BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BE BELA LAK KANG ANG Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat
dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu Pemilu adalah adalah pengej pengejewan ewantah tahan an sistem sistem demokr demokrasi, asi, melalu melaluii pemili pemilihan han umum umum rakyat rakyat memili memilih h wakilny wakilnyaa untuk untuk duduk duduk dalam dalam parlem parlemen, en, dan dalam dalam struktu struktur r pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila apabila memilih memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBE" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan ahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak sejak !aman !aman rde rde Baru. Baru. Langsu Langsung ng berarti berarti pemilih pemilih diharu diharuska skan n memberi memberikan kan suaranya se#ara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian ahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersi$at rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. %emudian di era re$ormasi berkembang pula asas "&urdil" yang merupakan singkatan dari "&ujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai'partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan meng mengaju ajuka kan n #alon #alon'#a '#alo lon n untu untuk k dipil dipilih ih oleh oleh rakya rakyatt melal melalui ui pemi pemili liha han n itu. itu. 1
Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk membuat makalah mengenai ( Analisis Pemilihan Umun )*+ di Indonesia-. B. RUMUSAN MASALAH
+. Apakah makna pemilu ). %apankah pemilu presiden )*+ dilaksanakan dan partai apa sajakah yang menjadi peserta dalam pemilu )*+ /. Apakah yang melatarbelakangi UU pemilihan pilkada paska pilpres . Apa kekurangan dan kelebihan pemilihan umum se#ara langsung dan tidak langsung C. TUJUAN PERMASALAHAN
0ujuan dari mengangkat materi ini tentang Pemilu )*+ di Indonesia yaitu1 +.
2engetahui makna pemilu.
).
2engetahui waktu dilaksanakannya pemilu presiden dan partai peserta
pemilu. /.
2engetahui latar belakang UU pilkada paska pilpres.
.
2engatahui kekurangan dan kelebihan pemilu se#ara langsung dan tidak
langsung.
BAB II
2
PEMBAHASAN A. MAKNA PEMILU Pengertian Pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang
demokratis adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan se#ara damai dan beradab. 3elain mempesona, kekuasaan mempunyai daya rusak yang dahsyat. %ekuatan daya rusak kekuasaan melampaui nilai'nilai yang terkandung dalam ikatan'ikatan etnis, ras, ikatan persaudaraan, agama dan lainnya. 0rans$ormasi dan kompetisi merebutkan kekuasaan tanpa disertai norma, aturan, dan etika4 nilai' nilai dalam ikatan'ikatan itu seakan tidak berdaya menjinakan kekuasaan. 5aya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, power tends to #orrupt, absolute power tends to #orrupt absoluteny. %erangka hukum perlu didukung niat politik yang sehat sehingga regulasi bukan sekedar hasil kompromi politik oportunistik dari partai'partai besar untuk menjaga kepentingannya. Bila hal itu yang terjadi, dikhwatirkan hasil pemilu akan memperkuat oligarki politik. %arena itu, partisipasi masyarakat amat diperlukan. Bahkan, tekanan publik perlu dilakukan agar kerangka hukum yang merupakan aturan permainan benar'benar menjadi sarana menghasilkan pemilu yang demokratis. Untuk itu, perlu diberikan beberapa #atatan mengenai perkembangan konsensus politik dari peraturan kepentingan di parlemen serta saran mengenai regulasi penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Pertama, diperlukan penyelenggaraan pemilu yang benar'benar independen. Parsyaratan ini amat penting bagi terselenggaranya pemilu yang adil dan jujur. 6arapan itu tampaknya memperlihatkan tanda'tanda akan menjadi kenyataan setelah pansus pemilu menyetujui bahwa kondisi pemilihan umum 7%PU8 benar' benar
menjadi
lembaga
independen
dan
berwewenang
penuh
dalam
menyelenggarakan pemilu. 3ekretariat %PU yang semula mempunyai dua atasan1 untuk urusan operasional bertanggung jawab kepada %PU, telah disatukan dalam struktur yang tidak lagi bersi$at dualistik. 3truktur yang sama diterapkan pula ditingkat propinsi serta kabupaten dan kota.
3
%edua, kesepakatan mengenai sistem proporsional terbuka, kesepakatan partai'partai menerima sistem pemilu proporsional terbuka adalah suatu kemajuan. 3ejak semula, sebenarnya argumen kontra terhadap sistem proporsional terbuka dengan menyatakan sistem ini terlalu rumit gugur dengan sendirinya. Begitu suatu masyarakat atau bangsa sepakat memilih sistem demokrasi, saat itu harus menyadari bahwa mewujudkan tatanan politik yang demokratis itu selain rumit, diperlukan kesabaran melakukan pendidikan politik bagi rakyat. 3ebab, partai politik bukan saja instrumen untuk melakukan perburuan kekuasaan, tetapi juga institusi yang mempunyai tugas melakukan pendidikan dan sosia lisasi politik kepada masyarakat. %etiga, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu supaya kebih e$ekti$ dari pemilu )**. 9aranya antara lain, agar pengawas pemilu selain terdiri dari aparat penegak hukum dan %PU, juga melibatkan unsur'unsur masyarakat. 3elain itu, perlu sema#am koordinasi diantara lembaga pemantau dan pengawas pemilu sehingga tidak tumpang tindih. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh tahapan kegiatan pemilu. 0ugas lembaga pengawas adalah menampung, menindak lanjuti, membuat penyilidikan dan memberi saksi terhadap pelanggaran pemilu. %eempat, 2oney politi#s men#egas habis'habisan permainan uang dalam pemilu mendatang amat penting sekali. Upaya itu amat perlu dilakukan mengingat money politi#s dewasa ini telah merebak luas dan mendalam dalam kehidupan pilih memilih pemimpin mulai dari elite politik sampai dibeberapa organisasi sosial dan kemahasiswaan. %arena itu, kontrol terhadap dana kampanye harus lebih ketat. 2isalnya, Batasan sumbangan berupa uang, mengon:ersikan utang dan sumbangan barang dalam bentuk perhitungan rupiah, dilarang memperoleh bantuan dari sumber asing dan APB;
4
B. JADWAL PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN 2014 DAN DAFTAR PESERTA PARTAI PEMILU 2014 Pemilu Presiden )*+ dilaksanakan pada tanggal = &uli )*+ yang akan
memilih Presiden dan >akil Presiden. Pemilu )*+ akan memakai e':oting dengan harapan menerapkan sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. %eutamaan dari penggunaan sistem e':oting adalah %artu 0anda Penduduk Elektronik 7e'%0P8 yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun )*+) se#ara nasional. 5an pada tanggal )* ktober )*+ akan dilaksanakan pelantikan presiden baru yakni pasangan &oko >idodo'&usu$ %alla yang telah memenangkan pemilu presiden )*+. 3ebanyak +? partai politik telah dinyatakan lolos :eri$ikasi dan berhak mengikuti Pemilihan Umum )*+. 3ebanyak duabelas partai politik adalah peserta pemilu nasional dan tiga lainnya adalah partai politik lokal di 5aerah Istimewa A#eh ;anggroe 5arussalam. 5i bawah ini adalah da$tar partai politik peserta Pemilihan Umum )*+1 +. Partai ;asional 5emokrat 7Partai ;asdem8 ). Partai %ebangkitan Bangsa 7P%B8 /. Partai %eadilan 3ejahtera 7P%38 . Partai 5emokrasi Indonesia Perjuangan 7P5I'P8 ?. Partai @olongan %arya 7Partai @olkar8 . Partai @erakan Indonesia aya 7Partai @erindra8 . Partai 5emokrat C. Partai Amanat ;asional 7PA;8 =. Partai Persatuan Pembangunan 7PPP8 +*. Partai 6ati ;urani akyat 7Partai 6anura8 +. Partai Bulan Bintang 7PBB8 +?. Partai %eadilan dan Persatuan Indonesia 7P%PI8 Anggota Koalisi M!a" P#$i" terdiri atas Partai @olkar, Partai • •
@erindra, PA;, P%3, PPP, 5emokrat,dan PBB yang nonparlemen. Anggota Koalisi I%&o%sia H'a$ terdiri atas Partai P%B,P5I'P,
Partai 6anura, Partai ;asdem, dan P%PI. C. LATAR BELAKANG RUU PILKADA PASKA PILPRES Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Presiden 7Pilpres8 pada tanggal = &uli )*+, yang diikuti ) pasangan 9alon &oko >idodo'&usu$ %alla dan Prabowo'6atta ajasa, %PU bahkan telah menetapkan perolehan suara dengan kemenangan pasangan 9alon Presiden &oko >idodo dan &usu$ %alla dengan
5
perolehan suara *.==.C// 7?/,+? persen8 dan perolehan Prabowo 3ubianto' 6atta ajasa1 ).?. 7,C? persen8. 3ejak awal pada masa kampanye dan pada masa penghitungan suara pada Pemilu Presiden tersebut, %oalisi Pendukung pasangan #alon telah melakukan banyak manu:er untuk menyangkal kemenangan &oko >idodo yang sering disebut &okowi tersebut. %ita kemudian akrab dengan istilah bo#or, non islam, non pribumi, keturunan P%I, kita juga akrab dengan hasil Dui#k #ount yang direkayasa, lahirnya lembaga'lembaga Dui#k #ount yang tidak kredibel, tuduhan Pilpres #urang, kita disuguhi dengan tontonan gugatan hasil Pilpres di 2%, bahkan dilanjutkan dengan gugatan ke P0U; dan ke 2abes Polri, namun tidak satupun institusi tersebut mengabulkan gugatan %oalisi pendukung Prabowo. 0idak berhenti sampai disitu, Partai Politik yang bergabung dalam %oalisi 2erah Putih tiba'tiba memberikan kejutan kepada rakyat Indonesia pada awal 3eptember )*+. 3emua parpol %oalisi 2erah Putih, yakni Partai @olkar, Partai @erindra, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat ;asional, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh 5P5. P%3 yang awalnya setuju dengan Pilkada Langsung oleh rakyat tiba'tiba berbalik arah, bergabung dengan %oalisi 2erah Putih mendukung Pilkada melalui 5P5. Berbalik arahnya P%3 ini di#urigai banyak pihak sebagai dampak dari kekalahan pasangan 9apres yang didukung oleh partai'partai tersebut dalam Pilpres. 2enariknya, 3B sebagai %etua Umum Partai 5emokrat telah memberikan sinyal bahwa partainya mendukung Pilkada Langsung, meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan 2enteri 5alam ;egerinya, @amawan Fau!i yang mendukung Pilkada melalui 5P5, 5emokrat sedang bermain. 3ituasi tersebut telah menggelitik kesadaran politik rakyat yang sedang bertumbuh paska lahirnya pemimpin seperti &okowi sebagai sebuah ide tentang perubahan, kesadaran politik rakyat yang menganggap &okowi adalah ide perubahan bukan saja telah melahirkan gerakan relawan, suatu gerakan $ enomenal yang belum dikenal sebelumnya dalam perkembangan politik di Indonesia. Ide tentang &okowi dengan segala prestasi dan #itranya sebagai rakyat ke#il telah menumbuhkan antusiasme rakyat untuk terlibat dalam politik melalui Pemilu dengan mengenyampingkan dan #enderung mengabaikan trend money politik yang marak terjadi pada Pemilihan 9alon Legislati$ April )*+. &okowi bahkan
6
didukung se#ara materi oleh rakyat yang peduli, ter#atat sebanyak ?C.?/) orang mengirimkan dana ke rekening &okowi yang konon jumlahnya men#apai lebih dari +*= 2iliar upiah. Fenomena politik tersebut membuat sebagian orang #uriga bahwa manu:er' manu:er yang dilakukan oleh %oalisi pendukung Prabowo adalah sebagai suatu bentuk penyangkalan terhadap kemenangan &okowi, yang juga berarti eDui:alent dengan menyangkal pilihan rakyat. 2endukung Pilkada melalui 5P5 adalah suatu bentuk kepongahan politik yang ingin dipusatkan kepada sekelompok orang tanpa melibatkan posisi rakyat sebagai penetunya, hal tersebut bukan saja sebagai tindakan yang memundurkan pilar demokrasi yang telah berhasil dibangun, namun juga membuat rakyat tidak memiliki kesempatan untuk memilih &okowi' &okowi lain yang benar'benar berpihak, bekerja, dan terbiasa mendengar keluh kesah rakyatnya se#ara langsung. %ita harus menyadari, &okowi menjadi walikota 3olo pada tahun )**? adalah hasil dari Pemilihan Langsung oleh rakyat. %einginan untuk mengembalikan Pilkada melalui 5P5 dianggap sebagai suatu taktik untuk menguasai jabatan %epala 5aerah oleh Partai pendukung 9apres yang kalah. 3ebagaimana kita ketahui, partai pendukung Pilkada melalui 5P5 ini memiliki anggota 5P5 mayoritas di // Propinsi, taktik ini patut di#urigai dilakukan sebagai upaya untuk menghambat program Presiden terpilih, dan untuk selanjutnya dapat dengan mudah memenangkan Pilpres yang akan diselenggarakan pada tahun )*+=. %einginan Pemerintah yang mengembalikan Pilkada melalui 5P5 telah disampaikan oleh 2enteri 5alam ;egeri, @amawan Fau!i, yang bahkan dengan tegas menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh 3B adalah mewakili suara partai 75emokrat8 bukan mewakili Pemerintah. Ironisnya, para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah %abupaten 3eluruh Indonesia 7Apkasi8 dan Asosiasi Pemerintah %ota 3eluruh Indonesia 7Apeksi8 telah mengeluarkan pernyataan menolak tegas pilkada oleh 5P5. akyat yang telah merasakan bagaimana usaha politisi dan penguasa untuk mendekati rakyat saat men#alonkan diri sebagai #alon kepala daerah pada Pilkada langsung tentu tidak ingin kembali pada masa rde Baru, dimana rakyat hanya sebagai penonton tanpa memiliki peran dalam memilih %epala 5aerahnya. akyat menemukan bargaining politiknya pada Pilkada Langsung, bagi #alon %epala
7
5aerah yang memiliki sedikit prestasi, maka upaya untuk melakukan money politik sering dilakukan, trend tersebut bukanlah kebiasaan rakyat, namun dihasilkan oleh situasi dimana #alon kepala daerah memiliki prestasi yang minim untuk dijadikan sebagai justi$ikasi memilihnya. ;amun bagi #alon yang memiliki banyak prestasi kerakyatan dan memiliki latar belakang kedekatan dengan rakyat, pada Pilkada Langsung dapat dengan mudah menjadi %epala 5aerah selama dia di dukung oleh Partai, itulah bargaining politik rakyat. ;amun kita sering dihadapkan pada situasi dimana Partai Politik malah mendukung #alon yang memiliki banyak kekayaan harta dibandingkan men#alonkan pemimpin yang memiliki keberpihakan kepada rakyat. 3istem demokrasi telah menjadikan semua masyarakat setara, rakyat yang berasal dari berbagai golongan, kelas ekonomi, berbeda latar belakang pendidikan, memiliki hak suara yang sama, setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk memilih sesuai dengan Undang'Undang Pemilu memiliki satu suara. Untuk mempertahankan bargaining politik rakyat tersebut dan menolak kepongahan orang'orang yang saat ini berpolitik, setiap rakyat yang menolak bangkitnya kebiasaan politik rde Baru harus bersatu padu melakukan aksi'aksi massa untuk menekan 5P agar menolak menetapkan UU Pilkada melalui 5P5. Akhirnya, selain melakukan aksi'aksi massa sebagai bentuk parlemen jalanan untuk mendesak pemerintah menolak usul Pilkada melalui 5P5, kita berharap banyak pada manu:er politik Partai 5emokrat, 5emokrat memiliki +? kursi di 5P periode )**=')*+, sehingga ren#ana Pilkada melalu 5P5 yang diusung koalisi 2erah Putih dapat dibatalkan jika 5emokrat benar'benar melakukan pengaruh politiknya yang kebetulan %etua Umumnya juga menjabat sebagai Presiden yang masih bertugas sebelum &okowi dilantik pada pertengahan ktober )*+. 3aatnya 3B menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang Presiden yang menghargai hak politik rakyatnya, mendengarkan suara rakyatnya, semoga kepongahan
politik
Pilkada
melalui
5P5
bukanlah
menjadi
warisan
pemerintahannya. Polemik mengenai UU Pilkada memang semakin ramai dibi#arakan saat ini. 3ebagaimana pengumuman yang telah dikon$irmasi oleh 5P bahwa mereka menjadwalkan pengesahan UU Pilkada pada )? 3eptember )*+, rakyat akan
8
menantikan bagaimana nantinya keputusan dari majelis tertinggi untuk memilih apakah pilkada dipilih melalui 5P atau melalui rakyat 0entunya bukan sebuah hal yang mengejutkan jika pembahasan UU ini mengundang perhatian, setelah salah satu pasalnya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh 5P5. Ini jelas'jelas memutuskan hak rakyat untuk memilih sendiri siapa kepala daerahnya. Untuk itu tentu tidak ada salahnya bagi 5P melakukan beberapa perbaikan dan perubahan atas UU Pilkada tersebut agar dapat menjadi lebih e$ekti$, lebih maksimal dan lebih berman$aat bagi kepentingan banyak orang. Pandangan seperti ini sudah pasti akan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada kenyataanya yang terjadi saat ini di masyarakat adalah pembahasan UU Pilkada yang sedang berlangsung di 5P. 0entu saja Pilkada'pilkada yang telah kita lakukan selama kurang lebih = tahun memang membutuhkan E:aluasi dan sudah pasti juga membutuhkan banyak perbaikan. 0api kemudian yang menjadi masalah adalah %onstelasi Politik pas#a Pilpres )*+ kemarin ternyata menimbulkan paradigma yang berbeda pada anggota legislati:e yang ada. Ada kesan kuat ataupun diduga ada ke#enderungan dari kelompok'kelompok tertentu untuk men#oba mengambil keuntungan dari pembahasan UU ini demi kepentingan partainya maupun kepentingan kelompoknya. Belum lagi hal tersebut juga ditambah dengan masalah Peredaran uang palsu 7upal8 pada perhelatan Pemilihan umum merupakan hal lama yang selalu terjadi dan terus berulang. 0ermasuk pada Pemilu )*+ ini, peredaran Upal diyakini bakal tetap ada di berbagai daerah di Indonesia. Ini malah semakin menambah masalah yang sudah ada. 5ikarenakan kondisinya yang sudah seperti itu sebaiknya mari kita kesampingkan dulu tentang adanya dugaan bahwa UU ter sebut akan dimanipulasi oleh kelompok tertentu. %ita #oba saja dulu menge:aluasinya dari sudut pandang kita tentang apa kekurangan dan kelebihan dari Pilkada Langsung. Begitu juga dengan Pilkada yang dilakukan lewat 5P, apa saja kelebihan dan
9
kekurangannya. 5engan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ) opsi tersebut. %ita bisa menge:aluasi mana yang terbaik untuk dilakukan. @una mendapatkan solusi untuk polemik tersebut, pembahasan UU pun telah dilakukan sebelumnya. Pembahasan UU ini sebenarnya sudah dimulai bulan 2ei lalu dan sudah ada pandangan dari beberapa Fraksi untuk UU ini. 3ayangnya pembahaan UU tertunda hingga awal 3eptember ini. 5an begitu dimulai kembali pembahasannya, ternyata sikap'sikap berbagai Fraksi yang ada banyak yang berbalik +C* derajat. 5an mayoritas menginginkan Pilkada seperti +* G )* tahun yang lalu dimana %epala 5aerah dipilih oleh 5P5<5P5 0ingkat II. Inilah yang akhirnya menimbulkan Pro dan %ontra di masyarakat. 2asyarakat mempertanyakan unsur keadilan dalam Pilkada yang dipilih oleh 5P5.
D.
KELEBIHAN
DAN
KEKURANGAN
PEMILU
SECARA
LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
2enurut analisa saya sendiri inilah keuntungan H kelemahan Pilkada dilaksanakan se#ara tak langsung atau %epala 5aerah dipilih melalui 5P5 1 Kl'i"a% (il)a&a $i&a) la%*s#%*
+. 0idak ada kerusuhan H keben#ian antar pendukung kandididat %epala 5aerah ). 0idak ada politik uang untuk menyuap rakyat /. 0idak ada keben#ian H persaingan antar 0im 3ukses . 0idak ada bakar bakaran ban dijalanan oleh mahasiswa H pendukung salah satu #alon %epala 5aerah
10
?. 0idak ada pembakaran kantor %PU5, pelemparan tomat H telur, serta perusakan pagar %PU5 oleh massa #alon %epala 5aerah yang kalah atau merasa di#urangi . 0idak ada demonstrasi anarkis dari massa #alon %epala 5aerah yang kalah Atau merasa di#urangi . 0idak banyak $asilitas umum yang digunakan dan tidak ada perusakan $asilitas umum lainnya C. 0idak banyak menghabiskan anggaran daerah 7APB58 untuk biaya penyelenggaraan Pilkada =. 0idak ada gugat menggugat di 2% K)#!a%*a% (il)a&a $i&a) la%*s#%*
3edangkan %E%UA;@A;;A adalah anggota 5P5 bisa disuap oleh para #alon %epala daerah untuk memenangkan dirinya.
Kl'i"a% Pil)a&a La%*s#%* ol" !a)+a$.
Ada sebagian orang yang pro dengan pilkada langsung. Pada kenyataanya, pilkada'pilkada yang telah dilakukan selama = tahun bisa dikatakan mempunyai sisi positi$ antara lain 1 +.%epala 5aerah 0erpilih diyakini telah merepresentasikan atau merupakan keterwakilan dari rakyat mayoritas. ).%epala 5aerah 0erpilih mempunyai legitimasi tinggi karena dihasilkan oleh proses 5emokrasi yang melibatkan rakyat sehingga lebih berkualitas dari sebelumnya. /.3ebagai 9atatan pinggir, Pilkada langsung telah menghasilkan pemimpin seperti >alikota 3urabaya, >alikota Bandung, >alikota 3olo dan @ubernur &ateng.
11
.Akan tetapi harus di#atat juga bahwa banyak %epala 5aerah 0erpilih malah melakukan %orupsi. Bahkan disebut'sebut sekitar * dari %epala 5aerah yang ada. K)#!a%*a% (il)a&a la%*s#%*
2eskipun dinilai pro rakyat, bukan berarti tidak ada kelemahannya. Berdasarkan pengalaman = tahun terakhir Pilkada'pilkada langsung ternyata menimbulkan beberapa dampak yaitu 1 +.Biaya yang dikeluarkan Pemerinta 9ukup Besar. Pilkada'pilkada terdiri dari Pilgub // Propinsi dan =? %abupaten< %ota. Bia ya pelaksanaan Pilkada'pilkada dikeluarkan untuk semua kebutuhan %PU seperti @aji, Peralatan, In:entaris, Logistik dan lainnya. ).3ering terjadi kon$lik hori!ontal selama dilaksanakannya Pilkada'pilkada di daerah. Bahkan sering terjadi Anarkistis dan Pengrusakan $asilitas publik. /.%on$lik itu juga sering menimbulkan ketegangan di masyarakat untuk waktu yang lama, bahkan mungkin ada juga dendam. .3ering terjadi Partisipasi yang rendah dari masyarakat untuk mengikuti Pilkada. 2ungkin bosan dengan begitu banyaknya Pemilu. ?.3ering terjadi &or'joran dalam biaya kampanye oleh #alon'#alon %epala daerah disertai terjadinya money politit. .9alon yang akhirnya menang setelah menjadi Pemimpin sering korupsi untuk mengembalikan modal.
12
BAB III PENUTUP A.
KESIMPULAN
Pemilu adalah institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan se#ara damai dan beradab. %ebiasaan melakukan pergantian kekuasaan dan sirkulasi elite penguasa yang reguler, aman dan beradab hanya dapat dilakukan melalui serangkaian pemilu yang jujur dan adil.. Pemilu Presiden )*+ dilaksanakan pada tanggal = &uli )*+ yang akan memilih Presiden dan >akil Presiden, dan pada tanggal )* ktober )*+ akan dilaksanakan pelantikan presiden baru yakni pasangan &oko >idodo'&usu$ %alla yang telah memenangkan pemilu presiden )*+. 3ebanyak +? partai politik telah dinyatakan lolos :eri$ikasi dan berhak mengikuti Pemilihan Umum )*+.
13
Polemik mengenai UU Pilkada paska pilpres memang semakin ramai dibi#arakan saat ini. 3ebagaimana pengumuman yang telah dikon$irmasi oleh 5P bahwa mereka menjadwalkan pengesahan UU Pilkada pada )? 3eptember )*+, rakyat akan menantikan bagaimana nantinya keputusan dari majelis tertinggi untuk memilih apakah pilkada dipilih melalui 5P atau melalui rakyat. 5an mengenai pemilu se#ara langsung maupun tidak langsung itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. B.
.
SARAN
Pendidikan politik harus lebih di sosialisakan karena, untuk saat ini
masyarakat masih memikirkan keterpopoleran #alon dari pada kemampuannya. 5isini mahasiswa pun harus selalu membantu mengawasi dan memberikan pendidikan politik tersebut. 5an pemerintah pun seharusnya mempertimbangkan tentang kondisi rakyat nya untuk memutuskan tentang UU pilkada yang gen#ar dibi#arakan masyarakat saat ini. 3ebaiknya keputusan yang diambil benar'benar menga#u untuk kesejahteraan rakyat semata. 5AF0A PU30A%A 3uteng,Bambang,dkk.)**. Pendidikan Kewarganegaraan.&akarta 1 Erlangga. 3utoyo.)**. Pengantar
Pendidikan
Kewarganegaraan.&akarta
1
@ramedia
Pustaka Utama. http1<
14
