Tugas Tu gas Kasus BPOM Grebek Pabrik Jamu Palsu
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penggrebekan terhadap dua pabrik jamu rumahan di Cisauk, Kabupaten Tangerang. Tangerang. Dari tempat kejadian, ditemukan prduk jamu palsu!jamu plsan siap jual senilai miliaran rupiah. rupiah.
"#asil penggerebekan jamu plsan pada $umat(%!&) itu, ditaksir nilain'a hampir p ,* miliar," kata Kepala BPOM +uk' - -lamet, usai penanangan kelmpk kerja nasinal penanggulangan bat tradisinal mengandung bahan kimia bat (BKO), di $akarta, -enin (!&). +uk', sebagaimana dilansir /ntara, /ntara, menjelaskan bahwa di lkasi pertama ditemukan jamu dengan merk $awa Dwipa Tawn Klangkeng. Di kemasann'a tertulis diprduksi leh 0D Putri Kinasih Ban'uwangi $awa Timur. Timur. "Padahal diprduksi di Tangerang, jadi ini palsu. Kita temukan juga 'ang masih di dalam drum biru sekitar 123 drum masing4masing 1% liter. liter. +alu ada jamu masak dalam pani dan juga dalam kemasan btl 22 ml dan 12 ml," jelas +uk'. -elain palsu, ditemukan juga kandungan bahan kimia bat dalam ampuran jamu 'aitu 5enilbuta6n, 'ang sebenarn'a digunakan untuk pegal linu. -ementara di pabrik kedua 'ang lkasin'a tidak jauh dari pabrik rumahan pertama, ditemukan enam prduk jamu, 'aitu Madu Klangkeng $amu Tradisinal $awa /sli Cap Putri -akti, bat herbal pegal linu dan asam urat u rat Madu Tawn Tawn Klangkeng. -elain itu, jamu ja mu Pegal +inu Mahkta Dewa, $amu 7ali47ali dan $amu /mat Kuat. "8ang "8ang kita temukan ada dua kelmpk 'aitu kelmpk pegal linu ditambahkan 5enilbuta6n dan kedua, bat kuat pria ditambahkan sildenasil. -ebenarn'a kedua bahan kimia ini, benar kalau digunakan dengan resep dkter. Tapi Tapi 'ang terjadi ditambahkan semudah menampur gula da lam adnan," tambah +uk'. -ementara hasil temuan BPOM sejak $anuari hingga Maret 219 terhadap bat tradisinal mengandung bahan kimia k imia bat senilai p 1,* miliar. (TMA)
Pembahasan Kasus
Pada kasus bat tradisinal diatas ditemukan jamu 'ang mengandung bahan kimia bat (BKO) 'aitu 5enilbuta6n dalam jamu pegal linu dan sildena5il dalam jamu kuat atau dalam hal ini disebut dengan jamu palsu. Penambahan bahan kimia bat kedalam ampuran bat tradisinal dilarang seara keras leh pemerintah, dikarenakan penambahan bahan kimia bat tersebut dsisn'a tidak sesuai dengan dsis la6im, dapat dibawah atau melebihi dsis la6im, sehingga dapat men'ebabkan keraunan dan e5ek samping lain 'ang membaha'akan knsumen. +arangan penambahan bahan kimia bat ke dalam bat tradisinal seara tegas diatur dalam undang4undang, 'aitu Permenkes :. & tahun 1332 tentang i6in usaha industri bat tradisinal dan penda5taran bat tradisinal pasal 93 a'at 1 dan Permenkes :. 22 tahun 21 tentang industri dan usaha bat tradisinal pasal 9; bahwa industri bat tradisinal (
dengan 0ndang4undang :. * tahun 1333 tentang perlindungan knsumen pasal & bahwa knsumen memiliki hak atas ken'amanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengknsumsi barang dan!atau jasa, pasal ; bahwa pelaku usaha wajib memberikan in5rmasi 'ang benar, jelas dan jujur mengenai kndisi dan jaminan barang dan!atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan pasal * a'at 1 bahwa pelaku usaha dilarang memprduksi atau memperdagangkan barang!jasa 'ang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar 'ang dipers'aratkan dan ketentuan peraturan perundang4undangan. -ehingga pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berdasarkan 0ndang4undang :. 9 tahun 223 tentang kesehatan pasal 13 bahwa -etiap rang 'ang dengan sengaja memprduksi atau mengedarkan sediaan 5armasi dan!atau alat kesehatan 'ang tidak memenuhi standar dan!atau pers'aratan keamanan, khasiat atau keman5aatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3* a'at () dan a'at (9) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (sepuluh) tahun dan denda paling ban'ak p1.222.222.222,22 (satu miliar rupiah). Dikarenakan bat tradisinal tersebut mengandung BKO dan memalsukan in5rmasi tempat prduksi, tentu sangat jelas bahwa usaha bat tradisinal tersebut tidak memiliki i6in usaha dan tidak terda5tar. #al ini sangat jelas berdasarkan Permenkes :. & tahun 1332 tentang i6in usaha industri bat tradisinal dan penda5taran bat tradisinal, din'atakan bahwa dalam penda5taran Obat Tradisinal, bat tradisinal harus memenuhi pers'aratan = 1. -eara empirik terbukti aman dan berman5aat untuk digunakan manusia . Bahan bat tradisinal dan prses prduksi 'ang digunakan memenuhi pers'aratan 'ang ditetapkan 9. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil islasi 'ang berkhasiat sebagai bat &. Tidak mengandung bahan 'ang terglng bat keras atau narktika
Prduk tersebut juga jelas tidak terda5tar dikarenakan berdasarkan Permenkes :. & tahun 1332 pasal % bahwa Penda5taran Obat Tradisinal diberikan kepada lndustri Obat Tradisinal (itas dan kelengkapan serta tidak men'esatkan, dan a'at 9 bahwa pemerintah berwenang menabut i6in edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan 5armasi dan alat kesehatan 'ang telah memperleh i6in edar, 'ang kemudian terbukti tidak memenuhi pers'aratan mutu dan!atau keamanan dan!atau ke man5aatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang4undangan. -ehingga pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berdasarkan 0ndang4undang :. 9 tahun 223 tentang kesehatan pasal 13; bahwa -etiap rang 'ang dengan sengaja memprduksi atau mengedarkan sediaan 5armasi dan!atau alat kesehatan 'ang tidak memiliki i6in edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a'at (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1% (lima belas) tahun dan denda paling ban'ak p1.%22.222.222,22 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
-ehingga dalam kasus ini pelaku usaha ban'ak melakukan pelanggaran baik dalam undang4undang bat tradisinal, undang4undang perlindungan knsumen, dan undang4undang kesehatan dalam prduksi dan pengedaran bat tradisinal seperti penambahan BKO, tidak memiliki i6in usaha dan i6in edar.
Proses Hukum Penyimpangan Produksi Obat Tradisional oleh BPOM dan PO!"
-ebagai institusi 'ang mempun'ai tugas pkk melakukan pengawasan terhadap bat dan makanan, termasuk dalam kasus OT4BKO, Badan POM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran di bidang bat dan makanan dengan pemberian sanksi administrati5 dan sanksi pr4justitia ! pen'idikan. /pabila dalam pengawasan rutin leh bagian Pemdik BPOM atau berdasarkan lapran mas'arakat ditemukan suatu kasus, maka BPOM dapat memberikan sanksi administrati5 berupa pemberian surat teguran, surat peringatan, pemusnahan prduk, sampai penabutan i6in. Pemilik sarana juga akan diminta membuat surat pern'ataan 'ang men'ebutkan bahwa pemilik tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi, dan jika mengulangi perbuatann'a maka pemilik bersedia untuk diajukan ke pengadilan untuk prses ?pr justisia@. -arana4sarana 'ang bermasalah seperti tk jamu tersebut biasan'a diawasi dan diperiksa kembali dalam kurun waktu minimal enam bulan. $ika pada saat pemeriksaan ulang 'ang dilakukan, tidak ditemukan pelanggaran lagi, maka kasus tidak dilanjutkan. :amun, jika pada saat pemeriksaan ulang masih ditemukan pelanggaran, maka pemilik akan diberikan sanksi hukum atau pr justisia. Petugas Pemdik BPOM 'ang melakukan sidak pada saat itu dapat melakukan tindakan tegas. Petugas dapat melakukan penanganan TKP dengan menggeledah dan men'ita barang bukti dari sarana tersebut. Tindakan4tindakan 'ang dilakukan nantin'a didkumentasikan dalam suatu +apran Kejadian 'ang merupakan suatu lapran tertulis 'ang
dibuat leh petugas tentang adan'a suatu perstiwa 'ang diduga sebagai tindak pidana, baik 'ang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan 'ang disampaikan leh seserang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang4undang. +apran Kejadian ini menjadi salah satu dasar dalam membawa kasus ini ke pengadilan. +apran Kejadian ini nantin'a akan diterima leh Kepala Balai Besar POM untuk ditindaklanjuti. Kepala Balai Besar POM akan mengeluarkan -urat Perintah Dimulain'a Pen'idikan kepada PP:- BPOM. Dengan adan'a surat perintah ini, pen'idikan terhadap suatu kasus akan dimulai. Dalam pelaksanaan tugas pen'idikan ini, PP:- BPOM berada di bawah krdinasi dan pengawasan pen'idik PO+<. $ika perkara 'ang ditangani PP:- BPOM men'angkut beberapa kewenangan atau men'angkut undang4undang diluar kewenangann'a maka dapat dilakukan pelimpahan pen'idikan kepada pen'idik PO+<. PP:- dan pen'idik PO+< memantau prses hukum selanjutn'a sampai >nis 'ang ditetapkan. /dapun tahapan pen'idikan kasus 'ang melibatkan kerjasama antara pen'idik BPOM dengan pen'idik PO+< digambarkan dalam skema berikut=
Berdasarkan skema di atas, setelah dibuat +apran Kejadian maka tahap selanjutn'a dapat dilakukan in>estigasi awal 'ang merupakan suatu kegiatan 'ang bertujuan untuk menari dan mengumpulkan bukti permulaan terhadap adan'a dugaan suatu tindak pidana untuk dapat mengungkap kasusAkasus tindak pidana di bidang bat dan makanan, 'ang bermuara pada diketahuin'a aktr utama, mdus perandi dan luas jaringann'a. estigasi ini dilakukan dengan menggunakan -PDP (-urat Perintah Dimulain'a Pen'idikan) 'ang dikeluarkan Kepala Balai Besar POM seperti 'ang telah dijelaskan sebelumn'a. Dalam Keputusan Bersama Kepala Keplisian :egara epublik estigasi, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, ah li, maupun tersangka. Tahap akhir dari pen'idikan adalah pen'elesaian dan pengiriman berkas perkara. Berkas perkara memuat iktisar atau kesimpulan kasus 'ang ditangani 'ang dituangkan dalam resume 'ang telah ditentukan penulisann'a. $ika kesimpulan dari pen'idikan tersebut tidak menunjukkan bukti 'ang kuat, dianggap bukan merupakan suatu tindak pidana, maupun harus dihentikan demi hukum, maka pen'idik BPOM dapat mengeluarkan surat penghentian pen'idikan (-P9). :amun, jika dari hasil pen'idikan disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana maka kasus dapat dilimpahkan kepada kejaksaan melalui Krwas PP:-.
+angkah selanjutn'a dilakukan pen'erahan perkara 'aitu pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari pen'idik ke penuntut umum. $ika berkas perkara dirasa belum lengkap (P413), maka dilakukan in>estigasi kembali untuk melengkapi berkas. $ika berkas perkara telah lengkap (P41), maka tersangka dan barang bukti diserahkan ke pengadilan untuk menjalani prses hukum.
