BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (W.J.S.Poerwadaminta) kata pegawai berarti “orang yang bekerja pada pemerintah ,perusahaan dan sebagainya.Sedangkan negeri berarti Negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri ialah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
B. Rumusn Masalah Adapun rumusan masalah dalam makalah ini ialah : a. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil b. Maksud dan Tujuan c. Aspek kewajiban dan larangan d. Hukuman Disiplin e. Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS f. Lama bolos serta sanksi yang di jatuhkan
1
BAB II PEMBAHASAN A. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil Adapun dasar Hukum dari pegawai Negeri Sipil antara lain ialah : 1. Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
Tentang
pokok-pokok
kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 3.
Peraturan
Pemerintah
No.
4
Tahun
1966
Tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan di adakannya peraturan displin ini bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yaitu antara lain :
Maksud disiplin bagi PNS Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur Aparatur Negara di tuntut untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
Tujuan disiplin bagi PNS 1. Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS; 2. Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS; 3. Meningkatkan kedisiplinan PNS; 4. Meningkatkan tanggung jawab PNS; 5. Mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam bekerja;
C. Aspek kewajiban dan Larangan bagi PNS Kewajiban Setiap PNS wajib : a. Mengucapkan sumpah/janji PNS; b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3
c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah d.
Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; f.
Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat PNS;
g. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan; h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; i.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara
j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keaman, keuangan dan materil; k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya; n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Larangan Setiap PNS dilarang : a. Menyalahgunakan wewenang;
4
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, meyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah; f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; g.
Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; i.
Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : 1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
5
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara : 1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau 2. Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara : 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; 3.
Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi meliputi
6
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. p. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
D. Hukuman Disiplin Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 1.
Umum a. PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi Hukuman Disiplin b. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar kewajiban dan larangan dijatuhi hukuman disiplin c. Dengan tidak megesampingkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaraan disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
2.
Jenis Hukuman Disiplin a. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; dan 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Jenis hukuman sedang terdiri dari : 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (tahun) tahun; dan 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) Pembebasan dari jabatan;
7
4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan 5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
3.Penjatuhan Hukuman Disiplin a. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah : 1. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (Lima) hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Lisan; 2. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Teguran Tertulis; 3. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis; 4. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun; 5. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun; 6. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun; 7. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun; 8. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, dikenakan hukuman
disiplin
Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Struktural Atau Fungsional Tertentu;
8
9. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin Pembebasan Jabatan; 10. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. b. Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah : Terlambat masuk kerja dan/atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah secara kumulatif jumlahnya menjadi 7½ (Tujuh Setengah) jam dikonversikan sama dengan 1 (Satu) hari tidak masuk kerja; c.
Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin apabila pejabat yang berwenang menghukum tetapi tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat atasannya sama dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada bawahannya.
E. Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 1. PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang. a) PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajibmemperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat; b) Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat; c) Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut; d) Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut; dan
9
e) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolah permintaan ijin PNS di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh PNS bawahannya dan ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin. 2. Pegawai negeri sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. a. Pegawai
Negeri
Sipil
wanita
tidak
diijinkan
menjadi
istri
kedua/ketiga/keempat; dan b. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil. 3. Perceraian a. PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; b. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat; c. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambatlambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian; d. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan
sebagai
PNS
baik
dalam
satu
lingkungan
departemennya/Instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu ari Pejabat;
10
e.
PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah yang dikuatkan dengan bukti, yaitu salah satu alasan atau lebih sebagai berikut: 1) Salah satu pihak berbuat zina; 2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan; 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nakfah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya; 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang
lebih
berat
secara
terus-menerus
setelah
perkawinan berlangsung; 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain. 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. f. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/sitri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan ijin perceraian; g.
Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil
atau
meminta
keterangan
dari
pihak-pihak
yang
bersangkutan; h. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana di lingkungan Provinsi Jawa Barat;
11
i. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian
kepada
setiap
PNS
yang
menyampaikan
surat
pemberitahuan adanya gugatan; j. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifanya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada PNS yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin perceraian yang disampaikan oleh PNS bawahannya, dan apabila ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin; k.
Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anakanaknya, hak atas bagian gaji untuk bekas istri tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atauistri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
l.
PNS
yang
diwajibkan
menyerahkan
bagian
gajinya
untuk
penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis; m. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun
12
batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; n. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian; o. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya; p.
Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya; dan
q.
Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.
4.
Hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. a. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinanyang sah; b. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah adalah
melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang
bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolaholah merupakan suatu rumah tangga; c. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa;
13
d. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan e.
Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat.
F. Lama Bolos Serta Sanksi yang dijatuhkan Lama
Sanksi yang dijatuhkan
5 hari
Ringan
Teguran lisan
6 – 10 hari
Ringan
Teguran tertulis
11 – 15 hari
Ringan
Pernyataan tidak puas secara tertulis
16 – 20 hari
Sedang
Penundaan gaji berkala 1 tahun
21 – 25 hari
Sedang
Penundaan kenaikan pengkat 1 tahun
26 – 30 hari
Sedang
Penurunan pangkat satu tingkat selama 1
31 – 35 hari
Berat
tahun
41 – 45 hari
Berat
Penurunan pangkat satu tingkat selama 3
> 45 hari
Berat
tahun Pembebasan dari jabatan Pemberhentian sebagai PNS
Berikut kutipan sebagain isi PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kewajiban(Pasal 3 ada 17 kewajiban), antara lian: (angka yang menyatakan ayat berikut ini sesuai nomor angka dalam PP) 1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
14
Larangan PNS (Pasal 4) antra lain: 1. menyalahgunakan wewenang; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4.
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
5. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah b.
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan
kegiatan
yang
mengarah
kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat.
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7) Jenis hukuman disiplin ringan a. teguran lisan; b.
teguran tertulis; dan
c.
pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis hukuman disiplin sedang a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b.
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
15
Jenis hukuman disiplin berat a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b.
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan; d.
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e.
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
16
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil itu harus memiliki kedisiplinan dan selalu menanamnya dalam diri sendiri,Sehingga terciptalah tenaga kerja pegawai negeri sipil yang Profesional dan handal. 2. Jika terdapat Pegawai Negeri sipil yang melanggar peraturan kedisiplinan PNS,sebaiknya dikenakan sanksi yang tegas,sehingga memberi efek jera bagi pelanggarnya. 3. Segala yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil mempunyai aturan yang telah diterapkan.
B. Saran
Penulis menyarankan kepada setiap pegawai Negara sipil supaya melakukan segala kegiatan atau pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.Dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut,supaya tercipta pegawai yang Profesional dan baik.
17
DAFTAR PUSTAKA
Rozali Abdullah,S.H,1996.Hukum Kepegawaian. cetakan kedua ,penerbit PT Rajagrafindo Persada. Hadi
Setia Tunggal ,S.H,2006. Pokok-pokok pelaksanaannya,penerbit Harvarindo.
kepegawaian
besrta
Peraturan Perundang- undangan : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokokpokok kepegawaian . Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 1980 Tentang peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
18
MAKALAH HUKUM KEPEGAWAIAN Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dosen pengajar : ANDONG, SH, MH
Nama Kelompok:
NIM :
1.
Bernebi
( EAA 110 099)
2.
Mirnawati Parhusip
( EAA 110 095)
3.
Natalina
( EAA 110 071)
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PALANGKA RAYA FAKULTAS HUKUM 2012
19
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah Hukum Kepegawaian ini dengan baik. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Hukum Kepegawaian dan juga untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap pembacanya terutama bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa Unpar. Supaya lebih mengerti tentang Hukum kepegawaian terutama dalam peraturan kedisiplinan pegawai Negeri Sipil. Penulis juga menyadari bahwa pembuatan Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.Maka untuk itu,Tim penulis mohon maaf atas kekurangan dalam makalah ini. Dan penulis juga berharap kepada pembaca atas saran dan kritk yang membangun. Akhir kata Tim penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dari berbagai pihak.
Palangka Raya,
April 2012
Tim Penulis
20i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....................................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................
1
A.
Latar Belakang .......................................................................
1
B.
Rumusan Masalah ...................................................................
1
BAB II PEMBAHASAN ..............................................................................
2
A.
Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil .......................................
2
B.
Maksud dan Tujuan ................................................................
3
C.
Aspek Kewajiban dan Larangan bagi PNS .............................
3
D.
Hukuman Disiplin ...................................................................
7
E.
Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ..............................
9
F.
Lama bolos serta Sanksi yang dikenakan .................................
14
BAB III PENUTUP ........................................................................................
17
Kesimpulan .......................................................................................
17
DAFTAR PUSTAKA
21ii
