KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ‘Bank ‘ Bank Perkreditan Rakyat’ Rakyat’ ini dedngan sebaik -baiknya. -baiknya. Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya, saya yakin masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk makalah ini.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Bank merupakan salah satu sumber penyedia dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat atau perorangan dan badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk meningkatkan usahanya yang tentu memerlukan modal dengan bantuan bank untuk tambahan modal diperoleh kredit. Secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang sangat penting dan utama, sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibanding dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut free base income. Sebagai lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, kinerja dan kelangsungan usaha Bank Perkreditan Rakyat sangat bergantung pada kualitas penyediaan dana pada aktiva produktif. Kondisi penyediaan dana pada aktiva produktif yang buruk akan mengakibatkan memburuknya kinerja bank dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana sejarah bank? 2. Bagaimana fungsi dan tugas bank secara umum? 3. Apa saja kredit aktif dan kredit pasif dalam bank? 4. Bagaimana kelembagaan bank? 5. Bagaimana produk-produk bank pada Bank BRI? 6. Apa yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ? 7. Apa saja usaha yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan BPR ? 8. Apa Tujuan BPR ? 9. Bagaimana fungsi dan kegiatan BPR ? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian dari BPR. 2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan dan tidak dapat dilakukan BPR. 3. Untuk mengetahui tujuan BPR. 4. Untuk mengetahui fungsi dan kegiatan BPR.
BAB II PEMBAHASAN 1.1 SEJARAH BANK UMUM Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Patersonyang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerikadibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang.Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dnegan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan namaPedagang Valuta Asing (Money Changer).Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Awal mulanya memang pekerjaan bank sebagai pedagang uang, yaitu menjual dan membeli mata uang logam (perak dan emas). Lambat laun keberadaan bank dapat menjadi tempat penitipan logam mulia untuk menjaga keamanan. Sebagai bukti penyimpanan/penitipan logam mulia tersebut, pihak pedagang memberi surat bukti atas penitipannya yang disebut nita emas smith(Gold Smith Note) atau uang giral. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakatyang membutuhkannya, Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam misalnya tabungan haji, pembayaran pajak, pembayaran rekening listrik, air dan lain sebagainya. Lama kelamaan meja2 tersebut berubah menjadi bangunan yang bisa kita sebut dangan BANK. “ jadi pengerti an bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberi kredit, dan jasa lalu lintas keuangan dan peredaran uang”.
1.2 KELEMBAGAAN BANK Lembaga keuangan terbagi menjadi 2, yaitu : 1.
Bank Umum : Bank Umum menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diperbaharui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 1.1. Bank Umum Konvensional Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank)
. Kegiatan-kegiatan Bank Umum Konvensional a) Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk : b) Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) c) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Services) Bentuk badan hukum Bank Umum Konvensional A) Perusahaan Perseroan (Persero) B) Perseroan Daerah (PD) C) Koperasi D) Perseroan Terbatas (PT). 1.2 Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah adalah BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan bentuk hukumnya bank dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu l intas pembayaran
2.1 BPR Konvensional Kegiatan BPR Konvensional - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; - Memberikan kredit; - Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.
2.2. BPR Syariah Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah : - Menerima simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk 1. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah 2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah 3. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah - Menyalurkan dana melalui : 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip : # murabahah # istishna # ijarah # salam 2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi : # mudharabah # musyarakah
# bagi hasil lainnya. - BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul ma’al yaitu menerima dana berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (qardh-ul hasan). - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.
a. b. c. d. e. f.
1. · ·
2. 3. 4. 5.
1.3 FUNGSI BANK UMUM Pada umumnya fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara lebih terperinci fungsi bank umum adalah sebagai berikut : Meyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi Menciptakan uang Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya Menyalurkan kredit Bank umum harus mampu menarik dana masyarakat sebanyak mungkin. Kemampuan menarik dana masyarakat ini merupakan persoalan tersendirikarena selalu berhadapan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka penarikan dana tersebut. 1.4 TUGAS BANK UMUM Tugas dan usaha Bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukankan usaha bank umum dengan mengutamakan: pemberian kredit kepada sektor koperasi, tani dan nelayan yang melingkupi : membantu perkembangan koperasi, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi, untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam bidang pertanian dan perikanan, dan mendorong serta membimbing kearah usaha bersama atas azas sendi perkoperasian membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan perdagangan kecil; pemberian bantuan terhadap usaha Negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria; pemberian bantuan terhadap usaha Pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa; pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenis lainnya berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia. 1.6 KREDIT PASIF DAN KREDIT AKTIF 1. Kredit aktif A. Kredit Rekening Koran (R/K) Bank memberikan pinjaman kepada langganan (nasabah) yang dapat diambil sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan. Jaminan kredit rekening koran adalah surat-surat berharga, barang-barang yang ada dalam gudang peminjam, dan penyerahan barang-barang bergerak atau tidak bergerak. Kredit rekening koran merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan. Bank akan memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana berupa cek, bliyet giro atau surat pemindahbukuan. Kredit rekening koran ini menguntungkan bagi bank, maupun debitur. Keuntungan bagi debitur adalah debitur hanya membayar bunga sebesar presentase tertentu dikalikan
dengan kredit yang telah ditarik, sehingga beban bunga nasabah menjadi lebih kecil dan efesien. B. Kredit Reimburs Kredit reimburs (letter of credit) adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) atas pembelian sejumlah barang, dan yang membayar adalah bank. misalnya, A di Jakarta membeli barang dan B di Medan. Atas permintaan A kepada bank, bank membayar lebih dahulu harga barang kepada B. Jika barang sudah tiba di tempat A kemudian dijual, maka hasil penjualan diserahkan kepada bank sesuai dengan jumlah pembayaran bank kepada B. C. Kredit Aksep Kredit aksep adalah pinjaman yang diberikan kepada anggaran (nasabah) dengan mengeluarkan wesel. Wesel ini dapat diperdagangkan. D. Kredit Dokumenter Kredit dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah), setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut. Penjual dalam hal ini baru dapat menerima pembayaran setelah menyerahkan dokumen bukti-bukti pengiriman barang yang lazim disebut konosemen. Kredit dokumenter ini hanya dapat dilakukan antar kota (interlokal), antar pulau (interinsuler) dan antar negara (internasional). E. Kredit den gan Jaminan Surat-surat Berharga Kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) untuk membeli surat-surat berharga, dan sekaligus surat-surat berharga tersebut berlaku sebagai jaminan (untuk penjelasan selanjutnya lihat sub unit mengenai kredit). 2. Kredit Pasif A. Giro Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro (giro = giral).
B. Deposito Berjangka Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. C. Sertifikat Deposito Sertifikat deposito diperdagangkan.
adalah
deposito
berjangka
yang
bukti
penyimpanannya
D. Tabungan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu. E. Deposit on Call
dapat
Deposit on call adalah simpanan tetap yang berada di bank selama deposan (pemilik deposito) tidak membutuhkannya. Jika akan mengambil simpanan, deposan Iebih dahulu harus memberitahukannya kepada bank. F. Deposito Automatic Roll Over Deposito automatic roll over adalah deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya Iangsung diperhitungkan secara otomatis.
A. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian dari Kredit adalah penyediaan uang atau ta gihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Perkreditan Rakyat dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkredtan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Landasan Hukum BPR adalah UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.
B. Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Usaha yang Dilakukan BPR Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu Memberikan kredit. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas.
Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR
Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :
Menerima simpanan berupa giro. Melakukan kegiatan usaha dalam Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Melakukan usaha perasuransian. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.
Alokasi Kredit BPR. Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:
Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
C. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu: 1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan
2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang 3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya 4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil
D. Fungsi dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut : 1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum 2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat 3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. 4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 2. Memberikan kredit 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah 4. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bentuk lain
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Dari penjelasan yang telah kami bahas sebelumnya,dapat di simpulkan bahwa Kegiatan Perbankan adalah kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan dari zaman dahulu karena setiap manusia tidak bisa lepas dari sistem perbankan .Perbankan (Kelembagaan bank) terbagi menjadi 2 yakni bank umum dan bank umum konvensional. Kelembagaan Bank memiliki ciri khas yang hampir sama misalnya seperti produk bank , kredit pasif , kredit aktif suatu bank. Namun tetap saja setiap bank memiliki perbedaan kebijakan untuk memajukan banknya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dalam UU No. 10/1998 tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun usaha-usaha BPR adalah : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu Memberikan kredit. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas.
BAB IV DAFTAR PUSTAKA
http://thedemurely.blogspot.co.id/2014/12/bank-perkreditan-rakyat.html http://adnantandzil.blogspot.co.id/2016/06/makalah-bank-perkreditan-rakyat.html
