6.Pedoman K3 Proyek Konstruksi

PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

PEDOMAN K3 PROYEK KONSTRUKSI

Lampiran 2 Keputusan Direksi Nomor :

162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

1 / 15

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

1.1 Maksud dan Tujuan 1.

Maksud Pedoman ini sebagai acuan bagi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Kontraktor/Konsultan Pengawas dalam Penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan konstruksi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi serta ada peningkatan terus menerus.

2.

Tujuan diberlakukannya Pedoman ini agar semua pemangku kepentingan memahami dan menjalankan tugas dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.

1.2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman ini mengatur Penyelenggaraan K3 mulai dari perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan konstruksi dan pemeliharaan konstruksi jalan tol yang melibatkan baik PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Penyedia Barang/Jasa (jasa Kontraktor dan jasa Konsultan Pengawas) serta kegiatan swakelola yang terkait. Tahapan yang berkesinambungan terus menerus yang dimaksud dalam pedoman penyelenggaraan K3 konstruksi sesuai dengan urutan dan siklus: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

UCA/DPR

Kepemimpinan Manajemen Risiko Perundang-undangan dan Persyaratan K3 Sasaran dan Program Kerja Sumber Daya Pengorganisasian dan Tanggung Jawab Pelatihan dan Kompetensi Komunikasi dan Konsultasi Dokumentasi Pengendalian Bahaya Tanggap Darurat


PEDOMAN K3 PROYEK KONSTRUKSI 12. 13. 14. 15. 16.

UCA/DPR


162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

Pengukuran dan Pemantauan Kinerja Penyelidikan Kecelakaan dan Pelaporan Audit Internal Tinjauan Manajemen Perbaikan Berkelanjutan

2 / 15




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

3 / 15

BAB II DAFTAR ISTILAH

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan: 1.

K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pengertian pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

2.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah rangkaian proses manajemen yang sistematik dan terstruktur dengan fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dan melibatkan seluruh sumber daya, yang bertujuan untuk melindungi karyawan, pelanggan, aset dan mitra kerja dari potensi bahaya yang mungkin terjadi.

3.

K3 Konstruksi dan Pemeliharaan Konstruksi adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi yang berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat) antara lain pekerjaan konstruksi: jalan, jembatan, bangunan gedung fasilitas umum, sistem penyediaan air minum dan perpipaannya, sistem pengolahan air limbah dan perpipaannya, drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan pemeliharaan bangunan konstruksi lainnya.

4.

Pengertian istilah tentang Inisiator, Panitia Pengadaan, Proyek/Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Biro Manajemen Mutu dan Risiko, Atasan Proyek/Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan istilah lainnya sesuai dengan Keputusan Direksi No. 15/KPTS/2009 tanggal 20 Januari 2009, yang berkaitan dengan Standar prosedur operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan (khusus Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 tentang Pengertian Istilah) dan pengertian istilah tentang Jaminan Pemeliharaan sesuai dengan Keputusan Direksi No. 158/KPTS/2009 tanggal 9 September 2009, yang berkaitan dengan perubahan keputusan direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 15/KPTS/2009 tentang standar prosedur operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan (khusus Pasal II).

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

4 / 15

5.

Ahli K3 Konstruksi adalah Ahli K3 yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam menjalankan Sistem Manajemen K3 yang dibuktikan dengan sertifikat dari yang berwenang.

6.

Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan/atau Organisasi Kontraktor/Konsultan Pengawas yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Konstruksi dan berpengalaman sedikitnya 2 (dua) tahun.

7.

Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

8.

Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai dan dapat diterima.

9.

Risiko K3 adalah perpaduan/perkalian antara peluang/kemungkinan/frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan akibat/keparahan yang ditimbulkannya dalam kegiatan dan pemeliharaan konstruksi.

10.

Kategori Risiko K3 dinyatakan berupa Risiko Tinggi, Risiko Moderat dan Risiko Rendah. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang penentuan kategori Risiko, harus diambil tingkat Risiko yang lebih tinggi.

11.

Peluang/kemungkinan/frekuensi terjadinya peristiwa K3 dinyatakan dalam tingkatan 1(satu) sampai dengan 5 (lima): adalah Sangat Kecil (SK), Kecil (K), Sedang (S), Besar (B), dan Sangat Besar (SB) kemungkinannya.

12.

Akibat/keparahan yang ditimbulkan terkait kepada 3 (tiga) faktor terhadap: Orang/Jiwa, Harta Benda dan Lingkungan.

13.

Orang/Jiwa dikaitkan akibat/keparahan terhadap Pekerja, Tamu, staf konsultan, Pengguna, Suplier, Kontraktor, Pihak luar dengan tingkatan yang berjenjang mulai dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

14.

Harta Benda dikaitkan terhadap Peralatan, Perlengkapan, Kendaraan yang dimiliki proyek dan pihak luar (yang ada di area kerja dan lingkungan kerja serta pemanfaat konstruksi) dengan tingkatan yang berjenjang mulai dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

5 / 15

15.

Lingkungan dikaitkan dengan Limbah (baik cair, padat dan gas), sisa bahan, buangan, bekas dan komplain lingkungan serta dampak ikutannya dengan tingkatan yang berjenjang mulai dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

16.

Tabel Klasifikasi Tingkat Risiko adalah Pedoman untuk menghitung dan menetapkan Tingkat Risiko Tinggi atau Risiko Moderat atau Risiko Rendah yang dibuat oleh Biro Manajemen Mutu dan Risiko pada proyek konstruksi dan pemeliharaan.

17.

Audit Internal K3 adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen oleh Auditor K3 Konstruksi dalam kerangka pembinaan untuk memberikan penilaian terhadap efektifitas penyelenggaraan K3 Konstruksi di lingkungan kerja.

18.

Audit Internal K3 Konstruksi oleh Penyedia Jasa adalah Audit K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh auditor internal Penyedia Jasa.

19.

RK3K (Rencana K3 Kontrak) adalah dokumen rencana penyelenggaraan K3 Konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor/Konsultan Pengawas dan akhirnya disetujui oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Kontraktor/Konsultan dengan Proyek/Pelaksana Kontrak dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi hingga pekerjaan selesai.

20.

Monitoring dan Evaluasi K3 Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 Konstruksi pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

6 / 15

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 3.1

Biro Manajemen Mutu dan Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang di bidang K3 konstruksi, Biro Manajemen Mutu dan Risiko, disamping fungsi utama, wewenang dan tanggung jawab sesuai SK Direksi No.15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dan SK Direksi No. 194/KPTS/2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, ditambah meliputi: 1.

Menyusun dan mengusulkan kepada Direksi Tabel Risiko K3 Konstruksi sebagai dasar untuk menghitung Tingkat Risiko K3 Proyek (Lampiran No.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5).

2.

Menerima tembusan laporan kegiatan K3 sebagai dasar melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan K3 konstruksi dan pemeliharaan konstruksi.

3.

Melaksanakan sosialisasi dan Penyelenggaraan K3 Konstruksi.

4.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman penyelenggaraan K3 Konstruksi baik secara sampling dan membuat laporan keseluruhan kepada Direksi.

5.

Melakukan rapat koordinasi tentang penerapan K3 untuk perbaikan terus menerus dan melaporkan kegiatannya kepada Direksi.

3.2

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

bimbingan

teknis

tentang

Pedoman

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Panitia Pengadaan Barang/Jasa, disamping fungsi utama, wewenang dan tanggung jawab sesuai SK Direksi No.15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dan SK Direksi No.158/KPTS/2009 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan serta SK Direksi No.194/KPTS/2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, ditambah meliputi: 1.

UCA/DPR

Menggunakan Tabel Risiko K3 Konstruksi sebagai pedoman untuk menetapkan dan menjelaskan Tingkat Risiko K3 Proyek yang akan ditawarkan kepada calon




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

7 / 15

peserta lelang atau yang akan dipilih sebagai Kontraktor/Konsultan Pengawas dengan melibatkan Ahli K3 Konstruksi. 2.

Wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi dalam proses evaluasi kualifikasi dan klarifikasi penawaran pada proyek konstruksi dan pemeliharaan konstruksi yang telah ditetapkan mempunyai Risiko Tinggi K3.

3.

Memberi penjelasan tentang Risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pada rapat saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang dilelangkan atau ditawarkan.

4.

Memberi penjelasan tentang kewajiban Kontraktor/Konsultan pengawas mematuhi dan melaksanakan Peraturan Eksternal dan Peraturan Internal tentang K3 dalam pelaksanaan pekerjaan pada rapat saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang dilelangkan atau ditawarkan.

5.

Memasukkan materi Penyelenggaraan K3 Konstruksi dalam Dokumen Kontrak dengan cara mewajibkan Kontraktor/Konsultan Pengawas untuk mengikuti Pedoman ini (Lampiran No. 2.11) dalam pelaksanaan pekerjaannya.

6.

Dalam hal materi Penyelenggaraan K3 Konstruksi digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi (administratif dan atau teknis) dalam proses Pemilihan Kontraktor/Konsultan Pengawas maka Panitia Pengadaan wajib menyediakan acuannya.

7.

Menerima Pra Rencana K3 Konstruksi yang diserahkan oleh calon Kontraktor/Konsultan Pengawas sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan adminitrasi dan proses evaluasi.

8.

Berwenang menggugurkan calon penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan pada tahap evaluasi kualifikasi, sesuai dengan pasal 8 ayat 5.

9.

Berwenang menggugurkan calon penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan pada tahap evaluasi kualifikasi, sesuai dengan pasal 8 ayat 6.

10.

Melakukan evaluasi kelayakan dari Pra Rencana K3 Konstruksi pada saat KLARIFIKASI terhadap peserta urutan Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III, sesuai dengan petunjuk (Lampiran No. 2.12).

11.

Meminta dan menerima Revisi Pra Rencana K3 dari calon Kontraktor atau Konsultan Pengawas berdasarkan catatan koreksi pada (Lampiran No. 2.12) serta proses mendapatkan persetujuan RK3K dari Inisiator pada Lembar Pengesahan (Lampiran No. 2.13).

12.

Memasukkan Lembar Pengesahan Rencana K3 Kontrak (RK3K) dan Lampiran berupa Dokumen RK3K, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak dan meminta tandatangan pengesahan Inisiator.

UCA/DPR


PEDOMAN K3 PROYEK KONSTRUKSI 3.3


162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

8 / 15

Proyek/Pelaksana Kontrak

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Proyek/Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, disamping fungsi utama, wewenang dan tanggung jawab sesuai SK Direksi No.15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dan SK Direksi No.158/KPTS/2009 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk No. 15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan serta SK Direksi No. 194/KPTS/2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, ditambah meliputi: 1.

Menerima dan menggunakan Rencana K3 Konstruksi yang telah disahkan oleh Inisiator sebagai dasar pelaksanaan kontrak K3 Konstruksi (Lampiran No. 2.13).

2.

Wajib melibatkan dan berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi dalam penanganan proyek konstruksi dan pemeliharaan konstruksi yang telah ditetapkan mempunyai Risiko Tinggi K3.

3.

Meminta Kontraktor dan Konsultan Pengawas melakukan presentasi RK3K yang telah disahkan pada rapat pertama pra-proyek.

4.

Untuk Proyek Konstruksi dengan Kategori Risiko Tinggi, dalam melibatkan Ahli K3 Konstruksi harus memperhatikan :

5.

UCA/DPR

a.

Ahli K3 Konstruksi yang dimaksud dapat berasal dari Konsultan Pengawas atau pihak lain di luar PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang ditunjuk atau dapat berasal dari internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

b.

Ahli K3 Konstruksi yang dimaksud tidak diperkenankan berasal dari Kontraktor yang sedang terikat dalam pelaksanaan kegiatan yang ditangani, agar tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

Proyek/Pelaksana Kontrak wajib melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai Risiko K3 Moderat dan Risiko Rendah. a.

Petugas K3 Konstruksi tidak boleh merangkap pada paket pekerjaan yang lain.

b.

Petugas K3 Konstruksi dimaksud dapat berasal dari Konsultan Pengawas atau pihak lain di luar PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang ditunjuk atau dapat berasal dari internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

c.

Petugas K3 Konstruksi tidak diperkenankan berasal dari Kontraktor yang sedang terikat dalam pelaksanaan kegiatan yang ditangani, agar tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

9 / 15

6.

Bertanggungjawab dan menyetujui hasil tinjau ulang RK3K yang dilakukan oleh Kontraktor untuk butir-butir yang perlu diadakan tinjauan ulang dan melaporkannya kepada Atasan Langsung dan Biro Manajemen Mutu dan Risiko.

7.

Mempunyai hak menerima dan mempelajari tembusan Laporan Rutin Kecelakaan yang dibuat oleh Kontraktor ke Dinas Tenaga Kerja setempat.

8.

Merencanakan dan melaksanakan Inspeksi K3 (menggunakan Lampiran No.2.14) dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi secara bersama-sama dengan Kontraktor dan Konsultan Pengawas sesuai program kerja RK3K.

9.

Wajib melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang telah terjadi pada kegiatan di bawah kendalinya, dan menerbitkan rekomendasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Inisiator.

10.

Wajib melakukan evaluasi terhadap KEPATUHAN terhadap Perundangan dan Standar serta Peraturan K3 internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk atas yang telah terjadi pada kegiatan di bawah kendalinya, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Inisiator.

11.

Mempunyai hak memberi peringatan secara bertahap kepada Kontraktor dan Konsultan Pengawas apabila menyimpang dari RK3K dengan cara memberi surat peringatan ke-1 dan ke-2. Apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti, maka Proyek/ Pelaksana Kontrak dapat menghentikan pekerjaan dan segala risiko akibat penghentian pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa (menggunakan Lampiran No. 2.15, 2.16 dan 2.17).

12.

Memberi surat keterangan Nihil Kecelakaan dan Sakit akibat Kerja atau “Zero Accident” kepada Kontraktor yang telah menyelenggarakan K3 Konstruksi jika selesai tanpa terjadi kecelakaan kerja dan Sakit akibat Kerja, dengan menggunakan pedoman (Lampiran No. 2.6 dan Lampiran No. 2.22) serta Contoh Sertifikat (lampiran No. 2.26).

13.

Pengaturan untuk kegiatan swakelola atau kegiatan proyek rutin yang diawasi langsung oleh Cabang/Unit Kerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk tanpa Konsultan Pengawas, maka wajib memperhatikan dan menetapkan:

UCA/DPR

1.

Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung pada Kegiatan Swakelola wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola (gunakan lampiran No.2.27)

2.

Menyediakan sarana Alat Pengaman Kerja (APK) yang akan digunakan oleh penyedia jasa atau pelaksana konstruksi atau pemeliharaan konstruksi.

3.

Memastikan Sarana Alat Pelindung Diri (APD) disediakan dan digunakan oleh Kontraktor dalam pelaksanaan konstruksi atau pemeliharaan konstruksi.



3.4


162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

10 / 15

4.

Menunjuk Ahli K3 atau Petugas K3 sesuai dengan Tingkat Risiko K3 untuk melakukan Pengawasan Langsung di lapangan.

5.

Mewajibkan Kontraktor mengisi Surat Ijin Kerja (lampiran No. 2.23) dan melakukan evaluasi serta menyetujuinya sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Inisiator

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Inisiator, disamping fungsi utama, wewenang dan tanggung jawab sesuai SK Direksi No.15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dan SK Direksi No.158/KPTS/2009 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 15/KPTS/2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan serta SK Direksi No.194/KPTS/2009 tentang Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, ditambah meliputi: 1.

Menerima Laporan penyelenggaraan K3 Konstruksi yang diserahkan Proyek/ Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

2.

Melakukan analisis, kesimpulan, memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laporan penyelenggaraan K3 Konstruksi yang diserahkan Proyek/Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

3.

Memberikan teguran/sanksi jika Proyek/Pelaksana Kontrak menyimpang dan tidak menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan K3 Konstruksi sesuai dengan Pedoman K3 ini.

3.5

Kontraktor/Pelaksana Konstruksi

Tugas dan Tanggung Jawab serta Hak yang dimiliki oleh Kontraktor/Pelaksana Konstruksi dalam menjalankan siklus dan manajemen K3 Konstruksi sebagai berikut: 1.

Mempunyai hak memperoleh informasi dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang Tingkat Risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi

2.

Mempunyai hak mengajukan tanggapan atas Tingkat Risiko K3 Konstruksi yang disampaikan termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat pejelasan pelelangan.

3.

Bertanggung jawab memastikan biaya penyelenggaraan K3 Konstruksi dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi. Perhitungan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut sudah merupakan satu

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

11 / 15

kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi, yang diperhitungkan dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko K3. 4.

Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Eksternal dan Peraturan Internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang penerapan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.

5.

Wajib menyerahkan kepada Panitia Pengadaan barang/jasa: a. Foto copy Sertifikat Sistim Manajemen K3 (SMK3) bagi perusahaan yang telah memilikinya. b. Mengisi dan menyerahkan Pernyataan tertulis kesanggupan untuk menjalankan siklus K3 (contoh Lampiran No. 2.18). c. Foto Copy Surat Keterangan atau Pernyataan Pelanggan bahwa calon penyedia jasa pernah mempunyai pengalaman kerja dengan penyelesaian K3 dengan “Zero Accident” atau Tanpa kecelakaan. (jika ada)

6.

Wajib membuat “pra RK3K” sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang / jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

7.

Wajib menyusun Tingkat Risiko K3 kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan Panitia Pengadaan Barang/jasa.

8.

Tugas membuat Pra RK3K sebagaimana instruksi Panitia Pengadaan, dengan ketentuan: a. Dibuat pada awal kegiatan. b. Harus mencantumkan kategori Tingkat Risiko K3 masing-masing pekerjaan utama dan Perhitungan Tingkat Risiko K3 secara Umum atau Keseluruhan dan cara-cara pengendaliannya (lampiran No. 2.19). c. Pada proses klarifikasi, wajib mempresentasikan Pra RK3K kepada Panitia Pengadaan Barang/jasa dalam proses klarifikasi.

9.

Wajib melakukan presentasi RK3K yang telah disahkan pada rapat pertama praproyek bersama-sama dengan presentasi Konsultan Pengawas.

10.

Wajib mengajukan Tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.

11.

Wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai Risiko K3 tinggi atau melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai Risiko K3 Moderat atau Risiko K3 Rendah.

12.

Melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi bila ada dua

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

12 / 15

atau lebih Penyedia Jasa yang bergabung dalam satu kegiatan. Dan Kerja sama kegiatan SMK3 Konstruksi tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama Penyedia Jasa. 13.

Berwenang dan bertindak sebagai Koordinator K3 jika pada proyek yang dikerjakannya terdapat supplier ataupun subkontraktor yang ditunjuk langsung oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk oleh karena pertimbangan tertentu.

14.

Wajib membentuk P2K3 (Panitia Pembina K3) bila: a. Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang. b. Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai Risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif. c. Wajib melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

15.

Wajib membuat Laporan Rutin Kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan tembusannya disampaikan kepada Proyek Pelaksana Kontrak Konstruksi.

16.

Wajib melaksanakan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana jika memiliki Sertifikat Sistem Manajemen K3 Perusahaan.

17.

Menyediakan informasi terbaru, dan selalu diperbaharui tentang kegiatan K3 di tempat kerja.

18.

Wajib menindak-lanjuti rekomendasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang K3 Konstruksi dalam rangka:

3.6

a)

Hasil Inspeksi terhadap Kondisi Nyaris (Nearmiss) dan Kejadian K3 walaupun tanpa celaka/cidera.

b)

Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat kerja.

c)

Peningkatan derajat kesehatan pekerja.

Konsultan Pengawas

Tugas dan Tanggung Jawab serta Hak Konsultan Pengawas dalam menjalankan siklus dan Manajemen K3 Konstruksi sebagai berikut: 1.

Memperoleh informasi dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang Tingkat Risiko K3 Konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi.

2.

Mengajukan tanggapan atas Tingkat Risiko K3 Konstruksi yang disampaikan

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

13 / 15

termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi. 3.

Memastikan biaya penyelenggaraan K3 (Alat Pelindung Diri dan Alat Pengaman Kerja) Konstruksi dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi dan perhitungan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi.

4.

Mematuhi dan melaksanakan Peraturan Eksternal dan Peraturan Internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang penerapan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.

5.

Wajib membuat “pra RK3K” Pengawasan Teknik sebagai salah satu kelengkapan Penawaran dan pada proses klarifikasi, wajib mempresentasikan Pra RK3K kepada Panitia Pengadaan Barang/jasa dalam proses klarifikasi.

6.

Wajib menyusun tingkat risiko K3 kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dalam rapat K3 Konstruksi.

7.

Wajib melakukan presentasi RK3K yang telah disahkan pada rapat pertama proyek bersama-sama dengan presentasi Kontraktor.

8.

Wajib merencanakan dan melakukan inspeksi yang melibatkan peran inspeksi Proyek/Pelaksana kontrak minimal setiap minggu.

9.

Menyediakan informasi terbaru tentang kegiatan K3 di tempat kerja pada kegiatan Konstruksi, dengan menggunakan/berpedoman pada Lampiran No. 2.20, 2.21 dan 2.22 berupa: a.

Daftar Simak Pra Aktifitas Proyek Konstruksi.

b.

Daftar Simak Program K3 Konstruksi.

c.

Daftar Simak Penilaian Akhir K3 Konstruksi.

pra

10.

Memastikan setiap Ijin Kerja yang berpotensi berbahaya yang diajukan oleh Kontraktor, sudah dilampirkan Lembar IJIN KERJA dan Safety Analisis (Lampiran No. 2.23).

11.

Dalam keadaan memaksa yang berbahaya/darurat dapat menghentikan kegiatan konstruksi, JIKA berpendapat bahwa telah timbul keadaan Darurat yang akan mengancam keselamatan hidup manusia, kelangsungan pekerjaan, harta milik di sekitar tempat pekerjaan, maka Konsultan Pengawas dapat memerintahkan Kontraktor untuk melaksanakan segala tindakan atau usaha menurut pendapatnya dianggap perlu guna meringankan atau mengurangi Risiko K3 tersebut, dimana Kontraktor dengan segera tanpa kecuali harus patuh atas segala pengarahan Konsultan Pengawas.

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

14 / 15

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN Pedoman K3 Proyek Konstruksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk ini mengikuti dan melengkapi khususnya bidang K3 pada Pedoman Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan Keputusan Direksi mengenai Struktur Organisiasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan mengikuti setiap perubahan-perubahannya. Pedoman K3 Proyek konstruksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk ini berdasarkan peraturan-perundangan secara minimal dan mengikuti perubahan seperti: 1. Daftar Perundangan dan Peraturan sesuai (Lampiran No. 2.24). 2. Daftar Peraturan Internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk sesuai (Lampiran No. 2.25).

UCA/DPR




162 /KPTS/2010

Tanggal Terbit

: 30 / 09 / 2010

Status Revisi

: 0

Halaman

:

15 / 15

BAB V

PENUTUP Pedoman K3 Proyek Konstruksi ini diberlakukan sesuai dengan tanggal ditetapkan oleh Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 2010 DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

FRANS S. SUNITO Direktur Utama UCA/DPR/TIA/THN

UCA/DPR

6.Pedoman K3 Proyek Konstruksi

Recommend Documents