pembagian tugas dan wewenang itu secara struktural dan fungsional terdiri dari :
•
MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penjelmaan rakyat indonesia, terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah dengan utusan – utusan daerah dan golongan. Wewenang MPR dalam masalah kenegaraannya adalah : 1)
Menetapkan UUD dan garis –garis beras dari pada haluan negara ( pasal 3 )
2)
Memilih presiden dan wakil presiden ( pasal 6 ) 14
3) •
Mengubah UUD ( pasal 37 )
Presiden, wakil presiden dan pemerintahan daerah Pasal 4 UUD menyatakan bahwa “ presiden RI memegang kekeuasaan pemerintah menurut UUD”, artinya presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk melaksanakan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden yang dalam kenyataannya hubungan kerja antara keduanya ditentkan oleh presiden setelah mengadakan pembicaraan dengan wakil presiden. Hak – hak yang dapat dilakukan oleh presiden ialah : 1)
Pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
2)
Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara ain atas persetujuan MPR.
3)
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
4)
Mengangkat duta dan konsul dan meneriama duta negara lain.
5)
Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
6)
Memberi gelar, tanda jasa dan lain–lain tanda kehormatan.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenagnya ini Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh para Para Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan kepada DPR . Realisasi dari pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dituangkan dalam Undang undang Nomor 5Tahun 1974,
15
tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah. Dan secara Vertikal Administrasi Negara diatur sebagai berikut : 1)
Administrasi pusat yaitu perlengkapan organisasi ke dalam Negara yang langsung ditangani oleh Presiden dan aparatnya. Pengaturannya di tentukan dalam Keputusan Presiden N o. 44 dan 45 Tahun 1974 yang diubah pada tahun 1978.
2)
Administrasi Propinsi yaitu perlengkapan organisasi yang di pimpin oleh Gubernur dibantu oleh Sekretaris Wilayah dan aparatnya serta Administrasi Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah dan aparatnya.
3)
Administrasi Kabupaten / Kotamadya yaitu perlengkapan organisasi yang di pimpin oleh Bupati/Walikotamadya dibantu oleh sekretaris Wilayah aparatnya, dan Administrasi Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Kepala Daerah dibantu sekretaris Daerah dan aparatnya. Di dalam Wilayah Kabupaten bisa dibentuk Kota Administratif yang di pimpin oleh Wali Kota dan bertanggung jawab kepada Bupati.
4)
Administrasi Kecamatan ialah perlengkapan organisasi Wilayah Administratif yang dipimpin oleh Camat.
5)
Administrasi Desa ialah perlengkapan organisasi Desa Administratif dan otonomi (Hukum Adat) yang dipimpin oleh Kepala Desa dan Pamong Desa.
•
Dewan Perwakilan Rakyat Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diperoleh seseorang Berdasarkan pemilihan Umum ; dan para anggotanya juga merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas DPR ialah : 16
1)
Bersama sama pemerintah menetapkan Undang undang (pasal 5 ayat 1 jo . pasal 20 ayat 1).
2)
Menetapkan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 23 ayat 1).
3)
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain (pasal 11). Dalam menjalankan tugasnya, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Secara vertikal di tiap-tiap Daerah Wilayah Tingka I yang tugasnya sama seperti DPR hanya terhadap tindakan-tindakan Gubernur sebagai penjabat yang memimpin Provinsi. Sedangkan kedudukannya secara horizontal adalah sama dengan Gubernur. Hal ini pun terjadi juga di Daerah Wilayah Kabupaten yang tindakan-tindakan Bupati/Walikotamadya diawasi oleh DPR Daerah Tingkat II.
•
Dewan Pertimbangan Agung Sebagai Lembaga tinggi Negara susunanya ditetapkan dengan Undang undang . Dewan Pertimbangan Agung adalah badan Penasihat pemerintah, berkwajiban member jawab atas pertanyaan Presiden. Haknya mengajukan usul dan pertimbangan terhadap Pemerintah.
•
Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi Negara mempunyai tugas khusus untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugas ini hasilnya di sampaikan kepada DPR sebagai bahan penilaian, pengawasan dan pembahasan Rencana Anggaran Pendapan dan Belanja Negara.
•
Mahkamah Agung 17
Mahkamah Agung pemegang kekuasaan Kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Sebagai suatu jaminan terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman ini dengan berdasarkan Undang undang Dasar 1945 pasal 25 diatur ketentuan ketentuan yang dituangkan dalam Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok Kekuasan Kehakiman. Untuk melaksanakan tugas dibidang Peradilan, maka secara vertikal di bawah Mahkamah Agung terdapat Pengadilan Tinggi yang berda di tiap tiap Daerah Provinsi. Sedangkan pada tiap tiap Kabupaten/Kotamadya terdapat Pengadilan Negeri. PENUTUP
3.1 KESIMPULAN Hukum Tata Ketatanegaan Indonesia adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warha negara dan hak – hak asasinya.
3.2 SARAN Setelah membahas mengenai Hukum Tata Negara Indonesia, diharapkan agar mahasiswa dan mahasiswi indonesia mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah – masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara berkesinambungan dannkonsisten berdasarkan cita – cita dan tujuan bangsa Indonesia. Serta makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan reperensi bagi
18
mahasiswa dan mahasiswi agar dapat menambah wawasan berbangsa dan bernegara.
DAFTAR PUSTAKA
Djarot srijanio, Drs., Eing Waspodo, B. A., Mulyadi, Tata Negara SMA kelas 3 ( Surakarta, 1996 ) Djamali Abdoel R., SH., Pengantar Hukum Indonesia, penerbit PT RajaGrafino Persada, ( Jakarta, 2001 ) Ruther A. Matjan, SH,. Agus Mulyawan, SH.,MH., Karina M. Sagalang,SH.,MH,. Diktat Ilmu Negara ( Palangka Raya, 2010 ) www.miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/
19
HUKUM TATA NEGARA
Tugas Makalah Berkelompok Dosen Pengasuh : Fransisco,SH.LLM Anggota kelompok : •
Aneta Lestari
( EAA 110 007 )
•
Asida Julia
( EAA 110 001 )
•
Erik Sosanto
( EAA 110 039 )
•
Ferry Eriyandi Siahaan ( EAA 110 021 ) 20
•
Indra Febrianto
( EAA 110 005 )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur atas limpahan berkat dan Rahmat-Nya dari Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan makalah mengenai Hukum Tata Negara Indonesia. Makalah ini disusun berdasarkan sumber dari buku-buku yang berhubungan dengan hukum tata negara Indonesia. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan bagi orang yang membacanya. Penulis menyadari akibat keterbatasan waktu dan pengalaman penulis, maka tulisan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Harapan penulis semoga tulisan yang penuh kesederhanaan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya tentang Hukum tata Negara Indonesia.
21
Palangka Raya, Maret 2011
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i KATA PENGANTAR .........................................................................................ii DAFTAR ISI
......................................................................................... iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...................................................................................... 1.2 Rumusan Masalah................................................................................. 1.3 Tujuan Penulisan................................................................................... 1.4 Metode Penulisan.................................................................................. 1.5 Manfaat Penulisan.................................................................................
22
BAB 2 PEMBAHASAN 2,1 Hukum Tata negara secata umum......................................................... 3 2.1.a Pandangan Tentang Negara 2.1.b Unsur – unsur Negara 2.1.c Bentuk Negara
2.2 Hukum Tata Negara Indonesia.............................................................. 4 2.2.a Pendahuluan 2.2.b Masa berlakunya UUD 1945 2.2.c Masa RIS 1950 2.2.d NKRI 2.2.e RI berdasarkan UUD 1945
BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan............................................................................................ 12 3.2 Saran...................................................................................................... 13
DAFTAR PUSTAKA
23
