BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah: “PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF”
Kelas/ kelompok: SAD/II Disusun oleh: Ari Amnan
: 210114109
Farichatul Machsuroh
: 210114110
Ika Nurjannah
: 210114100
Musyayadah
: 210114099
Rivana Dwi Oktora
: 210114125
Umi Nadhifatur Rohmah
: 210114119
Zunita Santiwi
: 210114101
Dosen Pengampu: Pramadya Khairul, S.H, M.H
IAIN PONOROGO FAKULTAS SYARI’AH
JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH 2017
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dengan pesat membuat sistem perdagangan dan perindustrian ikut pula maju dengan pesat, baik dalam hubungan nasional maupun hubungan internasional. Hal ini sering menjadi pemicu timbulnya sengketa diantara para pihak pelaku usaha dan bisnis yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikannya baik melalui jalur pengadilan maupun jalur diluar pengadilan. Pada umunya didalam kehidupan suatu masyarakat telah mempunyai cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa sendiri, yakni proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan (litigasi) dan arbitrase (non litigasi), serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa seperti negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Dalam makalah ini kami akan memaparkan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah sejarah terbentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia? 2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia? 3. Bagaimanakah contoh putusan BadanArbitrase Nasioanal Indonesia yang di batalkan oleh pengadilan ? 4. Contoh kasus putusan BANI yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri ?
BAB II PEMBAHASAN A. Sejarah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Pada tanggal 3 Desember 1977. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independent. Pendirian BANI ini sendiri didukung penuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, selain itu pendirian ini juga telah mendapat restu dari menteri kehakiman, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Bappenas dan juga Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Anggaran dasar BANI, Bani adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan dan industri dan keuangan, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status yang bebas, otonom dan juga independent, artinya BANI tidak diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayak lembaga peradilan yang independent. Dengan demikian BANI di harapkan dapat bersikap objektif, adil, dan jujur memandang dan memutuskan perkara yang menghadapinya nanti.
1
Salah satu hal yang dapat menunjukkan keindependenan lembaga BANI adalah dengan metode pengangkatan kepengurusannya yang untuk pertama kali diangkat oleh ketua KADIN, dan selanjutnya berbentuk yayasan inilah yang dapat menunjukkan kemandirian dan independen di BANI, sebagai lembaga yang bukan berada di bawah kepentingan lembaga (KADIN). Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah di akui, dimana di nyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif peyelesaian sengketa.
1
Wikipedia, “Badan Arbitrase Nasional Indonesia”, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia , (diakses pada tanggal 19 Mei 2017).
Pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diberikan pengaturan secara umum sampai dengan pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memilii kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di antaranya adalah Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.
2
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Lebih jauh mengenai permohonan arbitrase juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Selanjutnya, tahapan prosedur berarbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah: 1. Permohonan Arbitrase Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase pada Sekretariat BANI. Di dalam permohonan tersebut, pemohon menjelaskan baik dari sisi formal tentang kedudukan pemohon dikaitkan dengan perjanjian arbitrase, kewenangan arbitrase (dalam hal ini BANI) untuk memeriksa perkara, hingga prosedur yang sudah ditempuh sebelum dapat masuk ke dalam penyelesaian melalui forum arbitrase. Penyelesaian sengketa di arbitrase dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara. Kesepakatan tersebut dapat dibuat sebelum timbul sengketa (Pactum De Compromittendo) atau disepakati para pihak saat akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (akta van compromis). Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 30/1999, pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas harus memuat dengan jelas: nama dan alamat para pihak; penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku; perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada; cara penyelesaian yang dikehendaki; dan perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan itu dalam
2
Sudut Hukum, “Sejarah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)”, dalam www.suduthukum.com/2016/09/sejarah-bani-badan-arbitrase-nasional.html?m=1 , (diakses pada tanggal 17 Mei 2017).
register BANI. Badan Pengurus BANI juga akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut. 2. Penunjukan Arbiter Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh Majelis. Dalam hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal pemohon secara tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam 14 (empat belas) hari sejak termohon menerima usul pemohon para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal maka dengan berdasarkan permohonan dari salah satu pihak maka Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal. Dalam hal forum dipimpin oleh Majelis maka Para Pihak akan mengangkat masing-masing 1 (satu) arbiter. Dalam forum dipimpin oleh Majelis arbiter yang telah diangkat oleh Para Pihak akan menunjuk 1 (satu) arbiter ketiga (yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase). Apabila dalam waktu 14 (empat) belas hari setelah pengangkatan arbiter terakhir belum juga didapat kata sepakat maka atas permohonan salah satu pihak maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter keti ga. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua bel ah pihak. 3 3. Tanggapan Termohon Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumendokumen
lampirannya
kepada
Termohon,
dan
meminta
Termohon
untuk
menyampaikan tanggapan tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3
Bimo Prasetio, “PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE”, dalam strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase , (diakses pada tanggal 17 Mei 2017).
Dalam waktu paling lama 30 hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI. Ketua BANI berwenang, atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan Jawaban dan atau penunjukan arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari. 4. Tuntutan Balik Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama dengan Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang pertama. Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu beralasan. Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut dikenakan bia ya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya adminsitrasi yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersamasama dengan tuntutan pokok. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tuntutan. Jawaban Tuntutan Balik
Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut.4 5. Sidang Pemeriksaan Dalam sidang pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan. Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila : a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu; b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
4
Ibid.
c. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya. Selain menetapkan Putusan akhir, Maje lis juga berhak menetapkan putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial. 6. Biaya-biaya Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris Majelis. Mengenai biaya ini didasarkan juga pada besarnya nilai tuntutan yang dicantumkan dalam permohonan. Oleh karena itu, pemohon arbitrase hendaknya lebih bijak dalam menetapkan nilai tuntutannya. Satu dan lain hal, karena pendaftaran biaya arbitrase dihitung berdasarkan prosentase nilai tuntutan dan majelis arbitrer hanya akan mengabulkan nilai tuntutan yang dapat dibuktikan oleh pemohon. Apabila terdapat pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No. 30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
Dalam hal Termohon tidak memberikan tanggapan atau diam saja, maka Pemohon arbitrase berkewajiban untuk membayar beban biaya perkara Termohon. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh kedua belah pihak. C. Membatalkan Putusan Arbitrase Keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat. Namun, hal itu bukan berarti putusan arbitrase tidak dapat di batalkan. Keputusan arbitrase bisa dibatalkan jika ditemukan bukti-bukti baru yang membuktikan pelanggaran salah satu pihak. Pada pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa di jelaskan hal-hal yang bisa mengakibatkan pembatalan putusan. Hal-hal tersebut adalah: a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. Setelah putusan di ambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan putusan arbitrase didaftarkan paling lama 30 hari set elah hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada panitera pengadilan negeri. Permohonan pembatalan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan negeri nanti akan memutuskan paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima. Pihak yang tidak puas dengan putusan pembatalan dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung (MA) dan putusan MA akan diberikan dalam waktu paling lama 30 hari. 5
D. Contoh Kasus Putusaan Bani yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Putusan Arbitrase Kembali Dibatalkan Pengadilan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diajukan PT Pembanguan Perumahan (PP) akhirnya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis yang diketuai Z.A Sangadji -- beranggotakan
5
http://www.hukum-hukum.com/2016/08/putusan-bani-dapat-dibatalkan.html?m=1 , (diakses pada tanggal 17 Mei 2017).
Alfred Artie Makaginsar dan Mansyurdin Chaniago-- mengganggap terbukti ada tipu muslihat, sehingga terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan BANI. Putusan BANI yang dibatalkan PN Jakarta Timur adalah dalam perkara Saeti Wahana Concretindo (Saeti) melawan PP. Lantaran adanya tipu muslihat, urai majelis, arbiter jadi mengesampingkan perjanjian. Sebaliknya, arbiter memutus dengan menggunakan ukuran kebiasaan dalam praktek. Pengesampingan perjanjian menyebabkan hilangnya kewenangan mutlak arbiter untuk memeriksa sengketa Saeti dengan PT Pembangunan Perumahan. Padahal, perjanjian kedua pihak itu pula yang dijadikan dasar untuk merujuk penyelesaian lewat BANI. Selain itu, arbiter tidak memiliki standar dalam menentukan wanprestasi denda dan bunga. Kisruh Saeti dan PP bermula dari hubungan jual beli precast diafragma wall, dinding diafragma untuk pembangunan underpass. Diduga Saeti terlambat memenuhi pengiriman barang sesuai yang diperjanjikan. Sebaliknya, PP juga terlambat melakukan pembayaran. Lantaran PP telat bayar, Saeti menagih denda keterlambatan. Belakangan, perkara ini masuk ke BANI, dimana Saeti mengajukan tuntutan Rp2,2 miliar. Jumlah tuntutan itu tak sepenuhnya dikabulkan. Dalam putusannya, BANI hanya memerintahkan PP membayar denda keterlambatan pembayaran ke Saeti sebesar Rp1,073 miliar. Nilai uang sebesar itu ditentukan berdasarkan kebiasaan dalam praktek. Rupanya PP menolak membayar, bahkan mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI ke pengadilan. Analisa Dalam kasus tersebut, putusan yang telah dibuat oleh BANI dapat dibatalkan oleh pengadilan dengan beberapa alasan. Seperti yang di dalam kasus, menurut pengadilan BANI melakukan tipu muslihat. Seperti diatur, tipu muslihat adalah satu dari tiga hal yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Dua lagi adalah adanya dokumen palsu dan penyembunyian dokumen yang menentukan. Menurut majelis, tipu muslihat yang dilakukan Saeti adalah memenggal kalimat saat mengutip isi perjanjian jual beli dalam gugatan arbitrase. Menurut Yulianto Manurung, pengacara PP, seharusnya Saeti tidak melakukan pemenggalan klausul dalam permohonan. Harusnya tidak dipenggal-penggal, ujar Yulianto. Namun, pengacara Saeti, Rio Simanjuntak, menolak bila pemenggalan disebut sebagai tipu muslihat. Sebab, kalau ingin mengetahui isi perjanjian secara lengkap, arbiter bisa
langsung mengeceknya. Bukankah dokumen perjanjian disertakan sebagai bukti? Kalau memenggal sebagian dianggap tipu muslihat berarti sangat banyak pengacara yang melakukan tipu muslihat dalam membela kliennya, tuturnya heran. Pasal 70 Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur ‑unsur sebagai berikut : a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b.
setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
disembunyikan oleh pihak lawan; atau c . putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Majelis juga menganggap Saeti melakukan tipu muslihat dengan menyatakan bahwa PP belum melaksanakan kewajiban, padahal PP sudah melunasi harga barang. Terhadap pertimbangan hakim ini, Rio menampiknya karena harga barang belum termasuk denda. Lagi pula, penetapan jumlah denda merupakan kewenangan arbiter bukan majelis hakim. Ini sudah masuk materi, itu kewenangan majelis arbitrase yang beranggapan Saeti berhak atas bunga, ujarnya. Kembali ia menegaskan bahwa tipu muslihat harus dibuktikan secara terpisah dengan putusan pengadilan. Selain itu, tipu muslihat juga dilakukan dengan pernyataan Saeti bahwa PP terlambat, padahal justru Saeti yang terlambat, meski dalam perbincangan dengan hukumonline , Yulianto mengakui bahwa keduanya terlambat. Terakhir Saeti juga dinyatakan melakukan tipu muslihat lewat pengajuan tuntutan denda kepada PP sebesar Rp2,2 miliar dalam gugatan arbitrasenya sebelumnya Saeti telah menyepakati denda denda sebesar Rp232 juta dalam sebuah surat. Rio mengaku bingung mengapa hal ini dinyatakan sebagai tipu muslihat. Menurutnya alasan Saeti membawa sengketa ke BANI, karena PP tidak membayar denda yang saat itu disepakati pengurangannya. Karena mereka tidak membayar maka kami menghitung dari perjanjian tuturnya. Karena surat itu dibuat tahun 2004 dan keterlambatan mencapai hitungan tahun maka keluarlah angka Rp2,2 miliar. Sebelumnya Yulianto menganggap asal-usul perhitungan denda Rp1,5 miliar yang ditentukan oleh BANI tidak jelas. Apalagi menurutnya para pihak sudah menyatakan
setuju menerima Rp232 juta. Kalau sudah menyatakan begitu berarti mereka sudah sepakat ujarnya meski tidak menyangkal bahwa PP tidak membayar. Keempat hal yang disebut sebagai tipu muslihat inilah yang menurut majelis mengakibatkan arbiter mengesampingkan perjanjian tertanggal 3 Maret 2004 dan mengacu pada kebiasaan, yang mengakibatkan hilangnya kewenangan arbiter memeriksa sengketa.
BAB III PENUTUP A. Sejarah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Pada tanggal 3 Desember 1977. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independent. Pendirian BANI ini sendiri didukung penuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, selain itu pendirian ini juga telah mendapat restu dari menteri kehakiman, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Bappenas dan juga Presiden Republik Indonesia. B. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 1. Permohonan Arbitrase 2. Penunjukan Arbiter 3. Tanggapan Termohon 4. Tuntutan Balik 5. Sidang pemeriksaan 6. Biaya-biaya C. Membatalkan Putusan Arbitrase Keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak yang terlibat. Namun, hal itu bukan berarti putusan arbitrase tidak dapat di batalkan. Keputusan arbitrase bisa dibatalkan jika ditemukan bukti-bukti baru yang membuktikan pelanggaran salah satu pihak.
Pada pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa di jelaskan hal-hal yang bisa mengakibatkan pembatalan putusan. Hal-hal tersebut adalah: a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan, set elah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. Setelah putusan di ambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
DAFTAR PUSTAKA
Bimo Prasetio, “PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE”, dalam strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase , (diakses pada tanggal 17 Mei 2017). Sudut
Hukum,
“Sejarah
BANI
(Badan
Arbitrase
Nasional
Indonesia)”,
dalam
www.suduthukum.com/2016/09/sejarah-bani-badan-arbitrase-nasional.html?m=1 , (diakses pada tanggal 17 Mei 2017). http://www.hukum-hukum.com/2016/08/putusan-bani-dapat-dibatalkan.html?m=1 , (diakses pada tanggal 17 Mei 2017). https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia , (diakses pada tanggal 19 Mei 2017).
