PAJAK HOTEL
Oleh Kelompok 3 1
Firman Dariyansah, 2Mulia akia!i "an 3Mainar
Pro#ram Ma#is!er Akun!ansi$%ni&ersi!as 'yiah Kuala
1(
Pen"ahuluan
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali menggali sumber keuangannya keuangannya sendiri dan seminimal seminimal mungk mungkin in tergantu tergantung ng pada pada bantuan bantuan pemerin pemerintah, tah, sehing sehingga ga pendap pendapatan atan asli daerah daerah harus harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU Nomor 32, 2004. !alah satu komponen komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi kehidupan kehidupan masyarakat. masyarakat. !alah satu sat u je nis paja k daerah yang yang mempengaruh mempengaruhii P"# adalah adalah Pajak Pajak $otel. $otel. !aat !aat ini banyak banyak sekali sekali pengus pengusaha aha%pen %pengus gusaha aha yang yang berbis berbisnis nis dibida dibidang ng jasa jasa penginapan, &alaupun dengan modal yang tidak sedikit, karena memang bisnis dibidang ini memerlukan dana yang cukup besar. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di 'ndonesia. $al ini berkaitan deng dengan an ke&e ke&ena nang ngan an yang yang dibe diberi rika kan n oleh oleh peme pemeri rint ntah ah kabu kabupa pate ten n atau atau kota kota untu untuk k mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupatenkota.)leh karena itu, untuk dapat dapat dipung dipungut ut pada pada suatu suatu daerah daerah atau kota, kota, pemerin pemerintah tah daerah daerah harus harus terlebi terlebih h dahulu dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang te ntang Pajak $otel (PP Nomor *+, 200. Pajak hotel dilakukan berdasarkan Undang%Undang Nomor - ahun // tentang Pajak #aerah dan 1etribusi #aerah sebagaimana sebagaimana telah diubah diubah dengan dengan Undang%Und Undang%Undang ang Nomor 34 tahun 2000 2000 Peraturan Pemerintah Nomor *+ ahun ahun 200 tentang Pajak #aerah.
2(
Konsep Konsep Pa)ak, Pa)ak, 'yara! 'yara! Pemun# Pemun#u!an u!an Pa)ak, Pa)ak, Pa)ak Pa)ak Daera Daerah h "an Dasar Dasar Hu Hukum kum a( Kons Konsep ep pa) pa)ak ak 1
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang %undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (ardiasmo, 20. *( 'yara! pemun#u!an pa)ak
"gar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perla&anan, maka menurut ardiasmo (20 pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan. 2 Pemungutan pajak harus berdasarkan undang undang (!yarat 5uridis. 3 idak menganggu perekonomian (!yarat 6konomis. 4 Pemungutan pajak harus e7isien (!yarat 8inansial. + !istem pemungutan pajak harus sederhana. +( Pa)ak Daerah
!ecara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah berdasarkan undang%undang yang bersi7at dapat dipaksakan dan terutang oleh yang &ajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasibalas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (siahaan, 200+. enurut peraturan Peraturan pemerintah nomor *+ tahun 200, salah satu jenis pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel (PP Nomor *+, 200. "( Dasar Hukum
Undang undang nomor 2- tahun 200/ tentang Pajak #aerah dan 1etribusi #aerah. 2 Undang%Undang Nomor 34 ahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang% Undang Nomor - ahun // tentang Pajak #aerah dan 1etribusi #aerah. 3 Peraturan Pemerintah Nomor *+ ahun 200 tentang Pajak #aerah. 4 Peraturan pemerintah nomer / tahun 200 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh &ajib pajak. + Peraturan #aerah kabupatenkota yang mengatur tentang Pajak $otel.. 3(
Pen#er!ian Pa)ak Ho!el
!esuai dengan Undang%Undang Nomor 2- ahun 200/ Pasal angka 20 dan 2 (P#1#, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. !edangkan yang dimaksud dengan hotel adalah 7asilitas penyedia jasa penginapan 2
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pari&isata, &isma pari&isata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. !ementara menurut ugodim (///, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. $otel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang%orang untuk menginap istirahat memperoleh pelayanan, dan 7asilitas lainnya dengan dipungut bayaran. 9erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor *+ ahun 200, pasal angka -, tentang Pajak #aerah menyatakan bah&a hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginapistirahat, memperoleh pelayanan, danatau 7asilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang 7asilitas jasa penginapan. 9on penjualan (9ill adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh &ajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atau jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta 7asilitas penunjang lainnya kepada subjek pajaktamu hotel. !etiap pengusaha hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesan (9ill, termasuk penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. 9on penjualan baru dapat digunakan setelah dilegalisasi (berupa perporasi atau stempel pemerintah oleh :epala #inas Pendapatan #aerah. #alam bon penjualan sekurang%kurangnya harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan nomor sen, dan digunakan sesuai dengan nomor urut (Nugraha, 204.
(
O*)ek, 'u*)ek "an -a)i* Pa)ak Ho!el
#alam Undang%undang Nomor 2- ahun 200/ tentang Pajak #aerah dan 1etribusi #aerah secara tegas disebutkan tentang )bjek, !ubjek dan ;ajib Pajak $otel :etentuan mengenai )byek, !ubjek dan ;ajib Pajak hotel tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut
Pada pasal 32 Undang%undang Nomor 2- ahun 200/, dijelaskan bah&a
3
)bjek Pajak $otel adalah pelayanan yang sediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang si7atnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk 7asilitas olahraga dan hiburan. 2
cuci, setrika, transportasi, dan
7asilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 3 idak termasuk objek hotel sebagaimana dimaksud pada ayat ( adalah a
b
c
d
e
bah&a !ubjek Pajak $otel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 2 ;ajib Pajak $otel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Pada Pajak $otel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. !ecara sederhana yang menjadi subjek adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. !ementara yang menjadi &ajib pajak adalah pengusaha hotel yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan. enurut ugodim (///, bah&a pengunjung merupakan subjek pajak yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. :eterkaitan yang erat antara sektor hotel dengan pengunjung &isata&an baik mancanegara maupun domestik membuat perkembangan produksi perhotelan sangat dipengaruhi oleh pengunjung&isata&an. #engan demikian subjek pajak dan &ajib pajak pada Pajak $otel tidak sama. :onsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung pajak sedangkan pengusaha
4
hotel bertindak sebagai &ajib pajak yang diberi ke&enangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak dan melaksanakan ke&ajiban perpajakan lainnya.
.(
Dasar Pen#enaan "an Tari/ Pa)ak Ho!el
#asar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. !edangkan tari7 pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 0> (sepuluh persen dan ditetapkan dengan Peraturan #aerah :abupaten:ota yang bersangkutan. Perhitungan besaran pokok pajak hotel yang terutang adalah dengan cara mengalikan tari7 pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak.
Pajak erutang ? ari7 Pajak = #asar Pengenaan Pajak ? ari7 Pajak =
1p 1p 1p
2.+00.000,00 200.000,00 00.000,00 C
1p 1p
2.-00.000,00 2-0.000,00 C
1p
3.0-0.000,00
Pembayaran yang dimuksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak $otel, yaitu sebesar 1p 3.0-0.000,00.
0(
'is!em Pemun#u!an Dan Pem*ayaran Pa)ak Ho!el
enurut !uandy (20, Pemungutan pajak hotel menggunakan system sel7 assesment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada &ajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan omEet bulanan yang terjual.
Pemberitahuan Pajak #aerah (!PP#. Pajak $otel terutang dilunasi dalam jangka &aktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat%lambatnya pada tanggal + bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. "pabila Pajak $otel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati&alikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakkukan tindakan penagihan pajak yaitu dengan mengeluarkan !urat agihan Pajak #aerah (!P# 9erdasarkan keputusan enteri #alam Negeri No.0 ahun // dan :eputusan enteri #alam Negeri No. 43 ahun ///, entang !istem #an Prosedur "dministrasi Pajak #aerah. 9upati&alikota dapat menerbitkan !urat agihan Pajak #aerah (!P#, jika Pajak $otel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, hasil penelitian !PP# terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis ata u salah hitung, dan &ajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. ;ajib pajak di&ajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan !urat Pemberitahuan Pajak #aerah (!PP#, dengan melampirkan bon notatanda pembayaran yang telah dilegalisasi. "pabila &ajib pajak yang tidak memenuhi ke&ajibannya setelah dilakukan pemeriksaan, kepadanya dapat diterbitkan !urat :etetapan Pajak #aerah :urang 9ayar (!:P#:9, !urat :etetapan Pajak #aerah :urang 9ayar ambahan (!:P#:9, dan !urat :etetapan Pajak #aerah Nihil (!:P#N. "tas permohonan &ajib pajak atau karena jabatannya, bupati&alikota dapat membetulkan !:P#, !:P#:9, !:P#:9, atau !P#, !:P#N atau !:P#F9 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang%undangan perpajakan daerah (!uandy, 20
(
Kelen#kapan an# Harus Dipersiapkan(
"dapun kelengkapan yang harus dipenuhi oleh &ajib pajak menurut Nugraha (204, antara lain . ;ajib pajak harus mengisi !urat Pemberitahuan Pajak #aerah ( !PP# dan menandatangani oleh ;P atau yang diberi kuasa 2. enyiapkan 9on notatanda pembayaran untuk di perporasilegalisasi oleh #inas 3. 9ilamana tidak, maka #inas menyiapkan bon nota dengan permohonan ;P 4. enyiapkan laporan keuangan untuk pemeriksaan rutin maupun berkala dari #inas dengan melaporkan jumlah bon notatanda pembayaran yang sah yang telah terjual untuk ditetapkan besaran pajaknya 6
+. 9ilamana pihak pengelola tidak memenuhi ke&ajiban perpajakannya, maka terhadap ;P dikenakan sanksi administrati7 berupa !:P#:9 sesuai hasil pemeriksaan
(
Masa Pa)ak Dan -ilayah Pemun#u!an Pa)ak Ho!el
Pada Pajak $otel, masa pajak merupakan jangka &aktu yang lamanya sama dengan satu bulan tak&im atau jangka &aktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati&alikota. Pajak yang terutang merupakan Pajak $otel yang harus dibayar oleh &ajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupatenkota setempat. Pajak hotel yang terutang dipungut di &ilayah kabupatenkota tempat hotel berlokasi (Nugraha, 204
4(
Pen#ukuhan, Pen"a/!aran, Dan Pen"a!aan
;ajib Pajak $otel &ajib menda7tarkan usahanya kepadda bupati&alikota, dalam praktik umumnya kepada #inas Pendapatan #aerah kabupatenkota, dalam jangka &aktu tertentu, misalnya selambat%lambatnya 30 hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok ;ajib Pajak #aerah (NP;P#. Untuk mendapatkan data &ajib pajak dilaksanakan penda7taran dan pendataan terhadap &ajib pajak. :egiatan penda7taran dan pendataan ddia&ali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa 7ormulir penda7taran dan pendataan, kemudian diberikan kepada &ajib pajak (Nugraha, 204
15( Ke*era!an Dan 6an"in#
Proses pengenaan dan pemungutan pajak daerah memungkinkan terjadi kelebihan pembayaran Pajak $otel, apabila ternyata &ajib pajak membayar pajak tetapi sebenarnya tidak ada pajak yang terutang, dikabulkannya permohonan keberatan atau banding &ajib pajak sementara &ajib pajak telah melunasi utang pajak tersebut, ataupun sebab lainnya. 1(
Ke*era!an
;ajib Pajak $otel yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh bupati&alikota dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati&alikota atau pejabat yang ditunjuk. "pabila &ajib pajak berpendapat bah&a jumlah pajak dala surat 7
ketetapan pajak (!:P#, !:P#:9, !:P#:9, !:P#F9, atau !:P#N tidak sebagaimana mestinya, &ajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati&alikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 'ndonesia dengan disertai alasan%alasan yang jelas. 2(
6an"in#
:eputusan keberatan yang diterbitkan oleh bupati&alikota disampaikan kepada &ajib pajak untuk dilaksanakan. ;alaupun demikian, tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan &ajib pajak. #alam hal demikian &ajib Pajak $otel diberikan hak untuk melakukan perla&anan secara hokum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan harapannya. ;ajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh bupati&alikota atau pejabat yang ditunjuk.
11( Pem*ukuan Dan Pemeriksaan Pa)ak Ho!el 1( Pem*ukuan
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan in7ormasi keuangan meliputi keadaan harta, ke&ajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. ;ajib Pajak $otel dengan peredaran usaha tertentu, umumnya 1p 300.000.000,00 per tahun ke atas, &ajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian dari penjualan makanan dan atau minuman. 2( Pemeriksaan pa)ak ho!el
Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati&alikota atau pejabat yang ber&enang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada &ajib pajak yang diperiksa.
12( 6a#i Hasil Pa)ak "an 6iaya Pemun#u!an Pa)ak Ho!el 1( 6a#i hasil pa)ak ho!el 8
:husus Pajak $otel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di &ilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak $otel. $asil penerimaan Pajak $otel tersebut diperuntukkan paling sedikit 0> bagi desa di&ilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. 2( 6iaya pemun#u!an pa)ak ho!el
#alam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak $otel, diberikan biaya pemungutan sebesar +> dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupatenkota.
13( Ke"alu7arsa Pena#ihan Pa)ak Dan Pen#hapusan Piu!an# Pa)ak Ho!el 1( Ke"alu7arsa Pena#ihan Pa)ak Ho!el
$ak bupati&alikota untuk melakukan penagihan Pajak $otel kedalu&arsa setelah melampaui jangka &aktu + tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali &ajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah. 2( Pen#hapusan Piu!an# Pa)ak Ho!el
Piurtang Pajak $otel yang penagihannya sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dapat dilakukan oleh bupati&alikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari :epala #inass Pendapatan #aerah :abupaten:ota.
1( Ke7a)i*an Pe)a*a!, Ke!en!uan Pi"ana, Dan Penyi"ikan Pa)ak Ho!el 1( Ke7a)i*an Pe)a*a!
!etiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati&alikota untuk mengelolah Pajak $otel dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui diberitahukan oleh &ajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan peraturan perundang%undangan perpajakan daerah. 2( Ke!en!uan Pi"ana
;ajib Pajak $otel, yang karena sengaja atau karena kealpaannya tidak menyampaikan !PP# atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjarakurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9
3( Penyi"ikan Pa)ak Ho!el
Pejabat pega&ai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah kabupatenkota diberi &e&enang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak $otel, sebagaimana dimaksud dalam Undang%Undang $ukum "cara Pidana yang berlaku.
1.( Kesimpulan
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengenaan Pajak $otel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di 'ndonesia. #asar hukum pemungutan Pajak $otel pada suatu kebupaten atau kota adalah UU No.34 ahun 2000, PP No. *+ ahun 200, Perda kabkota yang mengatur tentang Pajak $otel, :eputusan bupati&alikota yang mengatur tentang Pajak $otel. )bjek Pajak $otel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan, seperti 7asilitas penginapan atau 7asilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang sebagai kelengkapan 7asilitas penginapan, 7asilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel, dan jasa perse&aan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan. !ubjek pajak pada pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel sedangkan &ajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perushaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
Da/!ar Pus!aka
ugodim. ///. Perpajakan. U%' Press, 5ogyakarta 1epublik 'ndonesia. 2000. Undang%Undang Nomor 34 ahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak aerah dan Retribusi aerah.
10
1epublik 'ndonesia. 200/. Undang%Undang Nomor 2- ahun 200/ tentang Pajak dan Retribusi aerah. 1epublik 'ndonesia. 200/. Undang%Undang Nomor 2- ahun 200/ tentang Pajak dan Retribusi aerah.
Tarif pajak hotel ditetapkan paling nggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peratran daerah kabpaten!kota "ang bersangktan# $eara && perhitngan 'ajak (otel adalah sesai dengan r&s berikt) 'ajak Tertang * Tarif 'ajak + ,asar 'engenaan 'ajak * Tarif 'ajak + -&lah 'e&ba"aran "ang dilakkan .epada (otel $ebagai ontoh pe&ba"aran/ &isaln"a seseorang &enginap di hotel dan &elakkan pe&ba"aran atas) jasa sea ka&ar
p
2#500#000/00
jasa binat
p
200#000/00
jasa telepon
p
100#000/00
-&lah
p
2#800#000/00
$erie harge 10%
p
280#000/00
-&lah 'e&ba"aran
p
3#080#000/00
'e&ba"aran "ang di&ksd adalah pe&ba"aran sebel& dikenakan 'ajak (otel/ "ait sebesar p 3#080#000/00#
'ajak (otel dan dasarn"a &erpakan self assessment # ajib 'ajak (otel/ "ang karena sengaja ata karena kealpaann"a dak &en"a&paikan $'T', :$rat 'e&beritahan 'ajak ,aerah; ata &engisi dengan dak benar ata dak lengkap 11
ata &elapirkan keterangan "ang dak benar sehingga &ergikan keangan daerah/ dapat dipidana dengan pidana penjara!krngan dan ata denda sesai dengan ketentan "ang berlak#
TAMBAHAN DARI PERTANYAAN 1. APAKAH ADA HOTEL MILIK PEMERINTAH?
ADA, HOTEL MILIK PEMERINTAH YANG PENGELOLAANYA DI LAKUKAN OLEH PIHAK SWASTA.
2.BAGAIMANA KETENTUAN HOTEL DARI LUAR NEGERI YANG MEMBUKA CABANG DI INDONESIA.
3.
DASAR PENGENAAN PAJAKNYA SAMA DENGAN HOTEL PADA UMUMNYA DI INDONESIA. APAKAH HOTEL YANG SEDANG MENGALAMI MASALAH MASIH TERUS MELAKSANAKAN
KEGIATAN PAJAKNYA
HOTEL YANG BERMASALAH MASIH MELAKSANAKAN KEGIATAN PAJAKNYA SELAMA HOTEL TERSEBUT MASIH BEROPERASI DAN MENERIMA TAMU
$elain hotel &ilik sasta/ ada jga hotel &ilik pe&erintah akan tetapi pengelolaann"a diserahkan pada pihak sasta# (al ini dikarenakan karena pada pihak pe&erintah sendiri dak bisa &engelola hotel seara lansng# 'ada dasarn"a pengenaan pajak "ang diberikan terhadap hotel dari lar negeri "ang &e&bka abang di indonesia sa&a saja dengan hotel pada &&n"a di
,a>ar 'staka 13
?arihot ' $iahaan/ $#@ 2005# Pajak daerah dan Retribusi Daerah Edisi Pertama, -akarta# 'T aja AraBndo 'ersada# #google#o& #pajak#go#id
14
