MAKALAH PAJAK INTERNASIONAL
PERBANDINGAN PASAL 4, 14, dan 15 PADA UN MODEL DENGAN TAX TREATY ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA, SINGAPURA, AUSTRALIA, AUSTRALIA, JEPANG, dan BELANDA
Disusun Oleh : Nita Prishela C. Marpaung (0806396374)
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK DEPOK 2011
BAB I PENDAHULUAN
Dewasa ini, bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya tengah memasuki era globalisasi dimana akan terjadi integrasi ekonomi dunia dan faktor-faktor produksi akan sangat dibutuhkan. dibutuhkan. Faktor-fak Faktor-faktor tor produksi produksi tersebut tersebut akan mengalir mengalir dan didistribu didistribusikan sikan dari satu negara ke negara negara lainny lainnya. a. Hal itu itu akan menyeb menyebabk abkan an semaki semakin n menyat menyatuny unyaa perekon perekonomi omian an dunia dunia sehingga akan terjadi perkembangan transaksi internasional. Semakin berkembangnya transaksi internasional dapat membawa dampak positif dan negatif pada suatu bangsa. Dampak positifnya adalah dapat meningkatnya penerimaan suatu negara, yang antara lain bersumber dari sektor pajak. pajak. Transaksi Transaksi internasional internasional akan mengakibatkan mengakibatkan meningkatnya meningkatnya penerimaan penerimaan pajak sehingga akan memberikan kontribusi yang besar untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri. Dampak Dampak negati negatifny fnyaa adalah adalah dapat dapat terjad terjadiny inyaa permas permasala alahan han di antara antara negara negara-neg -negara ara yang yang melakukan transaksi internasional karena adanya perbedaan tarif pajak, perbedaan pemberian fasilita fasilitass perpajakan, perpajakan, dan juga perbedaan perbedaan perencanaan perencanaan pajak. Permasala Permasalah h tersebut tersebut antara antara lain dapat menimbulkan terjadinya pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama yang timbul dari transaksi internasional atau pengenaan pajak berganda terhadap subjek pajak yang sama. Oleh karena itu, pihak-pihak pihak-pihak yang sering sering melakukan melakukan transaksi transaksi internasional internasional berupaya untuk untuk melaku melakukan kan penghin penghindar daran an pajak pajak bergan berganda da karena karena apabila apabila tidak tidak segera segera ditanga ditangani, ni, akan akan mengakibatkan masalah terhadap perkembangan transaksi internasional atau berkurangnya serta hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor p ajak. Salah Salah satu satu solusi solusi untuk untuk mengat mengatasi asi permas permasala alahan han di atas atas adalah adalah dengan dengan dibuat dibuatnya nya kesepakatan kesepakatan tax treaty. treaty. Tax treaty treaty adalah perjanjian perjanjian perpajakan perpajakan antara antara dua negara yang dibuat dalam dalam rangka rangka memini meminimal malisi isirr pemaja pemajakan kan bergand bergandaa dan berbag berbagai ai usaha usaha penghin penghindar daran an pajak. pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan ayat-ayat yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Setiap tax treaty mempunyai prinsip-prinsip dasar yang kurang lebih sama, sebagai bagian dari konvensi internasional di mana setiap negara yang terlibat dalam suatu tax treaty menyusun treaty-nya masing-masing berdasarkan model-model perjanjian yang diakui
secara internasional. Di dunia ini, ada dua model treaty yang sering dijadikan acuan dalam menyusun suatu treaty yaitu model OECD dan model PBB (UN Model). Tax treaty juga memiliki makna suatu persetujuan internasional yang disepakati antar negara dan dibuat sesuai hukum internasional atau merupakan suatu persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara. Melihat definisi tersebut maka inti dari suatu persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah pembagian hak pemajakan antar negara. P3B tidak menimbulkan jenis pajak baru dan tidak mengatur tarif pajak. P3B hanya akan mengatur pembagian hak pemajakan sehingga nantinya atas beberapa jenis penghasilan, hak pemajakan suatu negara akan dibatasi oleh P3B. Sebagaimana telah disinggung di atas, adanya P3B dimaksudkan terutama untuk menghilangkan pajak berganda (double tax). Pajak berganda ini timbul karena dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Selain untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak tax ( avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion). Jika tujuan-tujuan tersebut tercapai tentu saja pada akhirnya P3B dapat menghilangkan hambatan dalam lalu lintas perdagangan, modal dan investasi antar negara sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesejahteraan suatu negara karena sumber daya dialokasikan secara efisien. Selain itu, sebagai suatu perjanjian, tax treaty adalah kontrak yang mengikat suatu negara dengan negara lain dalam hal perlakuan perpajakan. Oleh sebab itu, di dalamnya selalu berisi pasal-pasal dan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu aspek transaksi dan pihak tertentu. Pasal pasal atau ayat-ayat yang terdapat dalam sebuah tax treaty pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar yaitu bagian yang mengungkapkan cakupan tax treaty, bagian yang mengatur minimalisasi pengenaan pajak berganda, bagian tentang pencegahan penghindaran pajak dan bagian yang mencakup hal-hal lainnya. Semua bagian itu cenderung lebih mudah dipahami dari pada berbagai definisi, istilah dan pengertian yang sering disebutkan dalam suatu tax treaty. Berbagai definisi, istilah dan pengertian inilah yang menjadi lebih penting untuk dipahami setiap pihak khususnya berkaitan dengan kepentingan dalam praktek bisnis sehari-hari.
Oleh karena itu, untuk dapat mempelajarinya lebih lanjut, di dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai Perpajakan Internasional dan mengenai perbedaan antara beberapa pasal dalam UN Model (Pasal 4 mengenai kependudukan, Pasal 14 mengenai layanan personal yang independen, Pasal 15 mengenai layananpersonal yang dependen) dengan pasal yang sama didalam Tax Treaty Indonesia dengan lima negara, yaitu Amerika, Australia, Belanda, Jepang dan Singapura.
BAB II ISI A. Resident
Di dalam ketentuan UN Model, Penduduk diatur dalam pasal 4. Pasal 4 RESIDENT
1.
Untuk tujuan Konvensi ini, "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti
setiap orang yang, berdasarkan hukum Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di dalamnya berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat pendirian, tempat manajemen atau apapun kriteria lainnya yang sifatnya serupa, dan juga termasuk Negara dan setiap bagian ketatanegaraannya atau pemerintah daerahnya. Istilah ini, bagaimanapun, tidak termasuk orang yang dapat dikenakan pajak di Sate bahwa hanya atas penghasilan dari sumber-sumber di Negara itu atau modal yang berada di sana. 2.
Dimana dengan alasan ketentuan-ketentuan ayat 1 seorang pribadi menjadi penduduk di
kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut: (a). Ia akan dianggap sebagai penduduk hanya dari Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya, jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap penduduk hanya dari Negara dengan yang hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan pokok); (b). Jika Negara di mana pusat tentang kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk hanya Negara di mana ia mempunyai tempat kebiasaan ; (c). Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau tidak dari mereka, ia akan dianggap sebagai penduduk hanya Negara yang bersifat nasional; (d). Jika ia adalah seorang warganegara dari kedua Negara atau tidak dari mereka, pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.
3.
Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 orang selain seorang individu
merupakan penduduk dari kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka akan dianggap sebagai penduduk hanya dari Negara di mana tempat manajemen efektif berada.
-Berikut adalah penjelasan dari Tax Treaty Indonesia dengan ke lima Negara yang membuat perjanjian:
1. Tax Treaty Indonesia – Amerika
Pasal 4 FISCAL RESIDENCE
1. Dalam Konvensi ini, "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang yang berdasarkan undang-undang Negara tersebut dapat dikenakan pajak disana berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat pendirian, tempat kedudukan manajemen ataupun kriteria lainnya yang serupa alam. Untuk tujuan pajak Amerika Serikat, dalam kasus kemitraan, perkebunan, atau kepercayaan, istilah tersebut berlaku hanya sejauh bahwa penghasilan yang diperoleh oleh orang tersebut dikenakan pajak Amerika Serikat sebagai penghasilan penduduk, baik di tangannya atau di tangan mitra atau penerima manfaat.
2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 seorang pribadi menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan: (a). Ia akan dianggap sebagai penduduk dari Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempertahankan rumah permanen itu. Jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau tidak dari Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dengan mana hubungan pribadi dan ekonomi yang terdekat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b). Jika Negara pihak pada Persetujuan di mana pusat tentang kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia memiliki kebiasaan tinggal;
(c). Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau tidak satu pun dari Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia adalah seorang warga negara dan (d). jika ia adalah warga negara dari kedua Negara pihak pada Persetujuan atau sama sekali tidak Negara pihak pada Persetujuan, pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. Untuk tujuan ayat ini, tempat tinggal tetap adalah tempat di mana seorang berdiam individu dengan keluarganya.
3. Seorang individu yang dianggap sebagai penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dan bukan penduduk Negara pihak lainnya dengan alasan ketentuan-ketentuan ayat 2 akan dianggap hanya penduduk dari Negara yang disebutkan pertama untuk segala keperluan Konvensi ini, termasuk Pasal 28 (Ketentuan Umum Pajak).
4. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 perusahaan merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ketika akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia diorganisasikan atau dimasukkan.
2.
Tax Treaty Indonesia – Singapura Pasal 4 FISCAL DOMICILE
1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang yang merupakan penduduk suatu Negara pihak "untuk tujuan pajak Negara tersebut. Istilah ini tidak termasuk bentuk usaha tetap dari sebuah perusahaan asing yang diperlakukan sebagai penduduk untuk tujuan pajak. 2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 seorang pribadi menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sesuai dengan aturan berikut: (a) Ia akan dianggap sebagai penduduk Negara dimana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia
baginya di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dengan mana hubungan pribadi dan ekonomi yang terdekat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b) jika Negara pihak pada Persetujuan di mana pusat tentang kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia biasanya berdiam; (c) Jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau tidak dari mereka, pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah ini dengan persetujuan bersama. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 orang selain seorang individu merupakan penduduk dari kedua Negara pihak pada Persetujuan, pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama.
3. Tax Treaty Indonesia – Australia Pasal 4 FISCAL DOMICILE
1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang yang, di bawah hukum Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di dalamnya dengan alasan dari domisili, tempat tinggal, tempat kedudukan manajemen atau kriteria lainnya yang serupa alam. 2. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini seorang individu merupakan penduduk kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sesuai dengan aturan berikut: (a). Ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara
pihak pada Persetujuan dengan yang pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b). Jika Negara pihak pada Persetujuan dimana ia mempunyai pusat kepentingan-kepentingan pokok tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara pihak pada Persetujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan dimana ia menurut kebiasaannya berdiam; (c). Jika ia mempunyai kebiasaan berdiam di kedua Negara pihak pada Persetujuan atau tidak satu pun dari mereka, pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan masalah ini melalui persetujuan bersama. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini seseorang selain orang pribadi menjadi penduduk pada kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka akan dianggap sebagai penduduk Negara pihak pada Persetujuan di mana tempat manajemen efektif berada. 4. Kenyataan bahwa suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada disana akan tidak merupakan salah satu perusahaan atau bentuk usaha tetap yang merupakan penduduk Negara lain. 4. Tax Treaty Indonesia – Jepang Pasal 4
1. Untuk kepentingan persetujuan ini, istilah "penduduk dari suatu negara" berarti setiap orang atau badan yang menurut perundang-undangan Negara itu dapat dikenakan pajak berdasarkan tempat tinggal, tempat kediaman, kantor pusat atau kantor besar, tempat ketatalaksanaan atau patokan lainnya yang serupa. 2. Jika berdasarkan ketentuan ayat 1, seseorang atau suatu badan merupakan penduduk dari kedua Negara, maka untuk tujuan persetujuan ini pejabat yang berwenang dari masingmasing Negara, berdasarkan permufakatan kedua belah pihak akan menentukan tempat kedudukan seseorang atau badan tersebut.
5. Tax Treaty Indonesia – Belanda Pasal 4 FISCAL DOMICILE
1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk salah satu Negara" berarti setiap orang yang, di bawah hukum Negara tersebut dapat dikenakan pajak di dalamnya berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa. 2. Untuk tujuan Persetujuan ini seorang individu, yang merupakan anggota suatu misi diplomatik atau konsuler dari salah satu Negara di Negara lain atau di suatu Negara ketiga dan yang merupakan warga negara dari Negara pengirim, akan dianggap sebagai penduduk dari Negara pengirim jika ia disampaikan di dalamnya untuk kewajiban yang sama mengenai pajak atas penghasilan adalah penduduk dari Negara tersebut. 3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 seorang pribadi menjadi penduduk di kedua Negara, maka hal ini harus ditentukan sesuai dengan aturan berikut: (a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Jika ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana hubungan pribadi dan ekonomi yang terdekat (pusat kepentingan-kepentingan pokok); (b). jika Negara di mana pusat tentang kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di salah satu Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia biasanya berdiam; (c). jika ia mempunyai tempat kebiasaan berdiam di kedua Negara atau tidak dari mereka, pejabat yang berwenang dari kedua Negara akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. 4. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 orang selain individu dan lainnya dari sebuah perusahaan yang ketentuan Pasal 8 berlaku, merupakan penduduk di kedua Negara, maka akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana tempat manajemen
efektif berada. Jika pejabat yang berwenang dari kedua Negara menganggap bahwa suatu tempat kedudukan manajemen yang efektif hadir di kedua Negara, mereka akan menyelesaikan masalahnya berdasarkan persetujuan bersama. Penjelasan :
Dalam pasal ini, diatur tentang dua hal yaitu definisi penduduk (berkaitan dengan personal scope) serta tie breaker rule yaitu ketentuan yang menentukan tidak berlakunya status residence atas suatu pihak dengan karakteristik tertentu. Definisi penduduk sebagaimana diatur dalam paragraf pertama klausul ini adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan internal suatu Negara, seperti keberadaan, domisili, tempat kedudukan manajemen atau sebab-sebab lain yang mempunyai karakteristik yang sama, dapat dikenai pajak di negara tersebut. Dengan kata lain, penduduk adalah Subjek Pajak dalam negeri suatu negara yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lokal yang berlaku di negara tersebut. Pasal ini juga menegaskan bahwa orang pribadi atau badan tidak dapat langsung dianggap sebagai penduduk suatu negara hanya karena mendapatkan penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Dalam prakteknya, orang pribadi atau badan dapat dianggap sebagai penduduk dari dua negara berdasarkan azas world wide income yang dianut. Hal ini bisa terjadi karena setiap negara pada dasarnya berhak mengatur definisi penduduk sesuai dengan versinya masing-masing. Diperlakukan sebagai penduduk dari dua negara sekaligus dalam konteks pemajakan berganda sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Pasalnya, orang pribadi atau perseroan yang bersangkutan dapat dikenai pajak sesuai ketentuan pajak yang masing-masing berlaku di kedua negara tersebut. Jika kedua negara sama-sama menganut prinsip world wide income, dapat dibayangkan betapa berat beban pajak yang harus ditanggung oleh pihak yang bersangkutan. Apabila kondisi seperti ini tetap dibiarkan, tentunya akan membawa dampak negatif terhadap kelancaran investasi salah satu negara karena pihak tersebut cenderung tidak berinvestasi guna menghindari beban pajak yang terlalu besar. Menyadari efek-efek negatif tersebut, artikel residence selanjutnya mengatur langkah yang dapat digunakan untuk menghilangkan status kependudukan ganda yang sering disebut dengan tie breaker rule.
Tie breaker rule dibedakan menjadi dua yaitu yang diterapkan untuk orang pribadi dan yang diterapkan untuk selain orang pribadi. Tie breaker rule untuk orang pribadi terdiri dari penentuan permanent home (tempat tinggal tetap), center of economic and social interests (pusat kepentingan ekonomi dan sosial), habitual abode (tempat kebiasaan untuk tinggal), national (kewarganegaraan) serta mutual agreement (perjanjian antar otoritas perpajakan). Langkah-langkah tersebut di atas secra berurutan bersifat prioritas. Artinya, apabila dengan menggunakan ketentuan pertama masalah kependudukan ganda telah bisa dipecahkan, maka langkah kedua dan seterusnya tidak perlu digunakan lagi. Sementara itu tie breaker rule untuk pihak selain orang pribadi hanya ada satu ketentuan yaitu tempat di mana manajemennya efektif berada.
B. INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
Di dalam ketentuan UN Model, Independent Personal Services diatur dalam pasal 14.
Pasal 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan jasa profesional atau kegiatan lainnya yang bersifat independen hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali dalam keadaan berikut, ketika pendapatan tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak lainnya: (a). Jika ia memiliki suatu tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara pihak lainnya untuk tujuan menjalankan kegiatan, dalam hal itu, hanya begitu banyak penghasilan yang berasal dari tempat tetap dapat dikenakan pajak di Negara tersebut, atau (b). Jika ia tinggal di Negara pihak lainnya adalah untuk suatu masa atau periode sebesar atau melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal yang bersangkutan; dalam hal ini, hanya begitu banyak penghasilan yang berasal dari kegiatannya yang dilakukan di Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain.
2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan kegiatan ilmiah, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran serta kegiatan independen dari dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi dan akuntan.
-Berikut adalah penjelasan dari Tax Treaty Indonesia dengan ke lima Negara yang membuat perjanjian:
1. Tax Treaty Indonesia – Amerika Pasal 15 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan jasa profesional atau kegiatan lainnya yang karakter independen hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali dalam keadaan berikut, ketika pendapatan tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak lainnya: (a). Jika ia memiliki suatu tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara pihak lainnya untuk tujuan menjalankan kegiatan, dalam hal itu, hanya begitu banyak penghasilan yang berasal dari tempat tetap dapat dikenakan pajak di Negara pihak lainnya; atau (b). Jika ia tinggal di Negara pihak lainnya adalah untuk suatu masa atau periode sebesar atau melebihi dalam 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, dalam hal itu, hanya begitu banyak penghasilan yang berasal dari kegiatannya yang dilakukan di Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain. 2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan kegiatan ilmiah, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran serta kegiatan independen dari dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi dan akuntan. 2. Tax Treaty Indonesia – Singapura
Pasal 13 INDEPENDEN PERSONAL SERVICES
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan jasa profesional atau kegiatan lainnya yang bersifat independen hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali ia berada di Negara pihak lainnya untuk suatu masa atau periode yang melebihi 90 hari dalam dua belas bulan periode. If he remains in that other State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other State but only so much of it as is derived in that other State during the aforesaid period or periods. Jika ia tetap di Negara lain untuk periode tersebut di atas atau periode, pendapatan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya banyak sebagai berasal di Negara lain selama periode tersebut di atas atau masa. 2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan kegiatan ilmiah, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran serta kegiatan independen dari dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi dan rekening.
3. Tax Treaty Indonesia – Australia Pasal 14 INDEPENDEN PERSONAL SERVICES
1. Penghasilan yang diperoleh seorang individu yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan jasa profesional atau pekerjaan bebas yang lain dengan karakter yang sama hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali: (a). basis tetap yang tersedia secara teratur individu di Negara pihak lainnya untuk tujuan menjalankan kegiatan individu, dalam hal itu, begitu banyak penghasilan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan dari basis tetap juga dapat dikenakan pajak di Negara lain ; atau (b). Orang tersebut berada di Negara lain untuk suatu masa atau periode melebihi 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dalam hal itu, begitu banyak penghasilan yang berasal dari aktivitas individu di Negara lain juga dapat dikenakan pajak di bahwa lain Negara.
(c). Istilah "jasa-jasa profesional" termasuk jasa yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ilmiah, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran independen serta dalam pelaksanaan kegiatan independen dari dokter, pengacara, insinyur, arsitek, dokter gigi dan akuntan 4. Tax Treaty Indonesia – Jepang Pasal 14
1. Pendapatan yang diterima seorang penduduk suatu Negara sehubungan dengan pekerjaan bebas atau pekerjaan lain yang bersifat sama, hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali ia mempunyai tempat tertentu yang secara teratur dipergunakan untuk melakukan pekerjaannya di Negara lain atau ia berada di Negara lain itu untuk suatu masa atau masa masa yang tidak melebihi jumlah 183 hari dalam suatu tahun takwim, apabila ia mempunyai tempat tertentu atau tinggal di Negara lain seperti disebut diatas, maka pendapatannya dikenakan pajak di Negara lain itu, tetapi hanya bagian pendapatan yang dianggap berasal dari tempat tertentu itu atau pendapatan yang diterima selama masa ia berada di Negara lain tersebut. 2. Istilah "pekerjaan bebas" meliputi terutama, pekerjaan bebas dibidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, kesenian pendidikan atau pengajaran demikian pula pekerjaan bebas yang dilakukan oleh dokter, ahli hukum, ahli tehnik, arsitek, dokter gigi dan akuntan. 5. Tax Treaty Indonesia – Belanda Pasal 15 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk salah satu Negara sehubungan dengan jasa profesional atau kegiatan lainnya yang bersifat independen hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali ia memiliki suatu tempat tetap yang secara teratur tersedia baginya di Negara lainnya untuk tujuan melakukan nya kegiatan atau ia berada di Negara lain untuk suatu masa atau periode melebihi dalam 91 hari dalam periode 12 bulan. Jika ia mempunyai tempat tetap atau berada di Negara lain untuk periode tersebut di atas atau periode, pendapatan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya begitu
banyak itu dianggap berasal dari tempat tetap tersebut atau diperoleh di Negara lain selama periode tersebut di atas atau masa. 2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan kegiatan ilmiah, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran serta kegiatan independen dari dokter, pengacara, insinyur, dokter gigi dan akuntan. Penjelasan :
Pasal ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi yang bersumber dari negara treaty partner sebagai imbalan dari jasa-jasa profesional yang diberikannya di negara tersebut. Aturan ini pada dasarnya sejalan dengan aturan permanent establishment dan business profits namun secara khusus ditujukan untuk orang pribadi yang memberikan jasa-jasa profesional (seperti dokter, pengacara) untuk dan atas namanya sendiri di negara treaty partner. Negara treaty partner tempat jasa tersebut dilakukan dapat mengenakan pajak sepanjang orang pribadi tersebut memiliki pangkalan tetap di sana atau berada di negara treaty partner melebihi batas waktu yang disepakati bersama.
C. DEPENDENT PERSONAL SERVICES
Di dalam ketentuan UN Model, Dependent Personal Services diatur dalam pasal 15.
Pasal 15
Dependen Personal Services
1. Tunduk pada ketentuan pasal, gaji 16, 18 dan 19, upah dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak dalam hal pekerjaan akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara pihak lainnya. Jika pekerjaan tersebut hal demikian, balas jasa yang diperoleh ada dari dapat dikenakan pajak di Negara lain. 2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama jika: (a). penerima hadir di negara lain dalam jangka waktu atau periode yang tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang dimulai atau berakhir dalam tahun fiskal yang bersangkutan; dan (b). imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk negara lain; dan (c). imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara lain. 3. menyimpang dari ketentuan sebelumnya dari pasal ini, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang dilakukan atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional, atau naik sebuah perahu yang bergerak di bidang transportasi lintas air, dapat dikenakan pajak di negara kontrak di mana tempat manajemen yang efektif dari perusahaan itu berada.
-Berikut adalah penjelasan dari Tax Treaty Indonesia dengan ke lima Negara yang membuat perjanjian: 1. Tax Treaty Indonesia – Amerika PASAL 16 DEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Upah, gaji, dan imbalan serupa yang diperoleh seorang individu yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dari kerja atau pelayanan pribadi yang dilakukan sebagai pegawai, termasuk penghasilan dari jasa yang dilakukan oleh petugas dari sebuah perusahaan atau perusahaan, dapat dikenakan pajak oleh Negara pihak pada Persetujuan. Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 2, imbalan tersebut berasal dari sumber di Negara pihak lainnya dapat juga dikenakan pajak oleh Negara pihak lainnya. 2. Remunerasi yang dijelaskan pada ayat 1 diperoleh oleh individu yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pajak oleh Negara pihak pada Persetujuan lainnya jika: (a) Ia hadir di Negara pihak lainnya untuk masa atau masa yang berjumlah kurang dari 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, dan (b) imbalan itu dibayarkan oleh atau atas nama majikan yang bukan penduduk Negara lainnya; dan (c) Imbalan itu tidak ditanggung seperti itu atau diganti oleh bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara pihak lainnya. 3. Meskipun ayat 2, imbalan yang diperoleh oleh individu dari kinerja kerja atau pelayanan pribadi sebagai karyawan naik kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dalam jalur lalu lintas internasional akan dibebaskan dari pajak oleh Negara pihak pada Persetujuan lainnya jika individu seperti adalah anggota biasa melengkapi kapal atau pesawat udara.
2.
Tax Treaty Indonesia – Singapura Pasal 14 DEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Tunduk pada ketentuan pasal 15, 17, 18, 19 dan 20, gaji, upah dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak dalam hal pekerjaan akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di lainnya pada
Persetujuan. Jika pekerjaan tersebut hal demikian, balas jasa yang diperoleh dari padanya dapat dikenakan pajak di Negara lain. 2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama jika: (a)
Penerima imbalan berada di Negara lainnya untuk masa atau periode yang tidak
(b)
melebihi 183 hari dalam tahun kalender yang bersangkutan; dan and imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang merupakan
penduduk dari Negara yang disebutkan pertama; dan (c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara lain. 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, dan 2 imbalan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
3. Tax Treaty Indonesia – Australia
Pasal 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19 dan 20, gaji, upah dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh seorang individu yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dari suatu pekerjaan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika pekerjaan tersebut dilaksanakan di Negara pihak lainnya. Jika pekerjaan tersebut hal demikian, balas jasa yang berasal dari latihan yang dapat dikenakan pajak di Negara lain.
2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diperoleh oleh individu yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dari pekerjaan yang dilakukan di Negara pihak lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama jika: (a)
penerima imbalan berada di Negara lainnya untuk masa atau periode yang tidak
(b)
melebihi dalam 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan
penduduk Negara lainnya; dan (c) imbalan itu tidak boleh dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara lainnya; (d)
dan balas jasa itu, atau atas penerapan Pasal ini akan, dikenakan pajak di Negara yang
disebutkan pertama. 3. Menyimpang dari ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, balas jasa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional oleh penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara itu.
4. Tax Treaty Indonesia – Jepang Pasal 15
1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 16, 18, 19, 20 dan 21, gaji upah dan jasa lainnya yang serupa yang diterima oleh seorang penduduk dari suatu Negara berkenaan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara lain jika demikian, maka balas jasa yang diterima dari pekerjaan itu dikenakan pajak di Negara lain itu. 2. Walaupun ada ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang diperoleh seorang penduduk disuatu Negara dari pekerjaan yang dilakukan di Negara lain, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, jika: (a)
si penerima berada di Negara lain itu selama suatu masa atau masa-masa yang
jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam suatu tahun takwim; dan (b) balas jasa dibayar oleh atau nama majikan yang bukan merupakan penduduk Negara lainnya itu; dan (c) balas jasa tidak menjadi beban suatu ayat 1 dan 2, balas jasa yang berkenaan dengan pekerjaan dalam hubungan perburuhan yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalulintas internasional oleh perusahaan dari suatu Negara, dikenakan pajak di Negara itu.
5. Tax Treaty Indonesia – Belanda Pasal 16 DEPENDENT PERSONAL SERVICES
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17, 19, 20, 21 dan 22 gaji, upah dan imbalan serupa lainnya yang diperoleh penduduk salah satu dari dua negara dalam hal pekerjaan akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara lain. Jika pekerjaan tersebut hal demikian, balas jasa yang diperoleh dari padanya dapat dikenakan pajak di Negara lain. 2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, imbalan yang diperoleh oleh penduduk salah satu dari dua negara dalam hal pekerjaan yang dilakukan di Negara lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, jika: (a)
penerima imbalan berada di Negara lainnya untuk masa atau periode yang tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan yang dimulai atau berakhir
(b)
dalam tahun fiskal yang bersangkutan, dan imbalan itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan
penduduk Negara lain, dan (c) imbalan itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara lain. 3. Menyimpang dari ketentuan sebelumnya dari Pasal ini, imbalan yang diperoleh oleh penduduk salah satu dari dua negara dalam hal pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara di mana perusahaan itu berkedudukan.
Penjelasan :
Pasal ini mengatur tentang pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pemberian jasa yang dilakukannya di negara lain dalam suatu hubungan kerja. Berbeda dari pemberian jasa oleh independent personal yang dilakukan untuk dan atas namanya sendiri, jasa yang diberikan oleh orang pribadi yang dimaksud di sini merupakan jasa yang dilakukan untuk dan atas nama pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengannya. Di sini diatur bahwa negara tempat orang pribadi tersebut bekerja dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya. Namun untuk mengenakan pajak tersebut ada beberapa syarat kumulatif yang terlebih dahulu harus dipenuhi yaitu: a. Orang pribadi yang bersangkutan berada di negara lain melebihi time test yang telah disepakati; b. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerjanya c. Penghasilan tersebut tidak dibebankan kepada BUT.
BAB III KESIMPULAN
Pada dasarnya, Tax treaty muncul karena dua sebab yang mendasar yaitu, keinginan untuk menghindari pemajakan berganda yang bisa berakibat buruk bagi dunia investasi, dan keinginan untuk mencegah usaha-usaha penghindaran pajak yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara. Setiap tax treaty antara suatu negara dan negara lainnya adalah suatu perjanjian yang bersifat spesifik yang hanya mengikat negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, secara umum setiap tax treaty mengikuti prinsip-prinsip dasar dari modelmodel tax treaty yang ada seperti model OECD atau model PBB (UN Model), yang dijadikan sebagai acuan pada saat pembuatannya. Memahami prinsip-prinsip dasar tersebut akan memudahkan setiap pihak dalam memahami berbagai tax treaty yang ada, yaitu antara berbagai negara umumnya dan antara Indonesia dengan negara-negara lain khususnya. Menyadari bahwa perkembangan dunia begitu pesat, kebijakan tax treaty Indonesia harus selaras dengan standar perpajakan internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan
Indonesia sebagaimana dituangkan dalam ketentuan UU domestiknya atau National Tax Law (dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan) dalam mengantisipasi perkembangan dunia yang begitu pesat dan mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam setiap pembuatan tax treaty dengan negara-negara sahabat.
