perbandingan hukum perdata

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

MAKALAH TUGAS KELOMPOK SEJARAH PERBANDINGAN HUKUM PERDATA Dosen Pembimbing :

Fauzul Aliwarman,SH,M.Hum

Oleh : Nama

Kelas

: 1. Nyoman Ari Febrina Puspita (0871010014) 2. Nourma Dwi Wulandari

(0871010048)

3. Margaretha Yolan

(0871010029)

: A / Semester VII

UPN “VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM SURABAYA 2010

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………........................ I DAFTAR ISI ………………………………………………….………………….. II BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ……………………………………………………..…… 1 B. RUMUSAN MASALAH………………………….............................................. 3 C.PEMBAHASAN.................................................................................................... Bab I

: Sejarah Perbandingan Hukum Perdata .................................. 4

Bab II

: Macam macam perbandingan Hukum Perdata...................... 7

Bab III

: Ruang Lingkup Perbandingan Hukum Perdata..................... 10

Bab IV

: Perbandingan sistematika Hukum Perdata............................. 12

D. DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 21

I

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya , kami dapat menyusun Makalah Tugas Kelompok Perbandingan Hukum Perdata ini dengan baik dan sistematis. Dalam penyusunan Tugas Perbandingan Hukum Perdata dengan judul “Sejarah Perbandingan Hukum Perdata“ ini, tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bpk.Fauzul Aliwarman SH,M.Hum sebagai dosen pembimbing dan dosen pengajar Perbandingan Hukum Perdata Terima kasih pula kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum UPN karena telah banyak membimbing kami selama di semester V dan kami berharap dapat menjadi calon Sarjana Hukum yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Surabaya, 1 Oktober 2010

Penulis

II

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG a. Kondisi Global Perbandingan Hukum sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan usianya relatif masih muda. Namun demikian manfaatnya sangat dirasakan, sehingga dimasukkan dalam kurikulum di semua Fakultas Hukum Negeri maupun swasta. Perbandingan hukum mempunyai banyak kegunaan, manfaat serta fungsinya tidak kecil bagi berbagai bidang antara lain: Berfungsi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, Berfungsi bagi praktik pembinaan hukum, dan berfungsi dalam rangka perencanaan hukum. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813) Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu : 1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda. 2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang] Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil

1

jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda KUHPerdata Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata baratBelanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan. Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota yang kemudian anggotanya ini diganti dengan Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948. Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. Isi KUHPerdata KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu : 1. Buku 1 tentang Orang / Personrecht 2. Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht 3. Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht 4. Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs

b. Kondisi Sejarah Hukum Perdata di Indonesia Adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik.

2

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak menunjukkan adanya subyek sebagai pelaku dan benda yang dipermasalahkan oleh para pihak sebagai obyek hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Terdiri dari orang dan badan hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Obyek hukum adalah benda. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain: a sistem hukum Anglo-Saxon (Common Law) yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya termasuk negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya Amerika Serikat. b. sistem hukum Eropa Continental, sistem hukum yang diterapkan di daratan Eropa. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari ''Burgerlijk Wetboek'' (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi (azas persamaan hukum). Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

1.2RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana sejarah singkat Perbandingan Hukum perdata? 2. Apa saja macam – macam Perbandingan Hukum Perdata? 3. Apa saja ruang lingkup Perbandingan Hukum Perdata? 4. Bagaimana Sistematika Perbandingan Hukum Perdata? 3

BAB I SEJARAH SINGKAT PERBANDINGAN HUKUM PERDATA Pada awalnya hukum yang berlaku di masing-masing negara di Eropa Kontinental adalah hukum kebiasaan. Namun dalam perkembangan jaman hukum kebiasaan tersebut menjadi lenyap oleh karena adanya penjajahan oleh bangsa Romawi dan adanya anggapan bahwa hukum Romawi lebih sempurna daripada hukum asli negara mereka sendiri, sehingga diadakanlah resepsi (perkawinan/percampuran) hukum. Hukum Romawi dianggap lebih sempurna karena sejak abad ke-1 ahli hukum Yunani Gajus Ulpanus telah menciptakan serta mempersembahkan suatu sistem hukum kepada bangsa dan negaranya, bahkan pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur Justinian I dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi dalam kitab yang diberi nama Corpus Juris Civils. Anggapan hukum Romawi sempurna timbul atas hasil penelitian para Glossatoren (pencatat/peneliti) dalam abad pertengahan. Faktor penyebab lainnya hukum Romawi diresepsi oleh negara-negara di Eropa Kontinental adalah karena banyaknya mahasiswa dari Eropa Barat dan Utara yang belajar khususnya hukum Romawi di Perancis Selatan dan di Italia yang pada saat itu merupakan pusat kebudayaan Eropa Kontinental. Sehingga para mahasiswa tersebut setelah pulang dari pendidikannya mencoba menerapkannya dinegaranya masing-masing walaupun hukum negara asalnya telah tersedia.Selain itu kepercayaan pada Hukum alam yang asasi juga merupakan faktor yang mendukung diresepsinya hukum Romawi, karena hukum alam dianggap sempurna dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja. Hukum alam ini pada saat itu selalu disamakan dengan hukum Romaw Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, Hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam yaitu hukum Germania (Jerman) dan hukum Romawi. Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (pays de droit coutumier) yakni hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Jerman, sedangkan pada daerah selatan yang berlaku adalah hukum Romawi (pays de droit ecrit) yakni telah dikodifikasi dalam Corpus Juris Civils dari Kaisar Romawi Justinian I. Di samping hukum perkawinan adalah hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik ialah hukum Kanonik dalam Codex Iuris Canonici dan berlaku di seluruh Perancis. Dengan berlakunya berbagai hukum tersebut, maka di Perancis dirasakan tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum. Oleh karena itu timbul kesadaran akan pentingnya kesatuan 4

hukum/unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini akan dituangkan ke dalam suatu buku yang bernama Corpus de lois Gagasan unifikasi hukum ini sesungguhnya telah timbul sejak abad XV (Raja Louis XI) yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai parlemen propinsi pada abad XVI dan para ahli hukum seperti Charles Doumolin (1500 – 1566), Jean Domat (1625 – 1696), Robert Joseph Pothier (1699 – 1771), dan Francois Bourjon.Namun pada akhir abad XVIII dapat diterbitkan tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus dan yang diberi nama ordonansi daguesseau. Ordonansi yang dimaksud adalah L’ordonance sur les donations (1731), L’ordonance sur les testaments (1735), dan L’ordonance sur les substituions fideicommisaires (`1747). Tanggal 21 Maret 1804 terwujudlah kodifikasi Perancis dengan nama Code Civil des Francais yang diundangkan sebagai Code Napoleon pada tahun 1807. Kodifikasi hukum ini merupakan karya besar dari Portalis selaku anggota panitia pembentuk kodifikasi hukum tersebut, selain itu kodifikasi hukum ini merupakan kodifikasi hukum nasional yang pertama dan terlengkap serta dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga pada saat itu timbulah paham Legisme dengan mottonya “Di luar undang-undang tidak ada hukum”. Sumber hukum kodifikasi tersebut merupakan campuran asas-asas hukum Jerman dan hukum Greja (hukum Kanonik) yaitu hukum kebiasaan (coutumes), terutama kebiasaan Paris (coutume de Paris), ordonansi-ordonansi Daguesseau, tulisan-tulisan dari pakar hukum seperti Poithier, Domat, dan Bourjon, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Perancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa di negara Perancis yang semula memberlakukan bermacam-macam

hukum

dengan

berbagai

tahap,

akhirnya

pada

tahun

1807

dapat

memproklamirkan/diundangkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang pertama di dunia. Seperti halnya di Perancis, di negara Belanda, hukum yang mula-mula berlaku adalah hukum kebiasaan yaitu hukum Belanda kuno. Namun akibat penjajahan Perancis (1806 – 1813) terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan Code Civil. Tahun 1814, setelah Belanda merdeka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk 5 menyusun kode hukum Belanda berdasarkan Pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum Belanda kuno, namun tidak disepakati oleh

para ahli hukum Belgia (pada saat itu Belgia masih bagian dari negara Belanda), karena mereka lebih menghendaki Code Napoleon sebagai dasar dari konsep kode hukum Belanda. Setelah Kemper meninggal (1824), ketua panitia diganti oleh Nicolai dari Belgia. Akibatnya kode hukum Belanda sebagian besar leih didasarkan pada Code Napoleon dibandingkan hukum Belanda kuno. Namun demikian susunannya tidak sama persis dengan Code Napoleon, melainkan lebih mirip dengan susunan Institusiones dalam Corpus Juris Civils yang terdiri dari empat buku. Dalam hukum dagang Belanda tidak berdasar pada hukum Perancis melainkan berdasar pada peraturan-peraturan dagang yang dibuat sendiri yang kemudian menjadi himpunan hukum yang berlaku khusus bagi para golongan pedagang. Sejarah perkembangan hukum dagang Belanda ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dagang yang di Perancis Selatan dan di Italia. Sampai meletusnya Revolusi Perancis, hukum dagang hanya berlaku bagi golongan pedagang saja (kelompok gilde). Perkembangan hukum dagang ini cepat sekali yaitu sebagai berikut pada abad XVI – XVII adanya Pengadilan Saudagar guna menyelesaikan perkara-perkara perniagaan, pada abad XVII adanya kodifikasi hukum dagang yan belum sepenuhnya dilaksanakan, tahun 1673 dibuat Ordonance du Commerce oleh Colbert, dan tahun 1681 lahir Ordonance du Marine. Sesudah revolusi Perancis, kelompok gilde dihapus dan hukum dagang juga diberlakukan untuk yang bukan pedagang, sehingga hukum dagang dan hukum perdata menjadi tida terpisah. Walau dalam kenyataannya pemisahaan tersebut tetap terjadi.Mengenai kodifikasi dapat diketengahkan, bahwa maksud dari kodifikasi adalah agar adanya kepastian hukum secara resmi dalam suatu sistem hukum tertentu. Akan tetapi masyarakat terus berkembang, sehingga hukumnya dituntut untuk ikut terus berkembang. Dengan metode kodifikasi dalam suatu sistem hukum yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal di belakang perkembangan masyarakat, karena banyak masalah-maslaah yang tak mampu diselesaikan oleh kodifikasi hukum. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan dari ''Burgerlijk Wetboek'' (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi (azas persamaan hukum). Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859.Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian 6

BAB II MACAM- MACAM PERBANDINGAN HUKUM PERDATA 1.

PERBANDINGAN HUKUM KONTRAK

2.

PERBANDINGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

3.

PERBANDINGAN HUKUM BENDA

4.

PERBANDINGAN HUKUM ORANG DAN KELUARGA

1.

PERBANDINGAN HUKUM KONTRAK

A. SISTEM HUKUM KONTRAK Sistem Hukum Kontrak Kata sepakat, penawaran dan penerimaan penawaran Masalah peralihan hak Prinsip kebebasan berkontrak Wanprestasi dan ganti rugi Peristilahan “kontrak” Contractus (Romawi) Contract (Bld) Contract (Inggris) Contrat (Prancis) Contrato (Spanyol) Vertract (Jerman) Pengaturan Hukum Kontrak: 1. Kode Hammurabi (18 SM) Apabila debitur tdk dpt membayar utang, debitur dpt membayar dg cara meminjamkan istri ato anak gadisny pd kreditur selam 3 th. Jika pemilik kehilangan brg tdk dpt menunjkkan saksi maka dia berslah krn menjatuhkan nama baik org lain dan mengakibtkan timbul percekcokn sehingg hrs dihkm mati. 2. UU 12 Pasal (Twelve tables)/Hk dari Raja (450 SM) 450 SM; Th lahrnya Sistm HK Eropa Kontinentl 7

Basis bg sistem Hk Eropa Kontinentl “Jika utang diakui ato ditetapkan pengadilan, mak berlaku grace period selam 30 hr. jk mash tdk dibayr,debitor dpt ditahan dg menangkp n membw ke pengadilan.jika utang belum dibayr ato tdk ada yg menjamin utangny, kreditor dpt mengambil dbitor n menyanderanya n mengiktnya.jk dia mau debitor dpt hidup dg biaya sendri. Jk tdk maka kreditor akan memberi makan dr jagung sebanyak 1 pon/hari.jk dlm 60 hari disandera blm jg bayar, maka debitr dpt dijual ke luar negeri /hkm mati”. Kontrak konsensual.kontrak yg langsg mengikt sejak dicapai sepakat. Perbedaan prinsipal: Anglo: perhatian penuh diberikan thd proses kontrak dari hulu ke hilir. Cth.penawaran,penerimaan,prestasi balik. Eropa: perhatian lebih ditekankan pd tahap hilir,dikenal kodifikasi hukum perdata. Cth.wanprestasi, force mejeur,ganti rugi, pelaksanaan kontrak. 3. Hukum Islam Lahir abad 7 M Transaksi hrs dilakukn scara benar n tdk saling merugikan orang lain (an-Nisa’:29). Eropa kontinental: Kontrak diatur dlm KUHPerdata (umum/khusus) Anglo: Lahir th 1066 M. pada saat org2 normans mengalahkan org2 native di Hasting dan menaklukkan Inggris. Kekuatan yg fleksibel dalam pengembang diri Hk kontrak berkembang tersendat2 di pengadilan common law Asumsi awal kontrak tdk dg sendirinya dpt dipaksakan berlakunya, kcuali tuk kontrak tertentu Model gugatan yg kaku dan prosedural,shingga gugatan berdasar kontrak dpt ditrima jika pengadilan menganggap sesuai dg model gugatn yg baku. Tdk ada desakan agar pengadilan memaksakn berlaku kontrak dlm bisnis Hukum kontrak lebh berkembang di Pengadilan equity. Hukum kontrak merupakn hk yg bersifat keranjang sampah, artinya apapun yg tidk diatur oleh UU di bidang bisnis dpt diatur dg kata sepakat diantara para pihak. 8

B. KATA SEPAKAT, PENAWARAN DAN PENERIMAAN PENAWARAN 1. Kode Hammurabi. Kontrak sdh dianggap ada pd saat dicapai sepakat, tanpa perlu formalitas tertentu . Cth.kontrak jual beli sejak tahun 200SM. Kontrak lain: Kontrak berbentuk verbal: cth ijab kabul Kontrak berbentuk literal: kontrak yg dicatat dlm buku khusus Kontrak berbentuk riil: kontrak baru ada stelah serh terima 2. Sistem Hk Islam Kata sepakt dikenal sbg ijab kabul n mrupak salah satu rukun akad. Akad a/ “Perikatan antara mujib dan qabil dg cara yg dibenarkan syariat.ijab a/ pernyataan pihak pertam ttg isi perjanjian, kabul a/ pernyataan pihak kedua untk mnerima isi perjanjian” Akad yg tdk memenuhi unsur dan syarat akad dianggap tidak sah/batal Akad tdk sah dibedakan 2: Akad bathil, akad yg tdk memenuhi salah satu rukn dan syarat. Akad fasid, akad yg sebenarny memenuhi persyaratan sbg akad tetapi ada yg tidak jelas. Formalitas ijab kabul dikenal dg sighat akad. Sighat lisan Sighat tulisan. Sighat dlm bentuk isyarat Sigaht dg perbuatan 3. Sistem Hk Eropa Pada prinsipnya kontrak bersifat konsensual Kontrak dlm anglo memilik prinsip yang hampir sama dg Eropa 3 kategori pembentukan kontrak Kontrak formal. Kontrak dg segel n bth pencatatan Kontrak nyata ttg utang Kontrak simpel. Kontrak tanpa bentuk khusus 9

BAB III RUANG LINGKUP PERBANDINGAN HUKUM PERDATA A. TRADISI HUKUM DUNIA B. PERAN PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

A. TRADISI HUKUM DUNIA Tradisi hukum dasar dimulai dari Yunani Plato mentakan bahwa tujuan hukum adalan keuntungan bagi seluruh masyarakat, untuk mencapai tujuan menggunakan persuasi atau kekuatan untuk membuat semua orang menjadi bagian masyarakat keseluruhan. Aristoteles membagi hukum menjadi hukum dasar, yang universal dan tidak berubah, dan hukum konvensional, yang berubah dari waktu ke waktu dan tempat berbeda. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif, yang sekarang disebut keadilan sosial, dan keadilan korektif, yang berkaitan dengan mengkoreksi ketidakadilan yang muncul ketika hukum dilanggar. Ahli teori Yunani tidak membahas masalah validitas hukum immoral, tetapi Antigone Sophocle merupakan contoh utama. Romawi kuno yang diwakili oleh Cicero memberikan ide bahwa hukum merupakan produk pikiran manusia, karena semua hal memiliki sifat masing-masing, dan sifat manusia adalah rasional. Bagi Cicero, hukum yang bukan demi keuntungan masyarakat bukan hukum hukum yang sebenarnya. Di awal era kristen, St. Augustine memberikan jembatan intelektual antara era pra kristen dan kristen. Arti sesungguhnya dari proposisinya bahwa ‘hukum yang tidak adil bukan hukum’ telah menjadi problematika. Di abad pertengahan, St Thomas Aquinas mengembangkan teori hukum dasar yang meneruskan tradisi pikiran pra kristen sebagai dasar hukum. Teori ini mesih berpengaruh dalam gereja katolik Roma. Bagi Aguinas, biasanya (tapi tidak selalu), tidak ada kewajiban untuk patuh kepada hukum positif yang melanggar hukum dasar. 10

Setelah Aquinas, teroi hukum dasar mulai menjadi sekuler dengan karya Grotius. Dengan karya Menurut Hume, semua hukum dasar membuat kesimpulan dalam bentuk nilai dari proposisi dalam bentuk fakta, sehingga tidak logis. Hak fundamental diakui dan dilindungi oleh hukum Inggris dan hukum ME. UU HAM 1998 menaikkan profil Konvensi Eropa tentang HAM, tetapi tidak menggabungkan Konvensi dalam Hukum Inggris. B. PERAN PERBANDINGAN HUKUM PERDATA Hukum Perdata sering juga disebut dengan Hukum Sipil dan Hukum Privat, yaitu ketentuanketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Subekti, kata Hukum Perdata mengandung dua istilah, yaitu: Pertama, Hukum Perdata dalam arti luas, yaitu hukum yang meliputi seluruh hukum privat materil dan hukum dagang. Kedua, Hukum Perdata dalam arti sempit, yaitu hukum yang meliputi hukum privat materil saja. Ada beberapa definisi Hukum Perdata yang dikemukakan para ahli hukum diantaranya Sukidno Mertokusumo, menurut beliau Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak Adapun definisi Hukum Perdata manurut Salim H.S. adalah kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Beberapa Peran perbandingan Hukum Perdata, yaitu: a. Sebagai kaidah hukum yaitu: (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi (2) tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan); b. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lain; c. Bidang hukum yang diatur dalam Hukum Perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan sebagainya

11

2. PERBANDINGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM A.HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih atau badan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sehingga menimbulkan kelalaian dan akan memperoleh kewajiban hukum yang menimbulkan akibat hukum itu sendiri baik berupa sanksi dll. TANGGUNG JAWAB MUTLAK DELIK PUBLIK Perbuatan Pidana Perbuatan Melanggar Hukum

DELIK PRIVAT Wanprestasi Kontrak Perbuatan Melawan Hukum Tanggungjawab Tanpa Kesalahan Sistem Eropa Kontinental /Sistem Anglo Saxon menganut doktrin positivisme Karakteristiknya a/ adanya sanksi yg diancamkan penguasa thd pelanggar hkm krn tdk patuh.PMH terjadi jika aturan hukm dilanggar, hak org lain dilanggar, perbuatan bertentangan dg kesusilaan. menganut doktrin setiap orang berbuat atas resikonya sendiri Karena itu dia akan bertanggungjawab jika tlah mlaksanakan kewajiban, sehingga unsur kewajiban a/ unsur utama suatu PMH.pelanggaran kewajiban terjadi dg adanya kesengajaan ato kelalaian. Namun dlm hal terbatas, PMH bisa terjadi dari perbuatan tanpa kesalahan, artinya seseorang tdk dpt dimintai tanggungjawab ats tdk berbuat sesuatu kecuali sbg konsekuens dari kewajiban yg hrs dilakukannya. B. UNSUR KESENGAJAAN DAN KELALAIAN Suatu perbuatan dapat diminta pertanggungjawabannya di dalam hukum, salah satu syaratnya adalah 12

adanya unsur kesalahan. Dalam hukum positif, yang dimaksud kesalahan dapat berbentuk 2 macam yakni kesengajaan dan kelalaian atau ketidaksengajaan. Bentuk yang pertama kesengajaan, sudah tentu merupakan perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawabannya C. TANGGUNG JAWAB MUTLAK/ STRICT LIABILITY Adalah Suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih karena kesengajaan atau kelalaian yang harus dapat dipenugi melalui kewajiban hukum contoh : tanggung jawab pemimpin perusahaan untuk membayar gaji karyawan

3.PERBANDINGAN HUKUM BENDA A. KARAKTERISTIK HUKUM BENDA PENGERTIAN BENDA . Prof.Mariam Darus dlm KUHPerdata ada 2 istilah: Benda (Zaak) : benda dlm arti luas (ps 499 KUHPerdata) Goed (barang) “Zaak” adalah segala sesuatu yg “dpt” dikuasai manusia “dpt”: membuka kemungkinan untuk memasukkan “sesuatu” yg sebelumnya → tdk memenuhi kriteria sebagai objek hukum Arti lain dari“Zaak” dlm KUHPerdata: 1.1).perbuatan Hukum pasal 1792 KUHPerdata “Last Geving” (pemberian kuasa) :suatu perjanjian yg memberikan kuasa dari seseorang pada seorang lainnya, dimana si penerima kuasa akan melakukan suatu “zaak” untuk kepentingan pemberi kuasa. 1.2). Kepentingan pasal 1354 KUHPerdata → diatur tentang seseorang yg dgn sukarela akan menyelenggarakan suatu “zaak” untuk kepentingan seseorang lainnya baik “diminta” dan “tdk” 1.3).Kenyataan Hukum pasal 1263 KUHPerdata → perikatan dgn syarat tangguh/menunda yaitu perikatan yg digantungkan pada “suatu kejadian” yg akan datang dan belum pasti atau dari suatu “zaak” yg sudah terjadi tetapi belum diketahui para pihak. 13

B . ASAS – ASAS UMUM HUKUM BENDA 1.Merupakan hukum yg memaksa (dwigen recht) → tdk memberi kewenangan lain selain yg ditentukan dlm undang – undang 2.Dapat dipindahkan semua hak kebendaan dpt dipindahtangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. 3.Individualis 4.Asas Totalitas→ hak kebendaan selalu terdiri atas kesatuan objeknya 5.Asas prioritas → semua hak kebendaan memberi wewenang yg sejenis dgn kewenangan dari eigendom hanya luasnya berbeda.

C. MACAM MACAM HAK KEBENDAAN

Hak Kebendaan Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. BEZIT. Bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah – olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. a.Bezit atas benda yang bergerak Diperoleh dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya semula, sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk memiliki barang tersebut. Bezit barang bergerak oleh bantuan orang lain, diperoleh dengan penyerahan barang itu dari tangan bezitter lama ke tangan bezitter baru. b.Bezit atas benda tak bergerak Ditentukan oleh Undang – Undang bahwa, orang yang menduduki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya dengan tidak mendapat gangguan dari sesuatu pihak, barulah ia dianggap sebagai bezitter tanah itu (Pasal 545 BW) oleh bantuan orang lain (pengoperan), terjadi dengan suatu pernyataan, apabila orang yang menyatakan adalah bezitter. 14

4.PERBANDINGAN HUKUM ORANG DAN KELUARGA Hukum orang tercantum dalam buku I BW Pada hakekatnya lembaga perkawinan untuk umat islam adalah Kantor Urusan Agama dan tercatat dalam Surat nikah, Pengadilan Agama adalah lembaga yang mengurusi tentang permohonasn cerai talak, gugat cerai selain itu wakaf dan waris Di Indonesia Lembaga perkawinan non islam adalah Kantor Catatan Sipil

15

BAB IV PERBANDINGAN SISTEMATIKA HUKUM

A. Sistematika Hukum Diberbagai Negara 1. Sistem hukum civil law sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. sistem hukum yang juga dikenal dengan nama civil law ini berasal dari romawi perkembangan diawali dengan penduduk romawi atas prancis pada masa itu sistem ini dipraktekan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka. proses ini berlangsung bertahun-tahun, sampai-sampai negara prancis sendiri menagdopsi istem hukum ini untuk diterapkan pada bangsanya sendiri. bangsa prancis membawa sistem ini ke negeri belanda, dengan proses yang sama dengan masuknya ke prancis. selanjutnya sistem ini berkembang ke itali, jerman, portugal, spanyol, dan sebagainya sistem ini pun berkembang ke seluruh daratan benua eropa. ketika bagsa-bangsa eropa mulai mencari koloni di asia, afrika, dan amerika latin, sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi didaerah jajahannya. misalnya belanda menjajah indonesia pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum eropa kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya. apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang belanda atau keturunannya dengan orang pribumi, sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturanya selama kurang lebih empat abad di bawah kekuasaan portugis dan seperempat abad pendudukan indonesia, sistem huium eropa kontinental yang berlaku. 2. Sistem hukum Common law sistem huku anglo-saxon sitem adalah sutau sistem hukum yang d dasarkan pada yurisprudens, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya sistem hukum ini diterapakan di irlandia, inggris, auastralia, selandia baryu. afrika selatan, kanada (kecuali provinsi quebec) dan amerika serikat (walaupun negara bagian louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum eropa kontinental napoleon). selain negara-negara tersebut beberapoa negara lain juga menerapkan sitem hukum anglo-saxon 16

campuran, misalnya pakistan, india, dan nigeria yangh menerapkan sebagian besar sistem hukum anglo-saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. sistem hukum anglosaxon, sebenarnya penerapanya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutuskan perkara. di inggris unifikasi hukum dilaksanakan dan dilselesaikan oleh benc dan bar dari pengadilan bench dan bar ini sangat di hormati oleh rakyat inggris, oleh karena mampu mewakili rasa keadilan dari m,asyarakat selkalipun bench dan bar merupakan pegawai pemerintah selama periode revolusi industri, para hakim dan penasehat hukum yang merupakan penjabaran dari hobeas, corpus, centorari dan madamus tetap tidak memihak selama masa revolusi dan hukum yang dibentuk pengadilan justru mendukung kekauatan-kekauatan sosial politik yang menghendaki perubahan dari masyarakat agraris ke masayarakat industri. dengan demikian di inggris pada masa revolusi lembaga-lembaga hukum tetap berada di tangan pengadilan yang beribawa di negara-negara common law hukum kebiasaan berkembang ketika pemikiran manusia tentang hukum masih bersifat kaku. tugas menciptaka hukum kebiasaan semula di tangani oleh the court of chancery, the court of chancery ini digunakan oleh raja untuk menhadapai kekauasaan dari pengadilan. perkembangan tersebut kemudian menghasilakan perbedaan antara apa yang disebut dengan "law" dan "equity" di lai pihak. secara historis equity merupakan lembaga hukum terpisah dari law dan merupakan reaksi terhadap ketidakmampuan hukum kebasaan yang dikembangkan pengadilan dalam mengatasi adanya kerugian-kerugian yang di timbulkan oleh suatu pelanggaran hukum. di negara-negara yang menganut system common law hukum kebiasaan yang di kembangkan melalui keputusan pengadilan telah berlangsung sejak lama dan tidak dipengarui oleh adanya perbedaan antara hukum piblik dan hukum privat. berdasarka uraian diatas jelas terlihat bahwa negara-negara yang menganut common law system bahwa hukum itu dibentuk oleh pengadilan satusatunya karakteristik yang sama dari kedua sistem hukum tersebut adalah sama

B. SISTEMATIKA HUKUM ADAT Hukum Adat menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur 17

dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, dan kebiasaan dibawa dalam bermasyarakat dan negara. Kepribadian bangsa kita dapat dilihat dari keanekaragaman suku bangsa di negara ini yang ada pada Lambang negara kita Garuda Pancasila dengan slogannya “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda – Beda tetapi tetap satu jua). Dengan mempelajari hukum adat di Indonesia maka kita akan mendapatkan wawasan berbagai macam budaya hukum Indonesia, dan sekaligus kita dapat ketahui hukum adat yang mana ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana dapat di konkordasikan dan diperlakukan sebagai hukum nasional. Berkat hasil penelitian Prof. Mr. C. Vollenhoven di Indonesia yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai hukum pribadi asli, dan dengan demikian bangsa Indonesia semenjak tanggal 17 Agustus 1945 melalui undang – undang dasarnya dapat mewujudkan tata hukum Indonesia. Sifat dari hukum adat memiliki unsur elasitas, flesible, dan Inovasi, ini dikarenakan hukum adat bukan merupakan tipe hukum yang dikodifikasi (dibukukan). Istilah Hukum adat Indonesia pertama kali disebutkan dalam buku Journal Of The Indian Archipelago karangan James Richardson Tahun 1850.

Hukum Adat dan Hukum Indonesia Masyarakat Indonesia memiliki kedinamikaan suku adat, yang pada prinsipnya hanya ada satu tujuan yakni membangun dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Kedinamikaan suku merupakan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian ini adalah hukum adat yang ditransformkan menjadi hukum nasioanal dan dicantumkan dalam UUD 1945. Mempelajari hukum adat maka kita akan mudah memahami hukum Indonesia, karena hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional. Hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari costum, dimana sumber tersebut mengikuti perkembangan zaman dan harus disesuaikan dengan azas – azas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa. Suatu peraturan yang telah diundangkan harus disepakati dan dipatuhi bersama dengan tidak ada pengecualian Masyarakat Hukum Adat Indonesia Di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat yang diantaranya: 18

1 Masyarakat Hukum Territorial 2. Masyarakat Hukum Genealogis 3. Masyarakat Hukum Territorial – Genealogis 4.Masyarakat Hukum Adat – Keagamaan 5. Masyarakat Adat di Perantauan 6. Masyarakat Adat lainnya. Hubungan hukum adat Indonesia dengan pasal 28 (1) adalah bahwa hakim memenuhi kekosongan hukum, apabila hakim menambah peraturan - perundangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten mengatakan, bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (Open System Van het Recht). Pendapat itu lahir dari kenyataan, bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat. Berhubung dengan itulah telah menimbulkan konsekwensi, bahwa hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipiil pada sistem hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia berasal dari Hukum Eropa Kontinental, kebiasaan (Adat) dan hukum Islam, dan melalui interprestasi hakim dapat menyelaraskan keputusan yang mungkin sulit diambil dalam pengadilan.

C. SISTEMATIKA HUKUM ISLAM

Adalah Suatu sistem hukum yang mendasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah (kitab Al-qur’an) dan rasul-nya (kitab hadis) kemudian disebut dengan syari’at atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas (kitab fiqih) kemudian disebut dengan ijtihad yang menata hubungan manusia dengan allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan benda. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negaranegara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. 19

Sumber Hukum 1) Qur’an, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. 2) Sunnah Nabi (hadist), yaitu cara hidup dari nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. 3) Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup. 4) Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Sistem hukum Islam dalam ”Hukum Fikh” terdiri dari dua bidang hukum, yaitu : 1) Hukum rohaniah (ibadat), ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji), yang pada dasarnya tidak dipelajari di fakultas hukum. Tetapi di UNISI diatur dlm mata kuliah fiqh Ibadah. 2) Hukum duniawi, terdiri dari : a) Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-bei, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya. b) Nikah (Munakahah), yaitu perkawinan dalam arti membetuk sebuah keluarga yang tediri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan. c) Jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturanperaturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Qur’an 20

DAFTAR PUSTAKA

1. R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 2. H. Soenarjati, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, (Bandung: Alumni, 1986 3. Munir Fuady, PERBANDINGAN HUKUM PERDATA, Citra Aditya, 2005

21