MAKALAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Kelompok 12 : I GEDE WINAYA ADNYANA (1304505082) I GEDE JANAR ADI BASKARA (1304505100) I GUSTI PUTU KRISNA PRADIPTHA (1304505022)
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2016
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Korupsi merupakan ancaman global di dunia dikarenakan adanya
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan. Indonesia merupakan negara yang identik dengan tindakan korupsi , hal ini disebabkan karena buruknya moral para pemimpin bangsa yang melakukan penyimpangan terhadap kepercayaan masyarakat. Tindakan korupsi dirasakan semakin buruk di negara kita ini, maka dari itu banyak dilakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi tetapi faktanya masih banyak ditemukan para pejabat yang melakukan tindakan tersebut. Salah satu upaya yang memang sedang gencar-gencarnya dilakukan adalah melalui pendidikan, hal ini mengarah pada pokok pembahasan kita yaitu “Pendidikan Anti Korupsi” Pendidikan anti korupsi ini dimaksudkan untuk membentuk moral yang lebih baik bagi para generasi muda agar mereka tidak menjadi bibit-bibit koruptor di negara kita. seharusnya memulai pendidikan anti korupsi sedini mungkin agar mereka mengerti bagaimana dampak besar korupsi di indonesia. Jadi, kita dapat melakukan
B.
RUMUSAN MASALAH 1.
Apa pengertian korupsi ?
2.
Mengapa diadakannya pendidikan anti-korupsi ?
3.
Apa nilai dan prinsip anti-korupsi ?
4.
Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya?
5.
Siapa yang berperan untuk pencegahan korupsi ?
6.
Bagaimana tindak pidana korupsi dalam peraturan perundangundangan di Indonesia ?
7.
Bagaimana peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi ?
C.
TUJUAN 1. Untuk memahami pengertian dari korupsi. 2. Untuk mengetahui pentingnya diadakannya pendidikan anti-korupsi. 3. Untuk mengetahui nilai dan prsinsip anti-korupsi. 4. Untuk mengetahui upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya. 5. Untuk mengetahui siapa saja yang berperan dalam pencegahan korupsi. 6. Untuk memahami tindak pidana korupsi dalam perundagan –undangan di Indonesia. 7. Untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi.
D.
MANFAAT 1. Makalah ini diharapkan dijadikan sumber nilai dan pedoman bagi masyarakat Indonesia teruama generasi muda agar terhindar dari tindak korupsi. 2. Makalah ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia tentang bagaimana tindak korupsi yang telah terjadi di Indonesia. 3. Makalah ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat ikut berperan aktif dalam pembenahan dan pencegahan terhadap tindak korupsi.
BAB II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Korupsi Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai
negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari segi hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (crime), koruptor oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Segi politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (grand corruption) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Segi sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Segi agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat.
B.
Faktor Penyebab Korupsi Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang
cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi menurut pandangan Arifin adalah aspek perilaku individu, aspek organisasi, dan aspek masya-rakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin: 2000).
Selain itu, faktor penyebab korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras (Isa Wahyudi : 2007). Terdapat juga faktor lain menurut Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (a) kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (b) rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (c) lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (d) rendahnya integritas dan profesionalisme, (e) mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (f) kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (g) lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.
Secara umum faktor penyebab korupsi adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional. (ICW:2000) Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi: a. Aspek perilaku individu : sifat tamak/rakus manusia, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. b. Aspek sosial Faktor eksternal, pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi b. Aspek ekonomi c. Aspek politis
Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. d. Aspek organisasi : kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem
akuntabilitas,
kelemahan
sistim
pengendalian
manajemen, lemahnya pengawasan.
C.
Nilai dan Prinsip Anti-Korupsi Nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian,
kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. 1.
Kejujuran Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati,
tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono: 2008). 2.
Kepedulian Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan,
memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008). 3.
Kemandirian Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses
mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain (Supardi : 2004).
4.
Kedisiplinan Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan)
kepada peraturan (Sugono: 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. 5.
Tanggung Jawab Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan
wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008). 6.
Kerja Keras Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata ”kemauan”
menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. 7.
Sederhana Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi
dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa me-ngenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. 8.
Keberanian Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena
mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan
mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya (Sjaifudin : 2002). 9.
Keadilan Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah,
tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.
D.
Upaya Pemberantasan Korupsi dan penangannya Strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 (tiga) unsur utama, yaitu:
pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai kegiatan Antikorupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai kegiatan Kontra Korupsi yang sifatnya represif. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti- korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti-korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti-korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem (sistem hukum dan kelembagaan serta norma) dan perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan, atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti-koruptif. Nilainilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti- korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan.
1. Penanganan Tindak Korupsi Penanganan tindak korupsi dilakukan oleh beberapa cara, diantaranya adalah : a. Penyidik Pada saat ini penyidik tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Adanya Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi, membingungkan sebagian pakar hokum pidana bahkan sempat menjadi polemic dalam mas media. b. Penyelidikan Penyelidikan dalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapatatu tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5) Tindak pidana korupsi data awal diperoleh dari laporan atau pengaduan, antara lain dari : -
Menteri/Irjen/Irwailprop/Irwilkop
-
Wakil Presiden melalui PO.BOX-5000
-
BPKP
-
Aparat Inteljen
-
DPR
c. Penyidikan (Investigation) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencarri serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dilakukan oleh para aparat penyidik d. Tahap Penuntutan Pada tahap penuntutan pada umumnya telah ditunjuk penuntut umum (PU) dan penuntut umum pengganti.
e. Perubahan atau pembaharuan Dalam UU No.3 tahun 1971 dan UU No.31 tahun 1999 maka ada perubahan atau pembaharuan antara lain, sanksi, peranan jaksa agung, pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, keikutsertaan masyarakat dan KPK.
E.
Pihak-Pihak yang Berperan dalam Tindak Anti Korupsi 1. KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang : 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
F.
Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Peraturan penguasa militer nomor:prt/PM-06/1957,tanggal 9 April 1957 3. Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 4. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme 5. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi 6. Peraturan
penguasa
perang
nomor:prt/perpu/013/1958,tanggal
pusat 16
angkatan April
darat
1958,tentang
pengusutan,penuntutan,dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana,dan pemilikan harta benda(BN Nomor 40 Tahun 1958) 7. Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 24 prp Tahun 1960 tantang pengusutan,penuntutan,pemeiriksaan tindak pidana korupsi (LN Nomor 72 tahun 1960) 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme 9. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
G.
Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama
dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Memang hal tersebut kelihatan sepele tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri. Serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti (berperan aktif) dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara massif, artinya bukan hanya pemerintah saja melainakan seluruh lapisan masyarakat. Menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik.
BAB III PENUTUP A.
Kesimpulan dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut: 1.
Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dan bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.
2.
Implementasi pendidikan antikorupsi bisa dilakukan guru dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai moral (affektif) ke dalam mata pelajaran yang diajarkan, dan bisa juga dilakukan melalui tindakan kelas seperti mengingatkan dan memberi pembinaan kepada siswa yang melakukan perbuatan menyimpang, selain itu bisa juga dilakukan dengan mengadakan bazaar/kantin kejujuran.
3.
Pendidikan anti korupsi sejak dini memiliki peranan yang sangat penting karena pentingnya pendidikan anti korupsi dini dapat dianalogikan sebagai betapa pentingnya merawat, menjaga dan mempersiapkan bibit-bibit tanaman yang hendak ditumbuhkan menjadi sebuah pohon yang memberikan banyak manfaat. Yang keberadaanya tak hanya bisa menyerap sari tanah dengan akarnya tetapi juga bisa menghasilkan buah-buah yang segar untuk dikonsumsi serta dahan yang rindang untuk dijadikan tempat berteduh. Ini sejalan dengan misi pendidikan anti-korupsi sejak dini. Dengan penanaman nilai-nilai moral, pembekalan ilmu pengetahuan tentang hukum, adat istiadat ketimuran serta religiusitas kepercayaan pada Tuhan diharapkan bisa mencetak calon-calon figure pemangku kekuasaan yang bersih dari korupsi.
B.
Saran Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis menyarankan agar para
pembaca dan seluruh masyarakat luas hendaknya memiliki kesadaran untuk tidak melakukan korupsi, karena selain melanggar hukum, korupsi juga dapat merugikan banyak orang. Selain itu, masyarakat, pemerintah serta instansi terkait
perlu
melakukan
kerja
sama
secara
sinergis
untuk
dapat
mengimplementasikan dan menerapkan pendidikan anti korupsi dini di segala aspek kehidupan.
DAFTAR PUSTAKA
http://ashbur-backstage.blogspot.com/2011/03/pentingnya-pendidikananti-korupsi.html. (diunduh tanggal 27 Januari 2015) http://guru.or.id/perlukah-pendidikan-antikorupsi-itu.htm (diunduhtanggal 30 Januari 2015) https://harmoniharmoni.wordpress.com/2011/10/05/korupsi-dandampaknya-bagi-massyarakat/. (diunduh tanggal 27 Januari 2015) http://mahardhikaputra31.blogspot.com/2011/11/pentingnyapendidikan-anti-korupsi.html. (diunduh tanggal 27 Januari 2015) https://mistarppkn.wordpress.com/2013/05/15/pendidikan-anti-korupsiartikel/. (diunduh tanggal 28 Januari 2015) http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jeniskorupsi.html. (diunduh tanggal 29 Januari 2015) Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2003.Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta Satya Widyananda, Adhyta. 2014. Peran Pendidikan Anti Korupsi Dini Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Korupsi. Makalah. Tidak diterbitkan. Malang. Univesrsitas Negeri Malang
