gender dalam birokrasi.pdf

1

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI ( Studi Deskriptif Pada Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Medan)

SKRIPSI Diajukan Oleh: NAMA

: LENNY I.F.W. SIMATUPANG

NIM

: 050901009

DEPARTEMEN

: SOSIOLOGI

GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2009

Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009

Pada Kantor Kantor Pemerintahan

2 ABSTRAKSI

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki-laki. Stigma bahwa perempuan tidak t idak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya ke dapur juga seringkali dijadikan alat untuk membenarkan tindakan tidak adil terhadap kaum perempuan. Budaya Patriarkhi mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik yang timpang di masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bisa bertahan dalam ruang domestiknya. Kepemimpinan menjadi bagian yang identik dengan budaya lakilaki, sehingga perempuan memimpin menjadi hal yang tabu. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan; bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan terhadap 36 responden perempuan yang bekerja pada kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dan dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin perempuan memiliki kemampuan manajerial maupun kemampuan lainnya secara kualitatif setara dengan kaum laki-laki dan hal tersebut dinyatakan oleh seluruh responden yakni 36 orang (100 %), sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk menolak perempuan menjadi pemimpin atau mitra kerja sejajar kaum laki-laki. Meskipun 63,89 % responden menyatakan bahwa mereka kadang-kadang kehilangan waktu bersama keluarga, itu tidak mengurangi kapabilitas mereka sebagai seorang pemimpin. Mereka merasa keluarga dan karier bisa berjalan beriringan ( 100 % ). Hasil dari penelitian ini adalah perempuan sebagai pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki (72,2 %) Mereka memiliki gaya kepemimpinannya tersendiri. Mereka memiliki kepemimpinan Androgini yaitu kepemimpinan yang memiliki sisi feminimitas dan maskulinitas, sebagai seorang pemimpin perempuan, mereka menunjukkan jati dirinya dan tidak perlu meniru dan berprilaku sebagai laki-laki namun juga tidak perlu menghindari sifat kelembutan pada saat menjadi pemimpin . Penelitian ini kian menguatkan betapa pandangan konservatif dan tradisional yang senantiasa menempatkan kaum perempuan sebagai orang kedua, dalam penelitian ini dibuktikan melalui kenyataan bahwa perempuan menjadi seorang pemimpin masih merupakan hal yang sulit (63,88 %) cenderung terus memudar. Perempuan tidak lagi dominan dalam memainkan peran domestiknya, berdandan, memasak, beranak yang merupakan stereotype yang menempel pada citra diri perempuan ( 77,77 % tidak setuju ). Kaum perempuan tak lagi tinggal diam meski menjadi seorang istri atau telah memiliki anak. Mereka tetap bisa meniti karier, bahkan memainkan peran penting di sektor publik. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


2 ABSTRAKSI

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara, kendatipun pengakuan atas hak dasar kemanusiaan tampak mengalami peningkatan yang signifikan diberbagai belahan dunia. Pengakuan ini juga berlaku atas hak perempuan sebagaimana yang sejajar dengan laki-laki. Stigma bahwa perempuan tidak t idak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya ke dapur juga seringkali dijadikan alat untuk membenarkan tindakan tidak adil terhadap kaum perempuan. Budaya Patriarkhi mempengaruhi terbentuknya struktur dan sosial politik yang timpang di masyarakat, sehingga perempuan yang pada posisi lemah hanya bisa bertahan dalam ruang domestiknya. Kepemimpinan menjadi bagian yang identik dengan budaya lakilaki, sehingga perempuan memimpin menjadi hal yang tabu. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan; bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam birokrasi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan terhadap 36 responden perempuan yang bekerja pada kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dan dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian, pemimpin perempuan memiliki kemampuan manajerial maupun kemampuan lainnya secara kualitatif setara dengan kaum laki-laki dan hal tersebut dinyatakan oleh seluruh responden yakni 36 orang (100 %), sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk menolak perempuan menjadi pemimpin atau mitra kerja sejajar kaum laki-laki. Meskipun 63,89 % responden menyatakan bahwa mereka kadang-kadang kehilangan waktu bersama keluarga, itu tidak mengurangi kapabilitas mereka sebagai seorang pemimpin. Mereka merasa keluarga dan karier bisa berjalan beriringan ( 100 % ). Hasil dari penelitian ini adalah perempuan sebagai pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki (72,2 %) Mereka memiliki gaya kepemimpinannya tersendiri. Mereka memiliki kepemimpinan Androgini yaitu kepemimpinan yang memiliki sisi feminimitas dan maskulinitas, sebagai seorang pemimpin perempuan, mereka menunjukkan jati dirinya dan tidak perlu meniru dan berprilaku sebagai laki-laki namun juga tidak perlu menghindari sifat kelembutan pada saat menjadi pemimpin . Penelitian ini kian menguatkan betapa pandangan konservatif dan tradisional yang senantiasa menempatkan kaum perempuan sebagai orang kedua, dalam penelitian ini dibuktikan melalui kenyataan bahwa perempuan menjadi seorang pemimpin masih merupakan hal yang sulit (63,88 %) cenderung terus memudar. Perempuan tidak lagi dominan dalam memainkan peran domestiknya, berdandan, memasak, beranak yang merupakan stereotype yang menempel pada citra diri perempuan ( 77,77 % tidak setuju ). Kaum perempuan tak lagi tinggal diam meski menjadi seorang istri atau telah memiliki anak. Mereka tetap bisa meniti karier, bahkan memainkan peran penting di sektor publik. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi ( Studi Deskriptif pada Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Medan ) guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini penulis baynak menghadapi hambatan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan wawasan peneliti dan kurangnya pengalaman. Akan tetapi, berkat-Nya semua hambatan tersebut dapat dilalui, d ilalui, sehingga penulisan skripsi ini selesai. Hal ini tidak luput dari banyak pihak yang selalu memberikan motivasi dan dorongan doa. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta

membantu

dalam

penulisan

skripsi

ini.

Dalam

kesempatan

ini

penulis

menyampaikan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. DR. Arif Nasution, MA, selaku selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. DR. Badaruddin, M.Si, selaku Ketua Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Dra. Dra. Rosmiani, Rosmiani, MA, selaku selaku Sekretaris Departemen Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.



4 4. Ibu Harmona Daulay, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dan memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 5. Bapak Prof. DR. Badaruddin, M.Si, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari semenjak semester pertama sampai akhir dalam mengoreksi penulis setiap pergantian semester. 6. Teristimewa buat kedua orang tua penulis, M. Simatupang dan M.Sitompul yang selalu mendidik dan mendukung penulis dengan kasih saying semenjak kecil, dan selalu memberikan doa-doa yang tiada bandingannya dengan apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 7. Buat saudaraku tercinta, Ermayulis, Fandry dan Erickson. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya selama ini. 8. Buat Teman-teman kos, K’ Carol, K’Mery, K;Udur, K’Riris, Meysiska. Terima kasih untuk dukungan kalian. 9. Buat

sahabatku,

teman

seperjuangan,

Veronika,

Prima

Dafrina

dan

Norirapenta. Terima kasih buat dukungan, semangat dan waktu nya selama ini. Benturan karakter yang selama ini kita rasakan membuatku merasa paham akan kehidupan ini. 10. Buat teman-teman stambuk ‘05 yang selalu kompak.Terima kasih atas dukungan dan semua kenangan yang telah ada. 11. Buat senior ’03, ’04, terima kasih telah mengajarkan dunia kampus, serta junior ’06, ’07, ’08, terima kasih atas segala dukungannya.


Pada Kantor Pemerintahan

5 12. Buat responden, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjawab kuesioner yang diberikan penulis. 13. Semua pihak yang turut membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Lenny Simatupang



6

DAFTAR ISI

Abstraksi ………………………………………………………………........

i

Kata Pengantar ………………………………………………………...........

ii

Daftar Isi ……………………………………………………………………

v

Daftar Tabel ………………………………………………………………...

vii

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………..

1

I.1. Latar Belakang ………………………………………………….

1

I.2. Perumusan Masalah …………………………………………….

7

I.3. Tujuan Penelitian ……………………………………………….

7

I.4. Manfaat Penelitian ……………………………………………..

8

I.5. Kerangka Teori …………………………………………………

9

I.6. Definisi Konsep ………………………………………………...

19

I.7. Operasionalisasi Variabel ………………………………………

21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………

22

2.1. Analisis Gender …………………………………………………

22

2.2. Birokrasi ………………………………………………………..

27

BAB III METODE PENELITIAN ………………………………………….

30

3.1. Jenis Penelitian …………………………………………………

30

3.2. Lokasi Penelitian ……………………………………………….

30

3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel ………………………..

30

3.4. Teknik Pengumpulan Data …………………………………….

31

3.5. Analisa Data ……………………………………………………

32

3.6. Jadwal Kegiatan ………………………………………………..

33



7

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN ………………………… .

34

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian …………………………………….

34

4.1.1. Gambaran Umum Propinsi Sumatera Utara ………….

34

4.1.2. Lambang Propinsi …………………………………….

36

4.1.3. Struktur Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara ……..

37

4.1.4. Visi dan Misi ………………………………………….

40

4.1.5. Program Prioritas …………………………………….

42

4.2. Penyajian Data …………………………………………………..

49

4.2.1. Identifikasi Responden ……………………………….

49

4.2.2. Pola Kepemimpinan ………………………………….

56

4.2.3. Perempuan dan Kepemimpinan ………………………

68

4.2.4. Issue Gender dalam Kepemimpinan Perempuan ……..

74

4.3. Analisa Data Penelitian ……………………………………………… 84

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan ………………………………………………........

93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



8

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Posisi dan Kondisi Perempuan d i provinsi Sumatera Utara …………………………………………...............

6

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia ………………………..

49

Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan …………………

49

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Suku Bangsa ………………

50

Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Status Perkawinan …………

51

Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anak ………………

52

Tabel 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Suami …………..

54

Tabel 4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Sosok yang Paling Mendukung …………………………………………

54

Tabel 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Sosok Panutan …………….

55

Tabel 4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian Arahan kepada Bawahan …………………………………………

56

Tabel 4.10. Distribusi Responden Berdasarkan Peng ikutsertaan Bawahan dalam Proses Pengambilan keputusan ……………………………

57

Tabel 4.11. Distribusi Responden Berdasarkan Anggapan bahwa Kesalahan Bawahan Merupakan Kesalahan Pemimpin ………….

57

Tabel 4.12. Distribusi Responden Berdasarkan Pengakuan Ketidaksempurnaan kepada Bawahan ……………………………

58

Tabel 4.13. Distribusi Responden Berdasarkan Kesediaan Responden Masukan Berupa Saran dan Kritik ………………………………

59

Tabel 4.14. Distribusi Responden Berdasarkan Pengakuan Bawahan di depan Umum ………………………………………..

59

Tabel 4.15. Distribusi Responden Berdasarkan Pembangunan Hubungan Hubungan Profesional dengan Bawahan …………………………

60

Tabel 4.16. Distribusi Responden Berdasarkan Perlakuan Bawa han Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


9 Sejajar dalam Organisasi …………………………………………

61

Tabel 4.17. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Perlakuan Sejajar …………………………………………………

61

Tabel 4.18. Distribusi Responden Berdasarkan Favo ritisme pada Staff yang Berprestasi ………………………………………………….

62

Tabel 4.19. Distribusi Responden Berdasarkan Pemastian Bawahan Mendap atkan Pemahaman yang Jelas Mengenai Pembagian Visi Departemen …..

63

Tabel 4.20. Distribusi Responden Berdasarkan Peningkatan Perke mbangan Pribadi dan Profesional …………………………………………...

63

Tabel 4.21. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Peningkatan Perkembangan Pribadi dan Profesional …………………………..

64

Tabel 4.22. Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian Reward dan Punishment kepada bawahan ………………………..

64

Tabel 4.23. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Reward …………..

65

Tabel 4.24. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Punishment ………

65

Tabel 4.25. Distribusi Responden Berdasarkan To leransi terhadap Ketidakdisiplinan Waktu …………………………………………

66

Tabel 4.26. Distribusi Responden Berdasarkan Kesedian Mener ima Keluhan-Keluhan Bawahan ………………………………………

66

Tabel 4.27. Distribusi Responden Berdasarkan Perbedaa n Kinerja Bawahan Laki-laki dan Perempuan ………………………………

68

Tabel 4.28. Distribusi Responden Berdasarkan Kehilangan Waktu Bersama Keluarga ………………………………………………..

69

Tabel 4.29. Distribusi Responden Berdasarkan Anggapan bahwa Karier dan Keluarga bisa Berjalan Beriringan ……………………………

70

Tabel 4.30. Distribusi Responden Berdasarkan Dukungan Suami …………

71

Tabel 4.31. Distribusi Responden Berdasarkan Hambatan yang Dihadapi pemimpin Perempuan dalam Dunia Kerja ………………………. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009

72


10 Tabel 4.32. Distribusi Responden Berdasarkan Pernyataan Pere mpuan bisa Memimpin Layaknya Laki-laki ……………………………..

73

Tabel 4.33. Distribusi Responden Berdasarkan Pernyataan bahwa Suara Responden Tidak Didengarkan Ketika Bersama Pemimpin Laki-laki ………………………………………………………….

74

Tabel 4.34. Distribusi Responden Berdasarkan Kenyamanan Memberikan Pendapat Bersama Pemimpin Laki-laki ……………

75

Tabel 4.35. Distribusi Responden Berdasarkan Pernyataan Bahwa pemimpin Perempuan Masih Hal yang Sulit dalam Masyarakat …

76

Tabel 4.36. Distribusi Responden Berdasarkan Alasan Pe mimpin Perempuan Masih Merupakan Hal yang Sulit dalam Masyarakat ……………

76

Tabel 4.37. Distribusi Responden Berdasarkan Stereotipe Pere mpuan Tidak Bisa Memimpin Karena Emosional, Cerewet, Tidak Tegas dan Tidak Fokus karena punya Kewajiban di Rumah ………………………………

77

Tabel 4.38. Distribusi Responden Berdasarkan Keterwak ilan Perempuan dalam Ranah Publik ………………………………….

78

Tabel 4.39. Distribusi Responden Berdasarkan Perkembangan da n Kemajuan Perempuan dalam Ranah Publik ………………………………….

78

Tabel 4.40. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Kemajuan Perempuan …………………………………………….

79

Tabel 4.41. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Ketidakmajuan Perempuan ……………………………………….

80

Tabel 4.42. Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan yang Dilakukan Oleh perempuan Agar Sejajar dengan Laki-laki …………………

81

Tabel 4.43. Distribusi Responden Berdasarkan Kepe mimpinan Perempuan Berbeda dengan Laki-laki ……………………………

82

Tabel 4.44. Distribusi Responden Berdasarkan Bentuk Perbedaan Gaya Kepemimpinan Laki-laki dan Perempuan …………………. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009

83


11

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan mencakup aspek kemampuan menggerakkan, mengerahkan dan

mempengaruhi

orang-orang

yang

berada

dalam

lingkup

kepemimpinan

untuk

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama. Berkaitan dengan kepemimpinan, tidak mungkin terlepas dari individu yang berperan sebagai pemimpin. Banyak pandangan yang menghubungkan antara kemampuan individu dengan aspek biologis yang melekat pada diri sang pemimpin yaitu berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, timbul istilah ketimpangan gender yang menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Padahal perempuan adalah sumber daya manusia yang jumlahnya besar, bahkan diseluruh dunia jumlahnya melebihi laki-laki. Di Indonesia

sendiri, jumlah perempuan adalah

101.625.819 jiwa atau 51% dari seluruh populasi ( BPS tahun 2000 ).



12 Dalam hal kepemimpinan, posisi perempuan masih sering diperhadapkan dengan posisi laki-laki. Perempuan dinilai belum pantas menduduki jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan yang dianggap pantas “hanya” untuk laki-laki. Prediksi Naisbitt tentang kiprah perempuan yang akan semakin menonjol pada abad 21 sedikit banyak telah menjadi kenyataan. Diberbagai negara sebagian perempuan memang mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan atau mobilitas vertikal, kita lihat sekarang perempuan sudah banyak mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki, menduduki jabatan-jabatan starategis dalam pemerintahan, dan sebagainya. Dalam Megatrends 2000 (http://www.asppuk.or.id) , Naisbitt menyebutkan bahwa perempuan telah mencapai massa kritis di hampir semua profesi pekerja kantor, khususnya di dalam perusahaan. Namun pada tahun 1990, tempat kerja adalah dunia yang sangat berbeda. Sejak tahun 1972 hingga 1990, presentase perempuan yang menjadi dokter naik dua kali lipat. Perempuan menguasai sekitar 39,3 persen dari 14,2 juta pekerjaan eksekutif, administratif dan manajemen, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (Amerika Serikat-penulis), meningkat hampir dua kali lipat angka tahun 1972. Pergeseran posisi perempuan dari domestik ke sektor publik berimplikasi langsung pada wacana mengenai pembelaan hak-hak perempuan. Di Indonesia, pengaruh gerakan pembela perempuan misalnya, telah membuahkan UU-Anti KDRT yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Perusahaan besar, mulai dari produk makanan hingga barang manufaktur, mulai dari produksi barang hingga jasa, banyak yang dimulai oleh para pendiri yang bergender perempuan. Contoh: Perusahaan Ayam Goreng Nyonya Suharti, dengan outlets nya yang Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


13 tersebar di banyak kota besar di Nusantara, Jamu Nyonya Meneer, Kosmetik Mustika Ratu, yang produknya bukan saja menjadi konsumsi masyarakat dalam negeri tingkat bawah hingga tingkat atas, tetapi juga diekspor ke mancanegara. Perusahaan taksi di ibukota milik keluarga Cakra dengan armadanya yang terbilang besar, juga didirikan oleh seorang perempuan. Contoh lainnya dari bidang industri adalah salah satu perusahaan garment di Bandung P.T. Gistex Garment, yang dimulai dengan pengisian waktu luang oleh isteri pengusaha tekstil, dimulai secara kecil-kecilan, namun sekarang produknya sudah berhasil diekspor hingga ke negara Jepang, yang terkenal dengan keketatan kualitas mutu atas barang impornya. Namun, meskipun telah terjadi banyak perubahan, masih banyak pemikiran pemikiran di masyarakat yang memandang perempuan tidak patut memposisikan dirinya sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan di sektor publik yang didalamnya terdapat kaum laki-laki Ketika diperhadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat, maka pandangan yang muncul seringkali menafikan perempuan. Pandangan yang toleran adalah : “ selama masih ada laki-laki, maka laki-laki.” Anggapan bahwa perempuan masih irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat muncul sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah t inggi-tinggi, toh akhirnya ke dapur juga. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar ( jauh dari Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


14 keluarga ) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti ini sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

Pandangan ini berawal dari kecenderungan tradisi yang mengakar di masyarakat, dimana mendudukkan posisi laki-laki melebihi perempuan, sehingga peran publik yang seharusnya bisa juga dilakukan oleh perempuan seolah hanya menjadi monopoli laki-laki. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan; bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan dininabobokkan dengan konsumerisme, hedonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Persepsi negatif tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki.



15 Pembatasan-pembatasan inilah yang menjadi dasar tumbuhnya keinginan baru bagi perempuan untuk ikut serta terlibat dan berpartisipasi di sektor publik. Oleh karena itu, mereka menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki, seperti memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pendidikan tinggi, dan lain sebagainya agar dapat bersaing memasuki wilayah kepemimpinan yang selama ini didominasi oleh lawan jenis. Pemberdayaan perempuan dan tercapainya kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial, dan salah bila dipersepsikan sebagai isu perempuan saja, karena masalah dan kondisi sosial tersebut merupakan persyaratan dalam proses pembangunan masyarakat yang adil dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan ( Sadli dalam Ihromi, dkk, 2006:7 ). Kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang ( laki-laki dan perempuan ) untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup ( Bank Dunia, 2001:1 ). Anggapan yang menyatakan bahwa perempuan tidak pantas dan tidak perlu dilibatkan dalam kegiatan di sektor publik, harus diubah karena merugikan, menghambat, dan tidak sesuai dengan semangat memanusiakan manusia serta program pemberdayaan yang menjadi kebijakan pemerintah selama ini ( Sedarmayanti, 2004:145 ). Dan usaha ini nampaknya telah mendapat dukungan dengan adanya berbagai undang-undang dan peraturan yang melarang segala bentuk diskriminasi ras, agama, dan gender. Misalnya, Equal Employment Opportunity Commission ( EEOC ) dan Equal Rights Ammandement ( ERA ). Di Indonesia persamaan hak antara laki-laki dan Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


16 perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sudah terjamin dalam GBHN sejak tahun 1978. Selain itu terdapat UU NO. 7/1984 yang menghapuskan segala macam praktik diskriminasi terhadap perempuan. Undang-undang ini merupakan penerimaan konvensi

PBB

untuk

menghilangkan

segala

bentuk

diskriminasi

terhadap

perempuan,yang dikenal dengan CEDAW ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women ).

Dengan demikian terlihat bahwa secara de jure tidak ada hambatan struktural bagi perempuan untuk menjadi setara dengan laki-laki, termasuk yang menyangkut faktor keragaman biologis. Walaupun secara de facto, banyak perempuan yang secara sukarela tidak dapat melepaskan faktor biologisnya, terutama yang berkaitan dengan aspek reproduksi. Namun hal ini tidak dapat menghambat peluang bagi perempuan untuk dapat bersaing menempati posisi yang strategis dalam organisasi dan berpartisipasi aktif di bidang publik dan bidang-bidang lain yang selama ini hanya merupakan lahan bagi kaum laki-laki, seperti halnya dalam tabel dibawah ini, tabel ini memperlihatkan bahwa adanya ketimpangan dalam perolehan posisi penting dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

TABEL I.1 POSISI DAN KONDISI PEREMPUAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA NO 1. 2. 3. 4. 5.

LEMBAGA DPRD PROPSU JAKSA – SU HAKIM – SU GUB / WAGUB BUPATI/WLKOTA

JUMLAH PEREMPUAN 6 24 5 0 0

JUMLAH LAKI-LAKI 79 47 14 2 28


% JUMLAH PEREMPUAN 7.05 % 34 % 26 % 0% 0% Pada Kantor Pemerintahan

17 6.

WABUP/WKIL 0 28 WLKOTA 7. ESELON II 3 69 8. ESELON III 33 270 9. ESELON IV 231 805 Sumber: Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu

0% 4.1 % 13 % 22 %

Melihat posisi dan kondisi perempuan di Provinsi Sumatera Utara, terlihat jelas bahwa keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintah sebagai pembuat / pengambil keputusan

tidak tampak. Padahal jumlah perempuan di Sumatera Utara

sendiri sangat besar, namun ironisnya jumlah perempuan yang ada dalam posisi strategis untuk pengambilan keputusan jumlahnya sangat minim. Berbeda dengan posisi dan kondisi perempuan di Pulau Jawa yang telah memiliki pemimpin perempuan, contoh : Gubernur Banten, Bupati Tuban, Bupati Karang Anyar, dan lain-lain. Hal tersebut menarik minat penulis untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai kepemimpinan perempuan dalam pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan judul “Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi”.

I. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepemimpinan perempuan dalam Birokrasi, Studi Deskriptif pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

I. 3. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah dan sesuai dengan prinsip penelitian maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu : Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


18 a. Untuk mengetahui bentuk dan gaya kepemimpinan perempuan dalam birokrasi Provinsi Sumatera Utara. b. Untuk mengetahui kendala yang menghambat kepemimpinan perempuan Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya.

I. 4. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini pun diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak. Hasil dari penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai berikut : a. Penulis memperoleh pengetahuan serta mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam menganalisa permasalahan dilapangan. b. Penulis akan memperoleh informasi mengenai gambaran kepemimpinan perempuan dalam birokrasi. c. Sebagai sumbangan dan menjadi masukan / pertimbangan kepada instansi terkait dalam membuat kebijakan-kebijakan khususnya bagi dinamika kehidupan perempuan di Indonesia.



19

I. 5. Kerangka Teori

1. Kepemimpinan a. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda pada orang-orang yang berbeda. Kata ini merupakan suatu kata yang diambil dari kamus umum dan dimasukkan ke dalam kamus teknis sebuah disiplin ilmiah tanpa didefinisikan dengan tepat. Sebagai konsekuensinya, kata ini mempunyai konotasi-konotasi yang tidak saling berhubungan yang

menciptakan

ambivalensi

pengertian

(Janda,

1960).

Selanjutnya,

adanya

kebingungan yang disebabkan oleh penggunaan dari istilah-istilah lain yang tidak tepat, seperti : kekuasaan, kewenangan, manajemen, administrasi, kontrol, serta supervisi untuk menggambarkan fenomena yang sama. Bennis ( 1959, hlm. 259 ) telah melakukan survei kepustakaan mengenai kepemimpinan dan menyimpulkan:

Selalu, tampaknya, konsep tentang kepemimpinan menjauh dari kita atau muncul dalam bentuk lain yang lagi-lagi mengejek kita dengan kelicinan dan kompleksitasnya. Dengan demikian kita mendapatkan suatu Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


20 proliferasi dari istilah-istilah yang tak habis-habisnya harus d ihadapi…dan konsep tersebut tetap tidak didefinisikan dengan memuaskan.

Para peneliti biasanya mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan perspektif perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Setelah suatu tinjauan kembali yang menyeluruh mengenai kepustakaan tentang kepemimpinan, Stogdill ( 1974, hlm. 259 ) menyimpulkan bahwa “ terdapat hampir sama banyaknya definisi tentang kepemimpinan dengan jumlah orang yang telah mencoba mendefinisikan dengan konsep tersebut.” Kepemimpinan telah didefinisikan dalam kaitannya dengan ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran, tempatnya pada suatu posisi administratif, serta persepsi oleh orang lain mengenai keabsahan dari pengaruh. Beberapa definisi yang dapat dianggap cukup mewakili selama seperempat abad adalah sebagai berikut : ( Yukl 1998 : 2 ) 1. Kepemimpinan adalah “ perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama ( shared goal ).” ( Hemhill & Coons, 1957, hlm. 7 ) 2. Kepemimpinan adalah “ pengaruh antarpribadi , yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.” ( Tannenbaum, Weschler, & Massarik, 1961, hlm. 24 ) 3. Kepemimpinan adalah “ pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi ” ( Stogdill. 1974, hlm. 411 )



21 4. Kepemimpinan adalah “ peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada, dan berada diatas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi ” ( Katz & Kahn, 1978, hlm. 528 ) 5. Kepemimpinan adalah

“ proses mempengaruhi aktifitas-aktifitas sebuah

kelompok yang diorganisasikan kearah pencapaian tujuan.”

( Rauch &

Behling, 1984, hlm.46 ) 6. Kepemimpinan adalah

“ sebuah proses memberi arti (pengarahan yang

berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran ”

( Jacobs &

Jaqcues, 1990, hlm. 281 ) 7. Para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberi kontribusi yang efektif terhadap orde sosial, dan yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya. ( Hosking, 1988, hlm. 153 ) Kebanyakan definisi mengenai kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktifitasaktifitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Berbagai definisi mengenai kepemimpinan yang telah ditawarkan kelihatannya tidak terisi hal-hal selain itu. Defenisi-defenisi tersebut berbeda dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya siapa yang menggunakan pengaruh, sasaran yang ingin diperoleh dari pengaruh tersebut, bagaimana cara pengaruh tersebut digunakan, serta hasil dari usaha menggunakan pengaruh tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan hanya merupakan sebuah hal akademis yang dicari-cari. Ia mencerminkan adanya ketidaksesuaian yang mendalam Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


22 mengenai identifikasi dari para pemimpin serta proses kepemimpinan. Perbedaan perbedaan diantara

para peneliti mengenai konsep mereka tentang kepemimpinan

menimbulkan perbedaan-perbedaan didalam pemilihan fenomena untuk melakukan penyelidikan

dan

kemudian

menimbulkan

perbedaan

-

perbedaan

dalam

menginterpretasikan hasil-hasilnya. Kepemimpinan

pada

dasarnya

berarti

kemampuan

untuk

memimpin;

kemampuan untuk menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan. Menurut Gibson (1998), kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, yang dilakukan melalui hubungan interpersonal dan proses komunikasi untuk mencapai tujuan. Newstrom & Davis (1999) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mengatur dan membantu orang lain agar bekerja dengan benar untuk mencapai tujuan. Sedangkan Stogdill (1999) berpendapat bahwa kepemimpinan juga merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok, dengan maksud untuk mencapaia tujuan dan prestasi kerja.

Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dipandang dari pengaruh interpersonal

dengan memanfaatkan situasi dan pengarahan melalui suatu proses komunikasi ke arah tercapainya tujuan khusus atau tujuan lainnya (Tanenbaum, Weschler & Massarik, 1981). Pernyataan ini mengandung makna bahwa kepemimpinan terdiri dari

dua hal yakni

proses dan properti. Proses dari kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh secara tidak memaksa, untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dari para anggota yang diarahkan

pada

pencapaian

tujuan

organisasi.

Properti

dimaksudkan,

bahwa

kepemimpinan memiliki sekelompok kualitas dan atau karakteristik dari atribut-atribut yang dirasakan serta mampu mempengaruhi keberhasilan pegawai (Vroom & Jago, 1988). Secara praktis, kepemimpinan dirumuskan sebagai suatu seni memobilisasi orangLenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


23 orang lain (bawahan dan pihak lain) pada suatu upaya untuk mencapai aspirasi dan tujuan organisasi. John Adair pada 1988, (dalam Karol Kennedy, 1998) mengemukakan definisi kepemimpinan dalam tiga konsep “Task, Team, and Individual” dalam lingkaran saling terkait, sehingga merupakan satu kesatuan konsep ACL (Action-Centered Leadership ); dan menyatakan “… leadership is about teamwork, creating teams. Teams tend to have leaders, leaders tend to create teams”. Adair berkeyakinan bahwa working groups atau

teams akan memberikan tiga kontribusi pada pemenuhan kebutuhan bersama, berupa “the need to accomplish a common task, the need to be maintained as acohesive social unit or team, and the sum of the groups’s individual needs” ; serta mengidentifikasi enam

fungsi kepemimpinan berikut : [1] Planning (seeking all available information; defining groups tasks or goals; making a workable plan); [2] Initiating (briefing the group; allocating tasks; setting groups standards); [3]

Controlling (maintaining groups

standard; ensuring progress towards objectives; ‘prodding’ action sand decisions); [4] Supporting (expressing acceptance

of individual contributions; encouraging and

disciplining;

relieving

creating

team

spirit;

tension

with

humour;

reconciling

disagreements); [5] Informing (clarifying task and plan; keeping group informed; receiving information from the group; summarizing ideas and suggestions);

dan [6]

Evaluating (checking feasibility of ideas; testing consequencies; evaluating group perfomance; helping group to evaluate itself).

Dibalik fungsi-fungsi tersebut terdapat tugas dan peran kepemimpinan. Dalam hubungan itu, pada tahun 1990 John P. Kotter pada satu pihak mengidentifikasi tiga tugas prinsipil kepemimpinan, yaitu (1) Establishing direction, developing a vision and Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


24 strategies for the future of the business; (2) Aligning people - getting others to ‘understand, accept and line up in the chosen direction’, dan (3) Motivating and inspiring people by appealing to very basic but often untapped human needs, value and emotions. Pada lain pihak, ia pun mendefinisikan empat peran manajemen berikut, (1) Planning and budgeting, setting short-to medium-term targets; (2) Establishing steps to reach them and allocating resources; (3)

Organizing and staffing, establishing an

organizational structure to accomplish the plan, staffing the jobs; communicating the plan, delegating responsibility and establishing systems to monitor implementatio; dan (4) Controlling and problem solving, monitoring results, identifying problems and organizing to solve them . 2. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal lahir pertama kali pada abad 18 dirumuskan oleh Mary wollstonecrat dalam tulisannya A Vindication of the Right of Women (1759-1799) dan abad 19 oleh John Stuart Mill dalam bukunya Subjection of Women dan Harriet Taylor Mills dalam bukunya Enfranchisemen of Women, kemudian pada abat 20 Betty Friedan dalam The Feminis Mistique dan The second Stage. Feminis Liberal ini mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal yang menekankan bahwa wanita dan pria diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Manusia berbeda dengan binatang karena rasionalitas yang dimilikinya. Kemampuan rasionalitas tersebut mempunyai dua aspek yaitu moralitas- pembuat keputusan yang otonom dan prudensial- pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Hak individu bagi kaum Liberal harus diprioritaskan dari pada kebaikan. Setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih apa yang baik untuk dirinya asal tidak Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


25 merugikan orang lain. Liberalisme juga menekankan pada masyarakat yang adil yang memungkinkan setiap individu mempraktekkan otonomi dirinya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal intervensi negara atas bidang publik (masyarakat sipil) Liberallis Klasik berbeda dengan Liberallis Egalitarian. Bagi Liberalis Egalitarian setiap orang yang memasuki pasar terlebih dahulu mempunyai, keuntungan material, koneksi atau bakat yang berbeda. Apabila perbedaan tersebut sangat besar maka sulit bagi mereka untuk mengejarnya. Oleh sebab itu Negara harus intervensi secara positif agar kesejahteraan masyarakat merata. Intervensi di bidang hukum, pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial dan penyediaan makan bagi orang miskin. Bag i Liberallis ini negara sebaiknya menfokuskan pada keadilan ekonomi bukan kebebasan sipil. Sedangkan Liberallis Klasik dalam era pasar bebas setiap individu harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengakumulasi keuntungannya. Mereka juga menekankan bahwa negara harus melindungi kebebasan sipil seperti, hak memilih, hak berorganisasi, hak kepemilikan dan kebebasan. Akan tetapi dalam hal intervensi Negara untuk menjamin hak individu, kaum liberallis sepakat bahwa intervensi negara harus seminim mungkin. Baik dalam aspek negara, organisasi, keluarga sampai ke tempat tidur. Feminis Liberal abad 18 Pendidikan yang sama untuk perempuan Mary Wollstonecraft, dalam bukunya A Vindication of the Right of Women menggambarkan masyarakat Eropa yang sedang mengalami kemunduran dimana perempuan dikekang didalam rumah tidak diberikan kesempatan untuk masuk dipasar tenaga kerja dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan laki-laki diberikan kebebasan untuk megembangkan diri seoptimal mungkin. Padahal kalau perempuan diberikan kesempatan yang sama juga bisa mengembangkan diri secara optimal, asal perempuan juga diberikan Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


26 pendidikan yang sama dengan pria. Wollestone juga mengkritik Email, novel karya Jean Jackques Rosseau yang -membedakan pendidikan laki-laki dan perempuan. Pendidikan laki-laki lebih menekankan rasionalitas mempelajari ilmu alamiah, ilmu sosial dan humaniora- karena nantinya akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga sedangkan pendidikan untuk perempuan lebih menekankan pada emosional mempelajari puisi, seni karena perempuan akan menjadi istri yang penuh pengertian, responsive, perhatian dan keibuan. Jalan keluar yang ditawarkan wollestone adalah mendidik perempuan sama dengan mendidik laki-laki dengan mengajarkan kepada perempuan juga rasionalitas sehingga perempuan mampu menjadi diri sendiri tidak menjadi mainan laki-laki. Feminis Liberal abat 19 Kesempatan hak Sipil dan Ekonomi bagi perempuan dan laki-laki. Satu abad kemudian J S Mill dan Harriet Tailor Mill bergabung dengan Wollestonecraft. Yang menekankan pentingnya rasionalitas untuk perempuan. J S Mill dan harriet Tailor Mill lebih jauh menekankan agar persamaan permpuan dan laki-laki terwujud, tidak cukup diberikan pendidikan yang sama tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan dijamin hak sipilnya yang meliputi hak untuk berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih dan hak milik pribadi serta hak-hak sipil lainnya. Sumbangan lain pemikiran mereka berdua ada lah duaduanya menekankan pentingnya Pendidikan, Kemitraan dan Persamaan. Mill lebih menekankan pada pendidikan dan hak, sedangkan Taylor lebih menekankan kemitraan. Mill lebih jauh juga mempertanyakan superioritas laki-laki, menurutnya bahwa laki-laki itu tidak lebih superior secara intelektual dari perempuan. Pemikiran Mill yang juga menarik bahwa kebajikan yang ditempelkan pada perempuan seringkali merugikan



27 perempuan karena perempuan tidak bisa menjadi diri sendiri, sebab ia akan menjadi orang yang dikehendaki masyarakat. Feminisme Liberal abad 20 The Feminis Mistique yang ditulis oleh Betty Frieden, bila kita bandingkan dengan buku yang ditulis sebelumnya oleh Wollestone, JS Mills dan Harriet Tylor terkesan tidak radikal. Menurut Betty perempuan kelas menengah yang menjadi ibu rumah tangga merasa hampa dan muram, sehingga mereka menghabiskan waktunya untuk berbelanja, mempercantik diri, bagaimana memuaskan nafsu suami dsb. Jalan keluar yang ditawarkan Frieden adalah kembali ke sekolah dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga dengan tetap berfungsi sebagai ibu rumah tangga dengan masih tetap mencintai suami dan anak. Frieden meyakini bahwa karier dan rumah tangga bisa berjalan seiring. Baru dua puluh tahun kemudian ia menyadari dalam bukunya The Second Stage bahwa menangani karier dan rumah tangga sangat sulit karena dia harus melayani dua majikan suaminya dan atasannya di kantor. Ia memberikan jalan keluar bahwa perempuan harus melakukan pergerakan sehingga menyadari keterbatasan-keterbatasan

dirinya

yang

diciptakan

masyarakat

sehingga

bisa

memperbaiki kondisi. Bekerja sama dengan laki-laki untuk merubah pola pikir masyarakat pada bidang publik kepemimpinan, struktur institusi- dan privat suami mulai ikut

memikul

beban

keluarga

yaitu

ekonomi,

rumah

dan

anak-anak.

secara

bersama.perempuan. Arah Feminis Liberal menginginkan terbebasnya perempuan dari peranan gender yang opresif. Mereka berargumentasi bahwa dalam masyarakat yang patriarkhi pekerjaan yang cocok untuk perempuan diasosiasikan pada sifat feminine seperti guru, perawat, sekretaris, kasir di bank dsb. Penentangan stereotipe tersebut harus melalui pendidikan Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


28 androgini -yang mempunyai dimensi laki dan perempuan- baik disekolah maupun dirumah. Androgini telah membantu mereka dalam meraih kebebasan, persamaan hak dan keadilan. Negara ikut bertanggung jawab untuk menjamin tidak ada lagi diskriminasi pada perempuan baik seksual maupun penghasilan dan menjamin perempuan terbebas dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan. Feminis Liberal sangat penting dalam

pergerakan

Asosiasi

Pendamping

Perempuan

Usaha

Kecil

( http://www.asppuk.or.id Menggunakan Joomla! Generated: 26 November, 2008, 15:53 ) feminisme dengan perjuangannya untuk perempuan dibarat untuk meraih persamaan hak, peniadaan diskriminasi ditempat kerja dan perubahan hukum yang lebih menguntungkan perempuan.

I. 6. Defenisi Konsep

Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ( Singarimbun, 1989:33 ). Konsep sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menjaga masalah dan menghindari

timbulnya

kekacauan

ataupun

kesalahan-kesalahan

yang

dapat

mengaburkan penelitian. Adapun konsep penelitian ini adalah : Kepemimpinan

: Kemampuan atau keterampilan seseorang dalam menduduki suatu jabatan sebaagi pimpinan dengan cara mempengaruhi dan memotivasi bawahannya agar mau

bekerja

demi

tercapainya

tujuan

yang

dikehendaki.



29 Perempuan

: Sosok individu berdasarkan karakteristik biologis yang bersifat feminim.

Pemimpin Perempuan

: Individu yang berdasarkan karakteristik biologis feminim, tetapi memimpin pada lingkungan patriarki, dan memiliki kemampuan untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada bidang sosial dan budaya,

politik,

ekonomi

di

Indonesia.

Dalam

penelitian ini pemimpin perempuan yang dimaksud adalah perempuan yang yang duduk di posisi eselon II dan eselon III Provinsi Sumatera Utara. Gender

: Suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Birokrasi

: Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis.

1.7. Definisi Operasional

Menurut masri Singarimbun dan Sofian Effendi ( 1982 : 32 ), bahwa salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel diukur. Dengan membaca definisi



30 operasional dalam suatu penelitian akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga ia dapat mengetahui baik buruknya pengetahuan tersebut. Berdasarkan pengertian definisi operasional diatas maka definisi operasioanl adalah pengukuran konsep yang abstrak teoritis menjadi kata-kata tentang tingkah laku/gejala yang dapat diamati, dapat diuji dan dapat ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : - Kepemimpinan : Kemampuan atau keterampilan seseorang dalam menduduki suatu jabatan sebagai pimpinan dengan cara mempengaruhi dan memotivasi bawahannya agar mereka mau bekerja atau berprilaku demi tercapainya tujuan bersama. Indikator- indikator dari kepemimpinan adalah : a. Rasa tanggung jawab (sense of responsibility) b. Kepedulian akan pemenuhan tugas (concern for task completion) c. Kualitas keadilan (karakter "keras tapi adil") d. Ketekunan (persistence) e. Keberanian mengambil risiko (risk-taking) f.

Kesediaan untuk mendengarkan

g. Kepercayaan terhadap diri sendiri (self-confidence) h. Kemampuan untuk menangani stress (capacity to handle stress) i.

Kepekaan terhadap situasi

j.

Inisiatif tanpa henti (Kesiagaan terus-menerus terhadap kesempatan)

k. Wawasan yang luas l.

Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi



31 m. Kapasitas untuk memotivasi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Gender

Topik Gender bukan lagi merupakan hal yang baru bagi kalangan feminis, peneliti, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pejabat pemerintahan maupun kalangan umum lainnya di masyarakat. Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat hubungan yang kompleks antara Gender dengan isu-isu penting seperti politik, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumberdaya alam, dan lain sebagainya. Berbagai institusi dan lembaga baik dari sektor formal pemerintahan, LSM, lembaga penelitian, dan lain



32 sebagainya beramai-ramai mengadakan training, kampanye, penelitian, survei dan berbagai program kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Gender. Seks atau jenis kelamin adalah hal paling sering dikaitkan dengan Gender dan kodrat. Dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki secara kodrat berbeda satu sama lain Selama ini orang sering mencampuradukkan pengertian Gender dan kodrat , masyarakat mulai memilah-milah peran sosial , seperti apa yang dianggap pantas untuk laki-laki dan bagian mana yang dianggap sesuai untuk perempuan. Misalnya, hanya karena kodratnya perempuan mempunyai rahim dan bisa melahirkan anak, maka kemudian berkembang anggapan umum di masyarakat bahwa perempuanlah yang bertanggung jawab mengurus anak. Selanjutnya, anggapan tersebut semakin berkembang jauh dimana perempuan dipandang t idak pantas sibuk di luar rumah karena tugas perempuan mengurus anak akan terbengkalai. Kebiasaan ini lama kelamaan berkembang di masyarakat menjadi suatu tradisi dimana perempuan dianalogikan dengan pekerjaan pekerjaan domestik dan ‘feminin’ sementara laki-laki dengan pekerjaan pekerjaan publik dan ‘maskulin’.

Perbedaan seks dan gender SEKS / JENIS KELAMIN •

Jenis kelamin bersifat alamiah

GENDER •

Gender bersifat sosial budaya dan merupakan buatan manusia

•

Jenis kelamin bersifat biologis, merujuk

kepada

perbedaan

•

Gender bersifat sosial budaya dan merujuk kepada tanggung

yang nyata dari alat kelamin

jawab

peran,

dan perbedaan terkait dalam

kualitas-kualitas


pola

perilaku,

dan

lain-lain


33 fungsi kelahiran

yang

bersifat

maskulin

dan

feminim •

Jenis kelamin bersifat tetap, ia

•

akan sama dimana saja.

Gender bersifat tidak tetap, ia berubah dari waktu ke waktu, dari satu kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya

Sumber : Bhasin, Kamla, 2001. Memahami Gender, Teplok Press, Jakarta.

Secara pelabelan perempuan diumpamakan gula dan bumbu, sedangkan laki-laki diumpamakan gunting dan bekerja yang merupakan perwujudan feminim dan maskulin. Adapun stereotip perempuan dan laki-laki adalah :

Sifat yang berkaitan dengan

Sifat yang berkaitan dengan stereotip

stereotip perempuan

laki-laki

•

Penuh kasih sayang

•

Kasar

•

Saling Menghargai

•

Agresif

•

Mempesona

•

Ambisius

•

Suka Mengeluh

•

Tidak Mudah menyerah

•

Tidak Mandiri

•

Independen

•

Emosional

•

Rasional

•

Penuh Semangat

•

Kejam

•

Kewanitaan

•

Jiwa petualang



34

•

Cerewet

•

Berjiwa pemimpin

Sumber : Bhasin, Kamla, 2001. Memahami Gender, Teplok Press, Jakarta.

Tidak sedikit orang yang masih berpikir bahwa membicarakan kesetaraan Gender adalah sesuatu yang mengada-ada. Hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok orang yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan lakilaki dalam keluarga maupun dalam masyarakat memang harus berbeda. Ketidakadilan Gender terjadi manakala seseorang diperlakukan berbeda (tidak adil) berdasarkan alasan Gender. Misalnya, seorang perempuan yang ditolak kerja sebagai supir bis karena supir dianggap bukan pekerjaan untuk perempuan, atau seorang laki-laki yang tidak bisa menjadi guru TK karena dianggap tidak bisa berlemah lembut dan tidak bisa mengurus anak-anak kecil. Ketidakadilan Gender bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Namun pada ke banyakan kasus, ketidakadilan Gender lebih banyak terjadi pada perempuan. Itulah juga sebabnya masalah-masalah yang berkaitan dengan Gender sering diidentikkan dengan masalah kaum perempuan .Secara garis besar bentuk-bentuk ketidakadilan Gender yang sering terjadi (terutama pada perempuan) adalah sebagai berikut: 1. Penomorduaan (Subordinasi)

Penomorduaan atau subordinasi pada dasarnya adalah pembedaan perlakuan terhadap salah satu identitas sosial, dalam hal ini adalah terhadap perempuan. Cukup adil menganggap bahwa dalam kultur budaya di Indonesia, perempuan masih dinomorduakan dalam banyak hal, terutama dalam pengambilan keputusan. Suara perempuan dianggap kurang penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan umum. Akibatnya, perempuan tidak dapat mengontrol apabila keputusan itu Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


35 merugikan mereka dan tidak bisa ikut terlibat maksimal saat hasil keputusan tersebut diimplementasikan. Tradisi, adat, atau bahkan aturan agama paling sering digunakan sebagai alasan untuk menomorduakan perempuan. Padahal secara teologis (dipandang dari sudut keagamaan), prinsip-prinsip tauhid (ketuhanan, berlaku untuk agama apapun) pada dasarnya adalah menganggap semua mahluk yang ada di dunia ini sama kedudukannya di mata Tuhan. Dengan tingginya biaya pendidikan dan terbatasnya dana yang tersedia, anak perempuan seringkali mendapat tempat kedua setelah anak laki-laki, dalam hal melanjutkan pendidikan tinggi. Dengan anggapan bahwa laki-laki akan menjadi penopang keluarga, pencari nafkah utama maka dia harus mempunyai t ingkat pendidikan lebih tinggi dari perempuan. Anggapan seperti ini bukan saja hanya merugikan perempuan, tetapi juga memberikan tekanan dan tuntutan yang luar biasa berat pada lakilaki. Laki-laki dituntut harus kuat, harus pandai, harus mempunyai pekerjaan yang bagus dan sederet kata ‘harus’ lainnya, sebagai ‘konsekuensi’ dari pandangan masyarakat yang menempatkan mereka pada kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Sementara itu, perempuan yang dianggap nomor dua dan tidak begitu penting dalam peran sosialnya di masyarakat, perlahan-lahan akan semakin tertinggal dan tidak bisa berkontribusi banyak terhadap prose-sproses pembangunan yang berkembang di lingkungannya. Tidak heran, jika sampai saat sekarang ini, pembangunan di negara kita masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju lainnya yang relatif lebih sedikit memiliki sumberdaya. Salah

satu

sebabnya

adalah

sumberdaya

manusia

yang

produktif

dan

dapat

menyumbangkan kemampuannya untuk kemajuan negara, masih sangat terbatas jumlahnya. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


36 2. Pelabelan Negatif pada Perempuan (Stereotype) “isi kepala perempuan itu: satu pikiran dan sembilan sisanya hanya emosi saja”

Bukan rahasia umum bahwa perempuan sering dianggap lebih emosional dibandingkan dengan laki-laki, tetapi tidak menyangka bahwa begitu kentalnya pelabelan negatif yang dilekatkan pada diri perempuan. Pada saat perempuan berusaha menyampaikan ketidaksetujuannya akan sesuatu hal dengan mengemukakan alasanalasan, dianggap bahwa dia terlalu cerewet, emosional dan tidak berpikir rasional. Sedangkan jika laki-laki berada pada kondisi yang sama, mungkin dianggap tegas dan berwibawa karena mempertahankan pendapatnya. Label negatif senada banyak kita temukan di masyarakat. Contohnya, jika perempuan pulang larut malam dari tempatnya bekerja dipandang sebagai perempuan tidak benar, sedangkan jika laki-laki dianggap pekerja keras. Padahal mungkin mereka mempunyai jenis pekerjaan dan kesibukan yang sama. Citra buruk perempuan yang emosional, tidak rasional, lemah, cerewet, pendendam, penggoda dan lain sebagainya, secara tidak langsung telah menghakimi dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak berdaya di masyarakat. Dalam pepatah Jawa bahkan disebutkan bahwa perempuan itu kanca wingking (berperan di belakang) yang swarga nunut neraka katut (ke surga ikut ke neraka juga menurut saja). Dengan label-label negatif seperti itu, mustahil bagi perempuan untuk dapat memperoleh kedudukan yang sejajar dengan laki-laki dalam pandangan masyarakat. Perempuan selalu akan tertinggal di belakang karena dianggap memang posisi terbaiknya ada di belakang laki-laki. 3. Peminggiran (Marginalisasi) Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


37 Sebagai akibat langsung dari penomorduaan (subordinasi) posisi perempuan serta melekatnya label-label buruk pada diri perempuan(stereotype), perempuan tidak memiliki peluang, akses dan kontrol -sepertilaki-laki- dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi. Dalam banyak hal, lemahnya posisi seseorang dalam bidang ekonomi mendorong pada lemahnya posisi mereka dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh hal ini akan berakibat pada terpinggirkan atau termarginalkannya kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang lemah tersebut, dalam hal ini adalah perempuan.

2.2. Birokrasi

Menurut Peter Blau ( 2000 ), birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Poin pikiran penting dari definisi ini adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk mempermudah jalannya penerapan kabijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat ( http://happysusanto-files.blogspot.com/2007/08/menuju-birokrasi-yang-humanis.html, 16 Juni 2008 ) Masyarakat modern memerlukan sebuah organisasi yang didalamnya tugas dibagi. Max Weber memperkenalkan organisasi untuk mengelola masyarakat modern: birokrasi ( Dwijoyoto, 2001:177 ). Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dengan cara-cara berikut : ( Thoha, 2004:17-18 ) 1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


38 2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan kesamping. Konsekuensinya, ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. 3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. 4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas ( job description ) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak. 5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang ko mpetitif. 6. Setiap pejabat memiliki gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. 7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang o bjektif. 8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Birokrasi, sepeti kata ahli psikologi sosial. Daniel Katz dan Robert L. Kahn, bahwa organisasi dengan hirarki seketat birokrasi hanya bekerja baik sekali apabila



39 pekerjaan membutuhkan sedikit kreatifitas, sedikit tuntutan perubahan, dan tuntutan pengorganisasian yang tegas ( Dwijowijoto, 2001:186 ).

BAB III METODE PENELITIAN

III. 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk



40 membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

III. 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan. Lokasi ini dipilih setelah melihat posisi dan kondisi perempuan di Sumatera Utara yang tidak memperlihatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintah sebagai pembuat keputusan.

III. 3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Menurut Ridwan ( 2004:6 ) mengatakan bahwa: populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Maka dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perempuan yang berada pada tingkatan eselon II dan eselon III di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pegawai eselon II berjumlah 3 orang dari 72 orang atau 4.1 % dari keseluruhan sedangkan pegawai eselon III berjumlah 33 orang dari 303 orang atau 13 % dari keseluruhan. Maka populasi pada penelitian ini adalah 36 orang. Mengingat jumlah populasi yang tidak terlalu besar, maka penulis memutuskan untuk menjadikan seluruh populasi menjadi sampel, yaitu total sampel, sebanyak 36 orang.



41 III. 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Data Primer, yang akan diperoleh melalui: a. Kuesioner, yaitu sebagai alat pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada subyek atau responden penelitian. b. Wawancara,

yaitu teknik

pengumpulan

data

dengan

memberikan

pertanyaan langsung secara lisan kepada responden, guna memperoleh keterangan dalam mendukung data yang terkumpul. 2. Data Sekunder, yang akan diperoleh melalui: a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumbersumber lain yang relevan dengan objek penelitian b. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, laporan penelitian dll.

III. 5. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik distribusi frekuensi. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut dipersentasekan. Penyajiannya dapat berbentuk tabel dan grafik ( Burhan Bungin, 2004: 171 ).



42 Frekuensi tersebut dapat dilihat penyebaran persentasenya, yang oleh kebanyakan orang dikenal dengan frekuensi relatif. Untuk menghitung sebaran persentase dari frekuensi tersebut, dapat menggunakan rumus: N =

fx

X 100 %

N Keterangan : N : Jumlah kejadian fx : Frekuensi individu Data yang telah dianalisis, diinterpretasikan dan dievaluasi akan diubah menjadi informasi dalam bentuk sebuah laporan hasil penelitian.

II. 6. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan

Bulan ke1

1.

Pra Observasi

√

2.

ACC Judul

√

3.

Penyusunan Lap. Penelitian

2

3

4

5

6

7

8

9

√



43

√

4.

Seminar Penelitian

5.

Revisi Proposal Penelitian

√

6.

Penyerahan Hasil Seminar

√

Proposal 7.

√

Operasional Penelitian

8.

Bimbingan

9.

Penulisan Laporan Akhir

10.

Sidang Meja Hijau

√ √

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi 4.1.1. Gambaran Umum Propinsi Sumatera Utara



44 Propinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan. Luas daratan Propinsi Sumatera Utara 71.680 km 2 , Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas holtikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk holtikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten di Sumatera Utara maupun antara Sumatera Utara dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi kedalam empat wilayah Pembangunan. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


45 Sumatera Utara merupakan propinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km 2 dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km 2 , sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000. TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

4.1.2. Lambang Propinsi



46

PENGERTIAN LAMBANG DAERAH Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Propinsi Sumatera Utara melawan imperialisme / Kolonialisme, feodalisme dan komunisme. Batang bersudut lima, Perisai dan Rantai melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila. Pabrik, Pelabuhan,Pohon karet,Pohon sawit,Daun tembakau, Ikan, Daun padi dan Tulisan "SUMATERA UTARA" melambangkan daerah yang indah permai masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.

Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empatpuluh lima butir padi menggambarkan tanggal bulan dan tahun Kemerdekaan dimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat dibawah kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta, keadaan dan pembela keadilan. Bukit Barisan yang berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat Persatuan Kegotongroyongan yang dinamis.



47 4.1.3. Struktur Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara

STRUKTUR PEMERINTAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR H. SYAMSUL ARIFIN, SE WAKIL GUBERNUR GATOT PUJO NUGROHO, ST SEKRETARIS DAERAH RUSTAM EFFENDY NAINGGOLAN

ASISTEN No.

UNIT KERJA (INSTANSI)

NAMA KEPALA UNIT KERJA (INSTANSI)

ESELON

1.

Asisten Ketataprajaan

HASIHOLAN SILAEN, SH

Eselon IIA

2.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Drs. KASIM SIYO. MSi

Eselon IIA

3.

Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial

Drs. RAHUTMAN HARAHAP

Eselon IIA

4.

Asisten Administrasi

T. ASHABUL CHAIRI, SH

Eselon IIA

DINAS-DINAS DAERAH No.



ESELON

1.

Dinas Pendidikan

DELTA PASARIBU (PLT)

Eselon IIA

2.

Dinas Perikanan dan Kelautan

Ir. YOSEPH SISWANTO

Eselon IIA

3.

Dinas Kesehatan

Dr. CHANDRA SYAFI'I

Eselon IIA

4.

Dinas Pemuda dan Olahraga

Drs. ARJONI MUNIR

Eselon IIA

5.

Dinas Peternakan

Drh. TETTY ERLINA LUBIS

Eselon IIA

6.

Dinas Sosial

Drs. NABARI GINTING, Msi

Eselon IIA

7.

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

Drs. RAPOTAN TAMBUNAN

Eselon IIA

8.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ir. IMAN PANDIA

Eselon IIA

9.

Dinas Kehutanan

Ir. JAMES BUDIMAN SIRINGO-RINGO

Eselon IIA



48

10.

Dinas Perhubungan

NAHARUDIN DALIMUNTHE, MST

Eselon IIA

11.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Drs. H. MOHD. HASBI NASUTION

Eselon IIA

12.

Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Ir. JHONY PASARIBU

Eselon IIA

13.

Dinas Pendapatan

H.SJAFARUDDIN, SH

Eselon IIA

14.

Dinas Pertanian

-

Eselon IIA

15.

Dinas Perkebunan

Ir. BATARA GIRSANG, MM

Eselon IIA

16.

Dinas Pertambangan dan Energi

Ir. WASHINGTON TAMBUNAN

Eselon IIA

17.

Dinas Jalan dan Jembatan

Ir. H. SYARIFULLAH HARAHAP, MSi

Eselon IIA

18.

Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman

Ir. SYARIFUDDIN SIREGAR

Eselon IIA

19.

Dinas Pengairan

Ir. H. HAFAS FADILLAH, MSI

Eselon IIA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH No.



ESELON

1.

Badan Penelitian dan Pengembangan

Ir. HT. AZWAR AZIZ

Eselon IIA

2.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah SU

Prof. SYAMSUL ARIFIN, SH

Eselon IIA

3.

Inspektorat

H. NURDIN LUBIS, SH, MM

Eselon IIA

4.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. R.E. NAINGGOLAN, MM

Eselon IIA

5.

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Ir. UMAR Z. HASIBUAN, MM

Eselon IIA

6.

Badan Investasi dan Promosi

Ir. Hj. SABRINA, MSi

Eselon IIA

7.

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Drs. DAUDSYAH

Eselon IIA

8.

Badan Pustaka dan Arsip Daerah

Drs. SYAIFUL SAFRI

Eselon IIA

9.

Badan Ketahanan Pangan

Ir. EFENDY LUBIS

Eselon IIA

10.

Badan Informasi dan Komunikasi

Drs. EDI SOFYAN, MAP

Eselon IIA

11.

Badan Kepegawaian Daerah

MANGASING MUNGKUR, SH, MM

Eselon IIA

12.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

OLOAN SIHOMBING, SH, M.Hum

Eselon IIA

13.

Kantor Pengolahan Data Elektronik

MERY PARDEDE, SE

Eselon IIIA

14.

Kantor Penghubung

Drs. JUNJUNG LUBIS

Eselon IIIA

15.

Kantor Satpol PP

ANGGIAT HUTAGALUNG, SH

Eselon IIIA

16.

Rumah Sakit Umum Jiwa

Dr. DONALD FIRDAUS, Sp.KJ, STH (PLT)

Eselon IIIA

SEKRETARIAT DEWAN DAN SEKRETARIAT DAERAH No.




ESELON


49

1.

Sekretaris DPRD SU

RIDWAN BUSTAN

Eselon IIA

2.

Biro Otonomi Daerah

Drs. BUKIT TAMBUNAN

Eselon IIB

3.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

ABDUL JALIL, SH

Eselon IIB

4.

Biro Pemerintahan

Drs. ARSYAD LUBIS

Eselon IIB

5.

Biro Pembangunan

Ir. ALWIN SITORUS

Eselon IIB

6.

Biro Bina Sosial

Drs. ZULKARNAIN

Eselon IIB

7.

Biro Perekonomian

Ir. JOHN EDIN LUMBANGAOL

Eselon IIB

8.

Biro Pemberdayaan Perempuan

Ir. NURLISA GINTING

Eselon IIB

9.

Biro Umum

NURDIN PANE, SE, MAP

Eselon IIB

10.

Biro Perlengkapan

Drs. BUSRAL MANAN

Eselon IIB

11.

Biro Keuangan

SALMAN GINTING, SH, MAP

Eselon IIB

12.

Biro Hukum

FERLIN NAINGGOLAN, SH

Eselon IIB

UNIT-UNIT KERJA

DINAS-DINAS DAERAH

LEMBAGA TEKNIS

SEKWAN & SETDA

01. Dinas Pendidikan

01. Badan Penelitian dan Pengembangan

01. Sekretariat DPRDSU

02. Dinas Perikanan dan Kelautan

02. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

02. Biro Otonomi Daerah

03. Dinas Kesehatan

03. Inspektorat

03. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

04. Dinas Pemuda dan Olahraga

04. Badan Pembangunan Daerah

04. Biro Pemerintahan

05. Dinas Peternakan

05. Badan Pendidikan dan Pelatihan

05. Biro Pembangunan

06. Dinas Sosial

06. Badan Investasi dan Promosi

06. Biro Bina Sosial

07. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

07. Badan Pemberdayaan Masyarakat

07. Biro Perekonomian

08. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

08. Badan Perpustakaan & Arsip Daerah

08. Biro Pemberdayaan Perempuan

09. Dinas Kehutanan

09. Badan Ketahanan Pangan

09. Biro Umum

10. Dinas Perhubungan

10. Badan Informasi dan Komunikasi

10. Biro Perlengkapan

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

11. Badan Kepegawaian Daerah

11. Biro Keuangan

12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

12. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

12. Biro Hukum

13. Dinas Pendapatan

13. Kantor Pengolahan Data Elektronik

14. Dinas Pertanian

14. Kantor Penghubung Daerah

15. Dinas Perkebunan

15. Kantor Satuan Pamong Praja

16. Dinas Pertambangan dan Energi

16. Rumah Sakit Umum Jiwa

17. Dinas Jalan dan Jembatan

Badan Pusat Statistik Balai Pengkajian Teknologi pertanian



50

Sumut 18. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

19. Dinas Pengairan

Badan Meteorologi & Geofisika

4.1.4.Visi dan Misi

VISI "TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERIMAN, MAJU, MANDIRI, MAPAN, DAN BERKEADILAN DIDALAM KEBHINEKAAN YANG DIDUKUNG OLEH TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK"

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, konsisten dan konsekuen, menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam bingkai keluarga besar masyarakat Sumatera Utara yang harmonis. 2. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta menggunakan akal sehat, dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan global namun tetap mempertahankan cirri identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk karena pandai menghargai adat. 3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan otensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.



51 4. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak, tanpa adanya tingkat kesenjangan yang signifikan. 5. Terwujudnya

masyarakat

yang

berkeadilan

didalam

kebhinekaan

yaitu

masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama secara proporsional dalam lingkup masyarakat yang merasa dipinggirkan, dilupakan dan ditinggalkan. 6. Tata pemerintahan yang baik atau good governance menganut prinsip-prinsip akuntabilitas,

pengawasan,

daya

tanggap,

profesionalisme,

efisiensi

dan

efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dibuatlah Misi seperti berikut ini :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moral dan akhlak yang baik untuk menunjang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Meningkatkan kualitas dan sistem pembinaan aparatur pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka menghilangkannya sama sekali dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai landasan pembangunan masyarakat madani. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


52 3. Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan meningkatkan rasa aman masyarakat. 4. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan kesenjangan wilayah melalui kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dan kerjasama Regional dan Internasional. 5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah, termasuk mendorong ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada sector pertanian, agroindustri, pariwisata serta sector unggulan lainnya, dengan cara investasi dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 6. Mendorong pengembangan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinngi serta memiliki semangat berpartisipasi untuk pembangunan lingkungannya maupun daerah secara keseluruhan 7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya dapat terlihat dari antara lain, komposisi pejabat di pemerintahan daerah yang menggambarkan konfigurasi kemajemukan masyarakat Sumatera Utara yang serasi.

4.1.5. Program Prioritas

1.

Bidang Hukum

Program penegakan hukum di bidang kehutanan ditujukan untuk menangani pencurian kayu (Ilegal logging) dan kebakaran hutan dan telah dibentuk tim Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


53 Operasional Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Propinsi Sumatera Utara yang melibatkan beberapa instansi terkait yang akan di fokuskan pengamanan hutan pada kawasan hutan produksi, dan hutan lindung

2.

Ekonomi

1.

Peningktan ketahanan pangan melalui :

ikultura melalui 1. Diversifikasikan pangan serta pengembangan hot ikultura penyedia bibit berkualitas serta pembinaan kelompok kelompok penangkar benih serta terus mengembangkan teknologi budidaya ho tikultura . 2. Pengembangan teknologi sederhana produksi pupuk alternatif dan

pupuk kompos dengan harga yang terjangkau petani dan berkualitas baik 3. Pengendalian hama terpadu (PHT) melalui pelaksnaan sekolah lapang

dan penggunaan musuh alami dari hama penyakit 4. Dalam rangka swasembada daging tahun 2005 perlu peningkatan

populasi ternak melalui Inseminasi Inseminasi buatan / IB, serta untuk memenuhi semen beku perlu segera akan dibangun d ibangun Balai Inseminasi buatan Propinsi Sumatera Utara, dan Kab/Kota agar menyediakan dana pengembangannya melalui APBD Kab/Kota. 2.

Pengembangan Agribisnis 1.

Pengembangan industri perbenihan melalui balai - balai benih.

2.

Pengembangan indust industri ri pengolahan agro melalui pemanfaatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Balai Industri Kecil di Medan.



54 dalam pelaksanaan 3. Dukungan penyedian dana APBD Kab./Kota dalam Action Plan Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi.

3.

Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 1.

Mendukung program Nothern Sumatera Irrigated Agricultur Sector Project (NSIASP) melalui penyediaan dana pendamping d ari APBD Kab./Kota.

2.

Penataan dan Penguatan Basis Basis Produksi dan Distribusi, terutama agroindustri.

3.

4.

Pengembangan industri hilir dari hasil pertanian

Peningkatan aksesibilitas aksesibilitas objek wisata, promosi dan pemasaran pariwisata serta pelestarian budaya melalui melalui : 1.

Peningkatan jalan Binjai-Timbang, jalan jalan Karo Karo - Langkat, Langkat, jalan Batas Karo - Seribu Dolog - Tiga Runggu, Lingkar Danau Toba dan Keliling Pulau Samosir, jalan Sibolga - Barus dan Tarutung Sibolga, lanjutan Peningkatan jalan Lingkar Nias, jalan Siantar Parapak, jalan Tanjung Dolok - Tiga Runggu dll.

2. 5.

Penataan lingkungan dan fasilitas objek wisata.

Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Prasarana dan Saran 1.

Dukungan peningkatan jaringan jalan nasional, Propinsi dan Kabupaten yang di pokuskan pada ruas jalan dan pengembangan jaringan melalui Sumatera Regional Road Project (SRRP).



55 6.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi 1.

Pembukaan dan peningkatan jalan menyusur pantai barat dan jalan penunjang pelabuhan Sibolga/Labuhan Angin. Peningkatan Jalan Dolok Sanggul - Barus, jalan Tanjung Balai -

2.

Teluk Nibung - Bagan Asahan, jalan Barus - Manduamas - Saragih Batas Aceh, jalan Tembus Dairi - Tapanuli Utara. 7.

Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Masyarakat Pesisir 1.

Infestarisasi sumberdaya kelautan

2.

Pengembangan wilayah pesisir dan kelautan melalui, Marine Coastal Resources Management Project/MCRMP

3.

Dukungan Kab/Kota dalam Programperguliran bantuan alat penangkap ikan dan alat tangkapnya.

3.

Bidang Pendidikan 1.

Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar, menengah dan Kejuruan.

2. Dukungan untuk mempertahankan kelangsungan / partisipasi Sekolah

Dasar (SD/MI) dan lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/MTs) melalui Program Basic Education Project (BEP). 4.

Bidang Sosial Budaya 1.

Pembinaan Dan Dukungan Pembangunan Sarana/Prasarana Kasehatan Khusunya Rumah Sakit Kab./Kota Dan Puskesmas Pada Jalan Lintas Propinsi.



56 2. Penyediaan dana pembelian obat oleh kabupaten/kota (propinsi hanya

mendukung).

5.

Bidang Pembangunan Daerah 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah. 2.

Pembangunan Sistim Informasi Terpadu Se Sumatera di Propinsi Sumatera Utara dengan kegiatan Pengintegrasian jaringan ke dinas-dinas Pemerintah Propinsi Sum.Utara dan Pemerintah Kab./Kota.

3. Penerapan Sistem Informasi pelaporan penyelengaraan pemerintah daerah

(SIMLAPDA) sesuai dengan PP 56 Tahun 2001 dan Kab./Kota. 4. Agar mengalokasikan dana dari APBD Kab./Kota 5. Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah 6. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(SIMRENDA), 6.

Pengembangan Kerjasama Luar Negeri 1.

Pengembangan Sister Province berupa peningkatan kegiatan swasta melalui Propinsi bersaudara untuk menjalin hubungan dagang dengan mitra diluar Negeri.

2.

Asia Urbs Programme merupakan program kerjasama Uni Eropa dengan Negara-negara

di

kawasa

Asia,

berupa

dukungan

Proyek-proyek

pembangunan berjangka 2 (dua) tahun atau studi-studi berjangka 6 (enam) bulan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi penghidupan dan Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


57 lingkungan bagi penduduk perkotaan yang difokuskan pada manajemen perkotaan,

pengembangan

sosial

ekonomi

perkotaan,

lingkungan

perkotaan dan infrastruktus perkotaan.

3. Bantuan Luar Negeri Pemerintah Jepang disalurkan melalui : 4. Deplu/Konjen Jepang dalam bentuk hibah kepada Pemerintah seperti

Perlengkapan RS Kabanjahe dan Masyarakat melalui LSM berupa Grass Root Program. 5. JICA memberikan bantuan teknik/Technical Assisten seperti studi-studi

yang diprioritaskan pada pembangunan sosial dan penurunan tingkat kemiskinan,

dukungan

bagi

pengembangan

pola

penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik, reformasi struktur perekonomian dalam rangka pemulihan kesetabilan ekonomi, peningkatan infrastruktur industri untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap lingkungan dan pengiriman tenaga ahli, pelatihan. Dari prioritas tersebut sedang dilaksanakan di Sumatera Utara adalah prioritas dukungan bagi pengembangan pola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik melalui 2 (dua) proyek besar yaitu : 1.

Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah di mulai pada April 2001 sampai dengan Maret 2004, dalam proyek ini JICA menempatkan Tenaga Ahli yang ditempatkan di Bappadasu

2. Pengembangan SDM di Pemerintah Daerah akan dilaksanakan mulai April 2002

sampai dengan Maret 2004 yaitu dalam bentuk pelatihan khususnya yang bersifat Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


58 managemen administratif dan JICA akan menempatkan Tenaga Ahli di Diklat Propsu yang mulai efektif pada Januari 2003.

3. Peningkatan Ekonomi Wilayah

Kebijakan dalam pemanfaatan Dana Bantuan Kabupaten / Kota ditujukan untuk Program/Proyek Pendidikan, Pertanian, Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kesehatan, Permukiman, Sistem Drainase yang besarnya d isesuaikan dengan sistem skoring serta kegiatan prioritas yang harus ditangani segera sesuai pet unjuk Gubernur Sumatera Utara. 4.

Pengembangan Wilayah Strategis dan Kawasan Andalan 1.

Pembangunan Kawasan Mebidang, melalui pembangunan jalan sejajar Mebidang menghasilkan kesepakatan pembangunan trase jalan dan pengantian jembatan Tanjung Selamat yang pembiayaanya dengan cara sharing biaya antara Pempropsu, Kota Medan, Kota Binjai dan Kab. Deli Serdang, (alokasi dana dapat diprogramkan pada APBD Kab./Kota dan APBD

Propinsi

serta

sedang

dipersiapkan

Naskah

Kesepakatan

Pembangunan Jalan Sejajar Mebidang), 2. Pengembangan Kawasan Pantai Barat melalui Pembangunan Sumatera

Utara Airlines, Rencana Pembangunan Kawasan Industri Pantai Barat, pelurusan jalan Poriaha - Rampa dan Rampa - Sibolga.



59

4.2. Penyajian Data Penelitian 4.2.1. Identifikasi Responden

Identitas responden yang disajikan adalah profil responden terkait dalam tingkat usia, suku bangsa, pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, pekerjaan suami, dan sosok panutan dalam kegiatan kepemimpinan.

4.2.1.1. Identitas responden berdasarkan usia

Tabel 4.1. Distribusi responden berdasarkan usia Usia F 30 – 35 0 36 – 42 0 43 – 56 36 lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 0% 0% 100 % 0% 100 %

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa usia responden seluruhnya adalah dalam kisaran usia 43 – 56, yakni 36 responden ( 100 % )

4.2.1.2. Identitas responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4.2. Distribusi responden berdasarkan pendidikan Tingkat Pendidikan SLTA / D3

F 0


% 0% Pada Kantor Pemerintahan

60 S1 / Sarjana 17 S2 / S3 19 Lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

47,22 % 52,78 % 0% 100 %

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden memiliki pendidikan yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah responden yang mengenyam pendidikan S1 / sarjana sebanyak 17 orang ( 47,22 % ), dan responden yang mengenyam pendidikan S2 / S3 sebanyak 19 orang ( 52, 78 ). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pendidikan yang cukup tinggi, dengan alasan bahwa melalui pendidikan, mereka bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan professional mereka dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan kepemimpinan mereka.

4.2.1.3. Identitas responden berdasarkan suku bangsa

Para ahli sosiologi menggunakan istilah kelompok etnik untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok, baik kelompok ras maupun yang bukan kelompok ras, yang secara social dianggap berada dan telah mengembangkan subkulturnya sendiri. Dengan kata lain, suatu kelompok etnik adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok tersendiri. Walaupun perbedaan kelompok dikaitkan dengan nenek moyang tertentu, namun ciri-ciri pengenalnya dapat berupa bahasa, agama, wilayah kediaman, kebangsaan, bentuk fisik atau gabungan dari beberapa ciri tersebut. Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia, tradisi-tradisi, pola perilaku keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan, maka



61 kebudayaan yang kita lihat di sekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki, yang disebut budaya patriarkhi. Dalam skripsi ini juga melihat dari sudut etnis responden yang berguna untuk melihat internalisasi nilai-nilai yang ditanamkan keluarga, lingkungan ataupun temantemannya. Persebaran etnis yang dapat diamati cukup beragam. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.3. Distribusi responden berdasarkan suku bangsa Suku Bangsa F Batak 23 Melayu 4 Jawa 7 lainnya 2 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 63,89 % 11,11 % 19,44 % 5,56 % 100 %

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas suku bangsa responden adalah suku Batak sebanyak 23 orang ( 63, 89 % ), suku Melayu sebanyak 7 orang ( 19, 44 % ), suku Jawa sebanyak 4 orang ( 11,11 % ), dan untuk jawaban lainnya ada 2 orang ( 5,56 %) responden yang menjawab, untuk lebih spesifiknya suku tersebut adalah suku Aceh. Suku Batak merupakan suku mayoritas responden yaitu sebanyak 23 orang ( 63,89 % ), hal ini karena suku Batak merupakan salah satu suku besar yang mendiami provinsi Sumatera Utara. Suku Batak menganut sistem patrilineal, dimana laki-laki merupakan penerus marga keluarga, sehingga dianggap lebih berharga dibandingkan anak perempuan yang nantinya akan ikut keluarga suaminya.Laki-laki merupakan pemimpin dalam keluarga



62 dan mendapatkan posisi yang utama dalam setiap hal sedangkan perempuan mendapat posisi nomor dua.

4.2.1.4. Identitas responden berdasarkan status perkawinan

Tabel 4.4. Distribusi responden berdasarkan status perkawinan Status perkawinan F Belum kawin 1 Kawin 24 Janda 11 Lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 2,8 % 66,7 % 30,5% 0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 24 orang ( 66,7 % ) yang menikah, 11 orang ( 30,5 % ) dengan status janda, dan terdapat satu orang ( 2, 8 % ) yang belum menikah. Mayoritas responden merupakan perempuan yang sudah menikah yaitu sebanyak 24 orang ( 66,7 % ), sedangkan 11 orang lainnya ( 30,5 % ) adalah janda tetapi walaupun demikian, kenyataannya adalah mereka sudah pernah menikah, hanya ada 1 responden yang belum menikah. Hal ini menyatakan bahwa hampir seluruh responden pernah menikah dan membuktikan bahwa lembaga pernikahan menjadi pilihan mutlak bagi mayoritas responden.

4.2.1.5. Identitas responden berdasarkan jumlah anak

Fawcett

(

www.danandiri.or.id/file/rahmawatiunhasbab.pdf.)

mengemukakan

bahwa ada enam nilai anak bagi orang tua , yaitu perekat cinta kasih, sumber tenaga Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


63 kerja, asuransi di hari tua, pelangsung keturunan,sumber rezeki, teman, penolong dan pelindung. Alasan memiliki anak oleh para wanita berbeda-beda, banyak penelitian tentang wanita bekerja dan kesimpulannya adalah bahwa wanita yang bekerja cenderung mempunyai anak lebih sedikit, atau sebaliknya jumlah anak yang banyak dapat mendorong wanita untuk bekerja agar dapat memnuhi kebutuhan keluarga. Kebanyakan yang menjadi alasan utama terhadap jumlah anak adalah ekonomi. Jenis pekerjaan yang digeluti wanita mampu menurunkan atau menambah kegunaan ekonomi yang diharapkan dari anak akibatnya jumlah anak yang diinginkan akan berkurang atau sebaliknya bertambah. Berikut distribusi responden berdasarkan jumlah anak.

Tabel 4.5. Distribusi responden berdasarkan jumlah anak Jumlah anak F 1 – 2 orang 19 3 – 4 orang 14 5 – 6 orang 2 Lainnya 0 Jumlah 35 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 54, 3% 40 % 5,7 0% 100 %

Berdasarkan ( Tabel 4.4. ) Responden yang telah menikah berjumlah 35 orang, dan responden yang memiliki jumlah anak 1 – 2 orang berjumlah 19 orang ( 54,3 % ), 3 – 4 orang berjumlah 14 orang ( 40 % ), dan 5 – 6 orang berjumlah 2 orang ( 5,7 % ). Mayoritas responden yaitu 19 orang ( 54,3 % ) memiliki jumlah anak yang lebih sedikit dibandingkan yang lain yaitu 1-2 orang, kenyataan ini didukung oleh penelitian terhadap perempuan yang bekerja cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit. Anggapan



64 masyarakat bahwa banyak anak banyak rejeki dalam penelitian ini telah bergeser karena mayoritas responden memiliki jumlah anak yang sed ikit.

4.2.1.6. Identitas responden berdasarkan pekerjaan suami

Tabel 4.6 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan suami Pekerjaan suami F Pegawai negeri / 15 BUMN Pegawai swasta 5 Wiraswasta 4 Lainnya 0 Jumlah 24 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 62,5 % 20,8 % 16,7 % 0% 100 %

Berdasarkan tabel 4.4. responden yang telah menikah dan memiliki suami berjumlah 24 orang. Responden yang memiliki suami dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri / pegawai BUMN berjumlah 15 orang ( 62,5 % ), Pegawai swasta berjumlah 5 orang ( 20,8 % ), dan wiraswasta berjumlah 4 orang ( 16,7 % ). Dapat diperhatikan bahwa wanita yang bekerja sebagai PNS mayoritas mempunyai suami yang bekerja sebagai PNS atau Pegawai BUMN. Hal ini dikarenakan bahwa pekerjaan sebagai PNS atau Pegawai BUMN memiliki tingkat kesejahteraan yang stabil jika dibandingkan dengan pekerjaan yang lain.

4.2.1.7. Identitas responden berdasarkan yang paling mendukung Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


65 Tabel 4.7. Distribusi responden berdasarkan yang paling mendukung dalam kepemimpinan Pernyataan F Suami 19 Orang tua 8 Saudara sedarah 2 lainnya 7 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 52,8 % 22,2 % 5,6 % 19,4 % 100 %

Dari table diatas, ditunjukkan bahwa yang paling mendukung responden dalam kegiatan kepemimpinannya adalah suami dengan jumlah 19 orang ( 52,8 % ), orang tua sebanyak 8 orang ( 22,2 % ), saudara sedarah sebanyak 2 orang ( 5,6 % ), dan yang menjawab lainnya berjumlah 7 orang ( 19,4 % ), untuk lebih spesifiknya jawaban tersebut adalah anak-anak responden. Mayoritas responden yaitu 19 orang ( 52,8 % ) menyatakan bahwa sosok yang paling mendukung dalam kepemimpinannya adalah suami, hal ini membuktikan bahwa seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan, khususnya dari suami mereka. 4.2.1.8. Identitas responden berdasarkan sosok panutan

Tabel 4.8. Distribusi berdasarkan sosok panutan sebagai pemimpin Pernyataan F Ibu 12 Ayah 19 Suami 5 Lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008


% 33,3 % 52,8 % 13,9 0% 100 %


66 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih sosok panutannya adalah ayah sebanyak 19 orang ( 52,8 % ), ibu sebanyak 12 orang ( 33,3 % ) dan suami sebanyak 5 orang ( 13,9 ). Melihat jawaban responden bahwa sosok panutan adalah ayah, menunjukkan bahwa kultur patriarkhi masih terasa didalam kepemimpinan responden. Ayah masih merupakan sosok pemimpin dan dianggap sebagai patron dalam memimpin. Hal ini ini dapat berasal dari masa lalu responden didalam keluarga, bahwa ayah merupakan kepala keluarga, pengambil keputusan, dan sosok pemimpin didalam keluarga.

4.2.2. Pola Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut kamus sosiologi adalah suatu keadaan untuk proses pengaruhan orang banyak kepada seseorang atau kelompok tertentu karena kelebihankelebihannya dibidang pengetahuan, kekuasaan dan seterusnya, sehingga pihak tersebut mempengaruhi sikap-sikap dan tindakan orang-orang yang mengikutinya.

4.2.2.1. Pemberian arahan kepada bawahan

Tabel 4.9. Distribusi responden berdasarkan pemberian arahan kepada bawahan Pernyataan F Sering 36 Jarang 0 Tidak pernah 0 Lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 100 % 0% 0% 0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden ( 100 % ) sering memberikan arahan kepada bawahan, apakah, kapan, dimana, dan bagaimana suatu tugas Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


67 dilaksanakan. Pemberian arahan apakah, kapan, dimana dan bagaimana suatu tugas dilaksanakan merupakan bukti bahwa pemimpin merupakan pemimpin yang efektif dalam pemenuhan tugas. Mereka memberikan arahan agar bawahan dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal dan tujuan organisasi dapat tercapai.

4.2.2.2. Pengikutsertaan bawahan dalam proses pengambilan keputusan

Tabel 4.10. Distribusi responden berdasarkan pengikutsertaan bawahan da lam pengambilan keputusan Pernyataan F Sering 23 Jarang 13 Tidak pernah 0 Lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 63,9 % 36,1 % 0% 0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden ( 63,9 % ) sering mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan responden yang jarang mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan sebanyak 13 orang ( 36,1 % ). Hal ini membuktikan bahwa seorang pemimpin tetap harus mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama, karena hal tersebut mampu memperbesar



68 partisipasi dan meningkatkan dedikasi serta loyalitas, karena setiap anggota kelompok merasa ikut berperan dan dilibatkan sesuai de ngan posisinya masing-masing.

4.2.2.3. Anggapan bahwa kesalahan bawahan merupakan kesalahan kesalahan pemimpin

Tabel 4.11. Distribusi responden berdasarkan anggapan kesalahan bawahan merupakan kesalahan pemimpin Pernyataan F Ya 36 Tidak 0 Kadang-kadang 0 lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 100 % 0% 0% 0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden ( 100 % ) beranggapan bahwa kesalahan bawahan merupakan kesalahan responden juga. Seorang pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang tidak lepas tangan terhadap kesalahan yang diakibatkan bawahan, karena sebagai pemimpin, mereka berkewajiban membimbing bawahan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama bukan saling menyalahkan dan lepas tangan, Karena sebagai tim, pemimpin dan bawahan merupakan satu kesatuan.

4.2.2.4. Pengakuan ketidaksempurnaan kepada bawahan

Table 4.12. Distribusi responden berdasarkan pengakuan ketidaksempurnaan Pernyataan Sering Jarang Tidak pernah

F 14 22 0


% 38.9 % 61,1 % 0% Pada Kantor Kantor Pemerintahan

69 lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden sebanyak 22 orang ( 61,1 % ) jarang mengakui kepada bawahan bahwa mereka tidak sesempurna yang mereka bayangkan, karena pada situasi tertentu, responden tidak memiliki semua jawaban,

dan

responden

yang

mengakui

bahwa

ia

sering

mengakui

ketidaksempurnaannya sebanyak 14 orang ( 38,9 % ). Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka jarang mengakui ketidaksempurnaan mereka sebagai pemimpin, karena disatu sisi mereka merupakan manusia biasa yang terbatas dan disatu sisi mereka merupakan seorang pemimpin yang harus sempurna dan melebihi mereka.

4.2.2.5. Kesediaan responden menerima masukan berupa saran dan kritik dari bawahan

Tabel 4.13 Distribusi responden berdasarkan kesedian responden menerima masukan saran dan kritik Pernyataan F Ya 36 Tidak 0 Kadang 0 Lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 100 % 0% 0% 0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu sebanyak 36 orang ( 100 % ) bersedia menerima masukan berupa saran dan kritik dari bawahan mereka. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menerima saran dan kritik sebagai bentuk pernyataan bahwa mereka merupakan pemimpin yang tidak otoriter terhadap Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


70 bawahan dan mau berubah jika hal tersebut memang diperlukan untuk kepentingan bersama.

4.2.2.6. Pengakuan memproklamirkan prestasi bawahan di depan umum

Tabel 4.14. Distribusi responden berdasarkan pengakuan prestasi Pernyataan F % Sering 21 58,33 % Jarang 15 41,67 % Tidak pernah 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 21 orang ( 58,33 % ) mengakui sering memproklamirkan prestasi bawahan di depan umum, 15 orang ( 41,67 % ) jarang memproklamirkan prestasi bawahan didepan umum dan tidak ada responden yang tidak pernah memproklamirkan prestasi bawahan. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka sering memproklamirkan prestasi bawahan didepan umum sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap prestasi bawahan terbut, hal tersebut akan memicu perasaan dihargai dari bawahan yang berprestasi dan memicu kepada bawahan yang lain untuk berprestasi juga.Sedangkan bagi responden yang jarang memproklamirkan prestasi bawahan menyatakan bahwa hal itu dilakukan agar tidak tercipta suasana persaingan yang tidak sehat antara bawahan

4.2.2.7. Pembangunan hubungan pribadi disamping hubungan professional dengan bawahan.

Tabel 4.15. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


71 Distribusi pembangunan hubungan pribadi Pernyataan F Sering 36 Jarang 0 Tidak pernah 0 Lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 100 % 0% 0% 0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu sebanyak 36 orang ( 100 % ) sering meluangkan waktu untuk membangun hubungan pribadi, disamping hubungan professional dengan bawahan seperti makan bersama, out bond , jalan ke luar kota dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar terbangun hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan, karena dengan terciptanya suasana yang harmonis akan membentuk suasana kerja yang nyaman dan tujuan bersama akan terwujud.

4.2.2.8. Perlakuan bawahan sebagai mitra sejajar dalam organisasi

Tabel 4.16. Distribusi perlakuan sebagai mitra sejajar Pernyataan F Ya 27 Tidak 0 Kadang-kadang 9 lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 75 % 0% 25 % 0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 27 orang ( 75 % ) memperlakukan bawahan sebagai mitra yang sejajar dalam organisasi, sedangkan responden yang kadang-kadang memperlakukan bawahan sebagai mitra sejajar sebanyak 9 orang ( 25 % ). Dengan memperlakukan bawahan sebagai mitra yang



72 sejajar, maka akan terbentuklah hubungan yang harmonis dan kerjasama akan lebih mudah dijalin. 4.2.2.9. Bentuk perlakuan sebagai mitra sejajar

Tabel 4.17. Distribusi responden berdasarkan bentuk perlakuan sebagai mitra sejajar Pernyataan F % Menerima masukan dan kritik dari bawahan 6 16,7 Mengikutsertakan bawahan dalam setiap 14 38,9 pengambilan keputusan Selalu mendengarkan alasan bawahan ketika 7 19,4 pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan lainnya 0 0% Jumlah 27 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Dari tabel sebelumnya ( Tabel 4.2.7. ) responden yang menjawab ya untuk perlakuan bawahan sebagai mitra sejajar dalam organisasi berjumlah 27 orang. Untuk jawaban menerima masukan dan kritik dari bawahan sebanyak 6 orang ( 16,7 % ), mengikutsertakan bawahan dalam setiap pengambilan keputusan sebanyak 14 orang ( 38,9 % ), dan selalu mendengarkan alasan bawahan ketika pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan sebanyak 7 orang ( 19,4 % ).

4.2.2.10. Favoritisme pada staff yang berprestasi

Tabel 4.18. Distribusi responden berdasarkan favoritisme pada staff yang berprestasi Pernyataan F % Sering 7 19,44 % Jarang 13 36,11 5 Tidak pernah 16 44,50 % lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008



73 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak pernah menunjukkan favoritisme pada staff yang berprestasi sebanyak 16 orang ( 44,50 % ) dengan alasan agar tidak menimbulkan kecemburuan diantara para staff, yang jarang menunjukkan favoritisme sebanyak 13 orang ( 36, 11 % ), dan yang sering menunjukkan favoritisme sebanyak 7 orang ( 19,44 % ). Dengan menunjukkan favoritisme kepada bawahan, responden menyatakan bahwa hal tersebut dapat memicu kecemburuan sosial antara sesama bawahan, sehingga favoritisme perlu dihindari sedangkan bagi responden yang jarang menunjukkan favoritisme menyatakan bahwa ada waktu yang diperlukan untuk menunjukkan favoritisme, tidak perlu sering sedangkan bagi responden responden yang sering menunjukkan favoritisme menyatakan bahwa hal tersebut sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan dorongan berprestasi bagi bawahan yang lainnya.

4.2.2.11. Pemastian bawahan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pembagian visi departemen

Tabel 4.19. Distribusi responden berdasarkan pemastian visi departemen Pernyataan F % Sering 36 100 % Jarang 0 0% Tidak pernah 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu sebanyak 36 orang ( 100 % ) memastikan bawahan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pembagian visi departemen, karena dengan memastikan kejelasan visi departemen akan Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


74 memudahkan bawahan untuk mencapai tujuan bersama dan pemimpin harus memastikan hal tersebut.

4.2.2.12. Peningkatan perkembangan pribadi dan profesional

Tabel 4.20. Distribusi responden berdasarkan peningkatan perkembangan pr ibadi dan professional Pernyataan F % Ya, selalu 36 100 % Tidak pernah 0 0% Kadang-kadang 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu sebanyak 36 orang ( 100 % ) selalu meningkatkan perkembangan pribadi dan professional. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kepemimpinan mereka, karena sebagai seorang pemimpin mereka dituntut untuk lebih, lebih tahu, lebih peka terhadap situasi dibandingkan orang lain. 4.2.2.13. Bentuk peningkatan perkembangan pribadi dan professional

Tabel 4.21. Distribusi responden berdasarkan bentuk peningkatan perkembangan professional Pernyataan F Membeli buku yang berkaitan dengan 7 peningkatan kualitas diri Mengikuti kursus-kursus kepribadian diri 4 Mengikuti seminar-seminar 3 lainnya 22 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

pribadi dan % 19,44 % 11,11 % 8,35 % 61,1 % 100 %

Tabel diatas menunjukkan bentuk peningkatan perkembangan pribadi dan professional responden dalam membeli buku yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


75 diri sebanyak 7 orang ( 19,44 % ), mengikuti kursus-kursus kepribadian sebanyak 4 orang ( 11,11 % ), menikuti seminar-seminar sebanyak 3 orang ( 8,35 % ),dan responden yang menjawab lainnya berjumlah paling banyak yaitu sebanyak 22 orang ( 61,1 % ), lebih spesifiknya ada 15 responden yang menjawab ketiganya dan ada 7 orang yang menjawab A dan C. 4.2.2.14. Pemberian reward ( penghargaan ) dan punishment ( Hukuman ) kepada bawahan

Tabel 4.22. Distribusi responden berdasarkan pemberian reward dan punishment Pernyataan F % Ya 26 72,2 % Tidak tahu 0 0% Tidak pernah 10 27,8 % lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 26 orang ( 72,2 % ) jarang memberikan reward dan punishment dan sebanyak 10 orang ( 27,8 % ) tidak pernah memberikan reward dan punishment dengan alasan birokrasi.

4.2.2.15. Bentuk reward ( Penghargaan )

Tabel 4.23. Distribusi responden berdasarkan bentuk reward Pernyataan F Pujian 26 Bonus 0 Cuti 0 lainnya 0 Jumlah 26 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009

% 100 % 0% 0% 0% 100 %


76 Berdasarkan tabel 4.22. responden yang menjawab ya sebanyak 26 orang. Seluruh responden yaitu sebanyak 26 orang ( 100 % ) memberikan pujian sebagai bentuk reward . Bonus dan cuti tidak dikenal dalam birokrasi, oleh sebab itu responden tidak mengenal bonus dan cuti sebagai bentuk reward, hal itu berlaku pada birokrasi di luar pemerintahan.

4.2.2.16. Bentuk punishment ( Hukuman )

Tabel 4.24. Distribusi responden berdasarkan bentuk punishment Pernyataan F Skorsing 0 Surat peringatan 26 Penggandaan pekerjaan 0 lainnya 0 Jumlah 26 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

% 0% 100 % 0% 0% 100 %

Berdasarkan table 4.22. responden yang menjawab ya sebanyak 26 orang. Seluruh responden yaitu sebanyak 26 orang ( 100 % ) menjawab bahwa bentuk punishment yang diberikan kepada bawahan apabila melakukan kesalahan, sedangkan untuk skorsing, responden menjawab tidak pernah memberikannya, karena bawahan yang mendapatkan skorsing biasanya telah melakukan kesalahan yang berat, sedangkan untuk penggandaan pekerjaan, tidak berlaku pada birokrasi pemerintahan. 4.2.2.17. Toleransi terhadap ketidakdisiplinan waktu

Tabel 4.25. Distribusi responden berdasarkan toleransi terhadap ketidakdisiplinan waktu Pernyataan F % Ya 0 0% Tidak 14 38, 9 % Kadang-kadang 22 61,1 % lainnya 0 0% Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


77 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 22 orang ( 61,1 % ) mengaku bahwa mereka lebih fleksibel dalam hal toleransi terhadap ketidakdisiplinan waktu, responden lebih bisa mengerti terhadap alasan yang diberikan oleh bawahan mengenai keterlambatannya, sedangkan responden yang tidak toleran terhadap ketidakdisiplinan waktu berjumlah 14 orang ( 38,9 % ). 4.2.2.18. Kebersediaan menerima keluhan-keluhan bawahan

Tabel 4.26. Distribusi responden berdasarkan kebersediaan menerima keluhan-keluhan bawahan Pernyataan F % Ya 36 100 % Tidak pernah 0 0% Kadang-kadang 0 0% Lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu 36 orang ( 100 % ) bersedia menerima keluhan-keluhan bawaan mengenai kesulitan kerja, dengan alasan dengan memperhatikan bawahan dan menerima keluhan-keluhan mereka, akan lebih baik dalam pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pemimpin, responden diharapkan dan bahkan dituntut sebagai penasehat dan pelindung bagi para bawahannya. Pemimpin menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan tempat bertanya, tidak hanya menyangkubagai hal yang ada kaitannya secara langsung dengan kehidupan organisasi, seperti pelaksanaan pekerjaan, hubungan kerja, masalah jabatan, kedudukan, pangkat, kesejahteraan sosial, akan tetapi juga mungkin yang sifatnya pribadi seperti masalah keluarga.



78 4.2.3. PEREMPUAN DAN KEPEMIMPINAN

Dalam BAB I pada skripsi ini juga telah disinggung mengenai komposisi dan ratio pemimpin perempuan khususnya Sumatera Utara dalam beberapa posisi kunci, seperti yang tertulis pada tabel I.1. pada skripsi ini. Komposisi pemimpin perempuan yang berada pada lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif berjumlah 231 orang.sedangkan jumlah pemimpin laki-laki berjumlah 805 orang. Melihat kondisi dan posisi perempuan khususnya Sumatera Utara, perempuan dan kepemimpinan merupakan hal yang sulit diterima. Hal ini diakibatkan oleh konsep patriarkhi yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat kita bahwa pemimpin adalah laki-laki, maka selama masih ada laki-laki, laki-lakilah yang memimpin. Pemimpin dianggap sebagai individu yang menduduki status tertentu diatas individu yang lain didalam kelompok. Maka ketika menjadi seorang pemimpin dituntut harus memiliki kemampuan yang lebih untuk memimpin dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya, karena memimpin adalah merupakan kegiatan yang kompleks, dimana seseorang dituntut untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang rumit tempat ia memimpin, dan hal tersebut diidentikkan dengan laki-laki, bukan perempuan.

4.2.3.1. Perbedaan kinerja bawahan laki-laki dan perempuan

Tabel 4.27. Distribusi responden berdasarkan perbedaan kinerja bawahan laki-laki dan perempuan Pernyataan F % Ya 10 27,7 % Tidak 22 61,1 % Kadang-kadang 4 11,1 lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


79 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 22 orang ( 61,1 % ) tidak melihat adanya perbedaan kinerja bawahan laki-laki dan perempuan, yang melihat bahwa ada perbedaan kinerja antara bawahan laki-laki dan perempuan sebanyak 10 orang ( 27,7 % ) dan ada 4 orang responden yang menjawab kadang-kadang dengan alasan untuk pekerjaan jenis tertentu terlihat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda.

4.2.3.2. Posisi pemimpin membuat kehilangan waktu bersama ke luarga

Tabel 4.28. Distribusi responden berdasarkan kehilangan waktu bersama keluarga Pernyataan F % Ya 0 0% Tidak pernah 13 36,11 % Kadang-kadang 23 63,89 % lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden kadang-kadang merasakan kehilangan waktu bersama keluarga yaitu sebanyak 23 orang ( 63,89 % ), sedangkan 13 orang ( 36,11 % ) merasakan tidak pernah kehilangan waktu bersama keluarga. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka kadang-kadang merasakan kehilangan waktu bersama keluarga karena posisinya sebagai seorang pemimpin mengharuskan mereka harus ke luar kota untuk urusan tugas sehingga waktu yang seharusnya untuk keluarga terpakai untuk urusan kerja.

4.2.3.3. Anggapan bahwa karir dan keluarga bisa berjalan beriringan

Tabel 4.29. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


80 Distribusi responden berdasarkan anggapan karir dan ke luarga bisa berjalan beriringan Pernyataan F % Ya 36 100 % Tidak 0 0% Kadang-kadang 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh responden yaitu 36 orang ( 100 % ) merasakan bahwa karir dan keluarga bisa berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan salah satunya. Intinya adalah manajemen waktu. Seorang pemimpin harus bisa mengatur waktunya dalam rumah tangga dan pekerjaan. Sebagai ibu dan istri ia harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya dirumah dan sebagai pemimpin ia harus loyal terhadap bawahan dan pekerjaannya, tanpa harus mengorbankan salah satu. Keduanya bisa berjalan beriringan. Tidak seperti anekdot yang sering kita dengarkan bahwa seorang pemimpin perempuan harus memilih antara keluarga dan karir, jika tidak salah satu atau dua-duanya akan hancur. Contoh, karir bagus namun anak-anak kehilangan kasih sayang dan akhirnya hancur. Namun seluruh responden merasa yakin bahwa keluarga dan karir bisa berjalan beriringan, karena mereka merasa tidak ada yang perlu dikorbankan, yang penting adalah menyeimbangkan karir dan keluarga melalui manajemen waktu. 4.2.3.4. Dukungan suami

Tabel 4.30. Distribusi responden berdasarkan apakah suami mereka memberikan dukungan Pernyataan F % Ya 24 100 % Tidak 0 0% Kadang-kadang 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 24 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


81 Berdasarkan tabel 4.4, responden yang telah menikah dan memiliki suami berjumlah 24 orang. Seluruh responden yaitu sebanyak 24 orang ( 100 % ) diberikan dukungan penuh oleh suami mereka. Hal ini membuktikan bahwa seorang pemimpin perempuan membutuhkan dukungan penuh dari suami, termasuk mereka. Karena dengan dukungan tersebut, responden bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan baik dan maksimal.

4.2.3.5. Hambatan yang dihadapi pemimpin perempuan dalam dunia kerja

Hambatan perempuan untuk keluar dari sektor domestiknya dan menjadi pemimpin dalam sektor publik, memiliki hambatan mendasar yang dapat disebut sebagai faktor penghalang bagi perempuan untuk tampil di barisan depan diberbagai bidang. Hambatan yang dipolakan oleh struktur sosial pada lapisan budaya masyarakat seperti, hambatan fisik, hambatan teologis, hambatan sikap pandang serta hambatan historis. Seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 4.31. Distribusi responden hambatan yang dihadapi pemimpin perempuan dalam dunia kerja Pernyataan F % Keluarga 12 33,35 % Kondisi biologis perempuan 0 0% Posisi tawar yang lemah 15 41,2 % lainnya 9 25 % Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa hambatan yang dihadapi oleh perempuan jika ingin jadi pemimpin adalah posisi tawar perempuan yang lemah yaitu sebanyak 15 orang ( 41,2 % ), keluarga sebanyak 12 orang ( 33,35 % ) sedangkan responden yang menjawab lainnya adalah sebanyak 9 orang ( 25 % Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


82 ) lebih spesifik jawabannya adalah kultur patriarki sebanyak 4 orang, mind set perempuan yang tidak mau jadi pemimpin sebanyak 4 orang, dan tidak ada hambatan sebanyak 1 orang. Mayoritas responden menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi pemimpin perempuan adalah posisi tawar yang lemah, jika melihat bahwa kondisi perempuan saat ini, hal tersebut bisa jadi ada benarnya karena kenyataannya adalah bahwa perempuan saat ini memiliki posisi tawar yang lemah dalam dunia kerja. Hal ini terlihat dalam banyak kenyataan yang bisa kita lihat bahwa perempuan menduduki posisi yang tinggi dalam kekerasan kerja, upah minim dan kesempatan kerja. 4.2.3.6. Pernyataan perempuan bisa memimpin layaknya laki-laki

Tabel 4.32. Disttribusi responden berdasarkan pernyataan bahwa p erempuan bisa memimpin layaknya laki-laki Pernyataan F % Ya 36 100 % Tidak 0 0% Tidak tahu 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Seluruh responden yaitu 36 orang ( 100 % ) mengatakan bahwa perempuan juga bisa memimpin layaknya laki-laki. Mereka merasa yakin bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama dalam memimpin dan hal tersebut sudah dibuktikan melalui eksistensi mereka sebagai makhluk yang berjenis kelamin perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang tidak sanggup memimpin karena kapasitasnya sebagai seorang perempuan diragukan sanggup memimpin layaknya laki-laki.

4.2.4. ISUE GENDER DALAM KEPEMIMPINAN PEREMPUAN Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


83 Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menyebabkan perempuan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memimpin, sehingga berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Sub ordinasi karena gender ini terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ketempat, dari waktu kewaktu. Ketidak adilan yang lain adalah stereotipe perempuan dengan label-label yang kurang menguntungkan, seperti perempuan adalah makhluk yang lemah lembut, telaten dan penyayang, maka pekerjaan yang paling pantas untuknya adalah mendidik anak dan mengurusi rumah tangga, bukan sebagai politikus atau pelaku ekonomi yang menuntut perjuangan keras dan beresiko tinggi. Pendek kata, manifestasi ketidak adilan gender baik dalam bentuk marginalisasi perempuan, subordinasi, kekerasan, stereotipe maupun beban kerja ini terjadi diberbagai tingkatan, yakni tingkat negara, ditingkat organisasi, ditingkat adat istiadat, dilingkungan keluarga, dan yang paling serius adalah ditingkat ideologi umum yang telah mengakar sebagai suatu keyakinan baik dalam diri laki laki maupun perempuan itu sendiri.

4.2.4.1. Pernyataan bahwa suara responden tidak didengarkan ketika bersama pemimpin laki-laki.

Tabel 4.33. Distribusi responden berdasarkan pernyataan suaranya tidak d idengarkan ketika bersama pemimpin laki-laki Pernyataan F % Ya 0 0% Tidak 12 33,33 % Kadang-kadang 24 66,67 % lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


84 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 24 orang ( 66,67 % ) mengatakan bahwa kadang-kadang suara mereka sebagai seorang pemimpin perempuan tidak didengarkan ketika bersama pemimpin laki-laki, dan sebanyak 12 orang responden ( 33,33 % ) tidak merasakan demikian, mereka didengarkan meskipun berjenis kelamin perempuan. Tidak didengarkan ketika bersama dengan dengan pemimpin yang berjenis kelamin laki-laki dirasakan oleh mayoritas responden, hal ini diakibatkan oleh kultur patriarkhi yang masih belum luntur. Banyak pihak, khususnya pemimpin laki-laki masih beranggapan bahwa perempuan tidak seharusnya memimpin dan memberikan pendapat, karena adanya stereotipe yang dilekatkan pada pemimpin perempuan, yaitu emosional,tidak rasional, cengeng dan tidak tegas.

4.2.4.2. Kenyamanan memberikan pendapat bersama pemimpin laki-laki

Tabel 4.34. Distribusi responden berdasarkan kenyamanan memberikan pendapat bersama pemimpin laki-laki Pernyataan F % Ya 36 100 % Tidak 0 0% Kadang-kadang 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


85 Seluruh responden yaitu 36 orang ( 100 % ) mengatakan bahwa mereka nyaman memberikan pendapatnya ketika bersama pemimpin laki-laki.

Meskipun pada tabel

sebelumnya dijelaskan bahwa mereka kadang-kadang tidak didengarkan tetapi hal tersebut tidaklah menjadi hambatan bagi mereka, seluruh responden merasa nyaman memberikan pendapat, karena sebagai seorang pemimpin mereka harus tetap professional dalam bekerja dan menciptakan suasana yang nyaman.

4.2.4.3. Pemimpin perempuan masih hal sulit dalam masyarakat.

Tabel 4.35. Distribusi responden berdasarkan pernyataan bahwa p emimpin perempuan masih hal yang sulit dalam masyarakat Pernyataan F % Ya 23 63,88 % Tidak 13 36,12 % Kadang-kadang 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 23 orang ( 63,88 % ) menyatakan bahwa perempuan memimpin masih merupakan hal yang sulit dalam masyarakat kita, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 13 orang ( 36,12 % ) menyatakan bahwa perempuan menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang sulit, asalkan diikuti dengan peningkatan kemampuan diri perempuan itu sendiri.

4.2.4.4. Alasan pemimpin perempuan masih hal yang sulit dalam masyarakat

Tabel 4.36. Distribusi responden berdasarkan alasan pemimpin pemimpin perempuan masih hal yang sulit dalam masyarakat Pernyataan F % Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


86 Kultur patriarki yang kental Perempuan yang masih menganggap dirinya tidak mampu memimpin Perempuan punya kewajiban dirumah sebagai ibu dan istri lainnya Jumlah Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

16 7

69,6 % 30,4 %

0

0%

0 23

0% 100 %

Berdasarkan tabel 4.2.26. responden yang menjawab ya sebanyak 23 orang. Mayoritas responden yaitu sebanyak 16 orang ( 69,6 % ) menyatakan bahwa alasan perempuan memimpin masih merupakan hal yang sulit dalam masyarakat kita adalah kultur patriarkhi yang masih kental, yang masih menganggap jika masih ada laki-laki, maka laki-laki lah yang memimpin, sedangkan responden yang menyatakan bahwa perempuan sendirilah yang menganggap dirinya tidak sanggup memimpin berjumlah 7 orang ( 30,4 % ). Mayoritas responden menyatakn bahwa kultur patriarkhi merupakan alasan pemimpin perempuan masih merupakan hal yang sulit dalam masyarakat kita, kultur patriarkhi masih terlalu kuat untuk dihilangkan karena telah menghegemoni masyarakat kita sejak dahulu kala, sehingga sudah mengakar begitu dalam dan sulit untuk dihilangkan.

4.2.4.5. Stereotipe perempuan tidak bisa memimpin karena emosional, cerewet, dan tidak tegas, dan tidak focus karena punya kewajiban dirumah.

Tabel 4.37. Distribusi responden berdasarkan stereotype perempuan tidak bisa memimpin Pernyataan F % Setuju 0 0% Kurang setuju 8 22,23 % Tidak setuju 28 77,77 % Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


87 lainnya 0 Jumlah 36 Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

0% 100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 28 orang ( 77,77 % )menyatakan bahwa tidak setuju dengan stereotype perempuan tidak bisa memimpin karena emosional, cerewet,tidak tegas dan kurang focus karena mempunyai tugas lain dirumah sebagai ibu dan istri, sedangkan responden yang menjawab kurang setuju dengan stereotype tersebut berjumlah 8 orang ( 22,23 % ). Mayoritas responden tidak setuju dengan stereotype tersebut dengan asumsi bahwa anggapan tersebut hanyalah kenyataan-kenyataan yang diciptakan oleh masyarakat, bukan sifat dasar perempuan sehingga tidak bisa dijadikan hambatan untuk tidak bisa memimpin.

4.2.4.6. Keterwakilan perempuan dalam ranah publik

Tabel 4.38. Distribusi responden berdasarkan keterwakilan perempuan dalam ranah pu blik Pernyataan F % Ya 7 19,45 % Belum 29 80,55 % Tidak sama sekali 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 29 orang ( 80,55 % ) menyatakan belum terwakili dalam ranah publik, sedangkan responden yang sudah terwakili dalam ranah publik sebanyak 7 orang ( 19,45 % ). Melihat kenyataan yang terjadi bahwa tidak banyak perempuan yang masuk dalam area publik dan menduduki posisi strategis dalam sebuah organisasi menyebabkan mayoritas responden menyatakan bahwa mereka belum terwakili dalam ruang publik. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


88

4.2.4.7. Perkembangan dan kemajuan perempuan dalam ranah publik

Tabel 4.39. Distribusi responden berdasarkan perkembangan dan kemajuan perempuan dalam ranah publik Pernyataan F % Sangat puas 0 0% Puas 7 19,45 % Belum 29 80,55 % lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 29 orang ( 80,55 % ) belum puas dengan perkembangan atau kemajuan perempuan dalam ranah publik, sedangkan responden yang merasa puas berjumlah 7 orang ( 19,45 % ). Mayoritas responden melihat bahwa perempuan belum mengalami perkembangan dan kemajuan dalam ranah publik seperti yang diinginkan. Perkembangan dan kemajuan yang dirasakan masih jauh dari harapan. Perempuan masih mengalami subordinasi, marginalisasi dan eksploitasi disegala aspek kehidupan, meskipun telah mengalami angka penurunan tetapi tetap belum mencapai seperti yang diharapkan.

4.2.4.8. Bentuk kemajuan perempuan

Tabel 4.40. Distribusi responden berdasarkan bentuk kemajuan perempuan Pernyataan F % 30 % kuota perempuan dalam politik 2 28,56 % Banyaknya perempuan yang mengenyam 2 28,56 % pendidikan tinggi Banyaknya perempuan yang mendapat posisi 3 42,88 % strategis dalam perusahaan Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


89 lainnya Jumlah Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008

0 7

0% 100 %

Berdasarkan tabel 4.2.30. responden yang sudah merasa puas dengan kemajuan perempuan berjumlah 7 orang. Bentuk kemajuan perempuan menurut responden bervariasi, 3 orang ( 42,88 % ) menyatakan bahwa bentuk kemajuan perempuan dalam ranah publik adalah banyaknya perempuan yang memenuhi posisi strategis, 2 orang ( 28,56 % ) menyatakan kuota 30 % dalam politik dan 2 orang ( 28,56 % ) yang menyatakan banyaknya perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi. Jika kita merunut kembali sejarah dan perkembangan perempuan dalam ranah publik, perempuan saat ini telah mengalami banyak perempuan, dan inilah yang dirasakan oleh responden. 4.2.4.9. Bentuk ketidakmajuan perempuan

Tabel 4.41. Distribusi responden berdasarkan bentuk ketidakmajuan perempuan Pernyataan F % 30 % kuota perempuan dalam politik sering 2 6,9 % tidak terpenuhi Masih banyaknya perlakuan diskriminasi 12 41,4 % terhadap perempuan dalam ruang publik dan domestik Perempuan dianggap objek pembangunan, 6 20,6 % bukan subjek pembangunan lainnya 9 31,1 % Jumlah 29 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Berdasarkan tabel 4.2.30. responden yang belum merasa puas dengan perkembangan perempuan berjumlah 29 orang. Responden yang menyatakan bahwa masih banyaknya perempuan yang mengalami perlakuan diskriminasi dalam ruang publik dan domestik sebanyak 12 orang ( 41,4 % ), perempuan dianggap sebagai objek pembangunan bukan objek pembangunan sebanyak 6 orang ( 20,6 % ), 30 % kuota Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


90 perempuan sering tidak terpenuhi sebanyak 2 orang ( 6,9 % ), dan responden yang menjawab lainnya sebanyak 9 orang ( 31,1 % ), lebih spesifiknya jawaban tersebut adalah semua pilihan. Kuota 30 % sering tidak terpenuhi membuktikan bahwa perempuan tidak berminat untuk turun ke arena politik dengan alsan arena po litik hanya pantas untuk lakilaki bukan perempuan. Masih banyaknya diskriminasi terhadap perempuan juga membuktikan bahwa perempuan belum diposisikan sebagaimana mestinya, dan perempuan dianggap sebagai objek bukan subjek pembangunan, hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa perempuan adalah makhluk pasif yang hanya merupakan penikmat keputusan bukan pengambil keputusan 4.2.4.10. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan agar sejajar dengan laki-laki di ruang publik.

Tabel 4.42. Distribusi responden berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh perempuan agar setara dengan laki-laki di ruang publik. Pernyataan F % Merubah pola pikir bahwa perempuan dan 6 16,67 % laki-laki sama Terus menerus meng-update diri melalui 13 36,11 pendidikan dan pengetahuan Selalu terbuka dengan perubahan0 0% perubahan yang terjadi di luar lainnya 17 47,22 % Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan bahwa menurut responden, tindakan yang dilakukan perempuan agar sejajar dengan laki-laki diruang publik ad alah merubah pola pikir bahwa perempuan dan laki-laki sama sebanyak 6 orang ( 16,67 % ), terus-menerus meng-update diri melalui pendidikan dan pengetahuan sebanyak 13 orang ( 36,11 % ), sedangkan responden yang menjawab lainnya sebanyak 17 orang ( 47,22 % ), lebih spesifiknya Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


91 jawaban tersebut adalah semua pilihan ( ketiga-tiganya ). Inti dari tindakan yang harus dilakukan perempuan adalah berubah. Untuk bisa sejajar dengan laki-laki perempuan harus merubah citra dirinya sebagai makhluk lemah. Untuk merubah kultur patriarkhi merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, untuk itu responden memilih lebih cenderung menaikkan kapasitas dirinya, agar bisa setara deng an laki-laki.

4.2.4.11. Kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki

Tabel 4.43. Distribusi responden berdasarkan pendapat mengenai perbedaa n kepemimpinan perempuan dan laki-laki Pernyataan F % Ya 26 72,2 % Tidak 10 27,8 % Kadang-kadang 0 0% lainnya 0 0% Jumlah 36 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Tabel diatas menunjukkan mayoritas responden yaitu sebanyak 26 orang ( 72,2 % ) menyatakan pendapatnya bahwa kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki, sedangkan responden yang menyatakan pendapatnya bahwa kepemimpinan laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan sebanyak 10 orang ( 27,8 % ). Responden yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama dalam memimpin, tidak ada yang membedakannya jika dilihat dari perbedaan jenis kelamin. Hal yang membedakannya hanyalah kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan responden yang menyatakan bahwa terdapat



92 perbedaan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan dijelaskan pada tabel dibawah ini. 4.2.4.12. Bentuk perbedaan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan

Tabel 4.44. Distribusi responden berdasarkan perbedaan kepemimpinan laki-laki dan perempuan Pernyataan F % Perempuan lebih rasional dalam mengambil 0 0% keputusan sedangkan perempuan lebih emosional Laki-laki lebih keras karena berorientasi pada 26 100 % pemenuhan tugas sedangkan perempuan lebih peka terhadap situasi dan cenderung lebih fleksibel Laki-laki lebih berani mengambil resiko dan 0 0% bisa keluar dari stress sedangkan perempuan tidak bisa lainnya 0 0% Jumlah 26 100 % Sumber. Kuesioner Lapangan Oktober 2008 Berdasarkan

tabel

4.2.34.

bahwa

responden

yang

menyatakan

bahwa

kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki sebanyak 26 orang ( 72,2 % ). Seluruh responden yaitu sebanyak 26 orang menyatakan bahwa perbedaan gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki lebih keras karena berorientasi pada pemenuhan tugas sedangkan perempuan lebih peka terhadap situasi dan cenderung lebih fleksibel. Seluruh responden memilih bahwa letak perbedaannya adalah bahwa perempuan dan laki-laki tetap berbeda dalam gaya memimpin meskipun dalam kapasitas yang sama. Perempuan dan laki-laki memiliki gaya memimpin mereka masingmasing, tetapi tetap bisa menjalankan tugas dengan sama baiknya. 4.2. Analisa Kepemimpinan Perempuan



93 Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki legitimasi yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis maupun hukum. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB, termasuk oleh Indonesia, menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pemimpin. Begitu juga dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 7 tahun 1984 dan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, telah memberikan jaminan bahwa perempuan terbebas dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif (pasal 46). Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan Program Pembangunan Nasional dirancang dengan perspektif gender. Namun dalam tataran realitas masih mengalami banyak tantangan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal. Perempuan masih dianggap tidak mampu memimpin dan lebih baik dirumah mengurus suami dan anak-anak. Budaya masyarakat yang bersumber dari tradisi telah berlangsung secara turun temurun menempatkan peran perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik mengakibatkan akses dan partisipasi perempuan dalam dunia politik sangat rendah. Konsekwensi yang terjadi kemudian, sangat logis kalau ranah politik hingga saat ini masih patriarkhis, laki-laki mendominasi secara luas arena politik, termasuk di dalamnya memformulasikan aturanaturan dan standar permainan politik yang menihilkan kepentingan perempuan. Begitu Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


94 juga budaya masyarakat yang bersumber dari pemahaman agama, khususnya di tingkat lokal turut menjadi faktor yang menghambat lajunya kepemimpinan perempuan. Sistem nilai, norma dan beberapa stereotype yang dilekatkan pada perempuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi posisi serta hubungan perempuan dengan laki-laki dalam struktur sosial yang ada. Sistem nilai atau norma merupakan sebuah konsensus yang dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian secara turun temurun dianut oleh masing-masing warga. Lahirnya konstruksi sosial tentang status dan peran perempuan ini merupakan hasil dari cara pandang suatu komunitas masyarakat terhadap adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang kemudian melahirkan penindasan, eksploitasi, dan pensubordinasian perempuan dalam hubungan-hubungan social yang secara konstektual sangat terkait dengan kondisi sosio kultural. Ideologi patriarkhi yang secara hegemoni membawa kesadaran sosial pada perempuan untuk menerima kondisi subordinasinya sebagai sebuah kewajaran yang dibungkus oleh produk budaya dan tradisi. Pemahaman kebudayaan menyangkut persoalan-persoalan perempuan, status dan perannya dalam kehidupan sosial, sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan keadaan dan waktu. Juga tergantung pada bagaimana pemahaman-pemahaman tersebut berhubungan dengan posisi kaum perempuan di berbagai komunitas. Kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat, tradisi-tradisi, pola perilaku keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan, maka kebudayaan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Masyarakat menyebutnya sebagai budaya patriarkhi.Hal ini didukung oleh penelitian ini dimana buda ya patriarkhi masih tetap eksis , hal ini dapat kita lihat pada tabel 4.3 dan 4.8. Pada tabel 4.3, mayoritas etnis responden Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


95 adalah etnis Batak yaitu sebanyak 23 orang ( 63,89 % ), baik itu Batak Mandailing, Toba, Karo, Simalungun, Pak-pak. Dimana kita tahu bahwa etnis Batak merupakan salah satu etnis yang menganut sistem patrilineal, dimana laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Disusul dengan etnis suku Melayu sebanyak 7 orang ( 19, 44 % ), suku Jawa sebanyak 4 orang ( 11,11 % ), dan Aceh sebanyak 2 orang ( 5,56 %). Garis keturunan etnis akan berdampak pada kedudukan perempuan. Suku Batak umumnya menarik garis keturunan melalui garis ayah ( patrilineal ). Hubungan kekerabatan yang timbul sebagai akibat dari penarikan garis keturunan menjadi sangat penting, karena dalam urutan generasi setiap ayah yang memiliki anak laki-laki menjadi bukti nyata dalam silsilah kelompok patrilinealnya. Laki-lakilah yang dapat menurunkan marga bagi keturunannya, atau setiap anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan selalu mencantumkan marga orang tua laki-lakinya dan bukan marga ibunya, sehingga menaikkan nilai anak laki-laki sebagai yang utama dalam keluarga dan menomorduakan perempuan. Pada tabel 4.8 juga disebutkan bahwa tokoh yang menjadi panutan dalam kegiatan kepemimpinan adalah mayoritas ayah yaitu sebanyak 19 orang ( 52,8 % ), ibu sebanyak 12 orang ( 33,3 % ) dan suami sebanyak 5 orang ( 13,9 ). Hal ini juga lebih menguatkan nilai patriarkhi bahwa ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Ayah merupakan tokoh dan panutan yang dianggap layak dan pantas untuk dijadikan patron dalam memimpin. Patriarkhi merupakan sebuah sistem sosial dimana dalam tata kekeluargaan, sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, semua harta milik dan sumber-sumber ekonomi, dan membuat keputusan penting. Dewasa ini sistem sosial yang patriarkhis mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosialnya, diantaranya lembaga perkawinan, institusi ketenagakerjaan dll. Pengertiannya pun berkembang dari “ hukum ayah “, ke Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


96 hukum suami, hukum laki-laki secara umum pada hampir semua institusi sosial, politik dan ekonomi.

4.2.1. Kepemimpinan dan Perempuan

Kepemimpinan merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang dalam menduduki suatu jabatan sebagai pimpinan dengan cara mempengaruhi dan memotivasi bawahannya agar mau bekerja demi tercapainya tujuan yang d ikehendaki. Kepemimpinan memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan membutuhkan orang lain, yaitu bawahan untuk melaksanakan secara langsung tugas-tugas, di samping memerlukan sarana dan prasarana lainnya. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan organisasional. Seorang pemimpin di dalam melaksanakan kepemimpinan haruslah memiliki kriteria-kriteria yang diharapkan, dalam arti seorang pemimpin harus memiliki kriteria yang lebih dari pada bawahannya misalnya jujur, adil, bertanggung jawab, loyal, energik, dan beberapa kriteria-kriteria lainnya. Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang kompleks, oleh karena berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial dan pertimbangan politis. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa responden memiliki kemampuan manajerial yang baik dan efektif, hal ini bisa dilihat dari tabel 4.9 bahwa seluruh responden ( 100 % ) sering memberikan

arahan kepada bawahan apakah, kapan,

bagaimana dan dimana suatu tugas akan dilaksanakan. Selain itu tabel 4.19 menyatakan Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


97 seluruh responden ( 100 % ) juga memastikan bahwa bawahannya mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai visi depatertemen. Responden juga mengikutsertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan hal ini terlihat pada tabel 4.10, menyatakan bahwa 23 responden ( 63,9 % ) sering mengikutsertakan bawahan, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memperlakukan bawahan sebagai mitra yang sejajar dalam organisasi sebanyak 25 orang ( 75 % ), bersedia menerima keluhan bawahan ( 100 % ) dan bersedia menerima saran dan kritik ( 100 % ). Dalam penelitian ini, dapat kita lihat bahwa responden memiliki kemampuan manejerial dan kepemimpinan yang efektif. Meskipun selama ini kepemimpinan selalu diidentikkan dengan kaum lelaki yang kuat, pintar dan mampu mengatur dengan baik, tetapi melihat kenyataan yang ada dilapangan bahwa perempuan juga sanggup untuk memimpin dengan baik, sebaik lak-laki memimpin. Namun melihat gaya kepemimpinan perempuan, kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan gaya kepemimpinan antara lakilaki dan perempuan, hal ini bisa kita lihat pada tabel 4.13, tabel 4.15, tabel 4.24, tabel 4.25 dan tabel 4.26. Pada tabel 4.13 responden ( 100 % ) bersedia menerima kritik dan saran yang berasal dari bawahan. Hal ini membuktikan responden sebagai pemimpin perempuan lebih fleksibel dalam menerima kekurangannya dan bersedia memperbaiki diri. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa seluruh responden ( 100 % ) sering meluangkan waktu untuk membangun hubungan pribadi kepada bawahan disamping hubungan professional, baik itu dengan makan bersama, out bond, dan jalan keluar kota. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada batasan yang jauh antara atasan dan bawahan, responden sebagai pemimpin perempuan tidak merasa dirinya superior dan mau lebih akrab dengan bawahan. Tabel 4.24 menyatakan bahwa responden tidak buru-buru dalam membuat Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


98 keputusan, mereka lebih memilih memberikan surat peringatan dan memanggil bawahannya serat menanyakan masalah yang sedang dihadapinya. Responden lebih bisa mentolerir kesalahan bawahan jika memang alasan yang diberikan masuk akal. Tabel 4.25 menyatakan bahwa mayoritas responden ( 61,1 % ) kadang-kadang mentolerir ketidakdisiplinan waktu bawahannya. Mereka sebagai perempuan lebih peka terhadap bawahannya, mereka mentolerir keterlambatan waktu jika alasan keterlambatan waktunya masuk akal dan berhubungan dengan keluarga, misalnya anak sakit, orang tua sakit atau yang lainya. Tabel 4.26 menyatakan bahwa responden secara keseluruhan ( 100 % ) bersedia menerima keluhan-keluhan yang berasal dari responden, baik itu yang berasal dari pekerjaan ataupun masalah keluarga. Responden mengatakan bahwa mereka biasa melakukan sharing dengan bawahan yang sedang dalam masalah. Hal ini membuktikan bahwa responden sebagai pemimpin dekat dengan bawahan tetapi tetap professional dalam bekerja.

4.2.2. Kepemimpinan Perempuan dan Issue Gender

Dalam pandangan tradisional, perempuan diidentikkan dengan sosok yang lemah, halus dan emosional. Sementara laki-laki digambarkan sebagai sosok yang gagah, berani dan rasional. Pandangan ini telah memposisikan perempuan sebagai makhluk yang seolah-olah harus dilindungi dan senantiasa bergantung pada kaum laki-laki. Akibatnya, jarang sekali perempuan untuk bisa tampil menjadi pemimpin, karena mereka tersisihkan oleh dominasi laki-laki dengan male chauvinistic -nya. Dalam konteks pendidikan, Goldring dan Chen (1994) mengatakan bahwa para perempuan di Inggris Raya dan di manapun kebanyakan perempuan hanya berperan dalam profesi mengajar, namun relatif Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


99 sedikit dan jarang ada yang memiliki posisi-posisi penting pemegang otoritas dalam sejumlah sekolah menengah perguruan tinggi dan adminsitrasi lokal pendidikan. Dengan jumlah yang dapat dikatakan berimbang antara laki-laki dan perempuan, seharusnya perempuan bisa menjadi mitra sejajar bagi laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam birokrasi. Tabel 4.27 kita melihat bahwa 61.1 % responden menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara bawahan laki-laki dan perempuan, mereka memiliki kapasitas yang sama dalam bekerja sedangkan 27,7 % menyatakan ada perbedaan sedangkan 11,1 % menyatakan bahwa kadang-kadang terlihat ada perbedaan kinerja. Tabel 4.32 menyatakan bahwa 100 % responden menyatakan bahwa perempuan bisa memimpin layaknya laki-laki. Meskipun begitu, dalam kepemimpinannya perempuan juga memiliki hambatan, seperti pada tabel 4.31, responden menyatakan hambatan yang dihadapi pemimpin perempuan dalam dunia kerja adalah posisi tawar yang lemah sebanyak 41,2 %, keluarga 33,35 %, kultur patriarkhi sebanyak 11,11 %, dan mind set perempuan tidak dapat memimpin sebanyak 11,11 %. Tabel 4.28 menyatakan bahwa 63,89 % responden menyatakan bahwa mereka kadangkadang kehilangan waktu bersama keluarga karena posisinya sebagai pemimpin mengharuskannya sering keluar kota dan dan banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Tabel 4.33 menyatakan bahwa 66,67 responden kadang-kadang merasakan bahwa suara mereka tidak didengarkan sebagai pemimpin perempuan ketika bersama pemimpin lakilaki. Meskipun 77,77 % ( tabel 4,37 ) responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan stereotipe perempuan tidak bisa memimpin karena emosional, cerewet, tidak tegas dan tidak fokus karena punya kewajiban di rumah tetapi tetap belum menunjukkan keterwakilan perempuan dalam ranah publik, hal ini ditunjukkan pada tabel 4.38 bahwa Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


100 80,55 % menjawab belum melihat keterwakilan perempuan dalam ruang publik, tabel 4.39 menyatakan bahwa 80,55 % responden belum puas dengan perkembangan dan kemajuan perempuan. Tabel 4.41 menyatakan bahwa bentuk ketidakmajuan perempuan terlihat dalam perlakuan bahwa masih banyaknya perempuan yang mengalami perlakuan diskriminasi dalam ruang publik dan domestik sebanyak 41,4 % , perempuan dianggap sebagai objek pembangunan bukan objek pembangunan sebanyak 20,6 % , 30 % kuota perempuan sering tidak terpenuhi sebanyak 6,9 % , dan responden sebanyak 31,1 % menjawab semua pilihan. Untuk mensejajarkan dirinya dengan laki-laki, tabel 4.42 menyatakan perempuan harus merubah pola pikir bahwa perempuan dan laki-laki sama sebanyak 16,67 %, terus-menerus meng-update diri melalui pendidikan dan pengetahuan sebanyak 36,11 % , sedangkan responden sebanyak 47,22 % , lebih spesifiknya jawaban menjawab semua pilihan ( ketiga-tiganya ). Dalam penelitian ini terlihat bagaimana kepemimpinan perempuan, dimana terdapat

kesamaan

dan

perbedaan

kepemimpinan

jika

dibandingkan

dengan

kepemimpinan laki-laki. Tabel 4.44 melihat bahwa ada perbedaan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan yaitu 26 responden ( 72,2 % ) menyatakan bahwa perbedaan gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan adalah laki-laki lebih keras karena berorientasi pada pemenuhan tugas sedangkan perempuan lebih peka terhadap situasi dan cenderung lebih fleksibel, meskipun tabel 4.43 dinyatakan bahwa responden yang menyatakan pendapatnya bahwa kepemimpinan laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan sebanyak 10 orang ( 27,8 % ). 26 responden ( 72,2 % ) menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, perempuan memiliki sisi feminim dan maskulin dalam dirinya ket ika dia memimpin. Prinsip feminim Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


101 yang dimilikinya bisa dijadikan modal untuk mengembangkan sifat intuitif, berorientasi dan berelasi dengan orang lain, mendahulukan dan memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan, peka rasa dan memahami perasaan orang lain. Sedangkan kualifikasi lain seperti cerdas, tegas, kreatif, berpandangan luas, bukan monopoli laki-laki karena perempuan pun dapat memiliki sifat-sifat tersebut. Prinsip feminim dan prinsip maskulin akan saling mendukung dan melengkapi dalam kegiatan memimpin. Mereka tidak mengadopsi cara berpikir laki-laki, tidak juga menghindari sifat kelemahlembutan yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa pere mpuan itu memiliki cara berpikir sendiri.

BAB V PENUTUP Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


102

5.1. Kesimpulan Dari data-data yang telah diperoleh dan diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan penting; Kepemimpinan merupakan serangkaian proses dari suatu sistem atau strategi yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar mau melaksanakan kegiatan bersama, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang berlangsung secara sadar d an terencana dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan alternatif pemecahan masalah melalui tindakan tertentu untuk selanjutnya ditetapkan suatu keputusan

untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai

tujuan. Kepemimpinan tidak berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin, tergantung kepada kemampuan individu dalam menjalankan proses kepemimpinannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hal ini didukung oleh data penelitian yang menyatakan bahwa seluruh responden ( 100 % ) mampu untuk memimpin layaknya laki-laki dengan kemampuan yang sama. Hal ini membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kapabilitas yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Meskipun 23 orang responden ( 63,89 % ) menyatakan bahwa mereka kadang-kadang kehilangan waktu bersama keluarga, tetapi hal tersebut tidak mengurangi kapabilitas mereka sebagai seorang pemimpin, seluruh responden ( 100 % ) menyatakan bahwa keluarga dan karier bisa berjalan beriringan tanpa harus ada yang dikorbankan. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


103 Stigma yang selama ini melekat pada definisi kepemimpinan yang merupakan milik laki-laki dan kepemimpinan perempuan yang dianggap belum mewakili profesionalisme terbantahkan karena perempuan juga memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi pemimpin. Ciri-ciri pemimpin dalam teori organisasi sebagian dihubungkan dengan sifat kejantanan, yaitu tegas, keras, dan tidak kenal kompromi, rasional, mandiri dan sebagainya, yang merupakan sifat kepemimpinan laki-laki, padahal sifat-sifat tegas dan jantan sebenarnya dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. 72,2 % responden menyatakan bahwa gaya kepemimpinan perempuan berbeda dengan laki-laki, mereka

memiliki

gaya

kepemimpinan

mereka

sendiri.

Perempuan

dalam

kepemimpinannya memiliki gaya kepemimpinan androgini. Kepemimpinan androgini merupakan kepemimpinan yang memiliki sifat-sifat feminism dan sifat-sifat maskulin yang baik dalam menjalankan tugasnya. Perempuan dalam kepemimpinannya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mempunyai sifat mau menghargai orang lain, mempunyai sifat tegas, luwes, disiplin, tetapi manusiawi, mempunyai sifat sabar, teliti dan peka terhadap perubahan, mempunyai sifat logis, intuitif, inovatif dan visioner dan mampu memadukan sifat feminim dan maskulin dengan seimbang. Kepemimpinan perempuan yang androgini tidak mengadopsi cara berpikir laki-laki, tidak juga menghindari sifat kelemahlembutan yang mereka miliki pada saat memimpin. Mereka menunjukkan jati diri mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan

memiliki cara berpikir

sendiri yang bisa dipertahankan.

Pada dasarnya perempuan mampu untuk menjadi pemimpin, hal ini tergantung kepada perempuan itu sendiri, mengingat landasan hukum yang sudah kuat, juga situasi Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


104 dan kondisi yang kondusif terbuka didepan kaum perempuan, terpulang kepada kaum perempuan itu sendiri untuk meningkatkan kualitas mereka, baik itu kemampuan manajerial maupun kemampuan lainnya agar secara kualitatif setara dengan kaum lakilaki, sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk menolak perempuan menjadi pemimpin atau mitra kerja sejajar kaum laki-laki. Penelitian ini kian menguatkan kelemahan perempuan sebenarnya hanya merupakan pandangan kultural pada masa lampau, yakni memposisikan perempuan semata-mata sebagai subordinatif. Penilaian itu bukanlah suatu yang mutlak, melainkan terus berubah sejalan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Pada hakekatnya, esensi dari kepemimpinan terletak pada kualitas dan kapabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA



105 Arikunto, Suharsimi, Dr, 1995. Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Bhasin, Kamla, 2001. Memahami Gender, Teplok Press, Jakarta. Bungin, Burhan, 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif , Prenada Media, Jakarta. Dwijowiyoto,

Riant

Manajemen

Nugroho,

2001.

Pemerintahan

Reinventing untuk

Indonesia:

Membangun

Menata

Indonesia

Ulang dengan

Keunggulan Global, PT Alex Komputindo, Jakarta.

Fakih, Mansour,1996. Analisis Gender, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Ihromi, dkk. 2006. Peranan dan Kedudukan Wanita di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Ihromi, Tapi Omas, 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Alumni, Bandung. Julia Cleves Mosse, 1996. Gender & Pembangunan, Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, Yogyakarta. Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia, 2005. Pembangunan Perspektif Gender, Dian rakyat, Jakarta. Lips, Hillary M, 2005. Sex & Gender, McGraw Hill, New York. Megawangi, Ratna, 1999. Bembiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, Cetakan Pertama, Penerbit Mizan, Bandung

Munir, Rozy (ed), 1999. Pemimpin Perempuan Mengapa Tidak ?, Panitia Muktamar XXX Nahdatul Ulama, Jakarta. Nawawi, Hadari, 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Riduwan, 2004. Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta, Bandung. Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


106 Sedarmayanti, 2004. Good Governance ( Kepemerintahan yang baik ) Bagian kedua: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance ( Kepemerintahan yang Baik ), Mandar Maju,

Bandung. Siagian, Sondang P, 1991. Teori & Praktek Kepemimpinan, PT Rineka Cipta, Jakarta. Siti Hidayat Amal, Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Persoalan dalam Aliran Femisme, Bahan Training dari Kapal Perempuan.Rosemarie Tong, Feminist Thought, Westview Press, 1989.

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi,1989. Metode Penelitian Survei, PT Pustaka LP3ES, Jakarta. Thoha, Miftah, 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen, PT Raja Grafindo, Jakarta. Thoha, Miftah, 2004. Birokrasi dan Politik Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta. Yukl, Gary, 1998. Kepemimpinan Dalam Organisasi, Prenhalindo, Jakarta.

Sumber-sumber lain

Dede Wiliam-de Vries, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Wiliam-de Vries, D.Gender bukan tabu: catatan perjalanan fasilitasi kelompok perempuan di Jambi/by Dede Wiliam-de Vries. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006. http://happy-susanto-files.blogspot.com/2007/08/menuju-birokrasi-yanghumanis.html, 16 Juni 2008. Jurnal Perempuan No. 05, 1998, Yayasan jurnal perempuan, Jakarta. Jurnal Perempuan No. 19:13, Yayasan Jurnal perempuan, Jakarta Lenny I.F.W. Simatupang : Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Provinsi Sumatera Utara, Medan), 2009. USU Repository © 2009


gender dalam birokrasi.pdf

Recommend Documents