Makalah Perencanaan Pembangunan Daerah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dihara pkan dapat melak melakukan ukan evaluasi terhadap pemba pembangunan ngunan yang dilak dilakukann ukannya. ya. Seirin Seiring g denga dengan n sema semakin kin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi aktunya berdasarkan !ndang!ndang !nd ang "om "omor or #$ %ah %ahun un #&& #&&' ' ten tentan tang g Sis Sistem tem Per Perenc encana anaan an Pem Pemban bangun gunan an "as "asion ional al dib dibagi agi men menjad jadii perencanaa peren canaan n jangk jangka a panjan panjang, g, jangk jangka a menen menengah gah dan jangka pende pendek k (tahun (tahunan), an), sehingga dengan !ndan !ndangg!ndang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan ilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pemb pe mban angu guna nan n da daer erah ah,, ya yait itu u *e *enc ncan ana a Pe Pemb mban angu guna nan n +a +ang ngka ka Pa Panj njan ang g Da Daer erah ah (* (*P+ P+PP-D) D),, *e *enc ncan ana a Pembangunan +angka enengah Daerah (*P+-D) dan *encana Kerja Pemerintah Daerah (*KPD) serta *encana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (*enstra-SKPD) dan *encana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*enja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh !ndang-!ndang "omor #$ %ahun #&&' tentang SPP", meajibkan daerah untuk menyusun *encana Pembangunan +angka Panjang yang berdurasi aktu #& (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam *encana Pembangunan +angka enengah Daerah yang berdurasi aktu $ (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program keilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersiat indikati. Selanjutnya *P+ Daerah dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai *encana Kerja Pemerintah Daerah (*KPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, daera h, prior prioritas itas pembangunan pembangunan daerah daerah,, renca rencana na kerj kerja, a, dan pendan pendanaanny aannya, a, baik yang dilak dilaksana sanakan kan langs langsung ung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
BAB II PEMBAHASAN
A. Perencanaan Pembangunan enghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. !paya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. ebih jauh lagi berarti perencanaan perencanaan yan yang g tepat sesuai dengan kondisi di suatu ilayah ilayah menja menjadi di sy syarat arat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersiat akumulati. rtinya perubahan pada suatu keseimbangan aal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya akhir nya memb membaa aa sist sistem em yang ada menja menjauhi uhi kese keseimban imbangan gan aal aal.. Peren Perencana canaan an seba sebagai gai bagian daripada ungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. enuru en urutt %jo %jokro kroam amidjo idjojo jo (01 (011#) 1#),, per perenc encana anaan an dal dalam am art artii sel seluas uas-lu -luasn asnya ya tid tidak ak lai lain n ada adalah lah sua suatu tu pro proses ses mempersia memp ersiapkan pkan seca secara ra sist sistemati ematis s kegia kegiatan-k tan-kegiata egiatan n yang akan dilaku dilakukan kan untuk mencapai sesu sesuatu atu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih eisien dan eekti.
2elihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan3, lbert 4aterston mendeinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian. 5erbagai ahli memberikan deinisi perencanaan. 5ahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas contohnya Pro. +an %inbergen mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (development policy) bukan hanya perencanaan (plans) semata. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. "amun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan %erkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (agent o development), ini terkait dengan deinisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah ilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh ilayah tersebut. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersiat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. dapun ciri dimaksud antara lain6 0.
Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positi.
#.
da upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
7.
5erisi upaya melakukan struktur perekonomian
'.
empunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
$.
danya pemerataan pembangunan.
Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. ebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut6 0.
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
#.
Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.
7.
Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan aktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
'.
Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor ol eh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.
Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah meleati separo jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. pabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang eekti, dan aktor-aktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti aktu untuk mencapai tujuan. "egara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. da berbagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. +adi Perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama. dalam pembanguna itu sendiri. B. Aspek Legal Perencanaa Pembangunan Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia menuntut perubahan paradigma perencanaan dan keuangan daerah yang bersiat komprehensi mengarah kepada transparansi, akuntabilitas, demokratisasi,
desentralisasi dan partisipasi masyarakat. erujuk pada !ndang-!ndang "omor #$ %ahun #&&' tentang Sistem Perencanaan Pembangunan "asional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan dalam !! ini Pembangunan "asional dimaksud upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan "asional (SPP") itu sendiri adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. %ujuan perencanaan pembangunan nasional menurut !ndang-!ndang "omor #$ %ahun #&&', antara lain6 0.
endukung koordinasi antarpelaku pembangunan
#.
enjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-aktu, antar-ungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
7.
enjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengaasan engoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara eisien, eekti, berkeadilan dan berkelanjutan
ebih lanjut proses perencanaan menurut !! "omor #$ %ahun #&&1, yakni6 0.
Proses Politik6 Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses (publik choice theory o planning) Khususnya penjabaran 8isi dan isi dalam *P+
#.
Proses %eknokratik6 Perencanaan yang dilakukan oleh perencana proesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara ungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, ungsi dan kompetensi lembaga perencana
7.
Proses partisipati6 perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan usrenbang
'.
Proses 5ottom-!p dan %op-Don6 Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke baah atau dari baah ke atas dalam hierarki pemerintahan.
C. Sistem Perencanaan Pembangunan *eormasi yang dimulai pada tahun 0119 telah memberikan pengaruh pada pergeseran nilai, pembangunan di seluruh ilayah Indonesia. Perubahan nilai yang terjadi setelah reormasi meliputi pergeseran dari sentralistik menjadi desentralistik, dari pendekatan top don menjadi bottom up sudah jelas dampak langsungnya adalah diberikannya keenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Keenangan tersebut dijamin dengan lahirnya !ndang-undang "omor ## %ahun 0111 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti oleh !ndang-undang "omor #$ %ahun 0111 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selanjutnya kedua !ndang-undang tersebut disempurnakan menjadi !ndang-!ndang "omor 7# %ahun #&&' tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti !ndang-!ndang "omor 77 tahun #&&' tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak diterbitkannya !ndang-undang "omor #$ %ahun #&&' tentang Sistem Perencanaan Pembangunan "asional (SPP") dan !ndang-undang "omor 7# %ahun #&&' tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdayaguna. !ndang-!ndang "o. #$ %ahun #&&' tentang Sistem Perencanaan Pembangunan "asional mengamanatkan baha setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal # ayat #), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (#$ tahun), jangka menengah ($ tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (0 tahun). Setiap daerah (propinsi/kabupaten/kota) harus menetapkan *encana Pembangunan +angka Panjang Daerah (*P+PD), *encana Pembangunan +angka enengah Daerah (*P+D) dan *encana Kerja Pemerintah Daerah (*KPD).
Dalam !ndang-!ndang Sistem Perencanaan Pembangunan "asional, juga dinyatakan baha rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditaarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam *encana Pembangunan +angka enengah "asional/Daerah, yang penyusunannya dengan mengacu pada dokumen *encana Pembangunan +angka Panjang "asional/Daerah. BAB III PENUUP A. !esimpulan Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. enghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. !paya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. ebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu ilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersiat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. dapun ciri dimaksud antara lain6 0.
Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positi.
#.
da upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
7.
5erisi upaya melakukan struktur perekonomian
'.
empunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
$.
danya pemerataan pembangunan.
