Makalah Pemilu 2019 (Revisi)

MAKALAH ILMU ALAMIAH DASAR

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh :. Henny Suhindarno, S.Sos, M.Si

Disusun oleh : M. Eko Novianto (18632011028)

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BOJONEGORO BOJONEGORO 2019

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya. Adapun penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul “ Negara dan Konstitusi”. Dengan materi kuliah ini kami sebagai mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami makna dari negara dan konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna sehingga mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar makalah ini dapat menjadi lebih baik lagi. Kami berharap semoga makalah ini dapat memberi informasi yang berguna bagi pembacanya, terutama untuk untuk mahasiswa supaya supaya bisa bisa memahami pengertian negara dan konstitusi.

Bojonegoro, 24 Arpil 2019

Penulis







DAFTAR ISI

HALAMAN HALAMAN JUDUL .......................................... ................................................................ ........................................... ..................... i KATA PENGANTAR PENGANTAR.......................................................... ................................................................................ ........................ .. ii DAFTAR DAFTAR ISI .................................... .......................................................... ............................................. ..................................... .............. iii BAB 1 PENDAHULU PENDAHULUAN AN ........................................................ ........................................................................... ................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................ ...................................................................... ............................... ......... 1 1.2. Rumusan Masalah ............................................... ...................................................................... ........................... .... 1 1.3. Tujuan .......................................... ................................................................. ............................................. ........................... ..... 1 BAB 2 PEMBAHASAN PEMBAHASAN ..................................... ........................................................... .......................................... .................... 2

2.1. Pemilu .......................................... ................................................................. ............................................. ........................... ..... 2 2.1.1 Pengertian Pemilu ........................................ .............................................................. ........................ .. 2 2.1.2 Sistem Pemilihan Umum ............................................ ..................................................... ......... 3 2.2 Dampak Pemilu ........................................... ................................................................. ................................... ............. 4 2.2.1 Dari Sudut Pandang SDM ........................................... .................................................... ......... 5 2.2.2 Dari Sudut Pandang Politik ......................................... .................................................. ......... 6 2.2.3 Dari Sudut Pandang Sosial .......................................... ................................................... ......... 7 BAB 3 PENUTUP PENUTUP........................................... ................................................................. ............................................ ........................ .. 8

3.1. Kesimpulan .......................................... ................................................................ .......................................... .................... 9 3.2. Saran ...................................... ............................................................ ............................................ ................................. ........... 10 DAFTAR DAFTAR PUSTAKA PUSTAKA ............................................. ................................................................... .................................... .............. 11







BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik jabatan politik tertentu. tertentu. Jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif jabatan presiden/eksekutif , wakil rakyat/ rakyat/legislatif di di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau OSIS atau ketua kelas, kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas pada penulisan makalah ini antara lain sebagai berikut : 1. Apa pengertian pemilu?

1.3 Tujuan Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengertian dari pemilu. 2. Untuk mengetahui proses dari pemilu.







BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Pemilu 2.1.1 Pengertian Pemilu Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik jabatan politik tertentu. tertentu. Jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif jabatan presiden/eksekutif , wakil rakyat/ rakyat/legislatif di di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau OSIS atau ketua kelas kelas,, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

2.1.2 Sistem Pemilihan Pemilihan Umum 

Berdasarkan Daftar Peserta Partai Politik

Sistem pemilihan umum terbagi 2 jenis yaitu: 1. sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama dan foto peserta partai politik. 2. sistem tertutup, yaitu pemilih mencoblos/mencontreng nama partai politik tertentu. 

Berdasarkan Perhitungan

Sistem pemilihan umum terbagi 3 jenis yaitu: 1. Sistem distrik ( plurality system), system), yaitu perhitungan sederhana yaitu calon peserta politik mengumpulkan dalam jumlah suara terbanyak. Jenis sistemnya: 1. Mayoritas multak ( First First Past The Post/FPTP )







2. Suara alternatif ( Alternative Alternative Vote/AV ) 3. Suara blok ( Block Vote/BV ) 4. Sistem putaran dua (Two ( Two Round System/TRS ) 2. Sistem semi proporsional ( semi proportional system), system), yaitu perhitungan sistem distrik yang menjembatani proporsional. proporsional. Jenis sistemnya: 1. Suara non dipindahtangankan tunggal (Single ( Single Non Transferable Vote/SNTV ) 2. Sistem paralel ( Parallel Parallel system) system) 3. Suara terbatas ( Limited Limited vote) vote) 4. Suara kumulatif (Cumulative (Cumulative vote) vote) 3. Sistem proporsional ( proportional system), system), yaitu perhitungan rumit yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan menggunakan bilangan pembagi pemilih. Jenis sistemnya: 1. Suara dipindahtangankan tunggal (Single ( Single Transferable Vote/STV ) 2. Perwakilan proporsional ( Proportional Representative/PR) Representative/PR) 1. Rata-rata tertinggi/Divisor ( Highest Highest avarage) avarage) 2. Suara sisa terbanyak/Kuota ( Largeset remainder ) 3. Daftar partai ( Party-list Party-list ) 1. Daftar terbuka (Open-list (Open-list ) 2. Daftar tertutup (Close-list (Close-list ) 3. Daftar lokal ( Local-list Local-list ) 4. Anggota proporsional campuran ( Mixed Member Proportional/MMP )









2.2 Dampak Pemilu 2.2.1 Dari Sudut Pandang SDM

-KPU Sebut 90 Petugas KPPS Meninggal di Pemilu 2019 Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyampaikan hingga Senin (22/4) sore sudah ada 90 petugas Kelompok Penyelenggara Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meninggal dunia dan 374 orang sakit dalam tugas Pemilu 2019. KPU akan menemui Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran santunan ba gi para petugas yang mengalami musibah itu.

"Kami besok rencanakan akan lakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan. Besok rencananya sekjen yang akan bertemu para pejabat Kementerian Keuangan," kata Arief dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (22/4).

Arief menyebut KPU akan mengusulkan besaran santunan s antunan kepada Kemenkeu. Untuk petugas yang luka-luka diusulkan mendapat Rp16 juta, penyandang catat mendapat maksimal Rp30 juta, dan dan yang meninggal dunia dunia menerima Rp36 juta. Ia menegaskan jumlah itu akan diusulkan ke Kemenkeu untuk bisa diwujudkan.

"Akan dibahas diambil dari pos mana karena tidak ada pos anggaran khusus terkait asuransi," tuturnya.







Bawaslu fix-nya, berapa untuk yang sakit, berapa yang meninggal termasuk KPPS, dan anggota Polri," kata Tjahjo lewat keterangan tertulis. Meninggal Karena Kelelahan. Dari Sumatera Selatan jumlah petugas KPPS yang meninggal bertambah dua orang menjadi empat orang. Semua petugas itu meninggal karena kelelahan. Sementara tiga petugas masih dirawat di rumah sakit dan satu petugas di antaranya dalam kondisi kritis .

"Awalnya ada dua, tapi kita baru dapat laporan terbaru, ada yang meninggal lagi. Jadi total 4 orang petugas KPPS meninggal. Itu baru yang meninggal, yang sakit juga ada beberapa" ujar Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan Hepriadi.

Dua petugas KPPS yang meninggal tersebut yakni Untung Imansyah yang bertugas di Banyuasin serta Syarifudin yang bertugas di TPS 06 Desa Anyar, Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur. Adapun tiga petugas KPPS yang tengah dirawat di rumah sakit yakni berasal dari Kabupaten Lahat, OKU Timur, serta Kota Lubuklinggau. Lubuklinggau.

"Yang dari Lubuklinggau ini dikabarkan pembuluh darahnya pecah. Yang parah, kritis ini yang di Lahat. Sekarang masih masih kritis kondisinya.

Dirinya berujar, para petugas KPPS yang meninggal dan dirawat di rumah sakit tersebut memang kelelahan saat bertugas, bukan karena penyakit bawaan ataupun kambuhan yang yang diderita oleh para petugas. Hepriadi bisa







"Ini semuanya kelelahan, bukan karena sakit yang diderita. Karena sebelum mereka sakit atau meninggal, mereka baik-baik saja, sehat dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar dia.

2.2.2 Dari Sudut Pandang Politik -Kemendagri Waspadai Modus Baru Politik Uang di Pemilu 2019

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan

ada potensi inovasi baru dalam praktek politik uang dalam pemilu 2019. Selain dengan cara memberi uang secara langsung kepada pemilih, cara lain yang sulit diketahui juga dilakukan para peserta pemilu.

"Tentu metode money politic, cara di lapangan pasti semakin berkembang, tentu kita harus lebih kritis lagi mengungkap cara baru politik uang, bisa jadi muncul inovasi baru yang terjadi dan tidak terjadi di pemilu sebelumnya," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam diskusi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, J umat (8/2/2019). Bahtiar mencontohkan, salah satu bentuk politik uang adalah dengan menanam jasa dan bukan lewat pemberian uang secara langsung. Tanam jasa itu menurut Bahtiar sulit terlihat.

"Orang yang akan jadi calon jauh-jauh hari sudah tanam jasa di kampung, yang bisa mengikat elit seperti kelompok tani dan kelompok nelayan.







"Karena dihadapkan pada 16 pilihan kemungkinan pemilih bingung saya harus pilih caleg mana dari partai mana, karena tawaran gagasan kandidat di lapangan hampir tidak ada bedanya. Karena isu tertarik ke pilpres ma ka isu perbedaan gagasan 16 partai pemilih tidak mampu membedakan secara baik. Dalam situasi bingung itu pemilih akan memilih yang pasti-pasti," ucapnya.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi yang juga hadir dalam diskusi itu juga memprediksi potensi naiknya jumlah politik uang dalam pemilu 2019. 2019. Buhanudin menyebut politik uang semakin banyak saat mendekati har i pencoblosan.

"Karena monitor kurang, (jumlah politik uang) dugaan sa ya naik, dan umunya semakin dekat dengan hari H semakin naik," ujar Burhanudin.

Selain kurangnya pengawasan, Burhanudin memandang perubahan jumlah daerah pemilihan juga mempengaruhi. Bertambahnya jumlah kursi yang diperebutkan juga membuat persaingan antar caleg semakin ketat.

"Faktornya yang bertarung di pileg jauh lebih banyak dibandingkan 2014, karena dapil nambah kursi juga nambah. Akibatnya pertarungan di bawah jauh lebih brutal, padahal buat para caleg mereka mereka dont dont care dengan Jokowi Prabowo," pungkasnya.







- Dua Warga Laporkan Dugaan "Money Politics" Pemilu 2019 ke Bawaslu Ogan Ilir

INDRALAYA, KOMPAS.com -Dua warga Desa Kelampadu, Kecamatan Muara Kuang, Ogan Ilir (OI) Provinsi Sumatera Selatan, yakni Darwin (34) dan Mastina (44), melaporkan dugaan politik uang dari dua calon anggota legislatif (caleg) dari dua partai berbeda ke Bawaslu Ogan Ilir hari ini Senin (15/4/2019). Kedua warga tersebut melapor dengan membawa bukti lembaran uang dan kartu nama dari kedua caleg tersebut. Di Kantor Bawaslu Ogan Ilir, keduanya diterima bagian Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan langsung diperiksa di ruang tertutup secara bergiliran. Usai diperiksa, Darwin dan Mastina langsung memberikan keterangan kronologis kejadian dan mengapa keduanya memilih melapor ke Bawaslu Ogan Ilir. Dari pengakuan keduanya, minggu dan sabtu malam kemarin. Mereka di datangi tim suskes salah satu caleg untuk pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Ogan Ilir dari salah satu partai politik. Saat itu, tim sukses dari kedua caleg tersebut memberi amplop berisi uang sebesar masing-masing Rp 40 ribu dan Rp 100 ribu beserta kartu nama caleg, dengan permintaan agar memilih caleg dengan inisial HM dan AM. Merasa perbuatan itu melanggar aturan pemilu, keduanya pun memutuskan melapor ke Bawaslu Ogan Ilir dan meminta laporan itu ditindaklanjuti dengan serius.

“Saya datang ke Kantor ke Kantor Bawaslu Ogan Ilir, melaporkan adanya dugaan









“Saya “S aya ditemui tim sukses salah satu sat u cakeg (insisial AM) lalu diberi amplop berisi uang 100 ribu rupiah dan diminta memilih caleg tersebut,” katanya

Sementara, Ketua Bawaslu Ogan Ilir Dermawan Iskandar mengatakan, laporan keduanya sudah diterima dan akan segera dilakukan kajian. Jika terbukti memenuhi unsur pidana pemilu, maka dalam waktu 1x24 jam akan diserahkan ke penyidik kepolisian untuk diproses hukum.

“Laporan sudah diterima oleh petugas Gakkumdu dan akan segera dikaji, jika memenuhi unsur pidana maka dalam waktu 1 x 24 jam langsung akan kami laporkan ke penyidik kepolisian untuk proses hukum,” jelasnya

Dermawan Iskandar menambahkan, jika nanti dalam penyelidikan polisi terbukti melanggar hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap maka caleg yang dilaporkan dapat didiskualifikasi.







2.2.3 Dari Sudut Pandang Sosial

Beda Pilihan Politik Pemilu, Warga di Pamekasan Saling Bacok Madura, CNN Indonesia -- Berbeda pilihan politik dalam Pemilu 2019 berujung 2019 berujung perkelahian bahkan menggunakan menggunakan senjata tajam terjadi di Pamekasan, Pamekasan, Jawa Timur. Ironisnya lagi, perkelahian itu terjadi di antara sesama warga yang notabene masih satu garis kekerabatan.

Peristiwa ini terjadi di Dusun Tenggina II, Desa Palengaan Da ya, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura.

Perkelahian itu bermula ketika Sahri, menganggap keluarga Makruf tak membantu caleg dalam Pemilu 2019 yang didukungnya. didukungnya. Sahri dikenal warga sekitar memang sebagai bagian dari timses salah satu caleg di dapil tersebut.

Sebelum perkelahian itu terjadi Sahri bertemu Fatimah-bibi dari Makruf, dan memarahi perihal pilihan politik dalam Pemilu 2019. Fatimah dimarahi







Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo mengatakan dalam penyelidikannya, perkelahian dipicu akibat akibat percekcokan. Namun ia tidak mendalami dugaan yang mengarah terhadap pandangan politik. Meski hal tersebut diakui banyak masyarakat yang berasumsi akibat dukungan caleg.

"Kedua belah pihak sudah kita tenangkan agar tidak berkelanjutan," ujar Teguh singkat.







BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan Sejak proklamasi kemerdekaan hingga tahun 2004 di Indonesia telah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak sepuluh kali, yaitu dimulai tahun 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Jumlah kontestan partai partai politik dalam pemilihan disetiap tahunya tidak selalu sama, kecuali pada pemilu tahun 1977 sampai sampai 1997. Pemilu pada tahun 1955 dilangsungkan pada dua tahap sebagai berikut. Pertama, pemilu diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kedua, pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota. 3.2 Saran Demikian makalah ini kami buat, kami berharap untuk masyarakat lebih memahami arti tentang pemilu dan proses di negara kita, serta pemerintah dapat menjalankan kepemerintahannya sesuai dengan dasar







DAFTAR PUSTAKA

1. Election (political science)," Encyclopedia Britanica Online". Diakses tanggal 18 Agustus 2009. 2. Robert, Henry M.; et al. (2011). Robert's (2011). Robert's Rules of Order Newly Order Newly Revised (edisi (edisi ke-11th). Philadelphia, PA: Da Capo Press. hlm. 438 – 438 – 446. ISBN 978-0-306-82020-5 3. Arifin, Anwar. Pencitraan Anwar. Pencitraan dalam politik , (Jakarta: pustaka Indonesia, 2006) hal.39 4. http://home.snafu.de/watchin/Republika12_07_2011.pdf 5. Perbedaan sistem distrik dan proporsional 6. Jidil 2 7. Suprihatini, Amin. Partai Amin. Partai Politik di Indonesia, Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), hlm.8,9

Makalah Pemilu 2019 (Revisi)

Recommend Documents