LEMBAGA DAN/ATAU ORGANISASI, PANDUAN ATAU REGULASI KEBENCANAAN
OLEH
KELOMPOK 6:
M. Rahmat Ikhwana
Muhammad Haiqal Maulana
Muhammad Riza
Muhammad Vicki
Rahmad Ramadhan
T. Muhammad Shandoya
Willy Surya
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN AJARAN 2017/2018
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan makalah tentang "LEMBAGA DAN/ATAU ORGANISASI, PANDUAN DAN REGULASI KEBENCANAAN " ini dengan baik. Makalah ini ditulis untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan Semester Genap 2018 di Universitas Syiah Kuala. Penulisan makalah ini dimungkinkan oleh adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, atas bantuan dan bimbingan kepada dosen pembimbing dan teman – teman sekalian. Penulis menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari kemungkinan adanya kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan rasa syukur. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.
Banda Aceh, 15 Februai 2018
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar..................................................................................1
Daftar isi.........................................................................................2
BAB I Pendahuluan
Latar Belakang.............................................................................3
Rumusan Masalah......................................................................4
Tujuan Penulisan.....................................................................4
BAB II PEMBAHASAN
Pelaksanaan Kebijakan......................................................5
Penanggulangan Bencana........................................................5
Lembaga dan Organisasi yang berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia...............................................................................................7
Panduan dan Regulasi Penanggulangan Bencana...................................15
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN......................................................20
DAFTAR PUSTAKA.........................................20
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam terseut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam.
Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis".
Berdasarkan perspektif geografi, geologi, klimatologi, dan demografi, Indonesia berada pada posisi ke 7 sebagai negeri paling rawan akan risiko bencana alam (UNESCO). Dua di antara kejadian bencana yang terakhir yang menyebabkan kerusakan sangat besar, kerugian-kerugian dan korban-korban adalah Tsunami di Aceh (2004) dan gempabumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dituntut untuk belajar dari itu pengalaman-pengalaman dengan mengidentifikasi semua aspek yang berhubungan dengan risiko dan kerentanan untuk meningkatkan kapasitas mengatasi bencana.
Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumberdaya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.
Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:
Lembaga/Organisasi apa saja yang terlibat dalam penangulan bencana di Indonesia?
Bagaimana peranan BPBD dalam penanggulangan bencana di Indonesia?
Bagaimanakah panduan dan/atau regulasi yang digunakan dan dijadikan pedoman oleh BPBD dalam penanggulangan bencana?
Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana?
C. Tujuan Penulisan
Untuk mendeskripsikan dan mengulas terkait dengan pengetahuan kebencanaan.
Untuk mengetahui lembaga dan organisasi yang berperan dalam penanggulangan bencana di indonesia
Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan fungsi dan tugas BPBD dalam penanggulangan bencana di Indonesia
Untuk mengetahui dasar hukum panduan/regulasi yang digunakan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
Pelaksanaan Kebijakan
Menurut Abdullah (1987, 398) terdapat tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, antara lain 1) Adanya kebijakan yang dilakukan, 2) Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari kebijakan tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan, dan 3) Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.
Salah satu model pelaksanaan/ implementasi program menurut David C. Korten adalah model kesesuaian implementasi kebijakan. Menurut Korten (dikutip dari Tarigan, 2000, 19) dapat dijelaskan bahwa dalam Pelaksanaan atau implementasi program terdiri dari tiga elemen yaitu program itu sendiri, kelompok sasaran atau pemanfaat program, dan pelaksana program dalam struktur organisasi. Pelakasanaan program dapat dikatakan berhasil jika memenuhi tiga elemen implementasi program di atas. Yang pertama, yaitu kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksanaan. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.
Penanggulangan Bencana
Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana mulai muncul pada dekade 1900-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Beberapa konferensi tingkat dunia diinisiasi oleh United Nations International Strategy or Disaster Risk Reduction (UN-ISDR) yang merupakan salah satu badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang ditugaskan untuk mengawal Dekade Pengurangan RisikoBencana Internasional. Menutut Carter dalam Hadi Purnomo tahun 2010, mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Sehingga menurutnya, tujuan dari Manajemen Bencana tersebut diantaranya, yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancana.
Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat Ketentuan Umum yang mendefinisikan penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahaan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa asas-asas penanggulangan bencana, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada pasal 5, dinyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana ini membutuhkan Rencana Penanggulangan Bencana yang disusun pada situasi tidak terjadi bencana. Diamanatkan kembali pada pasal 6 bahwa setiap Provinsi wajib menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Sebagaimana UU No. 24 tahun 2007, Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 04 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana juga menyebutkan bahwa penanggulangan encana terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pencegahan dan mitigasi, fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat dan fase pemulihan.
Lembaga dan Organisasi yang berperan dalam penanggulangan bencana di Indonesia
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam: mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu; serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.
BNPB dibentuk berdasarkan Undang Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Sebelumnya badan ini bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005, menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001.
Tugas-tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana meliputi:
Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Kementerian Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 17 Januari 2018 dijabat oleh Idrus Marham.
Tugas Kementerian Sosial, Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyeleng- garakan pemerintahan Negara. dan inklusivitas.
Fungsi kemeterian sosial meliputi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin.
Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu.
Penetapan standar rehabilitasi sosial.
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Sosial.
Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial.
Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
Palang Merah Indonesia
Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi netral dan independen di Indonesia yang aktivitasnya di bidang sosial kemanusiaan. PMI dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri meskipun sangat banyak dipengaruhi oleh asas gerakan Palang Merah yang sifatnya universal. PMI dibentuk mula-mula didasari atas dorongan jiwa kemanusiaan dan kesadaran nasional. Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, PMI selalu memegang teguh tujuh prinsip palang merah dan bulan sabit merah internasional yaitu kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI memiliki 33 PMI daerah yang berada di provinsi-provinsi dan sekitar 408 PMI cabang di tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini, kantor pusat PMI bermarkas di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 96 Jakarta.
Tugas Pokok PMI:
Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana
Pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan
Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
Pelayanan transfusi darah ( sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980)
Dalam melaksanakan tugasnya PMI berlandaskan pada 7 (tujuh) prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Indonesia yang lebih kita kenal dengan BMKG merupakan lembaga pemerintahan non departemen yang mempunyai tugaspokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi sebagian besar penduduk Indonesia mungkin tidak mengetahui dengan jelas apakah maksud tugas di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika tersebut.
BMKG mempunyai tugas :
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;
Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena factor meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelaksanaan kerja sama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Koordinasi dan kerja sama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG;
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG;
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG;
Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Menyangkut dengan penanggulangan bencana, BMKG juga berfungsi untuk memberikan informasi tentang tanda-tanda bencana alam, memberikan seminar atau pelatihan sebagai pengetahuan agar memiliki edukasi tentang bagaimana cara menyelamatkan diri atau mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam. Peran BMKG dalam penanggulangan bencana juga untuk memprediksi keadaan cuaca di titik terjadinya gempa dengan mengetahui keadaan cuaca di tempat terjadi gempa maka berfugsi sebagai jenis penanganan yang harus dilakukan.
Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga telah berupaya melalukan penanganan tanggap darurat terhadap bencana. Penanganan tanggap darurat banjir dilakukan dengan upaya struktural dan non struktural. Penanganan struktural antara lain kegiatan bentuk fisik seperti menjaga jalan agar tetap fungsional, memperbaiki jalan, normalisasi sungai dan membangun waduk. Sedangkan penanganan non struktural antara lain peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan serta koordinasi antar instansi.
Sementara itu, penanganan bidang sumber daya air pasca bencana banjir dengan upaya struktural antara lain dengan menjaga daerah aliran sungai, menjaga daya rusak air dan pembangunan waduk di beberapa lokasi. Sedangkan di non struktural dengan melakukan koordinasi antar daerah. Di bidang jalan agar diupayakan jalan fungsional dan dapat menyentuh penanganan yang lebih permanen, serta memodernisasi sistem jaringan jalan. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan keandalan jalan untuk peningkatan pelayanan distribusi barang dan jasa
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan dalam negeri dan otonomi daerah. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kementerian ini juga terlibat dalam bidang penanggulangan bencana, fungsi ini terdapat di ddi dalam Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Direktorat Penanggulangan Bencana dan Kebakaran terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian, yaitu Subdirektorat Pengurangan Resiko Bencana, Subdirektorat Sarana Prasarana dan Informasi Bencana, Subdirektorat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Subdirektorat Sarana Prasarana dan Informasi Kebakaran, Subdirektorat Peningkatan Sumber Daya Pemadam Kebakaran, dan Sub Bagian Tata Usaha. Setiap Sub Direktorat terdiri dari 2 (dua) seksi. Untuk regulasi dan panduan dalam penanggulangan bencana telah di atur didalam pasal 401 sampai dengan pasal 424.
Instansi Kegiatan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (bahasa Inggris: Centre of Volcanology and Geological Hazard Mitigation) (disingkat PVMBG) adalah salah satu unit di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bertugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan, standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Lembaga ini bertujuan pengelolaan informasi potensi kegunungapian dan pengelolaan mitigasi bencana alam geologi, sedangkan misi yang diemban adalah meminimalkan korban jiwa manusia dan kerugian harta benda dari bencana geologi. Contoh tugas daripada lembaga ini adalah pembuatan peta tematik (contoh: peta jalur evakuasi) guna meningkatkan keselamatan masyarakat di sekitar gunung api saat bencana vulkanik terjadi.
Kementerian Negara Riset dan Teknologi Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Iptek
Tugasnya antara lain penyusunan masterplan waduk resapan untuk pencegahan bencana banjir, penyusunan rencana pengembangan Indonesia Fire Watch and Warning Systems (Ina FWWS), dan koordinasi pemasangan jaringan peralatan accelerometer (pengukur getaran kuat).
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional(Bakosurtanal)
Disingkat Bakosurtanal, adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program kerja dan kegiatan dilaksanakan untuk mencapai visi Bakosurtanal, yaitu menyediakan infrastruktur data spasial sebagai dasar bagi pengembangan data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan.
Tugas :
Badan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Perpres Nomor 94 Tahun 2011, BIG menyelenggarakan fungsi :
Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;
Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan,penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;
Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumahtangga BIG;
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi geospasial;
Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.
Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia(LIPI)
Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia atau disingkat LIPI merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Tujuan LIPI adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, cerdas, kreatif, integratif dan dinamis yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang humanistik. Tugasnya antara lain adalah edukasi dan sosialisasi Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia.
Sebenarnya masih banyak lembaga-lembaga atau organisasi yang berperan dalam bidan penanggulangan bencana di Indonesia, seperti Departemen pertanian, Ditjen Tanaman Pangan serta Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Kehutanan, Ditjen Pengendalian Kebakaran Hutan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.
Menurut Buku "Profil Sumber Daya Kesiapsiagaan Nasional dalam Penanggulangan Bencana 2015" ini sarat dengan data dan informasi terkait dengan penyiapan sumber daya kesiapsiagaan penanggulangan bencana (PB). Total ada data dari 38 lembaga yang terdiri dari data kementerian/lembaga atau K/L (13), lembaga usaha (13), organisasi masyarakat (7), dan lembaga internasional (5). Data dan informasi tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia trampil, peralatan transportasi, peralatan komunikasi, peralatan pertolongan tanggap darurat, sarana pergudangan, dan lain-lain. Apabila terjadi kejadian bencana maka data dan informasi itu tinggal dioperasionalkan dengan cara berkoordinasi dengan lembaga-lembaga bersangkutan.
Dalam bidang kesiapsiagaan, penyiapan data sumber daya yang akurat dari semua komponen yang terlibat dalam kebencanaan sangat dibutuhkan. Pengidentifikasian dan pendataan sumber daya yang siap untuk digerakkan atau dikerahkan akan mempengaruhi respon terhadap kejadian bencana sehingga dapat meminimalisasi dampak dari kejadian bencana tersebut, baik berupa korban maupun materi. Sedangkan pada masa awal tanggap darurat (72 jam pertama) dibutuhkan kecepatan dalam penanganan bencana, salah satunya adalah menyiapkan data sumber daya baik sumber daya manusia maupun peralatan.
Panduan dan Regulasi Penanggulangan Bencana
Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut memuat aktivitas yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kerja holistik-berkesinambunga dengan kerangka menyukseskan pembangunan.
Dalam UU No. 24 Tahun 2007, tujuan yang dirumuskan adalah:
memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
menghargai budaya lokal;
membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :
Pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni :
1. Pra bencana yang meliputi:
- situasi tidak terjadi bencana
- situasi terdapat potensi bencana
2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan
dalam situasi terjadi bencana
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana
. Perencanaan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta.
Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.
Perencanaan Penanggulangan Bencana
Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya.
Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.
Rencana penanggulangan bencanaditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:
1. BNPB untuk tingkat nasional;
2. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
3. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
D. Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Secara garis besar proses penyusunan/penulisan rencana penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :
Uraian Proses Perencanaan Penanggulangan Bencana
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa langkah pertama adalah pengenalan bahaya / anaman bencana yang mengancam wilayah tersebut. Kemudian bahaya / ancaman tersebut di buat daftar dan di disusun langkah-langkah / kegiatan untuk penangulangannya. Sebagai prinsip dasar dalam melakukan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah menerapkan paradigma pengelolaan risiko bencana secara holistik. Pada hakekatnya bencana adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arahan bahwa bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Bencana adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alam yang tidak mungkin kita hindari dari kehidupan manusia, Banyak masalah yang berkaitan dengan bencana alam. Kehilangan dan kerusakan termasuk yang paling sering harus dialami bersama datangnya bencana itu. Harta benda dan manusia terpaksa harus direlakan, dan itu semua bukan masalah yang mudah. Dan juga terhambatnya laju perekonomian daerah tersebut. Dalam upaya meminimalisir dampak yang akan di timbulkan dari suatu bencana, manusia harus memiliki sikap dan kebijakan, salah satunya adalah dengan cara membentuk suatu lembaga atau organisasi yang fungsi nya adalah sebagai penanggulangan suatu bencana. Di Indonesia sendiri terdapat banyak lembaga-lembaga atau organisasi sosial yang memiliki fungsi salah satunya adalah fungsi penanggulangan bencana.
Dalam penanggulangan bencana dibutuhkan sebuah regulasi panduan dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam menanggulangi bencana di Indonesia, agar proses penanggulangan itu sendiri berjalan dengan sistemis dan sistematis.
DAFTAR PUSTAKA
Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
https://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/595.pdf.
https://ringkasanbukugeografi.blogspot.co.id/2015/12/kelembagaan-penaggulangan-bencana-1.html. ( di akses pada tanggal 19 pukul 22.00).
Perka BNPB 4-2008_Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulagan Bencana.
