BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Segenap warga negara berperan dalam menghimpun dana Pembangunan Nasional. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Bea meterai yang selama ini dipungut berdasarkan aturan bea meterai 1921(Zegelverordening1921) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir denganUU No. 13 Tahun 1985. Bea meterai adalah pajak atas dokumen seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Bea Meterai. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikelarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Banyak masyarakat yang belum mengerti benar akan maksud dari penggunaan bea meterai, sehingga menimbulkan pelanggaran dalam pengenaan bea meterai. Sehubungan dengan hal itu, perlu diadakan pengaturan kembali tantang bea meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang menjadi objek bea meterai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak semua dokumen dikenakan bea meterai, adapun dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang ditulis diatas dokumen surat penyimpanan barang, konosemen dan surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas dan segala bentuk ijazah. Selain itu yang tidak dikenakan bea meterai adalah tanda terima gaji,uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran
1
itu, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank, kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pememerintah daerah dan bank, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan- badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut, surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan bentuk apapun. Walaupun di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1983 yang operasionalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea meterai telah menjelaskan secara rinci tentang dokumen yang wajib atau tidak wajib diberi meterai, namun masih saja terdapat pelanggaran dalam penggunaan bea meterai. Pelanggaran bea meterai ringan seperti kurang meterai tempel dapat dilakukan dengan pemetraian kemudian. Namun pemalsuan atau perbuatan dengan sengaja membuat atau meniru bea meterai merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dituntut secara pidana.
2
B. Rumusan Masalah Dalam makalah ini, masalah yang akan dipecahkan dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana terminologi terminologi pajak atas bea meterai ? 2. Apa saja saja objek objek bea meterai ? 3. Mengetahui tarif bea meterai 4. Bagaimana tata tata cara pelunasan bea meterai ?
C. Tujuan dan Manfaat Dari pembuatan makalah ini, kami memiliki tujuan yaitu sebagai bukti bahwa kelompok kami mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan apa yang ada pada satuan pembelajaran mata kuliah perpajakan. Selain dari pada tujuan tersebut kami juga berharap dengan hadirnya makalah ini dapat memberi manfaat seperti dibawah ini : 1. Sebagai acuan untuk menambah menambah wawasan mengenai mengenai pajak atas atas bea cukai cukai 2. Mengingatkan kita kita akan penting dan perlunya taat membayar pajak 3. Sebagai referensi untuk pembaca pembaca mengenai pajak atas bea meterai
3
BAB II PAJAK ATAS BEA METERAI
A. Terminologi Pajak Atas Bea Meterai dan Dasar Hukumnya a) Pengertian Pajak Bea meterai Bea meterai adalah pajak atas dokumen seperti yangtelah disebutkan dalam Undang-undang Bea meterai.Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia. Banyak masyarakat yang belum mengerti benar akan maksud dari penggunaan bea meterai, sehingga menimbulkan pelanggaran dalam pengenaan bea meterai. Sehubungan dengan hal itu, perlu diadakan pengaturan kembali tantang bea meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Bea Meterai adalah biaya pengesahan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting oleh negara. Pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut undang-undang bea meterai menjadi objek bea meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Objek bea meterai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selain daripada itu ada beberapa terminologi yang perlu diperhatikan. Dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak atas bea meterai, khususnya beberapa pengertian yang tercakup dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13Tahun 1985 , berikut ini diuraikan beberapa terminologi yang berkaitan dengan pajak beameterai tersebut. b) Dokumen Yang dimaksud dengan dokumen dalam undang-undang ini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
4
c) Benda meterai Yang dimaksud dengan benda meterai dalam undang-undang ini adalahmeterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. d) Tanda tangan Yang dimaksud dengan tanda tangan dalam undang-undang ini adalahtanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula paraf, teraan atau captanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau at au tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan e) Pemeteraian. Yang dimaksud pemeteraian kemudian dalam undang-undangini adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya f) Pejabat pos Yang dimaksud pejabat pos dalam undang-undang ini adalah pejabat PT. Pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak atas bea meterai adalah biaya pengesahan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting oleh negara. Pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undangundang Bea Meterai menjadi objek bea meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. g) Dasar Hukum Hukum Pajak Pajak Bea meterai Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur jalannya bea meterai di Indonesia. Dasar-dasar Hukum tersebut antara lain: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
5
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran,Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005. 3. Keputusan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain. 4. Keputusan Dirjen
Pajak Nomor
KEP-122b/PJ./2000 tentang
Tatacara
Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan. 5. Keputusan Dirjen
Pajak Nomor
KEP-122c/PJ./2000 tentang
Tatacara
Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan. 6. Keputusan Dirjen
Pajak Nomor
KEP-122d/PJ./2000 tentang
Tatacara
Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian 8. Keputusan
Dirjen
Pajak
Nomor
KEP-02/PJ./2003
tentang
Tatacara
Pemeteraian Kemudian. Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000 tentang Dokumen Perbankan yang dikenakan Bea Meterai.
B. Objek Bea Meterai Objek-objek yang digunakan dalam Bea Meterai antara lain : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. b. Akta-akta notaris termasuk salinannya. c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap rangkapnya. d. Surat yang memuat jumlah jumlah uang uang yaitu: yaitu: yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank;
6
yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. e. Surat berharga seperti wesel, wesel, promes, aksep dan cek. f. Dokumen yang dikenakan bea meterai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakanoleh orang lain, lain dan maksud semula. Objek Bea Meterai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya; c.
Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah termasuk termasuk rangkap rangkapnya;
d. Surat yang yang yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) :
yang menyebutkan penerimaan uang;
yang menyatakan menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan penyimpanan uang dalamrekening di bank;
yang berisi pemberitahuan pemberitahuan saldo saldo rekening rekening di bank;
yang berisi pengakuan pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. Surat berharga seperti wesel, wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); f. Efek dengan dengan nama dan dalam dalam bentuk apapun, sepanjang sepanjang harga nominalnyalebih nominalnyalebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
7
Terhadap dokumen pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Dikenakan pula bea meterai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan:
surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; kerumahtanggaan;
surat-surat yang
semula tidak
dikenakan Bea
Meterai berdasarkan
tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula; Terhadap dokumen pada huruf d, huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang bea meterai. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas dokumen dokumen tersebut. Hal ini berarti maksimum tarif adalah Rp 6.000 (enam ribu rupiah). Dokumen yang dikecualikan dari pengenaan Bea Meterai adalah a. Dokumen yang berupa: 1) surat penyimpanan barang; 2) konosemen; 3) surat angkutan penumpang dan barang; 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); 5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; 7) surat-surat
lainnya
yang
dapat
disamakan
dengan
surat-surat
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6). b. Segala bentuk Ijazah;
8
c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, pensiun, uang tunjangan, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu; d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, danBank; e. Kuitansi untuk semua semua jenis pajak dan dan untuk penerimaan lainnya lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan B ank; f.
Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk untuk keperluan intern organisasi; organisasi;
g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut; h. Surat gadai yang diberikan diberikan oleh Perusahaan Perusahaan Jawatan Jawatan Pegadaian; Pegadaian; i.
Tanda pembagian keuntungan atau bunga bunga dari dari efek, dengan nama dan dalam dalam bentuk apapun.
PP No. 13 Tahun 1989 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 Tanggal 22 September 1989 Tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro diatur bahwa tarif bea meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. PP No. 7 Tahun 1995 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tanggal 21 April 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai diatur bahwa dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
9
c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,1.000.000,- (satu juta rupiah) :
yang menyebutkan penerimaan uang;
yang menyatakan menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan penyimpanan uang uang dalam rekening di bank;
yang berisi pemberitahuan pemberitahuan saldo saldo rekening rekening di Bank;
yang berisi pengakuan bahwa bahwa hutang uang seluruhnya seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep aksep yang harga nominalnya nominalnya lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); f. Efek dengan nama nama dan dalam bentuk apapun, apapun, sepanjang harga harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); g. Dokumen yang akan digunakan digunakan sebagai alat alat pembuktian di muka Pengadilan :
surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; kerumahtanggaan;
surat-surat yang semula semula tidak dikenakan Bea Bea Meterai berdasarkan berdasarkan tujuannya, tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 1.000,- (seribu rupiah),dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima li ma puluh ribu rupiah) tidak terutang Bea Meterai. Tarif Bea Meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. PP 24 Tahun 2000 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tanggal 20 April 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai diatur bahwa dokumen yang dikenakan Bea
10
Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya; c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; d. Surat yang memuat jumlah jumlah uang, uang, yaitu yaitu :
yang menyebutkan penerimaan uang;
yang menyatakan menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan penyimpanan uang uang dalam rekening di bank;
yang berisi berisi pemberitahuan saldo rekening rekening di bank; atau
yang berisi pengakuan bahwa bahwa hutang uang seluruhnya seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
e. Surat berharga seperti wesel, wesel, promes, dan aksep; aksep; atau f. Dokumen yang yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:
surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; kerumahtanggaan;
surat-surat yang semula semula tidak dikenakan Bea Bea Meterai berdasarkan berdasarkan tujuannya, tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.
Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dan huruf e: 1) yang mempunyai mempunyai harga nominal sampai sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai; 2) yang mempunyai mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); 3) yang mempunyai harga harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
11
