BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Letak Letak geogra geografis fis Indone Indonesia sia yang yang berupa berupa kepula kepulauan uan sangat sangat berpen berpengar garuh uh terhadap mekanisme pemerintahan Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa
kepulauan
ini,
menyebabkan
pemerintah
sulit
mengkoordinasi
pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya berbagai suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi tetap dibawah pengawasan pengawasan dari pemerintah pusat. Hal tersebut tersebut sangat diperlukan diperlukan karena mulai munculnya munculnya berbagai ancaman terhadap keutuhan N!I. Hal itu ditandai dengan banyaknya daerah"daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara esatuan !epublik Indonesia. #umber daya alam daerah di Indonesia yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan untuk memudahkan pengelolaan sumber daya daya alam alam yang yang meru merupa paka kan n sumb sumber er pend pendap apat atan an daera daerah h sekali sekaligu guss menj menjad adii pendapatan nasional.
B.
$. (. +. -. .
%pa %pa pen pengert gertia ian n &to &tonomi nomi Daera aerah' h' %pa %pa )i )isi dan dan *isi *isi dar darii &ton &tonom omii Dae Daera rah h ters terseb ebut ut'' agai agaim mana ana #ej #ejar arah ah &to &tonomi nomi Daera aerah' h' Dima Dimana na saja saja ter terda dapa patt prin prinsip sip"p "pri rins nsip ip oton otonom omii dae daera rah' h' aga agaim iman anaa /emba /embagi gian an ek ekua uasaa saan n dalam dalam eran erangk gkaa &ton &tonom omii Daera Daerah' h' C.
$. (. +.
Rumusan Masalah
Tujuan
Untu Untuk k men menge geta tahu huii hak hakik ikat at oton otonom omii dae daera rah. h. Untu Untuk k meng menget etah ahui ui 0isi 0isi oton otonom omii daer daerah ah.. Untu Untuk k men menjel jelas aska kan n sej sejar arah ah oton otonom omii dae daera rah h di di Ind Indon onesi esia. a.
BAB II PEMBAHASAN
1
A.
Hakikat t!n!mi Daerah
&tonomi Daerah berasal dari bahasa yunani yaitu authos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang"undang atau aturan. &leh karena itu s ecara harfiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang"undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. &tonomi Daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
ewenangan
tersebut
diberikan
secara
proposional
yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan
ketetapan
*/!"!I
Nomor
1)2*/!2$334. /engertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri. #edangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. &tonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.5$6 *enurut pendapat yang lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang"undangan. #edangkan yang dimaksud dengan daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara esatuan !epublik Indonesia.5(6 #alah
satu aspek
penting
otonomi
daerah adalah pemberdayaan
masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakkan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik. Uraian
diatas
menunjukkan
peranan
administrasi
negara
dalam
penyelengaraan otonomi daerah. ebutuhan akan pentingnya administrasi negara terutama posisinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah menjadi penting pada
2
saat kita memasuki otonomi daerah yang dicanangkan pada tanggal $ 7anuari (88$. #ehingga otonomi daerah semakin dituntut dalam pelayanan kepada masyarakat
B.
Sejarah t!n!mi Daerah
$9
:arisan olonial /ada tahun $38+, pemerintah kolonial mengeluarkan staatsblaad No. +(3
yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. emudian staatblaad ini deperkuat dengan #taatblaad No. $+;2$38 dan #. $4$2$38. /ada tahun $3((, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang"undang #. ($<2$3((. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah pro0incie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale ressort. #elain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. /emerintah kerajaan satu per satu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik =kontrak panjang maupun kontrak pendek9. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. (9
*asa /endudukan 7epang etika menjalar /erang dingin II 7epang melakukan in0asi ke seluruh %sia
>imur mulai orea Utara ke Daratan ?ina, sampai /ulau 7awa dan #umatra. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di urma dan *alaya, %# di @ilipina, serta elanda di Daerah Hindia elanda. /emerintahan 7epang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun berhasil melakukan perubahan" perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah"wilayah bekas Hindia elanda. /ihak penguasa militer di 7awa mengeluarkan undang"undang =&samu #eire9 No. (;2$3-(
yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan daerah. /ada masa 7epang pemerintah daerah hampir
tidak
memiliki
kewenangan.
/enyebutan
daerah
pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. +9
*asa emerdekaan
$.
/eriode Undang"undang Nomor $ >ahun $3-
3
otonom
bagi
Undang"undang Nomor $ >ahun $3- menitik beratkan pada asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan ND =omite Nasional Daerah9 di keresidenan, kabupaten, kota berotonomi, dan daerah"daerah yang dianggap perlu oleh mendagri. /embagian daerah terdiri atas dua macam yang masing"masing dibagi dalam tiga tingkatan yakniA a. /ro0insi b. abupaten2kota besar c. Desa2kota kecil. UU No.$ >ahun $3- hanya mengatur hal"hal yang bersifat darurat dan segera saja. Dalam batang tubuhnya pun hanya terdiri dari < pasal saja dan tidak memiliki penjelasan. (.
/eriode Undang"undang Nomor (( tahun $3-4 /eraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia
adalah UU Nomor (( tahun $3-4 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal $8 7uli $3-4. Dalam UU itu dinyatakan bahwa daerah Negara !I tersusun dalam tiga tingkat yakniA a. b. c. d. +.
/ropinsi abupaten2kota besar Desa2kota kecil Bang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. /eriode Undang"undang Nomor $ >ahun $3; *enurut UU No. $ >ahun $3;, daerah otonom diganti dengan istilah
daerah swatantra. :ilayah !I dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, dalam tiga tingkat, yaituA a. b. c.
Daerah swatantra tingkat I, termasuk kota praja 7akarta !aya Daerah swatantra tingkat II Daerah swatantra tingkat III.
UU No. $ >ahun $3; ini menitik beratkan pelaksanaan otonomi daerah seluas" luasnya sesuai /asal +$ ayat =$9 UUD# $38. -.
/eriode Undang"undang Nomor $4 >ahun $3< *enurut UU ini, wilayah negara dibagi"bagi dalam tiga tingkatan yakniA
a. b. c.
/ro0insi =tingkat I9 abupaten =tingkat II9 ecamatan =tingkat III9
4
#ebagai alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisional di daerahnya, menyelenggarakan koordinasi antarjawatan pemerintah pusat di daerah, melakukan pengawasasan, dan menjalankan tugas"tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. #ebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan D/!D, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. .
/eriode Undang"undang Nomor >ahun $3;UU ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur, dan mengatur rumah
tangganya berdasar asas desentralisasi. Dalam UU ini dikenal dua tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Daerah negara dibagi"bagi menurut tingkatannya menjadiA a. b. c.
/ro0insi2ibu kota negara abupaten2kotamadya ecamatan
>itik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkat II karena daerah tingkat II berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. /rinsip otonomi dalam UU ini adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. <.
/eriode Undang"undang Nomor (( dan ( >ahun $333 /ada prinsipnya UU ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang lebih mengutamakan desentralisasi. /okok pikiran dalam penyusunan UU No. (( tahun $333 adalah sebagai berikutA a.
#istem
ketatanegaraan
Indonesia
b.
kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka N!I. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah pro0insi sedangkan
c. d.
wajib
menjalankan
daerah yang
prinsip
pembagian
dibentuk berdasarkan
asas
desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah di luar pro0insi dibagi dalam daerah otonomi. ecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. #ecara umum, UU No. (( tahun $333 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. >etapi sesuai perkembangan keinginan
5
masyarakat daerah, ternyata UU ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. ;.
/eriode Undang"undang Nomor +( >ahun (88/ada tanggal $ &ktober disahkan UU No. +( tahun (88- tentang
pemerintah Daerah yang dalam pasal (+3 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, UU No. (( tahun $333 tentang /emerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. UU baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan pro0insi, antara pro0insi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. /emerintah pusat berhak melakukan kordinasi, super0isi, dan e0aluasi terhadap pemerintahan di bawahnya, demikian juga pro0insi terhadap kabupaten2kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan D/!D semakin di pertegas dan di perjelas.
C.
Prinsi"#Prinsi" Pelaksanaan t!n!mi Daerah
&tonomi daerah dan daerah otonom, biasa rancu dipahami oleh masyarakat. /adahal sebagaimana pengertian otonomi daerah di atas, jelas bahwa untuk menerapkan otonomi daerah harus memiliki wilayah dengan batas administrasi pemerintahan yang jelas. Daerah
otonomi
adalah
wilayah
administrasi
pemerintahan
dan
kependudukan yang dikenal dalam Undang"undang Nomor +( ta hun (88- tentang /emerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten2kota. %dapun daerah pro0insi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar2lintas kabupaten2kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada pro0insi, dan kewenangan kabupaten2kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh pro0insi. #ecara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang"Undang Nomor +( >ahun (88-, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik pro0insi maupun kabupaten2kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten2kota yang daerah
6
otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang. Dalam diktum menimbang huruf =b9 Undang"undang Nomor (( tahun $333, dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip"prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah. &tonomi daerah dalam Undang"Undang Nomor (( tahun $333 adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan"kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan /eraturan /emerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan e0aluasi. Dalam penjelesan Undang"Undang Nomor (( >ahun $333, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. #edangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara esatuan !epublik Indonesia. %tas dasar pemikiran di atasC maka prinsip"prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang"Undang Nomor (( tahun $333 adalah sebagai berikutA5<6 a.
/enyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
b.
yang terbatas. /elaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
7
c.
/elaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah abupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah pro0insi merupakan
d.
otonomi yang terbatas. /elaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontibusi negara sehingga
e.
tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. /elaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah abupaten2daerah kota tidak ada lagi
wilayah administrasi. f./elaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi g.
anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. /elaksanaan aas dekonsentrasi diletakkan pada daerah pro0insi dalam kedudukannya
h.
sebagai
wilayah
administrasi
untuk
melaksanakan
kewenangan sebagai wakil daerah. /elaksanaan aas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia
dengan
kewajiban
melaporkan
pelaksanaan
dan
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
D.
Pem$agian %ekuasaan Dalam %erangka t!n!mi Daerah
/embagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat fedralisme. 7enis yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangai oleh pemerintah dinegara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan agama serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti kebijakan makro ekonomi standarisasi nasional, administrasi
pemerintahan,
adan
Usaha
*ilik
Negara
=U*N9,
dan
pengembangan sumber daya manusia. #emua jenis kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat disebutkan secara spesifik dalam UU tersebut. #elain itu otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintahan pusat = seperti, pada Negara federal9E disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyakut yang diperlukan, tumbuh dan
8
hidup, dan berkembang di daerahE dan disebut bertanggunag jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Disamping itu, otonomi seluas"luasnya = keleluasaan otonomi9 juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan e0aluasi. ewenangan yang diserahkan ke pada daerah otonom dalam rangka desentralisai harus pula disertai penyelenggaraan dan pengalihan pembiayaan. #arana dan prasarana, dan sumber daya manusia. #elain
sebagai
daerah
otonom,
pro0insi
juga
merupakan
daerah
administrati0e, maka kewenangan yang ditangani pro0insi2gubernur akan mencakup
kewenangan
dalam
angka
desentralisasi
dan
dekonsentrasi.
ewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom pro0insi dalam rangka desentralisasi mencakupA a.
ewenangan yang bersifat lintas abupaten dan ota, seperti kewenangan
b.
bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan dan perkebunan. ewenangan pemerintahan lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makra, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup dalam wilayah pro0insi, pengelolaan pelabuhan regioal, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang
c.
dan
budaya2pariwisata,
penanganan
penyakit
menular,
dan
perencanaan tata ruang pro0insi. ewenangan kelautan yang tidak meliputi eksplorasi, eksploitasi, konser0asi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan
d.
dan kedaulatan negara. ewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan kepada pro0insi dengan penyertaan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut.
Dalam rangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukakan pengawasan terhadap daerah otonom. >etapi, pengawasan yang
9
dilakukan pemerintah pusat
terhadap daerah otonom diimbangi
dengan
kewenangan daerah otonom yang kebih besar, atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. eseimbangan kekuasaan yang dimaksud adalah pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara struktural yaitu bupati2wali kota dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara pre0entif perundang"undangan, yaitu setiap peraturan daerah =perda9 memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku.5;6 >erkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah terdapat $$ jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota, yaituA 546 $. (. +. -. . <. ;. 4. 3. $8. $$.
/ertahanan, /ertanian, /endidikan dan kebudayaan, >enaga kerja esehatan, Lingkungan hidup, /ekerjaan umum, /erhubungan, /erdagangan dan industri, /enanaman modal, dan operasi.
/enyerahan kesebelas jenis kewenangan ini kepada daerah otonomi kabupaten dan daerah otonomi kota dilandasi oleh sejumlah pertimbangan sebagai berikut A $. *akin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin tepat sasaran, merata, berkualitas dan terjangkau. (. /enyerahan sebelas jenis kewenangan itu kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi aktor" aktor politik lokal dan sumber daya manusia yang berkualitas didaerah untuk mengajukan
prakarsa,
berkreati0itas
kewenangan
merencanakan,
dan
membahas,
melakukan memutuskan,
ino0asi
karena
melaksanakan,
menge0aluasi sebelas jenis kewenangan. +. arena distribusi sumber daya manusia yang berkualitas tidak merata, dan kebanyakan berada di 7akarta dan kota besar lainnya, maka penyerahan sebelas jenis kewenangan ini juga dimaksudkan dapat menarik sumber daya
10
manusia yang berkualitas di kota"kota besar untuk berkiprah di daerah"daerah otonom, yang kabupaten dan kota.
BAB III PENUTUP
A.
$.
%esim"ulan
Hakikat &tonomi Daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan keputusan mengenai kepentingan
(.
daerahnya sendiri. /embagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintrah pusat harus berlandaskan pada pemikiran bahwa &tonomi Daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan langkah strategi yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Daerah,
11
disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di +.
Indonesia. eterkaitan antara otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah. %dalah ersifat timbal balik, artinya apabila prakondisi &tonomi daerah sebagai wujud demokrasinya buruk maka pemilihan langsung kepala daerah kurang efektif dalam peningkatan demokrasi. persyaratan. pelaksanaan &tonomi Daerah dalam N!I, yang berprinsip bahwa pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi Fotonomi yang riil dan seluas"luasnyaG tetapi Fotonomi yang nyata dan bertanggung jawabG harus benar"benar di laksanakan dan di wujudkan tidak berhenti pada teori saja karena dengan demikian tujuan negara untuk memakmurkan seluruh rakyat bisa tercapi.
B.
Saran
&tonomi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia bisa terwujud dengan baik, maka perlu selalu dalam pengawasan, baik secara internal dari pemerintah melalui ementrian Dalam Negeri juga partisipasi masyarakat di daerah. Dengan demikian sangat diharapkan peran masyarakat sipil di daerah seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan di daerah.
DA&TAR PUSTA%A
5$6 %. Ubaedillah,dkk, Demokrasi,HAM,dan Masyarakat Madani, =7akarta A Indonesia ?enter for ?i0ic ducation, (8889, hlm.$;8 5(6 /rof. Drs. H%: :idjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom ,=7akartaA/> !aja rafindo /ersada, (88(9,hlm. ;< 5+6 /rof. Drs. H%: :idjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia,=7akartaA/> !aja rafindo /ersada, (889,hlm. ; , =7akarta AI?? UIN #yarif Hidayatullah 7akarta, (88+9, hlm.$;3
12
%ATA PEN'ANTAR
/uji syukur kita panjatkan kehadirat %lloh #:>, karena berkat rahmat dan ridhonyalah kami dapat menyusun makalah ini sebagai tugas *ata pelajaran /n yang diberikan oleh guru kami dan terselesaikan tepat pada waktunya. #emoga makalah ini dapat menjadi referensi bagi siswa"siswa tingkat #*/2*>s pada umumnya dan kami sendiri pada khususnya. ami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekeliruan di dalamnya, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga dalam pembuatan makalah selanjutnya dapat lebih baik lagi. #emoga bermanfaat. %min.
13
#urade, (8 &ktober (8$
/enyusun
DA&TAR ISI
i %ATA PEN'ANTAR ....................................................................................... i DA&TAR ISI ..................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN
%. Latar elakang ....................................................................................... $ . !umusan *asalah .................................................................................. $ ?. >ujuan ..................................................................................................... $ BAB II PEMBAHASAN
%. Hakikat &tonomi Daerah........................................................................ ( . #ejarah &tonomi Daerah......................................................................... + ?. /rinsip"/rinsip /elaksanaan &tonomi Daerah........................................ <
14
D. /embagian ekuasaan Dalam erangka &tonomi Daerah................... 4 BAB III PENUTUP
%. esimpulan ........................................................................................... . $( . #aran........................................................................................................ $( DA&TAR PUSTA%A ........................................................................................ ()
MAKALAH ii HAKIKAT OTONOMI DAERAH Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Pelajaran PKn
15
Disusun Oleh :
Kelompok 6 Ketua : M. Arya Sekretaris : Kharisma Yanti Anggota : - Hildayanti - Hudan Lilmutain
SM NE!ERI " S#RADE Alamat: Jl. Raya Surade, No. ! RT ""#$", Ke%amatan Surade Tele&on:'"#(() !""*+
16
