1.1 Latar Belakang Belakang Masala Masalah h perpaj perpajakan akan di Indone Indonesia sia bukan bukan menjad menjadii persoa persoalan lan pemeri pemerinta ntah. h. Pusat Pusat saja saja melainkan melainkan menjadi menjadi perhatian perhatian pemerintah pemerintah daerah (PEMDA). (PEMDA).er erutama utama sejak sejak diberlakukan diberlakukann!a n!a "ndang# "ndang $omor %&ahun &'' mengenai Pemerintah Daerah. Pada saat ini prinsip otonomi daerah adalah otonomi !ang luas n!ata dan bertanggung ja*ab maka pembia!aan pemerintah dan pembangunan daerah !ang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan. Adapun jenis#jenis pajak daerah menurut "ndang# "ndang $omor &+ ahun ahun &'', !aitu 1. enis Pajak Pro/insi terdiri atas a) b) ) d) e)
Paja Pajak k 0enda 0endara raan an Berm Bermot otor or Bea Balik $ama 0endaraan Bermotor Pajak Pajak Bahan Bahan Bakar Bakar 0endar 0endaraan aan Berm Bermoto otorr Paja Pajak k Air Air Per Permu mukaa kaan n Pajak 2ok 2okok
&. enis Pajak 0abupaten3 0ota terdiri atas a) b) ) d) e) 5) g) h) i) j) k)
Paja Pajak k 4ot 4otel Pajak 2estoran Paja Pajak k 4ibu 4iburran Paja Pajak k 2ekl 2eklam amee Paja Pajak k Pene Penera rang ngan an al alan an Pajak Pajak Mine Mineral ral bukan bukan Logam Logam dan Batuan Batuan Paja Pajak k Park Parkiir Paja Pajak k Air Air anah nah Paja Pajak k 6ara 6arang ng Buru Burung ng 7alet let Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perol Perolehan ehan 4ak 4ak atas atas anah anah dan dan Bangunan Bangunan Pajak Pajak 2eklam 2eklamee adalah adalah sebagai sebagai salah salah satu satu sumber sumber pendapa pendapatan tan daerah daerah !ang berper berperan an
penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah pajak reklame diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan daerah. Akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala dalam meningkatkan meningkatkan penerimaan dari pajak pajak reklame seperti seperti kurangn!a kesadaran atau
kepatuhan *ajib pajak dalam memba!ar pajak atas pen!elenggaraan reklame3 merek usaha. 8leh karena itu perlu diadakan upa!a dalam melakukan kearah perbaikan dan
peningkatan
pela!anan terhadap penerimaan pajak daerah. 6alah satu upa!a !ang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah lebih mensosialisasikan pentingn!a Pajak 2eklame kepada mas!arakat tentang pentingn!a pajak daerah khususn!a reklame guna kepentingan umum atau pembangunan daerah tersebut. Pemba!aran pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka *aktu !ang ditentukan dalam peraturan daerah. Apabila pajak reklame tidak dilunasi maka dalam *aktu 9 hari setelah jatuh tempo maka pejabat !ang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak dengan teguran atau peringatan. 6elanjutn!a apabila masih belum dilunasi maka akan ditagih dengan surat paksa !ang bisa men!ebabkan pen!itaan dan pelelangan. Apabila dilakukan pen!itaan dan pelelangan barang milik *ajib pajak !ang disita pemerintah kabupaten 3 kota diberi hak mendahulu untuk tagihan barang#barang *ajib pajak. 0etentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak sanksi administrasi berupa kenaikan bunga denda dan bia!a penagihan pajak. 1.& 2umusan Masalah 1. Apa !ang di maksud Pajak:;; &. Apa !ang di maksud pajak reklame..;; %. 6iapa !ang menjadi subjek pajak reklame..;; . Apa !ang menjadi objek pajak reklame:;; <. Ada berapa kepentingan dalam pengenaan pajak reklame...;; 1.% ujuan Penulisan 1. Mengetahui pengertian dari Pajak &. Mengetahui pengertian Pajak 2eklame %. Mengetahui !ang menjadi 6ubjek dari Pajak 2eklame . Mengetahui !ang menjadi 8bjek dari Pajak 2eklame <. Mengetahui kepentingan dalam pengenaan Pajak 2eklame BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pajak
entang pengertian pajak ada beberapa pendapat dari para ahli. Menurut "sman dan 0 6ubroto (1,+') pajak merupakan pungutan !ang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang#undangan !ang hasiln!a digunakan untuk pembia!aan pengeluaran umum
pemerintah !ang balas jasan!a tidak seara langsung diberikan pada pemba!aran sedangkan pelaksanaann!a dimana perlu dapat dipaksakan. Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan *ajib biasan!a berupa uang !ang harus diba!ar oleh penduduk sebagai sumbangan *ajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan pemilikan harga beli barang dan sebagain!a. Pajak adalah iuran kepada negara (!ang dapat dipaksakan) !ang terutang oleh !ang *ajib memba!arn!a menurut peraturan#peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali !ang langsung dapat ditunjuk dan !ang gunan!a adalah untuk membia!ai
pengeluaran=pengeluaran
umum
berhubungan
dengan
tugas
negara
!ang
men!elenggarakan pemerintahan (2. 6antoso Brotodihardjo 1,,1). Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara !ang digunakan untuk mengarahkan Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara !ang digunakan untuk mengarahkan kehidupan mas!arakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi mas!arakat. Dari sudut pandang hukum pajak merupakan masalah keuangan negara sehingga diperlukan peraturanperaturan !ang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangannegara tersebut. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang bagian !ang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi mas!arakat !aitu !ang men!angkut akibat3dampak terhadap mas!arakat atas pungutan dan hasil apakah !ang dapat disampaikan pada mas!arakat sendiri (7alu!o dan 7ira*an &''%). Dari beberapa de5inisi tentang pajak tersebut dapat disimpulkan bah*a pajak adalah peralihan keka!aan dari pihak rak!at kepada kas negara untuk membia!ai pengeluaran rutin dan surplusn!a digunakan untuk public saving !ang merupakan sumber utama untuk membia!ai in/estasi publik. 2.2 Pengertian Pajak Reklame
Pajak 2eklame adalah pajak atas pen!elenggaran reklame !aitu benda alat perbuatan atau media !ang menurut bentuk dan orak ragammn!a untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan sesuatu barang jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang !ang ditempatkan atau dapat dilihat dibaa dan3atau didengar dari suatu tempat oleh umum keuali !ang dilakukan oleh pemerintah.
Pajak 2eklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah !ang menunjukan posisi strategis dalam hal pendanaan pembia!aan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 9, "" $o. && tahun 1,,, tentang pemerintah daerah adalah1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak !ang ditetapkan oleh daerah untuk pembia!aan rumah tanggan!a sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan !ang dilakukan pemerintah daerah !ang hasiln!a digunakan untuk pembia!aan pengeluaran umum pemerintah !ang balas jasan!a tidak seara langsung diberikan sedang pelaksanaan!a dapat dipaksakan. b. Penerimaan 2etribusi Daerah. 2etribusi daerah merupakan pungutan !ang telah seara sah menjadi pungutan daerah sebagai pemba!aran pemakaian ataukarena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik pemerintah daerah !ang bersangkutan. 2etribusi daerah mempun!ai si5at#si5at- pelaksanaan!a bersi5at ekonomis ada imbalan langsung *alaupun memenuhi pers!aratan#pers!aratan 5ormil dan materiil tetapi tetap ada alternati5 untuk mau tidak mau memba!ar merupakan pungutan !ang pada umumn!a bersi5at budgetairn!a tidak menonjol dalam hal#hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu tetapi dalam ban!ak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian bia!a !ang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota mas!arakat. . 4asil Perusahaan Milik Daerah dan 4asil Pengelolaan 0eka!aan Daerah !ang Dipisahkan. >ang disetor ke kas daerah baik perusahaan 4asil perusahaan milik daerah !ang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah !ang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah !ang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah !ang dipisahkan sesuai dengan moti5 pendirian dan pengelolaan maka si5at perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi !ang bersi5at menambahkan penghasilan daerah memberi jasa pen!elenggaraan keman5aatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.
d. Lain#lain Pendapatan Asli Daerah !ang sah Lain !ang tidak termasuk ke dalam jenis#jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas#dinas. Lain#lain usaha daerah !ang sah mempun!ai si5at pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan !ang menghasilkan baik berupa materi dalamhal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa maam lain# lain Pendapatan Asli Daerah !ang sah !aitu i. ii. iii. i/.
4asil penjualan keka!aan daerah !ang tidak dipisahkan asa giro Pendapatan bunga 0euntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
&. Dana Perimbangan Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan perkotaan perkebunan pertambangan dari sumber da!a alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. %. Pinjaman Daerah Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri !ang bersumber dari pemerintah lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidakn!a usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. 6edangkan !ang ber*enang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah !ang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DP2D. . Lain#lain Pendapatan Daerah !ang sah. Lain#lain Pendapatan Daerah !ang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah 0anupaten30ota lainn!a dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang#undangan. Penjelasan di atas memperlihatkan bah*a PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah !ang salah satun!a bersumber dari pajak. Pajak 2eklame adalah pajak atas pen!elenggaraan
reklame.
Pen!elenggaraan
reklame
adalah
orang
atau
badan
!ang
men!elenggarakan reklame baik untuk dan atas naman!a sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain !ang menjadi tanggungann!a. 2.3 Subjek Pajak Reklame
6ubjek Pajak 2eklame adalah orang pribadi atau badan !ang men!elenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. 7ajib pajakn!a adalah orang pribadi atau badan !ang men!elenggarakan reklame. 2. !bjek Pajak Reklame
8bjek Pajak 2eklame adalah semua pen!elenggaraan reklame. Dasar Pengenaan pajak reklame adalah nilai se*a reklame. ari5n!a ditetapkan paling tinggi &
#
0epentingan Pemerintah Daerah
Dalam hal 5ungsi budgeter !aitu memenuhi anggaran pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak reklame. #
0epentingan dalam hal 5ungsi regulerend
>aitu 5ungsi mengatur dimana dalam hal ini diatur tentang tata letak !ang dapat menunjang keindahan kota dan melihat aspek keamanan mas!arakat. Mengenai keindahan kota diatur oleh Dinas ata 0ota setempat dan mengenai aspek keamanan sebelum reklame dipasang terlebih dahulu melalui i@in konstruksi. #
0epentingan dalam hal 5ungsi bisnis pengusaha
0epentingan ini berhubungan dengan pengusaha untuk memasarkan produkn!a pada titik#titik tertentu (titik strategis).
BAB III PENU#UP
%.1 0esimpulan Pajak adalah peralihan keka!aan dari pihak rak!at kepada kas negara untuk membia!ai pengeluaran rutin dan surplusn!a digunakan untuk public saving !ang merupakan sumber utama untuk membia!ai in/estasi publik. Pajak 2eklame adalah pajak atas pen!elenggaran reklame !aitu benda alat perbuatan atau media !ang menurut bentuk dan orak ragammn!a untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memujikan sesuatu barang jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang !ang ditempatkan atau dapat dilihat dibaa dan3atau didengar dari suatu tempat oleh umum keuali !ang dilakukan oleh pemerintah. >ang menjadi 6ubjek Pajak 2eklame adalah
orang pribadi atau badan !ang men!elenggarakan atau melakukan pemesanan reklame dan !ang menjadi 8bjek Pajak 2eklame adalah semua pen!elenggaraan reklame. iga kepentingan dalam pengenaan Pajak 2eklame adalah 0epentingan Pemerintah Daerah 0epentingan dalam hal 5ungsi 2egulerend dan 0epentingan dalam hal 5ungsi Bisnis Pengusaha.
%.& 6aran 6ebaikn!a dalam penggunaan pajak !ang merupakan peralihan keka!aan dari pihak rak!at kepada kas negara untuk membia!ai pengeluaran rutin dan surplusn!a digunakan untuk public saving !ang merupakan sumber utama untuk membia!ai in/estasi publik itu benar#benar diusahakan agar dapat menapai tepat sasaran karena masih ada saja rak!at dari suatu daerah !ang tidak dapat merasakan dampak positi5 dari pemba!aran pajak !ang di*ajibkan kepada mereka !ang sebenarn!a mereka juga mau merasakan dampak positi5 dari pemba!aran pajak tersebut.
DA'#AR PUS#A(A
6kripsi lintan gupitaanalisis penerimaan pajak reklame dikota semarang ahun 1,,'#&'11 >ani Ahmad. &''&. Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. akarta- P 2AA2AI$D8 PE26ADA. http-33lut5iahaerudin.blogspot.o.id3&'1&31&3makalah#pajak#reklame.html
