Hukum Acara Perdata Oleh Oleh Misnar Syam, SH.MH Misnar Syam, SH.MH Silabus Hukum Acara Perdata Silabus Hukum Acara Perdata
Bab I Pendahuluan : 1. Istila Istilah h dan Penger Pengertia tian n 2. Sejara Sejarah h Hukum Hukum Acara Acara Perda Perdata ta 3. Sumb Sumber er Huku Hukum m 4. Asas-as Asas-asas as Hukum Hukum Acar Acaraa Perdat Perdataa 5. Perbedaan Perbedaan Hukum Hukum Acara Acara Perdata Perdata dengan dengan Hukum Hukum Acara Pidana Pidana Bab II Gugatan 1. Penger Pengertia tian n dan dan Isi Isi Gugat Gugatan an 2. Pencab Pencabuta utan n dan Peruba Perubahan han Gugat Gugatan an 3. Pengga Penggabun bungan gan Gugata Gugatan n 4. Kewenang Kewenangan an Menga Mengadili dili atau kompetensi kompetensi Bab III Penyitaan 1. Penger Pengertia tian n dan dan dasar dasar huku hukum m 2. Cons Conserv ervat atoi oirr Besla Beslag g 3. Revi Revind ndic icat atoi oirr Besl Beslag ag Bab IV Pemeriksaan Perkara : 1. Pene Peneta tapa pan n Hari Hari Sidan Sidang g 2. Proses Proses Pemerik Pemeriksaa saan n Perka Perkara ra 3. Peranan Peranan Haki Hakim m dalam dalam Memerik Memeriksa sa Perkara Perkara 4. Perd Perdam amai aiaan 5. Acar Acaraa Ver Verst stek ek 6. Jawa Jawaba ban n tergu terguga gatt 7. Repl Replik ik dan dan Dup Dupli lik k 8. Inte Interv rveensi nsi Bab V Pembuktian 1. Penger Pengertia tian n dan dan dasar dasar Huku Hukum m 2. Hal yang Dibuktika Dibuktikan n dan Beban Pembuktian Pembuktian 3. Teori Pembuktian Pembuktian dan Kekua Kekuatan tan Alat Alat Bukti Bukti 4. Macam-m Macam-maca acam m Alat Alat Bukti Bukti
Bab VI Putusan Hakim 1. Peng Penger erti tian an 2. Susuna Susunan n dan dan Isi Putusa Putusan n Hakim Hakim 3. Macam-m Macam-maca acam m Putu Putusan san Hakim Hakim 4. Kekuat Kekuatan an Putusa Putusan n Haki Hakim m 5. Uitvoo Uitvoorba rbaar ar Bij Bij Voorra Voorraad ad Bab VII Upaya Hukum 1. Upaya Upaya Hukum Hukum Terhad Terhadap ap Putusa Putusan n Hakim Hakim 2. Perl Perlaw awan anaan 3. Banding 4. Kasasi 5. Peni Peninj njau auan an Kemb Kembal alii 6. Derd Derden enve verz rzet et Bab VIII Eksekusi atau Pelaksaaan Putusan Hakim 1. Pege Pegert rtiian 2. Bentuk Bentuk-be -bentu ntuk k Ekseku Eksekusi si Literatur Literatur 1. Abdulkadi Abdulkadirr Muhammad, Muhammad, 2000, Hukum Hukum Acara Perdata Perdata Indonesia, Indonesia, Citra Citra Aditya Bakti,Bandung. 2. K Wantjik Wantjik Saleh, Saleh, 1979, 1979, Hukum Acara Acara Perdata Perdata di Indones Indonesia, ia, Ghalia Ghalia Indonesia, Jakarta. 3. Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta. 4. Izaac.S.Leinisu, Fatimah Ahmad, 1982, Intisari Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta. 5. Mukti Mukti Arto, 1996, 1996, Praktek Praktek Perkara Perkara Perdata Perdata Pada Pengadi Pengadilan lan Agama, Agama, Pustaka Pelajar,Yogyakarta. 6. Sudikno Sudikno Mertokusu Mertokusumo, mo, 2000, 2000, Hukum Acara Acara Perdata Perdata Indonesi Indonesia, a, Liberty, Yogyakarta. 7. Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta. 8. R. Soepomo, Soepomo, 1993, 1993, Hukum Hukum Acara Acara Perdata, Perdata, Pradany Pradanyaa Paramita, Paramita, Jakarta. 9. R. Rubini, Rubini, 1974 1974 , Pengantar Pengantar Hukum Hukum Acara Perdata, Perdata, Alumni Alumni Bandung Bandung.. 10. R. Wiryono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung.
Bab VI Putusan Hakim 1. Peng Penger erti tian an 2. Susuna Susunan n dan dan Isi Putusa Putusan n Hakim Hakim 3. Macam-m Macam-maca acam m Putu Putusan san Hakim Hakim 4. Kekuat Kekuatan an Putusa Putusan n Haki Hakim m 5. Uitvoo Uitvoorba rbaar ar Bij Bij Voorra Voorraad ad Bab VII Upaya Hukum 1. Upaya Upaya Hukum Hukum Terhad Terhadap ap Putusa Putusan n Hakim Hakim 2. Perl Perlaw awan anaan 3. Banding 4. Kasasi 5. Peni Peninj njau auan an Kemb Kembal alii 6. Derd Derden enve verz rzet et Bab VIII Eksekusi atau Pelaksaaan Putusan Hakim 1. Pege Pegert rtiian 2. Bentuk Bentuk-be -bentu ntuk k Ekseku Eksekusi si Literatur Literatur 1. Abdulkadi Abdulkadirr Muhammad, Muhammad, 2000, Hukum Hukum Acara Perdata Perdata Indonesia, Indonesia, Citra Citra Aditya Bakti,Bandung. 2. K Wantjik Wantjik Saleh, Saleh, 1979, 1979, Hukum Acara Acara Perdata Perdata di Indones Indonesia, ia, Ghalia Ghalia Indonesia, Jakarta. 3. Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta. 4. Izaac.S.Leinisu, Fatimah Ahmad, 1982, Intisari Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta. 5. Mukti Mukti Arto, 1996, 1996, Praktek Praktek Perkara Perkara Perdata Perdata Pada Pengadi Pengadilan lan Agama, Agama, Pustaka Pelajar,Yogyakarta. 6. Sudikno Sudikno Mertokusu Mertokusumo, mo, 2000, 2000, Hukum Acara Acara Perdata Perdata Indonesi Indonesia, a, Liberty, Yogyakarta. 7. Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta. 8. R. Soepomo, Soepomo, 1993, 1993, Hukum Hukum Acara Acara Perdata, Perdata, Pradany Pradanyaa Paramita, Paramita, Jakarta. 9. R. Rubini, Rubini, 1974 1974 , Pengantar Pengantar Hukum Hukum Acara Perdata, Perdata, Alumni Alumni Bandung Bandung.. 10. R. Wiryono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung.
11. Retnowulan Sutantio Iskandar Oeripkartowinata, 1972, Hukum Acara
Perdata Dalam Praktek dan Teori, Alumni, Bandung. 12.R. Tresna, 1979, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta. 13.R. Subekti, 1969, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Par amita, Jakarta. 14.--------------, Hukum Acara Perdata, 1977, Bina Cipta, Jakarta. BAB I Pendahuluan 1. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata Materil : hukum yang mengatur m engatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan perdata. Hukum perdata formil === hukum acara perdata : hukum yang mengatur cara mempertahankan atau melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perdata. Hubungan antara hukum perdata materil dengan hukum perdata formil : hukum perdata formil f ormil mempertahankan tegaknya hukum perdata materil ===== jika ada yang melanggar perdata materil maka diselesaikan dengan perdata formil. Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli 2. Abdul Kadir Muhammad=== peraturan hukum yang m,engatur proses penyelesaian perkara perdta melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. 2. Wirjono Projodikoro=== rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. 3. Sudikno Mertokusumo=== peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim===hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa sera memutusnya dan pelaksanan daripada putusannya. Tujuan dan sifat hukum acara Tujuan dan sifat hukum acara perdata perdata • Tujuan : 2. Mencegah jangan terjadi main hakim sendiri ( eigenrichtig) 3. Mempertahanakan hukum perdata materil 4. Memberikan kepastian hukum
• Sifat : 7. Memaksa === mengikat para pihak yang berperkara dan ketentuanketentuan yang ada peraturan hukum acara perdata harus dipenuhi. contoh: gugatan harus diajukan di tempat atau domisili tergugat Jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan hakim diterima para pihak, dll 11. Menagatur === peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata dapat dikesampingkan para pihak Contoh dalam hal pembuktian. Sejarah hukum acara perdata Sejarah hukum acara perdata • Sebelum tanggal 5 April 1848 Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan Gubernemen bagi golongan Bumiputera untuk kota-kota besar di Jawaadalah BrV (hukum acara bagi golongan Eropa) Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan beberapa pasal dalam Stb 1819-20 Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung ( Hooggrerechtshof) Mr H.L Wichers tidak setuju hukum acara perdata bagi golongan Eropa digunakan untuk golongan Bumiputera tanpa berdasarkan perintah Undang-undang. Gubenur Jendral J.J Rochussen menugaskan Wichers membuat rancnagn Reglement tentang Administrasi Polisi dan Hukum Acara Perdata dan Pidana Bagi Bumiputera. Tahun 1847 rancaqngan selesai dibuat tetapi JJ Rochussen mengajukan keberatan yaitu 2. Pasal 432 ayat (2) :membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata untuk golongan Bumiputera menggunakan hukum acara perdata uyang diperuntukkan untuk golongan Eropa. 3. Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak dimasukkannya lembag-lembaga intervensi, kumulasi gugatan, penjaminan dan rekes civil seperti yang termuat dalam BRv • Tanggal 5 April 1848 setelah melakukan perubahan dan penambahan maka rancangan itu ditetapkan dengan nama Inlandsch Reglement (IR) yang ditetapak dengan Stb 1848-16 dan disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 dengan Stb 1849-63. • Tahun 1927 diberlakukan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara perdata bagi
golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. Sebelumnya berlaku peraturan tentang susunan Kehakiman dan kebijaksanaan Pengadilan ===Stb 1847 -23 • Tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR ( Herzeine Indlansch Reglement )dengan Stb 1941-44 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. • Pada saat ini dengan Pasal 1 UUD 1945 yang telah diamandemen HIr dan RBg masih berlaku sampai saat ini. Sumber hukum acara perdata Sumber hukum acara perdata • Pada zaman Hindia Belanda: 2. RV (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering)=== golongan Eropa 3. HIR ( Herzeine Indlandsch Reglement )===golongan Bumiputera daerah Jawa dan Madura 4. RBg ( Reglement voor de Buitengewesten )=== golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. • Saat Ini 7. HIR dan RBg 8. UU No 29 Tahun 1947 tentang Peradilan Banding Jawa dan Madura. 1. UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan 2. UU No 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kehakiman 3. UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke-IV tentang Pembuktian dan Daluarsa 5. Yurisprudensi. 6. SEMA 7. Hukum Adat 8. Doktrin Asas-asas Hukum Acara Perdata Asas-asas Hukum Acara Perdata 1. Hakim bersifat menunggu===inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan===Pasal 118 HIR/142 RBg 2. Hakim bersifat Pasif=== ruang lingkup atau luas pokok perkara ditentukan para pihak berperkara tidak hakim. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut 3. Persidangan terbuka untuk umum===setiap orang
dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara, walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya secara tertutup. Contoh dalam perkara perceraian. 1. Mendengarkan kedua belah pihak 2. Putusan harus disertai dengan alasanalasan. 3. Berperkara dikenai biaya. 4. Beracara tidak harus diwakilkan=== bisa langsung pihak yang berperkara beracara di pengadilan atau dapat diwakilkan. Perbedaan Hukum Acara Perdata Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Acara Pidana • Dasar timbulnya gugatan Perdata :timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran hak yang diatur dalam hukum perdata. Pidana : timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang diatur dlm hkm pidana 9. Inisiatif berperkara Perdata : datang dari salah satu pihak yang merasa dirugikan Pidana : datang penguasa negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa 3. Istilah yang digunakan Perdata : yang mengajukan gugatan=== penggugat pihak lawannya/digugat ===== tergugat Pidana : yang mengajukan perkara ke pengadilan ==== jaksa/penuntut umum pihak yang disangka === tersangka=== terdakwa===terpidana 4. Tugas hakim dalam beracara Perdata : mencari kebenaran formil ==== mencari kebenaran sesungguhnya yang didasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu. Pidana :mencari kebenaran materil ==== tidak terbatas apa saja yang telah dilakukan terdakwa melainkan lebih dari itu. Harus diselidiki sampai latar belakang perbuatan terdakwa. Hakim mencari kebenaran materil secara mutlak dan tuntas. 5. Perdamaian Perdata : dikenal adanya perdamaian Pidana : tidak dikenal perdamaian 6. Sumpah decissoire
Perdata : ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh satu pihak kepada pihak lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa. Pidana : tidak dikenal sumpah decissoire. 7. Hukuman Perdata : kewajiban untuk memenuhi prestasi (melakukan , memberikan dan tidak melakukan sesuatu ) Pidana : hukuman badan ( kurungan, penjara dan mati), denda dan hak. Bab II Bab II Gugatan Gugatan Perkara perdata ada 2 : 2. Perkara contentiosa === perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan. 3. Perkara voluntaria === perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan Beda contentiosa dengan voluntaria Pihak yang berperkara Contentiosa : penggugat dan tergugat Voluntaria : pemohon Aktifitas hakim yang memewriksa perkara Contentiosa : terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan krn tugas hakim bercorak administratif. Kebebasan hakim Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya. Kekuatan mengikat putusan hakim Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orangorang yang telah didengar sebagai saksi. Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak. Pengertian gugatan Pengertian gugatan • Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2 === tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan • Sudikno Mertokusumo : tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main eigenrichtig.
• Darwan Prinst : suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Syarat dan isi gugatan Syarat dan isi gugatan • Syarat gugatan : 2. Gugatan dalam bentuk tertulis. 3. Diajukan oleh orang yang berkepentingan. 4. diajukan ke pengadilan yang berwenang • Isi gugatan : Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat : 8. Identitas para pihak 9. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum 10. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan Teori pembuatan gugatan Teori pembuatan gugatan • Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan yaitu : 2. Substantieseringstheorie yaitu membuat surat gugatan dengan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan. 3. Individualseringstheorie yaitu hanya memuat kejadian-kejadian yang cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan Pencabutan Gugatan Pencabutan gugatan dapat terjadi: 7. Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim 8. Dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dengan syarat disetujui oleh pihak tergugat. • Perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan syarat : 2. Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan. 3. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan. Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan dapat dibagi menjadi 2 tahap : 6. Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat dilakukan tanpa perlu izin tergugat. 7. Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan izin tergugat jika tidak disetujui perubahan tetap dapat dilakukan dengan ketentuan :
h. Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak dirugikan terutama tergugat. i. Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai penyebab timbulnya perkara. j. Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam positanya. Penggabungan gugatan atau Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan kumulasi gugatan • Kumulasi gugatan ada 2 yaitu : 2. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) 4. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan. Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal: g. Hakim tidak wenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan h. satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatn khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa. i. Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugtan. Tujuan penggabungan gugatan : l. Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawan m. Untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan. kompetensi kompetensi • Kompentensi adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan. • Kompetensi ada 2 yaitu : 3. Kompetensi mutlak/absolut yaitu dilihat dari beban tugas masing-masing badan peradilan 4. Kompetensi relatif yaitu dari wilayah hukum masingmasing peradilan • Menurut Pasal 118 HIR/142 RBg kompetensi relatif adalah pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat ( asas Actor Sequitor Forum Rei). • Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga pengecualiannya yaitu : 2. Diajukan di tempat kediaman tergugat apabila tidak diketahui tempat tinggatnya. 3. Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal
salah satunya sesuai pilihan tergugta. 4. Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu lagi penjamin diajukan di tempat tinggal yang berhutang. 5. Jika tidak diketahui tempat tinggal dan kediaman tergugat diajukan di tempat tinggal penggugat. 6. Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat benda tetap itu berada. 7. Jika ada tempat tinggal yang dipilih diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut. Para Pihak Berperkara Para Pihak Berperkara • Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat. • Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dan dapat juga diwakilkan. • Untuk ini dapat dibedakan atas : 4. Pihak materil : pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu penggugat dan tergugat. 7. Pihak formil : mereka yang beracara di pengadilan, yaitu penggugat,tergugat dan kuasa hukum • Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim Perwakilan dalam Perkara Perdata Perwakilan dalam Perkara Perdata • Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa. • Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat. • Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan. • Surat kuasa : suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. • Macam-macam surat kuasa : 4. Surat kuasa umum :surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titk berat pengurusan.
6. Surat kuasa khusus: kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus. Isi Surat Kuasa Khusus Isi Surat Kuasa Khusus 1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. 2. Apa yang menjadi pokok perkara. 3. Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. 4. Hak subsitusi /pengganti Bab III Bab III BESLAAG/SITA BESLAAG/SITA • Pengertian : Pengertian : 2. 2. Tindakan hukum Tindakan hukum 3. 3. Tindakan hakim Tindakan hakim 4. 4. Bersifat eksepsional Bersifat eksepsional 5. 5. Adanya permohonan pihak bersengketa Adanya permohonan pihak bersengketa 6. 6. Mengamankan barang-barang sengketa Mengamankan barangbarang sengketa 7. 7. Tujuan akhir menjamin pelaksanaan putusan hakim Tujuan akhir menjamin pelaksanaan putusan hakim Bentuk-bentuk penyitaan Bentuk-bentuk penyitaan • Ada 2 yaitu : 2. Conservatoir beslaag/sita jaminan yaitu penyitaan terhadap barang milik tergugat. • Dasar hukum : Pasal 227 HIR/261 RBg • Tujuan : untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan • Sita ini dapat dilakukan jika ada permohonan penggugat dan ada dugaan bahwa tergugat berusaha menghilangkan, merusak, memindahtangankan bendabenda tersebut. • Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak 1. Revindicatoir beslaag yaitu sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain. • Dasar hukumnya Pasal 226 HIR/260 RBG • Tujuan : menjamin suatu hak kebendaan dari
pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. • Objeknya : benda bergerak • Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik. 3. Marital beslaag yaitu sita yang diletakkan atas harta perkawinan. • Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan, pengamanan harta perkawinan. 4. Eksekusi beslaag yaitu eksekusi dalam rangka pelaksanaan putusan hakim Bab IV Bab IV Pemeriksaan Perkara Pemeriksaan Perkara • Pengajuan gugatan • Penetapan hari sidang dan pemanggilan • Persidangan pertama : • a. gugatan gugur • b. verstek • c. perdamaian • Pembacaan gugatan • Jawaban tergugat : • a. mengakui • b. membantah • c. referte d. eksepsi : - materil - formil • Rekonvensi • Repliek dan dupliek • Intervensi • Pembuktian • Kesimpulan • Putusan Hakim Pengajuan gugatan Pengajuan gugatan 1. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. 2. Diajukan secara tertulis atau lisan 3. Bayar preskot biaya perkara 4. Panitera mendaftarkan dalam buku register
perkara dan memberi nomor perkara 5. Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri. 6. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim Penetapan hari sidang dan Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak Pemanggilan para pihak 1. Majelis hakim menentukan hari sidang 2. Pemanggilan para pihak : • Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari • Tata cara melakukan pemaggilan : e. Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti f. Pemangilan dengan surat panggilan dan salinan surat gugatan g. Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamanan a. Jika tidak ketemu disampaikan kepada kepala desa/lurah b. Jika ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggal dan kediamannya dlakukan pemangilan melalui bupati/walikota di wilayah hukum penggugat c. Jika sitergugat meningal dunia ke ahli warisnya, jika tidak diketahui maka diserahkan kepada kepala desa/lurah d. Jika para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara relas dikirim ke pengadilan negeri di mana pihak itu bertempat tinggal e. Jika berada di luar wilayah Indonesia dikirim ke kedutaan besar Indonesia Persidangan pertama Persidangan pertama 1. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Pasal 126 HIR/150 RBg: majelis dapat memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar hadir pada sidang berikutnya. Akibatnya : gugatan dinyatakan gugur 5. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Berlaku Pasal 126 HIR/150 RBG Akibatnya : verstek Verstek Verstek
• Pengertian : putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat • Syarat acara verstek : c. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut - yang melaksanakan pemangilan juru sita - surat panggilan - jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yaitu 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh (Pasal 122 HIR/10Rv) b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi Bentuk Putusan Bentuk Putusan Verstek Verstek 1. Menggabulkan gugatan penggugat, terdiri dari : a. mengabulkan seluruh gugatan b. mengabulkan sebagian gugatan • Hal ini terjadi jika gugatn beralasan dan tidak melawan hukum. 2. Gugatan tidak dapat diterima, apabila : gugatan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan ( unlawful) • Gugatan ini dapat diajukan kembali tidak berlaku asas nebis in idem 3. Gugatan ditolak apabila gugatan tidak beralasan • Gugatan ini tidak dapat diajukan kembali Upaya hukum dari verstek adalah verzet /perlawanan Perdamaian Perdamaian • Jika pihak penggugat dan tergugat hadir • Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg • Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim • Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan • Dapat menyelesaikan perkara • Tujuannya : 7. Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara para pihak. 8. Menghindari biaya mahal 9. Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama. • Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian ( acte van vergelijk) di mana mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. • Tidak dapat dibanding kesepakatan para pihak/menurut kehendak para pihak. Jawaban Tergugat Jawaban Tergugat
• Setelah gugatan dibacakan oleh penggugat • Bentuknya ada beberapa : 3. Mengakui menyelesaikan perkara dan tidak ada pembuktian. 4. Membantah harus dengan alasan. 5. Referte tidak mengakui dan tidak membantah. 6. Eksepsi/tangkisan Eksepsi/Tangkisan Eksepsi/Tangkisan • Pengertian : jawaban tergugat yang tidak langsung pada pokok perkara. • Bentuk ada 2 yaitu : 3. Eksepsi prosessual : eksepsi yang didasarkan pada hukum acara perdata Eksepsi ini adalah eksepsi tolak (declinatoir exceptie) yaitu bersifat menolak agar pemeriksaan perkara tidak diteruskan. Termasuk jenis ini adalah : a. tidak berwenang mengadili === diputus terlebih dahulu oleh hakim b. batalnya gugatan c. perkara telah pernah diputus d. penggugat tidak berhak mengajukan gugatan 2. Eksepsi materil : didasarkan kepada hukum perdata materil. Bentuk eksepsi ini ada 2 yaitu : a. Eksepsi tunda ( dilatoir exceptie) Contoh : eksepsi krn penundaan pembayaran utang b. Eksepsi halang ( peremptoir exceptie) Contoh : lampau waktu (daluarsa), penghapusan utang Rekonvensi Rekonvensi • Dasar hukum Pasal 132a dan Pasal 132b HIR disisip dgn Stb 1927-300, Pasal 157-158 RBg. • Pengertian : gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat karena dianggap juga melakukan wanprestasi kepada tergugat. • Dapat berupa jawaban tergugat tapi dapt juga dilakukan dalam dupliek. • Batas waktunya sebelum proses pembuktian.
• Rekonvensi dapat diajukan baik yang ada koneksitas maupun tidak. Jika ada koneksitas dapat diperiksa sekaligus/bersama-sama. Jika tidak ada koneksitas dapat diperiksa satu-satu/dipisah. • Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal : 15. Jika kedudukkan penggugat tidak dalam kualitas yang sama antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. 16. Rekonvensi tidak dalam kompentensi yang sama. 17. Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim Intervensi Intervensi • Dasar hukum Pasal 279-282 BRv • Pengertian :masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan (interest ). • Bentuknya : 5. Voeging (menyertai) dengan cara menggabungkan diri kepada salah satu pihak. 6. Tussenkomst (menengahi) berdiri sendiri (tidak memihak salah satu pihak. 8. Vrijwaring (penanggungan) : - mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena insiatifnya tidak dari pihak ketiga yang bersangkutan. - ikutsertanya karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang berperkara. 12. Exceptio Plurium Litis Consortium: - masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara. - dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap. - contoh dalam perkara warisan. Repliek dan Dupliek Repliek dan Dupliek • Repliek : jawaban penggugat atas jawaban tergugat. • Dupliek : jawaban tergugat terhadap repliek penggugat Bab V Bab V Pembuktian Pembuktian •Merupakan proses yang sangat penting dan Merupakan proses yang sangat penting dan
menentukan karena dari proses ini hakim menentukan karena dari proses ini hakim mendapatkan kepastian untuk menjatuhkan mendapatkan kepastian untuk menjatuhkan putusan apakah gugatan dimenangkan atau putusan apakah gugatan dimenangkan atau dikalahkan dikalahkan Pengertian Pengertian • Pendapat para ahli 2. Abdul Kadir Muhammad: membuktikan dalam arti yuridis adalah menyajikan fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum. 4. Soepomo : membuktikan adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. 3. Subekti : membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 1. Sudikno Mertokusumo : membuktikan mengandung beberapa pengertian : b. Dalam arti logis : memberikan kepastian dalam arti mutlak c. Dalam arti konvensional : memberikan kepastian bersifat nisbi/relatif, dimana punya tingkatan : - conviction intime : bersifat intuitif/perasaan - conviction raisonne : berdasarkan bertimbangan akal. f. Dalam arti yuridis : memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. • Pembuktian : proses menyajikan alat-alat bukti yang sah kepada majelis hakim guna memberikan kepastian akan kebenaran suatu peristiwa. • Unsur-unsur pembuktian : Unsur-unsur Pembuktian Unsur-unsur Pembuktian 1. Merupakan bahagian dari hukum acara perdata. 3. Merupakan suatu proses prosessuil untuk menyakinkan hakim terhadap kebenaran dalildalil yang dikemukakan para pihak berperkara
di persidangan. 5. Dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan Hal yang Dibuktikan Hal yang Dibuktikan 1. Fakta/peristiwa • Tetapi tidak semua peristiwa harus dibuktikan ada beberapa peristiwa yang tidak memerlukan pembuktian : c. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan yaitu : - Pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan/para penggugat. - Apabila majelis hakim menjatuhkan pututsan verstek. - Sumpah pemutus/ decisoir . b. Peristiwa notoir : peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau peristiwa yang diketahui umum. Contoh : Tanggal 17 Agustus hari Kemerdekaan Indonesia. 2. Hak Beban Pembuktian Beban Pembuktian • Dasar hukum Pasal 163 HIR/283 RBg • Dari Pasal ini dapat dirinci bahwa beban pembuktian dilakukan oleh : 3. Pihak yang menyatakan mempunyai hak dialah yang harus membuktikan haknya itu. 5. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya dialah yang harus membuktikan peristiwa itu. 7. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain dialah yang harus membuktikan peristiwa itu. • Kesimpulannya : siapa yang mendalilkan seseuatu dia yang harus membuktikan. • Hakim dalam tugasnya membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukkan para pihak yang berperkara maka dibebankan secara seimbang dan patut. Beban pembuktian dalam Beban pembuktian dalam KUHPerdata dan KUHD KUHPerdata dan KUHD 1. Pasal 1244 KUHPerdata tentang keadaan memaksa debitor. 3. Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad ) pelanggar. 4. Pasal 1394 KUHPerdata tentang sewa bunga yang harus dicicil debitor yang sudah membayar cicilan. 5. Pasal 1977 KUHPerdata tentang bezit atas benda
bergerak eigenaar (pemilik sebenarnya). 6. Pasal 468 ayat (2) KUHD tentang pengangkutan pengangkut barang Teori Pembuktian Teori Pembuktian • Hakim mencari kebenaran formil maksudnya hakim tidak boleh melampau batas-batas yang diajukan para pihak. • Ada 3 teori pembuktian yaitu : 4. Pembuktian bebas : di mana tidak menghendaki adanya ketentuanketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. 6. Pembuktian negatif : harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim bersifat negatif, hakim terbatas sepanjang yang dibolehkan undang-undang. 8. Pembuktian positif: hakim diwajibkan melakukan segala tindakan dalam pembuktian kecuali yang dilarang dalam undang-undang. • Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas untuk memberikan kelonggaran kepada hakim dalam mencari kebenaran. Kekuatan bukti dari alat-alat bukti Kekuatan bukti dari alat-alat bukti 1. Bukti mengikat dan menentukan, artinya b. Satu alat bukti cukup bagi hakim menjatuhkan putusan. c. Hakim terikat dengan alat bukti tersebut. d. Tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya. • Alat bukti ini: sumppah pemutus, pengakuan. 7. Bukti sempurna, artinya : h. Satu alat bukti cukup bagi hakim menjatuhkan putusan. i. Hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. j. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. • Alat bukti ini : akta otentik, dll 13. Bukti permulaan, artinya : n. Alat bukti sah tetapi belum memenuhi syarat formil sebagai bukti yang cukup. o. Memerlukan alat bukti lain agar menjadi sempurna. p. Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini. q. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. • Alat bukti ini : akta di bawah tangan, dll 4. Bukti bebas, artinya : b. Hakim bebas menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis.
c. Hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut. d. Terserah kepada hakim untuk menilainya. e. Hakim dapat mengeyampingkan alat bukti ini. f. Dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. • Alat bukti ini : saksi ahli, pengakuan di luar sumpah, dll 5. Bukti bukan bukti, artinya: j. Tidak memenuhi syarat formal sebagi alat bukti yang sah. k. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian l. Tampak seperti alat bukti tapi bukan bukti. • Contohnya : saksi yang tidak disumpah, foto-foto, rekaman kaset/video, dll Macam-macam Alat Bukti Macam-macam Alat Bukti • Pasal 164 HIR/284 RBG, ada 5 alat bukti yaitu : 2. Bukti tulisan/surat 3. Saksi 4. Persangkaan 5. Pengakuan 6. Sumpah • Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg : 9. Keterangan ahli 10. Pemeriksaan di tempat Alat bukti tertulis/surat Alat bukti tertulis/surat • Dasar hukumnya Pasal 165, 167 HIR/285-305 RBg, stb No 29 Tahun 1867. • Pengertian : surat adalah alat bukti tertulis yang memuat tanda-tanda baca di mana menyatakan pikiran seseorang. • Bentuk surat ada 2 yaitu : 6. Akta : surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani. akta ini terbagi 2 yaitu : a. Akta otentik : akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta ini dapat dibagi 2 : - Akta ambtelijk : pejabat yang berwenang menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya. Contoh : akta kelahiran. - akta partai : selain pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya, pihak yang berkepentingan juga mengakuinya dengan membubuhkan tanda tangan
mereka. Contoh : akta jual beli. Kekuatan bukti akta otentik Kekuatan bukti akta otentik • Mempunyai kekuatan bukti sempurna ( volledig bewijs). • Pada setiap akta otentik di dalmnya terkandung 3 macam kekuatan bukti yaitu: 4. Kekuatan bukti lahir : kekuatan yang berkenaan dengan syarat-syarat formal (tampak secara lahiriah). 5. Kekuatan bukti formal : kebenaran peristiwa yang diterangkan dalam akta. 6. Kekuatan bukti materil : kebenaran isi akta otentik. b. Akta di bawah tangan b. Akta di bawah tangan • Pengertian : akta yang sengaja dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat yang berwenang. • Kekuatan bukti : permulaan bukti tertulis ( begin van schrifftelijk bewijs) • Pasal 288 dan Pasal 289 RBg, Pasal 1b Stb No 29 Tahun 1867 : akta otentik akan mempunyai kekuatan bukti sempurna jika tanda tangan diakui pembuatannya dan ahli waris atau orang yang mendapat hak darinya cukup menyatakan mengenal tulisan atau tanda tangan tersebut. 2. Surat Non Akta : surat yang tidak ada tanda tangannya. Kekuatan buktinya : permulaan bukti tertulis. Saksi Saksi • Dasar hukum : Pasal 168-172 HIR/306-309 RBG, Stb NO 29 Tahun 1867, Pasal 1902-1908 KUHPerdata. • saksi : orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. • Kekuatan bukti : bukan bukti sempurna dan mengikat hakim tetapi terserah kepada hakim untuk mempercayainya . • Syarat-syarat saksi : 8. Formil: i. Umur 15 tahun ke atas j. Sehat akalnya k. Tidak ada hubungan sedarah atau semenda kecuali ditentukan undangundang.
l. Sekurang-kurangnya ada 2 orang saksi untuk satu peristiwa (unus testis nullus testis), atau dikuatkan dengan alat bukti lain. 14. Materil : o. Menerangkan apa ynag ia liha, dengar dan alami sendiri. p. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya. q. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya. r. Saling bersesuai satu sama lainnya. s. Tidak bertentangan dengan akal sehat. Kewajiban saksi Kewajiban saksi 1. Datang menghadap ke pengadilan setelah dipanggil secara patut. 3. Bersumpah menurut agamanya 5. Memberikan keterangan orang yang tidak dapat menjadi orang yang tidak dapat menjadi saksi saksi 1. Secara mutlak : yang mempunyai hubungan sedarah atau semenda kecuali ditentukan lain oleh undangundang. termasuk ke dalam golongan ini adalah : c. Keluarga sedarah dan semenda menurut garis lurus ke atas dan ke bawah. d. Istri atau suami walaupun sudah bercerai 6. Secara relatif/nisbi : belum memenuhi syarat-syarat untuk jadi saksi. Termasuk ke dalam golongan ini : h. anak di bawah usia 15 tahun. b. orang gila Orang yang dapat mengundurkan Orang yang dapat mengundurkan diri jadi saksi diri jadi saksi 1. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak. 3. Keluarga sedarah dan semenda menurut garis keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suamiatau istri salah satu pihak. 5. Orang-orang yang karena jabatan atau pekerjaannya yang sah wajib menyimpan rahasia. Contoh : notaris, dokter, dll Testimonium de Auditu Testimonium de Auditu • Saksi dimana keterangan yang diberikan
berasal dari pihak ketiga. • Kesaksian ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti lain. Persangkaan ( Persangkaan ( vermoeden) vermoeden) • Dasar hukumnya : Pasal 173 HIR/310 RBg. • Digunakan jika tidak ada alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa. • Pengertian : kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah jelas ke arah peristiwa yang belum jelas. • Persangkaan dapat dibedakan atas 2 yaitu : 8. Persangkaan hukum/undang-undang ( rechtsvermoeden) kekuatan buktinya : memaksa. 2. Persangkaan hakim ( feitelijk vermoeden ) : ditarik dari keadaan yang timbul dalam persidangan syarat persangkaan hakim syarat persangkaan hakim 1. Dugaan mengenai suatu kejadian harus didasrkan atas hal-hal yang telah terbukti. 2. Hakim harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti itu dapat menimbulkan dugaan terhadap terjadinya suatu peristiwa lain. 3. Hakim dalam mengambil dari bukti-bukti itu tidak boleh mendasarkan putusannya atas hanya satu dugaan saja. 4. Dugaan harus bersifat penting, seksama, tertentu dan ada hubungan satu sama lainnya. 5. Persangkaan semacam ini hanya boleh diperhatikan dalam hal undang-undang membolehkan pembuktian dengan saksi. • Kekuatan bukti persangkaan hakim :diserahkan kepada pertimbangan hakim secara logis. Pengakuan ( Pengakuan ( bekentenis bekentenis) • Dasar hukum : Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg. • Pengertiannya : keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan baik seluruh atau sebahagiaan dari apa yang dikemukkan pihak lawan. • Pengakuan tidak boleh dipisah-pisah tapi harus diterima secara bulat ( asas onsplitsbaar aveu) • Pengakuan adalah alat bukti yang dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara perdata Bentuk-bentuk pengakuan Bentuk-bentuk pengakuan 1. Pengakuan murni : pengakuan yang sifatnya sederhana dan
sesuai sepenuhnya. • Tidak memerlukan pembuktian. 4. Pengakuan dengan kualifikasi : pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. • Memerlukan pembuktian yaitu terhadap sangkalannya. • Pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada pihak lawannya. 8. Pengakuan dengan klasula : pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. • Memerlukan pembuktian. • Pembuktian dibebankan terlebih dahulu kepada pihak lawan. Sumpah Sumpah • Dasar hukum : Pasal 155-158, 177 HIR,182-185, 314 RBg dan Pasal 19291945 KUHPerdata. • Pengertian : suatu pernyataan yang khimat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. • Sumpah dapat dibedakan atas 2 yaitu : 6. Sumpah promissoir : sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. • Contoh : sumpah saksi, sumpah jabatan, dll. • Ciri-ciri sumpah ini : 9. Diucapkan sebelum memberikan keterangan/melakukan sesuatu. 10. Berfungsi sebagai syarat formil sahnya suatu keterangan/tindakan. 11. Sumpah ini tidak sebagai alat bukti. 12. Tidak mengakhiri sengketa. 14. Sumpah confirmatoir : sumpah memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. • Ciri-cirinya : 16. Diucapkan sesudah memberikan keterangan/melakukan sesuatu. 17. Berfungsi meneguhkan suatu peristiwa atau hak. 18. Sumpah inilah sebagai alat bukti. 19. Mengakhiri sengketa. Bentuk-bentuk sumpah Bentuk-bentuk sumpah confirmatoir confirmatoir 1. Sumpah suppletoir/pelengkap • Diperintahkan hakim kepada salah satu pihak. • Berfungsi untuk melengkapi alat bukti. • Didahului dengan bukti permulaan.
• Tidak ada jalan lain untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain. • Pihak yang diperintahkan bersumpah tidak bol;eh mengembalikan sumpah kepada pihak lawan. • Pihak yang diperintahkan bersumpah hanya boleh melakukan atau menolak. • Jika mengucapkan akan dimenangkan dan menolak akan kalah. • Dasar hukumnya : Pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 KUHPerdata. • Kekuatan bukti dari sumpah ini : m. Menyelesaikan perkara. n. Memiliki bukti sempurna. o. Dimungkinkan adanya bukti lawan. p. Dapat dibatalkan oleh putusan hakim yang lebih tinggi. q. Apabila sumpah itu ternyata palsu dapat menjadi alasan untuk peninjauan kembali. 2. Sumpah 2. Sumpah aestimatoir aestimatoir /penaksir /penaksir • Diperintahkan oleh hakim kepada penggugat. • Berfungsi untuk menentukan uang ganti kerugian. • Dasar hukumnya : Pasal 155 ayat (2) HIR, 182 RBg, 1940 KUHPerdata. • Sumpah ini baru diterapkan apabila : f. penggugat telah dapat membuktikan haknya atas barang sengketa atau tuntutan ganti kerugian. g. Besarnya nilai barang sengketa/ganti kerugian masih simpang siur/belum pasti. h. Tidak ada jalan lain untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian /harta benda. • Kekuatan bukti dari sumpah ini : sempurna dan masih dimungkinkan adanya bukti lawan. 3. Sumpah 3. Sumpah decisoir decisoir /pemutus /pemutus • Dimintakan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya. • Dasar hukum : Pasal 156 HIR, 183 RBg, 1930 KUHPerdata. • Tidak ada pembuktian sama sekali. • pihak yang meminta sumpah disebut deferent dan yang bersumpah disebut delaat. • Bunyi sumpah ditentukan oleh deferent. • Syarat-syarat dapat dikabulkannya permintaan sumpah pemutus : h. Mengenai peristiwa yang menjadi sengketa. i. Bukan tentang hukum atau hubungan hukum.
j. Mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh delaat atau bersama-sama dengan deferent. • Pihak delaat dapat: m. Menolak bersumpah dikalahkan. n. Melakukan sumpah dimenangkan. o. Mengembalikan sumpah kepada deferent. • Syarat pengembalian sumpah kepada deferent : r. Sumpah itu mengenai perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak. s. Jika sumpah itu mengenai perbuatan yang dilakukan delaat sendiri maka tidak bisa dikembalikan. • Pihak deferent/relaat dapat : v. Menolak dikalahkan. w. Melakukan sumpah dimenangkan. Akibat hukum sumpah Akibat hukum sumpah decisoir decisoir 1. Kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti. 2. Kekuatan buktinya bersifat menentukan. 3. Tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. 4. Pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewnnag jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu. 5. Tidak dapat dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi(banding dan kasasi). 6. Jika dikemudian hari terbukti sumpah itu palsu maka dapat dijadikan alasan untuk peninjauan kembali. Pemeriksaan di tempat ( Pemeriksaan di tempat ( plaatselijk plaatselijk onderzoek) onderzoek) • Dasar hukum : Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg. • Pemeriksaan dilakukan di luar gedung pengadilan untuk memeriksa objek perkara yang tidak dapat dihadirkan dalam ruang persidangan. • Tujuannya : memperoleh kepastian akan kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Keterangan ahli/saksi ahli Keterangan ahli/saksi ahli • Dasar hukum : Pasal 154 HIR/181 RBg. • Pengertian : orang yang memberikan keterangan di persidangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. • Beda antara saksi dengan saksi ahli : 5. Saksi tidak dapat diganti sedangkan saksi ahli dapat digantikan. 6. Saksi menerangkan apa yang dilihat,didengar dan dialami
sendiri, sedangkan saksi ahli berdasar ilmu pengetahuan yang dikuasainya. 7. Keterangan saksi mengenai peristiwa yang terjadi sebelum perkara di sidangkan, saksi ahli tentang hal yang diawasi/dilihat dalam persidangan. 8. Guna keterangan saksi untuk memberikan bahan baru untuk menambah atau melengkapi bahan yang sudah ada, sedangkan saksi ahli keteangannya untuk bahan pertimbangan mengenai suatu peristiwa bagi hakim. Bab VII Bab VII Upaya Hukum Upaya Hukum Suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa Suatu usaha bagi setiap pribadi yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. undang-undang. Bentuk-bentuk upaya hukum Bentuk-bentuk upaya hukum 1. Upaya hukum biasa : • Untuk putusan yang belum inkracht. • Menunda sementara eksekusi. • Termasuk ke dalam upaya hukum biaya : e. Verzet f. Banding g. Kasasi 9. Upaya hukum luar biasa : • Putusan inkracht. • Tidak menunda eksekusi. • Termasuk ke dalam upaya hukum ini : m. Peninjauan kembali n. derdenverzet Verzet Verzet • Perlawanan untuk verstek. • Pemeriksaannya dilakukan di pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang memutus verstek. • Jangka waktu mengajukannya 14 hari setelah putusan yang diterima oleh tergugat.
• Kedudukkan para pihaknya tetap, penggugat tetap sebagai penggugat (terlawan) dan tergugat tetap sebagai tergugat (pelawan) • Verstek dapat dijatuhkan 2 kali dan verzet hanya 1 kali saja. Upaya hukum berikutnya adalah banding. Banding Banding • Pengertian : upaya hukum yang dilakukan untuk perkara yang telah di putus oleh Pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, kareana merasa belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. • Tata cara banding diatur dalam :- Daerah Jawa dan Madura : UU no 20 Tahun 1947. - Luar Jawa dan Madura : Pasal 199 -205 RBg. • Syarat banding : 7. Diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. 8. Diajukan dalam tengang waktu yang telah ditentukan yaitu : - 14 hari setelah putusan diterima para pihak. - 30 hari bagi pemohon yang tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara . - Nilai perkara yang dibnading harus < Rp 100, (Pasal 6 UU No 20 Tahun 1947) • Permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalu panitera pengadilan negeri ybs. • Berkas-berkas yang harus diajukan ke pengadilan tinggi adalah : 15. Permohonnan 16. Memori banding : alasan banding. 17. Kontra memori banding. 18. Semua berkas perkara pada pengadilan tingka pertama. Bentuk putusan banding : Bentuk putusan banding : 1. Menguatkan putusan pengadilan negeri artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri dianggap benar dan tepat menurut keadilan. 3. Memperbaiki putusan pengadilan negeri artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri kurang tetap menurut rasa keadilan karenanya perlu diperbaiki. 5. Membatalkan putusan pengadilan negeri artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri
dipandang tidak benar dan tidak adil karenanya harus dibatalkan. Dalam hal ini pengadilan tinggi memberikan putusan sendiri. Kasasi Kasasi • Pengertian : upaya hukum agar putusan yudex factie dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena telah salah dalam melaksanakan peradilan. • Dasar hukum UU no 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU NO 4 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985. • Kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dalam hal : 5. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 6. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 7. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. • Syarat kasasi adalah sudah dilakukan banding, kecuali yang ditentukan lain oleh undangundang. • Jangka waktu permohonan kasasi adalah 14 hari setelah putusan anding diterima para pihak. • Permohonann diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama. • Berkas-berkas yang harus dikrim ke Mahkamah Agung : 14. Permohonan kasasi. 15. Memori kasasi. 16. Jawaban atas memori kasasi. Semua berkas perkara pada tingkat banding. Putusan kasasi Putusan kasasi 1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima ini dapat disebab : - Jangka waktu mengajukan permohonan terlmbat. - Pemohon kasasi belum menggunakan haknya yang lain seperti banding. 2. Permohonan kasasi ditolak, disebabkan : - Alasan-alasan yandiajukan bukan kewenangan kassai tetapi mengenai peristiwa/kejadian yang dulu tidak pernah disebutkan dalam tingkat pengadilan sebelumnya. - Alasan kassai bertentangan dengan hukum. 3. Permohonan kasasi diterima : alasan kasasi tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali
• Pengertian : meninjau kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. • Peninjauan kembali dilakukan oleh Mahkamah Agung. • Dasar hukumnya dalam UU NO 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU NO 4 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 14 Tahun 1985. • Tenggang waktu peninjauan kembali adalah 180 hari. • Yang berhak mengajukannya : 10. Para pihak yang berperkara. 11. Ahli warisnya. 12. Wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Alasan–alasan mengajukan PK Alasan–alasan mengajukan PK • Menurut Pasal 67 UU No 14 Tahun 1985 2. Apabila putusan didasarkan atas suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasrkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 3. Apabila setelah perkara diputus ditemukan alat-alat bukti yang bersifat menentukan yang waktu diperiksa pada tingkat sebelumnya tidak ditemukan. 4. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut. 5. Apabila mengenai suatu bagian belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 6. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain. 7. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Putusan PK Putusan PK 1. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena pemohon terlambat mengajukan PK, dll ==== syarat formal tidak terpenuhi. 3. Permohonann PK ditolak apabila permohonannya tidak beralasan atau tidak memenuhi Pasal 67 UU NO 14 Tahun 1985. 5. Permohonan PK dikabulkan apabila alasan-alasan PK sesuai dengan Pasal 67 UU No 14 Tahun 1985. Dalam hal ini Mahkamah Agung akan membatalkan putusan sebelumnya dan selanjutkan memeriksa dan memutus sendiri.
Derdenverzet Derdenverzet • Pengertian : upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikannya. • Dilakukan dalam hal penyitaan. • Derdenverzet dapat dilakukan sebelum barangbarang yang disita dilelang jika telah dilakukan maka upayanya adalah mengajukan gugatan. Bab VIII Bab VIII Eksekusi Eksekusi •Pelaksana putusan hakim. Pelaksana putusan hakim. •Putusannya inkracht. Putusannya inkracht. •Putusan condemnatoir. Putusan condemnatoir. •Sanksi : melaksanakan prestasi Sanksi : melaksanakan prestasi Bentuk-bentuk Eksekusi Bentuk-bentuk Eksekusi • Ada 3 macam : 2. Membayar sejumlah uang (Pasal 197 HIR/208 RBg Dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik yang kalah perkara. 5. Melakukan suatu perbuatan tertentu (Pasal 225 HIR/259 RBg). Eksekusi ini dapat dinilai dengan sejumlah uang dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara. 8. Eksekusi Riil/ mengosongkan benda tetap (Pasal 1033 BRv). Hal-hal yang diperhatikan dalam Hal-hal yang diperhatikan dalam eksekusi riil eksekusi riil 1. Tempat/barang yang akan dikosongkan haruslah sesuai dengan isi penetapan ketua pengadilan negeri baik mengenai ukuran maupun batas-batasnya sehingga dapat dihindari salah eksekusi. 3. Lokasi tempat yang akan dieksekusi hendaknya diperhatikan secara seksama situasinya dan pihak termohon eksekusi sudah dijelaskan dan diberi pengertian jauh sebelum eksekusi. 5. Hendaknya pihak pemohon eksekusi juga mempersiapkan segala sesuatu demi kemanusiaan sepserti menyediakan penanmpungan sementara. 7. Setelah eksekusi selesai maka tempat yang dikosogkan itu harus tetap dijaga sementara sebelum diserahkan kepada pemohon eksekusi. Proses pelaksanaan eksekusi Proses pelaksanaan eksekusi
• Diajukan oleh pihak yang menang. • Diberitahukan kepada pihak yang kalah. • Jika pihak yang kalah lalai atau tidak mau melaksanakan di panggil ke pengadilan. • Selambat-lambatnya 8 hari putusan hakim harus dilaksanakan. • Jika tidak dilaksanakan maka dilakukan sita eksekutorial. • Jika putusan membayar sejumlah uang barang sita akan dilelang . • Pelelangan dapat dilakukan oleh pengadilan atau kantor lelang negara. Bab VIII Bab VIII Eksekusi Eksekusi •Pelaksana putusan hakim. Pelaksana putusan hakim. •Putusannya inkracht. Putusannya inkracht. •Putusan condemnatoir. Putusan condemnatoir. •Sanksi : melaksanakan prestasi Sanksi : melaksanakan prestasi Bentuk-bentuk Eksekusi Bentuk-bentuk Eksekusi • Ada 3 macam : 2. Membayar sejumlah uang (Pasal 197 HIR/208 RBg Dilaksanakan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik yang kalah perkara. 5. Melakukan suatu perbuatan tertentu (Pasal 225 HIR/259 RBg). Eksekusi ini dapat dinilai dengan sejumlah uang dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara. 8. Eksekusi Riil/ mengosongkan benda tetap (Pasal 1033 BRv). Hal-hal yang diperhatikan dalam Hal-hal yang diperhatikan dalam eksekusi riil eksekusi riil 1. Tempat/barang yang akan dikosongkan haruslah sesuai dengan isi penetapan ketua pengadilan negeri baik mengenai ukuran maupun batas-batasnya sehingga dapat dihindari salah eksekusi. 3. Lokasi tempat yang akan dieksekusi hendaknya diperhatikan secara seksama situasinya dan pihak termohon eksekusi sudah dijelaskan dan diberi pengertian jauh sebelum eksekusi. 5. Hendaknya pihak pemohon eksekusi juga mempersiapkan segala sesuatu demi kemanusiaan sepserti menyediakan penanmpungan sementara. 7. Setelah eksekusi selesai maka tempat yang dikosogkan itu
