TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH K3
“IMPLEMENTASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI”
OLEH : OLEH : KELOMPOK I NURUL HAIRUNNISA A K11108258
SYARIF H
FITRIANI SUDIRMAN
K11108251
ARLIM LEAMANDUNG K11107732
RINI ARYANI
K11108260
IRFA IRVIANI
K11107704
RISKA
K11108255
MUHAMMAD IDRIS
K11107746
ANDI TITIN
K11108020
MUKRIMAH RAHMAN
K11109530
SYARIFAH ADRIANA
K11108259
MONA T AKASEH
K11109532
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2010
K11107661
BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Di Indonesia, setiap tujuh detik terjadi satu kasus kecelakaan kerja. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Tingkat kepedulian dunia usaha terhadap K3 masih rendah. Padahal karyawan adalah aset penting perusahaan. Kewajiban untuk menyelenggarakaan Sistem Manajemen K3 pada perusahaanperusahaan besar melalui UU Ketenagakerjaan, baru menghasilkan 2,1% saja dari 15.000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Manajemen K3. Minimnya jumlah itu sebagian besar
disebabkan oleh masih adanya anggapan
bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan. Padahal jika diperhitungkan besarnya dana
kompensasi/santunan untuk korban kecelakaan kerja
sebagai akibat diabaikannya Sistem Manajemen K3, yang besarnya mencapai lebih dari 190 milyar rupiah di tahun 2003, jelaslah bahwa masalah K3 tidak selayaknya diabaikan. Masalah umum mengenai K3 ini juga terjadi pada penyelenggaraan konstruksi. Tenaga kerja di sektor jasa konstruksi mencakup sekitar 7-8% dari jumlah tenaga kerja di seluruh sektor, dan menyumbang 6.45% dari PDB di Indonesia. Sektor jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang paling berisiko terhadap kecelakaan kerja, disamping sektor utama lainnya yaitu pertanian, perikanan, perkayuan, dan pertambangan. Angka kecelakaan kerja di sektor kontruksi didunia pada umumnya lebih tinggi dari angka kecelakaan di sektor lainnya seperti sektor manufaktur maupun industri. Dan angka
kecelakaan kerja kontruksi di indonesia adalah yang tertinggi. Tingginya angka kecelakaan kontruksi bersumber dari berbagai faktor. Baik dari pekerjanya sendiri, dari perusahaan maupun dari pemerintah yang menetapkan peraturan dan sanksi. Sehingga belum adanya komitmen yang sama dari seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu menghargai dan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan kerja sebagai hak asasi pekerja. Jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi yang mencapai sekitar 4.5 juta orang, 53% di antaranya hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Dasar, bahkan sekitar 1.5% dari tenaga kerja ini belum pernah mendapatkan pendidikan formal apapun. Sebagai besar dari mereka juga berstatus tenaga kerja harian lepas atau borongan yang tidak memiliki ikatan kerja yang formal dengan perusahaan. Kenyataan ini tentunya mempersulit penanganan masalah K3 yang biasanya dilakukan dengan metoda pelatihan dan penjelasan-penjelasan mengenai Sistem Manajemen K3 yang diterapkan pada perusahaan konstruksi. Untuk itu diperlukan kesadaran para pengusaha kontruksi, penyedia jasa ,pengawas maupun pelaksana kontruksi untuk menerapkan sistem manajemen K3 baik. Penerapan sistem manajemen yang terintegrasi dan memenuhi persyaratan K3 serta melengkapi tenaga-tenaga ahli yang berkompenten di bidang K3 adalah syarat mutlak untuk mengurangi tingkat kecelakaan di tempat kerja khususnya di sektor Kontruksi. Tenagatenaga ahli harus ditingkatkan melaluli pelatihan-pelatihan dan pendidikan serta pengetahuan akan bahaya di tempat kerja.
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini mengenai kondisi pada proyek konstruksi serta bagaimana peranan kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek konstruksi.
BAB II PEMBAHASAN A. Kondisi Proyek Konstruksi Karakteristik KegiatanKonstruksi
Memiliki masa kerja terbatas
Melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar
Melibatkan banyak tenaga kerja kasar (labour) yang berpendidikan relatif rendah
Memiliki intensitas kerjayang tinggi
Bersifat multidisiplin dan multi crafts
Menggunakan peralatan kerja beragam, jenis, teknologi, kapasitas dan kondisinya.
Memerlukan mobilisasi yang tinggi (peralatan, material dantenaga kerja)
1. Resiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi yang berisiko tinggi.
King and Hudson (1985) menyatakan bahwa pada proyek konstruksi di negara-negara berkembang, terdapat tiga kali lipat tingkat kematian dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, pekerjaanpekerjaan yang paling berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian dan pekerjaan galian. Pada ke dua jenis pekerjaan ini kecelakaan kerja yang terjadi cenderung serius bahkan sering kali mengakibatkan cacat tetap dan kematian. Jatuh dari ketinggian adalah risiko yang sangat besar dapat terjadi pada pekerja yang melaksanakan kegiatan konstruksi pada elevasi tinggi. Biasanya kejadian ini akan mengakibat kecelakaan yang fatal. Sementara risiko tersebut kurang dihayati oleh para pelaku konstruksi, dengan sering kali mengabaikan penggunaan peralatan pelindung (personal fall arrest system) yang sebenarnya telah diatur dalam pedoman K3 konstruksi. Bidang konstruksi adalah satu bidang produksi yang memerlukan kapasitas tenaga kerja dan tenaga mesin yang sangat besar, bahaya yang sering ditimbulkan umumnya dikarenakan faktor fisik, yaitu : terlindas dan terbentur yang disebabkan oleh terjatuh dari ketinggian, kejatuhan barang dari atas atau barang roboh. 1. Kemungkinan jatuh dari ketinggian terjadinya lebih besar, kerusakan yang ditimbulkannya lebih parah. Penyebab jatuh dari ketinggian umumnya adalah : pekerja pada saat bekerja di tempat kerja memiliki kepercayaan dirinya berpengalaman atau mencari jalan cepat, mulai bekerja tanpa mengenakan alat pelindung apapun atau baju pelindung, sehingga begitu terjatuh tidak ada sabuk pengaman atau jaring pengaman bisa mengakibatkan kematian. Selain kurangnya pemahaman pekerja tentang keamanan, perlindungan tenaga kerja yang dilakukan pemilik usaha sering tidak mencukupi, sebagai contoh bila bekerja di kerangka yang
tinggi, harus dipasang balok menyilang, disamping untuk menjaga kestabilan, selain itu untuk memberikan topangan yang kuat bagi tenaga kerja; pada saat pekerja tidak hati-hati terjatuh, ada satu lapisan pengaman, untuk mengurangi dampak yang terjadi. Pemilik usaha tidak seharusnya mengabaikan hidup para pekerjanya demi untuk mengejar keuntungan. 2. Penyebab kejatuhan benda dari atas seringkali karena kecerobohan pekerja; seperti pada saat mengoperasikan mesin penderek, mesin penggali lubang atau mesin pendorong, semestinya ada pagar pembatas di sekelilingnya, guna mencegah masuknya pekerja, apabila tetap diperlukan pekerja lain untuk memberikan bantuan operasional, maka di sampingnya perlu ada seorang mandor yang memberikan komando dan pengawasan; selain pagar pembatas pekerja di area tersebut harus memakai secara benar perlengkapan pelindung seperti helm, sarung tangan dan sepatu pengaman dan lain-lain. Selain itu pada saat memindahkan barang berat, sebaiknya menggunakan kekuatan mesin sebagai pengganti tenaga manusia, demi menghindari terjadinya kecelakaan pada saat pemindahan. 3. Tertimpa barang yang roboh biasanya terjadi karena tidak adanya pagar pembatas di area yang mudah runtuh, karena keruntuhan itu biasanya terjadi dalam waktu sekejap tanpa peringatan terlebih dahulu, oleh karena itu dibuatkan demi mengurangi resiko kecelakan terhadap pekerja yang memasuki area tersebut. Benturan atau tabrakan biasanya terjadi dikarenakan kecerobohan pekerja, mesin penggerak dan kendaraan yang digunakan berukuran sangat besar, pandangan petugas operator tidak mudah mencapai luasnya batas area kerjanya sehingga terjadi benturan. Jenis-jenis kecelakaan kerja akibat pekerjaan galian dapat berupa tertimbun tanah, tersengat aliran listrik bawah tanah, terhirup gas beracun, dan lain-lain. Bahaya tertimbun adalah risiko yang sangat tinggi, pekerja yang tertimbun tanah sampai
sebatas dada saja dapat berakibat kematian. Di samping itu, bahaya longsor dinding galian dapat berlangsung sangat tiba-tiba, terutama apabila hujan terjadi pada malam sebelum pekerjaan yang akan dilakukan pada pagi keesokan harinya. Data kecelakaan kerja pada pekerjaan galian di Indonesia belum tersedia, namun sebagai perbandingan, Hinze dan Bren (1997) mengestimasi jumlah kasus di Amerika Serikat yang mencapai 100 kematian dan 7000 cacat tetap per tahun akibat tertimbun longsor dinding galian serta kecelakaan-kecelakaan lainnya dalam pekerjaan galian. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang cukup signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di samping dapat mengakibatkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan perbaikan fasilitas kerja. Terdapat biaya-biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari suatu kecelakaan kerja yaitu mencakup kerugian waktu kerja (pemberhentian sementara), terganggunya kelancaran pekerjaan (penurunan produktivitas), pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan, denda dari pemerintah, serta kemungkinan berkurangnya kesempatan usaha (kehilangan pelanggan pengguna jasa). Biaya-biaya tidak langsung ini sebenarnya jauh lebih besar dari pada biaya langsung. 2.
Pedoman K3 Konstruksi Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah perlindungan tenaga kerja, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang undang ini mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada bidang konstruksi, diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara umum maupun pada tiap bagian konstruksi bangunan. Peraturan ini lebih ditujukan untuk konstruksi bangunan, sedangkan untuk jenis konstruksi lainnya masih banyak aspek yang belum tersentuh. Di samping itu, besarnya sanksi untuk pelanggaran terhadap peraturan ini sangat minim yaitu senilai seratus ribu rupiah. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Tenaga
Kerja
No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986:
Pedoman
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai ”Pedoman K3 Konstruksi” ini merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi di Indonesia. Pedoman K3 Konstruksi ini cukup komprehensif, namun terkadang sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum digunakan, serta tidak dilengkapi dengan deskripsi/gambar yang memadai. Kekurangan-kekurangan tersebut tentunya sangat menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara pihak pelaksana dan pihak pengawas konstruksi. Pedoman K3 Konstruksi selama hampir dua puluh tahun masih menjadi pedoman yang berlaku. Baru pada tahun 2004, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang kini dikenal sebagai Departemen Pekerjaan Umum, mulai memperbarui pedoman ini, dengan dikeluarkannya KepMen Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan. ”Pedoman Teknis K3 Bendungan” yang baru ini khusus ditujukan untuk proyek konstruksi bendungan, sedangkan untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, dan bagunan gedung, belum dibuat pedoman yang lebih baru. Namun, apabila dilihat dari cakupan isinya, Pedoman Teknis K3 untuk bendungan tersebut sebenarnya dapat digunakan pula untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya. ”Pedoman Teknis K3 Bendungan” juga mencakup daftar berbagai penyakit akibat kerja yang harus dilaporkan. Bila dibandingkan dengan standar K3 untuk jasa konstruksi di Amerika Serikat misalnya, (OSHA, 29 CFR Part 1926), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), sebuah badan khusus di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mengeluarkan pedoman K3 termasuk untuk bidang konstrusksi, memperbaharui peraturan K3-nya secara berkala (setiap tahun). Peraturan atau pedoman teknis tersebut juga sangat komprehensif dan mendetil. Hal lain yang dapat dicontoh adalah penerbitan brosur-brosur penjelasan untuk menjawab secara spesifik berbagai isu utama yang muncul dalam pelaksanaan pedoman teknis di lapangan. Pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya sekedar sebagai aturan, selayaknya secara terus menerus disempurnakan dan mengakomodasi masukan-masukan dari pengalaman pelaku konstruksi di lapangan. Dengan demikian, pelaku konstruksi akan secara sadar mengikuti peraturan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan kerjanya sendiri. 3. Pengawasan Dan Sistem Manajemen K3 Menurut UU Ketenagakerjaan, aspek pengawasan ketenagakerjaan termasuk masalah K3 dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang harus memiliki kompetensi dan independensi. Pegawai pengawas perlu merasa bebas dari pengaruh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Di samping itu, unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Tenaga Kerja. Pegawai pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalah gunakan kewenangannya. Pegawai pengawas ini sangat minim jumlahnya, pegawai pengawas K3 di Departemen Tenaga Kerja pada tahun 2002 berjumlah 1.299 orang secara nasional, yang terdiri dari 389 orang tenaga pengawas struktural dan 910 orang tenaga pengawas fungsional. Para tenaga pengawas ini jumlahnya sangat minim bila dibandingkan dengan lingkup tugasnya yaitu mengawasi 176.713 perusahaan yang mencakup 91,65 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa penerapan masalah K3 di perusahaan-perusahaan tidak dapat diselesaikan dengan pengawasan saja. Perusahaan-perusahaan perlu berpatisipasi aktif dalam penanganan masalah K3 dengan menyediakan rencana yang baik, yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau ”SMK3.” SMK3 ini merupakan tindakan nyata yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seluruh tingkat manajemen dalam suatu organisasi dan dalam pelaksanaan pekerjaan, agar seluruh pekerja dapat terlatih dan termotivasi untuk melaksanakan program K3 sekaligus bekerja dengan lebih produktif. UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja, atau kurang dari 100 pekerja tetapi dengan tempat kerja yang berisiko tinggi
(termasuk
proyek
konstruksi),
menerapkannya di tempat kerja.
untuk
mengembangkan
SMK3
dan
SMK3 perlu dikembangkan sebagai bagian
dari sistem manajemen suatu
perusahaan secara keseluruhan. SMK3 mencakup hal-hal berikut: struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan
bagi
pengembangan
penerapan,
pencapaian,
pengkajian,
dan
pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kementrian Tenaga Kerja juga menunjuk tenaga-tenaga inspektor/pengawas untuk memeriksa perusahaan-perusahaan dalam menerapkan aturan mengenai SMK3. Para tenaga pengawas perlu melalukan audit paling tidak satu kali dalam tiga tahun. Perusahaan- perusahaan yang memenuhi kewajibannya akan diberikan sertifikat tanda bukti. Tetapi peraturan ini kurang jelas dalam mendifinisikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah K3, yaitu salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada para pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam operasional perusahaan yang berupa penghargaan tertulis serta diumumkan di media-media massa, seperti yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Majalah Warta Ekonomi dan PT Dupont Indonesia. Untuk tahun 2005 silam, pemenang penghargaan tersebut adalah PT. Total E&P Indonesia (kategori Industri Pertambangan, Minyak, dan Gas), PT. Nestle Indonesia (kategori Industri Consumer Goods), dan PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia serta PT. Wijaya Karya (kategori Industri Lainnya). Keempat pemenang ini disaring dari 125 finalis.
Melihat nama-nama perusahaan yang mendapatkan penghargaan, menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha yang sangat menyadari masalah K3 adalah perusahaanperusahaan multinasional. Namun, yang menarik adalah bahwa terdapat satu perusahaan kontraktor nasional (BUMN) yaitu PT. Wijaya Karya sudah berada pada jajaran perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap masalah K3. Memang terdapat pengaruh positif budaya K3 yang dirasakan oleh pelaku konstruksi nasional, yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan asing yang menerapkan prinsipprinsip K3 di proyek-proyek konstruksi, sehingga sedikit banyak memaksa perubahan perilaku para tenaga kerja konstruksi.
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Penanganan masalah kecelakaan kerja juga didukung oleh adanya UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan UU ini, jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, tua dan meninggal dunia. Jamsostek kemudian diatur lebih lanjut melalui PP No. 14/1993 mengenai penyelenggaraan jamsostek di Indonesia. Kemudian, PP ini diperjelas lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1993, yang menunjuk PT. ASTEK (sekarang menjadi PT. Jamsostek), sebagai sebuah badan (satu-satunya) penyelenggara jamsostek secara nasional. Sebagai penyelenggara asuransi jamsostek, PT. Jamsostek juga merupakan suatu badan yang mencatat kasus-kasus kecelakaan kerja termasuk pada proyek-proyek konstruksi melalui pelaporan klaim asusransi setiap kecelakaan kerja terjadi. Melalui
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-196/MEN/1999, berbagai aspek penyelenggaraan program jamsostek diatur secara khusus untuk para tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, pada sektor jasa konstruksi. Karena pekerja sektor jasa konstruksi sebagian besar berstatus harian lepas dan borongan, maka KepMen ini sangat membantu nasib mereka. Para pengguna jasa wajib mengikutsertakan pekerja-pekerja lepas ini dalam dua jenis program jamsostek yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Apabila mereka bekerja lebih dari 3 bulan, pekerja lepas ini berhak untuk ikut serta dalam dua program tambahan lainnya yaitu program jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Khusus mengenai aspek kesehatan kerja diatur melalui Keppres No.22/1993. Dalam Keppres ini, terdapat 31 jenis penyakit yang diakui untuk mungkin timbul karena hubungan kerja. Setiap tenaga kerja yang menderita salah satu penyakit ini berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir (sampai maksimal 3 tahun). Pada umumnya, penyakit-penyakit tersebut adalah sebagai akibat terkena bahan kimia yang beracun yang berasal dari material konstruksi yang apabila terkena dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan penyakit yang serius. Penyakit yang mungkin timbul juga termasuk kelainan pendengaran akibat kebisingan kegiatan konstruksi, serta kelainan otot, tulang dan persendian yang sering terjadi pada pekerja konstruksi yang terlibat dalam proses pengangkutan material berbobot dan berulang, dan penggunaan peralatan konstruksi yang kurang ergonomis. Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jamsostek secara legal dapat dikatakan memadai. Namun, besarnya pembayaran jaminan tersebut sering kali tidak memadai. Sebagai contoh, biaya-biaya transportasi dan perawatan di
rumah sakit akibat kecelakaan kerja yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingginya kenaikan harga yang terjadi pada saat ini. B. Peran K3 Pada Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang melibatkan bahan bangunan, peralatan, perlengkapan, teknologi dan tenaga kerja yang secara sendiriataupun bersama-sama dapat menjadi sumber potensial terjadinya kecelakaan. Selain itu pekerjaan konstruksi pada umumnya merupakan pekerjaan di lapangan terbuka yang mudah terpengaruh oleh cuaca. Macam pekerjaan dapat berlangsung dibawah tanah, dalam genangan air, pada tempat-tempat lembab ataupun gelap yang berpotensi terhadap kesehatan kerja. Tenaga kerja merupakan sumber daya yang sangat penting. Oleh karena itu perlu dilindungi. Apalagi bila tenaga kerja yang telah trampil atau yang mempunyai keahlian mendapatkan kecelakaan yang akan berakibat terhadap waktu penyelesaian pekerjaan dan pada akhirnya merugikan bagi kontraktor. Oleh sebab itu dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kontraktor untuk melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada proyek yang menjadi tanggungjawabnya guna menjamin perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja. Pelaksana lapangan sebagai petugas kontraktor di lapangan perlu mengetahui pokok-pokok kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada pekerjaan konstruksi yang meliputi : Peraturan Perundangan yang berlaku. Peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada pekerjaan konstruksi adalah : 1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa-bangsa didunia, telah turut serta pada Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap tenaga kerja.
2. Pada tahun 1989 telah dikeluarkan Undang-undang No.14 tahun 1989 tentang Kesehatan Tenaga Kerja. Yang sebelumnya pada tahun 1970 telah dikeluarkan Undang-undang No.1 tentang Keselamatan Kerja. 3. Pada tahun 1980 Menteri Tenaga Kerja telah mengeluarkan Peraturan No.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. 4. Pada tahun 1986 Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja menerbitkan
Surat
Keputusan
bersama
No.174/MEN/1986
dan
104/KPTS/1986 tentang Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Tempat Pekerjaan Konstruksi. Dengan adanya peraturan perundangan tersebut, maka telah lengkap dan mantap landasan hukum untuk melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu menjadi kewajiban semua pihak yang terlibat pada konstruksi antara lain pemberi kerja, pemborong, pengawas dan tenaga kerja untuk melaksanakan peraturan dan perundangan tersebut. Di Indonesia Peraturan Perundangan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) telah memadai. Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Pekerjaan Konstruksi. Dilingkungan Departemen Tenaga Kerja ada unit/petugas yang melakukan tugas pengawasan / inspeksi yaitu para Inspektor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum terdapat unit/petugas yang melaksanakan inspeksi / pengawasan, termasuk pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dalam kontrak pekerjaan konstruksi tercantum klosul tentang kewajiban kontraktor untuk melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Kontraktor
harus mempunyai petugas dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ang disebut Petugas Kesehatan. Adapun tugas petugas kesehatan adalah : Membuat perencanaan dan program pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Proyek. Melakukan penyuluhan dan pemberian informasi serta latihan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Mencatat data kecelakaan. Mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kecelakaan. Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Adapun organisasi – organisasi dalam K3 pada konstruksi, antara lain : -
MENKIMSARWIL
-
INSPEKTOR
-
MENAKERTRANS
-
KONTRAKTOR
-
SK Bersama KONTRAK
-
Petugas Kesehatan
-
INSPEKTOR
-
Site
-
Peraturan Perundangan PROYEK
-
Manager Pelaksana Lapangan
-
Pelaksana Lapangan
Sebab-sebab serta cara pencegahan terjadinya kecelakaan. Pekerjaan konstruksi tergolong pekerjaan yang mengandung atau mempunyai potensi terjadinya
kecelakaan yang cukup besar. Kecelakaan pada pekerjaan konstruksi
bermacam-macam. Ada kecelakaan akibat terkena benda jatuh atau yang disebabkan karena terpukul, benda tajam,
sengatan aliran listrik, tergelincir dll. Data statistik
kecelakaan pada pekerjaan konstruksi di Indonesia digambarkan sebagai berikut : Kriteria Prosentase Sebab-sebab kecelakaan 30 % Pengangkutan dan lalu-lintas 29 % Kejatuhan benda
5 % Kebakaran 26 % Tergelincir, terpukul 10 % Jatuh dari ketinggian Setiap kecelakaan tentu ada penyebabnya. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan digolongkan dalam dua kelompok yaitu yang disebabkan faktor manusia dan faktor konstruksi (alat dan lingkungan). 1. Faktor Manusia Bahaya kecelakaan kerja umumnya disebabkan oleh manusia itu sendiri (human error). Antara lain karena kurangnya pengertian, kurang pengetahuan, kurang disiplin, kondisi mental misalnya emosi, kejenuhan dll. 2. Faktor Konstruksi (Alat dan Lingkungan) Bahaya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh faktor konstruksi (alat dan lingkungan) antara lain tidak adanya perencanaan K3, minimnya pengamanan, penggunaan/pengoperasian alat tidak benar/tidak sesuai, konstruksi salah sehingga roboh. Keadaan lingkungan yang kurang baik misalnya lapangan atau tempat kerja licin, gelap, pengap, berdebu dll. Cara pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja pada pekerjaan konstruksi. Telah diuraikan sebelumnya bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena faktor manusia dan faktor konstruksi (alat dan lingkungan). Melihat kenyataan tersebut, maka kunci pencegahan terjadinya kecelakaan adalah mendorong adanya ketertiban dan disiplin kerja serta menjamin agar keadaan lapangan kerja (lingkungan) tertata dengan baik, teratur dan bersih. Pencegahan kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia dapat ditempuh berbagai upaya antara lain :
1. Kampaye dan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran ber – Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 2. Mengadakan latihan dan demontrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi para pekerja maupun staff kontraktor misalnya : latihan eveluasi bahaya kebakaran, cara-cara P3K dsb. 3. Melakukan pengecekan secara teratur terhadap alat-alat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), peralatan P3K, alarm/sirine tanda kebakaran dsb. 4. Memasang poster dan tanda-tanda Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ditempat strategis. 5. Memberikan sanksi bagi pekerja yang melanggar peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan memberikan penghargaan bagi pekerja yang telah patuh dan melaksanakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). 6. Mengadakan pertemuan, dialog atau diskusi khusus tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi seluruh karyawan. 7. Penelitian bersifat teknis. 8. Penelitian medis. 9. Penelitian psikologis. 10. Standarisasi alat dan perlengkapan kerja. 11. Pengawasan bersifat umum dan khusus. 12. Asuransi kecelakaan.
BAB III PENUTUP Dari uraian mengenai berbagai aspek
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
penyelenggaraan konstruksi di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa bebagai masalah dan tantangan yang timbul tersebut berakar dari rendahnya taraf kualitas hidup sebagian besar masyarakat. Dari sekitar 4.5 juta pekerja konstruksi Indonesia, lebih dari 50% di antaranya hanya mengenyam pendidikan maksimal sampai dengan tingkat Sekolah Dasar. Mereka adalah tenaga kerja lepas harian yang tidak meniti karir ketrampilan di bidang konstruksi, namun sebagian besar adalah para tenaga kerja dengan ketrampilan seadanya dan masuk ke dunia jasa konstruksi akibat dari keterbatasan pilihan hidup. Permaslahan K3 pada jasa konstruksi yang bertumpu pada tenaga kerja berkarakteristik demikian, tentunya tidak dapat ditangani dengan cara-cara yang umum dilakukan di negara maju. Langkah pertama perlu segera diambil adalah keteladanan pihak Pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai pembina dan juga “the biggest owner.” Pihak pemilik proyek lah yang memiliki peran terbesar dalam usaha perubahan paradigma K3 konstruksi. Dalam
penyelenggaraan
proyek-proyek
konstruksi
yang
didanai
oleh
APBN/APBD/Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah antara lain dapat mensyaratkan penilaian sistem K3 sebagai salah satu aspek yang memiliki bobot yang besar dalam proses evaluasi pemilihan penyedia jasa. Di samping itu, hal yang terpenting adalah aspek sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus kepada seluruh komponen Masyarakat Jasa Konstruksi, karena tanpa program-program yang bersifat partisipatif, keberhasilan penanganan masalah K3 konstruksi tidak mungkin tercapai.
DAFTAR PUSTAKA Adrian Taufik, 2009. dkk Keselamatan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Bangunan Di Pt. Ultrajasa Yogyakarta Anonim.http://vibizdaily.com/detail/nasional/2010/06/07/gapensi_kerjasama_k3_untuk_tenaga_kerj a_konstruksi. Materi Pelajaran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Tenaga Kerja Asing - Bidang Konstruksi
Prashetya. 2010. Peran Ahli K3 Konstruksi. http:// prashetyaquality.com. Di akses tanggal 13 September 2010. Ramli, Soehatman. 2003. Keselamatan Konstruksi. http://www.google.com/search/. Di akses tanggal 11 September 2010. Soebandono.
Peran
&
Fungsi
K3
Pada
Pekerjaan
Konstruksi.
http://www.google.com/search/. Di akses tanggal 11 September 2010. TI
Humas.
2009.
Sektor
Konstruksi
Tertinggi
Dalam
[email protected]. Di akses tanggal 13 September 2010.
Kecelakaan
Kerja.
