MAKALAH INDIVIDU

Pemahaman Pos Belanja DJP

Pemahaman proporsi Belanja KPP Pratama Cilegon

Pemisahan beban menjadi biaya tetap dan biaya variabel

Pemahaman Target Penerimaan KPP Pratama Cilegon

Menganalisis korelasi Biaya dan Penerimaan Pajak

Biaya Operasional

Biaya Administrasi Umum

Gaji

Kesejahteraan

Biaya Pemasaran

Reparasi

Penyusutan

ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

tidak ada

-

Kepala Kantor

SubBagian umum

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,dan IV

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pelayanan

Seksi Pemeriksaan

Seksi Penagihan

Fungsional Pemeriksa

17

MAKALAH INDIVIDU

PENELITIAN TERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN

"ANALISIS PERILAKU BIAYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA CILEGON"

Disusun oleh:

Nanang Nurbuat
No. Daftar Hadir
26
Mahasiswa Tugas Belajar pada PKN STAN
Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Pajak
Unit Kantor Asal : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon
Mobile phone : 085 719 555 949
Alamat e-mail : [email protected]

NPM 1401160180

Kelas 8D Program Studi D-IV Alih Program

Penelitian Terapan Untuk Memenuhi Tugas Tengah Semester Delapan

Tahun Akademik 2017/ 2018

April, 2018

Abstraksi
Sebagai institusi yang berfungsi sebagai penggalan dana, Kantor Pelayanan Pajak Cilegon harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kantor. Lokasi cakupan yang meliputi kawasan industri dan memiliki pintu akses pelabuhan sepanjang garis pantai menjadi karakter unik yang mengakibatkan perkembangan wilayah yang pesat. (Sri Mulyani,2017) 11% Tax Ratio Indonesia masuk katagori rendah melihat penerimaan negara 70% dari pajak. Efisiensi dan efektivitas kinerja perlu dilakukan untuk meningkatan penerimaan negara sektor pajak. Pemahaman biaya yang dibutuhkan serta kemampuan mengalokasikan sumberdaya yang ada menjadi faktor utama dalam peningkatan kinerja. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sifat alamiah dari biaya yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cilegon yang digunakan untuk malakukan kegiatan operasional sehubungan dengan penerimaan kantor. Diharapkan dengan penerapan metode Activity Based Management menggunakan data finansial yang ada, dapat memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kantor. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan analisis data, simpulan, dan rekomendasi dan menggunakan data sekunder..
Kata kunci : Biaya, Activity Based Management, biaya operasional, pengambilan keputusan

Abstract
As revenue center, Cilegon Small Tax Office evaluates performance to enhance the amount of tax earned. By the characteristics of having industrial area and ports along the coast, Cilegon become very unique city which has high level of development. On the other hand, (Sri Mulyani,2017) 11% Tax Ration of Indonesia is considered low as we compared to other countries and more over if we understand that total national revenue is 70% from tax. Efficiency and effectiveness of performance need more attention to increase income from tax. Understanding the need of cost and the ability in allocating limited resource will help management to perform improvement. The writer want to discuss more about the nature of operational cost of Cilegon Small Tax Office. In further approach, the application of Activity Based Management will contribute to betterment. Qualitative approach using descriptive analysis will be used for explaining data analysis, conclution, and recommendation and data is taken from secondary source.
Keyword : Cost, Activity Based Management, Operational Cost, Decision-Making

Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang objek dan topik 1
1.2. Tujuan Penelitian 2
1.3. Ruang Lingkup 2
1.4. Subject Matter 2
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 3
2.1. Landasan Teori 3
2.1.1. Biaya 3
2.1.2. Klasifikasi biaya menurut perilaku biaya: 3
2.1.3. Biaya operasional 3
2.2. Kerangka Pemikiran 4
BAB III METODE PENELITIAN 5
3.1. Jenis dan sumber data 5
3.1.1. Jenis Data 5
3.1.2. Sumber Data 5
3.2. Sifat Penelitian 6
BAB IV PEMBAHASAN 7
4.1. Hasil Penelitian 7
4.1.1. Kegiatan Operasional KPP Pratama Cilegon 7
4.1.2. Biaya Operasional KPP Pratama Cilegon 8
4.1.3. Target – realisasi penerimaan Pajak KPP Pratama Cilegon 2016 10
4.2. Analisis Hasil Penelitian 11
4.2.1. Pengalokasian biaya Tetap dan biaya variable 11
4.2.2. Perbandingan biaya dan penerimaan pajak 12
4.2.3. Analisis performance based measurement 13
4.3. Keterbatasan Penelitian 14
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 15
5.1. Simpulan 15
5.2. Rekomendasi 15
5.2.1. Konsep dasar Penilaian Berbasis Hasil (Outcome) 15
5.2.2. Tujuan Penilaian Berbasis Hasil (Outcome) 15
5.2.3. Manfaat Penilaian Berbasis Hasil (Outcome) 16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang objek dan topik

Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kementerian dan lembaga lain. Kementerian keuangan berperan sebagai cost center dan revenue center. Dari tujuh Direktorat, terdapat dua yang memiliki fungsi utama penggalang dana untuk negara yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Meskipun negara memiliki beberapa sumber pendanaan lain seperti PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak), Penghasilan sektor migas, Laba BUMN, Bea dan cukai, serta Hibah, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana memberikan kontribusi positif di bidang perpajakan.
Dari sekita 60 ribu pegawai Kementerian Keuangan, lebih dari 35 ribu merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dengan seleksi yang diikuti oleh ribuan pelamar baik yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara STAN maupun juga dari penerimaan umum (S1 / D3 universitas non PKN STAN), seleksi yang terbuka dan transparan, dan adanya banyak mata yang mengawasi, membuat pegawai pajak memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Di sisi lain, pajak menjadi momok bagi wajib pajak, kebutuhan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dibidang pajak sangat dibutuhkan dan wajib pajak bersedia untuk membayar dengan harga tinggi demi tercapainya tujuan. Dari sisi struktural, Direktorat Jenderal Pajak memiliki jenjang level kantor pratama, madya, dan wajib pajak besar. Kantor Pelayanan Pajak (yang kemudian akan disebut KPP) Pratama adalah kantor yang mengurusi seluruh wajib pajak dari suatu wilayah kerja. Biasanya KPP Pratama memiliki ruang lingkup beberapa kabupaten/kota, satu kabupaten/kota, kecamatan, atau kelurahan tergantung tingkat kerumitan/potensi pajak suatu wilayah. Di kota – kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan sebagainya satu kota memiliki lebih dari satu KPP Pratama. Wajib Pajak dengan kontribusi besar (biasanya sampai 100 besar) ditiap KPP Pratama akan dikumpulkan di dalam KPP Madya. Wajib Pajak dengan kontibusi besar di KPP Madya akan dimasukkan dalam KPP Wajib Pajak Besar. Semakin tinggi level kantor, semakin besar pajak yang terima sehingga resiko yang ditanggung semakin tinggi. Sullivan & Bhagat (1992) menyebutkan bahwa banyak penelitian mengenaI pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja dalam suatu organisasi.
Saat ini, pegawai Direktorat Jenderal Pajak merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibawah Badan Kepegawaian Negara. Segala hal mengenai peraturan kepegawaian mengacu kepada peraturan BKN. Hal ini juga termasuk dalam hal sistem kompensasi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain gaji dan tunjangan, pegawai DJP juga mendapatkan insentif lain seperti gaji tiga belas dan insentif lain yang bersifat nasional. Dalam hal kompensasi, Direktorat Jenderal Pajak menggeneralisasi seluruh peraturan kepada seluruh level tanpa melihat beban kerja dan resiko.
Setiap tahun, Direktorat Jenderal Pajak akan mendapatkan target penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab untuk dapat direalisasikan. Meskipun demikian, sejak tahun 2009, target penerimaan tahunan belum pernah tercapai. (Jusuf Kalla, 2015) Banyak hal yang mempengaruhi ketidak tercapaian target seperti kondisi perekonomian yang melesu sehingga sektor riil melemah dan kemampuan membayar pajak menurun. Dengan tidak tercapainya target pajak, maka diajukan proposal yang berisi untuk memperluas otoritas pajak terutama kepada perbankan, keterbukaan data pihak ketiga kepada DJP, memudahkan pengelolaan sumber daya manusia, dan meningkatkan kompensasi kinerja DJP.
Dalam makalah ini, penulis akan berfokus dalam memahami biaya yang timbul atas kegiatan operasional KPP Pratama Cilegon. Hal ini bertujuan untuk memahami secara material tentang aplikasi cost behavior yang ada di kantor pelayanan pajak. (Hansen/Mowen, 2007) Memahami perilaku biaya penting untuk mengetahui apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran (output). Makalah ini merupakan titik awal pembahasan besar mengenai biaya yang timbul atas kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari makalah ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan keputusan
1.2. Tujuan Penelitian

Makalah ini bertujuan untuk:
Memahami aplikasi penggunaan fixed cost dan variable cost pada beban gaji pegawai di KPP Pratama Cilegon.
Membantu pemahaman aplikasi pemanfaatan akuntansi manajemen pada KPP Pratama Cilegon.
Memberikan gambaran korelasi sederhana antara biaya dan penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon.
Mengidentifikasi biaya – biaya apa dapat meningkatkan penerimaan pajak.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup makalah ini dibagi menjadi dua, yakni ruang lingkup objek penelitian dan ruang lingkup mengenai pembahasan. Ruang lingkup objek penelitian akan membahas mengenai analisis perilaku biaya pada KPP Pratama Cilegon pada tahun 2015 dan 2016. Objek beban yang akan dijadikan dasar analisis adalah biaya gaji pegawai. Ruang lingkup pembahasan perilaku biaya akan dilakukan dengan identifikasi biaya, klasifikasi biaya, serta korelasi atara biaya dan penerimaan pajak.
1.4. Subject Matter

Loyalitas dan perbaikan kinerja sangat penting untuk dijaga oleh pemberi kerja. (Sullivan & Bhagat, 1992) Beban pekerjaan yang terlalu berat akan mengakibatkan berubahnya tujuan pegawai hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dibandingkan untuk mendapatkan hasil / outcome yang maksimal. (Hatry, 2006) Perlu dibuat perencanaan anggaran oleh suatu organisasi untuk mengestimasikan sumber daya yang diperlukan dan untuk mengalokasikannya ke masa depan. (Hansen & Mowen, 2007) Biaya – biaya bereaksi pada perubahan hasil (outcome) dengan berbagai cara. Mengetahui biaya yang berpengaruh dapat digunakan oleh penentu keputusan dalam meningkatkan kinerja. Di tengah tekanan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak untuk pembiayaan pembangunan, maka perlu daya upaya untuk mencari akar permasalahan dan faktor – faktor pendongkrak penerimaan pajak.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemahaman perilaku biaya menjadi sangat penting karena biaya menjadi hal yang tidak lepas dari perencanaan anggaran dan target penerimaan. (Hatry, 2006) Proyeksi keluaran dan hasil (output dan outcome) seharusnya ditujukan sebagai refleksi konsekuensi dari sumber daya / biaya yang dianggarkan. (Baiman,1990) Dalam teori keagenan, banyak membahas mengenai interaksi antara pemilik (sebagai pengambil keputusan), manajerial, dan pegawai. Interaksi ini menjadi penting untuk membuat kontak sesuai dengan tujuan institusi dengan tetap sejalan dengan kebutuhan pegawai.

Analisis perilaku biaya ini bermanfaat bagi manajemen karena dapat memberikan gambaran mengenai:
Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional untuk mendapatkan pajak;
Mengevaluasi sistem kompensasi pegawai pajak saat ini;
Menentukan sistem kompensasi yang bersifat membangun serta tujuan lainnya.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Biaya
Hansen dan Mowen (2007, 35) menyatakan bahwa:
"Cost is the cash or cash-equivalent value sacrified for goods and services that is expected to bring a current or future benefit to the organization. We say cash equivalents because noncash resources can be exchanged for desired goods or services."
2.1.2. Klasifikasi biaya menurut perilaku biaya:
Biaya Variabel
Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya variabel secara total berubah sesuai dengan perubahan volume produksi.
Biaya Tetap
Biaya Tetap adalah biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan tingkat aktivitas dalam rentang yang relevan
Biaya Semi Variabel
Biaya semivariabel adalah biaya yang didalamnya terdiri dari elemen biaya tetap dan biaya variabel. Dalam keadaan tertentu, jumlah biaya semivariabel akan menjadi lebih tinggi dalam suatu tingkat aktivitas, akan tetapi dalam keadaan lain bisa terjadi biayanya akan tetap pada tingkat aktivitas yang sama.

2.1.3. Biaya operasional
Biaya Operasional merupakan seluruh pengorbanan yang di keluarkan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan demi mencapai tujuan yang ingin di capai oleh perusahaan.
Biaya operasional untuk perusahaan memproduksi barang jadi pada umumnya terdiri dari:
a. Biaya Administrasi Umum
Biaya administrasi umum adalah semua biaya yang terjadi serta terdapat didalam lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya – biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan.
Biaya yang di kelompokkan ke dalam biaya administrasi umum ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:
Gaji dan upah yang meliputi diantaranya gaji karyawan, insentif dan bonus, premi lembur, pajak pendapatan, upah honoran dan lain – lain.
Kesejahteraan karyawan yang meliputi pengobatan karyawan, rekreasi dan olahraga, pendidikan dan lain – lain.
Biaya reparasi dan pemeliharaan yang meliputi reparasi dan pemeliharaan untuk peralatan – peralatan kantor, alat transportasi, gedung dan lain – lain.
Biaya penyusutan aktiva tetap yang meliputi biaya pencetakan, alat tulis dan perlengkapan kantor, biaya listrik dan air, biaya telphone dan lain – lain.
b. Biaya Pemasaran
Edy (2000: 15 ) menguraikan
"Biaya pemasaran adalah biaya yang meliputi semua biaya dalam rangka kegiatan pemasaran atau kegiatan untuk menjual barang dan jasa perusahaan kepada pembeli sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Biaya administrasi dan umum meliputi semua biaya dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi yaitu biaya perencanaan penentuan strategi dan kebijaksanaan pengarahan dan pengendalian kegiatan agar berdaya guna dan berhasil guna. Biaya finansial adalah semua biaya dalam rangka fungsi finansial yaitu fungsi penentuan dana yang ada di perusahaan."
Di Direktorat Jenderal Pajak, tidak terdapat biaya pemasaran dikarenakan Wajib Pajak datang secara sukarela ke KPP untuk melaporkan pajaknya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data
3.1.1. Jenis Data
Dalam makalah ini data yang digunakan adalah merupakan data sekunder, yaitu data anggaran keseluruhan KPP Pratama Cilegon, SOP, dan peraturan. Jenis data berupa data kuantitatif dan paparan.

Tabel 1. Rincian Anggaran Biaya KPP Pratama Cilegon
Rincian Biaya
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Total
Database Perpajakan

216,370

216,370
Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Didaerah/Database pemutahiran data subyek
dan obyek pajak

418,242

418,242
Layanan Perkantoran
4,669,687
4,078,206

8,747,893
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

22,080
22,080
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

140,956
140,956
Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan
4,669,687
4,712,818
163,036
9,545,541
*dalam ribuan

Tabel 2. Sebaran Pegawai sehubungan dengan Kegiatan Operasional

Berhubungan Keg. Operasional
Tidak Berhubungan Keg. Operasional
Pembina Tk.I/IVb
1
0
Pembina Utama Muda/IVc
1
0
Pembina/Iva
2
3
Penata Muda Tk.I/IIIb
13
1
Penata Muda/IIIa
6
7
Penata Tk.I/IIId
11
0
Penata/IIIc
5
0
Pengatur Muda/IIa
1
3
Pengatur Tk.I/IId
10
1
Pengatur/IIc
4
12
Total Pegawai
54
27

3.1.2. Sumber Data
Data gaji dan SOP yang disajikan berasal dari data internal DJP yang bersifat publik sedangkan peraturan diambil dari publikasi umum di berbagai media.
3.2. Sifat Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Kegiatan Operasional KPP Pratama Cilegon
Setiap kementerian dan lembaga memiliki target fokus yang berbeda – beda yang menjadi kegiatan operasionalnya. Kementerian dan lembaga dibedakan menjadi dua, yaitu:
Cost Center Institution
Institusi ini memiliki karakter sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam membantu melaksanakan kewajibannya seperti melindungi masyarakat dari kejahatan, menyediakan pendidikan yang layak, memastikan jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai institusi public, sebagian besar jasa / barang yang di berikan ke masyakarat bersifat cuma – cuma. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang bersifat berbayar yang dapat menjadi pendapatan negara yang kemudian disebut pendapatan negara bukan pajak. Meskipun institusi ini memberikan kontribusi pendapatan negara (revenue), hal ini tidak langsung membuat status menjadi revenue center institution karena dilihat dari tupoksi secara umum tidak memenuhi kondisi yang dimaksud diatas.
Revenue Center Institution
Institusi ini memiliki keunikan sendiri yaitu tidak bertujuan melaksanakan kewajiban akan tetapi memenuhi hak negara dalam hal mencari penerimaan negara. Di kementerian keuangan, terdapat 2 (dua) direktorat yang memiliki tupoksi mencari pendapatan negara yaitu Diektorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari kedua direktorat tersebut, DJP yang memiliki tupoksi penuh untuk mendapatkan penerimaan negara. Disisi lain (Bea Cukai, 2011) Direktorat Jenderal Pajak memiliki tupoksi lain yaitu bidang pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan kepabeanan dan cukai. Hal ini menjadikan DJP sebagai satu – satunya revenue center institution.
Sebagai bagian kecil dari DJP, KPP Pratama Cilegon juga secara langsung berfungsi sebagai institusi pendapatan. Dalam beberapa literature seperti Keputusan Menteri Keuangan nomor 467 tahun 2014 dan KMK 590 tahun 2016 dijelaskan mengenai sasaran oranisasi. Penulis menentukan penerimaan negara sebagai sasaran utama KPP Pratama Cilegon. Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi pemahaman akuntansi manajemen terhadap kinerja KPP Pratama Cilegon.
Dibawah ini akan kami sampaikan bagan seksi – seksi yang terdapat di KPP Pratama Cilegon:

Bagan 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Cilegon

Tabel 3. Hubungan antara seksi dengan kegiatan operasional
Nomor
Nama Seksi
Tupoksi Utama
Hubungan dengan Kegiatan Operasional
1
Melakukan menyisiran dan pengawasan WP Baru, pelaksanaan PBB P3, penyuluhan
Langsung
2
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Konsultasi Perpajakan
Langsung
3
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV
Pengawasan dan Penggalian Potensi Perpajakan
Langsung
4
Pemeriksaan atas ketaatan kewajiban perpajakan
Langsung
5
Seksi Pelayanan
Memberikan pelayanan perpajakan, pencetakan produk hukum, arsip
Tidak Langsung
6
Seksi Pemeriksaan
Administrasi Pemeriksaan
Tidak Langsung
7
Seksi Penagihan
Penagihan Aktif atas Utang Pajak
Langsung
8
Pengolahan data, IT Support
Tidak Langsung
9
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Administrasi umum dan Kepatuhan Internal
Tidak Langsung

4.1.2. Biaya Operasional KPP Pratama Cilegon
Sesuai dengan landasan teori maka biaya operasional dapat dijelaskan oleh bagan dibawah ini.

Bagan 3. Biaya Operasional KPP Pratama Cilegon
Biaya tersebut adalah biaya yang terdapat dalam kondisi perusahaan manufaktur. Biaya yang timbul di KPP Pratama Cilegon hanyalah biaya gaji. Hal ini dikarenakan biaya kesejahteraan telah menjadi beban pegawai berupa potongan BPJS; biaya reparasi tidak dimasukkan karena keterbatasan penulis dalam mendapatkan informasi mengenai reparasi yang masuk dalam kegiatan operasi, dilain pihak reparasi dibebankan dalam beban administrasi karena tidak langsung berhubungan dengan penerimaan perpajakan; penyusutan hanya diakui sebagai biaya operasional ketika menggunakan mesin – mesin (equipment). Meskipun terdapat beberapa peralatan seperti komputer, printer, fotokopi, dsb, sumber tidak dapat memberikan data tersebut terkait kerahasiaan barang milik negara.
Biaya pemasaran tidak dapat diakui sebagai biaya operasional karena biaya pemasaran meliputi:
Biaya yang menimbulkan pesanan, biaya ini meliputi semua biaya yang terjadi untuk mencari atau menimbulkan pesanan dari pembeli kepada perusahaan yang terdiri dari:
Biaya administrasi dan advertensi, seperti pembuatan papan iklan, brosur dan iklan lewat media masa.
Biaya penjualan meliputi: gaji penjualan, komisi, bonus, biaya perjalanan dinas, gaji kantor penjualan, perlengkapan kantor penjualan, biaya telphone penjualan dan lain sebagainya.
Biaya untuk melayani pesanan, biaya yang terjadi dalam rangka memenuhi atau melayani pesanan yang di terima dari pembeli yang terdiri dari:
Biaya penggudangan dan penyimpanan produk jadi yang meliputi: gaji bagian gudang, reparasi dan pemeliharaan, penyusutan gudang dan peralatannya, asuransi gudang dan lain – lain.
Biaya pengepakan dan pengiriman yang meliputi: Gaji pengepakan dan pengiriman, biaya perlengkapan pengepakan dan biaya angkut barang.
Biaya penagihan kredit dan penagihan piutang
Biaya administrasi penjualan yang meliputi: gaji bagian administrasi penjualan, perlengkapan kantor dan lain – lain. Terdapat kegiatan penyuluhan dan hal tersebut pun sudah masuk dalam biaya gaji pegawai.
Jika kita perhatikan penjabaran diatas, maka tidak sepatutnya biaya pemasaran menjadi bagian dalam kegiatan operasional karena KPP Pratama Cilegon tidak melakukan kegiatan penjualan ke konsumen melainkan memberikan pelayanan secara cuma – Cuma. Untuk melihat bagaimana perilaku belanja pegawai, kita dapat melihat bagan dibawah ini.

Bagan 4. Rencana Penarikan Belanja Pegawai tahun 2016
Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi penarikan belanja pegawai (gaji) yang tidak bersifat tren jika dilihat dalam kurun satu tahun. berdasarkan hasil wawancara, pada bulan juni terjadi lonjakan yang signifikan karena ada pencairan untuk gaji ke 13 dan 14. Hal ini tidak berpengaruh kepada penerimaan pajak. Kenaikan pada bulan Oktober juga dikarenakan adanya insentif yang diberikan kepada pegawai.
4.1.3. Target – realisasi penerimaan Pajak KPP Pratama Cilegon 2016
Di bawah ini akan di sampaikan data target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 KPP Pratama Cilegon. Data ini menjelaskan jumlah pendapatan pajak yang diterima dari kegiatan operasional setahun. Kita dapat melihat secara keseluruhan, target penerimaan pajak tidak tercapai. Hanya 86,51% dari target yang terealisasi. Hal ini memberikan ruang bagi manajemen untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai. Di penjelasan selanjutkan akan dijabarkan korelasi antara Kegiatan Operasional, Biaya Operasional, dan Penerimaan Pajak.

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Tahun 2016
No
JENIS PAJAK
RENCANA PENERIMAAN PAJAK
REALISASI
PENERIMAAN PAJAK BRUTO
A
PAJAK PENGHASILAN
2,596,572,118,000
1,481,116,917,807
1
Pajak Penghasilan Non Migas
2,596,572,118,000
1,477,258,300,339

1.1. PPh Pasal 21
726,807,552,000
616,885,767,342

1.2. PPh Pasal 22
99,106,335,207
50,524,984,981

1.3. PPh Pasal 22 Impor
299,319,866,469
78,652,716,162

1.4. PPh Pasal 23
373,475,058,855
155,950,275,140

1.5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
235,104,741,182
20,331,983,620

1.6. PPh Pasal 25/29 Badan
30,810,439,000
99,080,560,035

1.7. PPh Pasal 26
292,678,478,343
89,194,562,317

1.8. PPh Final
539,269,646,944
315,657,058,480

1.9 PPh Fiskal Luar Negeri
-
-

1.10. PPh Non Migas Lainnya
-
50,980,392,262

1.11. PPh DTP
-
-
2
PPh Migas
-
3,858,617,468

2.1 PPh Minyak Bumi
-
3,833,802,734

2.2 PPh Gas Alam
-
24,814,734

2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya
-
-

2.4 PPh Migas Lainnya
-
-
B
PPN dan PPnBM
1,039,182,434,637
1,651,488,877,473

1. PPN Dalam Negeri
649,272,728,479
1,175,903,360,568

2. PPN Impor
389,749,081,562
472,798,674,881

3. PPN Lainnya
160,624,596
148,166,011

4. PPnBM Dalam Negeri
-
2,569,545,675

5. PPnBM Impor
-
864,000

6. PPnBM Lainnya
-
68,266,338
C
PBB dan BPHTB
30,501,000
124,812,338

Pendapatan PBB
30,501,000
124,812,338

Pendapatan BPHTB
-
-
D
PAJAK LAINNYA dan PIB
14,690,815,000
12,260,421,721

1. Bea Meterai
640,000,002
645,000,000

2. Penjualan Benda Meterai
14,050,814,998
10,785,240,000

3. Pendapatan PPn Batu Bara
-
-

4. Pajak Tidak Langsung Lainnya
-
-

5. Bunga Penagihan PPh
-
4,588,474

6. Bunga Penagihan PPN & PTLL
-
91,508,683

7. Bunga Penagihan PPnBM
-
734,084,564

8. Pemberian Imbalan Bunga
-
-
E
JUMLAH (A + B + C + D)
3,650,475,868,637
3,144,991,029,339

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Pengalokasian biaya Tetap dan biaya variable
Di dalam KPP Pratama Cilegon, biaya sehubungan dengan kegiatan operasional adalah biaya gaji, hal ini dikarenakan output yang dikeluarkan berupa tenaga / pelayanan. Dalam perusahaan jasa pada umumnya, seperti firma hukum, jasa desain grafis, jasa pengecatan, dan lain sebagainya, maka biaya variabelnya berupa biaya pegawai/karyawan, semakin banyak proyek yang dilakukan, maka semakin tinggi pendapatannya. Berbeda dengan di KPP Pratama Cilegon yang penggajian pegawai sesuai dengan pangkat dan golongan. Seperti disajikan dalam tabel 3, dapat diketahui 6 seksi dan 1 kelompok fungsional yang berhubungan langsung dengan kegiatan memperoleh penerimaan pajak yaitu seksi ekstensifikasi, seksi penagihan, seksi waskon I, II, III, dan IV, serta kelompok fungsional. Jika kita masukkan kedalam matriks tabel 5, dapat diketahui bahwa semakin banyak penerimaan dari produk masing – masing seksi, maka beban gaji yang harus dikeluarkan tidak terpengaruh. Hal ini terjadi karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 yang mengatur sistem penggajian.
Tabel 5 Korelasi Produk dan Beban Gaji

Produk
Apakah jika Produk meningkat, Beban Gaji atas Pegawai meningkat?
jumlah WP Baru membayar
Tidak
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Jumlah WP membayar
Tidak
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV
Jumlah WP membayar
Tidak
Jumlah Pajak Terutang di SKP
Tidak
Seksi Penagihan
Jumlah Realisasi Penagihan
Tidak

Didalam tabel 2 mengenai Sebaran Pegawai sehubungan dengan Kegiatan Operasional di 7 bagian KPP Pratama Cilegon, dapat diketahui bahwa jumlah pangkat dan golongan sudah bersifat tetap, beban ini akan berubah jika ada kenaikan pangkat, pertambahan pegawai, dana tau promosi. Akan tetapi perubahan ini tidak berantung kepada penerimaan pajak. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa biaya yang terjadi tidak dapat diklasifikasikan ke biaya variabel ataupun semi variabel.
Jika menganalisis biaya lainnya seperti biaya reparasi, misalnya reparasi mobil, pemeliharaan gedung, reparasi AC, dan peralatan lain, maka drivernya juga bukan produk yang di hasilkan, melainkan jumlah pengguna barang tersebut, semakin banyak pegawai, maka semakin banyak pegawai.
Biaya penyusutan juga tidak dapat diatribusikan kepada penerimaan pajak / produk seksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional karena sebanyak apapun jumlah produk / penerimaan, maka jumlah gedung tidak dapat berubah.
Dari hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa seluruh biaya yang digunakan oleh KPP Pratama Cilegon masuk dalam Biaya Tetap dan tidak ada Biaya Variabel yang timbul.

4.2.2. Perbandingan biaya dan penerimaan pajak
Biaya yang dikeluarkan dalam suatu organisasi seharusnya merepresentasikan kinerja. Berikut ini akan disandingkan berapa total anggaran dibandingkan dengan kinerja penerimaan pajak 2016. Tujuan membandingkan dua nilai ini untuk mengetahui berapa rupiah anggaran merepresentasikan berapa rupiah penerimaan pajak yang diterima. Jika kita membuat rasio penerimaan terhadap anggaran dengan rumus dibawah ini.
Rasio Penerimaan terhadap Anggaran= Penerimaan PajakTotal Anggaran
Rasio Penerimaan terhadap Anggaran=3.144.991.029.3399.545.541.000=329
Dari rasio tersebut dapat diketahui bahwa satu rupiah dalam anggaran menghasilkan 329 rupiah penerimaan pajak.

Tabel 6. Persentase Anggaran terhadap Penerimaan Pajak di 2016
Total Anggaran dalam DIPA 2016
Penerimaan Pajak Bruto 2016
Persentase
9,545,541,000
3,144,991,029,339
0.304%

Tabel 7. Pertumbuhan penerimaan dan anggaran
Tahun
Penerimaan Netto
Pertumbuhan
Anggaran
Pertumbuhan
2014
2,267,434,025,462

8,847,723,000

2015
2,093,197,087,903
-8%
9,254,112,000
5%
2016
2,158,986,819,025
3%
9,545,541,000
3%

Dari data 3 tahun diatas, tidak dapat diambil korelasinya, ketika tahun 2015 penerimaan menurun, anggaran malah naik tajam, dilain pihak di tahun 2016 pertumbuhan penerimaan dan anggaran seirama. Hal ini merepresentasikan bahwa naiknya anggaran tidak berpengaruh pada naiknya penerimaan.

4.2.3. Analisis performance based measurement
Proporsi biaya yang tidak memiliki struktur biaya variabel membuat beberapa masalah non finansial. Banyak keluhan dari pegawai atas kinerjanya yang dianggap tidak diappresiasi sehingga menjadikan etos kerja yang melemah. Selain itu dengan tidak adanya biaya variabel, membuat kepala kantor susah untuk memberikan tugas tambahan karena tugas tambahan tidak memberikan tambahan manfaat ekonomis atas pegawai tersebut.

Gambar 1. Format Indikator Kinerja Pegawai
Penganggaran berbasis kinerja sudah dimulai pada tahun 1960an. Saat itu, penilaian difokuskan kepada hubungan input dan output. Pada tahun 1970, di California memulai mengonversi biaya manjadi output. Saat ini, tren beralih mengonversi biaya menjadi outcome (hasil). Saat ini di Direktorat Jenderal Pajak dalam menilai kinerja masih menggunakan metode output misalkan: jumlah dokumen yang dicetak, jumlah produk hukum yang terbitkan, jumlah berkas masuk yang diproses dalam setahun dan sebagainya. Hal ini seakan tidak mengindahkan bahwa outcome sesungguhnya adalah penerimaan pajak. (Hatry, 2006) Saat ini di kancah dunia sudah memulai meninggalkan konsep pengambilan keputusan berdasarkan keluran fisik dan mulai menggunakan hubungan dengan hasil (outcome).
KPP Pratama Cilegon, sesuai dengan Surat Sekretariat Jenderal Pajak nomor S-209/PJ.01/2017 masih menggunakan penilaian berbasis keluaran (output). Didalam format IKU (Indikator Kinerja Utama), pegawai dinilai dengan 4 kriteria yaitu output, kualitas, waktu, dan biaya. Output adalah jumlah keluaran dari suatu target. Kualitas wajib diisi 100%, akan tetapi tidak diketahui bagaimana kriteria penilaian kualitas dapat dinilai 100%. Waktu dinilai dari lamanya suatu keluaran dihasilkan. Biaya adalah jumlah biaya yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran.

Gambar 2. Panduan pengisian IKU (Indikator Kinerja Utama)
4.3. Keterbatasan Penelitian
Asumsi – asumsi yang dipakai oleh penulis dalam membut tulisan ini adalah:
Pegawai dianggap konstan, tanpa adanya pegawai baru dan mutasi
Biaya – biaya yang dianggap mempengaruhi kegiatan operasional adalah biaya gaji

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal yang penting mengenai makalah ini:

Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi yang berperan sebagai sumber pendapatan.
Terdapat tujuh bagian dalam KPP Pratama Cilegon yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional sebagai sumber pendapatan.
Biaya Operasional yang langsung behubungan dengan kegiatan mendapatkan pendapatan adalah biaya gaji pegawai.
Biaya gaji ada yang berupa biaya yang langsung berhubungan dan biaya yang tidak langsung berhubungan dengan memperhatikan seksi terkait kesimpulan nomor 3.
Seluruh biaya bersifat biaya tetap karena gaji pegawai telah ditentukan oleh peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014.
Setiap satu upiah biaya pada tahun 2016 menghasilkan 329 rupiah pendapatan tahun 2016.
KPP Pratama Cilegon masih menganut penilaian berbasis outcome (keluaran) bukan berbasis output (hasil) yang tertera di IKU (Indikator Kinerja Utama).
5.2. Rekomendasi

Dengan semakin berkembangnya Direktorat Jendeal Pajak dan dengan karakteristik yang unik sebagai sumber pendapatan, penulis merekomendasikan untuk dilakukan penilaian berbasis hasil (outcome). Penulis yakin bahwa penilaian perbasis outcome akan memberikan dampak yang baik.
5.2.1. Konsep dasar Penilaian Berbasis Hasil (Outcome)
Menjadikan penerimaan pajak sebagai indikator kinerja
Menjadikan kontribusi penerimaan sebagai dasar reward dan punishment berupa insentif berdasarkan penerimaan pajak.
KPP dengan kinerja dibawah target akan mendapatkan punishment berupa mutasi dan / atau persentase imbalan insentif yang rendah
KPP dengan kinerja melampaui target akan mendapatan reward berupa insentif dengan presentase imbalan insentif yang lebih tinggi serta mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan ke kantor dengan penerimaan yang lebih tinggi (dari KPP Pratama promosi ke KPP Madya; dari KPP Madya ke KPP Pratama)

5.2.2. Tujuan Penilaian Berbasis Hasil (Outcome)
Melakukan penilaian yang merepresentasikan kinerja.
Memiliki penilaian yang terukur secara riil.
Menyesuaikan penilaian dengan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak.
Memberikan motivasi kepada pegawai untuk memberikan kontrbusi sebaik – baiknya.
Meningkatkan loyalitas pegawai.
Mengurangi resiko korupsi.

5.2.3. Manfaat Penilaian Berbasis Hasil (Outcome)
Dapat mengidentifikasi kantor yang kurang memberikan kontribusi dan memberikan evaluasi terhadap kinerja.
Dapat mengidentifikasi kantor yang memberikan kontribusi baik dan dapat berbagi masukan dan saran.
Dapat dijadikan dasar untuk membuat sistem reward and punishment.
Mendorong situasi kerja yang kompetitif dan saling mendukung.
Menimbulkan rasa semangat untuk berada di KPP dengan penerimaan pajak yang tinggi karena resiko yang didapat sesuai dengan reward yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA
Sumber berasal dari Buku, Jurnal, Artikel Ilmiah
Baiman, Stanley. 1990. Agency Research in Managerial Accounting: A Second Look. Great Britain: Accounting Organization and Society Vol.15 No.4 341-371
Creswell, Jhon W. 2014. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. California: Sage Publication, Inc.
Edy, Sukarno. 2002. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hansen, Don R & Mowen, Maryanne M. 2007. Managerial Accounting 8th Edition. Oklahoma: Thomson South-Western.
Hatry, Harry P. 2006. Performance Measurement: Getting Results. Washington DC: The Urban Institute Press.
Sullivan, Sherry E. & Bhagat, Rabi S. 1992. Organizational Stress, Job Satisfaction and Job Performance: Where Do We Go From Here? Memphis: Jounal of Management Vol. 18 No. 2, 353-374.
Sumarsan, Thomas. 2013. Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja -2/E. Jakarta: Indeks
Sumber dokumen publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 467/KMK.01/2014 Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Lampiran Surat Sekretariat Jenderal nomor S-209/PJ.01/2017 tentang Panduan Penyusunan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three, Kemenkeu-Four, dan Kemenkeu-Five Direktorat Jenderal Pajak.
Sumber artikel online
Beacukai, 2011. Tugas Pokok dan Fungsi. Retrieved from http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html.
Idris, Muhammad. 2015. JK: Target Pajak Tak Tercapai, Kenapa? retrieved from https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3088484/jk-target-pajak-tak-tercapai-kenapa
Manajemen Keuangan. 2015. Pengertian Biaya Operasional Makalah, Jenis, Perencanaan, Pengawasan, Pada Perusahaan. retrieved from http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-biaya-operasional-makalah.html
Wiratno, Gito Adiputro. 2017. Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah. Retrieved from http://wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-terendah.html

Biaya Operasional
Biaya Administrasi Umum
Gaji
ada
Kesejahteraan
tidak ada
Reparasi
tidak ada
Penyusutan
tidak ada
Biaya Pemasaran
-
tidak ada

Kepala Kantor
Seksi Pelayanan
Seksi Pemeriksaan
Seksi Penagihan
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,dan IV
SubBagian umum
Pemahaman Pos Belanja DJP
Pemahaman proporsi Belanja KPP Pratama Cilegon
Pemisahan beban menjadi biaya tetap dan biaya variabel
Pemahaman Target Penerimaan KPP Pratama Cilegon
Menganalisis korelasi Biaya dan Penerimaan Pajak

MAKALAH INDIVIDU

Recommend Documents