TUGAS KELOMPOK PENGANTAR USAHA TANI (Dosen : Silvana Maulidah SP. MP)
Kelas : I Anggota kelompok : Nobyka Almayda Almayda S.S
(105040201111157) (105040201111157)
Ina Yunita
(105040201111158) (105040201111158)
Dicky Listyan V.
(105040201111160) (105040201111160)
Khaidir Adam W.
(105040201111161) (105040201111161)
Yanuar Setia Budi
(105040201111163) (105040201111163)
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012
Modul 8(Kelembagaan Pendukung Usahatani) PENDAHULUAN Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia, bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pertanian akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Lembaga merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau, secara formal dapat dikatakan sebagai sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Kelembagaan merupakan suatu himpunan individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama, kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum dan faktor pengikat lainnya antar anggota yang membuat orang saling mendukung. Dengan demikian, ”lembaga” adalah terjemahan langsung dari ”institution”, dan organisasi adalah terjemahan langsung dari ”organization”. Keduanya merupakan kata benda. Sementara ”kelembagaan” adalah terjemahan dari ”institutional”, yang bermakna sebagai berbagai hal yang berhubungan dengan lembaga. Demikian pula dengan ”keorganisasian” (dari terjemahan ”organizational”) yang bermakna sebagai berbagai hal yang berhubungan dengan organisasi. Dalam Permentan No. 273 tahun 2007 ini, pada bagian II (Pengertian) tidak disebutkan apa itu arti “lembaga”, “kelembagaan”, maupun “organisasi”; padahal objek ini merupakan hal yang sangat mendasar dan disebutkan berulang-ulang dalam bagian batang tubuhnya. Sebagaimana pada judulnya Permentaan ini berkenaan dengan pengembangan kelembagaan, tapi apa makna kelembagaan tidak dijelaskan sama sekali. Pada bagian Pengembangan Kelompok Tani (bagian V) tertulis: “Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya”. Lalu, tertulis pula: “Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik non formal maupun formal serta
terlaksananya ber bagai forum kegiatan”, dan “Menginventarisasi kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang berada di wilayah kabupaten /kota”. Dalam ketiga kalimat ini digunakan istilah “kelembagaan tani” sebagai istilah untuk menyebut kepada organisasiorganisasi milik petani, yaitu kelompok tani dan Gapoktan. Sementara, pada kalimat ”Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait”, kata “lembaga” disini bermakna sebagai or ganisasi milik pemerintah. Dalam ilmu sosiologi, ini tergolong organisasi. Kekacauan penggunaan istilah ini berlangsung pula pada berbagai produk legislasi lain. Secara umum, dalam berbagai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, istilah yang dipakai adalah “kelembagaan” dan “organisasi”. Kadang-kadang juga digunakan istilah “lembaga” sebagai kata lain untuk organisasi.
UNSUR-UNSUR KELEMBAGAAN
Ada beberapa unsur penting yang terkandung dari pengertian kelembagaan, antara lain :
Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur Peraturan dan penegakan aturan/hukum Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota Kode etik Kontrak Pasar Hak millik Organisasi
Macam-macam Kelembagaan Usahatani 1. Kelembagaan petani , berupa kelompok tani, gaungan kelompok tani dan koperasi. 2. Kelembagaan pemerintah , berbentuk kelembagaan penyuluhan baik di tingkat nasional, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. 3. Kelembagaan swasta , bergerak di bidang pengadaan sarana produksi, keuangan dan pengangkutan. 4. Kelembagaan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) , bergerak di bidang pengujian dan penyuluhan.
Kelembagaan Pembangunan Usahatani Di setiap lokalitas usahatani diperlukan beberapa kelembagaan pertanian, yaitu : kelembagaan pemasaran, kelembagaan penelitian dan pengujian, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan penyedia sarana produksi, kelembagaan keuangan (penyedia kredit produksi), kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kelembagaan transportasi. Kelembagaan di tingkat lokal tersebut harus mempunyai akses dengan kelembagaan serupa di tingkat regional dan nasional. 1. Kelembagaan penelitian dan pengujian
Ditingkat lokal, kelembagaan ini dikenal sebagai petak pengujian lokal yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyuluh, petani maju dan atau pegiat lembaga swadaya masyarakat. Fungsi kelembagaan ini antara lain melakukan pengujian tentang :
Efektivitas sarana produksi Alternatif teknik budidaya tanaman Efektivitas peralatan/mesin pertanian
2. Kelembagaan penyuluhan
Pengertian kelembagaan pertanian dan pelaku usaha tani lainya adalah organisasi yang anggotanya petani dan pelaku usaha pertanian lainnya dimana di bentuk oleh mereka, baik formal maupun non-formal. Kelembagaan petani yang non formal misalnya seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau lebih dikenal dengan GAPOKTAN. Menurut Dinas Pertanian RI dikatakan bahwa kelompok tani merupukan kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa baik pria maupun wanita juga petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasarkeserasian dan kebutuhan bersama serta berada dilingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani. Kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia sekarang ini memiliki beragam bentuk institusi. Ada yang namanya Badan Penyuluhan Pertanian, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian, Kantor Penyuluhan Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyuluhan Pertanian, Sub Dinas Penyuluhan Pertanian, Seksi Penyuluhan Pertanian, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan lain sebagainya. Bentuk dan nama tersebut sesuai dengan kemauan yang diingini oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Di sebagian daerah ada pula yang tidak membuat institusi penyuluhan pertanian, karena menganggap tidak penting. Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota itu, mencerminkan beragamnya pula persepsi pemerintah daerah tentang penyuluhan
pertanian, yang pada gilirannya akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyuluhan pertanian untuk mendukung keberhasilan program pembangunan daerah yang bersangkutan. Pada era otonomi daerah ini, ditemui pula banyak instansi yang menangani penyuluhan pertanian, sehingga terjadi overlapping tugas dan fungsi penyuluhan pertanian. Ada tugas-tugas lain yang bukan tupoksi penyuluh pertanian, dibebankan kepada Penyuluh Pertanian, seperti penagihan hutang kredit, pencacahan sensus dan lain sebagainya. Di beberapa Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian tidak diakui eksistensinya, dan betul-betul menjadi kelompok terbuang. Pola karir tidak jelas, pengurusan angka kridit poin tidak bisa dilaksanakan, dan kenaikan pangkat sering terlambat. Persoalan penyuluhan pertanian ini semakin komplit ketika peningkatan kompetensi penyuluh, terutama melalui pendidikan dan latihan sudah jarang atau tidak dilakukan lagi, kelangkaan biaya operasional, pemberangusan tunjangan fungsional atau bila ada yang membayarkannya, jumlahnya sering tidak sesuai dengan yang seharusnya. Perencanaan programa penyuluhan tidak dilakukan lagi. Ada yang melaksanakan tetapi tidak memenuhi prinsip-prinsip penyuluhan pertanian. Ada yang melakukan pembuatan programa, tetapi masih dalam nuansa keproyekan, belum ke nuansa kelanggengan (sustainability), kegiatan penyuluh pertanian masih berdiri sendiri, belum dilakukan sebagai sistem pemberdayaan. 3. Kelembagaan penyedia sarana produksi
Ditingkat nasional dan provinsi, kabupaten dan kecamatan ditangani oleh BUMN dan swasta (produsem, distributor, penyalur) sedang ditingkat desa/kelurahan ditangani swasta (pengecer) dan KUD. 4. Kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil : BUMN (Bulog), swasta dan koperasi. 5. Kelembagaan keuangan : BRI dan swasta (pedagang, tengkulak, pelepas uang). 6. Kelembagaan pengangkutan (transportasi) : masih ditangani oleh swasta.
Tugas M odul 8 1. Permasalahan-permasalahan dalam usahatani seringkali tidak mendapat solusi akibat adanya hambatan petani dalam berhubungan dengan kelembagaan terkait, misal karena terbentur masalah birokrasi. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai hal tersebut! 2. Carilah artikel-artikel tentang peran kelembagaan dalam pengembangan usahatani di Indonesia! Berilah komentar dan analisislah secara deskriptif artikel tersebut! Jawab :
1. Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaan. Birokrasi juga merupakan alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik, sifat kekuasaan aparat birokrasi sebenarnya bukan tanpa kendali tetapi tetap dibatasi oleh perangkat kendali dari luar dan dari dalam. Birokrasi juga dapat dibedakan dengan dua tipe, yaitu tipe birokrasi klasik dan birokrasi perilaku. Dalam pemerintahan, kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi dalam hal ini mempunyai tiga arti, yaitu : 1. Sebagai tipe organisasi yang khas; 2. Sebagai suatu sistem; 3. Sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya. Birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu peke rjaan yang dilakukan banyak orang, birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi untuk mencapai tugastugas administrasi besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis atau teratur pekerjaan dari banyak orang. Birokrasi sebagai suatu sistem kerja dimaksudkan sebagai sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa sentimen tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka. Apa yang ingin ditonjolkan disini adalah suatu tata hubungan antara jabatan-jabatan, pejabat-pejabat, unit instansi dan departemen pemerintahan. Dalam tata hubungan ini, bagaimana suatu penyampaian gagasan, rencana, perintah, nilai-nilai, perasaan dan tujuan
dapat diterima dengan baik oleh pihak lain sebagai penerima dengan cara penyampaiannya harus mudah dan tepat serta berdasarkan hukum. Birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi, adapun ciri-ciri birokrasi, yaitu : Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya. Adanya peraturan yang benar-benar ditaati. Para pejabat bekerja dengan penuh perhatian menurut kemampuan masing-masing (sense of belonging). Para pejabat terikat oleh disiplin. Para pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan. Adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi. Dalam melaksanakan birokrasi negara, setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan dua asas, yaitu: 1. Asas Legalitas Asas ini berarti tidak ada satu pun perbuatan atau keputusan dari pejabat atau para birokrat yang bersangkutan, boleh dilakukan tanpa dasar suatu ketentuan undang-undang, untuk itu para pejabat atau para birokrat harus memperhatikan delapan unsur legalitas, yaitu peraturan tertulis, penyebaran atau penggunaan peraturan, tidak berlaku surut, peraturan bisa dimengerti, tidak bertentangan satu sama lain, tidak menuntut diluar kemampuan orang, tidak sering berubah-ubah dan sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya. 2.
Asas Freies Ermessen atau Diskresi Artinya pejabat atau para birokrat tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan, oleh karena itu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas legalitas. Dalam setiap hal yang dikerjakan oleh aparatur administrasi negara, dapat dilihat apa yang menjadi hak, kewajiban, tanggung jawab serta peranan aparatur administrasi negara. Adapun hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang aparatur administrasi negara (birokrat) adalah : Wajib atau taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib membuat suatu kebijaksanaan terhadap suatu hal walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya, hal ini sesuai dengan freies ermessen. Harus sesuai dengan susunan pembagian tugas. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Wajib melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
Pendapat dari kelompok kami, pada era sekarang birokrasi yang seharusnya bekerja melayani dan berpihak kepada rakyat berkembang menjadi melayani penguasa dengan keberpihakan pada politik dan kekuasaan. Masyarakat selama ini masih berpandangan bahwa birokrasi (administrasi negara) sama dengan pemerintah, padahal keduanya berbeda dan tidak dapat disamakan. Birokrasi merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri, oleh karena itu korelasi antara birokrasi dan eksekutif harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi menjadi sungguh-sungguh bekerja sebagai abdi negara dan bukan sebagai abdi kekuasaan. Administrasi negara sebagai organ birokrasi negara adalah alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan tugas pemerintahan. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa pemerintah tidak selalu sama dengan negara dan karenanya aparat negara bukanlah selalu aparat pemerintah. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan efektif. Untuk mendorong terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka segenap aparatur pemerintah (birokrat) wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kekuatan birokrasi Indonesia sebenarnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Modul 9 (Kemitraan Dalam Usahatani) PENDAHULUAN Kemitraan sangat diperlukan dalam program pembangunan usahatani, terutama karena adanya interaksi antara industri baik skala kecil maupun besar, yang mempunyai modal, wadah untuk menampung hasil panen, memiliki inovasi terbaru dengan petani yang kekurangan modal, dan belum tersentuh tehnologi yang baru serta kebingungan akan penjualan hasil panennya. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing, dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, harus berpijak padalandasan yang sama, kesediaan untuk berkorban.
Tujuan kemitraan
Tujuan yang ingin dicapai :
Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan uasaha kecil Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional Memperluas kesempatan kerja Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional
Manfaat Dari Kemitraan Produktivitas : rasio antara output dan input. Efesiensi dapat didefinisikan doing things right atau terjadi apabila output tertentu dapat
dicapai dengan input yang minimum, serta efektifitas atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Jaminan kualitas , kuantitas dan kontinuitas. Resiko : dalam kemitraan diharapkan ada risk sharing.
Sosial : Dengan kemitraan merupakan wujud dari keadilan sosial
dan keadilan ekonomi
yang diamanatkan UUD 1945. Ketahanan Ekonomi Nasional : diharapakan ada pembagian keuntungan dari masingmasing pelaku yang bermitra, sehingga terjadi peningkatan pendaatan dan kesejahteraan bagi pengusaha kecil.
Prinsip Dasar Kemitraan Prinsip : 1. Saling membutuhkan 2. Saling mendukung dan menguatkan 3. Saling menguntungkan Dasar : 1. Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra 2. Adanya persoalan intern dan ekstern usaha yang dihadapi dalam mengembangkan uasha 3. Kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata yang bersifat ‘”Mutual benefit ‘ bagi pihak -pihak yang bermitra
Model Kemitraan
Model Inti Plasma Model Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
Model Subkontrak Model subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola subkontrak ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil. Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak ini adalah dalam hal : a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen. b. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku. c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen. d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan.
e. Pembiayaan.
Dagang Umum Adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.
Waralaba Adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen. Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan bisnis pola waralaba ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 1997 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintah kemitraan sendiri terdapat pengaturan khusus tentang waralaba ini, antara lain dalam pasal 7 yang menentukan sebagai berikut : a. Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan. b. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di kabupaten atau kotamadya Daerah Tingkat II di luar ibukota propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.
Keagenan Adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa perusahaan menengah atau besar (prisipal). Namun, secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggungjawab hukum yang berbeda.
Modal Ventura Modal Ventura dapat didefinisikan dalam berbagai v ersi. Pada dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Meskipun prinsip dari modal ventura adalah “penyertaan” namun hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi
atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.
Peran Pengusaha Menengah Atau Besar Dalam Kemitraan
1. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kualitas SDM Pengusaha kecil/koperasi/kelompok tani. 2. Menyusun rencana dengan pengusaha kecil ( mitranya) untuk disepakati bersama. 3. Bertindak sebagai penyandang dana atau penjamin kredit bagi pengusaha kecil/ yang jadi mitranya. 4. Memberikan bimbingan teknologi , pelayanan dan penyediaan sarana produksi untuk keperluan usaha mitranya. 5. Menjamin pembelian hasil produksi pengusaha mitranya sesuai kesepakatan bersama. 6. Promosi hasil produksi untuk mendapat pasar yang baik bagi pengusaha kecil.
Peran Pengusaha Kecil Dalam Kemitraan
1.
Bersama-sama pengusaha mitranya melakukan rencana usahanya dan melakukan kesepakatan. 2. Menerapkan teknologi dan melaksanakan ketentuan sesuai kesepakatan dengan pengusaha besar ( mitranya). 3. Melaksanakan kerjasama antar sesama pengusaha kecil yang memiliki usaha sejenis dalam rangka mencapai skala usaha ekonomi untuk mendukung pasokan produksi kepada pengusaha besar ( mitranya). 4. Mengembangkan profesionalisme untuk meningkatkan ketrampilan produksi, managemen, dll.
Tugas Modul 9 1. Carilah sebuah skripsi/ hasil penelitian lain/ artikel yang membahas tentang pelaksanaan kemitraan suatu kegiatan usahatani. 2. Pelajari dan pahami pola kemitraan yang dilaksanakan dalam topik tersebut. Berilah komentar dan pembahasan terhadap topik tersebut dalam bentuk paper sebagai bahan diskusi dan presentasi.
