MAKALAH PEMERINTAHAN KECAMATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum Sebelum membaha membahass mengena mengenaii kantor kantor camat, camat, maka maka sebaik sebaiknya nya kita kita harus harus mengen mengenali ali terleb terlebih ih dahulu dahulu apa itu kecamata kecamatan. n. Agar Agar kita kita tidak tidak keliru keliru atau atau bingung bingung ketika ketika

ada yang

menanyakannya. Kita tahu apa itu kecamatan tapi sulit untuk menjelaskan definisinya dengan  baik dan benar. Pengertian/definisi Kemamatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  Kecamatan adalah !. "aerah "aerah bagian bagian kabupat kabupaten en #kota$ yg memba% memba%ahka ahkan n beberap beberapaa kelura kelurahan, han, dikepala dikepalaii oleh oleh seorang camat& '. Bagian pemerintahan pemerintahan daerah yg dikepal dikepalai ai seorang seorang camat& (. Kant Kantor or cama camatt Kecam Kecamat atan an atau atau sebut sebutan an lain lain adala adalah h %ilay %ilayah ah kerj kerjaa camat seba sebagai gai pera perang ngka katt daer daerah ah kabupaten//kota #PP kabupaten #PP.

!)

tahu tahun n

'**+ '**+$$.

Kedu Kedudu duka kan n

keca kecam matan atan

merup erupak akan an

pera perang ngka katt

daerah kabupaten kabupaten//kota sebagai pelaksana teknis ke%ilayahan yang mempunyai %ilayah kerja terten tertentu tu dan dipimp dipimpin in oleh oleh camat camat.. Perbed Perbedaan aan mendas mendasar ar penger pengertia tian n Kecama Kecamatan tan dari dari  -o /0 dengan  ('/'**0. "alam  /0 Kecamatan merupakan perangkat %ilayah dalam rangk rangkaa pela pelaks ksan anaa aan n dekon dekonse sent ntra rasi si.. Sedan Sedangka gkan n Kecam Kecamat atan an menu menuru rutt  ('/'** ('/'**0 0 adal adalah ah  perangkat daerah. 1leh karena itu Kecamatan menerima sebagian %e%enang yang dilimpahkan oleh Kepala "aerah. "isamping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas2tugas pemerintahan umum. 3amat 3amat adalah adalah memaham memahamii aspira aspirasi si kebutuh kebutuhan an masyara masyarakat kat dan juga juga harus harus dapat dapat meneta menetapka pkan n kebijakan penanganannya dengan baik sehingga segala urusan kegiatan baik yang berasal dari  jalur pemerintah atasan maupun yang berasal dari aspirasi masyarakat dapat terpadu dengan  baik.

1

4adi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bah%a kantor camat camat adalah suatu tempat dimana terselenggaranya tugas2tugas tugas2tugas pemerintahan umum umum yang di laksanakan oleh camat dan di bantu oleh staf lainnya. lainnya. Kantor camat camat ini juga tempat tempat di mana berlangsungnya berlangsungnya pembuatan pembuatan identitas diri seperti K5P, K5P, Kartu Keluarga dan lain sebagainya. 6enarik bukan jika kita juga dapat mengetahui peranan camat dengan baik sehingga tidak ada kesalah pahaman ketika berinteraksi atau berurusan di kantor camat. "alam "alam penyele penyelengg nggara araan an Pemeri Pemerintah ntahan an "aerah "aerah,, terutam terutamaa setela setelah h diberl diberlakuk akukanny annyaa ndang ndang22 undang 1tonomi "aerah, maka Kepala "aerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 1leh karena itu untuk membantu Kepala "aerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah maka  bupati sesuai dengan %e%enangnya melimpahkan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum umum peme pemeri rint ntah ah kepa kepada da 3ama 3amatt seba sebaga gaii pera perang ngka katt daer daerah ah yang yang memi memim mpin pin %ila %ilay yah Kecam Kecamat atan an..

Pera Peran n camat camat ini ini sang sangat at penti penting ng dan sanga sangatt stra strate tegi giss dala dalam m mend menduku ukung ng

terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini Kecamatan bukan lagi sebagai kepala %ilayah Keca Kecama mata tan n

seba sebaga gaii

perp perpan anja jang ngan an

tang tangan an

peme pemeri rint ntah ah

pusa pusat, t,

mela melain inka kan n

keca kecama mata tan n

diberlakukannya ndang2undang (' tahun '**0 tentang pemerintahan daerah, adalah merupakan unsur perangkat daerah yang menerima menerima pelimpahan pelimpahan %e%enang %e%enang dari Bupati/7al Bupati/7alikota ikota untuk  melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan ba%ahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung ja%ab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara  berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya  produkti8itas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata. 9al tersebut di atas berarti kecamatan mempunyai keleluasaan untuk mengekpresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah di%ilayah kerjanya. sebagai organisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Ko Kabupaten/Kota ta yang berhubungan langsung dengan masyarakat, masyarakat, maka lebih memahami serta dapat menampung masukan2masukan masukan2masukan berupa keluhan keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat. "alam hal ini saya mengambil contoh kantor camat di daerah Palas, Kecamatan :umbai Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita khususnya  bagi yang berminat untuk bekerja di kantor camat. 2

1.2 Rumusan Masalah !. Penjelasan tentang Pemerintah kecamatan ; '. Penjelasan tentang tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan ; (. Bagaimana Peran 3amat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan

Penga%asan

Pemerintah "esa< 0. 4elaskan PP Pemerintahan . Bagaimanakah kepemimpinan 3amat dalam meningkatkan kinerja pega%ai pada kantor  kantor Palas, Kecamatan :umbai; =. Apa saja penyebab kinerja pega%ai kantor camat Palas menurun;

1.3 Tujuan Penulsan

!. 6ahasis%a mampu mengetahui tentang Pemerintah kecamatan '. 6ahasis%a mampu mengetahui tentang tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan (. 6ahasis%a mampu mengetahui Peran 3amat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penga%asan Pemerintah "esa 0. 6ahasis%a mampu mengetahui PP Pemerintahan . 6ahasis%a mampu mengetahui bagaimanakah

kepemimpinan

3amat

dalam

meningkatkan kinerja pega%ai pada kantor Palas, Kecamatan :umbai =. 6ahasis%a mampu mengetahui penyebab kinerja pega%ai kantor camat Palas menurun

BAB II

3

PELA!ANAN PEMERINTAHAN "E#AMATAN

2.1.De$ns Pemerntah "e%amatan

Kecamatan adalah %ilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Status kecamatan menurut undang2undang -o.('/'**0 status kecamatan bukan lagi sebagai %ilayah administrasi tapi sebagai %ilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai %ilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. 7ilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. "engan demikian, %ilayah kecamatan lebih luas dibandingkan %ilayah desa atau kelurahan.  -egara Kesatuan :epublik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahann ya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas2luasnya dalam arti daerah diberikan ke%enangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, 3amat mendapatkan pelimpahan ke%enangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas2tugas umum pemerintahan. 3amat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung ja%ab kepada bupati/%ali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungja%aban 3amat kepada bupati/%ali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungja%aban administratif. 3amat juga berperan sebagai kepala %ilayah#%ilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah ke%enangan$, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di %ilayah kecamatan, khususnya tugas2tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi  pemerintah di %ilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan  peraturan perundang 2 undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh  pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di %ilayah kecamatan. 4

1leh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus  berada dalam koordinasi 3amat. 3amat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu ke%ajiban mengintegrasikan nilai2nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika  politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan ter%ujudnya ketenteraman dan ketertiban %ilayah sebagai per%ujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan %ilayah. "alam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas2tugas pembinaan %ilayah. "engan demikian, peran 3amat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai  pemberi makna pemerintahan di %ilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka 3amat secara filosofis pemerintahan dipandang masih rele8an untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/%ali kota di %ilayah kerjanya #Penjelasan mum PP. !) 5ahun '**+$.

2.2 Tugas Dan &ungs Pemerntahan "e%amatan

Seorang camat tugasnya adalah melaksanakan ke%enangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh seorang bupati atau %alikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun tugas dari camat antara lain sebagai berikut 

a. 6engkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. '. %. (. e. $. g.

6engkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 6engkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang2undangan. 6engkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 6engkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. 6embina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. 6elaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang  belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

5

3amat dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, menyelanggarakan >ungsi sebagai berikut  a. '. %. (. e.

Penyusun program dan kegiatan Kecamatan Pengkoordinasian pennyelengaraan pemerintahan di %ilayah kecamatan. Penyelanggaraan kegiatan pembinaan ideology -egara dan kesatuan bangsa. Pengkoordinasian kegiatan pemerdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan penyelanggaran terhadap kegiatan di bidang ketentraman

dan ketertiban umum $. Pelaksanan pembinaan penyelanggaraan bidang ekokomi dan pembangunan. g. Pelaksanaan pembinaan penyelanggaraan bidang social dan kemasyarakatan. h. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan. . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Peran #amat (alam Pen)elenggaraan Pem'naan (an Penga*asan Pemerntah Desa

"alam pembinaan dan penga%asan pemerintahan desa Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan 3amat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas2tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/7alikota untuk dilaksanakan dalam %ilayah kecamatan. Selain melaksanakan tugas2tugas umum pemerintahan

3amat

juga

melaksanakan

ke%enangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Peri?inan, rekomendasi, koordinasi,  pembinaan, penga%asan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, ke%enangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian %e%enang ini dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi. @ksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan  pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan  pemerintahan tersebut menjadi ke%enangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan.

6

Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi ke%enangan camat. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah -omor ' 5ahun '** tentang "esa Pasal )+ ayat #'$ dan Pasal !*', mengisyaratkan bah%a 3amat %ajib membina dan menga%asi  penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan penga%asan tersebut yaitu  a. 6emfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.  b. 6emfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa. c. 6emfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. d. 6emfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan e. f. g. h. i.  j. k. l.

kepada desa. 6emfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan 6emfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa 6emfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 6emfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan ke%ajiban lembaga kemasyarakat. 6emfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif  6emfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga 6emfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa 6emfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga

kemasyarakatan dengan pihak ketiga m. 6emfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan, dan n. 6emfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan penga%asan pemerintahan desa, 3amat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan  pembinaan dan penga%asan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan 9ubungan desa dan supra desa sendiri yaitu lembaga supra desa terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pro8insi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan. embaga supra desa dimaksud selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada desa. Sedangkan 3amat tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap peyelenggaraan  pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang  berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan

7

ditunjuk oleh le8el pemerintahan diatasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusya%aratan desa sebagai unsur legislati8e di desa. "alam upaya memberdayakan kecamatan dan dalam rangka percepatan otonomi daerah, dalam ndang2undang -omor (' 5ahun '**0 tentang Pemerintahan "aerah dan Peraturan Pemerintah -omor !) 5ahun '**+ tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bah%a tugas 3amat dalam melaksanakan pembinaan dan penga%asan pemerintahan desa, yaitu  !.

6elakukan pembinaan dan penga%asan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau

kelurahan "alam menjalankan perannya 3amat juga melakukan pembinaan dan penga%asan terhadap administrasi

pemerintahan

desa dan/atau

kelurahan

dalam rangka tertib administrasi

 pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan  perundang2undangan yang berlaku.

'.

6emberikan bimbingan, super8isi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa

dan/atau Kelurahan

Selain melaksanakan pembinaan dan penga%asan tertib administrasi pemerintahan desa, 3amat  juga memberikan bimbingan, super8isi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan  pelaksanaan adminstrasi desa dan/atau kelurahan. (.

6elakukan

pembinaan

dan

penga%asan

terhadap

kepala

desa

dan/atau

lurah

3amat juga melakukan pembinaan dan penga%asan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan ba%ahan dari 3amat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi %ilayah kerja kepala desa berada dalam %ilayah kecamatan sehingga 3amat dapat melakukan pembinaan dan penga%asan terhadap kepala desa %alaupun hanya bersifat koordinatif.

0.

6elakukan pembinaan dan penga%asan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan& Selain melakukan pembinaan dan penga%asan terhadap kepala desa, 3amat juga

melaksanakan tugas pembinaan dan penga%asan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.

8

.

6elakukan e8aluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat

kecamatan. 3amat juga berke%ajiban melakukan e8aluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas2 tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

=.

6elaporkan pelaksanaan pembinaan dan penga%asan penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau

kelurahan

di

tingkat

kecamatan

kepada

Bupati/7alikota.

Setelah melakukan pembinaan dan penga%asan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, 3amat %ajib melaporkan hasil pembinaan dan  penga%asan tersebut kepada Bupati/7alikota melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai  bahan e8aluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan p embangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Secara garis besar tugas pembinaan 3amat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah -omor ' 5ahun '** tentang "esa dan Peraturan Pemerintah -omor !) tahun '**+ tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas2 tugas pembinaan dan penga%asan terhadap pemerintahan desa.

2.+ PP TENTAN, PEMERINTAH "E#AMATAN

P@:A5:A- P@6@:I-5A9 :@PBIK I-"1-@SIA  -161: !) 5A9- '**+ 5@-5A- K@3A6A5A-

"@-A- :A96A5 59A- CA- 6A9A @SA

9

P:@SI"@- :@PBIK I-"1-@SIA

6enimbang a. Bah%a sesuai dengan ketentuan Pasal !'= ayat #!$ dan ayat #$ ndang2ndang -omor (' 5ahun '**0 tentang Pemerintahan "aerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan  penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan&  b. Bah%a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan& 6engingat !. Pasal  ayat #'$ ndang2ndang "asar -egara :epublik Indonesia 5ahun !)0& '. ndang2ndang -omor (' 5ahun '**0 tentang Pemerintahan "aerah #embaran -egara :epublik Indonesia 5ahun '**0 -omor !', 5ambahan embaran -egara :epublik Indonesia  -omor 00($, sebagaimana telah diubah dengan ndang2ndang -omor + 5ahun '** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ndang2undang -omor ( 5ahun '** tentang Pemerintahan "aerah 6enjadi ndang2ndang #embaran -egara :epublik Indonesia 5ahun '** -omor !*+, 5ambahan embaran -egara :epublik Indonesia -omor 00+$& (. Peraturan Pemerintah -omor (+ 5ahun '** tentang Pembagian rusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan "aerah Pro8insi, "an Pemerintahan "aerah Kabupaten/Kota #embaran -egara :epublik Indonesia 5ahun '** -omor +', 5ambahan embaran -egara :epublik Indonesia 5ahun '** -omor 0($& 0. Peraturan Pemerintah -omor 0! 5ahun '** tentang 1rganisasi Perangkat "aerah #embaran  -egara :epublik Indonesia 5ahun '** -omor +), 5ambahan embaran -egara :epublik  Indonesia 5ahun '** -omor 00!$& 6@65SKA- 6enetapkan P@:A5:A- P@6@:I-5A9 5@-5A- K@3A6A5A-. BAB I K@5@-5A- 66 Pasal ! "alam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 10

!. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden :epublik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan -egara :epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ndang2ndang "asar -egara :epublik Indonesia 5ahun !)0. '. Pemerintahan "aerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan "P:" menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas2luasnya dalam sistem dan prinsip -egara Kesatuan :epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ndang2ndang "asar -egara :epublik Indonesia 5ahun !)0. (. Pemerintah "aerah adalah gubernur, bupati, atau %alikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 0. "e%an Per%akilan :akyat "aerah yang selanjutnya di sebut "P:" adalah lembaga  per%akilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. . Kecamatan atau sebutan lain adalah %ilayah kerja 3amat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. =. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada %ilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. . Penghapusan kabupaten/kota.

kecamatan adalah pencabutan status sebagai

kecamatan

di %ilayah

+. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain. ). 3amat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di %ilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan ke%enangan pemerintahan dari Bupati/7alikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II P@6B@-5KAPasal ' #!$ Kecamatan dibentuk di %ilayah kabupaten/kota dengan Peraturan "aerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. #'$ Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ dapat berupa pemekaran ! #satu$ kecamatan menjadi ' #dua$ kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan %ilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

11

Pasal ( Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik ke%ilayahan. Pasal 0 Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud d alam Pasal (, meliputi a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal  #lima$ tahun&  b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk  menjadi kecamatan minimal  #lima$ tahun& c. Keputusan Badan Permusya%aratan "esa #BP"$ atau nama lain untuk "esa dan >orum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh %ilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan %ilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan  pembentukan kecamatan& d. Keputusan Kepala "esa atau nama lain untuk desa dan Keputusan urah atau nama lain untuk  kelurahan di seluruh %ilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan %ilayah kecamatan  baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan& e. :ekomendasi ubernur. Pasal  Syarat fisik ke%ilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( meliputi cakupan %ilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal = #!$ 3akupan %ilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas !* desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas  desa/kelurahan. #'$ okasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal  memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. #($ Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 

12

#!$ Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( meliputi a. 4umlah penduduk&  b. uas %ilayah& c. :entang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan& d. Akti8itas perekonomian& e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

#'$ Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal + #!$ Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di %ilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ( dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau2pulau terpencil dan/atau terluar. #'$ Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai %akil Pemerintah.

Pasal ) #!$ Pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur  selaku %akil Pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (. #'$ Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat #!$, atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Pasal !* #!$ Peraturan "aerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ' ayat #!$ paling sedikit memuat a. -ama kecamatan& 13

 b. -ama ibukota kecamatan& c. Batas %ilayah kecamatan& dan d. -ama desa dan/atau kelurahan.

#'$ Peraturan "aerah sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ dilampiri peta kecamatan dengan  batas %ilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat. Pasal !! Perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan Peraturan "aerah kabupaten/kota. BAB III P@-9APSA- "A- P@-AB-APasal !' #!$ Kecamatan dihapus apabila a. 4umlah penduduk berkurang *D #limapuluh perseratus$ atau lebih dari penduduk yang ada& dan/atau  b. 3akupan %ilayah berkurang *D #limapuluh perseratus$ atau lebih dari jumlah desa/kelurahan yang ada. #'$ Kecamatan yang dihapus, %ilayahnya digabungkan dengan kecamatan yang bersandingan setelah dilakukan pengkajian. Pasal !( Penghapusan dan penggabungan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal !' ditetapkan dengan Peraturan "aerah Kabupaten/Kota. BAB IE K@""KA-, 5AS, "A- 7@7@-A- Pasal !0 #!$ Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana ke%ilayahan yang mempunyai %ilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 3amat.

teknis

14

#'$ 3amat berkedudukan di ba%ah dan bertanggung ja%ab kepada bupati/%alikota melalui sekretaris daerah. Pasal ! #!$ 3amat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi a. 6engkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat&  b. 6engkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum& c. 6engkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang2undangan& d. 6engkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum& e. 6engkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan& f. 6embina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan& dan g. 6elaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang  belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

#'$ Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ 3amat melaksanakan ke%enangan  pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/%alikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek a. Peri?inan&  b. :ekomendasi& c. Koordinasi& d. Pembinaan& e. Penga%asan& f. >asilitasi& g. Penetapan& h. Penyelenggaraan& dan i. Ke%enangan lain yang dilimpahkan.

15

#($ Pelaksanaan ke%enangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat #'$ mencakup  penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan  perundang2undangan. #0$ Pelimpahan sebagian %e%enang bupati/%alikota kepada 3amat sebagaimana dimaksud pada ayat #'$ dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. #$ Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan %e%enang 3amat sebagaimana dimaksud pada ayat #!$, ayat #'$, ayat #($, dan ayat #0$ diatur dengan Peraturan Bupati/ 7alikota  berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. Pasal != 5ugas 3amat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat #!$ huruf a, meliputi a. 6endorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musya%arah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan&  b. 6elakukan pembinaan dan penga%asan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun s%asta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di %ilayah kerja kecamatan& c. 6elakukan e8aluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di %ilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun s%asta& d. 6elakukan tugas2tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan  perundang2undangan& dan e. 6elaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di %ilayah kerja kecamatan kepada  bupati/%alikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Pasal ! 5ugas 3amat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat #!$ huruf b, meliputi a. 6elakukan koordinasi dengan kepolisian -egara :epublik Indonesia dan/atau 5entara  -asional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di %ilayah kecamatan&  b. 6elakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di %ilayah kerja kecamatan untuk  me%ujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di %ilayah kecamatan& dan 16

c. 6elaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/%alikota. Pasal !+ 5ugas 3amat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang2undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat #!$ huruf c, meliputi a. 6elakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di  bidang penerapan peraturan perundang2undangan&  b. 6elakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di  bidang penegakan peraturan perundang2undangan dan/atau Kepolisian -egara :epublik  Indonesia& dan c. 6elaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang2undangan di %ilayah kecamatan kepada bupati/%alikota. Pasal !) 5ugas 3amat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat #!$ huruf d, meliputi a. 6elakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi 8ertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum&  b. 6elakukan koordinasi dengan pihak s%asta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum& dan c. 6elaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di %ilayah kecamatan kepada bupati/%alikota. Pasal '* 5ugas 3amat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat #!$ huruf e, meliputi a. 6elakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 8ertikal di bidang  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan&  b. 6elakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 8ertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan& c. 6elakukan e8aluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan& dan d. 6elaporkan penyelenggaraan kegiatan  bupati/%alikota.

pemerintahan

di

tingkat kecamatan

kepada

17

Pasal '! 5ugas 3amat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat #!$ huruf f, meliputi a. 6elakukan pembinaan dan penga%asan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan&  b. 6emberikan bimbingan, super8isi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan& c. 6elakukan pembinaan dan penga%asan terhadap kepala desa dan/atau lurah& d. 6elakukan pembinaan dan penga%asan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan& e. 6elakukan e8aluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan& dan f. 6elaporkan pelaksanaan pembinaan dan penga%asan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/%alikota. Pasal '' 5ugas 3amat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! ayat #!$ huruf g, meliputi a. 6elakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan&  b. 6elakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di %ilayahnya& c. 6elakukan pembinaan dan penga%asan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan& d. 6elakukan e8aluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di %ilayah kecamatan& e. 6elaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di %ilayah kecamatan kepada Bupati/7alikota. BAB E SS-A- 1:A-ISASI Pasal '(

18

#!$ 1rganisasi kecamatan terdiri dari ! #satu$ sekretaris, paling banyak  #lima$ seksi, dan sekretariat memba%ahkan paling banyak ( #tiga$ subbagian. #'$ Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ paling sedikit meliputi

a. Seksi tata pemerintahan&  b. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa& dan c. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum. #($ Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan 6enteri "alam -egeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  pendayagunaan aparatur negara. BAB EI P@:SCA:A5A- 3A6A5 Pasal '0 3amat diangkat oleh bupati/%alikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pega%ai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang2undangan. Pasal ' Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal '0 meliputi a. 6enguasai bidang  pemerintahan& dan

ilmu

pemerintahan

dibuktikan

dengan

ija?ah

diploma/sarjana

 b. Pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat ' #dua$ tahun. Pasal '= #!$ Pega%ai negeri sipil yang akan diangkat menjadi 3amat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ', %ajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat. #'$ Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ diatur  dengan Peraturan 6enteri "alam -egeri. BAB EII 5A5A K@:4A "A- 9B-A- K@:4A 19

Pasal ' #!$ 3amat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya. #'$ 3amat mengoordinasikan unit kerja di %ilayah kerja kecamatan dalam  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.

rangka

#($ 3amat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan  pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan. Pasal '+ #!$ 9ubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten/ Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. #'$ 9ubungan kerja kecamatan dengan instansi 8ertikal di %ilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. #($ 9ubungan kerja kecamatan dengan s%asta, lembaga s%adaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di %ilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB EIII P@:@-3A-AA- K@3A6A5APasal ') #!$ "alam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan  pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil 6usya%arah Perencanaan Pembangunan "esa/Kelurahan. #'$ Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota. #($ Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ dilakukan melalui 6usya%arah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. #0$ 6ekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat #($ Berpedoman pada Peraturan 6enteri "alam -egeri. 20

Pasal (* #!$ Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja  perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang2undangan. #'$ :encana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan. #($ :encana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat #'$ disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan. BAB IF P@6BI-AA- "A- P@-A7ASAPasal (! Pembinaan dan penga%asan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh  bupati/%alikota sesuai dengan peraturan perundang2undangan. Pasal (' #!$ Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan e8aluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup a. Penyelenggaraan sebagian %e%enang bupati/%alikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah&  b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan& dan c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat. #'$ 9asil e8aluasi sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ disampaikan oleh bupati/%alikota kepada gubernur dengan tembusan kepada 6enteri "alam -egeri. #($ Pelaksanaan e8aluasi sebagaimana dimaksud pada ayat #!$ dan ayat #'$ berpedoman pada Peraturan 6enteri "alam -egeri. BAB F P@-"A-AAPasal (( Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian %e%enang bupati/%alikota yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan  belanja daerah kabupaten/kota. 21

Pasal (0 Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada anggaran  pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. BAB FIII K@5@-5A- P@-5P Pasal (+ Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam embaran -egara :epublik Indonesia.

2.- "eemmnan #amat (alam menngkatkan knerja ega*a a(a kant/r Palas0 "e%amatan Rum'a

3amat memimpin dengan tegas dan juga masalah kedisiplinan sangat ditingkatkan dalam hal bekerja. Seperti contoh tidak ada yang boleh terlambat ataupun menerima uang sogokan. Seorang pega%ai akan meningkat kerjanya

jika diberikan penghargaan oleh atasan mereka.

Inilah yang dilakukan camat di Kantor 3amat, untuk meningkatkan kinerja pega%ainya yaitu dengan memberikan :e%ard #penghargaan$ kepada pega%ai yang disiplin, jujur dan rajin. Sehingga hal ini membuat kinerja pega%ai di kantor camat baik dan menambah semangat  bekerja mereka. Sehingga posisi mereka dihargai oleh pimpinannya, dan pega%ai pun tidak  segan2segan berlomba menjadi yang terbaik. -amun seiring dengan perkembangan sering dijumpai berbagai keluhan masyarakat kemerosotan profesionalisme dalam rangka pelayanan publik hampir seluruh sektor pemerintah yang ditandai dengan menurunya kualitas pelayanan publik. 9al tersebut terbukti dengan masih  banyaknya masalah tentang keluhan masya rakat tentang lambatnya mengurus K5P yang tidak  cepat ditangani oleh aparatur itu sendiri. 9al itulah penyebab banyaknya keluhan yang dikemukakan oleh masyarakat akibatnya masyarakat merasa kece%a dan mulai meragukan intregritas pemberi pelayanan yang adil. "alam system pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan sebagian masyarakat yang sudah puas dengan pelayanannya dan sebagian ada yang  belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan$. Kondisi yang demikian 22

kiranya juga membelenggu 5arget2target kualitas pelaksanaan pembanguan, penyelenggaraan  pemerintahaan maupun pelayanan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menurut peningkatan dukungan pengadaan pelayanan cepat, tepat dan benar. 1leh karena itu  peningkatan kinerja Kecamatan harus terus menerus dilakukan. Pelayanan yang di harapkan masyarakat saat ini yaitu kinerja di kantor camat yang cepat dan adil. Seperti tidak membeda2  bedakan %arga dari segi fisik maupun ekonomi.

2.- Pen)e'a' "nerja Pega*a "ant/r #amat Palas Menurun

5idak selamanya pega%ai mempunyai kinerja yang baik dan akan ada masa dimana  pega%ai yang jenuh dan bosan dengan pekerjaannya, terlebih jika pega%ai terus2menerus menghadapi situasi yang bahkan dia sendiri tidak menginginkannya. >aktor terbesar yang membuat pega%ai bosan atau bahkan kinerjanya menurun sehingga tidak seperti dahulu yaitu sikap pemimpinnya tersebut. Berikut ini merupakan penyebabnya  !. Kurangnya penghargaan terhadap kinerja pega%ai '. Kurangnya moti8asi dari pemimpin (. Pemimpin yang tidak mempunyai prinsip sehingga keputusannya selalu berubah2ubah dan membuat pega%ai bingung 0. ingkungan yang kurang memihak seperti temaan yang tidak sesuai dengan kepribadian masing2masing orang . Pemimpin yang dictator  =. 5idak adanya demokrasi, sehinnga keputusan biasanya tanpa adanya musya%arah semua pega%ai . 5idak terpenuhi hak pega%ai yaitu gaji yang telat dan libur yang kurang 23

+. Pemimpin yang tidak pernah percaya pada ba%ahannya, sehingga selalu menganggap  bah%a ba%ahannya tidak bisa apa2apa ). Pemimpin yang tidak disiplin tetapi menyuruh pega%ainya untuk disiplin !*. Pemimpin yang tidak adil atau hanya berpihak pada satu orang saja !!. Kurang puas dengan gaji yang diterima !'. Kurang setuju dengan kebijakan kantor camat itu sendiri

Penyebab2penyebab ini dapat diubah apabila seorang pemimpin memahami dan mengenali setiap pega%ai mereka sehingga dapat bertukar pikiran, dan seorang  pemimpin harus bisa memoti8asi pega%ainya agar mereka terus semangat dalam  bekerja dan kinerja mereka pun baik.

24

BAB III PENUTUP

3.1."esmulan

Kecamatan adalah %ilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Status kecamatan menurut undang2undang -o.('/'**0 status kecamatan bukan lagi sebagai %ilayah administrasi tapi sebagai %ilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai %ilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. 7ilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. 1rganisasi dalam kecamatan dipimpin oleh satu camat, satu sekretaris #kecamatan$, paling banyak  #lima$ seksi yang masing2masing dipimpin oleh ! #satu$ kepala seksi, dan sekretariat memba%ahkan paling  banyak ( #tiga$ sub bagian yang masing2masing dikepalai oleh ! #satu$ kepala sub bagian. 3amat juga berperan sebagai kepala %ilayah#%ilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah ke%enangan$, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di %ilayah kecamatan, khususnya tugas2tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi  pemerintah di %ilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan  peraturan perundang 2 undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh  pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di %ilayah kecamatan. 3amat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan penga%asan  pemerintahan desa. Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, 3amat mengemban tugas dan tanggung ja%ab yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas2tugas  pemerintahan, Pelayanan dan pembangunan

3.2.aran

"emikianlah hasil makalah yang saya tulis, yang saya ambil dari berbagai sumber, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca,dan dapat ,menambah pengetahuan embaca dalam memahami tentang

pemerintahan

kecamatan,

mungkin

dalam

tulisan

ini

jauh

dari

kesempurnaan,karena itu saran dan kritik sangat diperlukan, lebih dan kurang saya mohon maaf. 25