KARYA ILMIAH TEORI MANAJEMEN PEMERINTAHAN JUDUL “FUNGSI
BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI PELAYAN, MITRA DAN
PEMBERDAYAAN DI PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA ”
OLEH RIZKY DENNI ANANDA, S.STP NPM : 153131350102032
DOSEN PENGAJAR DR. BUDI SUPRIYATNO. MM.,MSI
PASCA SARJANA UNIVERSITAS SATYAGAMA JAKARTA 2016
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena penulis telah menyelesaikan
tugas
karya
ilmiah
yang
berjudul
FUNGSI BIROKRASI
PEMERINTAHAN SEBAGAI PELAYAN, MITRA DAN PEMBERDAYAAN DI PEMERINTAHAN PROVINSIDKI JAKARTA.
Serta memberikan penulis berkah yang telah dikarunia dalam hidup ini, tiada kata selain bahagiannya telah menyelesaikan penulisan ini. Makalah ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengajar serta syarat mengikuti Ujian Akhir Semester. Penulis menyadari bahwa tanpa usaha, doa dan bekerja keras makalah ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Penulis berharap makalah ini, dapat menjadi referensi pembelajaran dan informasi dalam mengelolah pelayanan masyarakat sehingga masyarakat lebih korperatif dalam menangani sebuah proses. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna, maka jika terdapat saran dan kritik penulis akan menerima karena ini adalah pembelajaran sebagai motivasi dan ilmu di masa datang.
Jakarta, Agustus 2016
Rizky Denni Ananda, S.STP
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………………………… ……………………………………………………… …………………………………… ………… i
DAFTAR ISI BAB I
…………………………………………………………………………… ii
PENDAHULUAN
………………………………………………… .
1
Latar Belakang Masalah.………………………………………… 1 Rumusan Masalah ………………………………………………..2 Tujuan Penulisan ………………………………………………… 2 Kegunaan Makalah ………………………………………………. 3 BAB II
KAJIAN PUSTAKA
……………………………………………… ……………………………… ……………… 4
Manajemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ………………………………………………. 4 BAB III
PEMBAHASAN
…………………………………………………... ……………………………… …………………... 7
Bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat DKI Jakarta melalui BPTSP ………………………………………….. 7 Tugas Dan Fungsi Pelayanan Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui BPTSP …………………………………….. 8 Beberapa contoh perizinan yang di urus oleh BPTSP Pemprov DKI Jakarta ……………………………………………………….. 9 Pelayanan Non Perizinan / Administrasi Umum (Pm1) Terdiri Dari ……………………………………………………………….. 11 BAB IV
PENUTUP
……………………………………………………….. 18
Kesimpulan ……………………………………………………… 18 Saran ………………………………………………………….…. 19 Kritik …………………………………………………………...….. 19 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………… 20
ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 PTSP Jasa Pelayanan Arsitek ……………………………………… 13 Gambar 3.2 Proses pengajuan IMB melalui PTSP sebelum simplikasi ………. 14 Gambar 3.3 Proses pengajuan IMB melalui PTSP setelah simplikasi ………… 14 Gambar 3.4 Informasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) ……………. 15
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya, sistem ini dinamakan sistem pemerintahan, sistem pemerintah adalah cara untuk mengantur semua yang berkaitan dengan pemerintahan sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll. Ada berbagai berbagai macam sistem pemerintahan pemerintahan di dunia seperti Presidensial Presidensial dan Parlementer.Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dimana prinsip kekuasaan negara di bagi menjadi 3 yaitu : legislatif, yudikatif dan eksekutif Berdasarkan yang di kemukakan oleh montesque trias politica Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang, Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menghakimi atau mengadili Ke 3 lembaga ini harus berkesinambungan satu dengan
yang lain agar
pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar. Pada saat ini masih ada oknum pemerintah belum dapat memanajemen dengan baik sehingga reformasi birokrasi belum berjalan secara menyeluruh, oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan dari sisi manusia melalui revolusi mental agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang good governance dan clean governance.
1
Sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang di tuangkan pada pembukaan uud 1945 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik kita harus memanajemen pemerintahan lebih baik melalui suatu proses kegiatan yang meliputi, Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dari berbagai macam bidang (bidang pemerintahan, politik, administrasi, hukum, ekonomi dan sosial.
2
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas berikut adalah rumusan masalah dari manajemen pemerintahan di indonesia 1. Bagaimana cara memberikan pelayanan Prima kepada masyarakat dengan baik. 2. Bagaimana
cara
menempatkan men empatkan
masyarakat m asyarakat
sebagai
mitra mi tra
kerja
Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. 1.3 Tujuan Penulisan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat 2. Meningkatkan kemampuan masyakat saling membangun kemitraan yang kuat
dan
solid
bersama
Pemerintah.
Sehingga
masyarakat
dan
pemerintahan mampu berkerjasama dalam pelaksanaan pelayanan pemberdayaan masyarakat. 1.4 Kegunaan Makalah
Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemerintahan, dan mengetahui tentang tugas-tugas pemerintah.
3
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Manajemen Pemerintahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
Pengertian
manajemen
perencanaan,
menurut
pengorganisasian
James dan
A.F
Manajemenadalah
penggunaan
terhadap
proses
sumberdaya
organisasi lainnya supaya tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan (2006 : 17). Menurut
R.
Terry
adalah
suatu
proses
khas
terdiri
tindakan-tindakan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan yang dilakukan dalam menentukan serta mencapai target yang sudah ditetapkan lewat pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya. Berdasarkan dari pengertian kedua para ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa proses perencanaan dalam melaksanakan kegiatan terhadap sumber daya
organisasi
untuk
tercapainya
tujuan
organisasi
tersebut,
dalam
pemanfaatannya menggunakan sumber daya manusia dengan proses planning, ), dan controlling. organizing, leading (actuating ), Pengertian PemerintahanM. Kusnardi Mengemukakan pemerintahan sebagai urusan-urusan yng dilakukan oleh suatu negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat atau warganya & kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif. (1988 : 171 ) H Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul “Hubungan antar Lembaga Pemerintahan”, pengertian Pemerintah dijelaskan bahwa “Istilah
Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan.
4
Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”. (Pranadjaja, 2003: 24)
Dari penjelasan kedua para ahli diatas, dapat di simpulkan bahwa pemerintahan adalah wadah atau struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugastugas pemerintahan yang meliputi tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk kepentingan rakyatnya. Pengertian Manajemen Pemerintahan : a) Manajemen Pemerintahan adalah suatu seni untuk mencapai tujuan yang sering disebut (The art of getting Things done ). b) Manajemen Pemerintahan merupakan tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui planning , organizing, leading (actuating ) dan sumber daya organisasi tersebut. controlling sumber
Manajemen Pemerintahan bukan hanya Pemerintah yang melakukan proses tersebut tapi juga masyarakat harus bersama-sama membangun atau membantu Pemerintah, kebanyakan masyarakat kurang berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat jangan hanya mengandalkan Pemerintah saja kalau ingin Indonesia menjadi Negara maju seperti Negara-negara lainnya. Bentuk partisipasi masyarakat tidaklah besar dengan cara seperti taat membayar pajak, tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi perarturan yang ada itu adalah contoh kecil dalam membantu membangun Pemerintah. Manajemen Pemerintahan yang desentralistik dimana masyarakat ditempatkan sebagai mitra pemerintah (sebagai subjek pembangunan pemerintah), bukan sebagai objek pembangunan. Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan perlindungan ( protection protection function )
5
Hal yang terpenting dari ketiga fungsi tersebut adalah pemerintah dapat mengelola fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip
equity dalam
menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan ( partnership), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang yang dikembangkan osborne dan gaebler (1992).
6
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Bentuk Pelayanan Pemerintah Terhadap Masyarakat DKI JakartaMelalui BPTSP
Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 pada masa Joko WIdodo, memiliki pemikiran untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang mudah diakses masyarakat. Joko Widodo kala itu berharap ada suatu badan yang mampu melayani perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak berbelit.Pemikiran Joko Widodo ini kemudian diimplementasikan secara nyata oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta penerusnya Basuki Tjahaja Purnama dengan di bentuknya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Satuan kerja ini memiliki tugas untuk melayani perizinan dan non perizinan dengan system satu pintu, kini pemohon tidak perlu lagi pergi ke masing-masing dinas terkait, cukup dating ke kantor BPTSP terdekat. Segala berkas Permohonan akan diproses langsung oleh BPTSP. Tujuan di bentuknya BPTSP sebagai one stop service di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan c. Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan Kini BPTSP memiliki 318 Service point yang yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
7
3.2 Tugas Dan Fungsi Pelayanan Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui BPTSP
Badan PTSP mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP oleh Kantor PTSP, Satuan Pelaksana (Satlak) PTSP Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan serta pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin serta dokumen administrasi yang menjadi kewenangannya. Selain memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam layanan perizinan dan non perizinan BPTSP Juga berfungsi untuk : 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2) Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi oleh kantor PTSP, Satlak PTSP Kecamatan, dan Satlak PTSP Kelurahan 3) Penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya 4) Penelitian / penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya 5) Penandatanganan dokumen dokum en izin, non izn dan administrasi admin istrasi sesuai kewenangannya 6) Pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya 7) Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya 8) Pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP 9) Pelayanan, pemprosesan dan penyelesaian pengaduan / keluhan atas penyelenggaraan PTSP 10) Pelayanan dan penyelesaian penyel esaian pengaduan p engaduan / keluhan atas pelayanan di Kantor PTSP serta pengaduan / keluhan atas pelayanan Satlak PTSP
8
Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Kantor PTSP 11) Pencatatan,
pembukuan
dan
pelaporan
retribusi
pelayanan
penyelenggaraan PTSP
3.3 Beberapa Contoh Perizinan Yang Di Urus Oleh BPTSP Pemprov DKI Jakarta
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)Adalah surat izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah republik indonesia Jenis SIUP, diantaranya : 1. SIUP MIKRO :
SIUP yang dapat da pat diberikan
kepada Perusahaan
Perdagangan Mikro, dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya tidak lebih dari RP. 50.000.000 2. SIUP KECIL : wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar RP. 50.000.000 sampai dengan RP. 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 3. SIUP MENENGAH : wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sebesar RP. 500.000.000 sampai dengan RP. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 4. SIUP BESAR : wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya lebih Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
9
Kemudian ada juga IMB (Izin mendirikan bangunan), Setelah setahun (2014) diberlakukan IMB online, maka pada januari 2015 Pelayanan Perizinan di Pemda DKI Jakarta dilakukan perubahan dengan di bentuknya BPTSP. Semua perizinan yang di terbitkan oleh pemda DKI Jakarta dilayani oleh BPTSP tersebut, termasuk diantaranya penerbitan KRK (Keterangan Rencana Kota) dan RTLB (Rencana Tata Letak Bangunan), perizinan bangunan Izin mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi dan pelayanan IPTB (izin pelaku teknis bangunan) untuk perencana, pengawas dan pengkaji teknis bangunan. Berdasarkan perda No 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung. Untuk bidang perizinan bangunan, kewenangan dalam penerimaan permohonan sampai penerbitan IMB dan SLF adalah : 1) Di Satlak PTSP Kecamatan, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan Rumah Tinggal (kecuali yang termasuk bangunan golongan Pemugaran atau Hunian Flat atau Rusun), 2) Di Kantor PTSP Kota Administrasi, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan
Umum (Bukan Rumah
Tinggal) sampai dengan 8 Lantai dan Rumah Tinggal yang termasuk bangunan golongan Pemugaran atau Hunian Flat atau Rusun s/d 8 Lantai. 3) Di Badan PTSP (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, mempunyai kewenangan melayani perizinan bangunan untuk Jenis Bangunan Umum (Bukan Rumah Tinggal) dengan ketinggian diatas 8 Lantai ( 9 Lantai atau lebih ), serta Pelayanan IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan).
10
Untuk bidang Ketatakotaan, pelayanan penerbitan KRK (Ketetapan Rencana Kota), kewenangan penerimaan permohonan sampai penerbitan KRK adalah:
1) Di Satlak PTSP Kecamatan, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas sampai dengan 500 M2, 2) Di Kantor PTSP Kota Administrasi, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas lebih dari 500 M2 sampai dengan 2.500 M2, 3) Di BPTSP Provinsi, mempunyai kewenangan melayani Pengukuran sampai Penerbitan KRK untuk Tanah dengan Luas lebih dari 2.500 M2
3.4 Pelayanan Non Perizinan / Administrasi Umum (Pm1) Terdiri Dari : A. Pelayanan PM 1 PTSP
Surat Keterangan sebagai Pengantar SKCK;
Surat Keterangan sebagai Pengantar Pengantar Mendapatkan Beasiswa;
Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan);
Surat Keterangan Tidak Mampu (Kesehatan);
Surat Keterangan Penghasilan Informal;
Surat Keterangan Domisili Badan Usaha /Perusahaan;
Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah;
Layanan Legalisasi;
11
B. Pelayanan PM 1 Kelurahan
Surat Keterangan sebagai Pengantar Perbaikan Identitas;
Surat keterangan sebagai Pengantar Permohonan Ijin Nikah;
Surat Keterangan sebagai Pengantar untuk Pemasangan Instalasi Listrik;
Surat Keterangan sebagai Pengantar Pecah PBB;
Surat Keterangan sebagai Pengantar Keringan PBB;
Surat Keterangan sebagai Pengantar Balik Nama PBB;
Surat Keterangan Pensiun;
Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
Surat Keterangan Pengurangan PBB;
Surat Keterangan Penjamin Bebas Bersyarat/ Warga Binaan;
Surat Keterangan Kematian;
Surat Keterangan Kelahiran;
Surat Keterangan Riwayat Tanah;
Surat Keterangan Pernyataan Tidak Sengketa;
Surat Pengantar Keterangan Kehilangan;
Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris.
12
Inovasi PTSP
Meluncurkan Pelayanan Berbasis Online Memberikan pelayanan online untuk pengurusan IPTM, SIUP dan Pembayaran Retribusi (e-Ret). Melakukan evaluasi pelayanan kepada masyarakat dengan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat ) online. Sedang dikembangkan untuk layanan simultan SIUP-TDP online.
Meluncurkan Program ODS (One Day Service) Program penyelesaian perizinan dan non perizinan tertentu dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Terdapat pada seluruh Service Point PTSP. Dipadukan dengan pelayanan Drive Thru, yaitu pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri (tanpa calo). Mengembangkan Website PTSP Website yang selalu diperbaharui, yang berisi informasi
perizinan
termasuk
didalamnya
jenis-jenis
perizinan,
prosedur
perizinan dan persyaratan perizinan. Dikembangkan lagi untuk dapat mencari berkas perizinan pemohon dengan layanan
“cari berkas”.
Mencetak Katalog Perizinan Di setiap service point PTSP dilengkapi dengan Katalog Perizinan yang memuat semua jenis izin dan non izin dilengkapi dengan persyaratan dasar dan persyaratan khusus. Diperbaharui tiap 6 (enam) bulan sekali. Inovasi PTSP
GAMBAR 3.1 PTSP Jasa Pelayanan Arsitek
13
GAMBAR 3.2 Proses pengajuan IMB melalui PTSP sebelum simplikasi
GAMBAR 3.3 Proses pengajuan IMB melalui PTSP setelah simplikasi
14
GAMBAR 3.4 Informasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)
POLA DISTRIBUSI PELAYANAN PTSP
Prinsip dan orientasi pelayanan diantaranya adalah : 1) Pemohon
dapat
memilih
memasukkan
permohonan
dan
mengambil izin dan non izin dimana saja (Satlak PTSP Kel., Kec., KPTSP, BPTSP). 2) Tidak ada jenis perizinan yang prosesnya bertingkat. 3) Penandatanganan izin dan non izin dapat dilakukan dalam bentuk tanda tangan elektronik maupun basah (pasal 9 Pergub 57/2014). 4) Kewenangan pelayanan PTSP tidak terbatas hanya pada 518 jenis layanan izin dan non izin.
Dukungan Bagi Kemudahan Usaha
Dalam rangka mendukung kemudahan usaha bagi dunia bisnis (study of Doing Business world bank) Dukungan Bagi Kemudahan Usaha 3 indikator yang dapat
dilakukan Pemerintah Daerah
15
1) Starting Up Doing Business, DKI Jakarta sudah memulai dengan Online system untuk SIUP dengan waktu 2 hari. 2) Dealing with constructions permit, DKI Jakarta sudah memulai dengan IMB kantor 2 lantai dan TDG dengan waktu penyelesaian kurang dari 14 hari. 3) Registering Property, DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan BPN dengan membukan representative officer di Kantor PTSP 5 wilayah Kota Adminstrasi.
Perda No.12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pergub No.53 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTSP. Pergub No.7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Pergub No.57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2013. Pergub No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Pergub No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP
16
Capaian PTSP
Tingginya Minat Masyarakat Dalam Mengurus Izin (Rekor MURI) Ditandai dengan pemberian Rekor MURI akan tingginya jumlah layanan yang diberikan dalam 1 (satu) tahun yang mencapai 4 juta lebih. Peningkatan Peringkat Indonesia dalam Survei Doing Business Tahun 20152016 oleh World Bank Indonesia naik peringkat dari 120 ke 109 dalam hal kemudahan berusaha. Survei dilakukan di Kota Jakarta dengan item survei sebagian besar dalam hal perizinan.
17
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dikaitkan dengan pelayanan birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta, fungsi birokrasi pemerintahan sebagai pelayan, mitra dan pemberdayaan masyarakat adalah Melayani masyarakat dengan cara mempermudah atau mempercepat proses
dalam
mengajukan
perizinan
maupun
non
perizinan
dan
tidak
mempersulit dalam proses perizinan tersebut. Masyarakat ditempatkan sebagai mitra dari pemerintah yaitu membantu dalam hal proses administrasi dengan melengkapi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengurusan izin usaha dari masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat untuk berusaha membuka lapangan pekerjaan mereka sendiri dengan cara mempermudah proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat sangat terbantu dalam proses perizinan tersebut. Dengan kata lain pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik sehingga birokrasi pemerintahan sebagai pelayan, mitra pemerintah, sekaligus dapat memberdayakan masyarakatnya
18
4.2 Saran
1. Masyarakat harus h arus bisa lebih le bih berpartisipasi berparti sipasi / bekerjasama b ekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan pemerintah jangan hanya mengandalkan pemerintah saja tetapi masyarakat perlu juga melakukan hal tersebut agar tercapainya tujuan pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat 2. Pengawasan masih diperlukan dalam hal perizinan karena di takutkan masih adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang kurang mementingkan kemajuan bangsa ini
4.3 Kritik
1. Pada dasarnya pemerintah juga sudah sudah baik dalam melakukan manajemen pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat hanya saja perlunya dukungan dari masyarakat dalam menjalankan hal tersebut, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
19
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Kusnardi, Moh. Ibrahim, Hermaily. (1988). Pengantar Tata Negara Indonesia . Jakarta: Sinar Bakti Pranadjaja, Muhamad Rohidin. (2003). Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan Stoner, James A.F. (2006 ) Management Anglewood cliffs , N.J :Prentice Hall, Inc
Data Internet :
http://informasiana.com/ diakses 17 agustus 2016 http://www.kemendag.go.id/id/news/2006/10/09/ketentuan-standar-pemberiansurat-izin-usaha-perdagangan-siup , diakses tanggal 18 Agustus 2016 http://pelayanan.jakarta.go.id/ ,diakses tanggal 19 Agustus 2016 http://tentangpelayananpublik.blogspot.sg/2011/12/fungsi-pemerintah-sebagaipelayan.html,, diakses tanggal 18 agustus 2016) pelayan.html
20
