TENTANG
PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI”
Disusun oleh:
Dede Adi Nugraha
( xDLMx_dhansheiA3 )
Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Sosiologi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SUKAHAJI Tahun Pelajaran 2011-2012
TENTANG
PRILAKU MENYIMPANG “KORUPSI”
Disusun oleh:
Dede Adi Nugraha
( xDLMx_dhansheiA3 )
Makalah ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Sosiologi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 SUKAHAJI Tahun Pelajaran 2011-2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Bahwa kami telah menyelesaikan tugas mata pelajaran Sosiologi tepat pada waktunya. Sebagaimana telah diberikan tugas kepada kami untuk membuat makalah tentang Prilaku Menyimpang kami pun mengambil salah satu contoh Prilaku Menyimpang yaitu “KORUPSI” . Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang kami hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi/makalah ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang kami hadapi teratasi. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. Orang Tua kami yang selalu memberikan fasilitas dan dorongan untuk bisa membuat makalah ini. 2. Kepada tim/kelompok yang sangat kompak dalam pengerjaan makalah ini dengan baik. 3. Narasumber terpecaya dalam penelitian ini yang sudah banyak membantu. Terima kasih atas semuanya. Kami sadar, sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan ada nya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga karya ilmiah yang sederhana ini, dapat memberi kesadaran tersendiri bagi generasi muda bahwa prilaku menyimpang itu sangat banyak merugikan orang lain contohnya saja “ korupsi” itu merupakan tindakan yang merugikan bagi semua orang termasuk Negara Indonesia yang semakin terpuruk karena perbuatan “ korupsi”.
Semoga dengan kami membuat makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi motivasi bagi para pembacanya, khususnya bagi kami dan bagi para generasi muda yang akan datang, sehingga di Negara ini tidak ada lagi tindak kejahatan korupsi. Amin.
Penyusun,
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
Latar Belakang Masalah Pembatasan Makalah Tujuna Penulisan Manfaat Permasalahan
BAB II PEMBAHASAN A. B. C. D. E. F. G. H.
Pengertian Korupsi Korupsi dan Desentralisasi Sebab/Kondisi Yang Menyebabkan Munculnya Korupsi Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Dampak Negatif Korupsi Upaya Penanggulangan Korupsi Mengukur Korupsi
I. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usahausaha penggelapan. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif.
B. Pembatasan Makalah Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuknya bermacam-macam sesuai jenis kekuasaan yang didapat. Bagi yang mendapat kuasa untuk mengelola keungan negara, korupsi yang dilakukan adalah memanfaatkan sebagian atau seluruh anggaran dana yang tersedia untuk dijadikan asset pribadi. Ini adalah jenis korupsi yang paling banyak terjadi termasuk di Negara Indonesia ini.
C. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sosiologi 2. Mengkaji mengenai prilaku menyimpang “Korupsi” dengan lebih mendalam. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan Selain tujuan di atas, tujuan lain disusun makalah ini adalah untuk menarik para pembaca umumnya dan para orang-orang khususnya agar lebih mengenal prilaku menyimpang “Korupsi” . Karena banyaknya dampak negatif yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Harapan kami mempelajari ini supaya tidak ada lagi korupsi di Negara ini dan bersih seutuhnya, agar kehidupan kita sejahtera.
D. Manfaat Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Prilaku Menyimpang “Korupsi” . Selain itu, mampu mendapatkan penjelasan mengenai dampak yang disebabkan tindakan korupsi, hukuman, undangundang mengenai tindak pidana korupsi dan macam-macam korupsi.
E. Permasalahan Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Apakah korupsi itu ? 2. Apa penyebab terjadinya korupsi? 3. Apa akibat terjadinya korupsi ? 4. Bagaimana cara penanggulannya ? 5. Undang-undang tindak pidana korupsi ?
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan [1] menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. mereka . Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/ penyelenggara penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
B. Korupsi dan Desentralisasi Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan perubahan paling mencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia oleh banyak pengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonom dan pengamat politik di dunia. Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling mencolok adalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan anggota legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi salah satu motor pendobrak pembangunan ekonomi. Namun, juga sering membuat makin parahnya high cost economy di Indonesia, karena munculnya pungutan-pungutan yang lahir melalui Perda (peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan PAD (pendapatan daerah) yang membuka ruang-ruang korupsi baru di daerah. Mereka tidak sadar, karena praktek itulah, investor menahan diri untuk masuk ke daerahnya dan memilih daerah yang memiliki potensi biaya rendah dengan sedikit praktek korup. Akibat itu semua, kemiskinan meningkat karena lapangan pekerjaan menyempit dan pembangunan ekonomi di daerah terhambat.
C. Sebab-sebab Korupsi Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi :
Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezimrezim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama". Lemahnya ketertiban hukum. Lemahnya profesi hukum. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Gaji pegawai pemerintah yang sangat sa ngat kecil. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
D. Tuduhan Korupsi Sebagai Alat Politik Sering terjadi dimana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Sebagai contoh di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintaountuk Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.
E. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan,pemerasan, penyogokan,pemerasan, campuran tangan, dan penipuan. Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Sumbangan kampanye dan "uang haram" Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.
F. Dampak Negatif Korupsi a. Demokrasi Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. b. Ekonomi Korupsi juga mempersulit pembangunanekonomi pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi
mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. c. Kesejahteraan umum negara Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME) ( SME)..
G.Upaya Penangulangan Korupsi Ada beberapa kesimpulan tentang penanggulangan korupsi sebagai berikut: a. Preventif. 1) Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. 2) Mmengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. 3) Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara. 4) Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan. 5) Menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. 6) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belongingness” of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik. b. Represif. 1). Perlu penayangan wajah koruptor di televisi. 2). Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.
H. Mengukur Korupsi Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkansejumlah mengumpulkansejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.
I. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
1. KUHP BUKU II BAB XXVIII TENTANG KEJAHATAN JABATAN PASAL 413 - 437 KORUPSI SEBAGAI DELIK JABATAN PASAL 415 – 425
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no.Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)(staf AL No. Prt/Z.1/I/7) Pertama kali dikenal istilah korupsi Dibedakan Dibedakan antara: Korupsi pidana (Pasal 2): Pertama, Pertama, perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggarankelonggaran dari masyarakat. Kedua, Kedua, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Ketiga, Ketiga, yang tercantum dalam Pasal 41 – Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 no. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) dan dalam Pasal 209; 210; 418;419 dan 420 KUHP
Korupsi bukan pidana – perdata (Pasal 3) Pertama, Pertama, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggarankelonggaran dari masyarakat. Kedua, Kedua, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi Pasal 2;3;5 ayat (1) ;6;7;13;15;16;21;22;24; dan Pasal 220 (pengaduan palsu) serta Pasal 231 (menarik barang yang disita) KUHP jo Pasal 23. 2. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara – kejahatan jabatan Tindak pidana korupsi yang dirumuskan pelakunya adalah semata-mata pegawai negeri atau penyelenggara negara Pasal 5 ayat (2), 8;9;10;11;12;12b dan Pasal 23 Selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu (Psl. 8; 9; 10) Penyelenggara negara (Psl 11; 12). Pegawai Negeri Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA Pasal 2 1.
Melawan hukum: a. MHF (berlaku secara nasional) 1. terdapat sanksi pidana (Psl. 63 KUHP) – Pasal 14 2. tidak terdapat sanksi pidana
Contoh: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah diganti dengan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 b. MHM yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006) 003/PUU-IV/2006) “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” .
2. Memperkaya Memperkaya diri sendiri; orang lain atau a tau korporasi 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian perekonomian negara
Perbuatan “memperkaya” Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971 “Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”
Pasal 3 1. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
DAFTAR NEGARA-NEGARA PALING KORUP DI DUNIA TAHUN 2010
Sesuai hasil Survey tahunan yang dilakukan oleh organisasi : Berlin-based organization Transparency International, negara paling korup di dunia adalah : Somalia, Myanmar, Afghanistan, dan Irak. Indonesia Tidak ada dalam Daftar ? Skor Indeks bernilai dari 0 sampai 10. Semakin kecil indeksnya semakin korup negaranya. Indeks 5.0 adalah pertengahan, artinya tidak memiliki masalah korupsi yang serius. No Negara
Indeks Skor 2010
1. Somalia
1.1
2. Myanmar
1.4
3 Afghanistan
1.4
4. Iraq
1.5
5. Turkmenistan
1.6
6 Uzbekistan
1.6
7 Sudan
1.6
8. Chad
1.7
9. Burundi
1.8
10. Equatorial Guinea
1.9
11 Angola
1.9
12. Kyrgyzstan
2.0
13 Venezuela
2.0
14 Congo, Democratic Republic of
2.0
15 Guinea
2.0
16. Cambodia
2.1
17 Central African Republic
2.1
18 Comoros
2.1
19 Congo, Republic
2.1
20 Guinea-Bissau
2.1
21 Kenya
2.1
22 Laos
2.1
23 Russia
2.1
24 Papua New Guinea
2.1
25 Tajikistan
2.1
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari pembahasan seputar korupsi, dapat diberi kesimpulan yaitu; 1. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya. 2. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa. 3. Cara penaggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “sense of belongingness” diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan herregistrasi (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.
DAFTAR PUSTAKA Bellone, Carl.1980.Organization Theory and The New Public Administration. United States Of America.Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/ Toronto. Frederickson, George, H. 2000. Administrasi Negara Baru. Terjemahan. Jakarta. LP3ES. Cetakan Pertama. Kartono, Kartini. 2001. Pathologi Sosial. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press. Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit Sinar Baru. Lubis, Mochtar. 2006. Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri. Jakarta. Bhratara. Karya Aksara. Saleh, Wantjik. 2008. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Simon, Herbert. 2009. Administrative Behavior. Terjemahan St. Dianjung. Jakarta. PT. Bina Aksara. Harian Kompas, 13 Juni 2006 Kompas. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 2010. Suara Pembaharuan. Surat Kabar Harian. Jakarta. Bulan Oktober sampai Desember 2010. Undang-undang Undang-undan g Republik Indonesia Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
[email protected]
