MARAKNYA KASUS KORUPSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA
Dosen Pengampu : Ismail, S.Sos, M.Si Mata Kuliah
: Hukum Administrasi Negara
Disusun oleh : Andini Praba Apsari NIM : 1513111044 KELAS A / SEMESTER 5
PROGRAM STUDI ADMINSTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kewenangan merupakan kuasa seseorang untuk memerintah orang lain , kemampuan seseorang untuk menguasai orang atau golongan lain. Namun didalam kewenangan tersebut banyak disalahgunakan untuk mencari kekayaan. Sehingga banyak penguasa mencari kekayaan tersebut dengan berbagai cara termasuk menggunakan kewenangan yang telah di amanahkan rakyat kepadanya. Banyak penguasa yang menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi sehinga HAM rakyat rela dikorbankan.
Penyalahgunaan
wewenang
jabatan
yang
biasanya
dilakukan
para
pejabat
pemerintahan adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat pemerintah. Hal ini tercatat dalam data yang dilakukan oleh ICW (Indonesian Corruption Watch) yaitu Dalam kurun waktu 6 bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017, ada 226 kasus korupsi. Kasus dengan jumlah tersangka 587 orang itu merugikan negara Rp 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar. 226 kasus korupsi pada semester 1 Tahun 2017 yang paling rentan adalah lembaga pemerintah daerah, dan 121 kasus
korupsi
dilakukan
di
lembaga
Pemerintah
Daerah
mulai
dari
tingkat
Kabupaten/Kota hingga Provinsi .Hal tersebut tentu saja sangat merugikan negara, apalagi kasus korupsi paling banyak ditemukan pada para pejabat pemerintahan.
Membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan atau wewenang dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Korupsi selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang selalu melekat pada kehidupan masyarakat dan dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ,
ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral
serta mental masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cendrung lebih mudah untuk melakukan korupsi.
Di Indonesia, korupsi telah memasuki tahap yang sangat kompleks yaitu bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Korupsi ibarat kanker ganas yang telah menyebar ke setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan fenomena demikian, tak jarang sebagian masyarakat memandang jika korupsi di Indonesia telah menjadi suatu budaya. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan seperti korupsi membutuhkan hukum pidana untuk mengatur masalah tersebut, dan menghindari jatuhnya korban akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Untuk itulah penulis tertarik dalam membuat makalah dengan judul “Maraknya Kasus
Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang J abatan Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” . Dalam makalah ini akan dibahas halhal mengenai hukuman terhadap kasus korupsi penyalahgunaan wewenang jabatan, dan solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Undang-Undang bagi yang melanggar hukum dalam kasus korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan? 2. Solusi atau Rekomendasi apa yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara?
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui Undang-Undang atau hukum yang dilanggar oleh pejabat pemerintahan dalam aksus korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan. 2. Untuk mengetahui solusi/rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Undang-Undang atau Hukum tentang korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan
Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.” Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu: 1. Penyalahgunaan
kewenangan
untuk
melakukan
tindakan-tindakan
yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan (korupsi) ; 2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah
benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; 3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang
seharusnya
dipergunakan
untuk
mencapai
tujuan
tertentu,
tetapi
telah
menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:
Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas
diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sisitem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.
Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-Asas Umum penyelenggaraan negara dalam
Pasal
3
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi, a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggaraan Negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan;
e. Asas
proposionalitas; f. Asas profesionalitas; dan g. Asas akuntabilitas
Selain penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan lainnya yaitu tindak pidana penyuapan kepada aparatur negara, tindak pidana gratifikasi kepada aparatur negara dan tindak pidana pemerasan oleh pejabat/aparatur negara. Ketiga bentuk tindak pidana korupsi tersebut masingmasing diatur dalam pasal tersendiri dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001.
Untuk tindak pidana korupsi suap ini, diatur dalam Pasal 5 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), baik terhadap pemberi suap maupun terhadap penerima suap.
Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B, Gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, sedangkan yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum.
Ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pada
hakekatnya,
gratifikasi
adalah
pemberian
kepada
pegawai
negeri/penyelenggara negara dan bukan merupakan suap. Gratifikasi merupakan suap apabila diberikan oleh si pemberi gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas si penerima gratifikasi sebagai pegawai negeri. Perbedaan prinsip antara ketiga bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut diatas dengan penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bahwa terjadinya ketiga bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak disyaratkan harus berimplikasi terhadap kerugian negara atau
kerugian
perekonomian
negara,
sedangkan
terjadinya
penyalahgunaan
kewenangan pada Pasal 3, mensyaratkan harus terdapat implikasi kerugian negara atau kerugian perekonomian negara. Bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 adalah manakala pejabat yang diberi amanah telah melakukan tindakan korupsi karena penyalahgunaan kewenangan jabatannya seperti pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses sesuai prosedur pengadaan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang berakibat terjadinya kerugian negara, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power).
2.2
Solusi / Rekomendasi untuk dapat memberantas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara
Peran Hukum Administrasi Negara sangat penting dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi yang terjadi dalam bidang pemerintahan, terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Strategi atau upaya-upaya mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia.
Beberapa solusi atau rekomendasi untuk menangkal dan memberantas tindakan korupsi dalam perspektif H ukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut : 1. Cara sistemik-struktural.
Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah mendaya-gunakan segenap supra struktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga celah-celah yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korupsi dapat ditutup. Suprastruktur politik adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA, dan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya. Dengan demikian aparat pemerintah atau administrasi negara merupakan aparat pelaksana dari supra struktur politik, sedangkan infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kewenangan hukum konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan. 2. Cara abolisionistik (usaha menghilangkan sebab-sebab suatu kejahatan)
Cara ini dimulai dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangannya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh dengan mengkaji permasalahan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mem-pelajari dorongandorongan individual yang mengarah ke tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang yang korup berdasarkan kodifikasi hukum yang berlaku. Jadi dalam menangkal korupsi cara ini juga diharapkan menjadi tindakan preventif dengan menggugah ketaatan pada hukum. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa
hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat, melalui lembaga-lembaga yang ada, harus berani melakukan pembersihan di dalam tubuh aparat pemerintahan sendiri, yaitu pembersihan terhadap aparaturaparatur yang tidak jujur. 3. Cara moralistik
Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum. Tidak kurang pentingnya adalah pendidikan moral di sekolah-sekolah formal sejak jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pelajaran-pelajaran etika dan moral dalam kurikulum pendidikan. Semuanya bertujuan untuk membina moral individu supaya dia tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan-penyalahgunaan kedudukan di mana pun dia berfungsi dalam masyarakat. 4. Program Publik
Perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Reformasi ini misalnya, menghapus program-program korup yang tidak mempunyai alasan kuat dari sisi kepentingan masyarakat untuk diteruskan. Banyak program diadakan semata-mata karena membawa keuntungan pribadi bagi para pejabat yang mengendalikannya, atau menyederhanakan program dan prosedur agar lebih efisien, meniadakan “penjaga gawang” yang melakukan pungutan liar, menyederhanakan prosedur untuk mendapat surat izin dari pemerintah. Ini dapat memperkecil peluang bagi pegawai negeri untuk dengan sengaja memperlambat kerja dan memperkecil wewenang mengambil keputusan sendiri, yang merupakan tanah subur bagi perilaku korupsi. Apabila wewenang memang harus dipertahankan, maka pejabat bersangkutan harus dibekali pedoman yang jelas mengenai tata cara menjalankan tugas.
5. Perbaikan Organisasi Pemerintah
Di samping mengadakan perubahan pada program-program spesifik, perhatian diperlukan untuk mencegah korupsi melalui perubahan pada susunan organisasi pemerintah. Untuk ini perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya
sehari-hari.
Cara
mengadakan
perubahan
ini,
yakni
dengan
memberikan gaji yang cukup untuk hidup pada pegawai negeri dan politisi sehingga karir dalam pemerintahan menjadi pilihan yang cukup baik bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Dengan cara menghilangkan kesan pemerintah angker dan pemerintah itu lahan pribadi, menyebarkan informasi kepada warga masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat layanan dari pemerintah 6. Kesadaran Masyarakat
Hal yang tak kalah pentingnya ialah keberanian dan tekad seluruh aparatur negara dan masyarakat untuk melawan korupsi. Segala macam sistem dan konsepsi tidak akan terlaksana apabila para pelaksananya sendiri kurang berani untuk mengungkap korupsi yang jelas-jelas terdapat di depan hidungnya. Masih banyak jaksa yang takut untuk melakukan tuntutan karena korupsi melibatkan orang-orang
penting
dan
mempunyai
kekuasaan.
Keberanian
harus
ditumbuhkan bersama-sama meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum. 7. Pembentukan Lembaga Pencegah Korupsi
Negara perlu berupaya mendirikan lembaga baru atau memperkuat lembaga yang ada dan dapat menjalankan fungsi-fungsi spesifik dalam tugas-tugas upaya antikorupsi. Meski banyak model lembaga tersedia, tetapi apa pun model yang digunakan, lembaga itu harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cukup dan dana yang cukup pula. jika tidak, daftar panjang lembaga antikorupsi yang tidak efektif akan bertambah panjang. Lembaga yang perlu didirikan adalah lembaga yang memiliki wewenang luas untuk menyelidik dan menyeret tertuduh ke pengadilan dan untuk mendidik masyarakat. lembaga semacam itu harus benar-benar independen dari penguasa negara tetapi tunduk pada hukum, karena kalau tidak akan cenderung menjadi lembaga penindas pula. Pilihan lain adalah memperkuat kantor Auditor Negara dan kantor Ombudsman, sebuah lembaga yang dapat membantu memperbaiki kinerja pejabat pemerintah dan bersamaan dengan itu dapat memberikan saran bagi warga masyarakat.
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan
1. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan yaitu Korupsi merupakan masalah sosial yang selalu melekat pada kehidupan masyarakat dan dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa akibat yang ditimbulkan .
kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. 2. Solusi pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara yakni sebagai berikut : (1) Cara sistemik-struktural, yaitu mendaya-gunakan segenap supra struktur maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi, (2) Cara abolisionistik yaitu usaha menghilangkan sebab-sebab
suatu
kejahatan,
(3)
cara
moralistik
yaitu
usaha
penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut (4) program publik di mana perubahan akan program-program publik akan memperkecil insentif untuk memberi suap dan memperkecil jumlah transaksi dan memperbesar peluang bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik; (5) perbaikan organisasi pemerintah di mana perlu perubahan pada cara pemerintah menjalankan tugasnya sehari-hari, (6) kesadaran masyarakat dalam hal berpartisipasi memberantas korupsi serta (7) Pembentukan Lembaga Pencegah Korupsi 3.2 Saran
Upaya-upaya untuk menangkal korupsi akan kurang berhasil bila ancaman atau hukuman yang dilakukan hanya setengah-setengah. Oleh karena itu, upaya tersebut hendaknya harus dimulai secara sistematis, melibatkan semua unsur masyarakat. Akar dari tindakan korupsi tersebut juga adalah tidak adanya usaha bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah dan perasaan terlibat dengan kegiatan-kegiatan pemerintah baik di kalangan pegawai negeri maupun dalam masyarakat pada umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakanwewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi 2. http://digilib.unila.ac.id/7551/10/BAB%20I.pdf 3. https://http716.wordpress.com/2017/02/05/3-wujud-penyalahgunaan-wewenangdalam-hukum-administrasi/ 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/5396/4903 5. https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsirugikan-negara-rp-183-t 6. http://lancarekofals.blogspot.co.id/2014/08/tindak-pidana-korupsi.html
