Bea Dan Cukai -Teknis Kepabeanan

Teknik Kepabeanan

A PENDAHULUAN

MODUL TEKNIK KEPABEANAN 1. Deskripsi Singkat

Pelajaran dalam modul ini pada garis besarnya membahas mengenai pengetahuan teknis kepabeanan baik teknis kepabeanan dibidang impor maupun teknis kepabeanan dibidang ekspor secara lengkap. Materi teknis pabean impor meliputi penyelesaian kewajiban pabean sejak kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran dan penimbunan barang impor serta pengeluaran barang dari kawasan pabean. Sedangkan materi teknis pabean ekspor meliputi penyelesaian kewajiban pengajuan dokumen ekspor dan pelunasan bea keluar, pemuatan barang ke sarana pengangkut dan keberangkatan sarana pengangkut. Materi dalam modul ini juga membahas mengenai fasilitas pembebasan bea masuk, pembebasan atau keringanan bea masuk dan penangguhan bea masuk. Pembahasan mengenai penangguhan bea masuk meliputi lembaga Tempat Penimbunan Berikat 2. Prasyarat Kompetensi

Untuk dapat mempelajari modul ini dengan baik peserta Diklat harus sudah menguasai teknik pabean dasar (DTSD Tingkat Dasar), lulusan Prodip I STAN, dan sekurang-kurangnya telah lulus Sekolah Menegah Umum atau sederajat.

DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI

1

Teknik Kepabeanan

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar a. Pemahaman tatalaksana kepabeanan dibidang impor. 1) Memahami kedatangan

tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas sarana

pengangkut,

pembongkaran

barang

dan

penimbunan barang impor di kawasan pabean. 2) Memahami tatalaksana pengeluaran barang impor untuk dipakai. 3) Memahami tatakerja penyelesaian barang impor. 4) Memahami tatalaksana pengeluaran barang impor lainnya. 5) Memahami pemberian kemudahan dibidang pelayanan impor. 6) Memahami jenis pungutan impor, perhitungan dan pembayarannya. b. Pemahaman tata laksana kepabeanan dibidang ekspor. 1) Memahami

tata laksana kewajiban pabean dalam penyampaian

dokumen ekspor. 2) Memahami prosedur ekspor. 3) Memahami pelaksanaan pemungutan bea keluar. c. Pemahaman

pemberian

fasilitas

pembebasan,

keringanan

dan

penangguhan bea masuk. 1) Memahami tatacara pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. 2) Memahami

tatacara

pemberian

fasilitas

pembebasan

atau

keringanan bea masuk. 3) Memahami pemberian fasilitas atas Tempat Penimbunan Berikat.

4. Relevansi Modul

Modul ini berguna bagi peserta diklat Teknis Substantif Dasar tingkat lanjutan untuk bekal dalam bekerja dilapangan.

Hal ini berkaitan dengan tugas

pegawai bea dan cukai yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang impor dan ekspor dan penyelesaian kewajiban pabean oleh importir atau eksportir. Modul ini juga berguna bagi peserta diklat dalam mempelajari modul atau mata pelajaran lainnya yang terkait, seperti Modul Tarif dan Klasifikasi Barang, dan Modul Nilai Pabean, Modul Perbendaharaan Penerimaan dan sebagainya.


2

Teknik Kepabeanan

B KEGIATAN BELAJAR 1. Kegiatan Belajar (KB) 1

TATA LAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR Indikator Keberhasilan : Setelah mempelajari materi modul ini peserta diharapkan : 1) Menjelaskan tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran barang dan penimbunan barang impor di kawasan pabean. 2) Menjelaskan tatalaksana pengeluaran barang impor untuk dipakai. 3) Menjelaskan tatakerja penyelesaian barang impor. 4) Menjelaskan tatalaksana pengeluaran barang impor lainnya. 5) Menjelaskan pemberian kemudahan dibidang pelayanan impor. 6) Menjelaskan jenis pungutan impor, perhitungan dan pembayarannya. 7) Menjawab pertanyaan tentang tatalaksana kepabeanan dibidang impor.

1.1. Uraian Materi dan Contoh

A.

Kedatangan

sarana

pengangkut,

pembongkaran

dan

penimbunan barang impor. Dalam materi ini dibahas mengenai tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas kedatangan sarana pengangkut, pembongkaran barang impor di


3

Teknik Kepabeanan kawasan pabean dan penimbunan barang impor di Tempat Penimbunan Sementara. 1) Rencana

Kedatangan

Sarana

Pengangkut

(RKSP)

dan

Jadwal

Kedatangan Sarana Pengangkut (JKSP) Pengangkut1 yang sarana pengangkutnya akan datang2 dari : -

luar Daerah Pabean ; atau

-

dalam Daerah Pabean yang mengangkut barang impor3, barang ekspor dan / atau barang barang asal Daerah pabean yang diangkut ke dalam Daerah pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean ,

wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kepada kepada Pejabat4 di setiap Kantor Pabean5 yang akan disinggahi. RKSP wajib disampaikan sebelum kedatangan sarana pengangkut darat , kecuali sarana pengangkut darat. Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan sarana pengangkut yang datang dari luar Daerah.

2) Kedatangan sarana pengangkut Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari : -

luar Daerah Pabean ; atau

Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang nyata-nyata mengangkut barang atau orang. 2 Saat kedatangan sarana pengangkut adalah : a. untuk sarana pengangkut melalui laut pada saat sarana pengangkut tersebut lego jangkar di perairan pelabuhan. b. untuk sarana pengangkut melalui udara pada saat sarana pengangkut tersebut mendarat di landasan bandar udara. c. untuk sarana pengangkut melalui darat pada saat sarana pengangkut tersebut tiba di Kantor Pabean tempat pemasukan. 1

3

Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

Pejabat adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undangundang Kepabeanan . 5 Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, yaitu : a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPU BC; b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC Madya; atau c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC. 4


4

Teknik Kepabeanan -

dalam Daerah Pabean dengan mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke dalam Daerah Pabean lainnya melalaui luar Daerah Pabean,

wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Inward Manifest6 dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean sebelum melakukan pembongkaran. Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, penyampaian inswar manifest dilaksanakan: -

paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;

-

paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau

-

pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

Kewajiban sebagaimana penyerahan inward manifest dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang. Selain Inward Manifest, dalam waktu paling lama pada saat kedatangan

Sarana

Pengangkut,

Pengangkut

pemberitahuan dalam bahasa Indonesia

wajib

menyerahkan

atau bahasa Inggris secara

elektronik atau manual kepada Pejabat di Kantor Pabean , berupa : -

daftar penumpang dan atau awak sarana pengangkut,

-

daftar bekal sarana pengangkut ,

-

daftar perlengkapan/inventaris sarana pengangkut ,

-

stowage plan atau bay plan untuk sarana pengangkut melalaui laut ;

-

daftar senjata api dan amunisi , dan

-

daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan. Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar Daerah

Pabean,

apabila

sarana

pengangkutnya

tidak

mengangkut

barang

sebagaimana dimaksud diatas , wajib menyerahkan pemberitahuan nihil. Inward Manifest (Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut ) adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalaui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean. 6


5

Teknik Kepabeanan Untuk sarana pengangkut yang diimpor untuk dipakai, Pengangkut wajib mencantumkan sarana pengangkut tersebut dalam Inward Manifest. Inward Manifest yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang. pejabat

yang

persetujuan

ditunjuknya

sebagaimana

dapat

Kepala Kantor Pabean atau

menangguhkan

dimaksud

dalam

hal

atau

membatalkan

terdapat

larangan

pemasukan barang impor dari instansi teknis. Sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung, pengangkut atau pihak-pihak lain yang bertanggungjawab atas barang dapat mengajukan perbaikan terhadap BC 1.1 dalam hal: -

terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan dan/atau petikemas;

-

terdapat kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau petikemas serta jumlah barang curah;

-

terdapat kesalahan nama consignee dan/atau notify party pada Manifes;

-

diperlukan penggabungan beberapa pos menjadi satu pos, dengan syarat: 1) pos BC 1.1 yang akan digabungkan berasal dari BC 1.1 yang sama; 2) nama dan alamat shipper/supplier, consignee, notify address/notify party, dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan; 3) telah diterbitkan revisi Bill of Lading/Airway Bill;

-

terdapat kesalahan data lainnya atau perubahan pos manifes. Tatalaksana Penyerahan dan Penatausahaan Rencana Kedatangan

Sarana Pengangkut , Pemberitahuan Pabean berupa Inward Manifest, dan perbaikan terhadap BC 1.1 sebagaimana , dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan

Rencana

Kedatangan

Sarana

Pengangkut,

Manifes

Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.


6

Teknik Kepabeanan 3) Pembongkaran dan penimbunan barang impor Pembongkaran barang impor dilaksanakan di : -

Kawasan Pabean 7; atau

-

Tempat lain setelah mendapat ijin dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau pejabat yang ditunjukknya . Paling lama 12 (dua belas) jam setelah selesai pembongkaran barang

impor, Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dibongkar kepada Pejabat di Kantor Pabean. penyerahan pemberitahuan

dimaksud dilakukan secara manual

atau melalui media elektronik. Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan atas pembongkaran barang impor dimaksud. Pengangkut yang tidak dapat mempertanggungjawabkan terjadinya kekurangan bongkar atas jumlah kemasan atau peti kemas atau barang curah yang diberitahukan, diwajibkan untuk melunasi Bea Masuk, Cukai dan PDRI yang seharusnya dibayar berikut sanksi administrasi berupa denda. Sebaliknya

pengangkut yang tidak dapat mempertanggungjawabkan

kelebihan bongkar atau jumlah kemasan atau peti kemas atau barang curah yang diberitahukan , dikenai sanksi adminstrasi berupa denda. Penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat dilaksanakan di : - Tempat Penimbunan Sementara (TPS)8 ; atau - Gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut. Pengusaha

Tempat

Penimbunan

yang

tidak

dapat

mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat penimbunannya wajib melunasi Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar berikut sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalau lintas barang yang sepenuhnya dibawah pengawasan Direktorat jenderal Bea dan Cukai . 8 Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan penimbunan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. 7


7

Teknik Kepabeanan tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006.

B. Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Dalam materi ini dibahas mengenai tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean atas penyampaian dokumen pemberitahuan impor barang, proses bisnis, pemeriksaan pabean dan pengeluaran barang impor untuk dipakai. 1) Pemberitahuan Impor Barang  Penyampaian PIB9 Pengeluaran Barang Impor10 dari Kawasan Pabean11, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai12 wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

yang

disampaikan ke Kantor Pabean13. Dikecualikan

dengan penggunaan dokumen selain PIB adalah sebagai

berikut : i)

dengan menggunakan dokumen Pembritahuan Impor Barang Khusus (PIBK) , yaitu untuk impor - barang pindahan ; - barang impor sementara yang dibawa penumpang; - barang impor melalaui jasa titipan;

Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. 10 Barang Impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean . 11 Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalau lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat jenderal bead an Cukai. 12 Impor untuk dipakai (ps. 10B ay.1 UU No. 10/1995 yo UU No. 17 /2006 adalah : a. memasukkan barang ke dalam Daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai ; atau b. memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang berdomisili di Indonesia 13 Kantor Pabean kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan, yaitu : a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPU BC ; b. Kantar Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya yang selanjutnya disingkat KPPBC Madya ; c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat KPPBC. 9


8

Teknik Kepabeanan - barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; ii) dengan menggunakan Customs

Declaration untuk

impor

barang

penumpang ; iii) dengan menggunakan Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) untuk barang kiriman melalui PT (Persero) Pos dan Indonesia; iv) dengan menggunakan Buku Pas Barang Lintas Batas (BPBLB) untuk barang impor pelintas batas. Importir dapat melakukan perubahan atas kesalahan data PIB dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean. Importir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan PIB melalui bank devisa persepsi, pos persepsi, atau Kantor Pabean paling lambat pada saat penyampaian PIB.

Ketentuan mengenai tarif, tata cara

pengenaan, dan pembayaran PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PNBP.

PIB dibuat oleh Importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan dokumen pemesanan pita cukai dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan PDRI yang seharusnya dibayar. Dalam hal pengurusan PIB dimaksud tidak dilakukan sendiri, Importir menguasakannya kepada PPJK14. Importir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor yang ditetapkan oleh instansi teknis. Penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dimaksud dilakukan oleh: -

portal Indonesia National Single Window (INSW); atau

-

Pejabat

yang

menangani

penelitian

barang

larangan

dan/atau

pembatasan. PIB dilayani setelah Importir memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan .  Cara Penyampaian PIB Penyampaian

PIB

ke

Kantor

Pabean

dilakukan

untuk

setiap

pengimporan atau secara berkala setelah pengangkut menyampaikan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama importer. 14


9

Teknik Kepabeanan Pemberitahuan Pabean mengenai barang yang diangkutnya (BC.1.1), kecuali bagi Importir yang diberikan izin untuk menyampaikan pemberitahuan pendahuluan (prenotification). PIB disampaikan :  dalam bentuk data elektronik15 , disampaikan melalui sistem

PDE16

Kepabeanan (untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan system tersebut) atau menggunakan media penyimpan data elektronik17 ; atau  tulisan diatas formulir. PIB, dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran bea masuk, cukai dan PDRI18 disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Dalam hal barang impor berupa Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, selain bukti pembayaran bea masuk, PPnBM, PPh, dan PNBP, dokumen pemesanan pita cukai disampaikan kepada Pejabat d Kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Untuk PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan, PIB, dokumen pelengkap pabean, dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, PDRI, PNBP, dan dokumen pemesanan pita cukai harus disampaikan kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dalam jangka waktu : -

3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur

Merah

(SPJM) untuk jalur merah, -

3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) untuk jalur kuning,

-

3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur hijau, dan

-

5 (lima) hari kerja setelah tanggal SPPB untuk jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non Prioritas.

Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis. 16 Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan standar yang disepakati bersama. 17 Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti diket, compact disk, flash disk, dan sejenisnya . 18 Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat oleh Direktorat Jenderal atas impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan. 15


10

Teknik Kepabeanan Dikecualikan dari penyampaian hasil cetak PIB dan bukti pelunasan bea masuk, cukai, PDRI, PNBP, dan dokumen pemesanan pita cukai terhadap MITA Prioritas19 dan MITA Non Prioritas20. Apabila ketentuan dimaksud diatas tidak dipenuhi, penyampaian PIB berikutnya

oleh

Importir

yang

bersangkutan

tidak

dilayani

sampai

dipenuhinya ketentuan dimaksud .  Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan PDRI Pembayaran bea masuk dan PDRI dilakukan dengan cara: -

pembayaran tunai; atau

-

pembayaran berkala. Pembayaran berkala dapat dilakukan oleh MITA Prioritas dan Importir

yang diberikan kemudahan PIB berkala. Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, Importir melakukan pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI, sebelum menyampaikan PIB ke Kantor Pabean dna dilakukan dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi. Khusus terhadap importasi di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan, pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI sebagaimana dimaksud Persepsi atau Pos Persepsi yang

dilakukan di Bank Devisa

terhubung

dengan sistem PDE

Kepabeanan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPCP. SSPCP yang disampaikan ke Kantor Pabean harus mencantumkan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) dan/atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTB/NTP dan/atau NTPN dimaksud atas PIB yang didaftarkan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan disampaikan secara elektronik oleh Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi ke Kantor Pabean.

MITA Prioritas adalah Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Tehnis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan. 20 MITA Non Prioritas Importir yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Tehnis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Kantor Pabean untuk mendapatkan kemudahan pelayanan kepabeanan. 19


11

Teknik Kepabeanan  Nilai Pabean, NDPBM, Penetapan Tarif dan Perhitungan Bea Masuk.

Nilai Pabean Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk dan PDRI adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

Dalam hal Nilai Pabean

sebagaimana dimaksud tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi, nilai pabean ditentukan secara hierarki berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi atau tata cara yang wajar dan konsisten. Nilai Pabean sebagaimana dimaksud

dihitung berdasarkan Cost Insurance Freight

(CIF). Ketentuan nilai pabean unrtuk penghitungan Bea Masuk akan dibahas pada Modul tersendiri.

Penetapan NDPBM Untuk penghitungan bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI, dipergunakan NDPBM yang berlaku pada saat: -

dilakukannya pembayaran bea masuk, cukai untuk impor etil alkohol, dan PDRI, dalam hal PIB dengan pembayaran bea masuk, PIB berkala atau PIB penyelesaian atas barangbarang yang mendapat fasilitas pembebasan;

-

diserahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan PDRI, dalam hal PIB dengan penyerahan jaminan; atau

-

PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean, dalam hal PIB dengan mendapatkan pembebasan bea masuk atau PIB dengan pembayaran berkala.

Nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan secara berkala. Dalam hal nilai tukar mata uang yang dipergunakan sebagai NDPBM tidak tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan dimaksud , nilai tukar yang dipergunakan sebagai NDPBM adalah nilai tukar spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya.


12

Teknik Kepabeanan Klasifikasi dan Pembebanan Barang Impor. Klasifikasi dan pembebanan barang impor untuk penghitungan bea masuk dan PDRI berpedoman pada Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Dalam hal terjadi perubahan ketentuan di bidang impor yang

berakibat pembebanan yang berbeda dengan BTBMI maka berlaku ketentuan perubahan dimaksud. Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.

Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI Bea masuk yang harus dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut: -

Untuk tarif advalorum, bea masuk = nilai pabean X NDPBM X pembebanan bea masuk; atau

-

Untuk tarif spesifik, bea masuk = jumlah satuan barang X pembebanan bea masuk per- satuan barang.

PPN, PPnBM, dan PPh yang seharusnya dibayar dihitung dengan cara sebagai berikut: -

PPN = % PPN x (nilai pabean + bea masuk + cukai);

-

PPnBM = % PPnBM x (nilai pabean + bea masuk + cukai); dan

-

PPh = % PPh x (nilai pabean + bea masuk + cukai) Bea Masuk

dimaksud diatas adalah bea masuk yang dibayar,

ditangguhkan dan/atau ditanggung pemerintah dan dihitung untuk setiap jenis barang impor yang tercantum dalam PIB dan dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh untuk satu PIB.  Pemeriksaan Pabean dan Penetapan Jalur

Pemeriksaan Pabean Secara Selektif Terhadap Barang Impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif

ditetapkan jalur

pengeluaran, sebagai berikut:


13

Teknik Kepabeanan -

Jalur Merah21;

-

Jalur Kuning22;

-

Jalur Hijau23;

-

Jalur MITA Non-Prioritas24; dan

-

Jalur MITA Prioritas25.

Terhadap Barang Impor yang merupakan: -

barang ekspor yang diimpor kembali;

-

barang yang terkena pemeriksaan acak; atau

-

barang impor sementara;

yang pengeluarannya ditetapkan melalui jalur MITA Non Prioritas, diterbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF) yang merupakan izin untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir. Dalam hal jalur pengeluaran Barang Impor ditetapkan Jalur Kuning dan diperlukan

pemeriksaan

laboratorium,

Importir

wajib

menyiapkan

barangnya untuk pengambilan contoh. Untuk importyasi yang ditetapkan

Jalur Kuning, dapat dilakukan

pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI berdasarkan informasi dari Pejabat pemeriksa dokumen. Importir yang barang impornya ditetapkan jalur merah wajib : Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB . 21

. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. 22

Jalur Hijau Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 23

Jalur MITA Non Prioritas yaitu proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh importir dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen , kecuali dalam hal : 24

-

barang ekspor yang diimpor kembali ; barang yang terkena pemeriksaan acak; barang impor sementara.

maka diterbitkan SPPB setelah selesainya penelitian dokumen/pemeriksaan fisik barang. Jalur MITA Prioritas , yaitu proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. 25


14

Teknik Kepabeanan -

menyerahkan hardcopy PIB, dokumen pelengkap pabean, dan SSPCP, dalam hal PIB disampaikan dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan;

-

menyiapkan barang untuk diperiksa; dan

-

hadir dalam pemeriksaan fisik, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

Dalam hal Importir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka dapat dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat atas risiko dan biaya Importir. Atas permintaan Importir atau kuasanya, jangka waktu dimaksud dapat diberikan perpanjangan apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak bisa dilakukannya pemeriksaan fisik. Untuk

pelaksanaan

pemeriksaan

fisik

sebagaimana

dimaksud,

pengusaha TPS wajib memberikan bantuan teknis yang diperlukan atas beban biaya Importir.

Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan fisik barang harus dimulai paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM atau SPPF. Importir atau kuasanya menyampaikan kesiapan dimulainya pemeriksaan fisik barang kepada Pejabat Pabean. Untuk Kantor Pabean yang mengoperasikan pemindai peti kemas, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan dengan menggunakan pemindai peti kemas. Pemeriksaan dengan menggunakan pemindai peti kemas dilakukan terhadap: -

barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur hijau dan terkena pemeriksaan acak melalui pemindai peti kemas;

-

barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah namun hanya terdiri dari satu jenis (satu pos tarif);

-

barang impor dalam refrigerated container yang berdasarkan pertimbangan dari Pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat diperiksa dengan pemindai;

-

barang yang berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen;

-

barang peka udara; atau


15

Teknik Kepabeanan -

barang lainnya yang berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai peti kemas.

Dikecualikan dari pemeriksaan melalui pemindai peti kemas dimaksud, terhadap: -

barang impor peka cahaya;

-

barang impor yang mengandung zat radioaktif; atau

-

barang impor lainnya yang karena sifatnya dapat menjadi rusak apabila dilakukan pemindaian.

Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang Impor, Pejabat pemeriksa

dokumen

dapat

memerintahkan

untuk

dilakukan

uji

laboratorium. Terhadap uji laboratorium dimaksud pada yang dilakukan di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang dikenakan PNBP.

Penelitian Tarif dan Nilai Pabean Untuk pemenuhan hak keuangan negara dan ketentuan impor yang berlaku, Pejabat melakukan penelitian terhadap tarif dan nilai pabean yang diberitahukan.

Penelitian dimaksud diselesaikan dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud

mengakibatkan

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI, Pejabat menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Terhadap SPTNP yang terbit atas PIB yang ditetapkan jalur merah atau jalur kuning, Pejabat menerbitkan SPPB setelah: -

Importir melunasi kekurangan bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda; atau

-

Importir menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam hal diajukan keberatan.

Keberatan Orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat mengenai:


16

Teknik Kepabeanan -

tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI;

-

pengenaan sanksi administrasi berupa denda;

-

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI selain karena tarif dan/atau nilai pabean; dan/atau

-

penetapan pabean lainnya yang tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran.

Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan kepada : -

Direktur Jenderal u.p. Kepala KPU BC dalam hal keberatan diajukan di KPU BC;

-

Direktur

Jenderal

u.p.

Direktur

Penerimaan

dan

Peraturan

Kepabeanan dan Cukai melalui Kepala KPPBC Tipe Madya atau Kepala KPPBC lainnya dalam hal keberatan diajukan di KPPBC Tipe Madya atau di KPPBC lainnya. Orang yang mengajukan keberatan

dimaksud

wajib menyerahkan

jaminan sebesar tagihan kepada negara, kecuali: -

Barang Impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean sampai dengan

keberatan

mendapat

keputusan,

sepanjang

terhadap

importasi barang tersebut belum diterbitkan persetujuan pengeluaran oleh Pejabat; -

tagihan telah dilunasi; atau

-

penetapan Pejabat tidak menimbulkan kekurangan pembayaran.

 Ketentuan Lainnya. i) Barang Impor Eksep Apabila pada saat pengeluaran barang impor dari kawasan pabean terdapat selisih kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam PIB (eksep), penyelesaian atas barang yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan PIB semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal SPPB. ii) Impor Barang Kena Cukai (BKC) Importir yang mengimpor BKC wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Barang Impor berupa BKC wajib dilunasi


17

Teknik Kepabeanan cukainya sebelum diterbitkan SPPB. Dikecualikan dari ketentuan pelunasan cukai dimaksud terhadap Barang Impor berupa BKC yang mendapat : -

pembebasan cukai; atau

-

fasilitas cukai tidak dipungut.

-

Barang Larangan dan/atau Pembatasan

Dalam hal terdapat Barang Impor yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan diberitahukan dengan benar dalam dokumen PIB tetapi belum memenuhi persyaratan impor, maka terhadap barang lainnya yang tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dalam PIB yang

bersangkutan

dapat

diizinkan

untuk

diberikan

persetujuan

pengeluaran barang setelah dilakukan penelitian mendalam. iii) Pembatalan PIB PIB yang diajukan di Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE Kepabeanan hanya dapat dibatalkan dalam hal: -

salah kirim yaitu data PIB dikirim ke Kantor Pabean lain dari Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;dan/atau

-

penyampaian data PIB dari importasi yang sama dilakukan lebih dari satu kali.

Pembatalan PIB dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Importir.


18

Teknik Kepabeanan C. Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor.

Dalam materi ini dibahas mengenai tata kerja penyelesaian barang impor untuk dipakai dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE, melalui disket, maupun melalui cara manual.. 1)

TATA KERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN

PIB

YANG

DISAMPAIKAN

MELALUI

SISTEM

PDE

KEPABEANAN

i) PENDAFTARAN PIB

1. Importir mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. 2. Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, dan PNBP melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan

sistem

PDE

Kepabeanan,

kecuali

untuk

Importir

yang

menggunakan fasilitas pembayaran berkala. 3. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) di Kantor Pabenan melalui portal INSW. 3.1. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas Barang Impor yang diberitahukan. 3.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor yang diberitahukan

terkena

ketentuan

larangan/pembatasan

dan

persyaratannya belum dipenuhi, portal INSW mengembalikan data PIB kepada Importir untuk diajukan kembali setelah dipenuhi. 3.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang diimpor : i. tidak terkena ketentuan larangan / pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, portal INSW meneruskan data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut. ii. perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/ pembatasan, portal INSW meneruskan data PIB ke SKP di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut.


19

Teknik Kepabeanan 4. Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim credit advice secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean. 5. SKP di Kantor Pabean menerima data PIB dan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Importir dan PPJK.26 6. Dalam

hal

hasil

penelitian

menunjukkan

Importir

diblokir,

SKP

menerbitkan respons penolakan. 7. Dalam hal hasil penelitian menunjukan Importir tidak diblokir: 7.1. SKP melakukan penelitan data PIB meliputi: a. kelengkapan pengisian data PIB; b. pembayaran BM, cukai, dan PDRI; c. pembayaran PNBP; d. nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang; e. kesesuaian PIB dengan BC 1.1. meliputi: -

nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1., host B/L, jumlah container, nomor container, dan ukuran container untuk impor melalui pelabuhan laut;

-

nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1. dan host AWB untuk impor melalui bandara;

f.

kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;

g. pos tarif tercantum dalam BTBMI; h. Importir memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk selain importasi pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK; i.

bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan jaminan;

j.

PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK); dan

k. jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK. 7.2. Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. tidak sesuai: i. SKP mengirim respons penolakan. ii. Importir melakukan perbaikan data PIB sesuai respons penolakan dan mengirimkan kembali data PIB yang telah diperbaiki. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir. 26


20

Teknik Kepabeanan 7.3. Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKP meneruskan data PIB yang memerlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian. i. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang impor tidak terkena

ketentuan

larangan/pembatasan

atau

ketentuan

larangan/pembatasan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian ke dalam SKP untuk selanjutnya SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penetapan jalur pelayanan impor. ii. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang impor terkena ketentuan larangan/pembatasan, dan persyaratannya belum dipenuhi: 1. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan / pembatasan merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP untuk diterbitkan

respons

Nota

Pemberitahuan

Barang

Larangan/Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan. 2. Dalam hal impor dilakukan oleh MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas yang memperoleh kemudahan tidak menyerahkan hasil cetak PIB, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP. a. SKP menerbitkan respons NPBL dengan tembusan kepada unit pengawasan; b. SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan melakukan penetapan jalur pelayanan impor. 3. Importir menerima respons NPBL, kemudian menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dilampiri dengan hasil cetak NPBL kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan melalui Pejabat penerima dokumen.


21

Teknik Kepabeanan 4. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan / pembatasan melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipersyaratkan. a. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam SKP untuk diterbitkan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penjaluran pelayanan impor. b. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan memberitahukan kembali kepada Importir melalui SKP. 5. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan maka SKP menerbitkan respons penolakan.

ii) PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR

1. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA Prioritas: 1.1. SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) kepada Importir. 1.2. Importir menerima respons SPPB dan mencetak SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. 2. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA NonPrioritas: 2.1. SKP

mengirim

respons

SPPB

atau

Surat

Pemberitahuan

Pemeriksaan Fisik (SPPF) kepada Importir. 2.2. Importir menerima respons berupa: a. SPPB dan mencetaknya untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean; atau b. SPPF dan mencetaknya sebagai izin pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir.


22

Teknik Kepabeanan 3. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Hijau: 3.1. SKP mengirim respons SPPB kepada Importir. 3.2. Importir

menerima

respons

SPPB

dan

mencetaknya

untuk

pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. 3.3. Dalam hal pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Hijau setelah melalui “pemindai peti kemas (container scanner)”27: a. SKP mengirim respons SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)” kepada Importir. b. Importir menerima respons SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)” dan mencetaknya. c. Importir menyiapkan peti kemas untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui pemindai peti kemas. d. Pejabat pemindai peti kemas melakukan pemindaian terhadap Barang Impor dan melakukan penelitian terhadap tampilan hasil pemindaian. e. Pejabat pemindai peti kemas menulis keputusan pada Laporan Hasil Analisis Tampilan (LHAT), merekamnya ke dalam SKP, serta menyampaikan kembali PIB, LHAT, dan SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)” kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean. f.

Apabila kesimpulan dalam LHAT menunjukkan sesuai, Pejabat yang menangani pelayanan pabean memberikan tanda “SETUJU KELUAR” pada SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)”,

dan

menyampaikannya

kepada

Importir

untuk

pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. g. Apabila kesimpulan LHAT menunjukkan perlu pemeriksaan fisik barang: i.

Pejabat yang menangani pelayanan pabean menerbitkan instruksi pemeriksaan kepada Pejabat pemeriksa barang.

Pemindai Peti Kemas (container scanner) adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang dalam peti kemas atau kemasan dengan menggunakan teknologi sinar X (X-Ray) atau sinar gamma (Gamma Ray). 27


23

Teknik Kepabeanan ii. Pejabat pemeriksa barang menerima instruksi pemeriksaan, LHAT, hasil cetak pemindaian peti kemas, dan SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)”. iii. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik, membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik), serta membuat dan merekam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang (LHP). iv. Pejabat pemeriksa barang mengirimkan SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)”, LHAT, hasil cetak pemindaian, LHP, dan BAP Fisik kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean. v. Dalam hal hasil penelitian menunjukan sesuai, Pejabat yang menangani pelayanan pabean memberikan catatan “SETUJU KELUAR” pada SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)”. vi. Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai, Pejabat yang menangani pelayanan pabean meneruskan berkas PIB kepada unit pengawasan. 1. Unit pengawasan melakukan penelitian mengenai ada tidaknya dugaan tindak pidana dan melakukan proses lebih lanjut apabila terdapat dugaan tindak pidana. 2. Dalam hal tidak terdapat dugaan tindak pidana : - Unit pengawasan meneruskan berkas PIB kepada Pejabat pemeriksa dokumen. - Pejabat pemeriksa dokumen menetapkan tarif dan nilai pabean serta mengenakan sanksi administrasi. - Pejabat

pemeriksa

dokumen

menerbitkan

Surat

Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) dan mengirimkan respons SPTNP kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan. - Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP

pada Bank

Devisa

Persepsi/Pos

Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan.


24

Teknik Kepabeanan - Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim credit advice ke Kantor Pabean. - Pejabat pemeriksa dokumen menerima dan meneliti kesesuaian credit advice dari Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, dan memberikan catatan “SETUJU KELUAR” pada SPPB bertanda “pemindai peti kemas (container scanner)”. 4. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Kuning: 4.1. SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) kepada Importir serta meminta hasil cetak PIB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. 4.2. Importir menerima respons SPJK dan menyerahkan hasil cetak PIB,dokumen pelengkap pabean, dan dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai kepada Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen. 4.3. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap hasil cetak PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean. 4.4. Pejabat pemeriksa dokumen dapat mengirim respons melalui SKP berupa permintaan tambahan keterangan dalam rangka penelitian tarif dan nilai pabean, dan pemberitahuan agar Importir menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh barang dalam hal diperlukan. 4.5. Pejabat pemeriksa dokumen mengambil contoh barang dengan memerintahkan petugas yang ditunjuk. 4.6. Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen memberitahukan hal tersebut kepada unit pengawasan melalui SKP untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI28. a. Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan melakukan proses lebih lanjut.

Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat dengan NHI adalah produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai. 28


25

Teknik Kepabeanan b. Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan dari Pejabat pemeriksa dokumen tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak ditemukan pelanggaran pidana: i.

Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan tarif dan nilai pabean.

ii. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB. iii. Dalam

hal

hasil

penetapan

tarif

dan

nilai

pabean

mengakibatkan kekurangan pembayaran: 1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP dan mengirimkan respons SPTNP kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan. 2. Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDE Kepabeanan. 3. Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim credit advice ke Kantor Pabean. 4. Pejabat

pemeriksa

dokumen

menerima

dan

meneliti

kesesuaian credit advice dari Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, dan dalam hal telah sesuai diterbitkan SPPB. 4.7. Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan butir i. s.d 4. 5. Pengeluaran barang impor yang ditetapkan melalui Jalur Merah: 5.1. SKP mengirim respons Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) kepada Importir serta meminta hasil cetak PIB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. 5.2. Importir menerima respons SPJM dan menyerahkan hasil cetak PIB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita


26

Teknik Kepabeanan cukai kepada Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM. 5.3. Apabila Importir tidak menyerahkan hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM, Pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan menunjuk Pejabat pemeriksa barang, dengan tembusan kepada pengusaha TPS. 5.4. Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang dan menyiapkan barang untuk diperiksa. 5.5. Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan dimaksud disertai alasan. 5.6. Dalam hal hasil cetak PIB dan dokumen pelengkap pabean telah diterima, dilakukan langkah sebagai berikut: a. Dalam

hal

Importir

dan

Pejabat

pemeriksa

barang

telah

menyatakan kesiapannya untuk proses pemeriksaan fisik barang, SKP menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan. b. Berdasarkan pertimbangan Pejabat yang menangani pelayanan pabean, pemeriksaan fisik dapat melalui pemindai peti kemas dalam hal : i.

barang sejenis yang terdiri dari satu pos dalam PIB;

ii. barang yang dimuat dalam refrigerated container; atau iii. barang peka udara, sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. s.d. 13.8. c. Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list dari Pejabat pemeriksa dokumen. d. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik). e. Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen.


27

Teknik Kepabeanan f.

Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat pemeriksa dokumen.

g. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian PIB, dokumen pelengkap pabean, LHP dan BAP Fisik. 5.7. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen mengirim contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium, serta

mengirim

respons

permintaan

pembayaran

PNBP

atas

pelayanan uji laboratorium di BPIB kepada Importir. 5.8. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium (jika dilakukan uji laboratorium) serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan : a. BM, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi telah dilunasi; dan b. ketentuan

larangan/pembatasan

telah

dipenuhi,

Pejabat

pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB. 5.9.

Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 6.6., Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan.

5.10. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 9 : a. SKP mengirimkan respons SPTNP kepada Importir dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BM, cukai, dan PDRI, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani urusan penagihan. b. Dalam

hal

ditemukan

barang

yang

terkena

ketentuan

larangan/pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPBL29. 5.11. Importir menerima respons SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena

ketentuan

larangan/pembatasan,

kemudian

melakukan

pelunasan pembayaran BM, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan.

Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan yang selanjutnya disingkat dengan NPBL adalah nota yang dibuat oleh Pejabat kepada Importir agar memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor. 29


28

Teknik Kepabeanan 5.12. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran BM, Cukai, PDRI, dan sanksi

administrasi

serta

pemenuhan

ketentuan

larangan/pembatasan. 5.13. Dalam hal Pejabat yang menangani pelayanan pabean memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan pemindai peti kemas atas barang-barang dalam butir 6.2., dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. Pejabat yang menangani pelayanan pabean menerbitkan Instruksi Pemeriksaan Fisik melalui Pemindai Peti Kemas. b. Importir menyiapkan peti kemas untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui pemindai peti kemas. c. Pejabat pemindai peti kemas melakukan pemindaian Barang Impor dan melakukan penelitian hasil cetak pemindaian. d. Pejabat pemindai peti kemas menuliskan kesimpulan pada LHAT dan merekamnya ke dalam SKP, kemudian menyampaikannya kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean. e. Dalam hal Pejabat pemindai peti kemas menyimpulkan untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang, Pejabat yang menangani pelayanan pabean menunjuk Pejabat pemeriksa barang dan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan. i.

Pejabat pemeriksa barang menerima Instruksi Pemeriksaan, invoice/ packing list, LHAT, dan hasil cetak pemindaian dari Pejabat yang menangani pelayanan pabean.

ii. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, kemudian membuat LHP dan BAP Fisik. iii. Pejabat pemeriksa barang menyampaikan LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean untuk disatukan dengan berkas PIB untuk diteruskan kepada Pejabat pemeriksa dokumen. (selanjutnya dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada butir 7 s.d. 12). f. Dalam hal Pejabat pemindai peti kemas menyimpulkan tidak perlu pemeriksaan fisik barang, Pejabat yang menangani pelayanan


29

Teknik Kepabeanan pabean meneruskan PIB dan dokumen pelengkap pabean, dan LHAT kepada Pejabat pemeriksa dokumen untuk dilakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean. i.

Dalam

hal

ditetapkan

sesuai

pemberitahuan,

Pejabat

pemeriksa dokumen menerbitkan menerbitkan SPPB. ii. Dalam hal hasil penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan terdapat kekurangan pembayaran BM dan PDRI, Pejabat pemeriksa dokumen mengirimkan respons SPTNP kepada Importir, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan. g. Importir menerima respons SPTNP dan melakukan pelunasan BM, Cukai, dan PDRI. h. Pejabat

pemeriksa

dokumen

menerbitkan

SPPB

setelah

melakukan penelitian tentang pelunasan BM, Cukai, dan PDRI.

iii) PENGELUARAN BARANG IMPOR

1. Importir

menyerahkan

SPPB

kepada

Pejabat

yang

mengawasi

pengeluaran barang. 2. Pejabat mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau TPS oleh Importir berdasarkan SPPB atau berdasarkan SPPF untuk MITA Non Prioritas. 3. Importir menerima SPPB atau SPPF yang diberikan catatan oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. 4. Importir mengeluarkan Barang Impor dari Kawasan Pabean.

iv) PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG

1. Dalam hal pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur MITA Prioritas dan Jalur MITA Non Prioritas, Importir melakukan kegiatan sebagai berikut: 1.1. Dalam hal memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala, MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang


30

Teknik Kepabeanan telah on-line dengan PDE Kepabeanan dengan mencantumkan nomor aju dan nomor PIB pada SSPCP. 1.2. Menyerahkan

rekapitulasi

Impor

yang

mendapatkan

fasilitas

pembebasan atau keringanan BM beserta softcopy-nya dalam bentuk yang telah ditetapkan kepada client coordinator. 1.3. Menyerahkan izin/rekomendasi pemenuhan persyaratan Impor dari instansi terkait untuk PIB-PIB atas Impor barang yang terkena aturan pembatasan pada bulan sebelumnya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada client coordinator, dalam hal instansi teknis terkait atau Kantor Pabean belum terhubung dengan INSW. 1.4. Menyampaikan laporan Impor secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada client coordinator dalam bentuk softcopy. 2. Dalam hal pengeluaran barang impor ditetapkan melalui Jalur Hijau: 2.1. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti uraian barang dalam PIB, dan mengirimkan respons kepada Importir berupa permintaan tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau permintaan informasi tentang nilai pabean dalam hal diperlukan uraian tambahan dan/atau diperlukan informasi tentang nilai pabean. 2.2. Importir menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada pejabat pemeriksa dokumen dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan uraian barang. 2.3. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB, dan menerbitkan SPTNP atau menerbitkan rekomendasi audit kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan pembayaran BM dan PDRI setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB. 2.4. Importir menerima respons SPTNP, mencetak dan melunasinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, dan menyerahkan SSPCP kepada pejabat yang menangani penagihan. 3. Pejabat yang mengelola manifes melakukan penutupan Pos BC 1.1 atas PIB yang telah diselesaikan.


31

Teknik Kepabeanan v) FORMULIR

Pada hasil cetak SPPB, SPPF, SPJK, SPJM, dan NPBL dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.

2)

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN

PIB

YANG

DISAMPAIKAN

MENGGUNAKAN

MEDIA

PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK

i) PENDAFTARAN PIB 1. Importir menyiapkan PIB dengan menggunakan program aplikasi PIB, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. 2. Importir melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan PNBP melalui Bank Devisa

Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk yang

menggunakan fasilitas pembayaran berkala. 3. Importir menyampaikan ke Kantor Pabean PIB dalam rangkap 3 (tiga), media penyimpan data elektronik, dokumen pelengkap pabean, SSPCP dan/atau surat keputusan pembebasan/keringanan BM dan/atau PDRI, bukti pembayaran PNBP, dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan

cukainya

dengan

cara

pelekatan

pita

cukai,

dan

izin/rekomendasi dari instansi teknis. 4. Pejabat penerima dokumen pada Kantor Pabean menerima berkas PIB, lalu memeriksa kesesuaian hasil cetak PIB dengan data dalam media penyimpan data elektronik. 5. Pejabat penerima dokumen mengunggah (upload) data dari media penyimpan data ke SKP Kantor Pabean, kemudian mengembalikan media penyimpan data elektronik kepada Importir. 6. Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran terhadap Importir dan PPJK, meneliti pencantuman NTB/NTP dan/atau NTPN dalam SSPCP serta mencocokkan bukti pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI dan PNBP, lalu merekam hasil penelitiannya ke dalam SKP.


32

Teknik Kepabeanan 7. SKP menerima data PIB dan melakukan penelitian sebagai berikut: 7.1. kelengkapan pengisian data PIB; 7.2. nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang; 7.3. kesesuaian PIB dengan BC 1.1. meliputi: -

nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1., host B/L, jumlah container, nomor container, dan ukuran container untuk impor melalui pelabuhan laut;

-


7.4. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM; 7.5. pos tarif tercantum dalam BTBMI; 7.6. Importir memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK), selain importasi pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK; 7.7. bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan jaminan; 7.8. PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK); dan 7.9. jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK. 8. Dalam hal hasil penelitian Pejabat penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6 dan pengisian data PIB sebagaimana dimaksud pada butir 7 tidak sesuai : 8.1. Pejabat

penerima

dokumen

menerbitkan

Nota

Pemberitahuan

Penolakan (NPP) dengan menggunakan SKP; 8.2. Importir melakukan perbaikan data PIB dan melengkapi kekurangan persyaratan sesuai NPP, lalu menyampaikan kembali ke Kantor Pabean. 9. Dalam hal pengisian data PIB telah sesuai dan/atau pencocokkan bukti pembayaran bea masuk, cukai, PDRI dan PNBP telah sesuai, SKP melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan berdasarkan data PIB. 9.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor tidak terkena ketentuan

larangan/pembatasan

atau

ketentuan

larangan/pembatasan telah dipenuhi, SKP memberikan nomor pendaftaran PIB dan melakukan penjaluran pelayanan impor. 9.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan, SKP


33

Teknik Kepabeanan meneruskan data PIB kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian. a. Dalam

hal

hasil

penelitian

menunjukkan

ketentuan

larangan/pembatasan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian untuk selanjutnya SKP menerbitkan nomor pendaftaran PIB. b. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketentuan larangan dan pembatasan belum dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan merekam hasil penelitian untuk selanjutnya SKP menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan. c. Importir menerima NPBL. d. Importir menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dilampiri dengan NPBL kepada Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan. e. Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan melakukan penelitian dokumen yang dipersyaratkan. i.

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan

telah

sesuai,

Pejabat

yang

menangani

penelitian barang larangan/pembatasan merekam dokumen yang dipersyaratkan ke dalam SKP untuk diterbitkan nomor pendaftaran PIB dan dilakukan penetapan jalur pelayanan impor. ii. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani penelitian

barang

larangan/pembatasan

memberitahukan

kepada Importir melalui pejabat penerima dokumen. f. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan maka pejabat penerima dokumen menerbitkan NPP dengan menggunakan SKP.


34

Teknik Kepabeanan ii) PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR

1. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA Prioritas: 1.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya kepada Importir. 1.2. Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. 2. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA NonPrioritas: 2.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB atau SPPF kepada Importir. 2.2. Importir menerima: a.

SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean; atau

b. SPPF sebagai izin pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir. 3. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Hijau: 3.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya kepada Importir. 3.2. Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean. 4. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Kuning: 4.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) kepada Importir. 4.2. Importir menerima SPJK dari Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen. 4.3. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap berkas PIB. 4.4. Pejabat pemeriksa dokumen dapat meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau nilai pabean, dan memberitahukan agar Importir menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh barang dalam hal diperlukan. 4.5. Pejabat pemeriksa dokumen mengambil contoh barang dengan memerintahkan petugas yang ditunjuk.


35

Teknik Kepabeanan 4.6. Dalam hal hasil penelitian ditemukan dugaan adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen menyamapaikan pemberitahuan tertulis kepada unit pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI. a. Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan melakukan proses lebih lanjut. b. Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan dari Pejabat pemeriksa dokumen tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak ditemukan tindak pidana: i.



hal

hasil

penetapan

tarif

dan

nilai

pabean

mengakibatkan kekurangan pembayaran: 1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPTNP. 2. Importir membayar kekurangan pembayaran sesuai dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi. 3. Importir

menyerahkan

SSPCP

yang

telah

diberikan

NTB/NTP dan/atau NTPN kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 4. Pejabat

pemeriksa

dokumen

menerima

dan

meneliti

kesesuaian SSPCP dan SPTNP, dan dalam hal telah sesuai diterbitkan SPPB. 4.7. Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan butir 4.6 s.d 4. 5. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui jalur merah: 5.1. Pejabat

pemeriksa

dokumen

menerbitkan

SPJM

serta

mengirimkannya kepada Importir.


36

Teknik Kepabeanan 5.2. Importir menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM. a. Apabila Importir dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM tidak memberitahukan kesiapan pemeriksaan fisik, Pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan instruksi

pemeriksaan

barang,

dengan

tembusan

kepada

pengusaha TPS. b. Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang dan membantu jalannya pemeriksaan barang dimaksud. c. Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan dimaksud disertai alasan. 5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan menunjuk Pejabat pemeriksa barang melalui SKP. 5.4. Pejabat pemeriksa barang menerima invoice/packing list dan instruksi pemeriksaan dari Pejabat yang menangani pelayanan pabean. 5.5. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik). 5.6. Pejabat pemeriksa barang merekam LHP ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 5.7. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat pemeriksa dokumen. 5.8. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian. 5.9. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium. 5.10. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan : a. bea

masuk,

cukai,

PDRI,

dan

sanksi

administrasi

telah

dilunasi;dan


37

Teknik Kepabeanan b. ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB. 5.11. Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 7, Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan. 5.12. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 11: a. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada Importir dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani penagihan. b. Dalam

hal

ditemukan

barang

yang

terkena

ketentuan

larangan/pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPBL. 5.13. Importir menerima respons SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena

ketentuan


kemudian

melakukan

pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan. 5.14. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan

sanksi

administrasi

larangan/pembatasan.

serta

(Dalam

hal

pemenuhan fungsi

penelitian

ketentuan dokumen

dilakukan oleh Pejabat yang menangani pelayanan pabean, maka uraian yang menyebutkan Pejabat pemeriksa dokumen diganti dengan Pejabat yang menangani pelayanan pabean).

iii) PENGELUARAN BARANG IMPOR

1. Importir

menyerahkan

SPPB

kepada

Pejabat

yang

mengawasi

pengeluaran barang. 2. Pejabat mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau TPS oleh Importir berdasarkan SPPB atau berdasarkan SPPF untuk MITA Non Prioritas.


38

Teknik Kepabeanan 3. Importir menerima SPPB atau SPPF yang diberikan catatan oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. 4. Importir mengeluarkan Barang Impor dari Kawasan Pabean. iv)

PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG 1. Dalam hal memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala, MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan PDRI melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan PDE Kepabeanan dengan mencantumkan nomor aju dan nomor PIB pada SSPCP; 2. Dalam hal pengeluaran Barang Impor ditetapkan melalui Jalur Hijau: 2.1. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti uraian barang dalam PIB, dan meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau permintaan informasi tentang nilai pabean kepada importir dalam hal diperlukan; 2.2. Importir menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan keterangan terkait uraian barang; 2.3. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilaipabean dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB dan menerbitkan SPTNP, atau menerbitkan rekomendasi audit kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI setelah melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB; 2.4. Importir menerima SPTNP untuk dilunasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, dan menyerahkan SSPCP kepada pejabat yang menangani penagihan. 3. Pejabat yang mengelola manifes melakukan penutupan Pos BC 1.1 atas PIB yang telah diselesaikan.


39

Teknik Kepabeanan 3)

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PIB YANG DISAMPAIKAN MENGGUNAKAN FORMULIR

i)

PENDAFTARAN PIB 1. Importir menyiapkan PIB dengan mengisi formulir secara lengkap, dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean. 2. Importir melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan PNBP melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala. 3. Importir menyampaikan PIB, dokumen pelengkap pabean, SSPCP atau surat keputusan pembebasan/keringanan bea masuk dan/atau PDRI, bukti pembayaran PNBP, dokumen pemesanan pita cukai untuk BKC yang pelunasan

cukainya

dengan

cara

pelekatan

pita

cukai,

dan

izin/rekomendasi dari instansi terkait ke Kantor Pabean. 4. Pejabat penerima dokumen menerima berkas PIB kemudian melakukan penelitian sebagai berikut : a. ada atau tidaknya pemblokiran Importir; b. kelengkapan pengisian data PIB; c. pencantuman NTB/NTP dan/atau NTPN dalam SSPCP; d. pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI; e. pembayaran PNBP; f.

nomor dan tanggal B/L, AWB atau nomor pengajuan tidak berulang;

g. kesesuaian PIB dengan BC 1.1. meliputi: -

nomor dan tanggal BC 1.1., pos/sub pos BC 1.1., host BL, jumlah container, nomor container, dan ukuran container untuk impor melalui pelabuhan laut;

-


h.

kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data NDPBM;

i.

pos tarif tercantum dalam BTBMI;

j.

Importir memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK), selain importasi pertama atau Importir yang dikecualikan dari NIK;

k. bukti penerimaan jaminan, dalam hal importasi memerlukan jaminan; l.

PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJK); dan


40

Teknik Kepabeanan m. jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK. 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 tidak sesuai, Pejabat penerima dokumen menerbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). 6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 telah sesuai dengan yang tertera pada PIB maka Pejabat penerima dokumen meneruskan berkas PIB kepada Pejabat yang menangani penelitian barang

larangan/

pembatasan

untuk

dilakukan

penelitian

barang

larangan/pembatasan. 7. Pejabat yang menangani penelitian larangan/pembatasan melakukan penelitian barang larangan/pembatasan. 7.1. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor tidak terkena ketentuan larangan/pembatasan, meneruskan berkas PIB kepada Pejabat penerima dokumen untuk : a. diberikan nomor pendaftaran; b. diberitahukan kepada Pejabat yang menangani manifes untuk penutupan pos BC 1.1. setelah diberikan nomor pendaftaran; dan c. diteruskan kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam rangka penetapan jalur pelayanan impor. 7.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Impor terkena ketentuan larangan/pembatasan, dilakukan kegiatan sebagai berikut : a. Dalam

hal

hasil

penelitian

menunjukkan

dokumen

yang

dipersyaratkan telah dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan meneruskan berkas PIB kepada Pejabat penerima dokumen untuk : i.

diberikan memberikan nomor pendaftaran PIB;

ii. diberitahukan kepada Pejabat yang menangani manifest untuk penutupan pos BC 1.1.; dan iii. diteruskan kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam rangka penetapan jalur pelayanan impor. b. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketentuan larangan/ pembatasan belum dipenuhi, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan menerbitkan Nota Pemberitahuan


41

Teknik Kepabeanan Barang Larangan/Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan. i.

Importir menerima NPBL.

ii. Importir menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan dilampiri dengan

hasil

cetak

NPBL

kepada

Pejabat

pemeriksa

penelitian

barang

dokumen. iii. Pejabat

yang

menangani

larangan/pembatasan melakukan penelitian dokumen yang dipersyaratkan. 1. Dalam hal ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi, Pejabat

yang

menangani

penelitian

barang

larangan/pembatasan meneruskan berkas PIB kepada Pejabat penerima dokumen untuk: a. diberikan nomor pendaftaran; b. diberitahukan

kepada

Pejabat

yang

menangani

manifes untuk penutupan pos BC 1.1. setelah diberikan nomor pendaftaran; dan c. diteruskan kepada Pejabat pemeriksa dokumen untuk dilakukan penetapan jalur pelayanan impor. 2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan belum sesuai, Pejabat yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan memberitahukan kepada Importir melalui Pejabat penerima dokumen. c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan NPBL Importir tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan maka Pejabat penerima dokumen menerbitkan NPP. ii)

PENETAPAN JALUR PELAYANAN IMPOR 1. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA Prioritas: 1.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya kepada Importir. 1.2. Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean.


42

Teknik Kepabeanan 2. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur MITA NonPrioritas: 2.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB atau SPPF kepada Importir. 2.2. Importir menerima: a. SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean; atau b. SPPF sebagai izin pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat Importir. 3. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Hijau: 3.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB dan mengirimkannya kepada Importir. 3.2. Importir menerima SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean. 4. Pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Kuning: 4.1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) kepada Importir. 4.2. Importir menerima SPJK dari Pejabat pemeriksa dokumen melalui Pejabat penerima dokumen. 4.3. Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian terhadap berkas PIB. 4.4. Pejabat pemeriksa dokumen dapat meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau nilai pabean, dan memberitahukan agar Importir menyiapkan barangnya untuk pengambilan contoh barang dalam hal diperlukan. 4.5. Pejabat pemeriksa dokumen mengambil contoh barang dengan memerintahkan petugas yang ditunjuk. 4.6. Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, Pejabat pemeriksa dokumen menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada unit pengawasan untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI. a. Dalam hal diterbitkan NHI dan ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan melakukan proses lebih lanjut. b. Apabila unit pengawasan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tertulis dari Pejabat pemeriksa


43

Teknik Kepabeanan dokumen tidak menerbitkan NHI atau diterbitkan NHI dengan hasil tidak ditemukan tindak pidana: i.



hal

hasil

penetapan

tarif

dan

nilai

pabean

mengakibatkan kekurangan pembayaran: 1. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP. 2. Importir

membayar

kekurangan

pembayaran

sesuai

dengan SPTNP pada Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi. 3. Importir menyerahkan SSPCP

yang

telah diberikan

NTB/NTP dan/atau NTPN kepada Pejabat pemeriksa dokumen. 4. Pejabat pemeriksa dokumen menerima dan meneliti kesesuaian SSPCP dengan SPTNP, dan dalam hal telah sesuai diterbitkan SPPB. 4.7. Dalam hal tidak ditemukan indikasi adanya perbedaan jumlah, jenis dan/atau pelanggaran, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan butir i. s.d 4. 5. Dalam hal pengeluaran Barang Impor yang ditetapkan melalui Jalur Merah: 5.1. Pejabat

pemeriksa

dokumen

menerbitkan

SPJM

serta

mengirimkannya kepada Importir. 5.2. Importir menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM. a. Apabila Importir dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal SPJM tidak memberitahukan kesiapan pemeriksaan fisik, Pejabat yang menangani pelayanan pabean dapat menerbitkan instruksi pemeriksaan barang, dengan tembusan kepada pengusaha TPS. b. Pengusaha TPS menerima tembusan instruksi pemeriksaan barang dan membantu jalannya pemeriksaan barang dimaksud.


44

Teknik Kepabeanan c. Importir dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu penetapan pemeriksaan dimaksud disertai alasan. 5.3. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan Instruksi Pemeriksaan dan menunjuk pejabat pemeriksa barang. 5.4. Pejabat Pemeriksa Barang menerima invoice/packing list dan instruksi pemeriksaan dari Pejabat pemeriksa dokumen. 5.5. Pejabat pemeriksa barang melakukan pemeriksaan fisik barang dan mengambil contoh barang jika diminta, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim LHP dan BAP Fisik kepada Pejabat pemeriksa dokumen. 5.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat pemeriksa dokumen. 5.7. Pejabat pemeriksa dokumen menerima LHP dan BAP Fisik, untuk dilakukan penelitian. 5.8. Dalam hal diperlukan uji laboratorium, Pejabat pemeriksa dokumen mengirimkan contoh barang dan invoice/packing list ke laboratorium. 5.9. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan hasil uji laboratorium serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan : a. bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi telah dilunasi, dan b. ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB. 5.10. Dalam hal hasil penelitian menunjukan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 6, Pejabat pemeriksa dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan/pembatasan. 5.11. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 10: a. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPTNP kepada Importir dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani urusan penagihan.


45

Teknik Kepabeanan b. Dalam hal ditemukan barang yang terkena ketentuan larangan/ pembatasan, Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan NPBL. 5.12. Importir menerima respons SPTNP dan NPBL untuk barang yang terkena

ketentuan


kemudian

melakukan

pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan sanksi administrasi serta menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan. 5.13. Pejabat pemeriksa dokumen menerbitkan SPPB setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, PDRI, dan

sanksi

administrasi

larangan/pembatasan.

serta

(Dalam

hal

pemenuhan fungsi

penelitian

ketentuan dokumen

dilakukan oleh Pejabat yang menangani pelayanan pabean, maka uraian yang menyebutkan Pejabat pemeriksa dokumen diganti dengan Pejabat yang menangani pelayanan pabean).

iii)

PENGELUARAN BARANG IMPOR 1.

Importir

menyerahkan

SPPB

kepada

Pejabat

yang

mengawasi

pengeluaran barang. 2. Pejabat mengawasi pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau TPS oleh Importir berdasarkan SPPB atau berdasarkan SPPF untuk MITA Non Prioritas. 3. Importir menerima SPPB atau SPJM yang diberikan catatan oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. 4. Importir mengeluarkan Barang Impor dari kawasan pabean. iv)

PASCA PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG 1. Dalam hal pengeluaran Barang Impor oleh MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas yang memanfaatkan fasilitas pembayaran berkala, MITA Prioritas dan MITA Non Prioritas melakukan pelunasan bea masuk, cukai, PDRI, dan PNBP melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan PDE Kepabeanan dengan mencantumkan nomor aju dan nomor PIB pada SSPCP. 2. Dalam hal pengeluaran Barang Impor ditetapkan melalui Jalur Hijau:


46

Teknik Kepabeanan 2.1. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti uraian barang dalam PIB, dan meminta tambahan keterangan terkait uraian barang dan/atau permintaan informasi tentang nilai pabean kepada Importir dalam hal diperlukan. 2.2. Importir menyampaikan bukti-bukti kebenaran nilai pabean kepada Pejabat pemeriksa dokumen dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permintaan informasi nilai pabean dan/atau tambahan keterangan terkait uraian barang. 2.3. Pejabat pemeriksa dokumen meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB dan menerbitkan SPTNP, atau menerbitkan rekomendasi audit kepabeanan dalam hal menemukan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI setelah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB. 2.4. Importir menerima SPTNP untuk selanjutnya dilunasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SPTNP, dan menyerahkan SSPCP kepada pejabat yang menangani penagihan. 3. Pejabat yang mengelola manifes melakukan penutupan Pos BC 1.1 atas PIB yang telah diselesaikan. 4)

TATAKERJA PENYELESAIAN BARANG IMPOR EKSEP

1. Setelah

mendapatkan nomor

pendaftaran PIB,

Importir

mengajukan

permohonan untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran Barang Impor eksep kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk sebelum : a.

Pengeluaran Barang Impor untuk yang ditetapkan jalur MITA prioritas, jalur MITA non prioritas, jalur hijau, dan jalur kuning; atau

b. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik untuk yang ditetapkan jalur merah. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan : a.

Fotokopi PIB,

b. Dokumen pelengkap pabean, dan c. Dokumen yang menerangkan penyebab terjadinya pengeluaran Barang Impor eksep.


47

Teknik Kepabeanan 3. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pengeluaran Barang Impor eksep. 4. Dalam hal Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan, Importir menyampaikan persetujuan Kepala Kantor Pabean dan SPPB kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean. 5. Pejabat yang menangani pelayanan pabean memberikan persetujuan pengeluaran sebagian dengan memberikan catatan pada SPPB. 6. Terhadap Barang Impor eksep yang merupakan sisa dari barang yang dikeluarkan sebagian sebagaimana dimaksud pada butir 5, dilakukan hal-hal sebagai berikut : 6.1. Pejabat yang menangani pelayanan pabean menerbitkan : a. instruksi pemeriksaan fisik melalui pemindai peti kemas dalam hal ditetapkan jalur MITA prioritas, jalur MITA non prioritas, jalur hijau, dan jalur kuning; atau b. instruksi pemeriksaan fisik, dalam hal tidak tersedia pemindai peti kemas atau ditetapkan jalur merah. 6.2. Importir menyiapkan barang untuk diperiksa fisik atau dilakukan pemindaian. a. Dalam

hal

menunjukkan

hasil

pemeriksaan

kesesuaian

fisik

dengan

atau PIB,

hasil

pemindaian

Pejabat

pemeriksa

barang/Pejabat pemindai peti kemas memberikan catatan “SESUAI PEMBERITAHUAN” pada SPPB, kemudian meneruskannya kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean untuk diberikan catatan “SETUJU KELUAR”. b. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik/pemindaian menunjukkan hasil tidak sesuai dengan PIB : i.

Pejabat

pemeriksa barang/Pejabat

pemindai peti kemas

memberikan catatan “TIDAK SESUAI PEMBERITAHUAN” pada SPPB,

kemudian

meneruskannya

kepada

Pejabat

yang

menangani pelayanan pabean. ii. Pejabat yang menangani pelayanan pabean meneruskan berkas PIB atas Barang Impor eksep dan SPPB kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian ada tidaknya dugaan tindak pidana.


48

Teknik Kepabeanan iii. Unit pengawasan melakukan penelitian mendalam, kemudian mengembalikan berkas PIB dan SPPB kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean dalam hal tidak ditemukan dugaan tindak pidana untuk diberikan catatan “SETUJU KELUAR” setelah kekurangan pembayaran bea masuk, PDRI dan sanksi administrasi berupa denda dilunasi. iv. Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan melakukan proses lebih lanjut. c. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencocokkan SPPB dengan nomor, merek, ukuran, jumlah dan jenis kemasan/peti kemas yang bersangkutan: i.

Dalam hal ditemukan sesuai, Barang Impor dapat dikeluarkan dengan diberikan catatan ”TELAH DIKELUARKAN” pada SPPB.

ii. Dalam hal ditemukan tidak sesuai, Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang mencegah pengeluaran barang, dan memberikan catatan ”TIDAK SESUAI” pada SPPB serta melaporkannya kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean. d. Pejabat yang menangani pelayanan pabean meneruskan berkas PIB kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; e. Unit pengawasan melakukan penelitian mendalam, kemudian mengembalikan berkas PIB dan SPPB kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean dalam hal tidak ditemukan dugaan tindak pidana. f. Pejabat yang menangani pelayanan pabean menerbitkan instruksi pemeriksaan fisik: i.

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan sesuai, Pejabat yang menangani pelayanan pabean memberikan catatan “SETUJU KELUAR”.

ii. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tidak sesuai, Pejabat yang menangani pelayanan pabean meneruskan berkas PIB dan SPPB kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian ada tidaknya dugaan tindak pidana.


49

Teknik Kepabeanan iii. Unit pengawasan melakukan penelitian mendalam, kemudian mengembalikan berkas PIB dan SPPB kepada Pejabat yang menangani pelayanan pabean dalam hal tidak ditemukan dugaan tindak pidana untuk diberikan catatan “SETUJU KELUAR”

setelah

kekurangan

pembayaran

dan

sanksi

administrasi berupa denda dilunasi. iv. Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana, unit pengawasan melakukan proses lebih lanjut. g. Dalam hal ditemukan sesuai, Barang Impor dapat dikeluarkan dengan diberikan catatan ”TELAH DIKELUARKAN” pada SPPB oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. 6.3. Importir menerima SPPB yang telah diberi catatan oleh Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang. 6.4. Dalam hal Barang Impor eksep tidak akan didatangkan atau tidak akan datang dalam batas waktu yang ditetapkan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerbitan SPPB, Importir melakukan kegiatan sebagai berikut : a. mengajukan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean; b. mengajukan permohonan pengembalian bea masuk kepada Kepala Kantor Pabean; c. mengajukan PIB baru dengan membayar bea masuk, cukai dan PDRI.


50

Teknik Kepabeanan D.

Pengeluaran Barang Impor Lainnya. Dalam materi ini dibahas mengenai tatalaksana penyelesaian kewajiban

pabean

atas pengeluaran barang impor lainnya, barang penumpang, awak

sarana pengangkut dan barang kiriman. Disini juga dibahas pengeluaran barang dari kawasan pabean untuk diimpor sementara, direekspor, diangkut ke TPB, diangkut ke TPS lain, diangkut terus atau diangkut lanjut.

1)

Pengeluaran barang impor dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK / BC 2.1) . PIBK adalah merupakan pemberitahuan impor untuk dipakai yang sederhana. PIBK dapat digunakan

untuk memberitahukan impor barang

sebagai berikut : -

barang pindahan;

-

barang impor sementara yang dibawa penumpang;

-

sarana angkutan laut dan udara;

-

barang impor melalaui jasa titipan

-

barang lain ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. PIBT (BC 2.1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dilampirai dengan

Dokumen Pelengkap Pabean diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai secara manual. Pejabat Bea dan Cukai kemudian melakukan pemeriksaan fisik,menetapkan tarif, nilai pabean dan menghitung bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Barang impor baru dapat dikeluarkan dari tempat Penimbunan Sementara jika Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka import telah dibayar.

2)

Impor barang pribadi penumpang, awak sarana pengankut, pelintas batas dan barang kiriman. Terhadap barang pribadi penumpang30 , awak sarana pengangkut31 , pelintas batas

32

, dan barang kiriman33 sampai batas nilai pabean dan/atau

jumlah tertentu diberikan : Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. 30


51

Teknik Kepabeanan -

pembebasan bea masuk; dan

-

tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

a. Barang Pribadi Penumpang Barang pribadi penumpang dimaksud merupakan barang yang tiba bersama penumpang. Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang dianggap sebagai barang yang tiba bersama penumpang yang bersangkutan , sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : i.

paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau

ii. paling lama 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara. Barang sebagaimana dimaksud harus dapat dibuktikan kepemilikannya dengan mengg unakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas dilewati, terhadap barang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor. Terhadap barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US dollar) per orang atau FOB USD 1,000.00 (seribu US dollar) per keluarga untuk setiap perjalanan, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Dalam hal barang pribadi penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimana tersebut diatas , maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya. 31

32

Barang pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh pelintas batas.

Barang kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. 33


52

Teknik Kepabeanan Selain pembebasan bea masuk terhadap barang sebagaimana dimaksud, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai juga diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak: i.

200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan

ii. 1 (satu) liter rninuman mengandung etil alkohol. Dalam hal hasil tembakau sebagaimana dimaksud lebih dari satu jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut. Atas kelebihan barang kena cukai , langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan. Atas barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang, wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan CD34 yang wajib diisi dengan lengkap dan benar. Pemberitahuan dimaksud dapat dilakukan secara lisan, pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Berdasarkan pemberitahuan

dimaksud penumpang dapat memilih

mengeluarkan barang impor melalui : 1).

jalur merah, dalam hal penumpang membawa barang impor: i.

dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;

ii.

berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;

iii.

berupa

narkotika,

psikotropika,

obat-obatan,

senjata

api,senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi; iv.

berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau

v.

berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

Customs Declaration yang selanjutnya disingkat CD adalah pemberitahuan atas barang impor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut. 34


53

Teknik Kepabeanan 2).

jalur hijau, dalam hal penumpang tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud, pejabat bea dan cukai; 1).

memberikan

persetujuan

pengeluaran

barang,

dalam

hal

penumpang melalui jalur hijau; atau 2).

melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal penumpang melalui jalur merah.

Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang penumpang yang melalui jalur hijau. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan : 1).

kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

2).

barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, pejabat bea dan cukai melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3).

barang pribadi penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk, maka terhadap barang pribadi penumpang tersebut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

4).

barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka atas kelebihan nilai pabean barang pribadi penumpang tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk. Pejabat bea dan cukai melakukan pencatatan terhadap barang

penumpang yang dilakukan pemeriksaan fisik

dan berdasarkan hasil

pemeriksaan fisik tersebut pejabat bea dan cukai menetapkan nilai pabean dan tarif serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada lembar CD. Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan barang pribadi penumpang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan, kecuali telah memenuhi persyaratan impor dari instansi


54

Teknik Kepabeanan terkait, pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut. Penumpang wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan penetapan pejabat bea dan cukai dan diberikan bukti pembayaran.

Setelah menerima pembayaran, pejabat bea dan cukai

harus membukukan data barang pribadi penumpang yang dikenakan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana tercantum dalam CD ke dalam buku catatan pabean. Persetujuan pengeluaran atas barang pribadi penumpang yang dikenai bea masuk dan pajak dlm rangka impor diberikan oleh pejabat bea dan cukai setelah penumpang melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Persetujuan pengeluaran barang penumpang yang akan digunakan selama berada di daerah pabean dan dibawa kembali pada saat meninggalkan daerah pabean berlaku ketentuan mengenai impor sementara. Pengeluaran barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangannya yang : 1).

terdaftar di dalam manifes, diselesaikan dengan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT);

2).

terdaftar sebagai barang "Lost and Found", diselesaikan dengan CD.

b. Barang Awak Sarana Pengangkut Barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 50.00 (lima puluh US dollar) per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor

sesuai

dengan

ketentuan

perundangundangan

di

bidang

perpajakan yang berlaku. Dalam hal barang awak sarana pengangkut melebihi batas nilai pabean tersebut , maka atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selain diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, terhadap barang awk sarana pengangkut yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai, dengan ketentuan :


55


paling banyak 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/ hasil tembakau lainnya; dan

2).

paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.

Dalam hal hasil tembakau

lebih dari satu jenis, pembebasan cukai

diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.

Dalam hal barng ken cukai

melebihi jumlah sebagaimana

dimaksud, atas kelebihan barang tersebut langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan awak sarana pengangkut yang bersangkutan. Barang awak sarana pengangkut yang tiba dari luar daerah pabean, wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dengan menggunakan CD , yang

harus

harus

diisi

dengan

lengkap

dan

benar

serta

menyampaikannya kepada pejabat bea dan cukai. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan, pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Berdasarkan pemberitahuan,

awak sarana pengangkut dapat memilih

mengeluarkan barang impor melalui : 1).

jalur merah35, dalam hal awak sarana pengangkut membawa barang impor: i.

dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau jumlah barang kena cukai melebihi ketentuan pembebasan cukai;

ii.

berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;

iii.

berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;

iv.

berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau

v.

berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.

35

Jalur merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.


56


jalur hijau36, dalam hal awak sarana pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Setelah menerima pemberitahuan dimaksud , pejabat bea dan cukai : 1).

memberikan persetujuan pengeluaran barang, untuk barang awak sarana pengangkut yang melalui jalur hijau; atau

2).

melakukan

pemeriksaan

fisik,

untuk

barang

awak

sarana

pengangkut yang melalui jalur merah. Dalam hal terdapat kecurigaan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang awak sarana pengangkut yang melalui jalur hijau. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan : 1).

kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan awak sarana pengangkut yang bersangkutan;

2).

barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, pejabat bea dan cukai melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku;

3).

barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean tidak melebihi batas pembebasan bea masuk, maka terhadap barang awak sarana pengangkut tersebut diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;

4).

barang awak sarana pengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka atas kelebihan nilai pabean barang awak sarana pengangkut tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh tanpa dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Pejabat bea dan cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik diimaksud dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tersebut pejabat bea dan cukai menetapkan nilai pabean dan tarif serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada lembar CD. Dalam hal dari 36

Jalur hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.


57

Teknik Kepabeanan hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan barang larangan dan/atau pembatasan, kecuali memenuhi persyaratan dari instansi terkait, pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut. Awak sarana pengangkut wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan penetapan pejbat bea dan cukai dan diberikan bukti pembayaran.

Setelah menerima pembayaran, pejabat bea dan

cukai harus membukukan data barang awak sarana pengangkut yang dikenakan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana tercantum dalam CD ke dalam buku catatan pabean. Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang awak sarana pengangkut setelah awak sarana pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau berdasarkan pemeriksaan fisik barang tersebut telah sesuai dengan batasan nilai yang ditentukan .

c. Barang Pelintas Batas Barang pelintas batas37 diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan nilai pabean sebagai berikut : 1) Indonesia dengan Papua New Guinea paling banyak FOB USD 300.00 (tiga ratus US dollar) per orang untuk jangka waktu satu bulan; 2) Indonesia dengan Malaysia : i. paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang untuk jangka waktu satu bulan, apabila melewati batas daratan; ii. paling banyak FOB MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) setiap perahu untuk setiap trip, apabila melalui batas lautan (sea border); 3) Indonesia dengan Filipina paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh US dollar) per orang untuk jangka waktu satu bulan. Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanarn lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. 37


58

Teknik Kepabeanan 4) Indonesia dengan Timor Leste paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US dollar) per orang per hari. Dalam hal barang pelintas batas melebihi batas nilai pabean dimaksud butir a,b, c dan d diatas , maka atas kelebihan barang tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Setiap pelintas batas yang membawa barang wajib memiliki KILB38. KILB dikeluarkan oleh kepala kantor pabean yang mengawasi PPLB39 atas permohonan pelintas batas yang diajukan kepada kepala kantor pabean dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi PLB40 yang ditandasahkan oleh pejabat imigrasi setempat. Dalam hal permohonan

dimaksud

telah memenuhi persyaratan , kepala kantor

pabean memberikan KILB kepada pelintas batas tersebut dan dibuatkan BPBLB41 sesuai format yang ditentukan . Pelintas batas yang tiba dari luar

daerah

pabean

dengan

membawa

barang

bawaan

wajib

menunjukkan KILB dan memberitahukan barang bawaannya kepada pejabat bea dan cukai di PPLB.

Pelintas batas yang tidak dapat

menunjukkan KILB tidak diberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Setelah menerima KILB, pejabat bea dan cukai di PPLB : 1).

melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasil pemeriksaan fisik tersebut ke dalam Nota Pemeriksaan sesuai format yang ditentukan .

Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi Pos Pengawas Lintas Batas yang diberikan kepada pelintas batas setelah dipenuhi persyaratan tertentu. 38

Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditunjuk pada perbatasan wilayah negara untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang pelintas batas. 39

Pas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang diberikan kepada pelintas batas. 40

Buku Pas Barang Lintas Batas yang selanjutnya disingkat BPBLB adalah buku yang dipakai oleh pejabat bea dan cukai untuk mencatat jumlah, jenis, dan nilai pabean atas barang yang dibawa oleh pelintas batas dari luar daerah pabean. 41


59


melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ditemukan bahwa barang tersebut terkena larangan atau pembatasan impor;

3).

menetapkan nilai pabean dan tarif barang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4).

menetapkan besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dipungut dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kedapatan nilai pabean barang melebihi ketentuan .

5).

memberikan

persetujuan

pengeluaran

barang,

dalam

hal

berdasarkan hasil pemeriksaan kedapatan nilai pabean barang tidak melebihi ketentuan. Pelintas batas wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan penetapan pejabat bea dan cukai di kantor pabean dan diberikan bukti pembayaran. Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dimaksud dilunasi. Dalam

hal

ditemukan

adanya

penyalahgunaan

fasilitas

pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas barang pelintas batas, maka fasilitas tersebut dicabut. d. Barang Kiriman Terhadap barang kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US dollar) untuk setiap orang per kiriman. Dalam hal nilai pabean barang kiriman melebihi batas pembebasan bea masuk, barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.


60

Teknik Kepabeanan Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT42 dan dilakukan pemeriksaan pabean oleh pejabat bea dan cukai dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

meliputi penelitian

Pemeriksaan fisik barang

dilakukan secara selektif. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang, pemeriksaan fisik tersebut disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT. Barang kiriman dimaksud dapat dikeluarkan setelah dipenuhi kewajiban pabean dan mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai. 1). Barang Kiriman Melalui Pos Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos. Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai,

diserahkan kepada penerima

barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi. Penyelesaian impor barang kiriman melalui pos dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meliputi penanganan kantung pos, pelalubeaan serta pengawasannya. 2). Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan PJT yang akan melaksanakan kegiatan impor barang kiriman harus mengajukan permohonan kepada Kepala kantor pabean sesuai contoh format yang ditentukan. Atas permohonan dimaksud kepala kantor pabean memberikan persetujuan sesuai contoh format yang ditentukan . PJT dapat melaksanakan kegiatan impor barang kiriman setelah menyerahkan mempertaruhkan jaminan tunai, jaminan bank, atau

customs bond yang besarnya ditetapkan oleh kepala kantor

pabean.

Penetapan jaminan

dimaksud

,

dilakukan

dengan

memperhatikan jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam periode penangguhan pembayaran tertentu atas barang kiriman yang diberitahukan oleh PJT.

Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang memperoleh ijin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala kantor pabean. 42


61

Teknik Kepabeanan Barang kiriman melalui PJT harus memenuhi ketentuan paling berat 100 (seratus) kilogram untuk setiap House Airway Bill (AwB). Pengecualian dapat diberikan terhadap : i. barang kiriman untuk tujuan tempat penimbunan berikat; atau ii. barang kiriman lainnya yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal. Atas barang kiriman melalui PJT yang melebihi berat yang ditentukan dan/atau tidak dikecualikan diberlakukan ketentuan umum di bidang impor. Pengeluaran barang kiriman melalui PJT dilaksanakan setelah diajukan

Pemberitahuan

Impor

Barang

Tertentu

(PIBT)

yang

disampaikan ke kantor pabean melalui media elektronik atau secara manual. Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui PJT. Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya persetujuan pengeluaran barang. Pengeluaran barang kiriman melalui PJT untuk tujuan tempat penimbunan

berikat

berlaku

ketentuan

mengenai

prosedur

pemasukan barang ke tempat penimbunan berikat. Pengeluaran barang kiriman melalui PJT yang terkena ketentuan pembatasan impor, dapat disetujui setelah semua persyaratan impornya dipenuhi.

Pejabat bea dan cukai menetapkan tarif bea masuk atas impor barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman didasarkan pada tarif bea masuk dari jenis barang bersangkutan. Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud lebih dari 3 (tiga) jenis barang, pejabat bea dan cukai menetapkan hanya satu tarif bea masuk berdasarkan tarif barang tertinggi.


62


Impor sementara Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. tidak akan habis dipakai; b. identitas barang tersebut jelas; c. dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; dan d. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali. Terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.

Barang impor sementara

yang diberikan

pembebasan bea masuk adalah: a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat; b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu; c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi; d. barang untuk keperluan tenaga ahli; e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; f.

barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan dibidang olahraga;

g. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang; h. barang keperluan contoh atau model; i.

kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara;

j.

kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular;

k. barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;


63

Teknik Kepabeanan l.

binatang

hidup

perlombaan,

untuk

pelatihan,

keperluan pejantan,

pertunjukan dan

umum,

olahraga,

penanggulangan

gangguan

keamanan; m. peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan gangguan keamanan; n. kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional; o. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional; p. barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri; dan/atau q. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri. Barang impor sementara yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur. Untuk mendapatkan fasilitas impor sementara , importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor. Dalam hal tertentu permohonan dimaksud dapat diajukan kepada Direktur Jenderal. Kewajiban pengajuan permohonan

dikecualikan terhadap barang impor

sementara yang dibawa oleh penumpang . Permohonan paling sedikit memuat: a. rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara; b. pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara; c. tujuan penggunaan barang impor sementara; d. lokasi penggunaan barang impor sementara; dan e. jangka waktu impor sementara. Permohonan dimaksud paling sedikit dilampiri dengan : a. dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan b. dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat izin usaha, dan API/APIT. Atas permohonan yangbersangkutan Kepala Kantor melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean serta klasifikasi barang atas barang


64

Teknik Kepabeanan impor sementara untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagai dasar penerbitan izin impor sementara. Dalam hal permohonan fasilitas impor sementara disetujui, Kepala Kantor atas nama Menteri menerbitkan izin impor sementara.

Dalam hal

permohonan fasilitas impor sementara tidak disetujui, Kepala Kantor membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alas an penolakan. Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan bea masuk, importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor. Kewajiban menyerahkan jaminan dapat dikecualikan untuk impor sementara yang dibawa oleh penumpang berdasarkan pertimbangan dari Kepala Kantor. Jumlah jaminan adalah sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk , importir wajib membayar : a. Bea Masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan; dan b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana

dalam hal atas barang impor

sementara tersebut diberikan fasilitas perpajakan berdasarkan ketentuan di bidang perpajakan yang berlaku. Selain kewajiban untuk membayar bea masuk, PPN atau PPN dan PPnBM, importir wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Terhadap barang impor sementara yang mendapatkan fasilitas keringanan dalam kondisi bukan baru dan/atau yang diatur tata niaga impornya wajib mendapat persetujuan impor dari instansi yang berwenang sebelum barang tersebut keluar dari kawasan pabean. Untuk

pemenuhan

kewajiban

pabean

atas

impor

sementara,

disampaikan pemberitahuan pabean impor yang dibuat berdasarkan


65

Teknik Kepabeanan dokumen pelengkap pabean dan/atau izin impor sementara. Pemberitahuan pabean impor

disampaikan kepada kepala kantor paling lambat 3 (tiga)

bulan sejak tanggal izin impor sementara, disertai tanda terima pembayaran dan/atau jaminan. Apabila pemberitahuan pabean impor tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut maka izin impor sementara yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Jangka

waktu

izin

impor

sementara

diberikan

berdasarkan

permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Dalam hal jangka waktu impor sementara dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Selama berlakunya izin impor sementara, barang impor sementara dapat dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor atau Direktur Jenderal. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut

importir mengajukan permohonan kepada kepala

kantor yang menerbitkan izin impor sementara atau Direktur Jenderal. Dalam hal barang impor sementara dipindahlokasikan ke tempat lain yang

berada

dalam

pengawasan

kantor

pabean

lain,

importir

memberitahukan hal tersebut kepada kepala kantor tujuan. Dalam hal barang impor sementara dipindahlokasikan atau digunakan untuk tujuan lain tanpa mendapat persetujuan ,

izin impor sementara

dicabut. Pencabutan izin impor sementara dilakukan oleh kepala kantor atau Direktur Jenderal dengan surat pencabutan. Terhadap barang impor sementara yang telah dicabut izin impor sementaranya dilakukan penyegelan pada kesempatan pertama. Dalam hal izin impor sementara dicabut, barang impor sementara tersebut diperlakukan sebagai barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dan importir wajib membayar bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Dalam hal barang impor sementara yang telah dicabut izin impor sementaranya tidak diekspor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun


66

Teknik Kepabeanan sejak pendaftaran pemberitahuan pabean, maka barang impor tersebut diperlakukan sebagai barang impor sementara yang tidak diekspor kembali. Setelah jangka waktu impor sementara berakhir dan dalam hal tidak dilakukan perpanjangan izin impor sementara, sambil menunggu proses realisasi ekspor, terhadap barang impor sementara dilakukan penyegelan pada kesempatan pertama. Penyegelan dibuka kembali pada saat barang akan dimuat ke sarana pengangkut dalam rangka realisasi ekspornya. Dalam hal terjadi kerusakan berat atau musnah karena keadaan memaksa (force majeure), importir dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan bea masuk dan sanksi administrasi berdasarkan persetujuan Kepala Kantor atau Direktur Jenderal.

Keadaan

memaksa (force majeure) harus didukung dengan pernyataan dari instansi yang berwenang.

Terhadap keadaan memaksa (force majeure), pejabat

membuat laporan kejadian dan berita acara. Terhadap barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau barang yang terkena peraturan pembatasan yang tidak diekspor kembali, sebelum dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, wajib mendapat persetujuan impor dari instansi teknis terkait. Terhadap impor sementara yang mendapat keringanan, pemenuhan persyaratan impor dilakukan pada saat mengajukan impor sementara. Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara melebihi jangka waktu yang diizinkan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud dengan terlambat mengekspor kembali adalah pelaksanaan ekspor kembali barang impor sementara yang : a. pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo impor sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam kurun waktu yang sama; atau b. pengurusan administrasi kepabeanan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo impor sementara dan realisasi ekspornya dilakukan dalam


67

Teknik Kepabeanan jangka waktu antara 30 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara sampai dengan 60 hari setelah tanggal jatuh tempo impor sementara. Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Pengeluaran ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB)43

4)

Pengeluaran

barang

impor

dari

Kawasan

Pabean

dan

pengangkutannya ke TPB dilakukan dengan menggunakan SPPB –TPB atau SPPB-TPB Merah. Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan penyegelan oleh Pejabat bea dan cukai. Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan setelah pos BC 1.1. ditutup oleh Pejabat bea dan cukai

yang mengelola Manifes

berdasarkan : a. BC 2.3 yang telah didaftarkan; b. SPPB –TPB; dan/atau c. Daftar Rekapitulasi BC 2.3 dalam hal menggunakan media penyimpan data elektronik. Penutupan pos BC 1.1. dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemen data, yaitu : a. nomor, tanggal BC 1.1 dan nomor posnya; b. nomor dan tanggal B/L atau AWB; c. nomor petikemas (dalam hal menggunakan petikemas); d. jumlah petikemas atau kemasan; e. nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau flight; dan f.

nama consignee.

Dalam hal elemen data dimaksud butir (2) ada yang tidak cocok maka terhadap BC 2.3 dan pemberitahuan pabean BC 1.1. dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. 43


68


Pengeluaran Barang Impor Untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut. Barang impor atau ekspor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean . Pemberitahuan pabean dimaksud berupa manifes keberangkatan sarana pengangkut (outward manifest). Pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dapat dilakukan setelah disampaikan pemberitahuan pabean berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut (outward manifest), yang disampaikan ke kantor pabean sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud persetujuan pejabat bea dan cukai.

Persetujuan

wajib mendapat berupa manifest

keberangkatan sarana pengangkut (outward manifest) yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran.

6)

Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbun Sementara di Kawasan Pabean Lainnya Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dari suatu kantor pabean dengan tujuan untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean di kantor pabean lainnya dilakukan oleh pengusaha tempat penimbunan sementara di kawasan pabean asal berdasarkan permintaan importir.

Pengusaha

tempat

penimbunan

sementara

yang

akan

mengeluarkan barang impor, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pada kantor pabean yang mengawasi kawasan pabean asal. Barang impor sebagaimana dimaksud

dapat dikeluarkan setelah

pemberitahuan pabean ditandasahkan atau diberikan persetujuan keluar oleh pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang mengawasi kawasan pabean asal. Terhadap barang impor atau ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut atau barang impor untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, wajib diinformasikan oleh pejabat bea dan cukai di kantor pabean keberangkatan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean tujuan.


69

Teknik Kepabeanan Pengangkutan barang impor atau ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut, dilakukan di bawah pengawasan pabean. Pengangkutan barang impor dari kawasan pabean di suatu kantor pabean ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, dilakukan di bawah pengawasan pabean.

7)

Pengeluaran Barang Impor Untuk Diekspor Kembali Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean dapat diekspor kembali apabila: a. tidak sesuai pesanan; b. tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan; c. salah kirim; d. rusak; atau e. tidak dapat memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku apabila untuk barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai. Importir yang menghendaki barangnya diekspor kembali mengajukan permohonan reekspor kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan tersebut diatas . Berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean, Importir atau Pengangkut mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pemuatan. Persetujuan pengeluaran dan atau pemuatan barang diberikan oleh Pejabat , apabila jumlah, jenis, nomor, merek serta ukuran kemasan atau peti kemas yang tercantum dalam BC 3.0 dengan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan kedapatan sesuai.

E.

Kemudahan Dibidang Pelayanan Impor.

Dalam materi ini dibahas mengenai kemudahan pelayanan kepabeanan dibidang impor berupa pelayanan MITA, vooruitslag, prenotification, returnable packages, pelayanan segera.


70

Teknik Kepabeanan 1) MITRA UTAMA

Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah: a) Importir Jalur Prioritas, yang penetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tentang Jalur Prioritas; b) Orang yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Mitra Utama oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal tersebut. MITA mendapat kemudahan di KPU44 berupa: a). tidak dilakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang, kecuali terhadap: -

barang Impor Sementara (non Prioritas);

-

barang Re-impor (non Prioritas);

-

barang yang terkena Nota Hasil Intelijen (NHI); dan

-

terkena pemeriksaan random (non Prioritas).

b). pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 1 dan butir 2 dapat dilakukan di gudang importir tanpa pengajuan surat permohonan; c). tidak

perlu

menyerahkan

hardcopy

PIB/PEB,

kecuali

dilakukan

pemeriksaan fisik dan/atau pemeriksaan dokumen ; d). mendapatkan akses pelayanan client coordinator45 ; dan e). pemuktahiran data registrasi importir. MITA ditetapkan berdasarkan persyaratan: a). dapat berhubungan dengan sistem jaringan elektronik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b). mempunyai pola bisnis yang jelas; c). memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin keakuratan data yang disajikan;

44Kantor

Pelayanan Utama yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut KPU adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur JenderalBea dan Cukai 45 Client Coordinator adalah pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantoruntuk menjadi penghubung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan orang


71

Teknik Kepabeanan d). memiliki rekam jejak keakuratan pemberitahuan pabean dan/atau cukai yang baik; e). telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan f). selalu dapat memenuhi ketentuan perizinan dan persyaratan impor dan ekspor dari instansi teknis terkait. Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan, keringanan, dan/atau penangguhan bea masuk, persyaratan sebagaimana dimaksud diatas ditambah dengan melakukan penatausahaan dan pengelolaan sediaan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang yang berkaitan dengan fasilitas kepabeanan yang diperoleh dan/atau digunakan. Untuk menjadi MITA, perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama, dimana kegiatan impornya paling banyak dilakukan. Permohonan dimaksud dilampiri dengan: a). laporan keuangan periode 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; b). standard operating procedure (SOP) pembelian dan pembayaran impor, dan/atau penjualan dan penerimaan kas ekspor; c). standard operating procedure (SOP) pembuatan, pembayaran, dan penyerahan (transfer) PIB dan/atau PEB yang selama ini dimiliki dan dijalankan oleh perusahaan; d). surat pernyataan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan e). keterangan lain yang dapat memberikan gambaran positif perusahaan, misalnya terdaftar sebagai wajib pajak patuh pada Direktorat Jenderal Pajak, company profile, sertifikat ISO, dan sertifikat ahli kepabeanan. Dalam hal perusahaan menggunakan PPJK, permohonan dimaksud dilampiri daftar nama PPJK yang diberi kuasa dan identitas modul PPJK yang diberi kuasa. Kepala

Kantor

Pelayanan

Utama

melakukan

pemeriksaan

terhadap

permohonan yang bersangkutan berupa:


72

Teknik Kepabeanan a). penelitian dan penilaian data intern Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan b). penelitian dan penilaian data yang diajukan perusahaan. Pemeriksaan dimaksud diatas dapat meliputi pemeriksaan lapangan. Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan lengkap. Dalam hal permohonan

disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama

menerbitkan surat penetapan. Kantor

membuat

surat

Dalam hal permohonan

penolakan

dengan

ditolak,

menyebutkan

Kepala

alasannya.

Permohonan yang ditolak , dapat diajukan kembali setelah perusahaan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam alasan penolakan. Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal berwenang secara jabatan menetapkan status perusahaan sebagai MITA tanpa permohonan dari perusahaan tersebut sepanjang memenuhi persyaratan tersebut diatas. MITA wajib: a). menyampaikan pemberitahuan pabean impor atau ekspor secara elektronik; b). tidak memberikan dan/atau meminjamkan modul importir kepada pihak/perusahaan lain; c). melaporkan kehilangan dan/atau penyalahgunaan modul importir pada kesempatan pertama; d). memberitahukan perubahan nama-nama PPJK yang diberi kuasa kepada kepala kantor; dan e). menyampaikan

nama

pegawai

perusahaan

yang

ditunjuk

untuk

berhubungan dengan Client Coordinator. MITA wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebelum menyampaikan PIB.


73

Teknik Kepabeanan 2) PEMBERTAHUAN PENDAHULUAN (PRENOTIFICATION)

Importir

dapat

menyampaikan

pemberitahuan

pendahuluan

dengan

mengajukan PIB: a). sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi Importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan ; b). paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi importir lainnya setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya; Pelayanan PIB dilaksanakan menurut ketentuan penyelesaian barang impor untuk dipakai sesuai tatakerja penyelesaian barang impor yang berlaku . Dalam hal PIB ditetapkan jalur merah dan pemeriksaan fisik barang tidak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM dengan alasan barang impor belum bongkar, dilakukan pemblokiran terhadap importir yang bersangkutan.

3) PELAYANAN SEGERA

Untuk mendapatkan pelayanan segera, Importir mengajukan: a). Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI. b). PIBK dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean dan bukti pembayaran atau jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, sepanjang importasi dilakukan oleh orangperorangan dan tidak untuk diperdagangkan. Pelayanan segera dimaksud hanya dapat diberikan terhadap importasi: a). organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, atau darah; b). jenazah dan abu jenazah; c). barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi; d). binatang hidup; e). tumbuhan hidup; f). surat kabar, majalah yang peka waktu; g). barang berupa dokumen;


74

Teknik Kepabeanan Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean atau PIBK dimaksud

dapat

dilakukan secara elektronik atau secara manual. Terhadap importir yang mempunyai frekuensi impor dengan pelayanan segera relatif tinggi dapat menaruh jaminan yang besarnya tidak kurang dari seluruh BM, Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang impor yang dikeluarkan dengan beberapa Dokumen Pelengkap Pabean atau PIBK pada periode tertentu. Untuk

menyelesaikan

importasi

dengan

pelayanan

segera

dengan

menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean, Importir wajib mengajukan PIB definitif sesuai tatakerja penyelesaian barang impor yang berlaku dengan mendapatkan penetapan Jalur Hijau tanpa diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengeluaran barang impor. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud diatas tidak dipenuhi: a. jaminan dicairkan; b. importir dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; dan c. kemudahan pelayanan segera untuk dan atas nama Importir yang bersangkutan hanya dapat diberikan lagi setelah importir menyelesaikan kewajibannya. Pelayanan segera terhadap barang impor berupa

barang yang dapat

merusak lingkungan, tumbuhan hidup dan tumbuhan hidup, hanya dapat diberikan apabila telah mendapatkan izin dari instansi teknis.

4) PENGELUARAN

BARANG

IMPOR

UNTUK

DIPAKAI

DENGAN

MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)

Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah dokumen pelengkap pabean dan jaminan diserahkan ke kantor pabean. Pengeluaran barang impor tersebut

diberikan terhadap importir yang telah mengajukan permohonan

untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas


75

Teknik Kepabeanan tersebut. Terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan sebelum pengajuan permohonan . Dalam hal barang impor merupakan barang larangan atau pembatasan, barang impor tersebut dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean, TPS, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, sepanjang telah dipenuhi ketentuan impor barang larangan atau pembatasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jaminan yang diserahkan atas pengeluaran barang impor dimaksud sebesar bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang. Jaminan yang diserahkan dapat berbentuk : a). uang tunai; b). jaminan bank; c). jaminan dari perusahaan asuransi (Customs Bond); atau d). jaminan lainnya. Untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran, importir mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya. Kepala kantor pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut. Dalam hal permohonan disetujui, kepala kantor pabean menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan. Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor pabean memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya. Pemberitahuan pabean impor disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diserahkannya dokumen pelengkap pabean. Jangka waktu dimaksud dapat diberikan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh kepala kantor pabean. Dalam hal jangka waktu dimaksud masih diperlukan perpanjangan, importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur

Jenderal

atau

pejabat

yang

ditunjuk.

Perpanjangan jangka waktu diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi. Bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang wajib dibayar paling lama pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean. Importir yang tidak menyelesaikan kewajiban berupa


76

Teknik Kepabeanan menyampaikan pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, sesuai dengan jangka waktu yang diizinkan , wajib membayar : a). bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang; b)

sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi dan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi. Terhadap pengeluaran barang impor yang permohonan pembebasan

atau keringanannya ditolak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi yang dihitung sejak tanggal penyerahan dokumen pelengkap pabean. 5) PENIMBUNAN

BARANG

IMPOR

DI

GUDANG

ATAU

LAPANGAN

IMPORTIR DI LUAR KAWASAN PABEAN

Penimbunan barang impor dapat dilakukan di gudang atau lapangan importir di luar Kawasan Pabean setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuknya, dalam hal : a). keadaan darurat (force majeur); b). sifat barang yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditimbun di TPS di Kawasan Pabean; c). kongesti yang dinyatakan secara tertulis oleh pihak terkait/berwenang; dan/atau d). alasan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya, dan tempat tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penimbunan. 6) PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DI GUDANG ATAU LAPANGAN PENIMBUNAN MILIK IMPORTIR

Pemeriksaan barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik Importir dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuknya. Persetujuan dimaksud sekaligus


77

Teknik Kepabeanan merupakan izin untuk menimbun barang impor di gudang atau lapangan penimbunan milik Importir yang bersangkutan. Penyelesaian

pemeriksaan

barang

impor

dilakukan

sesuai

tatakerja

penyelesaiaan barang impor pada umumnya.

7) PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PENGAMBILAN CONTOH UNTUK PEMBUATAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG

Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB dapat dilakukan dalam hal importir tidak dapat menetapkan sendiri tarif dan/atau penghitungan nilai pabean sebagai dasar untuk penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, karena uraian barang dan/atau rincian nilai pabean yang tercantum dalam dokumen pelengkap pabean tidak jelas. Untuk

mendapatkan

persetujuan

pemeriksaan

pendahuluan

dan

pengambilan contoh, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.

8) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG BERKALA

Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan dengan PIB Berkala untuk penyelesaian barang impor yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan dalam periode paling lama 30 (tiga puluh) hari. Kemudahan sebagaimana dimaksud

diberikan kepada Importir yang

mengimpor barang: a). yang diimpor dalam frekuensi impor yang tinggi serta perlu segera digunakan; b). yang diimpor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau c). yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal dapat diberikan kemudahan PIB Berkala. Importir wajib menyerahkan PIB Berkala dan bukti pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas seluruh importasi pada periode bersangkutan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo.


78

Teknik Kepabeanan Dalam hal kewajiban dimaksud tidak dipenuhi: a). jaminan dicairkan; b). importir dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; dan c). kemudahan pemberitahuan impor berkala untuk dan atas nama Importir yang bersangkutan hanya dapat diberikan lagi setelah 6 (enam) bulan sejak importir menyelesaikan kewajibannya.

9) PENGEMAS

YANG

DIPAKAI

BERULANGKALI

(RETURNABLE

PACKAGE)

Importir dapat mempergunakan pengemas yang dipakai berulangkali dalam pelaksanaan importasinya.

Izin pemasukan dan pengeluaran pengemas

yang dipakai berulangkali ke dan dari daerah pabean diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap tahunnya dapat diperpanjang atas permohonan importir. Terhadap pengemas dimaksud

yang berasal dari impor yang tidak

dipergunakan sesuai dengan izin yang diberikan, importir wajib mengekspor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran dari Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya. Importir yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud wajib membayar Bea masuk dan PDRI serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.


79

Teknik Kepabeanan F. Pungutan Dalam Rangka Impor. Dalam materi ini dibahas mengenai pungutan impor berupa bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, sanksi administrasi dan pajak dalam rangka impor. 1) BEA MASUK

Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

sebagaimana telah diubah atau ditambah

dengan UU No. 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang impor 46. Terdapat 2 (dua ) cara menghitung Bea Masuk , sebagai berikut : i) Tarif Spesifik . Yaitu penghitungan Bea Masuk dengan cara mengkalikan jumlah satuan barang dengan tariff pembebanan Bea Masuk . Jenis barang impor yang dikenakan tariff spesifik

ditetapkan oleh Menteri Keuangan . Dewasa ini

terdapat dua jenis barang yang ditetapkan tariff spesifik yaitu beras ( Pos tariff BTBMI : 10.06 ) dan Gula (Pos tarif BTBMI : 17.01). Contoh : Gula pasir (refined sugar) sebanyak 10.000 kg . Pos tariff BTBMI : 1701.99.11.00 ( BM : Rp. 700,-/kg) BM wajib dibayaar adalah:

10.000 x Rp. 700,- = Rp. 7.000.000,-

ii) Tarif Advalorum. Barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tariff setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk penghitungan

Bea Masuk.

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud adalah 47 : i)

barang impor hasil pertanian tertentu;

ii) barang impor yang termasuk dalam daftar ekslusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan; dan iii) barang impor sebagai berikut :

46 47

Pasal 1 butir 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 12 dan 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.


80

Teknik Kepabeanan  yang dikenakan tariff Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;  barang bawaaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalaui pos atau jasa titipan; atau  barang impor yang berasal dari Negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Dasar penghitungan

Bea Masuk (termasuk Cukai dan Pajak dalam

rangka impor ) dinyatakan dalam rupiah sebagai hasil perkalian antara NDPBM48 dengan nilai CIF49 dalam valuta asing. Dasar penghitungan Bea Masuk ini sering disebut Nilai Pabean yang dibulatkan menjadi rupiah penuh dengan cara menghilangkan bagian dari satuan rupiah. Tatacara penelitian dan penetapan nilai pabean akan dibahas tersendiri didalam Modul Sistem Nilai Pabean. Cara penentuan nilai CIF adalah sebagai berikut : i)

Harga CIF adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.

ii) Unsur harga CIF adalah FOB + Freight + Insurance. iii) Harga FOB adalah harga barang impor sampai dengan barang dimuat diatas kapal di pelabuhan muat. Harga FOB biasanya tertera didalam Invoice atau Faktur. iv) Freight adalah biaya pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai pelabuhan bongkar di Indonesia. Besarnya freight biasanya teretera didalam dokumen pengapalan yaitu Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). Namun demikian banyak B/L atau AWB yang tidak mencantumkan

besarnya

freight.

Untuk

itu

importer

diwajibkan

memberitahukan besarnya freight berdasarkan bukti nyata . Jika importer tidak dapat menunjukkan bukti nyata dimaksud, ada kemungkinan Pejabat Pabean akan menetapkan nilai pabean tidak berdasarkan nilai transaksi (Metode I) . Dalam hal terdapat lebih lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tariff yang berbeda dalam satu PIB , besarnya freight untuk tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga NDPBM (Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk) adalah kurs mata uang asing yang digunakan untuk penghitungan Pajak yang dewasa ini ditetapkan Menteri Keuangan setiap minggu. 49 CIF (Cost Insurance and Freight) adalah hasil penjumlahan antara nilai FOB, Freight dan Insurance. 48


81

Teknik Kepabeanan tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya transportasi. v) Insurance. Insurance adalah biaya asuransi pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai dengan pelabuhan bongkar di

Indonesia . Biaya

asuransi yang digunakan sebagai komponen dasar untuk menghitung Bea Masuk

dan Pajak dalam rangka impor adalah sebagaimana

yang

tercantum dalam polis asuransi. Apabila asuransi ditutup di dalam negeri, maka nilai rupiah dari premi asuransi yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean dianggap nihil, dengan syarat importer wajib menyerahkan polis asuransi. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tariff yang berbeda dalam satu PIB, besarnya biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya asuransi.

Untuk penghitungan Bea Masuk digunakan NDPBM yang berlaku : i). dalam hal PIB bayar atau jaminan, NDPBM yang berlaku adalah pada saat dilakukannya pembayaran atau diserahkan jaminan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor; ii) dalam hal PIB bebas , NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean; iii) dalam hal Pembayaran Berkala, NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean. Dalam hal jenis valuta asing tidak diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan tentang kurs pajak, NDPBM yang digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada Bank Indonesia . Bea Masuk yang dibayar adalah hasil perkalian antarea nilai pabean dengan persentase (%) tariff pembebanan bea masuk sebagaimana tertera didalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI). Contoh penghitungan Bea Masuk : Bahan baku obat berupa : ampicilin tryhidrate , dengan nilai CIF USD 10,000.diimpor dari India . Pos tarif dan pembebananan menurut BTBMI adalah :


82

Teknik Kepabeanan 2941.10.20.00, besar tariff Bea Masuk : 10 % , NDPBM yang berlaku adalah USD 1.- = Rp. 9.000,-. Bea Masuk = 10 % x 10.000 x Rp. 9.000,- = Rp. 9.000.000,2) BEA MASUK IMBALAN

Dasar hukum dari pengenaan Bea Masuk Imbalan adalah pasalk 21 dan 22 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor dalam hal : ditemukan adanya subsidi50 yang diberikan di Negara pengekspor

i.

terhadap barang impor yang bersangkutan, dan ii.

impor barang tersebut : 1) menyebabkan

kerugian terhadap industri dalam negeri51 yang

memproduksi barangs ejenis dengan barang tersebut ; 2) mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, atau 3) menghalangi pengembangan industru barang sejenis di dalam negeri . Bea Masuk Imbalan adalah merupakan tambahan dari Bea Masuk. Besarnya Bea Masuk Imbalan yang dikenakan adalah setingi-tingginya sebesar selisih antara subsidi dengan : -

biaya permohonan, tanggungan atau pungutan laian yang dikeluarkan untuk memperoleh subsidi; dan/atau

-

pungutan yang dikenakan pada saat ekspor

untuk pengganti subsidi

yang diberikan kepada barang ekspor tersebut . Persyaratan dan tatacara pengenaan Bea Masuk Imbalan serta penangannya telah diatur didalam Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea 50

Subsidi adalah : a. setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan pemerintah langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri atau eksportir; b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke Negara yang bersangkutan. 51 Industri dalam negeri adalah : - produsen barang sejenis secara keseluruhan, atau - para produsen barang sejenis yang produksinya mewakili sebagain besar dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.


83

Teknik Kepabeanan Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tatacara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Ats Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi . Dewasa ini belaum ada keputusan pemerintah tentang pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor.

3) BEA MASUK ANTI DUMPING

Dasar hukum pengenaan Bea Masuk Anti Dumping adalah pasal 18 dan 19 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan . Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal : i.

harga ekspor52 dari barang tersebut lebih rendah nilai normalnya53 , dan

ii.

impor barang tersebut : - menyebabkan

kerugian

terhadap

industri

dalam

negeri

yang

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; - mengancam terjadinya kerugian terhadap industri barang sejenis dengan barang tersebut; atau - menghalangi pengembangan industri barang sejenis didalam negeri. Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor setinggitingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut. Bea Masuk Anti Dumping merupakan tambahan dari Bea Masuk yang dipungut berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Persyaratan dan tatacara

pengenaan Bea Masuk Imbalan serta

penangannya telah diatur didalam Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tatacara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Ats Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi. Dewasa ini sudah terdapat beberapa

Harga Ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean. 53 Nilai Normal adalah harga sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik Negara pengekspor dengan tujuan konsumsi. 52


84

Teknik Kepabeanan jenis barang impor yang menurut keputusan Menteri Keuangan dikenakan Bea Masuk Anti Dumpin, misalnya : i.

Tin Plate (ex HS 7210.12.100 dan 7210.12.900) : 

ex Australia , produsen BHP Steel dan perusahaan lainnya , dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 28 % ;



ex Japan, produsen : semua perusahaan , dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 68 %;



ex Korea Selatan , produsen Dong Bu dan Dong Yang, dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 5 %, sedangkan produsen Posco Steel dan perusahaan lainnya , dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 9 %;



ex Taiwan, produsen semua perusahaan, dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 41%.

ii.

Ampicillin trihydrate ( ex. HS 2841.10.200) dan Amoxcillin trihydrate ( ex HS 2941.10.300) , ex India , produsen : semua perusahaan, dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 14 %.

iii.

Ferro Mangan ( ex HS 7202.11.000 ) dan Silicon Mangan ( ex HS 7202.30.000) , serta barang-barang terbuat dari padanya

(ex HS

8111.000.000, ex China, produsen : semua perusahaan, dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 28 %. iv.

Carbon Black

(HS 2803.00.10.00 dan 2803.00.30.00) dikenakan Bea

Masuk Anti Dumping sebagai berikut : -

ex Korea Selatan , perusahaan : Korea Steel Chemical (KOSCO) , Columbian Chemical Korea (CCK), Korean Carbon Black (KCB dan Perusahaan lainnya , dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar , 10%, 7% , 9% dan 10 %.

-

ex. India , perusahaan

Philips Carbon Black

dan Perusahaan

lainnya, dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar : 11 % -

ex

Malaysia, perusahaan : Thai Carbon Black dan perusahaan

lainnya, dikenai Bea Masuk Anti Dumping sebesar 17 % . Contoh perhitungan : Carbon Black dengan nilai CIF USD 50,000.- , ex India . Besarnya tariff Bea Masuk Anti Dumping adalah 11 % . NDPBM yang berlaku : USD 1.- = Rp. 9.000,-.


85

Teknik Kepabeanan Bea Masuk Anti Dumping = 11 % x 50.000 x Rp. 9.000,- = Rp. 49.500.000,4) BEA MASUK TINDAKAN PENGAMAN .

Dasar hukum pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman adalah pasal 23A dan 23B UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diatur didalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, terhadap impor produk keramik tableware dengan pos tarif 6911.10.00.00 pos tarif 6911.90.00.00 dan pos tarif 6912.00.00.00 kecuali produk peralatan toilet, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (safeguard) yang berupa tarif spesifik. Ketentuan pelaksanaan terdapat didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 237/PMK.011/2008 yo. Peraturan Direktur jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengaman Terhadap Impor Produk Keramik Tableware sebagai berikut : -

Tahun I ( tanggal 4 Januari 2009 s/d 3 Januari 2010 : Rp. 1.200,00 / per kg.

-

Tahun II ( tanggal 4 Januari 2010 s/d 3 Januari 2011 : Rp. 1.150,00/ per kg

-

Tahun III ( tanggal 4 Januari 2011 s/d 3 Januari 2012 : Rp. 1.100,00/ per kg. Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud diatas

dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali negara – negara sebagaimana berikut ini : No.

Nama negara

No.

Nama negara

1.

Albania

49.

Madagascar

2.

Angola

50.

Malawi

3.

Antigua and Barbuda

51.

Malaysia

4.

Argentina

52.

Maldives

5.

Bahrain

53.

Mali

6.

Bangladesh

54.

Malta

7.

Barbados

55.

Mauritius

8.

Belize

56.

Mexico


86

Teknik Kepabeanan 9.

Benin

57.

Mongolia

10.

Bolivia

58.

Morocco

11.

Botswana

59.

Mozambique

12

Brunei Darussalam

60.

Myanmar

13.

Burkina Faso

61.

Namibia

14.

Burundi

62.

Niger

15.

Cameroon

63.

Nigeria

16

Central African Republic

64.

Nicaragua

17.

Colombia

65.

Oman

18.

Congo

66.

Pakistan

19.

Costa Rica

67.

Panama

20.

Cote d’Ivoire

68.

Papua New Guinea

21.

Croatia

69.

Paraguay

22.

Cyprus

70.

Peru

23.

Democratic Republic of Congo

71.

Philiphines

24.

Djibouti

72.

Qatar

25.

Dominica

73.

Rwanda

26.

Dominican Republic

74.

Saint Kitts and Nevis

27.

Ecuador

75.

Saint Lucia

28.

Egypt

76.

Saint Vincent and the Grenadines

29.

El Salvador

77.

Senegal

30.

Fiji

78.

Sierra Leone

31.

Gabon

79.

Solomon Islands

32.

Ghana

80.

South Africa

33.

Genada

81.

Sri Lanka

34.

Guatemala

82.

Suriname

35.

Guyana

83.

Swaziland

36.

Guinea

84.

Taiwan

37.

Guinea-Bissau

85.

Tanzania

38.

Haiti

86.

Thailand

39.

Honduras

87.

The Gambia

40.

Hongkong

88.

Togo

41.

Chile

89.

Trinidad and Tobago


87


India

90.

Tunisia

43.

Jamaica

91.

United Arab Emirates

44.

Jordan

92.

Uganda

45.

Kenya

93.

Uruguay

46.

Kuwait

94.

Venezuela

47.

Kyrgyz Republic

95.

Zambia

48.

Lesotho

96.

Zimbabwe

5) CUKAI

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang kena cukai adalah hasil tembakau, etil alcohol atau etanol, minuman mengandung etil alcohol dan konsentrat mengandung etil alcohol. Barang Kena Cukai yang diimpor selaian dikenai Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor , juga dikenai Cukai. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Cukai tersebut diatas , besarnya tariff untuk barang kena cukai yang diimpor adalah paling tinggi 275% x harga dasar , apabila harga dasar adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk, atau paling tinggi 57 % x harga dasar, apabila harga dasar adalah harga jual eceran. Tarif cukai tersebut diatas dapat diubah dari prosentase

dari harga

dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau pengabungan dari keduanya (pasal 5 ayat 3). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008 tentang Penetapan

Tarif Cukai Hasil Tembakau

yang berlaku

mulai 1

Februari 2009, terhadap impor hasil tembakau dikenai tarif spesifik yang didasarkan pada jenis hasil tembakau, batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per batang atau per gram sebagai berikut : No. Jenis Hasil Tembakau Urut

Batasan HJE terendah

Tarif Cukai per btg

Per batang atau gram

atau per gram

------------------------------------------------------------------------------------------------1.

SKM

Rp. 661,-

Rp. 290,-

2.

SPM

Rp. 601,-

Rp. 290,-

3.

SKT atau SPT

Rp. 591,-

Rp. 200,-


88


SKTF atau SPTF

Rp. 661,-

Rp. 290,-

5.

TIS

Rp. 251,-

Rp. 21,-

6.

KLB

Rp. 251,-

Rp. 25,-

7.

KLM

Rp. 180,-

Rp. 17,-

8.

CRT

Rp. 100.000,-

Rp. 100.000,-

9.

HPTL

Rp. 275,-

Rp. 100,-

Besarnya Tarif Cukai ditetapkan pleh Kepala kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Importir Hasil Tembakau , yaitu :  permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merek baru; atau  permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk merek lama. Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Kepala Kantor Pabean akan memuat besarnya tarif cukai per batang atau per gram sekaligus besaran HJE terendah yang penghiungannya didasarkan pada pemberitahuan HJE dari Importir. Sesuai

Peraturan

Menteri Keuangan RI No. 90/PMK.04/2006 tanggal 13

Oktober 2006 , tarif cukai minuman mengandung etil alkohol asal impor , didasarkan pada kadar kandungan etil alcohol sebagai berikut: Golongan

Kadar

Tarif Cukai

AI

s/d 1 %

Rp. 2.500,- / liter

A2

> 1 % s/d 5 %

Rp. 5.000,- / liter

B1

> 5 % s/d 15 %

Rp. 20.000,- / liter

B2

> 15 % s/d 20 %

Rp. 30.000,- / liter

C

> 20 %

Rp. 50.000,- / liter

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas tarif konsentrat mengandung etil alkohol , ditetapkan secara spesifik sebesar Rp. 50.000,/liter,

sedangkan

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

89/PMK.04/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tarif etil alkohol adalah Rp. 10.000,-/liter.


89

Teknik Kepabeanan 6) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Dasar hukum pengenaan adalah UU No. 8 / 1983 yo. UU No. 11 / 1994 yo. UU No. 18 / 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai . Tarif PPN adalah 10 % dikalikan dengan hasil penjumlahan antara nilai pabean (CIF) ditambah Bea Masuk dan Cukai. Contoh penghitungan : PT A di Jakarta mengimpor dari Jepang , 100 sets , Air Conditioner , merek : X, yang digunakan pada kendaraan bermotor

dengan harga CIF USD

10,000.- Pos tariff BTBMI : 8415.20.00.00 (BM : 15 % , PPN : 10 % dan PPnBM 20 % ) NDPBM USD 1.- = Rp. 9.000,- . Nilai CIF :

10.000 x Rp. 9.000,00

= Rp. 90.000.000,00

BM

:

15 % x Rp. 90.000.000,-

= Rp. 13.500.000,00

PPN

:

10 % x ( Rp 90.000.000 + Rp. 13.500.000,00) = Rp.10.350.000,00

7) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Dasar hukum pengenaan adalah UU No. 8 / 1983 yo. UU No. 11 / 1994 yo. UU No. 18 / 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai . PPnBM

Besarnya Tarif

adalah 10 % , 20 % atau 35 % tergantung penetapan Menteri

Keuangan .

PPnBM yang harus dibayar importer adalah hasil perkalian

prosentase ( % ) tariff PPnBM dengan penjumlahan antara Nilai Pabean (CIF) dan Bea Masuk serta Cukai yang benar-benar dibayar. Contoh perhitungan : PT A di Jakarta mengimpor dari Jepang , 100 sets , Air Conditioner , merek : X, yang digunakan pada kendaraan bermotor

dengan harga CIF USD

10,000.- Pos tariff BTBMI : 8415.20.00.00 ( BM : 15 % , PPN : 10 % dan PPnBM 20 % ) NDPBM USD 1.- = Rp. 9.000,- . Nilai CIF :

10.000 x Rp. 9.000,00

= Rp. 90.000.000,00

BM

15 % x Rp. 90.000.000,-

=Rp. 13.500.000,00

:

PPnBM :20 % x ( Rp 90.000.000 + Rp. 13.500.000,00) = Rp. 20.700.000,-


90

Teknik Kepabeanan 8) PAJAK PENGHASILAN (PPh ) PASAL 22

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan atas impor barang adalah UU No. 7 / 1983 yo UU No. 10 / 1994 yo. UU No. 17 / 2000 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya tariff PPh pasal 22 adalah sebagai berikut : -

untuk Importir yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) adalah 2,5 % x Nilai Impor ;

-

untuk Importir yang tidak mempunyai API adalah 7,5 % x Nilai Impor. Yang dimaksud dengan nilai impor adalah hasil penjumlahan antara CIF

dengan pungutan pabean dan cukai. Contoh perhitungan : PT A ( API No. 58979/IU/97) di Jakarta mengimpor dari Jepang , 100 sets , Air Conditioner , merek : X, yang digunakan pada kendaraan bermotor dengan harga CIF USD 10,000.- , Pos tariff BTBMI : 8415.20.00.00 ( BM : 15 % , PPN : 10 % dan PPnBM 20 % ) , NDPBM USD 1.- = Rp. 9.000,- . Nilai CIF:

10.000 x Rp. 9.000,00

BM

15 % x Rp. 90.000.000,-

:

= Rp. 90.000.000,00 = Rp. 13.500.000,00

PPh : 2,5 % x ( Rp 90.000.000 + Rp. 13.500.000,00) = Rp. 2.587.500,00 9) Sanksi Adminstrasi Berupa Denda .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun tentang Pengenaan Sanksi Admintrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan , sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan yang besarnya dinyatakan dalam : -

nilai rupiah tertentu;

-

nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;

-

persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

-

persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau

-

persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan untuk pasal 10A ayat (8), pasal


91

Teknik Kepabeanan 11A ayat (6), pasal 45 ayat (3), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), pasal 81 ayat (3), pasal 82 ayat (3) huruf b, pasal 86 ayat (2), pasal 89 ayat (4), pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang. Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum berlaku untuk pasal 7A ayat (7), pasal 7A ayat (8), pasal 8A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4), pasal 9A ayat (3), dan pasal 10A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

Besarnya

sanksi administrasi ditentukan secara berjenjang berdasarkan frekuensi jumlah pelanggaran selama rentang 6 (enam) bulan terakhir sebagai berikut : -

1 (satu) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 (satu) kali denda minimum;

-

2 (dua) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali denda minimum;

-

3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum;

-

5 (lima) sampai 6 (enam) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 7 (tujuh) kali denda minimum;

-

lebih dari 6 (enam) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 (satu) kali denda maksimum.

Contoh : Pada tanggal 15 Juli, pengangkut barang impor melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

8A

ayat

(2)

Undang-Undang

Kepabeanan , yaitu jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, sehingga berdasarkan UndangUndang Kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk mengenakan sanksi administrasi berupa denda terhadap pengangkut tersebut di atas terlebih dahulu harus dilihat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran terakhir di satu Kantor Pabean tempat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean. Dalam kasus ini, kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir adalah waktu antara 16 Januari sampai dengan 15 Juli. Apabila dalam kurun waktu tersebut, pengangkut misalnya melakukan 3 (tiga) kali


92

Teknik Kepabeanan pelanggaran, maka dikenai denda 5 (lima) kali dari denda minimum, yaitu sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud

diperoleh dari hasil

perkalian persentase tertentu dengan bea masuk yang seharusnya dibayar dan berlaku untuk pasal 10B ayat (6), pasal 10D ayat (5) dan ayat (6), pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan. Contoh : Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran terhadap Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan, yaitu impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk, maka besarnya denda dihitung berdasarkan bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang yang disalahgunakan, Misalnya : Dalam pemberitahuan pabean atas impor barang, tarif bea masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dan nilai pabean sebesar Rp l0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas barang tersebut mendapat keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara sehingga harus membayar bea masuk 2% (dua persen) perbulan dari bea masuk yang seharusnya dibayar, dengan jangka waktu impor sementara 1 (satu) tahun (dua belas bulan). Importir melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10D ayat (5) Undang-Undang, yaitu terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan, sehingga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Atas importasi tersebut importir dikenai pembayaran bea masuk per bulan sebesar 2% x Rp 1.000.000,00 = Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga dalam 1 (satu) tahun importir membayar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 12 = Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Bea masuk yang seharusnya dibayar apabila importir tidak mendapat keringanan bea masuk adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga atas pelanggaran terhadap impor sementara tersebut dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar,


93

Teknik Kepabeanan berlaku untuk d Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 86A Undang-Undang. Besarnya sanksi adminatrasu berupa denda ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar: -

sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;

-

diatas 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;

-

diatas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;

-

diatas 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 700% (tujuh ratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau

-

diatas 100% (seratus persen) dari bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 1000% (seribu persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar.

Contoh : Dalam pemberitahuan pabean atas impor barang, importir membayar bea masuk atas barang yang diimpornya sebesar Rp l.000.000,00 (satu juta rupiah) berdasarkan tarif bea masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dan nilai pabean atas barang impor tersebut sebesar Rp l0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dari hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai ternyata nilai transaksi dari barang bersangkutan adalah sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga bea masuk yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga importir kurang membayar bea masuk sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima


94

Teknik Kepabeanan puluh ribu rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang telah dibayar atau Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan , atas kesalahan memberitahukan nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk importir dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar. Dalam kasus di atas kekurangan pembayaran bea masuk adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang telah dibayar sehingga sanksi administrasi berupa denda yang dikenai terhadap importir adalah l00% (seratus persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk yaitu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar berlaku untuk Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan daan ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang mendapat fasilitas dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk : -

sampai dengan 20% (dua puluh persen), dikenai denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

-

diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), dikenai denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

-

diatas 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), dikenai denda sebesar 300% (tiga ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

-

diatas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), dikenai denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar; atau

-

diatas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dikenai denda sebesar 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.


95

Teknik Kepabeanan Contoh : Dalam pemberitahuan pabean atas impor barang, importir mengimpor 15 (lima belas) unit barang “Z” dengan harga CIF USD 20,00 per unit. Terhadap barang “Z” tersebut dikenai bea masuk sebesar 15% (lima belas persen). Importir mengajukan

permohonan

keringanan

bea

masuk

dan

mendapatkan

keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima persen). Dari hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai ternyata importir memperjualbelikan 5 (lima) unit barang “Z” tersebut. Pada saat importasi, nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM) USD 1,00 = Rp 10.000,00. Adapun perhitungan sanksi administrasi berupa denda adalah sebagai berikut : Impor 15 unit @ CIF USD 20,00 = CIF USD 300,00 NDPBM USD 1,00 = Rp 10.000,00 Nilai pabean = 15 x USD 20,00 x Rp 10.000,00 = Rp 3.000.000,00 BM tanpa fasilitas = 15% x Rp 3.000.000,00 = Rp 450.000,00 BM mendapat fasilitas keringanan menjadi 5% = 5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00 Total BM yg mendapat fasilitas keringanan BM = Rp 450.000,00 – Rp 150.000,00 = Rp 300.000,00

Terjadi penyalahgunaan 5 unit @ CIF USD 20,00 = CIF USD 100 = Rp 1.000.000,00 BM tanpa fasilitas = 15% x Rp 1.000.000,00 = Rp 150.000,00 BM mendapat fasilitas keringanan menjadi 5% = 5% x Rp 1.000.000,00 = Rp 50.000,00 Total BM yg mendapat fasilitas keringanan BM = Rp 150.000,00 – Rp 50.000,00 = Rp 100.000,00

Perhitungan Interval Denda (PID) : BM fasilitas yg disalahgunakan x 100% = 100.000 x 100 % = 33,33% Total BM yg mendapat fasilitas

300.000

Perhitungan denda : PID berada pada kisaran di atas 20% s.d. 40% sehingga dikenai denda sebesar 200% dari BMSDB. Denda = 200% x BMSDB = 200% x Rp 100.000,00 = Rp 200.000,00


96

Teknik Kepabeanan Jadi importir dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) 1.2. Latihan 1

Kerjakan soal latihan berikut ini didalam kertas jawaban !

1. Sarana Pengangkut datang dari Singapore mengangkut 3.000 container yang akan dibongkar di Tanjung Priok dan sebagian dibongkar di Surabaya. Jelaskan kewajiban Sarana Pengangkut menjelang dan pada saat kedatangannya di Kantor Pabean di Tanjung Priok dan di Tanjung Perak. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan RKSP dan JKSP, apa perbedaaan antara RKSP dan JKSP? Jelaskan jangka waktu pengajuannya kepada Kantor Pabean yang disinggahi. 3. Jelaskan pengertian ‘impor untuk dipakai’ dan apa persyaratan untuk dapat mengeluarakan barang impor untuk dipakai. 4. Sebutkan jenis-jenis dokumen pemberitahuan impor untuk dipakai dan kegunaannya dari masing-masing dokumen tersebut. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penetapan jalur MITA, jalur hijau, jalur kuning dan jalur merah. 6. Jelaskan proses bisnis penyelesaian pemberitahuan impor barang, sejak dokumen disampaikan sampai diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang. 7. Seorang mahasiswa selesai tugas belajar ke USA selama 3 tahun, dan pada saat kembali ke Indonesia membawa barang-barang pindahannya. Fasilitas apa yang dapat diberikan atas barang tersebut. Jelaskan tatacara penyelesaian barang pindahan tersebut. 8. Jika seorang penumpang dari luar negeri pada kedatangannya membawa 5 set kemeja seharga USD 100,- . Berapa jumlah pungutan yang harus dibayar oleh penumpang tersebut.

Jelaskan ketentuan impor barang

penumpang.


97

Teknik Kepabeanan 9. Barang impor belum diajukan dokumen PIB pihak importir mendapat fax dari pemasok agar barang di kembalikan karena salah spesifikasi barang. Jelaskan tatalaksana re-ekspor barang dimaksud. 10. Apa yang dimaksud dengan pelayanan segera (rush handling). Jelaskan jenis-jenis barang impor yang dapat diberikan kemudahan Pelayanan Segera. 11. Apa yang dimaksud dengan vooruitslag. Jelaskan alasan-alasan yang dapat diberikan atas kemudahan pengeluaran barang impor terlebih dahulu dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk (voouitslag). 12. Apa yang dimaksud dengan prenotification. Dalam hal apa prenotification diperlukan.

Jelaskan

kewajiban–kewajiban

bagi

Importir

yang

mendapatkan kemudahan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-notification). 13. Jelaskan unsur-unsur perhitungan bea masuk, dan jelaskan perbedaan cara penghitungan Bea Masuk berdasarkan tarif spesifik dan tarif advalorum. 14. Apa yang dimaksud dengan Bea Masuk Imbalan dan Bea Masuk Anti Dumping. Jelaskan alasan pengenaan Bea Masuk Imbalan dan Bea Masuk Anti Dumping. 1.3. Rangkuman

1. RKSP wajib disampaikan kepada Pejabat di setiap Kantor Pabean yang akan disinggahi

paling lambat 24 jam sebelum kedatangan Sarana

Pengangkut dan JKSP wajib disampaikan paling lambat 24 jam sebelum kedatangan yang pertama dalam jadwal tertentu. 2. Inward Manifest yang telah diserahkan Pengangkut dan telah diberikan nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran. 3. Pembongkaran barang impor dilaksanakan di Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut. 4. Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Importir / PPJK menyiapkan PIB


98

Teknik Kepabeanan berdasarkan dokumen pelengkap pabean dan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang harus dibayar. 5. Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dapat dilakukan di Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean, dengan cara pembayaran

biasa

atau pembayaran berkala. 6. Terdapat 5 (lima) jalur pengeluaran barang impor, yaitu Jalur Merah, Jalur Kuning, Jalur Hijau dan Jalur Mitra Utama Prioritas dan non prioritas. 7. Terhadap barang impor yang dikategorikan sebagai barang impor khusus pada penyelesaiannya menggunakan dokumen PIBK.

Pemberitahuan

PIBK dapat diajukan ke Kantor Pabean secara manual.

Penggunaan

PIBK antara lain pada impor barang pindahan dan barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan. 8. Untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan industri, atas impor yang akan digunakan sementara waktu di Indonesia dan kemudian akan diekspor kembali diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk. 9. Dalam kondisi dan persyaratan tertentu atas barang impor yang diekspor kembali ke luar negeri tidak dipungut bea masuk dan PDRI. 10. Jalur MITA adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. 11. Salah satu kemudahan yang diberikan pada Importir Jalur MITA adalah tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap Jalur Merah dan Jalur Hijau. 12. Pemberitahuan

Pendahuluan

(Pre-Notification)

adalah

kemudahan

pengajukan PIB sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi Importir Jalur Prioritas

atau paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum

dilakukan pembongkaran barang impor , bagi importir lainnya . 13. Kemudahan Pelayanan Segera hanya diberikan kepada barang tertentu yang mempunyai sifat-sifat khusus dan akan segera dipakai. Importir cukup menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean ditambah dengan jaminan sebagai persyarataan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.


99

Teknik Kepabeanan 14. Cara pemungutan Bea Masuk didasarkan pada tarif spesifik dan tarif advalorum. Berdasarkan tarif spesifik Bea Masuk didasarkan pada tariff per satuan atau takaran tertentu.

Sedangkan berdasarkan tarif

advalorum Bea Masuk didasarkan pada prosentase tertentu dari harga barang. 15. Pungutan yang dipungut berdasarkan tariff advalorum Masuk didasarkan pada besarnya tarif

besarnya Bea

BTBMI dikalikan dengan Nilai

Pabean . Sedangkan Nilai Pabean adalah penjumlahan dari harga FOB ditambah Freight dan Asuransi . 16. Alasan pengenaan Bea Masuk Imbalan adalah adanya subsidi di negara pengekspor, sedangkan alasan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping adalah apabila harga ekspor barang lebih rendah dari nilai normal. 17. Bea Masuk Tindakan Pengaman dikenakan terhadap barang impor dengan alasan perlindungan industri didalam negeri sebagai akibat lonjakan impor. Saat ini Bea Masuk Tindakan Pengaman hanya dikenakan terhadap impor produk keramik tableware dengan pos tarif 6911.10.00.00 pos tarif 6911.90.00.00 dan pos tarif 6912.00.00.00 kecuali produk peralatan toilet, 18. Cukai juga dikenakan terhadap importasi

Barang Kena Cukai (BKC)

berupa hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. 19. PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor dihitung berdasarkan prosentase tarif tertentu dikalikan dengan Nilai Impor . Yang dimaksud dengan Nilai Impor adalah nilai CIF ditambah pungutan Pabean berupa Bea Masuk, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengaman dan Cukai.


100

Teknik Kepabeanan 1.4. Test formatif 1

Pilih dan berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat!

1.

Kewajiban menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam dokumen pemberitahuan impor barang dilakukan oleh:

2.

a.

Importir.

b.

Pengangkut

c.

Pengirim barang.

d.

Pejabat Bea dan Cukai

Selain di Kantor Pabean, pemenuhan kewajiban pabean dapat dilakukan di: a.

Pos Pengawasan Pabean.

b.

Gudang importir.

c.

Tempat lain dengan persyaratan tertentu dan izin Kepala Kantor Pabean

d. 3.

Semua jawaban tersebut benar.

Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor di Kantor Pabean dapat dilakukan dalam hal:

4.

a.

Bank Devisa/Persepsi sudah tutup.

b.

Kantor Pos Persepsi sudah tutup.

c.

Impor barang penumpang, asp, pelintas batas.

d.

Impor barang pemerintah.

Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:

5.

a.

Diimpor untuk dipakai

b.

Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

c.

Diekspor kembali ke luar daerah pabean.

d.


Respon Bank Devisa dalam sistem PDE mengenai pembayaran bea masuk dan PDRI adalah: a.

Customs respond.


101

Teknik Kepabeanan

6.

b.

Bank Respond.

c.

Credit Advice.

d.

SSPCP.

Barang impor yang telah mendapatkan SPPB dan sudah keluar dari Kawasan Pabean dapat ditegah oleh Bea dan Cukai dalam hal:

7.

a.

Kecurigaan Bea dan Cukai.

b.

Invoice barang palsu.

c.

Ada NHI.

d.

Permintaan Irjen.

Barang pribadi penumpang yang datang dari luar negeri diberikan pembebasan bea masuk atas jumlah barang yang nilainya tidak melebihi:

8.

a.

FOB US $ 50,- per orang.

b.


c.


d.


Pungutan impor yang dapat diberikan pengembalian/restitusi oleh DJBC adalah:

9.

10.

a.

Bea Masuk, PPN, PPn.BM dan PPh psl.22

b.

Bea Masuk, PPN, PPn.BM.

c.

Bea Masuk, PPN dan PPh psl.22

d.

Bea Masuk.

Yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean adalah: a.

PIB, invoice, packing list.

b.

PIB, B/L, manifest.

c.

PIB, PEB, BC 1.2

d.

Invoice, packing list, B/L, manifest.

Contoh pemberitahuan pabean adalah: a.

Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai ( PIB ).

b.

Pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut.

c.

Pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat.


102

Teknik Kepabeanan d. 11.

12.

13.

14.


Importir bertanggungjawab terhadap bea masuk yang terutang sejak: a.

Sarana Pengangkut memasuki daerah pabean.

b.

Pembongkaran barang impor di pelabuhan.

c.

Pengajuan dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

d.

Pengeluaran barang dari pelabuhan.

Pemberitahuan impor barang untuk dipakai menggunakan dokumen: a.

BC 1.2

b.

BC 2.0

c.

BC 2.3

d.

BC 3.0

Pemberitahuan ekspor barang tertentu menggunakan dokumen: a.

BC 2.0

b.

BC 2.1

c.

BC 3.0

d.

BC 3.1

Pemberitahuan pemasukan barang asal daerah pabean ke Kawasan Berikat menggunakan dokumen:

15.

a.

BC 2.3

b.

BC 2.5

c.

BC 2.4

d.

BC 4.0

Pemberitahuan pembawaan mata uang tunai keluar daerah pabean menggunakan dokumen:

16.

a.

BC 1.3

b.

BC 3.0

c.

BC 2.3

d.

BC 3.2

Barang yang berada di TPS di Kawasan Pabean kedapatan jumlahnya berkurang. Tanggung jawab bea masuk atas kekurangan tersebut dilimpahkan pada: a.

Importir

b.

PPJK


103

Teknik Kepabeanan

17.

c.

Pengusaha TPS

d.

Petugas jaga pintu

Barang impor yang diangkut lanjut atau diangkut terus oleh pengangkut (Agen Pelayaran) diberitahukan kepada Bea dan Cukai dengan dokumen:

18.

a.

BC 1.0

b.

BC 1.1

c.

BC 1.2

d.

BC 1.3

Dalam satu party barang terdiri dari berbagai barang elektronik. Dalam pemberitahuan berupa manifest uraian barang dicantumkan sebagai:

19.

a.

General cargo

b.

Electronic goods

c.

Sundry goods

d.

Uraian masing-masing jenis barang.

Pembayaran bea masuk dan PDRI pada Kantor Pabean diberikan tanda terima berupa:

20.

a.

SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak)

b.

SSBC (Surat Setoran Bea dan Cukai)

c.

BPPCP (Bukti Pembayaran Pabean Cukai dan Pajak)

d.

STBS (Surat Tanda Bukti Setor)

Importir Jalur Prioritas yang mendapat fasilitas pembayaran berkala mengajukan dokumen impor pada tanggal 20 April 2009. Pelunasan bea masuk dan PDRI dilakukan pada tanggal :

21.

a.

20 April 2009

b.

30 April 2009

c.

20 Mei 2009

d.

31 Mei 2009

Terhadap penyelesaian pemberitahuan impor barang dengan mendapat jalur MITA: a.

Dilakukan pemeriksaan dokumen setelah barang dikeluarkan (SPPB).


104

Teknik Kepabeanan b.

Dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum barang dikeluarkan (SPPB).

22.

c.

Tidak dilakukan pemeriksaan pabean.

d.

Dilakukan pemeriksaan pabean 5 hari setelah tgl SPPB.

Terhadap penyelesaian pemberitahuan impor barang dengan mendapat jalur kuning, SPPB diterbitkan:

23.

a.

Sebelum PIB dan dokumen pelengkap pabean diajukan.

b.

Setelah PIB dan dokumen pelengkap pabean diajukan.

c.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik.

d.

Setelah mendapat persetujuan Client Coordinator.

Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Palembang dapat diterapkan pelayanan penyelesaian impor dengan sistem penjaluran: a.

Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Prioritas.

b.

Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Kuning, Jalur Prioritas.

c.

Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Kuning, Jalur Prioritas, Jalur MITA.

d.

Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Biru, Jalur Kuning, Jalur Prioritas, Jalur MITA.

24.

Industri makanan yang mengimpor gula (barang yang ditetapkan oleh pemerintah) akan terkena jalur merah. Jika importir ditetapkan kedalam golongan MITA non Prioritas maka aplikasi akan menetapkan :

25.

a.

Jalur hijau

b.

Jalur kuning

c.

Jalur merah

d.

Jalur prioritas

Barang yang berada di TPS di Kawasan Pabean kedapatan jumlahnya berkurang. Tanggung jawab bea masuk atas kekurangan tersebut dilimpahkan pada: a.

Importir

b.

PPJK

c.

Pengusaha TPS

d.

Petugas jaga pintu


105

Teknik Kepabeanan 1.5. Umpan balik dan tindak lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.

TP =

Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai 91 %

s.d

100 %

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 75 % ke atas (kategori “Cukup”), maka disarankan mengulangi materi. Silakan nilai kemampuan Anda sendiri secara jujur.


106

Teknik Kepabeanan 2. Kegiatan Belajar (KB) 2

TATA LAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG EKSPOR Indikator Keberhasilan : Peserta dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi 1) Menjelaskan tata laksana penyelesaian kewajiban pabean dalam penyampaian dokumen ekspor. 2) Menjelaskan prosedur ekspor. 3) Menjelaskan pelaksanaan pemungutan bea keluar. 4) Menjawab pertanyaan tentang tatalaksana kepabeanan dibidang ekspor


A. PROSEDUR EKSPOR Dalam materi ini dibahas mengenai tatalaksana penyelesaian kewajiban pabean dibidang ekspor, meliputi dokumen pemberitahuan ekspor, pemeriksaan ekspor dan pungutan ekspor.

1) Pengertian ekspor

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean

54

(pasal 1 butir 14 UU Kepabeanan55). Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari dari daerah pabean. Sedangkan eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengeluarkan barang dari daerah pabean. 54

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya , serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalmnya berlaku undang-undang ini. 55 UU No. 10 tahun 1995 tentanag Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006.


107

Teknik Kepabeanan Secara harfiah barang dikatakan telah diekspor jika barang tersebut telah diangkut keluar melalui batas daerah pabean untuk dibawa ke luar daerah pabean. Jadi secara nyata , ekspor terjadi pada saat barang ekspor melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatsan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor. Maka timbulah anggapan didalam hukum (fiksi) dimana dinyatakan bahwa barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (pasal 2 ayat 2 UU Kepabeanan). Barang dimaksud bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean (pasal 2 ayat 3 UU Kepabeanan). Yang dimaksud dengan sarana pengangkut disini adalah setiap kendaraan, peawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor. Sedangkan yang dimaksud dimuat yaitu dimasukkannya barang ke dalam sarana pengangkut dan telah diajukan pemberitahuan pabean termasuk dipenuhinya bea keluar. Jadi walaupun barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, jika dapat dibuktikan barang tersebut akan dibongkar

di dalam daerah pabean dengan menyerahkan

suatu pemberitahuan pabean, barang tersebut tidak dianggap sebagai barang ekspor. 2) Pemberitahuan Pabean Ekspor56

i.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). eksportir

Pengurusan PEB di kantor pabean dapat dilakukan sendiri oleh atau

dikuasakan

kepada

Pengusaha

Pengurusan

jasa

56

Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.


108

Teknik Kepabeanan Kepabeanan (PPJK),

yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan

pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. PEB ditetapkan dengan kode BC 3.0 dan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik57 . PEB dibuat dengan ketentuan : - Menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm); - Terdiri atas satu lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lembar lampiran, yang terdiri atas: i). lembar lanjutan, merupakan lembar yang digunakan dalam hal pemberitahuan ekspor barang berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang; ii). lembar lanjutan peti kemas, merupakan lembar lampiran data peti kemas yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari satu; iii). lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean; iv). lembar lampiran untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor yang digabung dengan barang lain; - Dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan: i).

Kantor Pabean;

ii). Badan Pusat Statistik (BPS); iii). Bank Indonesia (BI); Pemberitahuan Ekspor Barang

harus diisi secara lengkap dengan

menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal : - penyebutan nama tempat atau alamat; - penyebutan nama orang atau badan hukum; - penyebutan uraian jenis barang ekspor yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia; 57

Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal atau cara lain yang sejenis.


109

Teknik Kepabeanan - penyebutan uraian jenis barang ekspor yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional. Bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana terlampir didalam modul ini . PEB tidak wajib atas ekspor :  Barang pribadi penumpang ;  Barang awak sarana pengangkut;  Barang pelintas batas;  Barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram. Dalam hal ekspor barang melalaui PJT58, PJT dapat membertitahukan dalam satu PEB untuk beberapa pengirim barang dengan ketentuan :  Harus berstatus sebagai PPJK;  Bertindak sebagai eksportir;  Wajib menyerahkan ke kantor pabean pemuatan lembar lanjutan PEB yang telah dilengkapi dengan nomor pos tariff paling lama 7 (tujuh) hari setelah PEB mendapat nomor dan tanggal pendaftaran. PJT yang tidak menyerahkan lembar lanjutan PEB , maka atas PEB berikutnya

tidak

dilayanai

sampai

dengan

PJT

menyelesaikan

kewajibannya. Dalam hal pemberitahuan ekspor barang atas barang yang mendapat fasilitas KITE atau berasal dari TPB yang diberitahukan oleh PJT dan dikuasakan kepada PJT, maka ekspor tersebut tidak diperlakukan sebagai barang ekspor yang mendapat KITE atau berasal dari TPB. Atas ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, Eksportir wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen pelindung pengangkutan dari pabrik atau tempat penyimpanan ke pelabuhan pemuatan (CK-8) pada PEB. Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat 58

Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instnasi yang berwenang serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.


110

Teknik Kepabeanan sebelum dimasukkan ke Kawasan pabean. PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut. PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan secara periodik, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan jumlah pengiriman barang ekspor pada alat ukur yang ditetapkan di daerah pabean. PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalam bentuk tulisan diatas formulir. Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeanannya menggunakan system PDE59 kepabeanan, eksportir

menyampaikan

PEB

dengan

menggunakan

sistem

PDE

kepabeanan. Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeannya tidak menggunakan system PDE kepabeanan, eksportir menyampaikan PEB dengan menggunakan Media Penyimpanan Data Elektronik60 atau tulisan diatas formulir. PEB atas barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE61, disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan system PDE kepabeanan atau media penyimpan data elektronik. PEB atas Barang Ekspor Khusus meliputi : -

Barang kiriman;

-

Barang pindahan;

-

Barang perwkilan Negara asing atau badan internasional;

-

Barang untuk keperluan ibadah untuk umum, social , pendidikan, kebuadayaan atau olah raga.

-

Barang cendera mata ;

-

Barang contoh : dan

59

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah pertukaran data elektronik melalaui komunikasi antar aplikasi danantar organisasi yang terintregasi dengan menggunakan perangkat system komunikasi data. 60 Media Penyimpan data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, compact disc, flash disk, dan sejenisnya. 61 Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat KITE adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masukdan/atau cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.


111

Teknik Kepabeanan -

Barang keperluan penelitian. PEB untuk Barang Ekspor Khusus sebagaimana butir b dampai

dengan g diatas dapat disampaikan oleh eksportir dengan menggunakan tulisan diatas formulir. Dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE kepabeanan, hasil cetak PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB dan LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah. Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan system PDE Kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik

tidak dapat

dioperasikan dalam waktu paling lama 4 (empat) jam, penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir dan dilakukan perekaman data PEB yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang melayani data ekspor setelah PEB diberi momor pendaftaran.

ii.

Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai62 Ke Luar Daerah Pabean. Formulir Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai Ke Luar Daerah Pabean ditetapkan dengan kode BC 3.2 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir. Formulir pemberitahuan dimaksud dibuat dengan ketentuan : -

menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm); dan

-

terdiri dari satu lembar pemberitahuan dan dibuat dalam satu rangkap untuk Kantor Pabean. Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai huruf b harus diisi secara

lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab. Pengisian dapat menggunakan Bahasa Inggris. Bentuk, dan isi Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai terlampir didalam modul ini.

62

Uang Tunai adalah uang kertas maupun uang logam, baik berupa uang rupiah maupun mata uang asing yang dikeluarkan oleh suatu otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.


112

Teknik Kepabeanan 3) Pembayaran Pungutan Negara Bukan Pajak dan Bea Keluar.

Eksportir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan PEB melalaui bank devisa pesepsi , pos persepsi atau kantor paben pemuatan paling lambat pada saat penyampaian PEB. Dalam hal pembayaran PNBP secara berkala, pembayaran dapat dilakukan setelah penyampaian PEB. Tarif dan tatacara pengenaan dan pembayaran PNBP akan disampaikan di bagian lain dari modul ini. Terhadap barang ekspor yang dikenai Bea Keluar63 , eksportir wajib melakukan pembayaran bea keluar paling lambat pada saat penyampaian PEB. Dalam hal barang ekspor yang dikenai bea keluar merupakan Barang Ekspor

dengan karakteristik

tertentu64

,

eksportir

dapat

melakukan

pembayaran bea keluar paling lam 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Tatacara pengenaan dan pembayaran bea keluar akan disampaikan di bagian lain dari modul ini. 4) Pemeriksaan Pabean.

i.

Penelitian dokumen . Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen setelah PEB disampaikan, sebagai berikut : 

Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan, dilakukan : -

Penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan65 , meliputi :  Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;  Kelengkapan pengisian data PEB;  Pembayaran PNBP; dan/atau  Pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar.

63

Bea Keluar adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap b arang ekspor. 64 Barang ekspor dengan karakterisitik tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat diketahui setelah sampai di Negara tujuan ekspor. 65 Sistem Komputer Pelayanan adalah system computer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.


113

Teknik Kepabeanan -

Penelitian dokumen oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan meliputi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.



Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan Data Elektronik, dilakukan : -

Penelitian oleh pejabat penerima dokumen meliputi :  Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;  Kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packinglist;  Kesesuaian antara pengisian PIB dengan :  Dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packinglist;  Bukti pembayaran PNBP; dan  Bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar.

-

Penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan terhadap kelengkapan pengisian data PEB;

-

Penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.



Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeannya melayani PEB dalam bentuk tulisan diatas formulir, penelitian dokumen dilakukan oleh : Pejabat penerima dokumen meliputi : -

Ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;

-

Kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packinglist; dan/atau

-

Keseuaian antara pengisiandata PEB dengan :  Dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packinglist;  Pembayaran PNBP; dan  Pembayaran Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar.


114

Teknik Kepabeanan Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan

pembatasan

terhadap

kelengkapan

dokumen

yang

dipersyaratkan oleh instansi terkait. 

Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeanannya menggunakan system PDE kepabeanan, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan : -

Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respons NPP66 ;

-

Lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, diterbitkan respons NPPD67.

Dokumen

pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi terkait sebagaimana

tercantum

dalam

NPPD

wajib

diserahkanoleh

Eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani ketentuan mengenai barang larangan dan pembatasan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean ; -

Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya dan barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE68; atau

-

Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk

barang yang dilarang

atau dibatasi ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons PPB69.

66

Nota Pemberitahuan Penolakan selanjutnya disingkat NPP adalah pemberitahuan kepada eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan bahwa PEB ditolak karena pengisian data PEB dan dokumen pelengkap pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 67 Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya disingkat NPPD adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean Pemuatan untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. 68 Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan , untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut. 69 Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor .


115

Teknik Kepabeanan 

Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeaanannya melayani PEB dalam bentuk Media penyimpanan Data Elektronik atau tulisan diatas formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan : -

Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada eksportir disertai NPP;

-

Lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, diterbitkan NPPD. Dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi terkait sebagaimana tercantum dalam NPPD wajib diserahkanoleh Eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani ketentuan mengenai barang larangan dan pembatasan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean ;

-

Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya dan barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan NPE; atau

-

Lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi harus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan PPB.

Penelitian ketentuan larangan dan pembatasan dilakukan oleh :  Portal Indonesian National Single Window (INSW).  Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian mengenai barang larangan dan/atau pembatasan. NPE dicetak sesuai peruntukkannya sebagai berikut :  Satu lembar untuk eksportir ;  Satu lembar untuk pengusaha TPS;  Satu lembar untuk pengangkut ; dan  Satu lembar untuk kantor pabean. Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.


116

Teknik Kepabeanan Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu : -

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atu jenis barang sesuai; atau

-

Paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.

ii.

Pemeriksaan Fisik Barang Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap barang ekspor yang :  Akan diimpor kembali;  Pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;  Mendapat fasilitas KITE;  Dikenai Bea Keluar;  Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak ; atau  Berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan fisik dikecualikan terhadap Eksportir Tertentu70, kecuali dalam hal terjadi indikasi yang kuat akan atau telah terjadi pelanggaraan ketentuan perundang-undangan, yang atas barang ekspornya : -

Mendapat fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau

-

Dikenai Bea Keluar.

70

Eksportir Tertentu ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan . Dipersamakan dengan itu adalah eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas. Penetapan eksportir tertentu dengan memperhatikan reputasi eksportir yang meliputi : a. Tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi admisntrasi dalam kurun 1 (satu) tahun terakhir; b. Tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, bea keluar, cukai dan pajak; c. Telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan rekomendasi Direktur Audit; dan/atau d. Telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang patuh.


117

Teknik Kepabeanan Pemeriksaan fisik atas barang ekspor dapat dilaksanakan di : -

Kawasan Pabean pelabuhan muat;

-

gudang eksportir; atau

-

tempat lain yang digunakan oleh eksportir untuk menyimpan barang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Dalam hal

terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik di luar

Kawasan Pabean, PEB disampaikan ke kantor pabean pemuatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dimulainya pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh party barang (tingkat pemeriksaan 100 %) kecuali terhadap barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE dilakukan tingkat pemeriksaan fisik secara acak dari seluruh party barang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan. Dalam hal parti barang terdiri atas 1 (satu) kemasan, pemeriksaan fisik dilakukan terhadap seluruh party barang. Pemeriksaan fisik ditingkatkan menjadi 100 % dalam hal: 

Jumlah dan/atau jenis kemasan yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing list;



Jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedpatan tidak sesuai dengan packinglist.

Untuk mengetahui jumlah barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalaui pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasil pengukuran alat ukur dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal saluran pipa atau jaringan transmisi langsung menuju luar daerah pabean, pemeriksaan fisik barang ekspor didasarkan pada hasil pengukuran terakhir didalam daerah pabean. Terhadap barang ekspor yang pemeriksaan fisiknya dilakukan di luar kawasan pabean pelabuhan muat, harus dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatn jumlah/atau jenis barang sesuai : -

pemeriksa menerbitkan NPE; dan

-

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar, dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar.


118

Teknik Kepabeanan Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, maka terhadap : i. Barang ekspor yang akan diimpor kembali , Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Nota Pembetulan. NPE akan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dilakukan pembetulan PEB ; ii. Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang didalamnya sudah dicantumkan Pembetulan

kepada

hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota pejabat

bea

dan

cukai

yang

menangani

admisntrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana ; iii. Barang ekspor mendapat fasilitas KITE, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang didalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut . NPE akan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana ; iv. Barang ekspor yang dikenai Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang didalamnya

sudah

dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana ; dan/atau v. Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang didalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. NPE akan


119

Teknik Kepabeanan diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi admisnistrasi sepanjang tidak terbukti adanya indikasi tindak pidana ; Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, Pejabat Pemeriksa

Dokumen

dapat

memerintahkan

untuk

dilakukan

uji

laboratorium. NPE diterbitakn setelah terbit hasil uji laboratorium. 5) Konsolidasi dan Penggabungan Barang Ekspor

i.

Konsolidasi Barang Ekspor . Terhadap

barang

ekspor

dapat

dilakukan

konsolidasi,

yaitu

mengumpulkan barang ekspor dalam dua atau lebih PEB dengan menggunakan satu peti kemas sebelum barang ekspor tersebut dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut. Pihak yang melakukan konsolidasi terdiri dari :  Konsolidator71 yang merupakan badan usaha yang telah mendapt persetujuan sebagai pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor dari kepala kantor pabean;  Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya;  Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding company). Untuk melakukan konsolidasi barang ekspor dalam satu kelompok perusahaan, harus ditunjuk eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi barang ekspor dari kelompok perusahaan yang melakukan konsolidasi barang eksporekspornya ,yang diwajibkan

memberitahukan

kepada kantor pabean pemuatan, tentang Perusahaan-perusahaan yang barang ekspornya akan dikonsolidasikan dan perubahannya , dengan format yang ditentukan.

71

Untuk mendapatkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor pengusaha mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean sepanjang telah memenuhi pesyarata sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. Menyediakan ruang kerja untuk pemeriksaan dan petugas dinas luar; c. Mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) ; dan d. Mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing.


120

Teknik Kepabeanan Pihak

yang

memberitahukan

melakukan

konsolidasi

barang

ekspor

wajib

konsolidasi barang ekspornya dalam PKBE72 dan

menyampaikannya ke kantor pabean pemuatan. Dalam hal system pelayanan pabean menggunakan system PDE Kepabeanan , penyampaian PKBE dimaksud dengan menggunakan system PDE. Dalam hal sistem pelayanan pabean

tidak menggunakan system PDE kepabeanan,

penyampaian PKBE dimaksud dengan menggunakan tulisan diatas formulir. PKBE dicetak sesuai peruntukannya sebagai berikut :  satu lembar untuk masing-masing eksportir;  satu lembar untuk pihak yang melakukan konsolidasi;  satu lembar untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ;  satu lembar untuk pengangkut;  satu lembar untuk kantor pabean pemuatan. Barang ekspor konsolidasi yang akan dilakukan stuffing harus sudah dilengkapi dengan PEB dan NPE . Terhadap konsolidasi barang ekspor dilakukan

pengawasan

stuffing

oleh

Petugas

pengawasan

Stuffing

berdasarkan PKBE .

ii.

Penggabungan Barang Ekspor Yang Mendapat Fasilitas KITE Eksportir yang mendapat KITE dapat melakukan ekspor barang gabungan dengan cara menggabungkan barang hasil produksinya dengan barang hasil produksi dari perusahaan lain yang mendapat fasilitas KITE atau tidak mendapat fasilitas KITE. Barang Ekspor yang digabung tersebut tidak menjadi satu kesatuan unit, artinya barang yang digabung dalam satu kesatuan yang utuh tetapi masing-masing masing-masing barang masih dapat dipisahkan , antara lain lampu senter yang berisikan batu baterai dan pupuk yang dikemas dalam karung. Penggabungan dilaksanakan dengan ketentuan :

72

Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat PKBE adalah pemberitahuan yang dibuat oleh pihak yang melakukan konsolidasi yang berisi daftar seluruh PEB dan Nota Pelayanan Ekspor yang ada dalam satu peti kemas.


121

Teknik Kepabeanan  Atas permintaan pembeli di luar negeri yang dibuktikan dengan adanya perjanjian jual beli antara pembeli di luar negeri dengan perusahaan penerima73 dan perusahaan pengirim barang 74; dan  Barang ekspor yang digabungkan dengan tidak menjadi satu kesatuan unit75. Perusahaan pengirim barang wajib memberitahukan barang yang akan diserahkannya kepada perusahaan penerima barang 76

menggunakan SSTB

dengan

ke kantor pabean yang terdekat dengan lokasi

pengiriman barang. Perusahaan penerima barang wajib memberitahukan ke kantor pabean yang mengawasinya pada saat menerima barang yang akan digabungkan. SSTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebai berikut : 

Satu lembar untuk perusahaan penerima barang;



Satu lembar untuk perusahaan pengirim barang;



Satu lembar untuk kantor pabean tempat penyampaian SSTB ;



Satu lembar untuk kantor pabean yang wilayah kerjanya meliputi perusahaan penerima barang .

Barang ekspor gabungan77 diberitahukan dalam satu PEB sebagai barang ekspor dengan ketentuan dalam lembar PEB harus diisi data mengenai : 

Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya digabungkan, meliputi nama dan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; dan



Barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang yang mendapat fasilitas KITE yang digabungkan melipti

73

Perusahaan Penerima Barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mendapat fasilitas KITE yang menerima barang hasil produksi perusahaan pengirim barang barang untuk digabung menjadi barang ekspor. 74 Perusahaan Pengirim Barang adalah perusahaan didalam negeri yang mengirim barang hasil produksinya ke perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi Barang Ekspor Gabungan. 75 Tidak menjadi satu kesatuan unit adalah yaitu barang yang digabung menjadi satu kesatuan yang utuh tetapi masing-masing barang masih dapat dipisahkan, antara lain lampu senter yang berisikan batu baterai dan pupuk yang dikemas dalam karung. 76 Surat Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat SSTB adalah bukti telah diserahkan dan diterimanya suatu barang antara perusahaan pengirim barang dan perusahaan penerima barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean terdekat. 77 Barang Ekspor Gabungan adalah barang ekspor dengan mendapat fasilitas KITE yang digabung tidak menjadi satu kesatuan unit dengan barang lain yang mendapat atau tidak mendapat fasilitas KITE.


122

Teknik Kepabeanan jumlah dan jenis satuan barang, nomor HS, nilai FOB, nomor dan tanggal SSTB. Berdasarkan PEB dimaksud , kantor pabean pemuatan menerbitkan LPE untuk masing-masing perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya digabungkan untuk diekspor sebagai Barang Ekspor Gabungan. 6) Ekspor Bahan Baku Asal Impor Yang Mendapat Fasilitas KITE

Ekspor bahan baku asal impor yang mendapat fasilitas KITE tanpa melalui proses pengolahan, dapat dilakukan setelah Eksportir mendapatkan persetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan dan dilaksanakan dengan menggunakan PEB dan diterbitkan LPE. Barang Ekspor dimaksud tidak diperlakukan sebagai barang yang mendapat fasilitas KITE dan tidak diterbitkan LPE. Persetujuan dapat diperoleh Eksportir dengan mengajukan permohonan yang memuat alasan dilakukannya ekspor dan disertai keterangan mengenai : a.

Nama, alamat penerima/pembeli dan Negara tujuan;

b.

Nomor dan tanggal Pemebritahuan Impor Barang (PIB);

c.

Jumlah dan jenis barang serta nomor pos tariff barang yang diekspor. Permohonan harus dilampiri dengan dokumen impor berupa copy PIB

yang ditandasahkan oleh pejabat bead an cukai yang menangani distribusi dokumen, invoice, packing list, dan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) serta bukti-bukti lain antara lain surat pembatalan order dari pembeli barang jadi di luar negeri, sales contract. Terhadap barang dimaksud wajib dilakukan pemeriksaan fisik barang. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang yang diekspor berbeda dengan barang yang diberitahukan pada PEB dan/atau PIB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan kepada Unit Penmgawasan di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.


123

Teknik Kepabeanan 7) Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Di Pelabuhan Muat .

Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat dilakukan dengan menggunakan : 

NPE ;



PEB dan PPB dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di kawasan pabean;



PKBE, dalam hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi ; atau



Permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan , dalam hal barang ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan. Dalam hal barang ekspor ditimbun di TPS, NPE, PEB dan PPB atau

PKBE disampaikan oleh eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi kepada pengusaha TPS sebagai pemebritahuan bahwa penimbunan barang ekspor di TPS telah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan. Pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi penimbunan barang ekspor dimaksud kepada kepala kantor pabean pemuatan. Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan menyampaikan fotokopi NPE yang sudah ditandatangani Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

8) Pemuatan Barang Ekspor dan Rekonsiliasi.

Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan : 

NPE ;



PKBE , dalam hal barang ekspor merupakan barang konsolidasi; Permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan

catatan persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal barang ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean.


124

Teknik Kepabeanan NPE, PKBE atau permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan disampaikan eksportir kepada pengangkut sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut telah mendapat persetujuan

Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau kepala kantor

pabean. Pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut dilakukan di Kawasan Pabean, atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain atas persetujuan kepala kantor pabean pemuatan. Persetujuan dimaksud dapat ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal barang ekspor terkena NHI. Terhadap PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean pemuatan dilakukan rekonsiliasi dengan outward manifest yang telah didaftarkan di kantor pabean pemuatan dan dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemen data, yaitu : 

Nomor dan tanggal PEB;



Nomor dan jumlah peti kemas atau kemasan dalam hal menggunakan peti kemas atau kemasan . Dalam hal PEB dengan fasilitas KITE, kegiatan rekonsiliasi dimaksud

dilengkapi dengan mencocokan elemen data : 

Nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau flight; dan



Identitas eksportir / shipper. Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system computer

pelayanan kepabeanannya menggunakan system PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik untuk pelayanan ekspor dan manifest, kegiatan rekonsiliasi dilakukan oleh Pejabat bead an cukai yang menangani manifest dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan. Pada kantor pabean pemuatan yang dalam system computer pelayanan ekspor manifest

dan

menggunakan tulisan diatas formulir, rekonsiliasi dilakukan pleh

pejabat bead an cukai yang menangani manifest. Dalam hal rekonsiliasi terdapat elemen data yang tidak cocok, pejabat bea dan cukai yang menangani manifest melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal barang ekspor berasal dari TPB, pejabat bead an cukai yang menangani manifest di kantor pabeaan pemuatan menyampaikan hasil rekonsiliasi ke kantor pabean yang mengawasi TPB.


125

Teknik Kepabeanan 9) Pembatalan Ekspor dan Pembetulan Data PEB

i. Pembatalan Ekspor Barang

yang

telah

diberitahukan

untuk

diekspor

dan

telah

mendapatkan nomor pendaftaran PEB, dapat dibatalkan ekspornya. Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor dimaksud secara tertulis kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB. Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB atau melaporkan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan , dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap

barang

yang

dibatalkan

ekspornya

tidak

dilakukan

pemeriksaan fisik, keculi atas barang ekspor tersebut diterbitkan NHI. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik dimaksud dan kedapatan jumlah dan/atau jenis barang :  sesuai, pembatalan ekspor disetujui;  tidak sesuai , dilakukan penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan. ii. Pembetulan Data PEB. Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean pemuatan dalam hal terjadi kesalahan data PEB . Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata, seperti: -

Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan bea kelauar; atau

-

Kesalahan

penerapan

aturan

berupa

ketidak

tahuan

adanya

perubahan peraturan. Pembetulan data PEB diberitahukan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PEB (PPPEB) dan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. Terhadap barang ekspor yang dilakukan pembetulan data PEB tidak dilakukan


126

Teknik Kepabeanan pemeriksaan fisik, kecuali atas barang ekspor tersebut diterbitkan NHI. Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan jumalh dan/atau jenis barang : 

sesuai, maka pembetulan data PEB disetujui;



tidak disetujui, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.

Pembetulan data PEB mengenai jenis barang, nomor peti kemas, jenis valuta dan / atau nilai FOB barang dapat dilayani sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean, kecuali dalam hal : -

tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (short shipment) atau ekspor barang curah , paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut;

-

Ekspor barang dengan karakteristik tertentu78, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut.

Pembetulan data PEB mengenai nama sarana pengangkut , nomor voyage/flight, tanggal perkiraan ekspor yang disebabkab short shipment, dapat dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut semula. Pembetulan data dimaksud atas PEB dari barang ekspor yang dikenai bea keluar , tidak dapat dilayani apabila : -

Kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor; atau

-

Telah mendapatkan penetapan Pejabat pemeriksa Dokumen Ekspor.

Pembetulan data PEB mengenai tanggal perkiraan ekspor atas barang ekspor yang dikenai bea keluar dapat dilayani dengan ketentuan :  Barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean;  Diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean; atau  Tanggal perkiraan ekspor yang baru tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan , dalam hal barang ekspor ditimbun atau dimuat ditempat lain di luar kawasan pabean. Pembetulan data PEB lainnya (selain

jenis dan jumlah barang,no peti

kemas/kemasan, jenis valuta, nilai FOB, nama sarana pengangkut, nomor 78

Barang Ekspor dengan karakteristik tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat diketahui setelah barang sampai di Negara tujuan.


127

Teknik Kepabeanan voyage/flight, tanggal perkiraan ekspor, short shipment), dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran. Terhadap kesalahan data PEB mengenai jenis/kategori ekspor79 , jenis fasilitas yang diminta, dan/atau kantor pabean pemuatan, tidak dapat dilakukan pembetulan data PEB. Atas kesalahan tersebut dapat dilakukan pembatalan PEB sepanjang barang ekspor belum dimuat di sarana pengangkut, dengan persetujuan kepala kantor pabean berdasarkan permohonan pembatalan PEB yang diajukan oleh eksportir.

Terhadap

barang ekspor yang telah dilakukan pembatalan PEB dimaksud, eksportir menyampaikan PEB baru sepanjang barang ekspor belum dimuat di sarana pengangkut. Dalam hal barang ekspor dikenai bea keluar, eksportir wajib mengajukan pembatalan PEB terhadap : -

barang ekspor yang belum dimasukkan ke kawasan pabean paling lambat sampai dengan tanggal perkiraan ekspor;

-

pengajuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabeaan; atau

-

pembetulan tanggal perkiraan ekspor dimana tanggal perkiraan ekspor yang baru melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang ekspor ditimbun atau dimuat di tempat lain di luar kawasan pabean.

Dalam hal eksportir diatas tidak

barang ekspor yang dikenai bea keluar dimaksud

mengajukan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor,

pelayanan ekspor terhadap eksportir tersebut tidak dilayani. Dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean terjadi kerusakan pada :

79

Jenis / kategori ekspor : a. Umum; b. Mendapat fasilitas KITE; c. Khusus; d. TPB; e. Akan diimpor kembali; atau f. Reekspor.


128

Teknik Kepabeanan  seluruh peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian atas seluruh peti kemas atau kemasan barang, maka : - dilakukan pembatalan PEB dan harus diberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pemuatan; - terhadap barang ekspor yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan

fisik

terlebih

dahulu

sebelum

barang

ekspor

dikeluarkan dari kawasan pabean.  Sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian peti kemas atau kemasan barang, maka : - Dilakukan pembetulan data PEB dan harus diberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan; - Terhadap barang ekspor yang peti kemas atau kemasan barangnya akan diganti harus dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum barang ekspor dikeluarkan dari kawasan pabean. Pengeluaran barang ekspor dari kawasan pabean dimaksud dilakukan dengan menggunakan SPPBE80.

10) Pembatalan dan Pembetulan Data PKBE

i. Pembatalan Data PKBE PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembatalan oleh pihak yang melakukan konsolidasi setelah mendapat persetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. Persetujuan pembatalan dapat diberikan sebelum barang ekspor dimuat di sarana pengangkut.

ii.

Pembetulan Data PKBE PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembetulan yang

diajukan oleh pihak yang melakukan konsolidasi dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE) sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Pembetulan dapat dilakukan terhadap semua 80

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE) adalah surat persetujuan pengeluaran barang ekspor ekspor dari Kawasan Pabean pelabuhan muat ke daerah pabean. SPPBE dicetak sesuai peruntukkannya masing-masing bagi eksportir, pengusaha TPS dan kantor pabean pemuatan.


129

Teknik Kepabeanan elemen data kecuali identitas pihak yang melakukan konsolidasi dan kode kantor pabean pemuatan. Terhadap kesalahan data mengenai identitas pihak yang melakukan konslidasi dan

kode kantor pabean pemuatan

dilakukan pembatalan PEB. Dalam hal barang ekspor telah masuk ke kawasan pabean tetapi belum dimuat ke sarana pengangkut, pembetulan data PKBE dapat dilakukan dengan ketentuan : 

Adanya

keputusan

pengusaha

TPS

yang

mengakibatkan

pengurangan jumlah barang ekspor dari dalam peti kemas dan berkurangnya jumlah dokumen PEB yang tercantum dalam PKBE; 

Pembetulan hanya dapat dilakukan terhadap data jumlah dokumen, nomor dan tanggal PEB; dan



Mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor. Pembetulan

PKBE

dapat

disampaikan

dengan

sitem

PDE

kepabeanan atau tulisan diatas formulir. Dalam hal PKBE disampaikan dengan system PDE kepabeanan, maka pembetulan dapat dilakukan dengan ketentuan : -

Pembetulan pertama dapat disampaikan dengan system PDE kepabeanan atau tulisan diatas formulir; dan

-

Pembetulan selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan tulisan diatas formulir.

11) Barang

Yang

Pengangkut

Akan

Laut

Diekspor

Dan/Atau

Yang

Udara

Diangkut

Dalam

Dengan

Negeri

Yang

Sarana Bukan

Merupakan Bagian Dari Angkutan Multimoda.

Terhadap barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut atau udara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda81 , PEB dapat disampaikan di kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.

Terhadap barang tersebut yang

81

Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.


130

Teknik Kepabeanan diperiksa fisik dilakukan penyegelan oleh kantor pabean pemuatan atau Kantor Pabean Pemeriksaan di Pelabuhan Muat. Kepala

kantor

pabean

pemuatan

di

pelabuhan

muat

asal

memberitahukan barang dimaksud kepada kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan sarana pengangkut.

Kantor pabean di Pelabuhan Muat

Ekspor melakukan pengawasan pemuatan barang ke sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean. Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor memberitahukan kepada kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal hasil rekonsiliasi NPE dengan outward manifest atas barang ekspor dimaksud

paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyerahan

outward manifest, dengan mengunakan contoh yang ditentukan. 12) Penerbitan dan Pembetulan LPE82.

i. Penerbitan LPE Terhadap barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE diterbitkan LPE oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan. LPE diterbitkan setelah elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi kedapatan sesuai. Dalam hal terdapat sebagain elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi dimaksud kedapatan tidak sesuai, LPE diterbitkan setelah Eksportir menyerahkan dokumen : -

Hasil cetak PEB, invoice, packing list;

-

PEB pembetulan dalam hal dilakukan pembetulan PEB;

-

NPE yang ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean, atau Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam hal barang ekspor dimuat di tempat lain diluar kawasan pabean; dan

-

Copy B/L atau AWB.

82

Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor dengan fasilitas KITE yang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan setelah dilakukan rekonsiliasi. LPE dicetak sesuai peruntukannya sebagai berikut : a. Satu lembar untuk eksportir; b. Satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.


131

Teknik Kepabeanan

Eksportir wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di kantor pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PEB. Dalam hal Eksportir menyerahkan dokumen dimaksud diserahkan melebihi jangka waktu tersebut, maka LPE tidak diterbitkan. ii. Pembetulan LPE Terhadap LPE yang telah diterbitkan dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan tempat diterbitkannya LPE dalam hal :  Terdapat pemebtulan data PEB; atau  Karena kesalahan adminstratif atas penerbitan LPE.

13) Penatausahaan PEB

Dalam hal penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, pejabat bea dan cukai yang menangani data ekspor melakukan perekaman data PEB dan penatausahaan PEB. Data PEB disimpan secara elektronik pada kantor wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Eksportir wajib menyimpan PEB

yang telah mendapat nomor

pendaftaran dan dokumen pelengkap pabean selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya. 14) Pengawasan Di Bidang Ekspor

Untuk keperluan pengawasan, unit pengawasan pada Kantor Pabean melakukan kegiatan intelijen di bidang ekspor. Didalam melakukan pengawasan, Unit Pengawasan dapat menggunakan scanning dengan menggunakan mesin pemindai container Gamma Ray. Atas hasil kegiatan intelijen di bidang ekspor dimaksud, pejabat bead an cukai yang bertanggung jawab di bidanag penindakan pada Kantor Pabean dapat melakukan kegiatan :


132

Teknik Kepabeanan -

Penerbitan NHI dalam hal terdapat indikasi mengenai akan adanya pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor;

-

Penindakan di bidang kepabeanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran di bidang ekspor;

-

Patroli. Atas kegiatan dimaksud , pejabat yang bertanggung jawab di bidang

penindakan membuat laporan kepada kepala kantor pabean.

15) Jam Kerja Pelayanan

Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan : -

Penerimaan pengajuan PEB oleh Eksportir;

-

Pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan eksportir;

-

Pemasukan barang ekspor yang telah mendapat persetujuan ekspor ke Kawasan Pabean;

-

Pelayanan pabean lain dibidang ekspor. Untuk pelayanan dimaksud Kepala Kantor Pabean

mengatur

penempatan petugas yang melayani kegiatan-kegiatan tersebut.


133

Teknik Kepabeanan B. BEA KELUAR 1) Pengenaan dan Perhitungan Bea Keluar. i. Pengenaan Bea Keluar83 Dasar hukum pengenaan Bea Keluar adalah pasal

2 A Undang-

undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah

dengan

Undang-undang

No.

17

Tahun

2006.

Ketentuan

pelaksanaan dari pasal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Bea Keluar. Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar . Penetapan Bea Keluar ditujukan untuk : -

Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri ;

-

Melindungi kelestarian sumber daya alam;

-

Menganrisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional ; atau

-

Menjaga stabilitas harga komditi tertentu di dalam negeri. Bea Keluar dikenakan berdasarkan Tarif Bea Keluar. Untuk

penetapan Bea Keluar, barang ekspor dikelompokkan berdasarkan sitem klasifikasi

barang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan. Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi : a) 60 % dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum) b) Nominal tertentu yang besarnya equivalent dengan 60 % (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada hurufa diatas, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik . Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat

pertimbangan

tanggungjawabnya lembaga

dan/usul

menteri

yang

tugas

dan

di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala

pemerintah non

departemen/kepala

badan

tehnis

terkait.

Sedangkan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar ditetapkan oleh 83

Bea Keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap bea keluar.


134

Teknik Kepabeanan Menteri Keuangan sesuai harga patokan ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh Pejabat Negara tersebut . Dalam hal Harga Ekspor untuk periode berikutnya belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya. Eksportir bertanggung jawab terhadap atas Bea Keluar, yang dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean. Bea Keluar harus dibayar dalam mata uang rupiah. Nilai tukar yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yangberlaku pada saat pembayaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar , Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah barang ekspor berupa Rotan, Kulit, Kayu, Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya. Khusus terhadap penetapan dan pengenaan tarif Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kepala Sawit, CPO

dan produk

turunannya berlaku ketentuan 13 (tiga) belas jenis harga referensi, dimana besarnya Bea Keluar didasarkan berdasarkan tarif Bea Keluar yang berbeda-beda tergantung pada harga referensi84 yang ditetapkan . Rincian daftar barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar serta harga referensi

terdapat pada

Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 223/PMK.011/2208 adalah sebagai berikut :

84

Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam untuk penetapan tariff Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO , dan produk turunannya


135

Teknik Kepabeanan


136

Teknik Kepabeanan


137

Teknik Kepabeanan

Pengenaan tariff Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya , berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Untuk Harga Referensi sampai dengan USD 700 per ton, tarif Bea Keluar ditetapkan sebagaimana kolom 1 Tabel dibawah ini. b. Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 701 per ton sampai dengan USD 750 per ton , tarif

Bea Keluar sebagaimana

ditetapkan dalam kolom 2 Tabel dibawah ini. c. Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 751 per ton sampai dengan USD 800 per ton , tarif


ditetapkan dalam kolom 3 Tabel berikut ini. d. Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 801 per ton sampai dengan USD 850 per ton , tarif


ditetapkan dalam kolom 4 Tabel dibawah ini. e. Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 851 per ton sampai dengan USD 900 per ton , tarif


ditetapkan dalam kolom 5 Tabel dibawah ini.


138

Teknik Kepabeanan f.

Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 901 per ton sampai dengan USD 950 per ton , tarif


ditetapkan dalam kolom 6 Tabel dibawah ini. g. Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 951 per ton sampai dengan USD 1,000 per ton , tarif Bea Keluar sebagaimana ditetapkan dalam kolom 7 Tabel dibawah ini. h. Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,001 per ton

sampai dengan USD 1,050

per ton , tarif

Bea Keluar

sebagaimana ditetapkan dalam kolom 8 Tabel dibawah ini. i.

Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,051 per ton


per ton , tarif

Bea Keluar

sebagaimana ditetapkan dalam kolom 9 Tabel dibawah ini. j.


sampai dengan USD 1,150 per ton , tarif

Bea Keluar

sebagaimana ditetapkan dalam kolom 10 Tabel dibawah ini. k. Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,151 per ton


per ton , tarif

Bea Keluar

sebagaimana ditetapkan dalam kolom 11 Tabel dibawah ini. l.


sampai dengan USD 1,250 per ton , tarif

Bea Keluar

sebagaimana ditetapkan dalam kolom 12 Tabel dibawah ini. m. mUntuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,251 per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana ditetapkan dalam kolom 13 Tabel dibawah ini.


139

Teknik Kepabeanan


140

Teknik Kepabeanan


141

Teknik Kepabeanan


142

Teknik Kepabeanan ii. Perhitungan Bea Keluar Tarif

Bea Keluar dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari

Harga Ekspor (advalorum) atau secara spesifik.  Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor85 (advalorum), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : Bea Keluar (advalorum)

:

Tarif Bea Keluar X Harga Ekspor X Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang86  Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : Bea Keluar (spesifik) : Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan di Kantor Pabean.

Dalam hal Harga Ekspor untuk periode berikutnya belum

ditetapkan, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya. Nilai Tukar yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran. Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu87, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.

85

Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 86 Nilai Tukar Mata Uang adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri. 87 Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu adalah barang ekspor yang jumlah dan/atau spesifikasinya baru dapat diketahui setelah sampai di Negara tujuan.


143

Teknik Kepabeanan iii. Pengecualian Atas Pengenaan Bea Keluar Barang ekspor berikut ini dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar sebagai berikut : barang perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan azas timbale balik; a) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; b) barang

untuk

keperluan

penelitian

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan; c) barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; d) barang pindahan; e) barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean ekspor dan/jumlah tertentu , apabila Nilai Pabean Ekspor88 tidak melebihi

Rp.

2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). f)

barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; atau

g) barang ekspor yang akan diimpor kembali. Untuk mendapat pengecualian atas pengenaan Bea Keluar sebagaimana huruf a), b), c), d) dan huruf e) diatas, Eksportir harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean. Untuk mendapat pengecualian atas pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud huruf g) dan h), Eksportir harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Batas Nilai Pabean Ekspor diberlakukan bagi : -

Barang pribadi Penumpang dan awak sarana pengangkut untuk tiap orang per keberangkatan;

-

Barang Kiriman untuk tiap orang per pengitiman; atau

-

Barang pelintas Batas untuk tiap oaring untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana pengangkut, Pelintas

Batas dan Barang Kiriman dengan Nilai Pabean Ekspor melebihi batas 88

Nilai Pabean Ekspor adalah nilai barang ekspor yang dihitung berdasarkan rumus : Harga Ekspor x Nilai Tukar Mata Uang x Jumalh Satuan Barang.


144

Teknik Kepabeanan pengecualian pengenaan Bea Keluar , atas kelebihan Nilai Pabean Ekspor tersebut dipungut Bea Keluar. iv.

Pemberitahuan Pabean Ekspor, Pembetulan, Pembatalan dan Pemeriksaan Fisik . Barang ekspor yang dikenakan bea keluar wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor. Dalam hal pemberitahuan pabean tidak diperlukan, misalnya untuk, barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas , atau barang kiriman melalui PT Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram, Eksportir menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan

dalam

Lampiran

I

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

214/PMK.04/2008 . Dalam hal terjadi kesalahan data pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, Eksportir dapat melakukan pembetulan terhadap kesalahan data tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabeanatau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Pembetulan

data pemberitahuan ekspor mengenai Tanggal

89

Perkiraan Ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar, hanya dapat dilakukan dalam hal barang ekspor tersebut telah dimasukkan ke kawasan pabean. Pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean harus dilakukan paling lambat pada Tanggal Perkiraan Ekspor . Pengajuan pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor hanya dapat dilayani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun ditempat atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean , hanya dapat dilakukan dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan.

89

Tanggal Perkiraan Ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menunju keluar daerah pabean sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor.


145

Teknik Kepabeanan Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal : -

Pemasukan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean dilakukan setelah Tanggal Perkiraan Ekspor;

-

Pengajuan pembetulan Tanggal Perkiraan Ekspor melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; atau

-

Tanggal Perkiraan Ekspor

yang diajukan pembetulan untuk Barang

Ekspor yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean,melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor. Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean dimaksud, terhadap Eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor. Terhadap Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar dilakukan pemeriksaan fisik. Dikecualikan dari pemeriksaan fisik adalah barang yang diekspor oleh eksportir tertentu, sebagaimana diatur didalam ketentuan kepabeanan dibidang ekspor.

v. Tanggung Jawab dan Pembayaran Bea Keluar Eksportir bertanggung jawab atas Bea Keluar. Dalam hal Eksportir tidak

ditemukan

dan

pengurusan

pemberitahuan

pabean

ekspor

dikuasakan kepada PPJK, tanggung jawab atas Bea Keluar beralih kepada PPJK. Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean. Batas waktu pembayaran Bea Keluar dapat dikecualikan untuk Barang Ekspor dengan Karasteristik Tertentu, yang dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut . Pemberitahuan pabean ekspor Barang Eksppr Dengan Karasteristik Tertentu yang dikenakan bea keluar disampaikan dengan menyerahkan jaminan

sebesar

perkiraan

Bea

Keluar

pemberitahuan pabean ekspor. Jaminan

yang

tercantum

dalam

dikembalikan apabila telah

dipenuhinua kewajiban pelunasan pembayaran Bea Keluar.


146

Teknik Kepabeanan vi. Penetapan dan Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapatkan nomor pendaftaran. Dalam hal dilakukan penetapan kembali dimaksud, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah nilai tukar yangberlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. Dalam kekurangan

hak

hasil

penetapan

dimaksud

menunjukkan

terjadi

pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh kesalahan

jumlah dan/atau jenis barang, Eksportir dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Penetapan dimaksud dituangkan dalam Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) sesuai format yang ditetapkan, yang berfungsi sebagai : -

Penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

-

Pemberitahuan; dan

-

Penagihan kepada Eksportir. Terhadap kesalahan jumlah dan /atau jenis yang mengakibatkan

perbedaan

perhitungan

Bea

Keluar

atas

Barang

Ekspor

Dengan

Karakteristik Tertentu , Eksportir tidak dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda. Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor berdasarkan : -

hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor;

-

hasil audit kepabeanan. Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar tersebut diatas,

berlaku ketentuan sebagai berikut :  Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan


147

Teknik Kepabeanan  Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. Apabila pemberitahuan pabean ekspor tidak dapat diidentifikasi pada saat penetapan kembali, maka Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah :  Tanggal penetapan kembali , dalam hal dilakukan penelitian ulang ; atau  Tanggal akhir periode audit, dalam hal dilakukan audit kepabeanan. Penetapan kembali dituangkan didalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKBK) sesuai format yang ditetapkan dan berfungsi sebagai : -

penetapan Direktur Jenderal;

-

pemberiathuan; dan

-

penagihan kepada Eksportir.

2) Penagihan, Penundaan dan Pengembalian Bea Keluar .

i. Penagihan Bea Keluar Eksportir

wajib melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar

dan/atau sanksi admistrasi berupa denda dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dan penetapan kembali serta memberitahukan pelunasannya kepada Kepala Kntor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan di Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean. Dalam hal Eksportir tidak melunasi sampai dengan batas waktu dimaksud, Eksportir dikenai bunga sebesar 2 % setiap bulan dari jumlah yang terutang untuk paling lama 24 bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pelunasan. Setiap pelunasan kekeurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau saksi administrasi berupa denda atas penetapan kembali , Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan menyampaikan laporan kepada pihak yang menerbitkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKBK) pada hari kerja berikutnya.


148

Teknik Kepabeanan Apabila sampai dengan batas waktu

jatuh tempo pelunasan ,

Eksportir belum melunasi kewaajibannya, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan melakukan : -

pemblokiran kegiatan dibidang kepabeanan terhadap Eksportir tersebut; dan

-

menerbitkan surat peringatan yang berisi perintah pelunasan dan pemberitahuan pemblokiran kepada Eskportir tersebut. Apabila dalam waktu tujuh 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan

surat peringatan, Eksportir belum melunasi kewajibannya , Kepala Kantor Pebaen datau pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan menerbitkan

surat

penyerahan

tagihan

kepada

Direktorat

jenderal

Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut. ii. Penundaan Pembayaran Bea Keluar Eksportir dapat

diberikan penundan pembayaran atas tagihan

kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi admisntrasi berupa denda sebagai berikut : -

penetapan Pejabat Bea dan Cukai ;

-

penetapan kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau

-

keputusan Direktur Jenderal atas keberatan.

Penundaan dimaksud dapat berupa : -

pengunduran

jangka

waktu

pembayaran

tagihan

kekurangan

pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi adminstrasi berupa denda. -

Pembayaran secara bertahap tagihan kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda. Penundaan diberikan dalam hal Eksportir meemnuhi criteria sebagai

berikut :  Eksportir mengalami kesulitan likuiditas namun mampu untuk melunasi kekurangan pembayaran ; dan  Eksportir memiliki kredibilitas yang baik. Penundaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan. Atas penundaan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua) persen per bulan, bagian


149

Teknik Kepabeanan bulan dihitung satu bulan penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan dengan perhitungan yang didasarkan pada : -

pokok utang dalam hal pengunduran jangka waktu pembayaran ; atau

-

sisa utang dalam hal pembayaran secara bertahap. Untuk

mendapatkan penundaan,

Eksportir

harus

mengajukan

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo penetapan dan keputusan, dengan melampirkan laporan keuangan tahun terakhir. Berdasarkan laporan keuangan dimaksud, Direktur Jenderal menetapkan jenis jaminan yang harus diserahkan. Dalam hal Eksportir belum

diwajibkan

untuk

membuat

laporan

keuangan

berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku, jaminan yang diserahkan harus berupa bank garansi. Besar jaminan adalah sebesar kekurangan pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi adminstrasi berupa denda. Atas permohonan penundaan pembayaran Bea Keluar ,

dapat

mengabulkan atau menolak permohonan yang bersangkutam dengan menerbitkan surat keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal permohonan dikabulkan, keputusan Direktur Jenderal dimaksud termasuk menetapkan jaminan yang harus diserahkan oleh Eksportir. Keputusan pemberian penundaan akan dicabut dalam hal Eksportir :  tidak membayar angsuran sesuai dengan jumlah atau waktu yang telah ditetapkan; atau  dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Apabila keputusan penundaan dicabut, maka :  jaminan dicairkan untuk membayar kekurangan Bea Keluar dan/atau sanksi adminstrasi berupa denda; atau  dilakukan penagihan sesuai prosedur sbb : -

pemblokiran kegiatan dibidang kepabeanan terhadap Eksportir tersebut; dan

-

menerbitkan surat peringatan yang berisi perintah pelunasan dan pemberitahuan pemblokiran kepada Eskportir tersebut.


150

Teknik Kepabeanan Apabila dalam waktu tujuh 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan surat peringatan Eksportir belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean datau pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.

iii. Pengembalian Bea Keluar Pengembalian Bea Keluar dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian Bea Keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang telah dibayar , dalam hal : -

barang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor;

-

kesalahan tatausaha berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tariff Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor;

-

kelebihan pembayaran akibat penetapan Pejabat bead an Cukai;

-

kelebihan pembayaran akibat penetapan kembali Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

-

kelebihan pembayaran akibat keputusan keberatan; atau

-

kelebihan pembayaran akibat putusan Pengadilan Pajak. Pengembalian Bea Keluar dan/atau sanksi adminstrasi

berupa

denda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak : -

tanggal diterbitkan Suarat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK) ;

-

tanggal keberatan

dikabulkan atau dianggap dikabulkan dalam hal

pengembalian karena keberatan; atau -

tanggal diterimanya salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak oleh Kepala Kantor Pabean dari Pengadilan Pajak dalam hal pengembalian karena keputusan banding. Untuk

mendapatkan

pengembalian

Bea

Keluar

,

Eksportir

mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pabean di Kantor

Pabean

penyelesaian

tempat

kewajiban

penyelesaian pabean.

kewajiban Dikecualikan

pabean dari

tempat

kewajiban

menyerahkan permohonan adalah pengembalian Bea Keluar karena keputusan keberatan atau banding.


151

Teknik Kepabeanan Permohonan pengembalian Bea Keluar dibuat dengan format

yang

ditetapkan dengan dilampiri :  asli bukti pembayaran;  dokumen-dokumen yang menjadi dasar permohonan tersebut. Permohonan pengembalian

dapat diproses apabila setoran Bea

Keluar, setoarn atas kekurangan Bea Keluar dan/atau sanksi admisntrasi berupa denda yang dimintakan telah diterima dan dibukukan di Kas Negara. Atas permohonan pengembalian tersebut, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri, memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK) paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum jangka waktu pengembalian berakhir . Apabila permohonan pengembalian ditolak, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang , menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alas an penolakan. Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Bea Keluar (SKPBK) , Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Bea Keluar (SPMKBK) sesuai format yang ditetapkan dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:  lembar ke-1 dan 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);  lembar-3 untuk Ekspotir;  lembar-4 untuk Kantor Pabean SPMKBK dibebankan pada akun pengembalian pendapatan setoran Bea Keluar tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama atau sejenis

dengan

akun

penerimaan

setoran

Bea

Keluar.

SPMKBK

disampaikan ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya


152

Teknik Kepabeanan jangka waktu pengembalian Bea Keluar dan/atau sanksi adminstrasi90 , secara langsung oleh Pejabat Bea dan Cukai. (Catatan: paling lama 30 har sejak tanggal diterbitkanya SKPBK, tanggal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan

atau tanggal diterimanya salinan penetapan

Pengadilan Pajak).

2.2. Latihan 2

Kerjakan soal latihan berikut ini didalam kertas jawaban !

1)

Jelaskan pengertian ekspor !

2)

Jelaskan pengolongan jenis-jenis barang ekspor berdasarkan ketentuan Departemen Perdagangan dan sebutkan beberapa jenis barang berdasarkan masing-masing penggolongan !

3)

Jelaskan siapa yang berwenang melakukan ekspor !

4)

Sebutkan jenis-jenis barang yang dikenakan Pungutan Ekspor dan besarnya tarif Pungutan Ekspor !

5)

Jelaskan cara penghitungan Pajak Ekspor !

6)

Jelaskan jenis – jenis eksportasi yang diwajibkan menggunakan dokumen PEB dan yang tidak diwajibkan menggunakan dokumen PEB!

7)

Jelaskan kriteria pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor !

8)

Apa yang dimaksud dengan ’konsolidasi barang ekspor’ ? Apakah setiap kegiatan konsolidasi barang ekspor wajib diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai ? Jelaskan !

9)

Jelaskan dokumen yang wajib disertakan pada saat pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean !

10)

Jelaskan kewajiban – kewajiban Pengangkut pada saat sarana pengangkut berangkat dari Kawasan Pabean !

90

Berdasatkan pasal 29 ayat (3) , jangka waktu pengembalian paling lama 30 har sejak tanggal diterbitkanya SKPBK, tanggal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan atau tanggal diterimanya salinan penetapan Pengadilan Pajak .


153

Teknik Kepabeanan 2.3. Rangkuman

a). Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean . Barang yang telah dimuat atau akan dimuat ke dalam sarana pengangkut untuk tujuan ekspor , dianggap telah diekspor. b). Sesuai ketentuan Departemen Perdagangan, barang ekspor dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Barang Yang Diatur Ekspornya, Barang Yang Diawasi Ekspornya dan Barang Yang Dilarang Ekspornya. Penggolongan barang ekspor didalam 3 Golongan tersebut telah ditetapkan secara limitatif. c). Untuk dapat melaksanakan kegiatan ekspor maka setiap perusahaan atau perorangan harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha perdagangan), Izin Usaha dari Departemen Tehnis / Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) . Disamping persyaratan tersebut diatas, khusus untuk mengekspor barang yang diatur tataniaga ekspornya, perusahaan atau perorangan tersebut harus memenuhi persyaratan

tambahan yaitu , telah mendapat pengakuan sebagai

Eksportir Terdaftar dari Menteri Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Internasional. d). Terdapat 6 (enam) kelompok jenis barang yang dikenakan Pungutan Ekspor

yaitu , kayu, rotan, pasir alam, CPO dan produk turunanya,

batubara dan kulit . e). Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh eksportir/kuasanya dengan menggunakan PEB. Eksportir /kuasanya wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggung jawab atas kebenaran halhal yang diberitahukan dalam PEB. f) Terhadap PEB dilakukan penelitian dokumen, meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB, kebenaran perhitungan dan pelunasan PE dalam hal barang ekspor terkena PE, kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan, dan kelengkapan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan dalam rangka pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.


154

Teknik Kepabeanan g) Pemeriksaan fisik barang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap barang ekspor yang akan diimpor kembali , barang diekspor kembali, barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor yang terkena NHI. Pemeriksaan fisik barang juga dapat dilakukan dalam hal barang yang diekspor adalah barang ekspor yang terkena PE dan STBS yang nomor dan tanggalnya tercantum dalam PEB belum diserahkan eksportir kepada Pejabat dan barang yang

diatur , diawasi dan dilarang

ekspornya dan izin dari instansi terkait yang tercantum dalam PEB belum diserahkan eksportir kepada Pejabat; h) Stuffing

barang

ekspor

konsolidasi

wajib

diawasi

oleh

Petugas

Pengawasan Stuffing dalam hal barang ekspor yang mendapat KITE, digabung dengan barang lain yang tidak mendapat KITE, barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang, digabung atau tidak dengan barang lain yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang, barang ekspor yang berasal dari TPB, digabung atau tidak dengan barang yang bukan berasal dari TPB. i) Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat. Pemasukan barang ekspor yang akan dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean dengan menggunakan PEB dan PPB. Dalam hal Pendaftaran PEB di Kantor Pemuatan dengan menggunakan formulir, pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan copy PEB.


155

Teknik Kepabeanan d. Test formatif 2

Pilih dan

berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d

pada

jawaban yang paling tepat di bawah ini!

1. Barang ekspor yang PEB-nya telah didaftarkan dan telah mendapat persetujuan ekspor serta sudah berada di kawasan pabean: a. Diperlakukan sebagai barang ekspor. b. Belum diperlakukan sebagai barang ekspor c. Diperlakukan sebagai barang antar pulau. d. Diperlakukan sebagai barang impor. 2. Setiap barang yang akan diekspor wajib menyerahkan pemberitahuan berupa PEB kepada pihak pabean, kecuali: a. Ekspor barang oleh pelintas batas. b. Setiap barang kiriman melalui PT.Pos. c. Barang pribadi penumpang. d. Semua jawaban diatas benar 3. Dalam hal tertentu pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor. Pemeriksaan fisik selalu dilakukan terhadap: a. Barang ekspor yang akan diimpor kembali b. Barang

ekspor

yang

mendapat

fasilitas

KITE dg

skema

pembebasan bea masuk c. Barang ekspor yang dikenai bea keluar d. Semua jawaban diatas benar. 4. Atas ekspor barang curah pemberitahuan pabean dapat disampaikan paling lambat : a. 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor b. 3 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor c. Sebelum dimasukkan ke kawasan pabean. d. Sebelum keberangkatan sarana pengangkut 5. Tekstil dan produk tekstil yang diekspor dengan tujuan USA adalah barang yang … .: a. Diatur ekspornya b. Diawasi ekspornya.


156

Teknik Kepabeanan c. Dibatasi ekspornya. d. Bebas diekspor. 6. Tujuan pengaturan barang yang diawasi ekspornya adalah: a. Melindungi industri dalam negeri. b. Menjaga mutu produk ekspor. c. Menjaga ketersediaan stock nasional. d. Melindungi flora dan fauna. dari kepunahan 7. Dalam hal

menggunakan system PDE jika hasil penelitian dokumen

pengisian PEB lengkap dan benar tetapi diperlukan dokumen pelengkap pabean lainnya, maka: a. PEB tetap diberikan no dan tgl pendaftaran, dengan catatan dokumen tsb

wajib diserahkan

sebelum atau

pada

saat

pemasukan barang ke Kawasan Pabean b. PEB tetap diberikan no dan tgl pendaftaran, dengan catatan dokumen tsb wajib diserahkan sebelum pemuatan barang ekspor c. PEB diberikan no dan tgl pendaftaran, setelah eksportir melengkapi persyaratan yang diwajibkan d. PEB tetap diberikan persetujuan ekspor, dengan catatan dokumen tsb wajib diserahkan segera

setelah selesai pemuatan barang

ekspor 8. Pemberitahuan oleh pihak pabean kepada eksportir bahwa barang ekspor akan dilakukan pemeriksaan fisik adalah a. Nota Pemberitahuan b. PPB c. SPJM d. Instruksi Pemeriksaan 9. Salah satu kriteria pemeriksaan fisik terhadap barang yang akan diekspor adalah: a. Reputasi eksportir buruk. b. Komoditi ekspor termasuk golongan high risk. c. Komoditi ekspor termasuk barang lartas d. Ada NHI. 10. Dalam hal pemeriksaan fisik barang ekspor akan dilakukan di gudang eksportir, maka PEB wajib didaftarkan paling lambat:


157

Teknik Kepabeanan a. Sebelum pemeriksaan fisik. b. 12 jam sebelum pemeriksaan fisik c. 24 jam sebelum pemeriksaan fisik. d. 2 hari sebelum pemeriksaan fisik 11. Tingkat pemeriksaan fisik barang ekspor adalah sebesar a. 10%, 30% dan 100%. b. 10%, 50% dan 100%. c. 10% dan 100%. d. 100%. 12. Dalam hal pengajuan PEB dengan system disket, pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean dilakukan dengan menggunakan dokumen: a. NPE. b. PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran. c. SPBE. d. SPPB. 13. Sarana pengangkut yang meninggalkan kawasan pabean pelabuhan Makassar menuju pelabuhan Tg.Perak dengan muatan barang ekspor, wajib memberitahukan barang ekspor yang diangkutnya dalam dokumen: a. PEB. b. PKBE. c. Manifest. d. DPBE. 14. Terhadap barang ekspor yang tidak jadi diekspor dan eksportir tidak melaporkan pembatalan ekspor setelah melewati jangka waktu yang ditentukan, maka: a. Dikenai sanksi administrasi/denda. b. Dilakukan pemblokiran c. Dilakukan penyelidikan oleh unit P2. d. Tidak dikenai sanksi karena tidak ada kerugian negara 15. Pengeluaran barang ekspor yang dibatalkan ekspornya dari kawasan pabean menggunakan dokumen : a. SPKBE. b. PKBE. c. PEB.


158

Teknik Kepabeanan d. NPE. 16. Pembetulan PEB yang menyangkut jumlah, jenis dan harga barang dapat dilayani: … a. Sebelum atau sesudah barang dimuat kesarana pengangkut b. Sebelum barang dimuat kesarana pengangkut c. Sesudah barang dimuat kesarana pengangkut. d. Sesudah PEB mendapat nomor pendaftaran 17. Untuk barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE oleh perusahaan yang berlokasi di Bekasi akan diekspor melalui pelabuhan Tg.Priok, PEB didaftarkan di a. Kantor Bea dan Cukai Tg.Priok b. Kantor Bea dan Cukai Bekasi c. Kantor Wilayah DJBC Jakarta d. Kantor Pusat DJBC Jakarta 18. Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE adalah barang ekspor yang: a. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan BM, cukai dan PDRI tidak dipungut atas Impor barang/bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. b. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan BM, cukai dan PDRI tidak dipungut atas Impor barang/bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diimpor untuk dipakai. c. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan atau pengembalian

BM, cukai dan PDRI tidak

dipungut atas Impor barang/bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. d. Barang ekspor yang berasal dari Kawasan Berikat. 19. Pemeriksaan fisik barang dilakukan secara selektif terhadap: a. Barang ekspor yang akan diimpor kembali. b. Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali. c. Barang ekspor yang dikenai bea keluar.


159

Teknik Kepabeanan d. Berdasarkan informasi

DJP atau informasi lainnya terdapat

indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. 20. Yang termasuk dalam kategori penyelundupan ekspor adalah: a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.. b. Dengan sengaja memberitahukan jumlah/jenis barang dalam pemberitahuan pabean secara salah. c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean; atau membongkar barang ekspor di dalam kawasan pabean. d. Jawaban tersebut diatas benar semua.

2.4. Umpan balik dan tindak lanjut


TP =

Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal


s.d

100 %

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang



160

Teknik Kepabeanan 3. Kegiatan Belajar (KB) 3

FASILITAS PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BEA MASUK, FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

Indikator Keberhasilan : Setelah mempelajari materi diharapkan peserta dapat : 1. Menjelaskan tatacara pemberian fasilitas pembebasan bea masuk. 2. Menjelaskan tatacara pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk. 3. Menjelaskan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah. 4. Menjelaskan fasilitas preferensi tariff bea masuk. 5. Menjelaskan pemberian fasilitas atas Tempat Penimbunan Berikat. 6. Menjawab pertanyaan tentang pemberian fasilitas pembebasan, keringanan dan penangguhan bea masuk.


A. FASILITAS PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BEA MASUK

Dalam materi ini dibahas mengenai tatacara dan persyaratan pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, termasuk fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah, dan fasilitas preferensi tarif bea masuk. 1)

Pengertian Fasilitas Kepabeanan yang dikaitkan dengan pungutan Bea Masuk diatur

dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1995 yang telah direvisi dengan UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah sebagai berikut. i) Tidak dipungut Bea Masuk. Dalam pasal 24 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 disebutkan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar daerah Pabean, tidak di pungut Bea Masuk.


161

Teknik Kepabeanan Pada dasarnya barang di luar daerah Pabean sejak memasuki (melintasi batas daerah Pabean) sudah terutang Bea Masuk, tetapi dalam hal barang yang dimasukkan tersebut tidak di impor untuk dipakai, barang tersebut tidak di pungut Bea Masuk. Tidak di pungut Bea Masuk mengandung pengertian bahwa sama sekali tidak di pungut Bea Masuk tanpa syarat apapun. ii) Fasilitas pembebasan Bea Masuk diatur dalam pasal 25 Undangundang No. 17 tahun 2006. Pembebasan Bea Masuk adalah peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan. Pembebasan Bea Masuk yang diberikan dalam pasal ini adalah pembebasan yang bersifat mutlak, artinya jika persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut di atas dipenuhi, barang yang diimpor tersebut diberi pembebasan Bea Masuk.

Pemberian fasilitas pembebasan Bea

Masuk ini, yang dimasukkan dalam perundang-undangan kepabeanan Indonesia bersifat universal dan dilaksanakan dalam praktek kepabeanan internasional. Kriteria pemberian fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk telah disusun sedemikian rupa sehingga sejalan dengan ketentuan nasional dan perjanjian internasional. Barang-barang impor yang diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dalam Undang-undang Kepabeanan Indonesia adalah : -

Barang Perwakilan Negara Asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

-

Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

-

Buku ilmu pengetahuan;

-

Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau

kebudayaan

atau

untuk

kepentingan

penanggulangan

bencana alam; -

Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;


162

Teknik Kepabeanan -

Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

-

Barang untuk keperluan kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

-

Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

-

Barang untuk keperluan yang di pergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

-

Barang contoh yang tidak untuk di perdagangkan;

-

Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

-

Barang pindahan;

-

Barang pribadi Penumpang; awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

-

Obat-obatan

yang

diimpor

dengan

menggunakan

anggaran

pemerintah yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat; -

Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian;

-

Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;

-

Bahan

terapi

manusia,

pengelompokan

darah,

dan

bahan

penjenisan jaringan.

iii) Pembebasan atau keringanan Bea Masuk. Fasilitas ini diatur dalam pasal 26 Undang-undang No. 17 tahun 2006, yaitu pembebasan yang bersifat relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk. Yang dimaksud dengan keringanan Bea Masuk adalah pengurangan sebagian pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepabeanan, dengan kata lain pembebasan sebagian Bea Masuk.


163

Teknik Kepabeanan Fasilitas pembebasan atau keringanan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah saat itu (dalam periode tertentu) untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, perdagangan dan ekonomi pada umumnya. Pembebasan

atau

keringanan

Bea

Masuk

yang

diberikan

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan kepabeanan Indonesia atas impor adalah : -

Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;

-

Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;

-

Barang

dan

bahan

dalam

rangka

pembangunan

dan

pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; -

Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;

-

Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan dan perikanan;

-

Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkapan yang telah mendapat izin;

-

Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;

-

Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

-

Barang untuk keperluan olah raga yang diimpor oleh induk organisasi olah raga nasional;

-

Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;

-

Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

wewenang pemberian fasilitas pembebasan ataupun keringanan Bea Masuk (dan pajak-pajak dalam rangka impor) berada pada Menteri


164

Teknik Kepabeanan Keuangan, dan dalam hal tertentu Menteri Keuangan memberikan delegasi wewenang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 2)

Pembebasan Bea Masuk i)

Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya Perlakuan dan fasilitas yang diberikan terhadap perwakilan negara asing di Indonesia sama dengan perlakuan yang diberikan terhadap perwakilan negara Indonesia di negara yang bersangkutan, hal ini disebut “reciprocity” (asas timbal balik). Asas timbal balik adalah asas perlakuan yang sama mengenai hak istimewa dan kekebalan terhadap perwakilan negara asing (diplomatik dan konsuler) beserta pejabatnya yang berstatus diplomatik di Indonesia sebagaimana perlakuan terhadap perwakilan Republik Indonesia (diplomatik dan konsuler) beserta pejabatnya yang berstatus diplomatik di luar negeri. Asas perlakuan yang sama mengenai hak istimewa terhadap perwakilan negara asing berkaitan dengan kepabeanan adalah pemberian fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya terhadap semua barang-barang yang diimpornya, meliputi :  Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Impor barang milik perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dalam upaya menunjang tugas/fasilitas diplomatik perwakilan asing di Indonesia

berdasarkan

asas

timbal

balik

diberikan

fasilitas

pembebasan Bea Masuk dan Cukai yang meliputi :  Barang yang dipakai untuk keperluan resmi, seperti keperluan kantor, simbol-simbol, bendera kebangsaan, dan sebagainya, serta barang-barang lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;  Barang yang digunakan untuk pendirian dan/atau perbaikan gedung yang ditempati oleh perwakilan diplomatik, konsuler dan dagang, termasuk juga furniture dan kelengkapan di dalamnya;  Barang pindahan milik pejabat perwakilan negara asing yang meliputi

semua

barang-barang

rumah

tangga,

termasuk

kendaraan bermotor;


165

Teknik Kepabeanan  Barang yang dipakai untuk keperluan sendiri termasuk pemakaian anggota keluarga dari pejabat perwakilan negara asing. Atas pemasukan barang-barang pindahan dan barang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari tersebut di atas diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai dengan ketentuan :  Pejabat perwakilan negara asing tersebut tidak menjalankan pekerjaan lain diluar tugasnya di Indonesia, semata-mata hanya bertugas pada perwakilan negara asing tersebut;  Prosedur pengangkatannya tidak berlaku di Indonesia, tapi ditunjukkan

dan

diangkat

oleh

pemerintah

negara

yang

bersangkutan di luar negeri;  Pejabat perwakilan negara asing merupakan warga negara asing. Dengan demikian warga negara Indonesia yang di angkat sebagai staff pada perwakilan negara asing tidak mendapat fasilitas kepabeanan. Atas pemasukan barang tersebut dari luar negeri, tetap diajukan formalitas Pabean (Dokumen Pemberitahuan Impor Barang) namun tanpa membayar pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor) sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Termasuk juga yang diberikan fasilitas pembebasan pungutan Cukai atas impor barang kena cukai seperti hasil tembakau (rokok, sigaret, curutu) dan minuman mengandung etil alkohol.  Pembebasan Bea Masuk terhadap kendaraan bermotor Berbeda

dengan

importasi

barang-barang

keperluan

perwakilan negara asing tersebut di atas yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya tanpa batas jumlah tertentu, maka importasi kendaraan bermotor oleh perwakilan negara asing dibatasi jumlahnya sesuai dengan keperluan yang wajar bagi aktifitas kantor perwakilan negara asing dan keperluan pejabat perwakilan negara asing tersebut. Demikian juga batasan pengertian kendaraan bermotor yang boleh di impor adalah kendaraan bermotor roda empat yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik.


166

Teknik Kepabeanan Namun baik jumlah maupun jenis kendaraan yang diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk di sesuaikan dengan kebutuhan perwakilan berdasarkan azaz timbal balik, artinya tidak tertutup kemungkinan jumlahnya ditambah atau mengimpor kendaraan bermotor selain roda empat. Khusus untuk pembebasan Bea Masuk atas impor kendaraan bermotor untuk kantor perwakilan negara asing beserta pejabatnya diberikan dengan ketentuan : -

Untuk

keperluan

kantor

perwakilan

diplomatik,

diberikan

pembebasan Bea Masuk atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi CBU (Completely Built Up) paling banyak 16 (enam belas) unit untuk kantor dengan pejabat senior lebih dari 10 (sepuluh) orang dan 10 (sepuluh) unit untuk kantor dengan pejabat senior 1 (sepuluh) orang atau kurang; -

Untuk keperluan kantor perwakilan konsuler dan kantor perwakilan organisasi internasional (dalam hal ini ASEAN Secretary dan ASEAN Foundation) atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) paling banyak 6 (enam) unit untuk kantor dengan pejabat senior lebih dari 5 (lima) dan 5 (lima) unit untuk kantor dengan pejabat senior 5 (lima) orang atau kurang.

-

Dalam hal kantor perwakilan negara asing memerlukan kendaraan bermotor melebihi jumlah yang ditentukan, dapat pula diberikan pembebasan Bea Masuk atas pembelian kendaraan bermotor yang di produksi / dirakit di Indonesia (CKD = Completely Knock Down);

-

Berdasarkan asas timbal balik selain jumlah tersebut butir i dan ii, pembebasan Bea Masuk dapat pula diberikan atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU= Completely Build Up) dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang diperoleh perwakilan Indonesia di negara tersebut; misalnya jika

perwakilan

Indonesia

di

negara

tersebut

diberikan

pembebasan Bea Masuk lebih dari 16 unit, maka perwakilan negara asing tersebut juga mendapat jumlah yang sama;


167

Teknik Kepabeanan -

Dalam hal kantor perwakilan negara asing memerlukan kendaraan bermotor

selain

jenis

roda

empat,

dapat

pula

diberikan

pembebasan Bea Masuk berdasarkan asas timbal balik, misalnya perwakilan negara asing memerlukan sepeda motor, bus, atau kendaraan bermotor lainnya, sepanjang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Mengenai kendaraan bermotor roda dua harus memenuhi persyaratan: 

Kendaraan bermotor roda dua dapat diimpor dalam kondisi CKD;



Fasilitas

pembebasan

tersebut

diperhitungkan

sebagai

pengganti fasilitas kendaraan bermotor roda empat; 

Kendaraan tersebut wajib diekspor kembali jika pejabat perwakilan negara asing dimaksud telah mengakhiri tugasnya di Indonesia. Disamping pemberian pembebasan Bea Masuk atas kendaraan

bermotor untuk keperluan kantor, fasilitas pembebasan juga diberikan terhadap pejabat pada perwakilan negara asing. Pembebasan Bea Masuk yang diberikan atas impor atau pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) oleh pejabat perwakilan negara asing adalah sebagai berikut : -

Untuk Duta Besar, paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia;

-

Untuk kepala perwakilan asing yang bukan duta besar, pejabat perwakilan negara asing yang berstatus diplomatik serta pejabat dari organisasi internasional paling banyak 1 (satu) unit selama bertugas di Indonesia;

-

Dalam hal pejabat perwakilan asing pada butir a dan b memerlukan lebih dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor, yang bersangkutan dapat pula diberikan pembebasan Bea Masuk atas pembelian paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bermotor yang di produksi / dirakit di dalam negeri (CKD). Untuk keperluan staf administrasi dan teknik perwakilan

negara asing yang memiliki paspor diplomatik selama bertugas di Indonesia, diberikan pembebasan Bea Masuk atas impor atau


168

Teknik Kepabeanan pemasukan kendaraan bermotor sebagai barang pindahan dengan memperhatikan kewajaran tipe paling banyak 1 (satu) unit. Kewajaran tipe dan jenis kendaraan bermotor jenjang kepangkatan/gelar diplomatik dan kebutuhan pejabat yang bersangkutan dalam rangka menunjang pekerjaan dan misi diplomatik di Indonesia. Selama bertugas di Indonesia staf administrasi dan teknik perwakilan negara asing yang memiliki paspor dinas dapat pula memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk atas pembelian kendaraan bermotor yang di produksi / dirakit di dalam negeri (CKD) paling banyak 1 (satu) unit. Keputusan pembebasan Bea Masuk dan Cukai diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas permohonan kepala perwakilan asing atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri. Kepala

perwakilan

diplomatik,

konsuler

atau

lembaga

internasional (Asean Secretary dan Asean Foundation) mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai jumlah, jenis barang yang akan diimpornya untuk mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk. Surat permohonan tersebut terlebih dahulu harus disetujui oleh Departemen Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Selanjutnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan pembebasan Bea Masuk, PPn dan PPnBM serta PPh pasal 22 tidak di pungut, sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktek untuk kelancaran pelayanan terhadap barangbarang impor keperluan perwakilan negara asing selain kendaraan bermotor, pemberian persetujuan izin impor dengan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor diberikan langsung oleh Kepala Kantor Pabean setempat. Pelimpahan wewenang tersebut diberikan terhadap importasi selain kendaraan bermotor, sedangkan atas impor kendaraan bermotor pemberian pembebasan diberikan oleh Direktur Jenderal


169

Teknik Kepabeanan Bea dan Cukai, dalam hal ini oleh Direktur Teknis Kepabeanan, atas nama Menteri Keuangan.  Penjualan Kendaraan bermotor eks fasilitas perwakilan negara asing Kendaraan bermotor yang telah diimpor oleh kantor perwakilan negara asing maupun oleh pejabatnya dapat dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain di Indonesia. Oleh karena pada pemasukan awalnya ke Indonesia kendaraan bermotor dimaksud tidak dibayar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impornya, maka penjualan kendaraan bermotor kepada pihak lain harus dibayar Bea Masuk serta pungutan impor lainnya (PPN, PPnBM, PPh pasal 22). Kendaraan bermotor untuk keperluan kantor perwakilan negara

asing

dan

perwakilan

konsuler

dapat

dijual

atau

dipindahtangankan dengan ketentuan :  telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan pemberian pembebasan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;  kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut di atas terlampaui, antara lain disebabkan rusak berat, musnah terbakar dan sebagainya. Keputusan pemberian ijin penjualan atau pemindah tangan kendaraan bermotor tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapat persetujuan Departemen Luar Negeri. Pembelian atau pengimporan baru oleh dan untuk kantor perwakilan negara asing sebagai pengganti kendaraan bermotor yang telah dijual atau dipindah tangankan, dapat dilakukan setelah BM dan Pajak dalam rangka impor atas kendaraan bermotor yang dijual atau dipindahtangankan dilunasi. Demikian juga pemindahtanganan kendaraan bermotor oleh pejabat

perwakilan

negara

asing,

hanya

dapat

dijual

atau

dipindahtangankan kepada pihak lain, dengan ketentuan :  Kendaraan

bermotor

tersebut

telah

digunakan

sekurang-

kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau


170

Teknik Kepabeanan  Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua)

tahun,

sehingga

pejabat

yang

bersangkutan

harus

meninggalkan Indonesia, dan tidak membawa serta kendaraan bermotornya; atau  Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat/tidak layak dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun, misalnya rusak berat. Permohonan pemindah tanganan / penjualan kendaraan bermotor diajukan oleh pejabat perwakilan negara asing kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan mendapat persetujuan Departemen Luar Negeri, dengan dilampiri foto copy dokumen terkait seperti dokumen kendaraan yang akan dipindah tangankan termasuk formulir B (Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan bermotor yang Bea Masuk dan pungutan impornya belum dilunasi), alasan penjualan, dan identitas pejabat perwakilan negara asing serta identitas pembeli kendaraan dimaksud di dalam negeri. Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Teknik Kepabeanan akan

menerbitkan

surat

keputusan

pemberian

ijin

penjualan

kendaraan bermotor dan menetapkan tarif dan nilai Pabean sebagai dasar perhitungan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Sebagai formalitas Pabean dibuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang) untuk pembayaran pungutan impornya. Atas penjualan atau pemindahtanganan kendaraan bermotor dimaksud, Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang harus dilunasi.

Atas pelunasannya diterbitkan Form C yang akan

digunakan untuk pengurusan dokumen kendaraan.  Pemusnahan kendaraan bermotor eks fasilitas perwakilan negara asing Kendaraan bermotor yang di impor oleh kantor perwakilan negara asing atau pejabatnya yang karena sesuatu hal tidak dapat dipergunakan lagi dapat dilakukan pemusnahan setelah mendapat izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan persetujuan Departemen Luar Negeri. Laporan Pemusnahan kendaraan bermotor disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai dasar


171

Teknik Kepabeanan penghapusbukuan atas kendaraan bermotor tersebut dan pemberian pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Hal seperti ini dapat terjadi karena beberapa sebab, bisa jadi karena kendaraan sudah berusia tua, atau terbakar, bertabrakan, masuk jurang dan sebagainya. Dalam kasus tertentu mobil yang hilang juga dapat dihapus dengan bukti-bukti yang mendukung penghapusan untuk dapat mengimpor kendaraan penggantinya dengan mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk.

ii)

Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia Seperti halnya barang keperluan perwakilan negara asing, terhadap pemasukan barang-barang untuk keperluan badan internasional baik untuk keperluan resmi / kantor maupun para pejabatnya yang bertugas di Indonesia diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Badan internasional adalah perwakilan negara asing, perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi

serta

lembaga

internasional

lainnya

yang

bertempat

kedudukan di Indonesia atas penunjukkan induk badan internasional yang bersangkutan, yang memberikan bantuan teknis dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan kepada Indonesia. Fasilitas pembebasan Bea Masuk meliputi barang yang dikirim untuk keperluan kantor perwakilan badan internasional, termasuk barang untuk keperluan proyek dan non proyek dalam rangka kerjasama teknik, oleh karena kerja sama ini merupakan kerja sama antara badan internasional dan pemerintah Indonesia yang sebagian atau seluruhnya di biaya dari dana hibah luar negeri.  Pembebasan Bea Masuk, PDRI, Cukai atas barang-barang yang diimpor oleh Badan Internasional. Fasilitas pembebasan Bea Masuk diberikan oleh Menteri Keuangan. Pembebasan Bea Masuk yang diberikan atas impor barang keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang


172

Teknik Kepabeanan bertugas di Indonesia tercantum dalam Daftar Badan Internasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia meliputi antara lain : -

Perwakilan Organisasi internasional di bawah PBB antara lain : UNDP, IBRD, UNHCR, World Bank, ADB, IDA, IFC, IMF, FAO, UNICEF, WHO, UNESCO, MEE;

-

Kerja sama bilateral, antara lain: kerja sama Rusia – RI, Jerman – RI, Belanda – RI, USAID, kerjasama teknik dengan Prancis, Swiss, Italia, Belgia, Malaysia, Singapura;

-

Colombo plan, antara lain : Colombo plan Australia, Colombo plan Jepang yang meliputi JICA dan JIBC, Colombo Plan Inggris, Canada, India, New Zealand, Pakistan;

-

Kerja sama kebudayaan, antara lain : kerja sama kebudayaan Jepang – RI, Mesir dan Austria;

-

Kerja sama internasional lainnya, antara lain: SEMEO, NORAD, ACE, NORAD, TETO;

-

Organisasi swasta internasional, antara lain : the British Council, Ford Foundation, WCS, Asian Foundation. Seperti disebutkan di atas barang yang di impor untuk

keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang mendapat pembebasan Bea Masuk dan Cukai meliputi :  Barang untuk keperluan kantor badan internasional di Indonesia;  Barang keperluan pribadi dan barang yang digunakan untuk keperluan keahlian (professional equipment) termasuk barang untuk keperluan anggota keluarga dari pejabat yang bekerja untuk badan internasional di Indonesia;  Barang untuk keperluan proyek dan non proyek dalam rangka kerja sama teknik yang dikirim melalui badan internasional. Barang proyek dalam rangka kerja sama teknik merupakan barang yang diperlukan (termasuk kendaraan bermotor) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang alokasi dana atau rincian barang-barang tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama teknik atau badan internasional dan pemerintah Indonesia.  Barang non proyek dalam rangka kerja sama teknik, yaitu barang yang dikirimkan oleh badan internasional (termasuk kendaraan


173

Teknik Kepabeanan bermotor) dalam rangka membantu peningkatan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk bantuan darurat kepada Indonesia yang alokasi dana / rincian barang tidak tertuang dalam perjanjian kerja sama teknik antara badan internasional dan pemerintah Indonesia, artinya tidak tercantum dalam APBN.  Kendaraan bermotor yang di impor dapat berupa kendaraan untuk keperluan kantor, pejabat dan untuk keperluan proyek. Untuk kendaraan proyek tidak dibatasi jumlah dan jenisnya tergantung kebutuhan di lapangan.  Pembebasan Bea Masuk atas kendaraan bermotor Untuk

keperluan

kantor

badan

internasional

kendaraan

bermotor dapat di impor dengan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pembebasan Bea Masuk atas pembelian

kendaraan bermotor yang di produksi di dalam negeri (CKD = Completely Knock Down) diberikan dalam jumlah yang wajar paling banyak 6 (enam) unit bagi kantor yang memiliki pejabat lebih dari 5 (lima) orang. Bagi kantor yang memiliki pejabat 5 (lima) orang atau kurang paling banyak sejumlah pejabatnya. Dalam hal Badan Internasional memerlukan kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU = Completely Built Up), fasilitas pembebasan Bea Masuk dapat diberikan untuk kendaraan yang diimpor atau dibeli dalam keadaan jadi (CBU) dengan ketentuan untuk kantor perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa paling banyak 2 (dua) unit, dan untuk Badan Internasional lainnya paling banyak 1 (satu) unit. Kendaraan bermotor untuk keperluan proyek dan non proyek dalam rangka kerja sama teknik dapat diberikan pembebasan Bea Masuk atas pembelian produksi dalam negeri (CKD) sesuai kebutuhan. Dalam hal dibutuhkan kendaraan dalam keadaan jadi (CBU) sesuai dengan spesifikasi teknis yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan proyek, dapat diberikan pembebasan Bea Masuk sesuai kebutuhan. Keputusan pembebasan Bea Masuk dan Cukai diberikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas permohonan kepala badan


174

Teknik Kepabeanan internasional atau pejabatnya yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara RI. 

Penjualan kendaraan bermotor eks fasilitas Badan Internasional Kendaraan bermotor untuk keperluan badan internasional dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan :  Telah digunakan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;  Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun. Keputusan pemberian ijin penjualan atau pemindah tangan kendaraan bermotor tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai

setelah

mendapat

persetujuan

Sekretariat

Negara

RI.

Pembelian atau pengimporan baru oleh dan untuk kantor perwakilan negara asing sebagai pengganti kendaraan bermotor yang telah dijual atau dipindahtangankan, dapat dilakukan setelah Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor atas kendaraan bermotor yang dijual atau dipindahtangankan dilunasi. Kendaraan bermotor untuk pejabat dari badan internasional, hanya dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan ketentuan :  Telah digunakan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau  Masa tugas yang bersangkutan di Indonesia berakhir sebelum 2 (dua) tahun; atau  Kendaraan bermotor tersebut secara meyakinkan terbukti tidak dapat dipergunakan lagi dalam melaksanakan tugas sebelum 2 (dua) tahun. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pelaksanaan proyek / non proyek juga dapat dijual atau dipindahtangankan oleh kepala badan internasional, setelah berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan proyek atau non proyek dimaksud. Permohonan penjualan atau pemindah tanganan kendaraan bermotor diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai oleh pemilik

/

pejabat

yang


memiliki

atau

kuasanya

berdasarkan

175

Teknik Kepabeanan persetujuan dari Sekretariat Negara RI dengan menyebutkan alasan pemindah tanganan. Atas penjualan atau pemindahtangan kendaraan bermotor dimaksud, Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang terutang harus dilunasi dengan menggunakan tariff pembebanan dan nilai Pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dimaksud dijual atau dipindahtangankan. Pelaksanaan dan penyelesaian pemindahtanganan kendaraan bermotor eks fasilitas badan internasional sama dengan penyelesaian kendaraan bermotor eks perwakilan negara asing. 

Pemusnahan

kendaraan

bermotor

eks

fasilitas

Badan

Internasional Kendaraan bermotor yang diimpor oleh badan internasional atau pejabatnya yang karena sesuatu hal tidak dapat dipergunakan lagi dapat dilakukan pemusnahan setelah memperoleh izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan persetujuan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Laporan

Pemusnahan

kendaraan

bermotor

dimaksud

disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai dasar penghapusbukuan atas kendaraan bermotor tersebut dan pemberian pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Prosedur ini sama seperti pada kendaraan bermotor eks fasilitas perwakilan negara asing. Kendaraan yang masuk jurang, rusak berat dapat di hapus bukukan tanpa melunasi Bea Masuk. Namun kendaraan bermotor yang dijual walaupun dalam keadaan rusak berat harus dibayar Bea Masuk dan Pajak impornya. Pelaksanaan dan penyelesaian pemindahtanganan kendaraan bermotor eks fasilitas badan internasional sama dengan penyelesaian kendaraan bermotor eks perwakilan negara asing. iii)

Buku ilmu pengetahuan Dalam rangka menunjang kemajuan ilmu pengetahuan, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.


176

Teknik Kepabeanan Pembebasan Bea Masuk diberikan berdasarkan rekomendasi dari departemen

terkait

terhadap

buku-buku

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rekomendasi dari departemen pendidikan nasional diperlukan berkaitan dengan kebenaran tujuan dari importasi buku yang diimpor. Fasilitas bea masuk hanya diberikan terhadap impor

buku ilmu

pengetahuan. Fasilitas bea masuk tidak diberikan terhadap buku cerita atau komik, buku roman populer/novel, majalah, horoskop,horor, karikatur, buku sulap, buku iklan, buku promosi/katalog, buku reproduksi lukisan dan buku hiburan lainnya. Yang dimaksud buku ilmu pengetahuan adalah buku-buku yang dapat digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Buku dimaksud meliputi : buku ilmu

pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama dan buku ilmu pengetahuan lainnya. Pembebasan Bea Masuk atas impor buku ilmu pengetahuan diberikan atas buku-buku yang menggunakan bahasa asing, dengan ketentuan :  Importir yang akan menggunakan fasilitas pembebasan Bea Masuk, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Permohonan dilampiri dengan daftar jumlah, jenis, judul dan perkiraan nialai pabean. Permohonan juga dilampiri dengan rekomendasi dari Departemen Teknis terkait (misalnya: Depdiknas atau Departemen Agama).  Direktur

Jenderal

Bea

dan

cukai

menerbitkan

Keputusan

pembebasan Bea Masuk atas nama Menteri Keuangan yang memuat daftar rincian buku dan pelabuhan bongkar. Dengan

diberikannya

keputusan

pembebasan

Bea

Masuk

selanjutnya pengeluaran barang impor (buku-buku) dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.


177

Teknik Kepabeanan iv) Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial atau kebudayaan Lembaga atau badan di Indonesia yang memperoleh bantuan dari lembaga sosial dan kebudayaan di luar negeri, dengan tujuan untuk dibagikan atau untuk keperluan masyarakat yang diberikan dengan cumacuma dapat diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang tersebut di dapat dengan cuma-cuma tanpa mengeluarkan devisa dan peruntukkannya di Indonesia bukan untuk mencari keuntungan. Pemasukan barang-barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan yang dapat diberikan pembebasan Bea Masuk, cukai dan pungutan impor lainnya dapat berupa barangbarang sebagai berikut : -

Barang

yang

diperlukan

untuk

mendirikan

atau

memperbaiki

bangunan ibadah, rumah sakit, poliklinik dan sekolah atau barang yang akan merupakan inventaris tetapnya. -

Mobil klinik sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut petugas ibadah umum, sarana pengangkut petugas kesehatan.

-

Barang yang diperlukan pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan untuk tujuan kebudayaan.

-

Barang

yang

diperlukan

untuk

ibadah

umum,

seperti

tikar

sembahyang, permadani atau piala-piala untuk jamuan perjamuan suci -

Peralatan operasi, perkakas pengobatan dan bahan pembalut yang digunakan untuk badan-badan sosial

-

Barang peralatan belajar-mengajar untuk lembaga pengajaran dan diberikan secara cuma-cuma

untuk

meningkatkan kecerdasan

masyarakat. Barang-barang tersebut juga meliputi makanan, obat-obatan dan pakaian untuk diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang memerlukan termasuk bantuan bencana alam. Barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengerjaan dan diberikan dengan cuma-cuma untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.


178

Teknik Kepabeanan Semua badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan yang mendapatkan pembebasan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan bagi lembaga yang belum ditetapkan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai lembaga penerima hibah dari luar negeri. Untuk impor barang oleh badan atau lembaga yang telah di tetapkan, mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri :  Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk nilai Pabeannya.  Surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri (gift certificate) yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia.  Rekomendasi dari departemen teknis terkait, bahwa lembaga maupun barang yang diimpor benar dan sesuai peruntukkan impornya. Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Untuk badan atau lembaga yang belum ditetapkan sebagai badan penerima hibah oleh Menteri Keuangan, permohonan ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Keuangan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan pembebasan. Selanjutnya barang dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean dengan memenuhi ketentuan tata laksana impor, yaitu dengan pengajuan dokumen PIB dan dokumen pelengkapnya serta surat keputusan pembebasan Bea Masuk. Barang-barang tersebut wajib disalurkan sesuai tujuan semula dan tidak boleh dijual. Dalam hal institusi Pabean mendapati barang-barang dimaksud ternyata tidak sesuai tujuan semula, maka fasilitas yang diberikan menjadi batal, dan bea masuk dan pungutan imporlainnya akan ditagih beserta denda 100% dari besar bea masuk. Ketentuan ini perlu dipahami agar bantuan atau hibah yang diberikan dari luar negeri tidak disalah gunakan dan dapat bermanfaat bagi


179

Teknik Kepabeanan masyarakat

sebagaimana

maksud

lembaga

sosial

memberikan

bantuannya v)

Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum Tempat-tempat umum yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana-sarana rekreasi dan peningkatan pengetahuan perlu di dukung keberadaannya. Tempat-tempat seperti museum, kebun binatang, taman safari, taman lindung, taman kota dan tempat-tempat lain semacam itu dimana masyarakat dapat memperoleh manfaat, dapat diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya terhadap barang maupun binatang yang diimpornya. Barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang semacam itu yang terbuka umum adalah barang dan/atau hewan disimpan atau dipelihara di dalam museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Termasuk dalam barang yang mendapat fasilitas pembebasan adalah peralatan dan makanan bagi binatang. Untuk

mendapatkan

pembebasan

atas

barang-barang

impor

tersebut, penanggung jawab museum, kebun binatang atau tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan dilampiri : 

Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai Pabeannya;



Rekomendasi dari departemen teknis terkait Dalam hal permohonan memenuhi syarat Direktur Jenderal Bea dan

Cukai atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Taman safari Indonesia misalnya, secara rutin mengimpor daging Kangguru dari Australian untuk keperluan makanan hewan di dalam Taman Safari.

Sebelum barang impor tiba di pelabuhan Indonesia,

sebaiknya pengurusan surat izin dan surat keputusan pembebasan Bea Masuknya sudah dilakukan, begitu barang tiba di Indonesia, barang dapat


180

Teknik Kepabeanan langsung dikeluarkan dengan mengajukan dokumen impor (PIB dan dokumen pelengkapnya) selanjutnya barang digunakan sesuai tujuannya. vi) Barang

untuk

keperluan

penelitian

dan pengembangan

ilmu

pengetahuan Ilmu pengetahuan hal yang sangat dibutuhkan dalam upaya mencerdaskan bangsa, oleh karena itu barang keperluan penelitian perlu diberikan insentif. Barang

untuk

pengetahuan memajukan

keperluan

adalah ilmu

barang

penelitian yang

pengetahuan

dan

pengembangan

benar-benar

termasuk

digunakan

untuk

ilmu untuk

penyelenggaraan

penelitian dengan tujuan mempertinggi tingkat ilmu pengetahuan yang ada. Barang-barang tersebut bukan hanya berupa buku-buku, namun meliputi juga segala jenis barang untuk keperluan penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan, baik berupa barang atau bahan sebagai

objek

untuk

menyelenggarakan

penelitian,

penelitian

seperti

juga

barang-barang

peralatan

laboratorium

untuk atau

peralatan khusus lainnya yang digunakan untuk penelitian. Atas pemasukan barang yang digunakan untuk kepentingan penelitian diberikan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Perguruan tinggi, lembaga dan badan yang diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. tinggi,

lembaga

dan

badan

yang

telah

ditetapkan,

Perguruan mengajukan

permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan dilampiri: 

Daftar rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai Pabeannya yang telah disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, Lembaga dan Badan yang terkait dengan penelitian.

 Rekomendasi

dari

departemen

teknis

terkait,

misalnya

dari

Depdiknas, Badan Tenaga Atom Nasional, Departemen Pertanian dan sebagainya.


181

Teknik Kepabeanan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan. Untuk Perguruan Tinggi, Lembaga dan Badan yang belum ditetapkan juga dapat diberikan pembebasan, hanya surat keputusan pembebasan ditandatangani oleh Menteri Keuangan sendiri, atau dapat juga didelegasikan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Setelah mendapatkan surat penetapan pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor, importir (lembaga peneliti, Perguruan Tinggi) mengajukan

dokumen

penyelesaian

barang

impor

(PIB)

dengan

dilengkapi invoice, packing list, copy B/L, rekomendasi dari instansi terkait, dan surat penetapan pemberian pembebasan Bea Masuk. Selanjutnya barang dikeluarkan dari pelabuhan untuk digunakan melakukan penelitian. Barang-barang tersebut tidak boleh dijual kepada pihak lain, jadi semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian oleh lembaga tersebut. vii) Barang untuk keperluan kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya Terhadap kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya pemerintah berkewajiban melindungi dan memberikan bantuan, oleh karena itu terhadap barang keperluan mereka yang pengadaannya harus di impor dari luar negeri diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM, PPh pasal 22). Barang-barang yang dapat diimpor dengan mendapat pembebasan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya meliputi peralatan khusus yang diperlukan seperti kursi roda, buku dengan huruf Braille atau mesin cetak Braille, tongkat jalan dan sebagainya. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya adalah barang atau peralatan yang hanya digunakan untuk membantu kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Barang tersebut diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai, serta Pajak dalam rangka impor. Namun tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri oleh si penyandang cacat, tapi harus diimpor melalui badan/lembaga sosial yang mengurus mereka.


182

Teknik Kepabeanan Untuk

mendapatkan

pembebasan

atas

barang-barang

impor

sebagaimana tersebut, badan-badan sosial yang mengurus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan dilampiri :  Daftar rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai Pabeannya/ harganya  Rekomendasi dari departemen teknis terkait, bahwa benar lembaga tersebut sebagai pengurus orang cacat, dan patut mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Direktur

Jenderal

Bea

dan

Cukai

memberikan

keputusan

pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Selanjutnya barang dapat diimpor atau dikeluarkan dari pelabuhan dengan mengajukan dokumen impor beserta dokumen pelengkap lainnya. viii) Persenjataan, amunisi dan perlengkapan militer, termasuk cadang

yang

diperuntukkan

bagi

keperluan

pertahanan

suku dan

keamanan negara Negara sangat berkepentingan memiliki tentara dan polisi yang kuat untuk melindungi negara dan masyarakat. Barang-barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia selain berasal dari produk sendiri (produksi dalam negeri) sebagian besar masih perlu di impor (didatangkan dari luar negeri). Barang-barang tersebut bukan hanya terdiri dari persenjataan dan amunisi namun juga barang dan perlengkapan lain yang dapat mendukung tugas-tugas TNI dan Polri. Barang yang diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, meliputi barang-barang berupa: -

Persenjataan dan amunisi adalah alat utama TNI termasuk suku cadang dan perlengkapan militer yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara untuk melaksanakan kegiatan dan operasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI, serta alat pendukung yang dipergunakan dalam pengoperasian alat utama


183

Teknik Kepabeanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasi TNI, termasuk kendaraan bermotor. -

Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan adalah termasuk juga suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan; perawatan dan perbaikan alat utama dan alat pendukungnya, termasuk bahan kain, bijih plastik, bahan untuk membuat bahan peledak, dan sebagainya.

-

Daftar barang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008.

Barang-barang impor yang mendapat fasilitas tersebut merupakan barang yang digunakan oleh:  Lembaga Kepresidenan;  Departemen Pertahanan Keamanan;  Mabes TNI;  Mabes Polri;  Badan Intelijen Negara;  Lembaga Sandi Negara. Untuk penyelesaian importasinya dapat dilaksanakan oleh pihak ke-3 berdasarkan perjanjian kerja sama.

Untuk mendapatkan fasilitas

pembebasan bea masuk yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean (format SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, atau SP5) dengan dilampiri: 

Dokumen pelengkap pabean (invoice, packing list, B/L dsb)



Surat Kontrak Kerja Pengadaan Barang, dalam hal diimpor oleh pihak ke-3; yang menyebutkan bahwa harga dalam kontrak kerja tidak meliputi pembayaran bea masuk dan PDRI .

Surat permohonan ditandatangani oleh:  Sekretariat

Negara,

dalam

hal

diimpor

oleh

Lembaga

Kepresidenan;  Dirjen Material Fasilitas dan Jasa; atau Direktur Pengadaan, dalam hal diimpor oleh Departemen Pertahanan Keamanan;  Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik, Kasum TNI,, dalam hal diimpor oleh Mabes TNI;


184

Teknik Kepabeanan  Deputi Kapolri Bidang Logistik, dalam hal diimpor oleh Mabes Polri;  Sekretaris Umum atau Direktur Logistik Ka.BIN, dalam hal diimpor oleh Badan Intelijen Negara;  Sekretariat Utama Lembaga Sandi Negara, dalam hal diimpor oleh Lembaga Sandi Negara. Surat permohonan harus mencantumkan uraian barang. Atas permohonan tersebut Kepala kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan pembebasan bea masuk. Dalam hal barang yang akan diimpor dan dimintakan pembebasan bea masuk tidak tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

29/PMK.04/2008,

yang

bersangkutan

harus

mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya Dirjen Bea dan Cukai a.n Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan setentangnya. Untuk

impor

barang

dan

bahan

yang

dipergunakan

untuk

menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan adalah termasuk juga suku cadang yang dipergunakan untuk pemeliharaan, perawatan

dan

perbaikan

alat

utama

dan

alat

pendukungnya,

permohonan diajukan oleh Produsen yang termasuk dalam industri strategis yang ditetapkan pemerintah. Pada

prinsipnya

untuk

kelancaran

pengeluaran

barang

dari

pelabuhan, pemberian keputusan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor diberikan oleh kepala kantor pelayanan Bea Cukai setempat atas nama Menteri Keuangan, kecuali terhadap barang-barang yang tidak tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2008 Untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk atas impor barangbarang

persenjataan

dan

amunisi

dan

barang

pendukungnya

sebagaimana dimaksud di atas, prosedurnya sebagai berikut :  Yang bersangkutan dapat langsung mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pelengkap Pabean lainnya kepada Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan

barang dengan melampirkan :


185

Teknik Kepabeanan 1) Surat Pernyataan Barang Impor Dephankam/TNI (SP-1, SP-2, SP3, SP-4, atau SP-5) untuk barang-barang keperluan Dephankam/ TNI, Polri, BIN dan LSN; yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk tersebut diatas. Apabila barang-barang yang diimpor tersebut termasuk dalam daftar barang persenjataan dan amunisi, maka selanjutnya Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang memberikan keputusan tentang pembebasan Bea Masuk dengan mencantumkan dasar hukum pembebasannya pada lembar SP-1/SP-2/SP-3/SP-4 atau SP-5 yang diajukan. 2). Dokumen pelengkap pabean lainnya.  Terhadap barang-barang yang tidak tercantum dalam daftar barang yang diberi pembebasan, pembebasan Bea Masuk diberikan oleh Menteri Keuangan setelah diajukan permohonan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Untuk mendapatkan pembebasan Bea Masuk atas impor barangbarang berupa bahan sebagaimana dimaksud di atas, produsen industri strategis yang ditetapkan oleh pemerintah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dengan melampirkan rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai Pabeannya; serta Surat Kontrak Kerja Pengadaan Barang. Pengimporannya

tetap

menggunakan

PIB

disertai

dokumen

pelengkap pabeannya, termasuk Surat Keputusan Pembebasannya sesuai perundang-undangan yang berlaku. ix) Barang Contoh Pada

prinsipnya

barang

yang

diimpor

untuk

dipakai

pada

pengeluarannya dari Kawasan Pabean (pelabuhan laut, udara atau darat) ke peredaran bebas wajib mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan membayar Bea Masuk.


186

Teknik Kepabeanan Namun bagi barang contoh diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pungutan lainnya mengingat bahwa barang tersebut di impor sebagai contoh barang dan bukan untuk dikonsumsi, selain itu barang contoh tersebut akan digunakan sebagai contoh untuk membuat barang yang akan diproduksi di dalam negeri. Hal tersebut dapat dimaklumi bagi kepentingan pertumbuhan industri dalam negeri mengingat selera konsumen (dalam maupun luar negeri) yang selalu berubah. Barang contoh adalah semua barang yang diimpor secara khusus sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi dengan tujuan untuk di ekspor atau untuk tujuan pemasaran dalam negeri. Barang contoh tidak boleh diperdagangkan. Oleh karena itu barang impor yang akan digunakan

sebagai

contoh

harus

memenuhi

beberapa

kriteria.

Persyaratan barang contoh adalah sebagai berikut :  Semata-mata diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau produk baru.  Pengimporannya hanya 3 (tiga) barang untuk 1 (satu) jenis merk/model/type.  Bukan sebagai barang yang tujuannya untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk penelitian dan pengembangan kualitas.  Tidak untuk dipindahtangankan, dijual atau dikonsumsi di dalam negeri.  Tidak termasuk kendaraan bermotor termasuk alat berat dalam jenis dan/atau kondisi apapun. Atas pemasukan barang contoh dengan persyaratan di atas diberikan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan yang berlaku. Permohonan pembebasan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dengan dilampiri :  Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai Pabeannya;  Rekomendasi

dari

departemen

teknis

terkait,

misalnya

dari

Departemen Perindustrian.


187

Teknik Kepabeanan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya menerbitkan keputusan pembebasan Bea Masuk dan cukai atas nama Menteri Keuangan, untuk penyelesaian impornya, diajukan PIB dan dokumen pelengkap Pabean lainnya. Barang contoh wajib disimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal realisasi impor, dan dalam rentang waktu tersebut barang contoh tidak boleh dijual atau dipindahtangankan. Barang contoh yang telah digunakan sesuai peruntukkannya dan telah disimpan lebih dari 2 (dua) tahun, dibebaskan dari kewajiban terhadap negara. Hal tersebut untuk kepastian pengawasannya, dan lagi pula barang contoh yang telah disimpan lebih dari dua tahun sudah tidak dapat dipakai lagi (out of date).

x)

Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah Dalam pembuatan suatu peraturan, pemerintah memperhatikan berbagai aspek, antara lain aspek kemanusiaan. Dimasa tidak layak diperlakukan terhadap jenazah manusia jika pada saat pemasukkannya ke dalam negeri dipungut Bea Masuk dan pajak lainnya. Oleh karena itu terhadap jenazah atau jenazah perlu diberikan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, termasuk juga yang mendapat fasilitas alat/benda pembungkus jenazah tersebut yang lazim digunakan sebagai pembungkus jenazah / abu jenazah, seperti peti, kendi/tempayan atau kemasan lain. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah dan abu jenazah adalah peti atau kemasan dengan tidak memandang jenis atau komposisi yang digunakan untuk menyimpan jenazah atau abu jenazah bagi keperluan pengangkutan. Atas pemasukan barang tersebut di atas, diberikan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor dengan ketentuan sebagai berikut : -

Peti atau kemasan lain tersebut hanya memiliki nilai guna dan lazim dipergunakan untuk menyimpan dan/atau mengangkut jenazah atau abu jenazah;


188

Teknik Kepabeanan -

Bentuk dan ruangan peti atau kemasan sebagaimana dimaksud, harus memenuhi kewajaran untuk diisi satu jenazah atau satu jenazah yang diperabukan. Peti atau kemasan lain yang diperuntukkan untuk menyimpan

jenazah, namun pada sat di impor tidak beserta jenazahnya di diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk. Pada saat kedatangan di dalam daerah Pabean wajib diserahkan keterangan sebagai berikut :  Untuk peti atau kemasan lain yang berisi jenazah, surat keterangan kematian dari dokter di negara tempat jenazah berasal.  Untuk peti atau kemasan lain yang berisi abu jenazah, dilampirkan surat keterangan dari Balai Perabuan Jenazah di negara tempat jenazah diperabukan. PIB diajukan beserta dokumen pelengkap dan dokumen tersebut di atas.

xi) Barang pindahan Manusia banyak memerlukan fasilitas dalam menjalankan hidupnya, kebutuhan makanan dan tempat tinggal beserta kelengkapannya. Dimanapun mereka berada, orang menetap di luar negeri kemudian karena perlu membawa segala fasilitas kebutuhan hidupnya yang selama ini digunakan di luar negeri, apakah tinggal di Indonesia sendiri atau bahkan membawa serta keluarganya, istri / suami dan anak-anaknya, terhadap barang-barang yang dibawa serta pada saat kepindahannya dapat diberikan pembebasan Bea Masuk sebagai barang pindahan. Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri. Kemudian dibawa pindah ke dalam negeri Dengan demikian barang dikategorikan sebagai barang pindahan jika memenuhi ketentuan :  Barang-barang yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia dimasukkan ke dalam daerah Pabean Indonesia, yang terdiri dari barang-barang rumah tangga yang diperuntukkan akan tetap sebagai bagian rumah tangganya; seperti tempat tidur, meja kursi, pesawat televisi, radio, kulkas, buku-buku dan sebagainya;


189

Teknik Kepabeanan  Tidak termasuk persediaan barang dagangan dan barang larangan serta kendaraan bermotor; mobil maupun sepeda motor;  Barang tersebut tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia. Pada prinsipnya semua jenis barang yang dipakai sehari-hari oleh anggota keluarga dapat dimasukkan ke Indonesia sebagai barang pindahan, kecuali barang yang dilarang diimpor. Barang yang dilarang di impor seperti obat-obat terlarang, senjata api, barang-barang pornografi, dan sebagainya. Demikian juga tidak boleh di bawa dengan fasilitas barang pindahan adalah barang dagangan, karena yang dapat diberikan fasilitas pembebasan adalah barang pindahan sebagai inventaris rumah tangga. Terhadap kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor) tidak boleh di impor, selain karena kendaraan bermotor bekas tidak boleh di impor, juga importasi kendaraan bermotor harus memenuhi spesifikasi khusus yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian. Dikecualikan dari larangan membawa kendaraan bermotor adalah Duta Besar Indonesia yang telah habis masa tugasnya di luar negeri, dengan rekomendasi Departemen Luar negeri dan Dept. Perindustrian. Pembebasan Bea Masuk dan pungutan impor atas pemasukan barang pindahan yang dibawa oleh : -

Pegawai negeri/anggota TNI/Polri yang karena tugasnya ditempatkan di luar negeri dan Surat Keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari departemen yang bersangkutan.

-

Pegawai negeri/anggota TNI/Polri yang menjalankan tugas belajar di luar negeri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun baik disertai keluarganya atau tidak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tugas belajar di luar negeri dari departemen yang bersangkutan.

-

Pelajar/mahasiswa/orang yang belajar di luar negeri sekurangkurangnya selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di Indonesia negara tempat belajar.


190

Teknik Kepabeanan -

Tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun secara terus menerus berdasarkan perjanjian kerja dengan departemen luar negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan departemen luar negeri

-

Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri secara terus menerus selama paling kurang 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.

-

Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah

Pabean

Indonesia

bersama

keluarganya

setelah

mendapatkan izin menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan izin kerja tenaga asing dari departemen tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara dan Izin Kerja Tenaga Asing Sementara sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Dalam hal memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, terhadap barang pindahan diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Untuk pengeluaran barang pindahan, pemilik barang mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan : -

Rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan Bea Masuk beserta nilai Pabeannya, yang telah ditandasahkan;

-

Surat keterangan yang diperlukan;

-

Foto copy paspor. Dengan demikian yang bersangkutan tidak perlu mengajukan PIB

tapi hanya dengan PIBK (Official Assessment) dan dokumen pelengkap lainnya yang diperlukan dan mendukung sebagai barang pindahan. Sudah selayaknya barang pindahan yang selama ini sudah menjadi bagian dalam keluarga dalam kepindahannya ke Indonesia tidak di pungut Bea Masuk dan pungutan impor lainnya.


191

Teknik Kepabeanan xii) Barang pribadi Penumpang; awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.  Pengeluaran barang impor yang dilakukan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut Barang-barang penumpang dalam jumlah tertentu dapat diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang penumpang adalah barang impor milik penumpang yang tiba bersama penumpang, baik sebelum maupun setelah kedatangan penumpang yang dapat berupa : -

Barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai yang wajar.

-

Barang

bawaan

penumpang

yaitu

barang

yang

bukan

merupakan barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang. Penumpang atau awak sarana pengangkut yang tiba dari luar negeri wajib memberitahukan barang bawaannya kepada pejabat bea dan cukai di pelabuhan kedatangan. Penumpang/ awak sarana pengangkut tetap harus mematuhi ketentuan impor larangan / pembatasan dan pembawaan mata uang rupiah. Penumpang atau awak sarana pengangkut wajib mengisi pemberitahuan impor barang penumpang/awak sarana pengangkut berupa Customs Declaration tentang jumlah, jenis, merk, serta nilai Pabean barang impor yang dibawany, dan menyerahkan kepada pejabat Pabean. Barang Penumpang yang tiba tidak bersama penumpang harus dapat dibuktikan dengan paspor, bagagage claims tag (tanda bukti barang Penumpang) dan tiket yang bersangkutan, barang tersebut jika terdaftar dalam manifest di selesaikan dengan PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus). Jika terdaftar sebagai barang “lost and found” diselesaikan dengan CD. Penumpang atau awak sarana pengangkut dapat memilih jalur hijau, apabila barang impor yang dibawanya tidak diperlukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor lainnya, atau jalur merah jika diperlukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor lainnya.


192

Teknik Kepabeanan Pejabat Pabean dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang Penumpang atau awak sarana pengangkut yang memilih jalur hijau. Pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor diberikan terhadap barang penumpang sebagai berikut : -

barang keperluan diri dan sisa bekal

-

barang bawaan penumpang yang nilainya tidak lebih FOB USD. 250,- per barang atau FOB USD 1000,- per keluarga

-

barang bawaan awak sarana pengangkut yang nilainya tidak lebih FOB USD 50,- per orang.

-

barang penumpang bukan penduduk Indonesia seperti : camera, radio, teropong, Laptop, telpon genggam dan sebagainya.

-

barang tersebut yang dibawa oleh Penumpang Indonesia dengan syarat

pada

keberangkatannya

keluar

negeri

wajib

memberitahukan kepada Pabean -

barang kena cukai berupa : 200 batang sigaret, atau 50 batang cerutu atau 200 gram tembakau iris.

-

satu liter minuman mengandung etil alkohol Dalam hal nilai barang yang dibawa penumpang tidak lebih dari

FOB USD 250,- untuk satu orang atau FOB USD 1,000,- untuk satu keluarga, atau FOB USD 50,- untuk awak sarana pengangkut, pejabat Pabean memberikan persetujuan pengeluaran barang.

Dalam hal

nilai barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut melebihi ketentuan, pejabat Pabean menetapkan jumlah Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor atas selisih tersebut dalam customs declaration. Barang kena cukai yang boleh dibawa penumpang tidak boleh melebihi 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris dan 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol. Sedangkan yang boleh dibawa oleh awak sarana pengangkut (ASP) tidak melebihi 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris dan 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai yang melebihi ketentuan tersebut dimusnahkan.


193

Teknik Kepabeanan  Pengeluaran barang pelintas batas Dalam

rangka

berbatasan

mengakomodasi

dengan

negara

lain,

kebutuhan pemerintah

penduduk telah

yang

membuat

kesepakatan dengan negara tetangga mengenai pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk. Setiap pelintas batas yang tiba dari luar daerah Pabean wajib memberitahukan barang bawaannya kepada pejabat bea dan cukai di pos lintas batas secara lisan dengan menunjukkan Kartu Identitas Lintas Batas. Setiap pelintas batas mempunyai KILB yang dikeluarkan oleh Bea Cukai setempat atas permohonan yang bersangkutan, dengan dilampiri foto copy KTP dan pos lintas batas yang ditandasahkan oleh Imigrasi setempat. Kesepakatan pemerintah mengenai masalah ini telah dilakukan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, Philipina, Papua Nugini dan Timor Leste. Pemberian pembebasan tetap memenuhi ketentuan impor dan atas jumlah tertentu terhadap barang bawaan pelintas batas diberikan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, apabila : (1). Barang yang diperdagangkan secara lintas batas antara Indonesia

dengan

Papua

Nugini,

yang

jenisnya

telah

disepakati sebagaimana diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang nilainya tidak melebihi FOB USD 300 (tiga ratus USD) tiap orang untuk jangka waktu satu bulan. (2). Barang bawaan pelintas batas antara Indonesia dan Malaysia, yang jenisnya telah disepakati sebagaimana diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang nilainya: -

tidak melebihi FOB Mal. $ 600,- (enam ratus ringgit Malayasia) tiap orang untuk jangka waktu satu bulan apabila melewati batas daratan.

-

tidak melebihi FOB Mal. $ 600,- (enam ratus ringgit Malaysia) setiap perahu untuk setiap trip, apabila melalui batas lautan (sea border)

(3). Barang bawaan pelintas batas antara Indonesia dengan Filipina yang jenisnya telah disepakati sebagaimana diatur


194

Teknik Kepabeanan dalam perjanjian antara kedua negara yang nilainya tidak melebihi FOB USD 250,- (dua ratus lima puluh US Dollar) tiap orang untuk jangka waktu satu bulan. (4). Barang bawaan pelintas batas antara Indonesia dengan Papua New Guinea

yang jenisnya telah disepakati sebagaimana

diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang nilainya tidak melebihi FOB USD 300,- (tiga ratus US Dollar) tiap orang untuk jangka waktu satu bulan. (5). Barang bawaan pelintas batas antara Indonesia dengan Timor Leste

yang jenisnya telah disepakati sebagaimana diatur

dalam perjanjian antara kedua negara yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50,- (lima puluh US Dollar) tiap orang perhari. Bagi orang yang tiba dari luar negeri melalui pos perbatasan lintas batas yang tidak dapat menunjukkan KILB, atas barang bawaannya dianggap sebagai barang bawaan penumpang dan berlaku ketentuan barang penumpang. Dimasa yang akan datang kemungkinan terbuka pos-pos lintas batas lainnya dengan negara tetangga.  Pengeluaran barang kiriman pos Dalam hal pelayanan kiriman pos, Indonesia memperhatikan kelaziman

dan

memperhatikan

kesepakatan ketentuan

dalam

internasional, negeri,

namun

termasuk

tetap

ketentuan

kepabeanan yang berlaku. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan kiriman pos, Pabean menempatkan pegawainya di kantor pos lalu bea yang melayani kiriman pos internasional. Terhadap barang impor yang dikirim melalui pos dilakukan pemeriksaan Pabean oleh pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan petugas pos. Petugas bea cukai tidak berwenang membuka paket kiriman yang disegel oleh pos. Hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam dokumen Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) yang ditandatangani bersama oleh pejabat Bea dan Cukai dengan Petugas Pos. dalam hal barang kiriman pos harus dipungut bea masuk, besarnya ditetapkan oleh pegawai bea cukai.


195

Teknik Kepabeanan Barang kiriman pos yang telah ditetapkan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor, diserahkan oleh petugas pos kepada si penerima setelah Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi. Terhadap kiriman melalui pos yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50,- (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang kiriman, diberikan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang yang dikirim melalui pos tetap harus memenuhi ketentuan impor,

termasuk

ketentuan

terhadap

barang

larangan

atau

pembatasan impor.  Pengeluaran barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) Masa sekarang ini jasa pengiriman barang tidak lagi di dominasi pos, sudah banyak PJT yang beroperasi secara internasional seperti DHL, FEDEX, dan sebagainya. Pengusaha Jasa titipan wajib memberitahukan barang impor yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan kepada pejabat bea dan cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan dokumen PIBK, untuk pemenuhan formalitas Pabean. Barang kiriman adalah barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri sebagaimana tercantum dalam House AWB (Air Way Bill) dan beratnya tidak melebihi 100 kilogram netto. Barang kiriman untuk tujuan TPB (Tempat Penimbunan Berikat) tidak dibatasi berat dan nilainya. Atas barang impor yang dikirim melalui perusahaan jasa titipan yang tidak melebihi FOB USD 50,- (lima puluh US Dollar) untuk setiap kiriman, diberikan pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Dalam hal nilai barang melebihi tersebut di atas, sisanya diperhitungkan Bea Masuk dan Pajak impor yang harus di bayar. Pelunasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang impor, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengeluaran barang. Fasilitas yang diberikan oleh Pabean tersebut diharapkan dapat menunjang industri dan perdagangan internasional. Bahkan kini sudah


196

Teknik Kepabeanan ada perusahaan jasa titipan yang memberikan pelayanan cepat “one night service” tanpa terkendala oleh formalitas Pabean. Hal yang lazim di dunia internasional bahwa atas barang kiriman dengan nilai minimal tertentu diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu untuk mendapatkan fasilitas sebagai barang kiriman harus memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tersebut di atas. Barang kiriman juga harus tetap memperhatikan ketentuan larangan / pembatasan impor, dan pembatasan atas barang kena cukai dalam jumlah tertentu. xiii) Pembebasan bea masuk atas impor obat-obatan yang dibiayai anggaran pemerintah. Atas impor obat yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Fasilitas

pembebasan bea masuk ini diperlukan bagi kepentingan masyarakat. Yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk menetapkan diagnose, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah pada manusia dan hewan. Impor obat-obatan dengan fasilitas pembebasan bea masuk dilakukan oleh: - Departemen/lembaga pemerintah non departemen yang terkait dengan penanganan program kesehatan. - Dinas yang menangani bidang kesehatan. - Rumah sakit; atau - Pihak

ketiga

berdasarkan

perjanjian/kontrak

kerja

antara

departemen/lembaga pemerintah non departemen/dinas dengan pihak ketiga. Perjanjian/kontrak kerja harus menyatakan bahwa nilai kontraknya tidak termasuk pembayaran bea masuk. Untuk

mendapatkan pembebasan bea masuk

importir

harus

mengajukan permohanan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Permohonan pembebsan tersebut dilampiri

dengan:


197

Teknik Kepabeanan - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau yang disamakan. - Rekomendasi dari instansi teknis terkait. - Perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana impor dalam hal dilakukan oleh pihak ketiga. - Rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean obat yang akan diimpor, serta pelabuhan bongkar. Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk.

Jika ditolak diterbitkan surat

pemberitahuan penolakan dengan menyebut alasannya. Apabila barang yang diimpor tidak sesuai dengan jumlah, jenis, spek barang

yang

tercantum

dalam

perbedaannya dipungut bea masuk.

keputusan

pembebasan,

atas

Begitu juga importasi obat-obatan

tersebut tidak sesuai dengan tujuan maka bea masuk wajib dibayar dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

xiv) Impor kembali barang yang telah di ekspor Adakalanya barang yang berasal dari dalam negeri setelah dikeluarkan atau diekspor ke luar negeri karena sesuatu hal harus dimasukkan kembali atau diimpor kembali (re-impor) ke Indonesia. Berkaitan dengan Undang-undang Kepabeanan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean terhutang bea masuk. Oleh karena itu terhadap barang yang bersangkutan diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk. Impor kembali adalah impor yang meliputi : - barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama - barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan - barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan pengerjaan - barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan pengujian Penjelasan kriteria barang impor kembali adalah sebagai berikut :  barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama, adalah

tanpa

mengalami


suatu

proses

pengerjaan

atau

198

Teknik Kepabeanan penyempurnaan

apapun

seperti

barang

yang

dibawa

oleh

Penumpang ke luar negeri, barang keperluan pameran, pertunjukkan, perlombaan, pengerjaan proyek di luar negeri, atau barang ekspor yang karena sesuatu hal diimpor kembali.  barang-barang

yang

telah

diekspor

untuk

perbaikan

adalah

penanganan barang yang rusak, usang atau tua di luar negeri dengan mengembalikan pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya.

Pengerjaan

adalah

penanganan

barang

yang

mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya.  barang-barang

yang

telah

diekspor

untuk

pengujian

adalah

penanganan barang di luar negeri yang meliputi pemeriksaan dari segi teknis dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Atas pemasukan barang-barang yang telah diekspor kemudian di impor kembali dalam kualitas yang sama, dalam hal barang : -

Yang pada ekspornya tidak memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk dan cukai, diberikan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai,

-

Yang pada saat ekspor telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengembalian Bea Masuk dan Cukai, dikenakan Bea Masuk dan Cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir.

-

Yang berasal dari Kawasan Berikat diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai sepanjang dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat. Atas pemasukan barang-barang untuk perbaikan atau pengerjaan di

luar negeri, dikenakan Bea Masuk dan Cukai terhadap bagian-bagian yang diganti atau ditambah serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi (dalam hal asuransi di tutup di luar negeri). Atas pemasukan barang-barang untuk keperluan pengujian diberikan pembebasan Bea Masuk dan Cukai. Untuk mendapatkan pembebasan atau keringanan atas barangbarang impor sebagai dimaksud yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang


199

Teknik Kepabeanan ditunjuknya disertai rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan cukai beserta nilai Pabeannya. Pengenaan bea masuk dihitung berdasarkan tariff dari barang dalam keadaan jadi dan nilai pabean sesuai dengan penetapan nilai pabean. Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor disertai rincian jumlah , jenis barang, dengan melampirkan: - Fotocopy PEB, NPE, LHP, atau Laporan Surveyor, atau bukti ekspor bagi yang tidak wajib PEB; - Invoice yang mencantumkan harga part/pengganti dan biaya perbaikan; - B/L, Sea Way Bill, atau AWB pada saat ekspor dan impor; - Surat Keterangan dari pihak terkait luar negeri

mengenai alasan

pengembalian, atau keterangan hasil pengujian. Untuk pengeluaran barang-barang dimaksud, pihak importir wajib menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa PIB yang dilampiri dengan Surat Keputusan pembebasan dan dokumen pendukung lainnya, seperti invoice, packing list, copy B/L dan dokumen ekspor (PEB) terdahulu atas barang tersebut (pada saat diekspor). Pada saat ekspor barang harus jelas tujuan dari pengirim barang tersebut

keluar

negeri,

misalnya

untuk

perbaikan/reparasi

dan

sebagainya. Pada saat ekspornya dilakukan pemeriksaan fisik barang; dan pada saaat kembali (reimpornya) juga dilakukan pemeriksaan fisik barang. xv) Bahan

terapi

manusia,

pengelompokkan

darah

dan

bahan

penjernihan jaringan Bahan atau bagian-bagian organ manusia untuk kepentingan pengobatan terapi dan kesehatan yang diimpor dari luar negeri dapat diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk. Demikian juga terhadap bahan pengelompokkan darah dan bahan penjenisan jaringan, baik untuk kepentingan kesehatan maupun penelitian. Kornea mata dan ginjal termasuk bahan terapi manusia yang kerap didatangkan dari luar negeri untuk pengobatan pasien di rumah sakit di


200

Teknik Kepabeanan dalam negeri. Untuk itu selain pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impornya juga diberikan fasilitas pelayanan yang cepat (pelayanan segera). Barang-barang yang diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk adalah : -

bahan terapi yang berasal dari manusia yaitu darah manusia serta derivatifnya seperti darah, plasma kering, albumin, gamma globulin, fitringen serta organ tubuh.

-

bahan pengelompokan darah adalah bahan pengelompokan darah yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan atau sumber lainnya.

-

Bahan penjenisan jaringan adalah bahan penjenisan jaringan yang berasal dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan atau sumber lain. Atas pemasukan barang tersebut di atas, diberikan pembebasan atau

keringanan Bea Masuk dan Cukai. Permohonan pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan Cukai ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk, disertai : -

rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan Cukai beserta nilai pabeannya

-

rekomendasi dari departemen teknis terkait (Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, dan sebagainya) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk

mengeluarkan keputusan pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan Cukai. Fasilitas ini mendukung kebijakan pemerintah di bidang kesehatan masyarakat untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

3)

Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk i)

Mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri Dalam rangka upaya pemerintah untuk mendorong industri dan efisiensi nasional dianggap perlu untuk diberikan kemudahan bagi industri berupa keringanan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan bagi industri baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dan juga


201

Teknik Kepabeanan bagi industri yang selama ini sudah beroperasi yang akan memperluas kapasitas produksinya dan pengembangan industri yang telah ada, termasuk bagi industri jasa. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam pemberian fasilitas ini bersifat temporer dan bervariatif. Suatu waktu atas impor mesin, barang dan bahan diberikan pembebasan Bea Masuk, namun pada waktu tertentu dengan pertimbangan efektifitas pemberian fasilitas Bea Masuk dengan

tetap

memperhatikan

kepentingan

penerimaan

negara,

pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk dapat diganti dengan fasilitas pembebasan sebagian / keringanan Bea Masuk. Saat ini atas impor mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan pengembangan industri diberikan fasilitas keringanan Bea Masuk, sehingga tarif akhir barang-barang yang diimpor menjadi 5% (lima persen). Pengertian dan Persyaratan Pemberian Fasilitas, sebagai berikut:  Mesin, adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan, instalasi pabrik, peralatan atau perkakas, yang digunakan untuk pembangunan industri / industri jasa.  Barang dan bahan adalah semua barang atau bahan tidak melihat jenis dan komposisinya yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.  Industri adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya

termasuk

kegiatan

rancang

bangun

dan

perekayasaan industri.  Industri jasa adalah perusahaan yang memiliki izin usaha yang kegiatannya di bidang jasa sebagai berikut : -

Pariwisata, kecuali golf

-

agribisnis / pertanian

-

transportasi / perhubungan

-

pelayanan kesehatan

-

telekomunikasi


202

Teknik Kepabeanan -

pusat pertokoan, super market, departemen store terbatas pada PMDN dan Non PMDN

-

pertambangan

-

pekerjaan umum

-

informasi

-

pendidikan / penelitian dan pengembangan (Litbang)

-

kehutanan

-

konstruksi

 Pengembangan adalah perluasan (diversifikasi hasil produksi) dan restrukturisasi (modernisasi dan rehabilitasi) mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainnya beserta komponen-komponennya untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi, mutu, jenis produksi, efisiensi. Fasilitas keringanan Bea Masuk diberikan terhadap: -

Atas impor mesin dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri jasa diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif Bea Masuknya menjadi 5% (lima persen). Dalam tarif Bea Masuk yang tercantum dalam BTBMI 5% atau kurang maka yang berlaku adalah tariff Bea Masuk dalam BTBMI. Keringanan Bea Masuk berlaku untuk pengimporan selama 2 tahun terhitung sejak tanggal Keputusan keringanan Bea Masuk.

-

Terhadap industri yang telah mendapatkan keringanan bea masuk atas impor mesin, dapat diberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pembangunan untuk keperluan 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu

pengimporan

2 (dua)

tahun

sejak tanggal

keputusan

pembebasan Bea Masuk. Pembebasan juga dapat diberikan kepada industri yang melakukan pembangunan dengan mesin produksi dalam negeri. -

Terhadap industri yang telah mendapat keringanan bea masuk, kecuali industri jasa, dalam rangka pengembangan dapat diberikan keringanan bea masuk atas barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi 2 (dua) tahun sehingga tariff akhir Bea Masuknya menjadi 5% apabila pengembangan menambah kapasitas sekurangkurangnya 30% dari besarnya kapasitas terpasang dengan jangka


203

Teknik Kepabeanan waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal keputusan keringanan Bea Masuk atas barang dan bahan. Dalam hal tarif Bea Masuk yang tercantum dalam BTBMI 5% atau kurang maka yang berlaku adalah tarif Bea Masuk dalam BTBMI (buku tarif Bea Masuk Indonesia). -

Terhadap industri yang melakukan pembangunan/ pengembangan dengan menggunakan mesin produksi dalam negeri, dapat diberikan keringanan Bea Masuk atas impor barang dan bahan, untuk keperluan produksi selama 4 (empat) tahun, dengan jangka waktu pengimporan bertahap selama 4 tahun. Untuk mengetahui apakah suatu mesin atau barang lainnya cocok

dan sesuai dengan kebutuhan industri tersebut (termasuk rangkaian mesin dan kapasitas produksi), daftar barang yang akan diimpor atau lazim disebut sebagai Master list terlebih dahulu akan diteliti atau diverifikasi oleh instansi yang berwenang.

Kebutuhan suku cadang

komponen serta barang dan bahan diverifikasi oleh: :  Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) atau PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)  Departemen Perindustrian dan atau instansi terkait bagi perusahaan non-PMA atau Non PMDN. Dalam melakukan verifikasi badan atau departemen tersebut menggunakan

surveyor

PT.

Sucofindo,

sebagai

lembaga

yang

berkompeten dan dipercaya. Terhadap impor mesin bukan dalam keadaan baru, harus disertai sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua. Karena pemerintah menginginkan tumbuhnya industri yang baik dan efisien dan dapat berlangsung dalam tempo yang cukup memadai. Permohonan untuk memperoleh kekurangan Bea Masuk disampaikan kepada: i). Ketua BKPM dan pembinaan BUMN atau pejabat yang ditunjuknya terhadap mesin, barang dan bahan untuk keperluan pembangunan bagi perusahaan PMA/PMDN


204

Teknik Kepabeanan ii). Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadap mesin, barang dan bahan untuk keperluan pembangunan bagi perusahaan non PMA/PMDN. Persyaratan yang dilampirkan antara lain: -

NPWP/SIU;

-

Hasil verifikasi surveyor terhadap kebutuhan barang dan bahan atau tambahan barang dan bahan;

-

Izin perluasan industri bagi perluasan kapasitas minimal 30% dari kapasitas terpasang. Dalam hal persyaratan dipenuhi dan barang yang diimpor sesuai

dengan peruntukan industri yang bersangkutan, diberikan keringanan Bea Masuk. Pemberian keringanan Bea Masuk diberikan oleh : -

Ketua BKPM dan Pembinaan BUMN untuk fasilitas pembangunan bagi perusahaan PMA / PMDN

-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk fasilitas pembangunan bagi perusahaan Non PMA / PMDN Keputusan keringanan Bea Masuk dilampiri Daftar mesin atau barang

dan bahan yang diberikan keringanan Bea Masuk serta penunjukkan pelabuhan dimana barang akan dibongkar. Fasilitas ini seperti ini (pembebasan maupun keringanan Bea Masuk) tidak berlaku untuk industri perakitan kendaraan bermotor (kecuali industri komponen kendaraan bermotor) dan industri-industri lain yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan/ keringanan seperti bahan baku pembuatan komponen elektronik, alat-alat besar/berat, peralatan dan jaringan telekomunikasi, dan sebagainya. Berkaitan dengan pungutan impor lainnya seperti : PPN, PPnBM dan PPh pasal 22, harus dimintakan tersendiri kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ketentuan

perpajakan tidak dimungkinkan diberikan

fasilitas perpajakan, pajak impor tetap dipungut. ii)

Pembebasan/keringanan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri. Industri adalah perusahaan yang memiliki izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi/barang jadi menjadi


205

Teknik Kepabeanan barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri. Yang dimaksud dengan pembangunan industri adalah pendirian baru industri yang menghasilkan barang/jasa.

Sedangkan pengembangan

industri adalah perluasan/diversifikasi hasil produksi dan restrukturisasi (modernisasi, rehabilitasi) mesin, peralatan pabrik dan peralatan lainnya beserta komponennya, untuk tujuan peningkatan kapasitas produksi, mutu, jenis produksi, efisiensi dari industri yang sudah ada. Pembebasan bea masuk dalam rangka pembangunan yang diberikan meliputi: -

mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri;

-

suku cadang/komponen mesin dalam jumlah tidak melebihi 5% dari harga mesin;

-

barang dan bahan untuk keperluan 2 tahun sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan 2 tahun sejak tanggal keputusan. Pembebasan bea masuk dalam rangka pengembangan industri yang

diberikan meliputi: -

mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri;

-

suku cadang/komponen mesin dalam jumlah tidak melebihi 5% dari harga mesin;

-

peningkatan kapasitas minimal 30% dari kapasitas terpasang (yang sudah ada);

-

bila menggunakan mesin lokal maka yang diberi fasilitas barang dan bahannya.sesuai kapasitas terpasang . Barang-barang yang akan diimpor diverifikasi oleh BKPM bagi PMA

dan PMDN;

dan Departemen Perindustrian bagi non PMA/PMDN.

Pelaksanaannya dilakukan oleh surveyor (PT Sucofindo). Permohonan pembebasan disampaikan kepada Ketua BKPM atas perusahaan PMA dan PMDN; dan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas perusahaan non PMA/PMDN.

Lampiran yang disampaikan

pada permohonan atas impor mesin adalah: -

NPWP/SIU;

-

Hasil verifikasi surveyor terhadap kebutuhan mesin/tambahan mesin;


206

Teknik Kepabeanan -

Uraian ringkas proses produksi (industri barang) atau uraian kegiatan usaha (industri jasa).

Lampiran yang disampaikan pada permohonan atas impor barang dan bahan adalah: -

NPWP/SIU;

-

Hasil verifikasi surveyor terhadap kebutuhan barang dan bahan;

-

Izin perluasan industri bagi peningkatan kapasitas minimal 30%

Terhadap industri yang telah mendapat fasilitas dimaksud wajib: -

menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin, barang dan bahan untuk keperluan audit;

-

menyimpan dokumen terkait sekurang-kurangnya 2 tahun;

-

menyerahkan laporan realisasi impor. Penyalahgunaan fasilitas dimaksud dapat dikenai sanksi administrasi

sebesar 100% sampai dengan 500% dari bea masuk yang terhutang, disamping pelunasan bea masuk dan pungutan impor lainnya. iii) Pembebasan/keringanan bea masuk atas barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu. Pembebasan bea masuk diberikan terhadap barang dan bahan bagi keperluan industri/industri jasa.

Pemberian fasilitas pembebasan atau

keringanan bersifat temporer, hanya diberikan untuk periode/jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu.adalah jangka

waktu terbatas yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk pada prinsipnya sama dengan ketentuan pada butir a dan b diatas.

Demikian juga pengertian-pengertian terkait

dengan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk. Importir

yang

bersangkutan mengajukan permohonan disertai

NPWP/SIUP dan hasil verifikasi surveyor. Permohonan diajukan kepada Menteri keuangan melalui DJBC. Badan

usaha

yang

mendapatkan

fasilitas

dimaksud

wajib

menyampaikan laporan realisasi impor kepada DJBC.


207

Teknik Kepabeanan iv) Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan Pemerintah sangat berkepentingan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan-kerusakan lingkungan antara lain dapat ditimbulkan dari limbah buangan industri, oleh karena itu perlu diberi insentif bagi industri maupun pengusaha pengolah limbah yang akan mengimpor peralatan, barang dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan meliputi peralatan pengolahan limbah yang digunakan untuk pengendalian pencemaran lingkungan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Barang-barang tersebut dapat berupa peralatan permesinan maupun bahan-bahan pembersih limbah. Untuk keperluan pemberian fasilitas pembebasaan bea masuk, pengertian peralatan adalah instalasi, mesin dan permesinan serta perlengkapan dan bagiannya yang semata-mata digunakan untuk memproses limbah agar pada saat pembuangannya tidak mencemari dan merusak lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan adalah

semua bahan biologi/kimia semata-mata digunakan untuk memproses limbah agar pada saat pembuangannya tidak mencemari dan merusak lingkungan. Impor barang dan bahan dimaksud dilaksanakan oleh pengusaha industri atau pengusaha pengolah limbah dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan Cukai. Dalam hal ini berkaitan dengan alasan tujuan pengimporan barang, pemerintah memberikan pembebasan Bea Masuk (Pajak impor dimintakan kepada Ditjen Pajak). Pengusaha industri atau pengusaha pengolah limbah mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dilampiri dengan : o

Akta

Pendirian

Perusahaan

dan

Surat

Izin

Industri

dari

Departemen Perindustrian dan Perdagangan o

NPWP dan PKP, SPT.

o

Rekomendasi dari Menteri Negara urusan Lingkungan Hidup/ Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.


208

Teknik Kepabeanan o

Rincian jumlah dan jenis peralatan dan bahan yang diimpor serta nilai Pabeannya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan

menerbitkan keputusan pembebasan Bea Masuk dan Cukai dengan dilampiri daftar rincian jumlah, jenis dan nilai Pabeannya, serta penunjukkan pelabuhan tempat pembongkaran. Terhadap berakibat

penyalahgunaan

pembatalan

dan

pemberian fasilitas

pengenaan

perundang-undangan kepabeanan.

denda

tersebut

sesuai

dapat

ketentuan

Namun atas barang-barang yang

telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal PIB, dapat dipindahtangankan atau digunakan untuk tujuan lain dengan ijin Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tidak dikenai pungutan bea masuk. v)

Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan Indonesia sebagai negara agraris dan sebagian besar penduduknya berada di pedesaan sebagai petani tentu sangat membutuhkan benih dalam jumlah yang besar. Apalagi pemerintah berniat mengembangkan agro bisnis dan agro industri. Hasil produk pertanian / perkebunan maupun

perikanan

tidak

hanya

harus

ditingkatkan

untuk

dapat

meningkatkan produksi, pemasaran dan perdagangan. Untuk itu diperlukan bibit unggul yang jika perlu didatangkan dari pasar benih luar negeri. Namun perlu juga diperhatikan oleh pemerintah jika pembenihan dalam negeri tidak berkembang akan mengakibatkan ketergantungan dengan luar negeri. Bibit dan benih adalah segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata

untuk

dikembangbiakkan

lebih

lanjut

dalam

rangka

pembangunan dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait.

Orang yang berusaha di bidang tersebut dan ingin

mengimpor bibit dan benih disebut sebagai importir. Importir yang memiliki usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan,

peternakan

dan

perikanan

yang

melakukan

pengembangbiakan dalam rangka pengembangannya dapat diberikan


209

Teknik Kepabeanan pembebasan atau keringanan Bea Masuk atas impor bibit dan benih, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan baik peraturan Pabean maupun peraturan dari instansi terkait. Impor bibit dan benih untuk kepentingan penelitian hanya dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk apabila dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga lain yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri tehnis terkait, misalnya departemen pertanian, departemen pendidikan nasional, dan sebagainya. Permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan dilampiri : 

Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Izin Industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan/ instansi terkait.



NPWP dan NPPKP



Penetapan barang impor sebagai bibit dan benih; dan/atau rekomendasi dari departemen/instansi teknis terkait



Sertifikat kesehatan tumbuhan dan hewan dari negara asal;



Rincian jumlah dan jenis, perkiraan nilai pabean bibit/benih peralatan dan bahan yang diimpor serta pelabuhan bongkar. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan

menerbitkan keputusan pembebasan Bea Masuk dan Cukai dengan dilampiri daftar rincian jumlah, jenis dan nilai Pabeannya, serta penunjukkan pelabuhan tempat pembongkaran. Mengingat pentingnya pengawasan atas impor benih dari luar negeri, walaupun sudah dimasukkan ke Indonesia (membawa penyakit atau bisa merusak tanaman / perikanan dalam negeri), benih yang diimpor tanpa izin

departemen

teknis

terkait

(departemen

pertanian)

harus

dimusnahkan, bahkan walaupun sudah ditanam harus dicabut. Hal tersebut dilakukan karena benih bisa membahayakan makhluk hidup. Oleh karena itu sebelum benih disebarluaskan, harus di uji coba, minimal dua musim tanam, izin impor benih sesuai ketentuan departemen pertanian diberikan paling lama dua tahun, dan setelah itu benih harus diproduksi di dalam negeri. Hal ini dilakukan agar produksi pangan Indonesia tidak tergantung pada benih yang diimpor dari luar negeri.


210

Teknik Kepabeanan vi) Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin. Mengingat perundang-undangan kepabeanan yang menetapkan pengertian impor dan pemasukan barang ke dalam daerah Pabean maka terhadap hasil laut yang ditangkap dan diambil dari zona ekonomi eksklusif di berikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk. Hasil laut adalah semua jenis tumbuhan laut, ikan dan hewan laut yang layak untuk dimakan seperti udang, kerang dan kepiting yang belum atau sudah diolah dalam diolah dalam sarana penangkapan yang bersangkutan. Termasuk dalam kategori ini adalah hasil laut. Sarana pelengkap adalah satu atau kelompok kapal berbendera Indonesia atau asing yang mempunyai peralatan untuk menangkap atau mengambil hasil laut termasuk juga yang didalamnya mempunyai peralatan pengolah hasil laut serta telah mendapat izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan atau pengambilan hasil laut. Atas impor hasil laut yang ditangkap dan diambil dengan sarana penangkap dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia (dua ratus mil laut dari garis pangkal laut wilayah Indonesia), diberikan pembebasan bea masuk.

Pembebasan bea masuk diberikan kepada importir yang telah

mendapat ijin usaha perikanan dan ijin penangkapan hasil laut di ZEE. Sarana penangkap yang telah mendapat ijin adalah sarana penangkap yang berbendera Indonesia atau berbendera asing yang telah memperoleh

ijin

dari

pemerintah

Indonesia

penangkapan atau pengambilan hasil laut.

untuk

melakukan

Sarana penangkap yang

digunakan oleh importir yang mendapat pembebasan bea masuk baik sarana pengangkut yang berbendera Indonesia maupun asing wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pemberian fasilitas atas hasil laut yang ditangkap di Zona Ekonomi Ekslusif diatur sebagai berikut :  Hasil laut yang ditangkap di ZEE oleh sarana penangkap dianggap sebagai hasil atau produk dalam Daerah Pabean dan diberikan Pembebasan Bea Masuk.  Atas peralatan dan umpan yang didatangkan dari Luar Daerah Pabean yang akan digunakan oleh sarana penangkap wajib


211

Teknik Kepabeanan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor Pabean disamping pemberitahuan Pabean yang harus dipenuhi oleh sarana pengangkut

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Undang-undang

Kepabeanan seperti cargo manifest (BC 1.1) dan lain-lain.  Sarana penangkap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan operasinya wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor Pabean yang mengawasi daerah penangkapan, peralatan dan umpan yang dipergunakan untuk penangkapan ikan serta hasil laut tangkapannya.  Kepala kantor Pabean melaksanakan pengawasan dan pengamanan pembongkaran hasil laut tangkapannya berikut peralatan dan umpan yang

dipergunakan

dalam

penangkapan

ikan

berdasarkan

pemberitahuan sarana penangkap sebagaimana tersebut di atas. Apabila sarana penangkap yang bersangkutan akan meninggalkan daerah

Pabean

terhadap

kekurangan

peralatan

dan

umpan

sebagaimana dimaksud di atas harus dilunasi Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan impor yang berlaku. Untuk

mendapatkan

fasilitas

dimaksud,

Importir

mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat pemasukan/penimbunan/pembongkaran

hasil

tangkapan

dengan

melampirkan : 

Surat Izin Usaha dari Departemen Perindustrian (API dan izin usaha perikanan.



NPWP dan NPPKP (pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak).



Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari instansi terkait.



Daftar sarana penangkap yang digunakan untuk usaha menangkap hasil laut



Rincian jumlah dan perkiraan nilai pabean hasil laut yang akan diimpor serta pelabuhan tempat bongkar. Persetujuan pembebasan Bea Masuk diberikan oleh Kepala Kantor

Pabean atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan dilampiri daftar rincian jumlah, jenis dan nilai Pabean dari hasil laut yang diberikan pembebasan

Bea

Masuk

serta

penunjukkan

pelabuhan

tempat

pembongkaran.


212

Teknik Kepabeanan Atas

pemberian

pembebasan

tersebut

apabila

pada

saat

pengimporan tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Keputusan Pembebasan Bea Masuk, atas perbedaannya dipungut bea masuk. Untuk

pengamanan

hak

keuangan

negara

dan

dipenuhinya

ketentuan kepabeanan yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan audit atas pembukuan, catatan dan dokumen importir yang berkaitan dengan pemasukan, penggunaan, pengeluaran dan sediaan barang. vii) Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat Barang yang datang dari luar negeri begitu memasuki batas daerah Pabean Indonesia sudah terhutang bea masuk. Namun pembayaran bea masuknya baru wajib dilunasi jika barang tersebut dikeluarkan dari kawasan Pabean (pelabuhan bongkar) untuk diimpor untuk dipakai. Dalam hal barang impor sebelum dikeluarkan dari kawasan Pabean mengalami kebakaran, atau tenggelam di laut, atau menguap/tumpah dan hilang sebagian, maka atas barang yang rusak, musnah atau hilang sebagian tersebut dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk. Hal ini dapat dimengerti karena bea masuk yang wajib dibayar adalah bea masuk atas barang dengan kondisi apa adanya pada saat ini diimpor untuk dipakai. Atas pemasukan barang impor yang sebelum dikeluarkan dari kawasan

Pabean

yang

mengalami

kerusakan,

penurunan

mutu,

kemusnahan atau penyusutan volume atau berat dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai oleh Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan Cukai dapat diberikan dengan syarat :  Kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat dimaksud oleh sebab alami dan,


213

Teknik Kepabeanan  Terjadi antara waktu pengangkutan dan diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Untuk mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang-barang impor tersebut di atas, yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya disertai bukti-bukti dan rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan atau keringanan bea masuk dan cukai beserta nilai Pabeannya. Untuk

pengeluaran

barang

importir

wajib

menyerahkan

pemberitahuan Pabean yang dilampiri dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk. Penyalahgunaan atau pelanggaran yang berkaitan dengan pemberian fasilitas dapat mengakibatkan dicabutnya fasilitas dan pengenaan denda.

viii) Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat kadang-kadang barang-barang tersebut pengadaannya harus didatangkan dari luar negeri. Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, dapat diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan, misalnya proyek pemasangan lampu jalan umum, kursi-kursi taman, dan sebagainya, bahkan impor kembang api (happy crackers) dalam rangka ulang tahun kota (dengan izin dari Polri). Impor dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja antara pemerintah pusat/daerah dengan pihak ketiga. Dalam hal impor dilakukan oleh pihak ke-3 kontrak kerja harus menyatakan nilai kontrak tidak termasuk unsur bea masuk. Impor

barang

merupakan

pembelian

yang

APBN/APBD; atau dari hibah/bantuan luar negeri.


dibiayai

dengan

Hibah adalah

214

Teknik Kepabeanan pemberian barang secara cuma-cuma tanpa syarat, dari pengirim di luar negeri kepada pemerintah, dan tidak menggunakan devisa Indonesia. Permohonan

pembebasan

Bea

Masuk

dapat

diajukan

oleh

pemerintah pusat/daerah atau pihak ketiga kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan cukai, dengan dilampiri (dalam hal dibiayai APBN/APBD): 

Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) atau dokumen sejenis;



Ijin instansi teknis terkait, dalam hal barang lartas;



Kontrak kerja dengan pihak ke-3 yang ditunjuk sebagai importir;



Rincian jumlah, jenis, nilai pabean, serta pelabuhan bongkar;



Surat Pernyataan Pejabat (minimal eselon II) bahwa pembiayaan dalam DIPA tidak termasuk unsur bea masuk.

Dalam hal barang berasal dari hibah, perlu dilampirkan:  Gift certificate atau MoU dari pemberi hibah;  Ijin instansi teknis terkait, dalam hal barang lartas;  Kontrak kerja dengan pihak ke-3 yang ditunjuk sebagai importir. Menteri Keuangan mengeluarkan suara keputusan pembebasan atau keringanan Bea Masuk, sepanjang barang yang diimpor semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu barang-barang tersebut tidak boleh dijualbelikan, atau atas pengadaan sarana tersebut tidak boleh dipungut pembayaran kepada masyarakat. Penyalahgunaan fasilitas dapat mengakibatkan dicabutnya fasilitas dan pengenaan denda sesuai Undang-undang Kepabeanan.

ix)

Barang yang diimpor untuk keperluan olah raga nasional. Barang untu keperluan olah raga adalah barang yang semata-mata berkaitan langsung dengan pembunaan, pengembangan, pemusatan latihan nasional (training centre), penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan penyelenggaraan kegiatan olah raga yang bersifat internasional. Impor barang untuk keperluan olah raga oleh induk organisasi olah raga nasional (induk masing-masing cabang olah raga yang terdaftar pada KONI) diberikan pembebasan bea masuk. Barag impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk hanya dipergunakan oleh induk organisasi olah raga nasional berdasarkan


215

Teknik Kepabeanan program kegiatan yang ditetapkan oleh KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia). Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tersebut induk organisasi olah raga nasional mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui DJBC disertai lampiran berupa rekomendasi dari KONI atau instansi teknis terkait; dan rincian jumlah, jenis/spek barang serta perkiraan nilai pabean dan pelabuhan bongkar. Penyalahgunaan fasilitas dapat mengakibatkan dicabutnya fasilitas dan pengenaan denda. Atas permohonan tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan. Jika dalam importasinya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Pembebasan, atas perbedaannya dipungut bea masuk.

Jika impor

tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, dipungut bea masuk dan sanksi administrasi.

x)

Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor Dalam Undang-undang kepabeanan di Indonesia atas barang yang melintasi masuk ke dalam daerah Pabean terhutang Bea Masuk. Ketentuan ini merupakan dasar yuridis bagi instansi bea cukai untuk melakukan pengawasan atas barang tersebut. Namun sebenarnya Bea Masuk menjadi wajib jika barang tersebut di impor untuk dipakai atau di konsumsi di dalam negeri. Pada prinsipnya barang yang masuk ke dalam daerah Pabean tidak untuk di konsumsi, melainkan untuk di ekspor kembali, tidak diwajibkan membayar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor. Impor barang untuk diolah, dirakit atau di pasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor, diberikan fasilitas pembebasan dan pengembalian Bea Masuk (jika sudah dibayar) dan atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, terlebih lagi fasilitas ini diharapkan dapat merangsang investasi, penambahan tenaga kerja dan perolehan devisa.


216

Teknik Kepabeanan Fasilitas ini

dikenal dengan terminologi KITE (Kemudahan Impor

Untuk Tujuan Ekspor). Pemberian fasilitas ini ditangani Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fasilitas yang diberikan adalah :  Terhadap barang atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit dan atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor dapat diberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk, Cukai dan PPN serta PPnBM tidak dipungut;  Terhadap barang dan atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit dan atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar Bea Masuk dan atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan pengembalian;  Terhadap barang hasil olahan yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat dapat diberikan pembebasan Bea Masuk, PPN dan PPnBM tidak dipungut dan pengembalian;  Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL) dengan membayar Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM.  Terhadap hasil produksi dari

perusahaan yang bahan bakunya

berasal dari impor, dapat dijual ke DPIL sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah realisasi ekspor dan/atau jumlah yang diserahkan ke Kawasan Berikat dengan membayar Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak dalam rangka impor. Dalam hal produk sampingan atau sisa hasil produksi atau barang / bahan yang rusak akan dimusnahkan, tidak perlu dibayar Bea Masuknya, namun pemusnahannya dengan persetujuan dan pengawasan Bea dan Cukai. Perusahaan yang menggunakan fasilitas ini harus mempunyai Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk mendapatkan NIPER, perusahaan harus mengajukan data induk perusahaan (DIPER) secara lengkap dan benar kepada kepala kantor wilayah DJBC setempat. Berdasarkan pengajuan DIPER, Kantor


217

Teknik Kepabeanan Wilayah DJBC melakukan penelitian administratif dan lapangan terhadap kebenaran data yang diajukan dengan cara meneliti dokumen DIPER, mengadakan wawancara dan peninjauan pabrik. Hasil penelitian administratif dan lapangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya data DIPER. Dalam hal lokasi obyek pemeriksaan ada diluar wilayah pengawasan kantor wilayah bersangkutan, peninjauan pabrik dapat didelegasikan ke kantor Pabean yang mengawasi lokasi obyek pemeriksaan. Hasil penelitian administratif dan penjualan pabrik dituangkan dalam Berita Acara Kesimpulan Hasil Survey. Kepala Kantor Wilayah DJBC atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian kebenaran data dalam DIPER dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Berita Acara Kesimpulan Hasil Survey, hasil penelitian dikirimkan secara elektronik kepada perusahaan berupa : - Penerbitan NIPER dalam hal memenuhi persyaratan; atau - Penolakan dalam hal tidak memenuhi persyaratan. Setelah NIPER diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah, maka selanjutnya perusahaan yang telah disetujui permohonan NIPERnya wajib: 



memasang papan nama di lokasi perusahaannya dengan tulisan : Nama Perusahaan

:

NIPER

:

memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah setiap perubahan data yang dapat dalam NIPER

NIPER yang telah dimiliki oleh perusahaan dapat dicabut oleh kepala kantor wilayah dalam hal : 

Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor barang dan/atau bahan untuk memproduksi barang ekspor dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak : -

NIPER diterbitkan; atau

-

Tanggal realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat terakhir.


218

Teknik Kepabeanan 

Perusahaan tidak memberitahukan perubahan data dalam DIPER dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan terjadi;



Atas permintaan yang bersangkutan, setelah dilakukan audit atas pembebasan dan/atau pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang telah diperolehnya. Dalam

hal

perusahaan

penerima

Pembebasan

dan/atau

pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut NIPER-nya dicabut, Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang serta sanksi wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencabutan. Untuk memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk serta PPN dan PPnBM tidak dipungut perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan dilampiri keterangan yang berisi rencana impor dan ekspor serta rincian kebutuhan barang dan/atau bahan baku impor dan hasil produksi selama 12 bulan serta kantor Pabean tempat pengeluaran barang. Persetujuan

atau

penolakan

kepala

kantor

wilayah

DJBC

menerbitkan Surat Keputusan pembebasan Bea Masuk an/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. Selanjutnya perusahaan mempertaruhkan jaminan sebesar nilai Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM, sebelum barang / bahan di impor. Setelah menerima jaminan kepala kantor wilayah DJBC menerbitkan STTJ (Surat Tanda Terima Jaminan). Selanjutnya perusahaan mengurus pengeluaran barang dari kawasan Pabean sesuai ketentuan tata laksana kepabeanan di bidang impor, yaitu dengan menyerahkan pemberitahuan impor barang beserta dokumen pelengkapnya, termasuk surat keputusan pembebasan Bea Masuk dan STTJ. Selanjutnya dengan menggunakan barang dan bahan yang telah di impor tersebut perusahaan melakukan pengolahan menjadi barang hasil produksi. Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapat dikecualikan oleh kepala kantor wilayah DJBC atas nama Menteri Keuangan.


219

Teknik Kepabeanan Ekspor barang hasil produksi dilaksanakan dengan mempergunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sebagaimana dimaksud diajukan oleh : -

Perusahaan pemegang NIPER yang mengekspor sendiri barang hasil produksinya; atau

-

Perusahaan lain baik pemegang NIPER ataupun bukan pemegang NIPER, yang barangnya digabungkan dengan barang hasil produksi dari perusahaan pemegang NIPER. Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu

12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran POB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan. Terhadap PEB yang mendapat KITE yang barangnya telah diekspor, Kantor Pabean Pemuatan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); Tata kerja pengajuan PEB yang mendapat KITE dilaksanakan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di bidang Ekspor untuk barang ekspor yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (lihat Bahan Ajar Teknis Pabean II) Hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor dapat diserahkan oleh perusahaan pemegang NIPER ke Kawasan Berikat untuk di proses lebih lanjut, dengan ketentuan : -

mengajukan BC 2.4 kepada kepala kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;

-

dilakukan pemeriksaan Pabean oleh pejabat ; dan

-

Bea Masuk dan/atau Cukai dibebaskan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. Penyerahan barang hasil produksi ke Kawasan Berikat harus

terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, pengusaha wajib membayar Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM yang


220

Teknik Kepabeanan terutang.

Kewajiban sebagaimana dimaksud ditambah dengan bunga

2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, sepanjang barang dan/atau bahan masih berada dalam persediaan perusahaan. Kewajiban

sebagaimana

dimaksud

diperlukan

juga

terhadap

perusahaan yang dicabut NIPER-nya, yang telah mengimpor barang dan/atau bahan yang mendapat pembebasan dan PPN dan PPnBM tidak dipungut tetapi belum direalisasikan ekspornya. Hasil produksi KITE yang bahan bakunya berasal dari impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat dapat dijual ke DPIL setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat oleh perusahaan pemegang NIPER, dengan ketentuan :  Mengajukan BC 2.4 kepada Kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;  Barang yang akan dijual ke DPIL sebanyak-banyaknya berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat;  Dilakukan pemeriksaan Pabean oleh pejabat;  Membayar Bea Masuk dan/atau Cukai berdasarkan tarif barang jadi dan nilai Pabean berdasarkan nilai bahan baku pada saat diimpor ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan sejak tanggal pendaftaran PIB; dan  Membayar PPN dan PPnBM dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor, ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan sejak saat impor paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Penjualan ke DPIL harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan sampai dengan tanggal penjualan barang ke DPIL. Dalam hal penjualan hasil produksi ke DPIL melebihi ketentuan atas kelebihannya : - Dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dari Bea Masuk dan/atau cukai yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;


221

Teknik Kepabeanan - Membayar PPN dan PPnBM sesuai nilai pada saat impor, di tambah sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan sejak saat impor paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam hal Penjualan ke DPIL tidak memenuhi ketentuan sepanjang barang hasil produksi masih berada dalam persediaan, perusahaan wajib:  Membayar Bea Masuk dan/atau Cukai berdasarkan tarif barang jadi dan nilai Pabean berdasarkan nilai bahan baku pada saat diimpor ditambah bunga sebesar 2% setiap bulan paling lama

24 bulan

dihitung sejak tanggal pendaftaran PIB;  Membayar PPN dan PPnBM sesuai nilai pada saat impor, di tambah sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat impor. Penjualan ke DPIL hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat dapat dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan :  Mengajukan BC 2.4 kepada kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;  Dilakukan pemeriksaan Pabean oleh pejabat;  Membayar Bea Masuk sebesar 5% dari harga jual;  Membayar Cukai sesuai ketentuan tarif yang berlaku;  Membayar PPn dan PPnBM sebesar nilai impor; dan  Pembayaran Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM dilakukan pada saat penyerahan barang ke DPIL. Pemusnahan hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berikat dapat dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan : -

Mengajukan BC 2.4 kepada kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;

-

Dilakukan pemeriksaan Pabean oleh pejabat;

-

Dilakukan pengawasan Pemusnahan oleh pejabat;

-

Tidak dilakukan penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut; dan


222

Teknik Kepabeanan -

Hasil Pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara. Bahan baku asal impor yang belum diselesaikan ekspornya dalam

jangka waktu dapat diselesaikan dengan ketentuan : 

Mengajukan BC 2.4 kepada kantor Pabean yang mengawasi wilayah pemohon;



Dilakukan pemeriksaan Pabean oleh pejabat;



Membayar Bea Masuk dan/atau Cukai sesuai tarif pada saat Impor ditambah bunga sebesar 2% dari setiap bulan sejak tanggal pendaftaran PIB; dan



Membayar PPn dan PPnBM sebesar nilai impor ditambah sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan Tata kerja pengajuan PEB yang mendapat KITE dilaksanakan sesuai

tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor untuk barang ekspor yang mendapat KITE, yang sudah dijelaskan di dalam Bab Formalitas Pabean atas barang ekspor. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor (LE) ke kantor wilayah DJBC sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan formulir Laporan Penggunaan Barang dan/atau Bahan Asal Impor yang mendapat pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, dengan dilampiri :  Copy PIB / PIBK / PPKP  Copy SPPB  Copy STTJ  LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) asli,  Copy dokumen CK-8 (khusus Barang Kena Cukai)  Copy PEB yang telah mendapat persetujuan ekspor  Copy B/L atau AWB  Disket hasil transfer  SSTB (Surat Serah Terima Barang) dalam hal ekspor gabungan Bagi perusahaan yang menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut, laporan disampaikan ke kantor wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali menggunakan formulir BCL. KT01 dengan disertai:  Copy PIB / PIBK / PPKP


223

Teknik Kepabeanan  Copy SPPB  Copy STTJ  Copy dokumen CK-9 (khusus Barang Kena Cukai)  Bukti kontrak penjualan / penyerahan hak ke perusahaan di dalam Kawasan Berikat (PKDB)  Dokumen penyerahan ke Kawasan Berikat yang telah disahkan oleh pejabat (BC 2.4); dan  Disket hasil transfer data formulir BCL. KT01 Laporan sebagaimana dimaksud yang disampaikan oleh perusahaan disetujui apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :  Diajukan oleh perusahaan yang mengimpor barang dan/atau bahan dan mengekspor hasil produksinya ke kawasan berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain;  Barang dan/atau bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau telah diserahkan ke Kawasan Berikat;  Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali oleh kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan;  Penyerahan ke kawasan berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pendaftaran PIB sampai dengan tanggal penyerahan barang ke kawasan Berikat;  Laporan

telah

dilengkapi

dengan

dokumen

yang

telah

di

persyaratkan. Laporan ditolak dalam hal tidak memenuhi persyaratan atau dalam hal: -

Nilai Bea Masuk/Cukai dan PPN/PPnBM bahan baku dalam laporan lebih besar dari Nilai Bea Masuk/Cukai dan PPN/PPnBM dalam PIB;

-

Jaminan atas barang dan/atau bahan yang diimpor berdasarkan PIB bersangkutan sudah dikembalikan;

-

Pelaksanaan ekspor lebih dahulu dari pada impor;


224

Teknik Kepabeanan -

Nilai bahan baku asal impor dari barang yang di ekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat lebih besar dari nilai bahan baku pada saat impor;

-

Pengisian laporan tidak lengkap dan/atau tidak benar yang meliputi: 

Pos tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam LHP;



Pos tarif/HS di laporan berbeda dengan pos tarif/HS dalam PIB;



Jumlah barang ekspor dalam laporan lebih besar dari jumlah barang ekspor dalam LHP.

Dalam hal LE diterima, Kepala Kantor Wilayah DJBC menerbitkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan yang menunjukkan jumlah Bea Masuk dan/atau Cukai serta pajak dalam rangka impor yang sudah selesai di pertanggung jawabkan dan/atau masih harus dijaminkan oleh perusahaan. Terhadap Bea Masuk dan pungutan impor lainnya yang sudah selesai dipertanggung jawabkan, jaminan dikembalikan kepada yang bersangkutan. xi)

Barang dengan tujuan untuk diimpor sementara. Disamping fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 tersebut diatas, dalam ketentuan perundang-undangan pabean juga diatur mengenai fasilitas pemberian izin impor sementara. Fasilitas tersebut berupa pembebasan dan keringanan bea masuk. Hal ini ditetapkan dalam pasal 10D Undangundang Nomor 17 tahun 2006. Pada prinsipnya barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean Indonesia terhutang bea masuk, dan wajib dilunasi pada saat di impor untuk dipakai di dalam daerah Pabean. Dalam perundang-undangan kepabeanan Indonesia diatur bahwa barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk di ekspor kembali. Ada dua hal yang mendasari pemberian pembebasan atau keringanan

terhadap

impor


sementara.

Pertama

masalah

impor

225

Teknik Kepabeanan sementara telah ditetapkan dalam konvensi kepabeanan internasional. Dalam hal ini tujuan pengaturan impor sementara adalah untuk pemberian kemudahan atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu seperti barang pameran, barang perlombaan, kendaraan yang dibawa oleh wisatawan, peralatan penelitian dana peralatan yang dibawah oleh teknisi, wartawan dan tenaga ahli untuk digunakan sementara waktu dan selanjutnya akan di ekspor kembali keluar negeri.

Pada hakekatnya

impor sementara ini tidak dapat dianggap sebagai barang yang diimpor untuk dipakai, karena akan diekspor kembali (dalam konvensi Istanbul disebut

sebagai

”Temporary

Admission”

dan

bukan

“Temporary

Importation”). Hal kedua berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di dalam negeri. Dalam rangka membangun pemerintah perlu memberikan insentif kepada investor dengan cara memberikan fasilitas keringanan bea masuk bagi barang / mesin untuk kebutuhan proyek dalam negeri seperti permesinan, alat-alat berat yang digunakan mengerjakan proyek dan setelah selesai diekspor kembali. Barang seperti ini walaupun di impor sementara tetapi digunakan / dikonsumsi di dalam negeri. Impor sementara adalah pemasukan barang ke dalam daerah Pabean yang nyata-nyata akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu. Ijin impor sementara diberikan paling lama 3 tahun. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila pada waktu impornya dipenuhi persyaratan: -

Tidak akan habis dipakai dalam masa pengimporan.

-

Dalam masa pengimporan sementara tidak berubah bentuk secara hakiki kecuali karena aus dalam penggunaan.

-

Jelas identitasnya.

-

Ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut diekspor kembali. Barang

impor

sementara

dapat

diberikan

pembebasan

atau

keringanan bea masuk sebagai berikut :  Barang impor sementara yang dapat diberikan pembebasan bea masuk yaitu : -

Barang untuk keperluan pameran;

-

Barang untuk keperluan seminar, atau kegiatan semacam itu;


226

Teknik Kepabeanan -

Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;

-

Barang untuk keperluan tenaga ahli, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau

-

ekspor secara berulang-ulang; Barang untuk keperluan contoh, model atau cetakan industri

-

(mould); Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh

-

wisatawan

mancanegara;

dan

barang

pribadi

keperluan

wisatawan Kendaraan yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya

-

tidak bersifat reguler. Peralatan

-

khusus

yang

digunakan

untuk

penanggulangan

bencana alam, kebakaran dan gangguan keamanan; -

Barang untuk diperbaiki, rekondisi, dan modifikasi;

-

Bintang hidup untuk keperluan pertunjukkan umum, pelatihan, olahraga, perlombaan, pejantan atau kegiatan semacam itu;dan penanggulangan gangguan keamanan. -

Barang untuk keperluan angkutan laut dan udara dalam negeri.

 Barang impor sementara yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah mesin dan peralatan untuk keperluan proyek / pembangunan dalam negeri. Terhadap

barang

impor

sementara

yang

di

berikan

pembebasan bea masuk, importir wajib menyerahkan jaminan kepada kepala kantor Pabean. yang besarnya adalah sebesar Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dikenakan atas barang impor yang bersangkutan. Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan (barang proyek, produksi, pembangunan), importir wajib membayar bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang ditetapkan, sebelum diberikan persetujuan pengeluaran barang. Jumlah Bea Masuk adalah sebesar 2% dari BM yang terhutang untuk setiap bulan atau bagian dari bulan dari jangka waktu izin impor sementara dikalikan jumlah


227

Teknik Kepabeanan Bea Masuk yang seharusnya dikenakan atas barang impor yang bersangkutan. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) harus dilunasi sepenuhnya. Sedangkan pajak penghasilan dalam rangka impor (PPh. Pasal 22) ditangguhkan. Selain kewajiban untuk membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor (PPN dan PPnBM) importir wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih antara Bea Masuk yang seharusnya dikenakan atas barang impor bersangkutan dengan Bea Masuk yang telah dibayar ditambah jaminan PPh. Pasal 22 yang terutang. Selanjutnya barang dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean dengan memenuhi kewajiban Pabean. Untuk pemenuhan kewajiban Pabean atas impor sementara diajukan pemberitahuan Impor barang yang dibuat berdasarkan dokumen pelengkap Pabean dan izin impor sementara. Realisasi impor barang paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin impor sementara, disertai tanda terima pembayaran dan/atau jaminan. Apabila pemberitahuan Impor barang tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka izin impor sementara yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Terhadap barang impor sementara dalam kondisi bukan baru dan/atau barang yang diatur tata niaga impornya wajib mendapat persetujuan impor dari instansi yang berwenang terlebih dahulu (Departemen Perdagangan). Pada saat pemberian izin impor sementara, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuknya wajib melakukan penelitian dan penetapan nilai Pabean serta klasifikasi barang atas barang impor sementara sebagai dasar perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor. Barang impor sementara walaupun sudah berada di peredaran bebas belum sepenuhnya memenuhi formalitas Pabean, oleh karena itu barang impor sementara yang telah diberikan izin pengeluaran berada

dibawah

pengawasan

Pabean

sampai

dengan

penyelesaiannya.


228

Teknik Kepabeanan Berkaitan dengan hal tersebut, maka barang yang telah mendapatkan

izin

sementara

sewaktu-waktu

dapat

dilakukan

pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa ketentuan dalam izin impor sementara barang tersebut dipenuhi Selama berlakunya izin import sementara, barang dapat dipindah lokasikan ke tempat lain dengan persetujuan Pejabat Pabean. Barang impor sementara wajib di ekspor kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam izin impor sementara. Apabila ketentuan ekspor kembali tidak dilaksanakan, maka Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang masih terutang sesuai Pemberitahuan Impor Barang harus dilunasi dan importir dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar, sedangkan atas pajak tidak dikenakan denda. Dalam tertentu berupa kerusakan berat karena keadaan memaksa (force majeur) atau musnah karena keadaan memaksa (force majeur), importir dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan Bea Masuk dan sanksi administrasi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal. Dalam hal barang telah diekspor atau diselesaikan, jaminan yang diserahkan ke Bea Cukai dapat diambil kembali. Pengembalian jaminan dilakukan oleh kepala kantor Pabean dalam hal yang bersangkutan telah mengekspor kembali barang impor sementara dan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan sanksi administrasi berupa

denda

telah dilunasi;

atau

yang

bersangkutan telah

menyerahkan keputusan pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor atas barang impor sementara yang mengalami kerusakan berat karena keadaan memaksa (force majeur) atau musnah karena keadaan memaksa (force majeur).


229

Teknik Kepabeanan xii) Pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi. Fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi ini diberikan berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 177 dan nomor 178/PMK.011/2007. Atas impor barang yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas serta panas bumi diberikan pembebasan bea masuk, dengan memenuhi persyaratan: -

Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri;

-

Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan;

-

Barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Pembebasan untuk kegiatan hulu minyak dan gas diberikan terhadap: -

Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap yang membuat kontrak kerja dengan Badan PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan

-

PT. Pertamina. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum, bekerja

dan berkedudukan di dalam wilayah RI; sedangkan Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan di luar wilayah RI untuk melakukan kegiatan di dalam wilayah RI. Pembebasan untuk kegiatan usaha panas bumi diberikan terhadap: -

Badan Usaha yang mendapat Wilayah Kerja Pertambangan, atau penugasan survey pendahuluan, atau ijin usaha pertambangan panas bumi; dan

-

PT. Pertamina, dan PT. Geo Dipa Energi. Permohonan untuk usaha hulu minyak dan gas bumi diajukan

kepada Dirjen Bea dan Cukai, dilampiri RIB (Rencana Impor Barang) untuk kebutuhan 12 bulan yang telah disetujui Dirjen Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.


230

Teknik Kepabeanan Permohonan untuk usaha panas bumi perlu persetujuan dari Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan SDM. Permohonan dilampiri: -

Copy NPWP;

-

NIK (Nomor Induk Kepabeanan);

-

Copy kontrak;

-

Copy ijin usaha/penugasan survey. Selanjutnya Dirjen BC atas nama Menteri Keuangan menerbitkan

keputusan pemberian pembebasan bea masuk. Dalam rangka meningkatkan produksi nasional migas serta panas bumi, pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa PPN ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi minyak dan gas bumi serta panas bumi. Permohonan diajukan kepada Dirjen Bea dan Cukai bersamaan dalam satu RIB dengan permohonan pembebasan bea masuk.

Dirjen

Bea dan Cukai membubuhkan ”PPN ditanggung Pemerintah” pada PIB dan SSPCP. Selanjutnya DJBC menyampaikan daftar jumlah pajak ditanggung pemerintah setiap triwulan kepada Direktorat Jenderal Pajak. 4)

Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Undang-undang Kepabeanan tidak mengatur adanya fasilitas Bea Masuk di tanggung Pemerintah. Fasilitas ini timbul karena Undang-undang Kepabeanan

membatasi

barang-barang

yang

mendapatkan

fasilitas

pembebasan (pasal 25 ayat1) dan fasilitas pembebasan atau keringanan (pasal 26 ayat 1).

Oleh karena pemerintah masih menganggap perlu

adanya pemberian insentif

terhadap impor barang

tertentu,

maka

pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) memberikan subsidi bea masuk dan PPN impor atas impor barang dimaksud. Barang-barang yang diberikan fasilitas Bea Masuk ditanggung pemerintah meliputi: i. Barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal. ii. Barang dan bahan oleh industri jasa pelayaran guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut.


231

Teknik Kepabeanan iii. Barang dan bahan oleh industri pengolahan susu. iv. Barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang. v. Barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronik. vi. Barang dan bahan guna pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh industri baja nasional. vii. Barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol. viii. Barang dan bahan guna pembuatan botol infus. ix. Barang dan Bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap. x. Barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. xi. Barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar. Pemberian fasilitas Bea Masuk dan juga PPN impor ditanggung pemerintah bersifat temporer, biasanya diberikan dalam periode satu tahun.

5)

Fasilitas GSP (General System of Preference) Fasilitas GSP (General System of Preference) atau sistem preferensi umum yaitu pengurangan tarif Bea Masuk berdasarkan kesepakatan internasional/regional, contoh : Penurunan tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN PTA’S yang dikenal dengan CEPT for AFTA (Common Effective Preferentional Tariff For Asean Free Trade Area) Penetapan

tarif Bea Masuk tersebut dikenakan atas beberapa

komoditi barang yang diimpor dari negara-negara Asean. Besarnya pungutan Bea Masuk dalam rangka CEPT tersebut lebih rendah dari tarif Bea Masuk yang berlaku umum sebagaimana dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI/Harmonized System). Tarif Bea Masuk tersebut hanya berlaku terhadap importasi barang yang telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (misalnya: Form D dan Form E). Barang-barang yang berasal dari negara tersebut jika dilengkapi dengan CoO diberikan pengurangan tarif bea masuk hingga 0% sampai 5%. Daftar barang dimaksud beserta pembebanan tarif bea masuknya dapat dilihat pada BTBMI atau Surat Keputusan Menteri Keuangan terkait.


232

Teknik Kepabeanan Skema ini terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain yang telah dilakukan adalah kesepakatan perdagangan dengan China, Korea, Jepang dan berikutnya dengan negara lain, seperti India dan seterusnya.

Dengan

adanya

kesepakatan

preferensi

tarif

tersebut

diharapkan perdagangan luar negeri akan semakin meningkat. Saudara peserta Diklat. Demikian keringanan

bea

pembahasan masuk.

mengenai Berikut

ini

fasilitas

pembebasan

disampaikan

materi

dan

fasilitas

penangguhan bea masuk yang diberikan terhadap Tempat Penimbunan Berikat.

B. FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Dalam materi ini dibahas mengenai tatacara dan persyaratan pemberian fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dengan mendapat fasilitas penangguhan bea masuk.

1)

Fungsi dan Tujuan TPB

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah senantiasa berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian fasilitas kepabeanan di samping fasilitas atau kebijakan lain di bidang perdagangan. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor diperlukan peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya, sehingga diperlukan suatu bentuk peraturan yang dapat mengakomodasi dan memberikan kemudahan kepabeanan cukai dan perpajakan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dibentuk suatu lembaga Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 jo.Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.


Namum saat ini ketentuan

233

Teknik Kepabeanan pelaksanaannya belum ada sehingga masih menggunakan ketentuan yang lama sampai diterbitkannya ketentuan TPB yang baru. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan

tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea

masuk. Tujuan menimbun barang di TPB adalah untuk diolah, ditimbun guna diimpor untuk dipakai, dipamerkan, dijual kepada orang tertentu, dilelang, atau didaur ulang. Barang-barang yang ditimbun di TPB diberikan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan. TPB dapat berbentuk Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Entrepot Untuk Tujuan Pameran, dan Toko Bebas Bea, serta bentuk TPB lainnya untuk keperluan lelang dan daur ulang. Mengingat

hal-hal tersebut

di

atas maka dibentuknya

Tempat

Penimbunan Berikat antara lain bertujuan untuk : 

Untuk memberikan kemudahan dan fasilitas kepabeanan, cukai dan perpajakan kepada pengusaha berupa penagihan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor;



Memberi kesempatan kepada pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan mengimpor, menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengolah barang yang berasal dari luar daerah Pabean;



Menjamin kelancaran arus barang dan kegiatan impor dan ekspor;



Meningkatkan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan pengembangan ekonomi nasional. Sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas, saat

ini jenis-jenis

TPB yang ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan

berupa:  Kawasan Berikat;  Gudang Berikat;  Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;  Toko Bebas Bea  Tempat Pelelangan Berikat;  Tempat Daur Ulang Berikat.


234

Teknik Kepabeanan Pada prakteknya pemberian fasilitas di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan tersebut di atas dilaksanakan dengan membentuk lembaga Tempat

Penimbunan

Berikat

yang

sepenuhnya

berada

di

bawah

pengawasan Pabean. Dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah telah mendefinisikan Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana tersebut diatas.

2)

Pemberitahuan Pabean BC 2.3

Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB wajib diberitahukan oleh Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.3. Pengusaha TPB wajib mengisi BC 2.3 dengan lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisikan dalam BC 2.3. BC 2.3 sebagaimana dimaksud tidak dapat dipergunakan untuk mengeluarkan barang

impor berupa makanan dan/atau minuman dari

Kawasan Pabean, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi di TPB. Terhadap pengeluaran barang modal dan/atau peralatan yang tidak berhubungan

langsung

dengan

kegiatan

produksi

serta

peralatan

perkantoran dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Berikat dapat diberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. Untuk mendapatkan penangguhan sebagaimana dimaksud pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.

Dalam hal disetujui, Direktur Jenderal u.p. Direktur

Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat keputusan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Namun jika

permohonan ditolak, Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat penolakan. Dalam pengajuan BC 2.3 nomor dan tanggal surat keputusan penangguhan sebagaimana dimaksud wajib dicantumkan pada BC 2.3. Dokumen BC 2.3 sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengusaha TPB kepada Pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB dengan menggunakan media penyimpan data elektronik.


235

Teknik Kepabeanan Dalam hal TPB berada di bawah Kantor Pengawasan yang telah memiliki sistem PDE BC 2.3, Pengusaha TPB wajib menyampaikan BC 2.3 ke Kantor Pengawasan dengan menggunakan sistem PDE. Atas penyampaian BC 2.3 sebagaimana dimaksud pihak Pengusaha TPB wajib membayar PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan. Atas BC 2.3 sebagaimana dimaksud dilakukan penelitian dokumen yang meliputi :  kelengkapan dan kebenaran pengisian data BC 2.3;dan  kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan. Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud berupa : -

B/L atau AWB;

-

Invoice;

-

packing list, dan

-

dokumen pelengkap pabean lainnya antara lain surat keputusan penagguhan bea masuk (untuk barang yang tidak berhubungan langsung) serta izin dari instansi terkait. Dalam hal penyampaian BC 2.3 dengan menggunakan media

penyimpan data elektronik, penelitian dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB.

Namun jika

penyampaian BC 2.3 menggunakan

sistem PDE, penelitian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh SKP (Sistem Komputer Pelayanan) pada Kantor Pengawasan. Dalam hal barang impor yang diberitahukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik merupakan barang yang mendapat fasilitas penagguhan bea masuk dan/atau barang yang memerlukan izin dari instansi terkait, penelitian dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB. Jika barang impor diberitahukan dengan menggunakan sistem PDE, penelitian dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai pada Kantor Pengawasan. Selanjutnya jika hasil penelitian dokumen oleh pejabat pabean atas BC 2.3 dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik merupakan barang yang memerlukan izin instansi terkait, tidak lengkap dan/atau tidak benar, BC 2.3 dikembalikan kepada Pengusaha TPB dengan disertai catatan pada hasil cetak BC 2.3.


236

Teknik Kepabeanan Dalam hal hasil penelitian dokumen dengan system PDE tidak lengkap dan/atau tidak benar, BC 2.3 dikembalikan kepada Pengusaha TPB dengan disertai Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). Dalam hal hasil penelitian dokumen dengan system PDE memerlukan perizinan dari instansi terkait dan diperlukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan, diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD). Berdasarkan NPPD sebagaimana dimaksud, Pengusaha TPB diberikan waktu untuk menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan kepada Pejabat bea dan cukai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan NPPD. Dalam hal pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud sampai dengan jangka waktu 3 hari, BC 2.3 dikembalikan kepada pengusaha TPB dengan disertai NPP.

3)

Penerbitan SPPB-TPB

Jika hasil penelitian dokumen menunjukan pengisian BC 2.3 lengkap dan sesuai ketentuan perundang-undangan, BC 2.3 diberi nomor dan tanggal pendaftaran. Jika dari

hasil penelitian atas BC 2.3 yang telah diberi nomor dan

tanggal pendaftaran tersebut ditemukan barang impor : -

merupakan barang yang diimpor kembali, barang contoh, barang modal dan/atau peralatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi serta peralatan perkantoran Kawasan Berikat, diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang TPB (SPPB-TPB) Merah.

-

Bukan merupakan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterbitkan SPPB-TPB.

Penerbitan SPPB-TPB sebagaimana dimaksud dilakukan oleh: -

Pejabat

yang mengawasi TPB, dalam hal menggunakan media

penyimpan data elektronik; atau -

Sistem komputer pelayanan, dalam hal menggunakan sistem PDE.

SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukannya sebagai berikut :  lembar pertama untuk Pengusaha TPB;


237

Teknik Kepabeanan  lembar kedua untuk Kantor Pengawasan;  lembar ketiga untuk Kantor Pembongkaran. 4)

Penatausahaan Pengeluaran Barang Impor dengan Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik

Kantor pengawas membuat Daftar Rekapitulasi BC 2.3 yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran, dan selanjutnya .mengirimkan Daftar Rekapitulasi BC 2.3 tersebut ke kantor pembongkaran dengan menggunakan media faksimili, e-mail, atau media elektronika lainnya. Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan setelah pos BC 1.1. ditutup oleh Pejabat bea dan cukai

yang mengelola Manifes

berdasarkan : a. BC 2.3 yang telah didaftarkan; b. SPPB –TPB; dan/atau c. Daftar Rekapitulasi BC 2.3 dalam hal menggunakan media penyimpan data elektronik. Penutupan pos BC 1.1. tersebut

dilakukan dengan mencocokkan

beberapa elemen data, yaitu : a. nomor, tanggal BC 1.1 dan nomor posnya; b. nomor dan tanggal B/L atau AWB; c. nomor petikemas (dalam hal menggunakan petikemas); d. jumlah petikemas atau kemasan; e. nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau flight; dan f.

nama consignee. Dalam hal elemen data sebagaimana dimaksud ada yang tidak cocok

maka terhadap BC 2.3 dan pemberitahuan pabean BC 1.1.,

dilakukan

penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dan pengangkutannya ke TPB dilakukan dengan menggunakan SPPB –TPB atau SPPB-TPB Merah.

Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan

penyegelan oleh Pejabat bea dan cukai. Pemasukan barang impor ke TPB dilakukan dengan menggunakan SPPB –TPB atau SPPB-TPB Merah. Atas form BC 2.3 yang mendapat


238

Teknik Kepabeanan respon SPPB –TPB Merah sebagaimana dimaksud dilakukan pemeriksaan fisik barang di TPB. Atas hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD).

Dalam hal hasil pemeriksaan

fisik terdapat perbedaan jumlah dan jenis barang, Pejabat bea dan cukai menerbitkan

nota

pembetulan

berdasarkan

rekomendasi

dari

unit

pengawasan.

5)

Perbaikan dan Pembatalan BC 2.3

BC 2.3 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dapat dilakukan perbaikan. Perbaikan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.3 perbaikan sebelum barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean. Perbaikan BC 2.3 dapat dilakukan terhadap semua elemen data kecuali :  identitas Pengusaha TPB;  kode Kantor Pabean;  jenis barang. Perbaikan BC 2.3 yang menggunakan media penyimpan data elektronik, disampaikan dengan media penyimpan data elektronik.

Sedangkan untuk

BC 2.3 dengan Sistem PDE: - perbaikan pertama dapat disampaikan dengan sistem PDE; - untuk perbaikan selanjutnya disampaikan dengan media penyimpan data elektronik. Pengusaha TPB dapat melakukan pembatalan BC 2.3 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran. Pembatalan dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung. Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan sebelum barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean. Berdasarkan permohonan tersebut Kepala Kantor Pengawasan dapat memberikan persetujuan pembatalan setelah dilakukan penelitian dengan menerbitkan surat persetujuan.


239


Kewajiban Pengusaha TPB

Pengusaha TPB diwajibkan untuk :  menyediakan komputer dan/atau media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP dalam rangka pelayanan kepabeanan;  mencetak dan menyimpan BC 2.3 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan respon serta dokumen pelengkap pabean selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia;  mengisi uraian barang pada BC 2.3 secara jelas yang sekurangkurangnya meliputi jenis, merk, tipe, ukuran, kode barang dan/atau spesifikasi lain yang mempengaruhi nilai pabean dan/atau klasifikasi. Pengajuan BC 2.3 oleh Pengusaha TPB tidak dilayani dalam hal :  Pengusaha TPB masih mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan berupa : -

pembayaran PNBP;

-

tidak mengisi uraian barang pada BC 2.3 secara jelas.

 Izin TPB dibekukan. Dalam hal SKP di Kantor Pengawasan yang menggunakan sistem PDE tidak berfungsi (keadaan darurat/kahar), tata kerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di TPB dilakukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik. Dalam hal pendaftaran BC 2.3 dilakukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik, perekaman data dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai setelah pemberian nomor dan tanggal pendaftaran.

Pendaftaran BC

2.3 didasarkan pada ketentuan tentang tata kerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dilakukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik. 7)

Jenis-jenis Tempat Penimbunan Berikat

i) Kawasan Berikat Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu di kawasan industri atau tempat lain yang ditunjuk untuk


240

Teknik Kepabeanan itu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan, barang dan bahan dan kegiatan lainnya yang dapat berupa kegiatan rancang bangun, perekayasaan, re-kondisi, pernyortiran dan/atau pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan/atau pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah Pabean dari dalam daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Untuk mendapatkan fasilitas maka bangunan Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan fisik meliputi : - Lokasi Kawasan Berikat dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang; - Lokasi Kawasan Berikat tidak boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain; - Lokasi Kawasan Berikat mempunyai fasilitas sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari Kawasan Berikat; - Lokasi Kawasan Berikat mempunyai pagar keliling dengan ketinggian vertical sekurang-kurangnya 2,5 meter. - Menyediakan ruangan yang memadai bagi petugas bea dan cukai dalam melakukan pekerjaan di Kawasan Berikat dan pos penjagaan di pintu utama. - Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas di depan perusahaan. Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan sebagai Penyelenggaraan Kawasan Berikat adalah perusahaan yang berstatus PMA/PMDN, non PMA/PMDN, Koperasi atau Yayasan. Untuk

dapat

persetujuan

Penyelenggaraan

Kawasan

Berikat,

perusahaan yang bersangkutan telah mempunyai kawasan yang berlokasi di Kawasan Industri. Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan tersebut berada di dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk di dalam kawasan industri yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Permohonan persetujuan Penyelenggaraan Kawasan Berikat dapat diajukan setelah fisik bangunan berdiri atau belum berdiri dengan


241

Teknik Kepabeanan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kawasan Berikat yang penyelenggaraaannya dilakukan oleh Penyelenggaraan Kawasan Berikat dapat diperuntukkan bagi satu perusahaan atau lebih yang melakukan kegiatan industri pengolahan. Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha industri di Kawasan Berikat dalam waktu 14 hari sebelum memulai kegiatannya wajib melaporkan pd Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya. Tata

cara

permohonan

pemberian

persetujuan

sebagai

Penyelenggaraan Kawasan Berikat dan PDKB baik setelah fisik bangunan telah berdiri maupun belum, dan ketentuan KB lainnya sebagai berikut :  Tata

cara

permohonan

pemberian

persetujuan

sebagai

Penyelenggaraan Kawasan Berikat . Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan

sebagai

Kawasan

Berikat

dan

persetujuan

sebagai

Penyelenggaraan Kawasan Berikat atau PKB sekaligus sebagai PDKB kepada Menteri Keuangan. Permohonan sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi dengan pengisian daftar isian data perusahaan. pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya apabila persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi oleh pemohon. Apabila pada waktu pemeriksaan di lokasi persyaratan fisik dan persyaratan seperti tersebut di atas belum dipenuhi, diberitahukan dengan surat kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah DJBC setempat. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan atau surat pemberitahuan harus selesai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya. Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal meneruskan permohonan kepada Menteri. Penetapan lokasi Kawasan Berikat dan persetujuan PKB diberikan dengan menerbitkan keputusan. Berdasarkan penetapan lokasi sebagai KB dan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud maka:


242

Teknik Kepabeanan  PKB segera menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor setempat dengan melampirkan saldo awal atas barang modal, peralatan pabrik dan/atau peralatan perkantoran yang berada di lokasi KB.  Dalam hal PKB sebagai PDKB segera menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor setempat dengan melampirkan:  saldo awal atas barang modal, peralatan pabrik dan/atau peralatan perkantoran yang berada di lokasi KB;  saldo awal persediaan bahan baku;  saldo awal persediaan bahan dalam proses;  saldo awal persediaan barang jadi. Kepala kantor setempat setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud, menunjuk Petugas Bea dan cukai yang akan ditempatkan di KB yang bersangkutan dan untuk selanjutnya PKB dapat memulai melakukan pekerjaan operasional KB. Penolakan penetapan lokasi sebagai PKB dan persetujuan sebagai PKB diberikan oleh Menteri berdasarkan pendapat dari Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Menteri.  Tata Cara Memperoleh Persetujuan PDKB Pengusaha yang akan melakukan kegiatan usaha industri di KB (PDKB) dalam waktu 14 hari sebelum memulai kegiatan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk melalui PKB dengan melampirkan antara lain:  Foto copy Bukti Kepemilikan/ penguasaan lokasi perusahaan industri di KB dilampiri surat rekomendasi PKB; serta ijin usaha lainnya;  Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan PDKB;  Saldo awal bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik. PKB

sebelum

memberikan

rekomendasi

berkewajiban

untuk

melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang diwajibkan kepada PDKB yang akan melakukan kegiatan usaha industri di KB yang diselenggarakannya.


243

Teknik Kepabeanan Terhadap pemberitahuan sebagaimana dimaksud di atas Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen. Apabila ternyata persyaratan yang diajukan kurang lengkap/ tidak benar, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberitahukan

kepada

pemohon.

Dalam

hal

pemberitahuan

sebagaimana dimaksud di atas telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada kepala kantor yang mengawasi Kawasan Berikat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima secara lengkap dan benar.  Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat. Adapun fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan pemakai fasilitas Kawasan Berikat sebagai berikut : - Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ konstruksi dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap PDKB diberikan penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor; - Atas Impor barang modal dan peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung

dalam

proses produksi di PDKB

diberikan

penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Ps 22 Impor; - Atas Impor barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN dan PPh Ps 22 Impor; - Atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut atau mesin dan/atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi di PDKB, tidak dipungut PPN dan PPnBM; - Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut tidak dipungut PPN dan PPnBM;


244

Teknik Kepabeanan - Atas pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL lainnya dalam rangka sub kontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM; - Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal, tidak dipungut PPN dan PPnBM; - Atas peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka Sub kontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan Pengembaliannya ke PDKB asal tidak dipungut PPN dan PPnBM; - Atas pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL ke PDKB untuk diolah lebih lanjut, diberikan pembebasan Cukai; - Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas KITE untuk diolah lebih lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan terhadap barang yang diekspor. - Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor diberikan pembebasan atau penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan pasal 22 impor. - Atas pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari DPIL ke KB untuk menjadi satu kesatuan denan barang hasil olahan PDKB, tidak di pungut PPN dan PPnBM. Selain fasilitas kepabeanan dan perpajakan tersebut, perusahaan di kawasan Berikat juga mendapat kemudahan dan keuntungan antara lain : - Kelancaran arus barang dan dokumen Pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat tidak dilakukan pemeriksaan fisik (kecuali untuk pengeluaran barang ke sub kontrak di DPIL, pengeluaran ke DPIL, Reparasi mesin dan peminjaman mesin perusahaan di DPIL) dan melalui proses administrasi yang singkat. - Memperbesar Working Capital dan berkurangnya Opportunity Cost. - Efisiensi


245

Teknik Kepabeanan Disamping

dapat

menghemat

biaya

penyimpanan

barang

di

pelabuhan, Kawasan Berikat dapat lebih menjamin terjadinya bahan baku sehingga proses produksi dan kelancaran ekspor barang akan lebih terjamin. - PDKB dapat mengeluarkan barang yang telah diolah dengan tujuan ke DPIL dan dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 2.5 (pemberitahuan impor barang dari TPB) dalam jumlah :  untuk barang yang tidak memerlukan proses lebih lanjut, dapat berfungsi sendiri tanpa bantuan barang lainnya dan digunakan oleh konsumen akhir sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan  barang selain dimaksud di atas sebanyaknya 60% dari nilai hasil produksi tahun berjalan.  Kepada PDKB yang produksinya untuk mensuplai perusahaan pertambangan, minyak dan gas; dan PDKB bidang industri perminyakan dan gas, perkapalan dan industri oleo chemical sebanyak-banyaknya 75% dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan. - PDKB dapat memberikan pekerjaan sub kontrak kepada perusahaan di DPIL dan PDKB lainnya. - PDKB dapat menerima pekerjaan Sub Kontrak dari PDIL dengan izin KPBC.  Kewajiban, Larangan dan tanggung jawab PKB dan PDKB Pengusaha harus dapat mempertanggung jawabkan fasilitas yang telah diberikan

dan

melaksanakan

kewajibannya.

PKB

(Penyelenggara

Kawasan Berikat) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut : 

Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB;



Menyelenggarakan pembukuan sesuai standar Akuntansi Keuangan;



Memberikan rekomendasi kepada PDKB yang akan melakukan kegiatan usaha di KB;


246


Memasang tanda nama perusahaan dan nomor /tanggal persetujuan PKB yang dimiliki di tempat yang dapat dilihat umum dengan jelas;



Melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi. Bagi Pengusaha Di Kawasan Berikat juga mempunyai kewajiban

dan

tanggung

jawab

atas

fasilitas

yang

diterima

PDKB

untuk

melaksanakan ketentuan sebagai berikut : 

membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan pengeluaran barang/bahan di Kawasan Berikat;



menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan dan pengeluaran barang dan/atau bahan ke dan dari Kawasan Berikat Standar Akuntansi Keuangan;



memberi kode untuk setiap barang sesuai dengan system pembukuan perusahaan secara konsisten;



memasukkan kembali barang sisa dan/atau potongan hasil pekerjaan sub kontrak;



membuat laporan 3 (tiga) bulanan tentang persediaan bahan, baku barang dalam proses, dan barang jadi yang dikirimkan kepada kepala kantor pelayanan Bea dan Cukai selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari. Baik PKB maupun PDKB berkewajiban menyimpan dan memelihara

dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 tahun. PKB dan PDKB juga diwajibkan menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk pejabat Bea dan Cukai serta wajib menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak. PKB dan PDKB bertanggung jawab terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari KB. Tanggung jawab tersebut dibebaskan dalam hal barang yang ada di KB :  musnah tanpa sengaja;  telah diekspor, di re-ekspor, atau di impor untuk dipakai;


247

Teknik Kepabeanan  dimasukkan ke KB lainnya. Disamping kewajiban tersebut, PKB dilarang barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk PDKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan pabrik yang dipergunakan secara langsung dalam proses produksi PDKB serta barang dan/atau bahan tanpa persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Barang yang dilarang di impor tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke KB.  Pemasukan Barang dari TPS Ke Kawasan Berikat. Barang yang datang dari luar negeri ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di pelabuhan bongkar. Dari TPS barang diangkut ke Kawasan Berikat. Pemasukan barang dan/atau bahan asal impor oleh PDKB dari TPS ke KB dilakukan dengan mengajukan formulir BC 2.3 dilampiri dengan Bill of Lading atau Airway bill, Invoice, packing list dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal pengajuan BC 2.3 di terima, diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang untuk pengeluaran dari kawasan Pabean berupa SPPB-TPB

atau SPPB-TPB Merah.

Langkah-langkah penyelesaian

selanjutnya adalah sebagai berikut:  Pengusaha TPB menyerahkan hasil cetak BC 2.3 dan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah yang telah diberi nomor, tanggal, dan pengesahan kepada Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3 di Kantor Pembongkaran.  Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3

di Kantor

Pembongkaran menerima hasil cetak BC 2.3 dan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah yang telah diberi nomor, tanggal, dan pengesahan oleh Pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB dari pengusaha TPB, dan mencocokan dengan daftar rekapitulasi BC 2.3 dari unit pengawasan pada Kantor Pengawasan.  Dalam hal data pada hasil cetak BC 2.3, SPPB –TPB atau SPPB – TPB Merah, dan daftar rekapitulasi BC 2.3 menunjukan sesuai;


248

Teknik Kepabeanan  Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3 menyerahkan hasil cetak BC 2.3 dan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah kepada Pejabat bea dan cukai yang mengelola administrasi manifes untuk penutupan pos BC 1.1.  Pejabat bea dan cukai yang mengelola administrasi manifes pada Kantor pembongkaran mencocokan beberapa elemen data BC 2.3 dan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah, dengan data pada BC 1.1 yaitu : -

nomor, tanggal BC 1.1 dan nomor posnya;

-

nomor dan tanggal B/L atau AWB;

-

nomor petikemas (dalam hal menggunakan petikemas);

-

jumlah petikemas atau kemasan;

-

nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau flight; dan

-

nama consignee.

 Dalam hal hasil pencocokan elemen data menunjukan sesuai:: -

Pejabat bea dan cukai yang mengelola administrasi manifes pada Kantor pembongkaran menutup pos BC 1.1 dan menyerahkan hasil cetak BC 2.3 dan SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah kepada Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3.

-

Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3 memberikan persetujuan pengeluaran barang pada BC 2.3 dan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah, serta menyerahkan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah yang telah diberikan persetujuan pengeluaran kepada pengusaha TPB.

-

Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3 mengirimkan 1

(satu) lembar SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah yang telah diberikan persetujuan pengeluaran kepada Pejabat bea dan cukai yang mengawasi pengeluaran barang di Kawasan Pabean pada Kantor pembongkaran.  Dalam hal pencocokan elemen data menunjukan tidak sesuai, Pejabat bea dan cukai yang mengelola administrasi manifes pada Kantor pembongkaran melakukan penelitian lebih lanjut.


249

Teknik Kepabeanan Dalam hal data pada hasil cetak BC 2.3, SPPB –TPB atau SPPB – TPB Merah, dan konfirmasi data BC 2.3 menunjukan tidak sesuai; 

Pejabat bea dan cukai yang mengelola administrasi manifes pada Kantor Pembongkaran memberitahukan kepada pengusaha TPB dan unit pengawas pada Kantor Pengawasan serta unit pengawas pada Kantor Pembongkaran.



Unit

pengawas

pada

Kantor

Pengawasan

memberikan

jawaban/respon kepada unit yang mengelola administrasi manifes pada Kantor pembongkaran pada kesempatan pertama. 

Pejabat bea dan cukai yang mengelola administrasi manifes pada Kantor pembongkaran melakukan penelitian lebih lanjut atas jawaban/respon dari unit pengawas pada kantor pengawasan.

 Pengusaha TPB menerima SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah yang telah diberikan persetujuan pengeluaran dari Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3.  Pengusaha TPB menyerahkan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah yang telah diberikan persetujuan pengeluaran dari Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3 pada Kantor pembongkaran kepada Pejabat bea dan cukai

yang mengawasi pengeluaran barang di

Kawasan Pabean pada Kantor Pembongkaran.  Pejabat bea dan cukai yang mengawasi pengeluaran barang pada Kantor pembongkaran menerima SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah dari pengusaha TPB dan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah yang telah diberikan persetujuan pengeluaran dari Pejabat bea dan cukai yang mengelola BC 2.3 pada Kantor pembongkaran.  Pejabat bea dan cukai yang mengawasi pengeluaran barang pada Kantor pembongkaran melakukan pencocokan jumlah dan jenis kemasan

atau

mencocokan

nomor

petikemas

dalam

hal

menggunakan petikemas dengan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah.  Dalam hal hasil pencocokan menunjukan sesuai, Pejabat bea dan cukai

yang

mengawasi

pengeluaran

barang

pada

Kantor

pembongkaran:


250

Teknik Kepabeanan -

melakukan

penyegelan

dan

mencatat

identitas

sarana

pengangkut, nomor, dan jenis segel pada SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah. -

memberikan catatan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean dengan memberikan tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran barang impor, serta hal-hal lain tentang pengeluaran barang pada SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah.

 Dalam hal hasil pencocokan menunjukan tidak sesuai, Pejabat bea dan cukai yang mengawasi pengeluaran barang menyerahkan SPPB –TPB atau SPPB –TPB Merah kepada unit pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan barang impor tidak dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. Pengangkutan barang dimaksud dari TPS ke KB dilakukan penyegelan oleh petugas Bea dan Cukai. Pemeriksaan fisik pada saat pemasukan barang tersebut ke KB tidak perlu dilakukan kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal. Dokumen BC 2.3 yang telah disahkan tersebut diajukan kepada pejabat di TPS untuk pengeluaran barang, pejabat Pabean di pelabuhan bongkar (TPS) meneliti dokumen tersebut dan mencocokkan dengan jumlah, jenis petikemas barang, kemudian menyegel dan mencatat dalam dokumen BC 2.3. dokumen tersebut juga digunakan oleh Pabean untuk mengcross check pos barang pada manifest kapal. Setelah barang tiba di Kawasan Berikat dilakukan pengecekan peti kemas dan segel dan barang dapat ditimbun di Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut menjadi produk yang siap di ekspor.  Pemasukan

barang

modal

dan

peralatan

untuk

keperluan

pembangunan dan peralatan perkantoran. Pemasukan

barang

modal

dan/atau

peralatan

untuk

keperluan

pembangunan/konstruksi/perluasan dan peralatan perkantoran bagi perusahaan yang telah mendapat persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB dengan diberikan fasilitas penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor. PKB terlebih dahulu mengajukan


251

Teknik Kepabeanan permohonan penanggungan Bea Masuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Fasilitas Kepabeanan.

Permohonan harus

memuat sekurang-kurangnya : - Nomor dan tanggal pemberian persetujuan PKB atau PKB merangkap PDKB; - Daftar rincian barang yang dibutuhkan meliputi jumlah, jenis/ tipe dan nilai Pabean. Atas permohonan yang disetujui oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai diterbitkan surat keputusan penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 Impor. Pelaksanaan pengeluaran

barang

impor

dimaksud

diberlakukan

tata

laksana

kepabeanan di bidang impor yang diselesaikan di kantor yang mengawasi TPB, dengan menggunakan BC 2.3. BC 2.3 diajukan ke kantor Pabean dilengkapi dokumen pelengkap Pabeantermasuk surat keputusan fasilitas penangguhan tersebut diatas. Barang tersebut harus tetap berada di Kawasan Berikat dan tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin Bea dan Cukai.  Pemasukan barang dari Gudang Berikat ke KB Barang-barang yang akan diproduksi di KB, bahan bakunya bisa berasal dari TPS dan juga Gudang Berikat (GB). Pemasukan barang dari Gudang Berikat ke Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.7 (pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari TPB ke TPB lainnya) dilampiri invoice, packing list dan dokumen pendukung lainnya. Pengangkutan barang dimaksud dilakukan dengan penyegelan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas pemasukkannya ke Kawasan Berikat tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal. Gudang Berikat (GB) berfungsi sebagai tempat penimbunan barang impor yang belum diselesaikan formalitas kepabeanannya, oleh karena itu barang dari Gudang Berikat dapat dimasukkan ke peredaran bebas dengan membayar bea masuk, dan juga dapat dimasukkan ke Kawasan Berikat dengan mendapat fasilitas penangguhan bea masuk.


252

Teknik Kepabeanan Dokumen pengeluaran barang dari gudang berikat ke Kawasan Berikat menggunakan formulir khusus (BC 2.7) digunakan untuk melindungi pemindahan / pengangkutan barang dari Gudang Berikat ke Kawasan Berikat. Barang dimuat ke dalam petikemas dengan pengawasan Pabean dan kemudian disegel. Dalam hal barang tiba di Kawasan Berikat pejabat Pabean di Kawasan Berikat meneliti dokumen BC 2.7 dan kemasan barang dan segelnya. Dokumen tersebut dikirim ke pejabat Pabean yang mengawasi Gudang Berikat untuk dilakukan rekonsiliasi bahwa barang tersebut telah tiba di Kawasan Berikat dengan baik. Rekonsiliasi ini berguna untuk pengawasan tujuan pengeluaran barang dari Gudang Berikat tidak di salahgunakan.  Pemasukan barang dari KB lainnya ke KB Selain pemasukan barang dari TPS dan Gudang Berikat barang yang akan diolah di Kawasan Berikat dapat berasal dari Kawasan Berikat lain. Pemasukan barang dari Kawasan Berikat lainnya ke Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.7 dilampiri dengan kontrak. Pengangkutan barang dimaksud dilakukan dengan penyegelan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas pemasukannya ke Kawasan Berikat tidak dilakukan pemeriksaan fisik kecuali terhadap hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal. Pemasukan barang modal atau peralatan pabrik dari Kawasan Berikat lainnya ke Kawasan Berikat hanya dapat dilakukan dengan syarat: 

Dalam rangka sub kontrak;



Pemindah tanganan barang modal atau peralatan pabrik yang telah diganti;



Pemindah tanganan barang modal atau peralatan pabrik dalam hal persetujuan Kawasan Berikat dicabut. Atas pemasukan barang atau bahan dari Kawasan Berikat lainnya

ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dengan syarat:


253

Teknik Kepabeanan -

untuk diolah lebih lanjut atau untuk pengemasan hasil produksi;

-

pengiriman

tersebut

merupakan

realisasi

yang

dilakukan

berdasarkan kontrak. Formulir BC 2.7 yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh PDKB asal, diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dan di Kawasan Berikat asal. Dalam hal pemindahan barang menggunakan lebih dari satu sarana pengangkut, maka diperlukan copy lembar ke-1 formulir BC 2.7 yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kawasan Berikat asal guna melindungi setiap sarana pengangkut. Pejabat Pabean di Kawasan Berikat tujuan meneliti dokumen BC 2.7 dan segel kemasan. Selanjutnya mengirim kembali dokumen pelindung pengangkut tersebut ke pejabat Pabean di Kawasan Berikat asal untuk kepentingan rekonsiliasi dengan dokumen / data yang ada yang membuktikan bahwa barang telah diangkut sesuai tujuan.  Pemasukan barang modal, peralatan pabrik, barang/bahan dari DPIL Barang-barang atau bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi di Kawasan Berikat bukan hanya yang berasal dari luar negeri. Barang yang akan diolah atau dimasukkan ke Kawasan Berikat boleh juga barangbarang dari dalam negeri atau DPIL (Daerah Pabean Indonesia Lainnya). Barang-barang tersebut diolah/digabung dengan barang-barang asal impor, sudah tentu barang yang berasal dari dalam daerah Pabean tidak terhutang dan tidak perlu dipungut bea masuk, namun tidak demikian dengan PPN, karena setiap transaksi Barang Kena Pajak di dalam negeri terhutang PPN. Oleh karena Barang Kena Pajak tersebut akan diolah tujuannya untuk diekspor maka atas pemasukan barang tersebut, tidak dipungut PPN. Apabila PPNnya telah dibayar dapat diberikan restitusi atau kompensasi. Pemasukan barang modal, peralatan pabrik, barang/bahan dari DIL ke Kawasan Berikat dengan menggunakan BC 4.0 dilampiri dengan faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya. Formulir BC 4.0 diajukan oleh PDKB atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kawasan Berikat.


254

Teknik Kepabeanan Atas

pemasukannya

ke

Kawasan

Berikat

tidak

dilakukan

pemeriksaan fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang adanya pelanggaran ketentuan kepabeanan yang dinyatakan dalam surat perintah tertulis dari Direktur Jenderal. Fasilitas yang demikian tersebut diberikan dalam rangka pelayanan yang lebih baik terhadap industri dan mendorong berkembangnya industri dalam negeri.  Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Barang-barang yang telah diolah dalam suatu Kawasan Berikat tidak seluruhnya harus di ekspor. Barang-barang tersebut juga dapat dikeluarkan ke tempat lain dengan persyaratan. Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dari suatu Kawasan Berikat dapat dilakukan dengan tujuan:  ekspor  Kawasan Berikat Lainnya  PDKB lainnya pada satu Kawasan Berikat  TPPB (Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat/Enterpot Tujuan Pameran)  Peredaran bebas dalam negeri (DPIL)  Pengeluaran barang untuk tujuan ekspor Tujuan utama pemberian fasilitas di Kawasan Berikat adalah untuk mendorong ekspor, walaupun dibolehkan menjual ke dalam negeri. Pengeluaran barang hasil olahan PDKB untuk tujuan ekspor dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang Pejabat

Bea

pemberitahuan

dan

ekspor

Cukai

di

dimaksud

Kawasan melakukan

Berikat

berdasarkan

pengawasan

dan

pelaksanaan stuffing dan melakukan peneraan segel pada peti kemas atau kemasan barang, mencatat nomor dan jenis segel pada formulir NPE (Nota Pelayanan Ekspor) dan memberikan catatan dan tanggal BC 2.3 pada PEB. Persetujuan muat diberikan oleh pejabat Bea dan Cukai di Kawasan Berikat. Pejabat Bea dan Cukai di pelabuhan muat/TPS mencocokkan nomor peti kemas/kemasan barang dengan data yang tercantum pada NPE.


255

Teknik Kepabeanan Setelah barang masuk ke Kawasan Pabean/pelabuhan maka berdasarkan dokumen PEB dan dokumen pelengkap pabean, pejabat Pabean di pelabuhan muat mengisi nomor dan tanggal manifest (Outward manifest) pada dokumen PEB (crosscheck manifest kapal dengan muatan kapal).  Pengeluaran barang hasil olahan PDKB untuk tujuan pameran di ETP Barang-barang hasil produksi Industri di kawasan Berikat juga dapat di pamerkan kepada masyarakat untuk kepentingan promosi, pengenalan produk dan pemasaran. Namun pameran hanya dapat dilakukan di Entrepot untuk tujuan pameran. Hal ini dimungkinkan karena ETP ini juga termasuk dalam tempat penimbunan Berikat. Pengeluaran barang hasil olahan PDKB untuk tujuan pameran di ETP dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.7 dilampiri kontrak. Pengusaha di Kawasan Berikat mengajukan dokumen BC 2.7 kepada pejabat Pabean di Kawasan Berikat. Pejabat Pabean di KB memberi persetujuan keluar pada dokumen BC 2.7. Petugas Pabean di pintu keluar mencocokan peti kemas barang/alat angkut dengan dokumen BC 2.7 dan selanjutnya menyerahkan B.C.2.7 kepada PDKB untuk melindungi pengangkutan barang ke TPPB/Entrepot tujuan pameran. Pejabat Pabean di KB melakukan rekonsiliasi dokumen BC 2.7, yang diterima dari pejabat Pabean di TPPB/ETP, yang berarti barang telah tiba di TPPB/ETP dengan baik. Pengangkut barang dimaksud dilakukan dengan penyegelan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang dimaksud harus dikembalikan ke KB asal dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah pameran selesai. Pemasukan kembali barang dimaksud ke PDKB asal setelah selesai pameran dari TPPB/ETP ke KB asal dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.7 asal barang. Atas pemasukan barang dimaksud dari TPPB/ETP dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai di KB. Selanjutnya Pejabat Pabean di TPPB/ETP melakukan rekonsiliasi dokumen BC 2.7


256

Teknik Kepabeanan yang diterima dari Pejabat Pabean di KB, bahwa barang telah dimasukkan kembali ke KB dengan baik.  Pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke DPIL Barang hasil olahan oleh Industri di kawasan Berikat pada prinsipnya tujuan utama untuk diekspor. Dengan kondisi tertentu barang tersebut dapat juga dijual ke dalam negeri (DPIL). Peluang ini memang harus diberikan karena tidak semua barang hasil produksi KB dapat di ekspor, antara lain misalnya : jenis barang yang di produksi tidak sesuai pesanan sehingga ditolak oleh pembeli luar negeri, pemasaran barang keluar negeri terbatas atau terhambat faktor musim, perluasan pemasaran ke dalam negeri karena barang tersebut diminati konsumen dalam negeri, dan sebagainya. Pengeluaran barang yang telah diolah dari PDKB ke DPIL dengan menggunakan BC.2.5 sesuai Tatalaksana di bidang impor dengan ketentuan sebagai barikut : - Sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah nilai hasil produksi tahun berjalan untuk barang yang tidak memerlukan proses lebih lanjut. - Sebanyak-banyaknya 60% dari jumlah hasil nilai produksi berjalan, untuk barang selain tersebut di atas. - Sebanyk-banyaknya 75% dari jumlah nilai hasil produksi berjalan, untuk PDKB yang mensuplai perusahaan pertambangan, minyak dan gas, serta PDKB yang bergerak dalam industri perminyakan, gas, perkapalan didalam negeri dan industri oleo chemical. Atas pengeluaran barang yang telah diolah oleh PDKB ke PDIL dikenakan bea masuk, cukai, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Dasar perhitungan pungutan negara adalah sebagai berikut : - BM berdasarkan tarif bahan baku dengan pembebanan dan kurs valuta asing yang berlaku pada saat dikeluarkan dari PDKB dan nilai pabean bahan baku pada saat diimpor ke PDKB.


257

Teknik Kepabeanan - Apabila pembebanan tarif bea masuk untuk bahan baku lebih tinggi dari pembebanan tarif bea masuk untuk barang hasil olahan, bea masuk didasarkan pada pembebanan tarif bea masuk barang hasil olahan yang berlaku pada saat dikeluarkan dari PDKB. - Cukai berdasarkan ketentuan perundang-undangan cukai yang berlaku. - PPN, PPnBM berdasarkan harga penyerahan. - PPh pasal 22 Impor berdasarkan harga penyerahan hasil olahan yang bahan baku seluruhnya berasal dari impor. - PPh pasal 22 Impor terhadap pengeluaran barang hasil olahan yang berasal dari bahan baku impor dan bahan baku lokal, berdasarkan tarif dikalikan dengan prosentase kandungan bahan baku impor dikalikan penyerahan. Dengan demikian jelas bahwa barang yang semula diberikan penangguhan bea masuk pada saat dimasukkan ke KB. Karena tujuannya untuk dikeluarkan kembali ke luar negeri (diekspor dalam bentuk barang jadi), ketika barang tersebut dikeluarkan dari KB ke DPIL untuk dikonsumsi maka bea masuk dan pajak yang terhutang harus dilunasi. Hal ini telah mencakup azaz keadilan, dimana semua barang yang di konsumsi di dalam negeri dipungut bea masuk dan pajak. Terhadap barang/bahan asal DPIL yang dimasukkan ke KB kemudian dikeluarkan lagi ke DPIL digunakan form BC 4.1.  Pengeluaran barang asal impor yang tidak diolah di KB untuk tujuan diekspor kembali. Terhadap barang asal impor yang berada di KB yang diekspor kembali ke luar negeri tidak wajib dilunasi bea masuk dan pajak impor. Pengeluaran barang asal impor yang tidak diolah di KB untuk tujuan diekspor kembali dilakukan dengan menggunakan form BC 3.0 (PEB) dilampiri dokumen pelengkap pabean. Pejabat

Pabean di

KB memberikan persetujuan muat

dan

melakukan pengawasan pemuatan barang kedalam peti kemas dan penyegelan.

Selanjutnya barang dibawa ke kawasan pabean untuk

dimuat.


258

Teknik Kepabeanan  Sub kontrak Dalam suatu industri sudah lumrah bahwa tidak semua tahap proses produksi di kerjakan oleh satu perusahaan, adakalanya beberapa bagian pekerjaan dilakukan oleh pihak lain. Hal yang demikian disebut sebagai sub kontrak. PDKB dapat mensubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahannya kepada PDKB lain atau perusahaan industri di DPIL, Pekerjaan sub kontrak meliputi seluruh jenis produksi dan harus diselesaikan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan barang dan/atau bahan dari KB, dan harus dilakukan berdasarkan perjanjian sub kontrak yang sekurang-kurangnya memuat uraian pekerjaan yang dilakukan, jangka waktu, jumlah barang dan/atau bahan yang diterima dari PDKB dan jumlah hasil pekerjaan yang dikembalikan kepada PDKB termasuk barang sisa atau potongan. Penyerahan pekerjaan sub kontrak kepada perusahaan industri yang berada di DPIL harus disertai surat pernyataan dari pelaksana sub kontrak tentang kesediaan untuk dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan jaminan yang diserahkan kepada Bendaharawan Bea dan Cukai Penyerahan barang dan/atau bahan dalam rangka sub kontrak kepada PDKB lainnya atau DPIL dilakukan dengan menggunakan formulir BC 2.6.1.

Pemeriksaan fisik hanya dilakukan terhadap penyerahan

barang dan/atau bahan kepada pelaksana sub kontrak di DPIL yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di KB. Penyerahan kembali barang hasil pekerjaan sub kontrak kepada PDKB asal (pemberi pekerjaan sub kontrak) juga dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 2.6.2, dan atas barang tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh pejabat Pabean di kawasan Berikat. PDKB mengajukan dokumen BC 2.6.2 kepada pejabat Pabean di KB dilampiri dokumen BC 2.6.1 yang digunakan untuk pengeluaran barang ke sub kontrak. Pejabat Pabean di KB meneliti hasil pemeriksaan fisik dan mencocokkan dengan dokumen BC 2.6.1 pada waktu pengeluaran dan BC 2.6.2 pada waktu pemasukan. Jumlah barang yang tidak di masukkan kembali ke kawasan Berikat, dianggap sebagai barang yang di keluarkan


259

Teknik Kepabeanan dari KB ke DPIL, dan dengan demikian di perhitungkan dalam jumlah barang yang dikeluarkan ke DPIL. Pihak Pabean akan mencarikan jaminan atau melakukan penagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang-barang yang harus dimasukkan kembali ke KB termasuk juga sisa-sisa produksi atau scrap dari pekerjaan tersebut. Disamping itu pengusaha di KB (PDKB) dapat menerima pekerjaan Sub Kontrak dari DPIL. Untuk dapat melakukan pekerjaan sub kontrak PDKB harus mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.  Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari Kawasan Berikat untuk Peminjaman dan Reparasi/perbaikan Semua barang yang berada dalam kawasan Berikat berada dalam pengawasan Pabean, baik berupa bahan baku produksi, mesin-mesin maupun barang modal lainnya. Semua barang yang berada dalam kawasan

Berikat

pengeluarannya

harus

sepengetahuan

Pabean.

Termasuk juga terhadap mesin ataupun peralatan lain yang akan digunakan oleh pihak lain dalam rangka pekerjaan sub kontrak, dan pengeluaran

mesin

dan

peralatan

lain

dari

KB

untuk

tujuan

diperbaiki/Reparasi. Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan dipergunakan untuk mengerjakan pekerjaan sub kontrak dapat dipinjamkan oleh PDKB kepada PDKB lainnya atau pelaksana sub kontrak di DPIL untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan. Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dimaksud dengan menggunakan formulir BC 2.6.1. untuk penyerahannya kepada pelaksana sub kontrak di DPIL wajib dipertaruhkan jaminan kepada Bendaharawan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya. PDKB juga dapat mengeluarkan mesin dan/atau peralatan pabrik ke DPIL

dengan tujuan untuk

di

reparasi atau

diperbaiki

dengan

menggunakan formulir BC 2.6.1 dan menyerahkan jaminan kepada Bendaharawan Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya. Pekerjaan Reparasi atau perbaikan tersebut diizinkan untuk jangka waktu paling


260

Teknik Kepabeanan lama 12 (dua belas) bulan sejak mesin dan/atau peralatan pabrik dikeluarkan dari KB. Pengeluaran mesin atau peralatan pabrik dari kawasan Berikat untuk tujuan di Reparasi dapat dilakukan di luar negeri (luar daerah Pabean) dan di dalam negeri (DPIL). Pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik dari KB ke luar negeri dengan tujuan Reparasi/perbaikan dilakukan dengan menggunakan PEB. Pejabat Pabean di KB melakukan pemeriksaan peti kemas mesin yang akan di Reparasi dan memberikan persetujuan keluar/persetujuan muat, dan barang diangkut ke pelabuhan muat (kawasan Pabean). Proses selanjutnya sama dengan pengeluaran barang yang akan di ekspor kembali dari KB yang telah dibahas sebelumnya. Pemasukan kembali mesin tersebut ke KB digunakan dokumen BC 2.6.2 dilampiri dokumen asal waktu pengeksporan. Sedangkan jika Reparasi mesin dilakukan di dalam negeri (DPIL) dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pabean di KB, dan dokumen di cap ”REPARASI DPIL”. Pemasukan kembali mesin/peralatan yang telah di Reparasi ke dalam KB dengan menggunakan dokumen BC 2.6.2 dilampiri dokumen asal (saat keluar KB). Atas barang tersebut dilakukan pemeriksaan fisik dan dicocokkan data barang dengan dokumen yang bersangkutan. Mesin atau peralatan pabrik yang digunakan secara langsung dalam proses produksi di kawasan Berikat dapat diganti dengan mesin atau peralatan yang baru. Sedangkan mesin dan peralatan lam harus di ekspor kembali atau dipindahkan ke kawasan Berikat lain. Boleh juga mesin tersebut di keluarkan ke peredaran bebas (DPIL) dengan membayar bea masuk PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 dengan memenuhi ketentuan di bidang impor, atau mesin dan peralatan tersebut di musnahkan di bawah pengawasan Pabean. Atas barang modal dan peralatan pabrik asal impor milik PKB / PDKB apabila telah melampai jangka waktu 2 tahun sejak dimasukkan di Kawasan Berikat dapat dipindahtangankan ke DPIL

tanpa kewajiban

membayar bea masuk. Pemindahtanganan barang modal dan peralatan pabrik sebelum jangka waktu 2 tahun sejak dimasukkan ke KB dikenakan:


261

Teknik Kepabeanan  Bea Masuk berdasarkan nilai pabean barang modal dan perlatan pabrik pada saat dimasukkan ke KB ; dan  Bunga sebesar 2% perbulan dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak bulan diajukan permohonan pengeluaran dari KB sampai dengan genap 2 tahun sejak dimasukkan ke KB.  Pemeriksaan Pembukuan Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang kepabeanan bahwa semua orang atau badan yang terkait dengan kegiatan impor dan ekspor, termasuk pengusaha tempat penimbunan Berikat, diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat menyurat yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Hal ini diperlukan untuk pelaksanaan audit di bidang kepabeanan sebagai konsekuensi di berlakukannya sistem “Self Assessment” dan pemeriksaan barang secara selektif dalam pemberian fasilitas di kawasan Berikat. Untuk

pengamanan

hak

keuangan

negara

dan

menjamin

dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan dan dokumen PKB dan PDKB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB. Pemindahan barang dalam KB serta pencacahan sediaan barang. Jika berdasarkan hasil audit kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, PKB dan/atau PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh pasal 22 Impor yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari pungutan bea masuk yang terutang. Hal ini sebagai konsekuensi pemberian fasilitas penangguhan bea masuk yang tidak boleh di salah gunakan.  Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Pemberian fasilitas menghendaki pemenuhan persyaratan. Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi dapat mengakibatkan pembekuan dan bahkan pencabutan izin kawasan Berikat.


262

Teknik Kepabeanan  Pembekuan dan pencabutan persetujuan PKB Sebagai penyelenggara kawasan Berikat yang bersangkutan harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan tertentu. Persetujuan PKB dapat dibekukan dalam hal : -

berdasarkan hasil audit ditemukan pelanggaran atas ketentuan kepabeanan yang mengakibatkan kerugian negara.

-

menunjukkan ketidak mampuan dalam penyelenggaraan KB. Pembekuan persetujuan dimaksud dapat diubah menjadi

pencabutan bilamana PKB : -

tidak dapat melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan, atau

-

tidak mampu lagi mengusahakan KB. Jika PKB telah melunasi utangnya atau telah mampu kembali

mengusahakan KB, persetujuan tersebut dapat di berlakukan kembali. Selain hal tersebut di atas, penyelenggaraan KB dapat dicabut izinnya jika: -

dalam

waktu

12

bulan

berturut-turut

selama

berlakunya

persetujuan PKB sama sekali tidak melakukan kegiatan, -

persetujuan usaha industri tidak berlaku lagi,

-

PKB mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan,

-

setelah proses pembekuan, tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan,

-

atas permohonan PKB yang bersangkutan. Dalam hal ini persetujuan PKB dicabut, barang modal atau

peralatan dan/atau peralatan perkantoran yang ada di KB dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan persetujuan, harus : -

diekspor kembali,

-

dipindah tangankan kepada PKB lain, dan/atau,

-

dikeluarkan dari DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tata laksana di bidang impor, dan/atau

-

dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


263

Teknik Kepabeanan Dalam hal PKB tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan, maka barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, dan pada saatnya dapat dilakukan pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku.  Pencabutan Persetujuan PDKB Sebagai

pengusaha

pada

kawasan

Berikat

yang

telah

mendapatkan berbagai fasilitas, yang bersangkutan memenuhi segala ketentuan

yang

berlaku,

yang

dapat

berakibat

pencabutan

persetujuan PDKB. Persetujuan PDKB dicabut dalam hal : -

dalam

waktu

12

bulan

berturut-turut

selama

berlakunya

persetujuan PDKB sama sekali tidak melakukan kegiatan industri untuk tujuan ekspor, -

persetujuan usaha industri tidak berlaku lagi,

-

PDKB mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan,

-

PDKB bertindak tidak jujur dalam usahanya,

-

persetujuan PKB dicabut,

-

atas permohonan PDKB yang bersangkutan. Sebelum dilakukan pencabutan persetujuan PDKB, dilakukan

audit oleh Pabean. Pencabutan dapat di proses tanpa mengganggu hasil audit dalam hal PDKB menyerahkan persyaratan di atas segel yang ditanda tangani penanggung jawab perusahaan dan di ketahui oleh penyelenggara KB (PKB) serta kepada kantor Pabean, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas hasil audit. Sejak adanya indikasi PDKB akan dicabut izinnya, kantor Pabean melakukan pengawasan dan dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu. Dalam hal ini persetujuan PDKB dicabut, barang modal dan peralatan dan/atau barang dan/atau bahan baku yang terdapat di KB dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan persetujuan, harus : -

diekspor kembali,

-

dipindah tangankan kepada PDKB lain, dan/atau,


264

Teknik Kepabeanan -

dikeluarkan dari DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor sepanjang telah memenuhi tata laksana di bidang impor, dan/atau,

-

dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal PDKB tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan

dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan, maka barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, dan selanjutnya dapat dilakukan pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian fasilitas yang diberikan terhadap industri di Kawasan Berikat yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri yang berorientasi ekspor. Dengan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak tidak di pungut tersebut, pihak Pabean berkepentingan melakukan pengawasan terus menerus, terutama atas barang-barang yang masuk dan keluar dari Kawasan Berikat, tidak terkecuali terhadap petikemas kosong dan alat angkut barang tertutup. Pemasukan

dan

pengeluaran

petikemas

kosong

dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan Pemasukan dan Pengeluaran Peti Kemas Kosong (SP3K), sedangkan terhadap alat angkut tertutup cukup di cek oleh petugas Pabean di pintu masuk Kawasan Berikat. ii) Gudang Berikat  Pengertian. Gudang Berikat (Bonded Warehouse) merupakan salah satu jenis Tempat Penimbunan Berikat: Fasilitas Gudang Berikat diharapkan dapat mendukung kelancaran pedagang Internasional, mendekatkan bahan baku industri dan menjamin kelancaran proses produksi, efisiensi waktu dan biaya produksi. Sebagai contoh akibat keterlambatan pemasokan bahan baku industri (bisa disebabkan kedatangan kapal yang membawa barang tersebut terlambat atau salah kirim, atau karena kongesti dan kemacetan di pelabuhan, dan sebagainya) dapat mengakibatkan proses produksi


265

Teknik Kepabeanan terlambat karena tidak ada bahan yang akan di proses, buruh menganggur dengan tetap mendapatkan upah, jadwal pengiriman barang jadi tertunda dengan segala konsekuensi karena menyimpang dari kontrak. Keterlambatan bahan baku mungkin dapat kompensasi dengan kerja lembur malam hari dengan tambahan cost, dan pengiriman barang ke pembeli mungkin dapat dialihkan dengan angkutan udara, yang kesemuanya menimbulkan ketidak efisienan dan menimbulkan biaya tinggi. Fasilitas Gudang Berikat diharapkan dapat menanggulangi atau paling tidak dapat mengurangi resiko tersebut di atas. Disamping itu fasilitas Bonded Warehouse memang sudah lazim di dunia perdagangan internasional. Gudang Berikat (GB) adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu di dalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan,

penyortiran,

pengepakan,

pemberian

label/merk,

pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat, atau diekspor tanpa adanya pengolahan.

Ketentuan yang baru menetapkan bahwa hanya

barang/bahan baku untuk keperluan proses produksiyang dapat ditimbun di Gudang Berikat. Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai GB kepada PGB serta izin sebagai PPGB dilakukan dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan. Seperti halnya dalam Kawasan Berikat, di dalam Gudang Berikat (PGB) dapat terdiri dari beberapa Pengusaha Gudang Berikat (PPGB). Permohonan persetujuan PGB dapat diajukan setelah fisik bangunan berdiri ataupun belum berdiri dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  Perizinan. Persetujuan Penyelenggaraan Gudang Berikat kepada Penyelenggara Gudang Berikat (PGB) diberikan oleh Dirjen Bea dan Cukai (atas nama Menteri Keuangan), dengan memenuhi persyaratan administrasi (izin


266

Teknik Kepabeanan usaha, dan sebagainya) dan persyaratan fisik Gudang Berikat (dapat dimasuki jalan umum, mempunyai sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan di Gb dan sebagainya). Sebelum Gudang Berikat dibangun, yang bersangkutan dapat memperoleh persetujuan prinsip pendirian. Dengan demikian semua barang-barang, konstruksi Gudang Berikat/ instalasi untuk keperluan pendirian GB dapat diimpor dengan mendapatkan fasilitas penangguhan Bea masuk dan pajak-pajak impor tidak di pungut. Perusahaan yang telah mendapat izin prinsip pendirian GB harus melalui pembangunan GB dalam waktu 6 (enam) bulan dan harus mengajukan izin PGB selambat-lambatnya dua tahun sejak izin prinsip diberikan. Barang impor yang dicabut izin prinsipnya diselesaikan dengan cara di Re-ekspor atau dimasukkan ke KB atau GB. Disamping itu jika barang tersebut di impor untuk dipakai, maka bea masuk dan pajak impornya harus dibayar.  Fasilitas yang diberikan terhadap barang impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat dapat berupa :  Barang dan peralatan yang digunakan dalam rangka pembangunan dan kegiatan di Gudang Berikat (GB) yang diimpor oleh PGB diberikan penangguhan Bea Masuk, tidak di pungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor. Barang tersebut seutuhnya konsekuensi bangunan, peralatan administrasi kantor, dan sebagainya.  Barang dan bahan asal impor yang dimasukkan ke GB oleh PGB diberikan fasilitas berupa penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor. Barang ini merupakan barang-barang impor yang ditimbun. Barang dan bahan asal impor yang dimasukkan ke GB untuk di konsumsi di dalam GB dikenakan Bea Masuk dan Pajak Impor.


267

Teknik Kepabeanan  Kewajiban dan larangan bagi PGB dan PPGB Kewajiban PGB, Penyelenggara Gudang Berikat baik yang merangkap sebagai PPGB maupun yang membawahi beberapa PPGB berkewajiban untuk: -

Menyelenggarakan pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan /konstruksi dan kegiatan GB.

-

Memberikan

rekomendasi

kepada

pengusaha

yang

akan

mengusahakan GB untuk pengurusan persetujuan PPGB -

PGB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan Pajak yang terhutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari perusahaannya. Pengusaha

Pada

Gudang

Berikat

(PPGB)

yang

melakukan

penyimpanan barang di dalam Gudang yang dikelolanya berkewajiban untuk : -

Menyelenggarakan Pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PPGB sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yaitu Sistem Akuntansi yang lazim digunakan di Indonesia.

-

Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan usahanya dalam waktu Sepuluh tahun. Sebagaimana ditetapkan dalam Undangundang Kepabeanan.

-

Menyimpan, mengatur, dan menata usahakan barang secara tertib dan baik, mengenai pemasukan, pengeluaran maupun yang ditimbun di dalam GB.

-

Menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk Pejabat BC. Hal ini untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan Pabean.

-

Menyampaikan laporan setiap 2 (dua) bulan kepada Ka KPBC mengenai barang yang ditimbun didalam GB, serta Pemasukan atau pengeluaran barang selama dua bulan terakhir.

-

PPGB dilarang mempergunakan barang dan peralatan asal impor untuk kegiatan di luar GB.

-

PPGB dilarang menimbun barang asal DPIL di dalam GB yang dikelolanya.


268

Teknik Kepabeanan

PGB dalam melakukan kegiatannya harus berstatus importir dari barang yang ditimbun di dalam GB yang dikelolanya. Undang-Undang Kepabeanan telah menetapkan bahwa orang yang memasukkan barang dari luar negerilah yang berstatus sebagai Importir. Untuk pengeluaran barang impor dari Gudang Berikat (GB), PPGB dapat

menerbitkan

invoice

dimaksud

harus

membuat

sekurang-

kurangnya data: 

Jumlah Barang, jenis, dan spesifikasi tehnis barang;



Rincian harga barang yang setara dengan harga transaksi;



Nomor dan tanggal invoice induk;



Nomor dan tanggal BC 2.3 ;



Negara asal ;



Nama NPWP pembeli di DPIL Dalam penerbitan invoice oleh PPGB tidak boleh menyimpang jauh

dari invoice asal/ induk. Pada GB hanya boleh ditimbun barang yang diimpor oleh PPGB dan belum dilunasi Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor. Pengeluaran barang dari GB dapat dilakukan secara sekaligus atau sebagian-sebagian. PPGB

dan

PGB

yang

bertindak

sebagai

PPGB

wajib

mempertaruhkan jaminan ke Bendahara Bea dan Cukai yang besarnya didasarkan pada perhitungan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor dari importasi yang akan dilakukan oleh PPGB selama 3 (tiga) bulan jangka waktu jaminan yang di pertaruhkan selama 1 (satu) tahun dan wajib diperbaharui setiap awal tahun takwin.

Jaminan tidak

diperlukan jika gudang dikunci oleh Bea dan Cukai. Kewajiban penyerahan jaminan tersebut berkaitan dengan barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat. Dalam hal barang–barang tersebut hilang/berkurang tanpa sepengetahuan Pabean, maka ada jaminan pembayaran Bea Masuk dan Pungutan Impor lainnya.


269

Teknik Kepabeanan  Pemasukan Barang Ke Gudang Berikat. Pada prinsipnya semua barang dapat ditimbun di Gudang Berikat karena fungsinya sebagai tempat menimbun barang. Namun terhadap barang yang dilarang di impor, tidak boleh ditimbun di Gudang Berikat. Begitu pula terhadap barang impor yang diatur tata niaganya atau diawasi importasinya, hanya boleh dikeluarkan dari Gudang Berikat untuk tujuan impor untuk dipakai jika telah mendapatkan persetujuan/ izin dari instansi terkait. (misalnya: Departemen Perindustrian, atau Departemen Perdagangan) dan dengan memenuhi formalitas Pabean, pengajuan dokumen impor dan membayar bea masuk dan PDRI. Berkaitan dengan fasilitas Gudang Berikat, ada dua kategori barang yang dimasukkan ke Gudang Berikat. Pertama barang yang di impor untuk keperluan mendirikan GB dan peralatan serta kelengkapan sarana dan prasarananya. Kedua, barang yang semata-mata ditimbun untuk kemudian di keluarkan dengan tujuan untuk di pakai. Barang-barang yang berada di Gudang Berikat wajib dilunasi bea masuknya jika di keluarkan dari Gudang Berikat ke DPIL. Ketentuan pemasukan barang ke Gudang Berikat adalah sebagai berikut:  Pemasukan Barang atau peralatan oleh PGB dan pemasukan bahan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi di GB. PGB yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pendirian GB dapat

memasukkan

barang

atau

peralatan

dalam

rangka

pembangunan / konstruksi GB dengan diberikan penangguhan BM, tidak di pungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Atas permohonan yang disetujui oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan diterbitkan keputusan penangguhan BM tidak dipungut, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor. Atas pemasukan barang dimaksud berlaku ketentuan tata laksana di bidang impor. Barang asal impor berupa makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di dalam GB wajib dilunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 220 Impor. Barang impor yang mendapat penangguhan Bea


270

Teknik Kepabeanan Masuk hanya barang untuk sarana / prasarana GB yang tetap berada dalam GB, dan barang impor yang ditimbun di GB.  Pemasukan Barang Impor oleh PPGB Barang impor yang akan dimasukkan ke Gudang Berikat, langsung diangkut dari TPS di Kawasan Pabean menuju ke Gudang Berikat dengan dilindungi Dokumen BC.2.3. Barang impor yang dimasukkan ke GB harus tercantum jelas nama GB tujuan pada LC/RIB, Invoice, B/L atau AWB. Pemasukan barang impor dari pelabuhan bongkar/ TPS ke GB dilakukan dengan menggunakan formulir BC.2.3 dengan dilampiri BL/AWB, Invoice, dan Packing List. Tata kerja penyelesaian BC 2.3 sama dengan prosedur pemasukan dari TPS ke TPB. Atas barang impor yang akan di masukkan ke GB pencocokan nomor peti kemas /kemasa dan dilakukan peneraan segel atau tanda pengaman pada peti kemas/ kemasa serta diberikan persetujuan pengeluaran oleh Pejabat Bea dan Cukai Pelabuhan Bongkar. Petugas Bea dan Cukai di GB mlakukan pembukaan segel atau tanda pengaman serta melakukan pengawasan atas barang yang dimasukkan ke dalam GB. Barang impor yang dimasukkan oleh PPGB ke GB tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali : - Segel yang diberikan oleh Bea dan Cukai Pelabuhan Bongkar/ TPS dalam keadaan rusak atau keadaan segel peti kemas/ kemasan berbeda, dan/ atau ; - Adanya Nota Intelejensi kecurigaan akan atau telah terjadinya pelanggaran. Rekonsiliasi BC.2.3 perlu dilakukan untuk memastikan barang telah diangkut dari TPS ke GB dengan baik dan benar. Bentuk pengawasan ini dilakukan mengingat atas barang tersebut belum selesai formalitas Pabeannya.  Pengeluaran Barang Dari Gudang Berikat Pengeluaran barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat dapat ditujukan untuk di impor untuk di pakai (dikeluarkan ke DPIL) dengan


271

Teknik Kepabeanan membayar Bea Masuk dan Pajak Impor. Bahkan dalam hal tertentu jika barang impor tersebut dimasukkan ke Kawasan Berikat (sebagai bahan baku industri) diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan PDRI tidak dipungut. Selain itu barang yang berada di GB dapat di re-ekspor atau dikeluarkan / dikirim kembali ke luar negeri (tidak dipungut Bea Masuk).  Pengeluaran barang dari GB dengan tujuan diimpor untuk di pakai Pengeluaran barang impor dari GB ke DPIL dengan tujuan di pakai dilakukan oleh PPGB dengan menggunakan PIB sesuai dengan tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan cukai dan dilakukan pemeriksaan Pabean. Dasar perhitungan pemungutan negara adalah : - BM berdasarkan nilai Pabean dan tarif BM yang berlaku pada saat pendaftaran PIB di Kantor Pabean yang mengawasi GB. - PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan nilai impor dan tarif yang berlaku pada saat pendaftaran PIB di Kantor Pabean yang mengawasi GB - Cukai berdasarkan harga dasar dan tarif cukai yang berlaku pada saat pendaftaran PIB di Kantor yang mengawasi GB. Atas pengeluaran barang dimaksud PPGB dapat menerbitkan invoice dan Packing List. Karena pengeluaran barang impor secara bertahap atau sebagian-sebagian, tergantung pembeliannya.  Pengeluaran barang dari GB dengan tujuan diimpor untuk dipakai dengan fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk. Fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk diberlakukan terhadap pihak yang mendapat fasilitas di maksud, sebagaimana impor barang biasa tanpa melalui GB. Pemberian fasilitas Pembebasan/keringanan tersebut

harus

dibuktikan

dengan

Surat

Keputusan

Pembebasan/Keringanan BM dari Menteri Keuangan. Atas pengeluaran barang dimaksud PPGB dapat menerbitkan invoice dan Packing List, sesuai dengan barang yang dikeluarkan.  Pengeluaran dari GB ke KB Pengeluaran barang impor dari GB ke KB dilakukan PPGB dengan menggunakan formulir BC. 2.7 yang telah diketahui PDKB dengan


272

Teknik Kepabeanan dilampiri invoice dan Packing List yang dikeluarkan oleh PDKB serta Kontrak antara PPGB dan PDKB. Terhadap pengeluaran barang dimaksud dilakukan pengawasan pemuatan barang (stuffing) ke Peti kemas/ kemasan barang dilakukan peneraan segel atau tanda pengaman pada peti kemas/ kemasan barang oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi GB, dengan mencatat nomor/ jenis segel atau tanda pengaman pada formulir BC. 2.7. PDKB melalui PPGB wajib menyerahkan BC. 2.7 lembar ke-1 yang telah ada bukti penerimaan dari Kepala Kantor yang mengawasi PDKB kepada Kepala Kantor yang mengawasi GB selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah barang sampai ke PDKB. Semua pengeluaran barang dari GB harus dengan sepengetahuan Pabean.  Pengeluaran dengan tujuan untuk di ekspor kembali. Barang yang ditimbun di Gudang Berikat dalam hal tertentu harus di ekspor kembali ke luar negeri, misalnya karena tidak laku di jual di dalam negeri, rusak, atau ada pembeli lain di luar negeri. Pengeluaran barang impor dari GB yang akan di ekspor kembali melalui pelabuhan Muat/ TPS dilakukan dengan menggunakan formulir PEB dengan menunjuk BC. 2.3 pemasukan (dokumen asal barang. Pengeluaran barang dimaksud dari GB dilakukan pemeriksaan Pabean, pengawasan Stuffing ke peti kemas/ kemasan barang dan dilakukan peneraan segel atau tanda pengaman pada peti kemas/ kemasan barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  Pemeriksaan pembukuan Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan Kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan dan dokumen PGB dan PPGB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari GB, pemindahan barang dalam GB serta pencacahan sediaan barang. Dalam hal berdasarkan hasil audit kedapatan selisih kurang jumlah dan/ atau jenis barang, PPGB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal


273

Teknik Kepabeanan 22 Impor yang terhutang dan sanksi berupa denda sebesar 100 persen dari pungutan negara yang seharusnya. Apabila hasil pemeriksaan dimaksud terdapat selisih lebih jumlah dan/ atau jenis barang maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Pembekuan dan Pencabutan Izin  Pembekuan Sementara Persetujuan PPGB Kepala Kantor yang mengawasi GB dapat membekukan untuk sementara waktu persetujuan PPGB, dalam hal : - Berdasarkan

pemberitahuan

dilakukannya

penyidikan

atas

pelanggaran Kepabeanan ; - Sekurang-kurangnya telah diterbitkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

kali

peringatan

tertulis

kepada

PPGB

yang

tidak

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus ditaatinya.  Pencabutan Persetujuan PGB Direktur

Jenderal

atas

nama

Menteri

Keuangan

mencabut

persetujuan PGB dalam hal : - Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama berlakunya persetujuan, PGB tidak melakukan kegiatan ; - Atas permohonan PGB yang bersangkutan ; - Karena sebab lain seperti tindak Pidana dan lain-lain. Dalam hal persetujuan PGB dicabut, Kepala Kantor Pabean mengawasi GB segera memerintahkan PGB untuk membayar BM, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor atas barang dan peralatan yang dimasukkan ke GB dengan tarif BM sesuai dengan tarif pada waktu

pemasukan

pembayaran

dan

sepanjang

nilai

Pabean

memenuhi

pada

waktu

ketentuan

dilakukan

tatalaksanaan

Kepabeanan di bidang impor. PGB

yang

telah

dicabut

persetujuannya

dibebaskan

dari

kewajiban, dalam hal barang dan peralatan yang telah diimpor dengan penangguhan BM : - Dipindahtangankan kepada pihak lain yang telah mendapat persetujuan sebagai PGB atau penyelenggara KB ;


274

Teknik Kepabeanan - Diekspor kembali ; - Dimusnahkan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi GB.  Pencabutan Persetujuan PPGB Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan mencabut Persetujuan PPGB dalam hal : - PPGB melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan, cukai dan perpajakan yang diancam dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ; - Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut slam berlakunya persetujuan, PPGB tidak melakukan kegiatan ; - PPGB dinyatakan pailit oleh pengadilan ; - Atas permohonan PPGB yang bersangkutan. Dalam hal persetujuan PPGB dicabut, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi GB segera melakukan mengadakan pencacah atas barang yang masih tersisa pada GB yang bersangkutan dan PPGB dapat : - Memindahkan /menyerahkan barang tersebut kepada PPGB atau PDKB; - Mengekspor kembali ; - Memusnahkan

barang

tersebut

dengan

persetujuan

dan

pengawasan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi GB dan /atau ; - Memasukkan ke DPIL sepanjang memenuhi ketentuan tata laksana Kepabeanan di bidang impor dengan melunasi BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor. Keberadaan Gudang Berikat ini sangat membantu industri dalam negeri, karena berfungsi mendekatkan barang kepada konsumen/ pemakai.


275

Teknik Kepabeanan iii) Toko Bebas Bea  Pengertian Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) merupakan salah satu jenis Tempat Penimbunan Berikat. Berbeda dengan jenis tempat penimbunan Berikat lainnya, atas Toko Bebas Bea diberikan fasilitas kepabeanan bukan dalam rangka upaya mendorong industri atau pembangunan ekonomi luar negeri. Fasilitas TBB diberikan berkaitan dengan perlakuan yang lazim ada dalam hubungan atau pergaulan Internasional, karena alasan hubungan timbal balik dengan negara sahabat (Korps Diplomatik) dan kebiasaan Internasional lainnya. Dilihat dari namanya “Toko Bebas Bea”, merupakan toko tempat menjual barang dengan pembebasan bea masuk, Cukai dan Pajak. Toko Bebas Bea hanya dapat menjual barang kepada orang-orang tertentu yang lazim di berikan pembebasan bea masuk seperti anggota Korps Diplomatik. Tenaga ahli bangsa asing, turis asing atau warga negara asing yang bekerja pada PMA/PDMN, orang yang bepergian ke luar negeri dan orang yang baru tiba dari luar negeri. Barang-barang yang berada dan akan dijual di TBB berasal dari impor dan juga boleh barang yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian TBB didefinisikan sebagai berikut : Toko Bebas Bea (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha menjual barang asal impor dan atau barang asal daerah Pabean kepada warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia, orang yang berangkat ke luar negeri atau orang yang tiba dari luar negeri dengan mendapatkan pembebasan BM, Cukai dan Pajak. Untuk dapat melayani orang-orang tertentu tersebut, maka pendirian TBB boleh berada pada lokasi sebagai berikut : -

Terminal

keberangkatan

Bandara

Internasional/Pelabuhan

Laut

(Outgoing duty free shop). -

Terminal

kedatangan

Bandara

Internasional/Pelabuhan

Laut

(Incoming duty free shop). Dengan adanya ketentuan baru, TBB di terminal kedatangan akan dihapus.


276

Teknik Kepabeanan -

Dalam kota (down town duty free shop). Untuk mendapatkan ijin sebagai Toko Bebas Bea, persyaratan fisik

TBB harus mempunyai :  Gudang penimbunan, yaitu ruang yang memilik PTBB untuk menyimpan atau menimbun barang baik barang asal impor maupun barang asal Daerah Pabean.  Ruang Pemeriksaan, yaitu ruang yang dimiliki PTBB yang berada di dalam Gudang Penimbunan untuk melakukan pemeriksaan barang.  Ruang Penjualan adalah ruang yang dimiliki PTBB untuk menjual barang asal impor dan barang asal Daerah Pabean. Pemisahan ruang tersebut disamping untuk kepentingan administrasi pengelolaan TBB, juga untuk kepentingan pengawasan Pabean. Disamping itu jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, TBB yang berlokasi di Terminal Bandara Internasional/Pelabuhan Utama dapat memiliki Ruang Pamerdan Ruang Penyerahan. Ruang Pamer adalah ruang yang dimiliki PTBB Keberangkatan yang berlokasi di luar area Bandara Internasional/Pelabuhan Utama yang khusus digunakan untuk memamerkan barang. Ruang Penyerahan adalah ruang yang dimiliki PTBB Keberangkatan yang digunakan untuk menyerahkan barang yang telah dilakukan transaksi pembelian di Ruang Pamer berdasarkan bukti pembelian yang diserahkan.  Persetujuan TBB Untuk dapat mendirikan Toko Bebas Bea tersebut di atas, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan (dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai), dengan melampirkan keterangan yang di perlukan seperti Foto copy izin usaha, NPWP, peta lokasi, daftar jenis barang yang akan dijual di TBB, dan sebagainya. Termasuk juga berita acara pemeriksaan lokasi dari kantor Pabean setempat. Persetujuan pengusaha TBB diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan kepada perusahaan berbentuk


277

Teknik Kepabeanan badan hukum, setelah diajukan permohonan oleh pengusaha dengan melampirkan keterangan/ dokumen sebagai berikut :  Foto copy izin Usaha dan izin lain yang diperlukan dari instansi tehnis terkait.  Foto copy Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Foto copy NPWP dan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta foto copy SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT.  Foto copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal perusahaan menjual barang kena cukai (BKC).  Foto copy bukti pemilikan atau penguasaan suatu bangunan.  Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan TPB.  Peta letak gudang penimbuan, ruang pemeriksaan, ruang penjualan, ruang pamer dan ruang penyerahan.  Daftar jenis barang yang akan dijual.  Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang dibuat Kepala Kantor Bea dan Cukai. Dari data tersebut di atas dapat dilihat apakah pengusaha yang bersangkutan sudah memenuhi syarat sebagai TBB. Persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan kebutuhan Toko Bebas Bea di suatu daerah. Hal ini penting agar jangan sampai izin yang diberikan sia-sia karena ada pembelinya, mengingat pembeli di Toko Bebas Bea terbatas pada orang-orang tertentu saja. Disamping itu jangan sampai pemberian fasilitas TBB menjadi bocor atau tidak sesuai fungsi semula, yang dapat berakibat kerugian negara dari penerimaan bea masuk, Cukai dan Pajak.  Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Seperti halnya barang yang dimasukkan ke tempat penimbunan Berikat lainnya, barang yang di masukkan ke Toko Bebas Bea belum dibayar bea masuknya, begitu pula dengan pajak lainnya. Dalam hal barang yang


278

Teknik Kepabeanan berada di TBB dibeli oleh orang yang mendapat pembebasan pajak, seperti anggota korps diplomatik, maka bea masuk dan pajak atas barang tersebut tidak perlu dibayar. Namun tidak semua barang untuk TBB tidak dipungut bea masuk/pajak. Terhadap barang untuk keperluan mendirikan Toko Bebas Bea dan perlengkapan toko bebas bea harus dibayar bea masuk dan pajak lainnya. Hal itu mengingat bahwa fungsi TBB tidak ada hubungannya dengan fasilitas perdagangan dan ekonomi. Jadi berbeda dengan gudang Berikat atau kawasan Berikat. Fasilitas Kepabeanan dan Cukai yang diberikan kepada PTBB adalah sebagai berikut : -

Barang impor yang dimasukkan ke TBB diberikan fasilitas berupa penangguhan BM, pembebasan Cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor, barang tersebut ditimbun di TBB dengan tujuan untuk dijual kepada orang tertentu.

-

Atas penyerahan barang kena pajak (BKP) asal Daerah Pabean ke TBB tidak dipungut PPN dan PPnBM, dengan demikian barang berasal dalam negeri yang dimasukkan ke TBB tidak dipungut pajak.

-

Atas pemasukan BKC asal Daerah Pabean ke TBB diberikan pembebasan

cukai,

misalnya

terhadap

rokok

atau

minuman

beralkohol buatan dalam negeri, tidak dipungut cukainya. Barang yang berada di TBB dibebaskan BM, Cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor, kepada orang yang membeli barang di TBB sebagai berikut : -

Anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya yang berdomisili tetap di Indonesia yang membeli barang di TBB dalam kota dengan jumlah pembelian tidak terbatas.

-

Tenaga Ahli bangsa asing beserta keluarganya yang berdomisili dan bekerja di Indonesia pada lembaga-lembaga Internasional dana organisasi lainnya yang telah menjalankan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia yang membeli barang di TBB dalam kota dengan jumlah pembelian tidak terbatas, kecuali untuk BKC diberikan sebanyak-banyaknya :


279

Teknik Kepabeanan 

Minuman mengandung etil alkohol adalah 10 (sepuluh) liter per orang dewasa per bulan.



Hasil tembakau adalah, sigaret 300 batang atau cerutu 100 batang atau tembakau iris/hasil tembakau lainnya 500 gram per orang dewasa per bulan atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.

-

Orang yang bepergian ke luar negeri yang membeli barang di TBB keberangkatan dengan jumlah pembelian tidak terbatas.

-

Orang yang bepergian ke luar negeri yang melakukan transaksi barang di Ruang Pamer milik PTBB keberangkatan dengan jumlah pembelian tidak dibatasi, yang barangnya diserahkan di Ruang penyerahan keberangkatan.

-

Orang yang baru tiba dari luar negeri yang membeli barang di TBB kedatangan diberlakukan sesuai ketentuan barang penumpang, kecuali untuk BKC diberikan sebanyak-banyaknya : 

Minuman mengandung etil alkohol 1 (satu) liter per orang dewasa.



Hasil tembakau adalah sigaret 200 batang atau cerutu 50 batang atau tembakau iris/hasil tembakau lainnya 200 gram per orang dewasa atau dalam hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.

Atas kelebihan BKC tersebut di atas harus dimusnahkan, mengingat undang-undang Cukai mempersyaratkan izin khusus untuk mengimpor BKC. Disamping itu TBB dapat menjual barang kepada turis asing atau warga negara asing yang bekerja di perusahaan Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri, dalam rangka kontrak kerja sama dengan pemerintah atau prokect aid yang berdomosili di Indonesia dengan ketentuan dikenakan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor. Penjualan dimaksud hanya diberikan sesuai kebutuhan/konsumsi turis asing atau warga negara asing tersebut dengan batasan USD 250- per orang per hari atau USD 1,000- per keluarga per hari.


280

Teknik Kepabeanan Transaksi penjualan oleh turis asing tersebut cukup dengan menunjukkan paspor atau KITAS (kartu izin menetap sementara), atau IKTA (izin kerja tenaga asing). Selanjutnya pengusaha toko bebas bea menyelesaikan formalitas Kepabeanannya dengan membuat PB/PIB berkala sesuai tata laksana Kepabeanan di bidang impor. Dalam hal turis atau pemegang KITAS tersebut di atas membeli barang asal daerah Pabean (misalnya rokok gudang garam), maka atas pembelian barang asal dalam negeri tersebut dikenakan Cukai, PPN dan PPnBM.

Penjualan

barang

asal

daerah

Pabean

tidak

dibatasi

nilainya/jumlahnya. Bagi anggota korps Diplomatik beserta keluarganya yang membeli barang di TBB, dengan cara menunjukkan kartu tanda pengenal Diplomatik. Sedangkan terhadap tenaga ahli bangsa asing beserta keluarganya yang membeli barang di TBB, harus menggunakan kartu kuning (yellow card) dan paspor yang bersangkutan. Terhadap barang yang dibeli di TBB dalam kota tersebut, pengusaha TBB membuat faktur pembelian. Selanjutnya pejabat Pabean yang mengawasi TBB melakukan pencatatan pengeluaran berdasarkan faktur pembelian tersebut yang diterima dari pengusaha TBB. Bagi tenaga ahli bangsa asing untuk memperoleh kartu kuning mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan surat keterangan penempatan kerja dari sekretariat Kabinet RI, yang dilegalisir oleh lembaga atau organisasi Internasional yang bersangkutan dan Foto copy paspor yang bersangkutan. Terhadap Penumpang yang akan keluar negeri dapat membeli barang di TBB keberangkatan dengan menunjukkan paspor dan tanda bukti Penumpang (Boarding Pass). Ia juga boleh melakukan transaksi pembelian di ruang pamer hanya dengan menunjukkan paspor. Dan selanjutnya dapat mengambil barang di ruang penyerahan dengan menunjukkan paspor dan Boarding Pass. Atas pembelian tersebut pengusaha TBB membuat faktur pembelian. Demikian juga terhadap orang yang baru tiba dari luar negeri, dapat membeli barang di TBB dengan menunjukkan paspor dan Boarding Pass.


281

Teknik Kepabeanan  Pemasukan dan Pengeluaran ke/dari TBB Barang yang ditimbun dan akan dijual di Toko Bebas Bea bisa berasal dari impor maupun dari dalam negeri. Pemasukan barang impor ke TBB dapat dilakukan dari tempat Penimbunan. Sementara, Gudang Berikat atau TBB lainnya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pemasukkan barang dari DPIL ke TBB (bentuk formulir PPB-1). Terhadap barang-barang yang dimasukkan ke TBB yang berasal dari barang impor dilakukan pemeriksaan Pabean. Pengeluaran barang impor yang berasal dari TBB selain untuk tujuan penjualan kepada orang yang berhak, dapat dilakukan untuk tujuan : -

Ditimbun di TBB lainnya dengan menggunakan formulir BC 2.7,

-

Diekspor kembali dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan harus diangkut langsung ke pelabuhan muat. Pengeluaran BKP asal Daerah Pabean dari TBB ke DPIL dikenakan

PPN dan PPnBM dan dilakukan dengan pemberitahuan pengeluaran barang dari TBB ke DPIL (formulir PPB-2) Tata cara pemasukan dan pengeluaran BKC asal Daerah Pabean ke dan dari TBB diberlakukan sesuai ketentuan di bidang cukai, mengingat bahwa pengangkutan barang kena cukai (etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau) harus dilindungi dengan dokumen cukai. Barang yang berada dalam Toko Bebas Bea, jika akan dilakukan pemindahan dari satu ruangan ke ruangan lainnya harus diberitahukan ke Bea

Cukai

yang

mengawasi

dengan

dokumen

pemberitahuan

pemindahan barang. Pemindahan barang yang harus diberitahukan adalah : -

Dari gudang pemindahan ke ruang penjualan/ruang pamer, dan sebaliknya.

-

Dari ruang pamer ke ruang penyerahan atau sebaliknya. Jika pemindahan barang berada dalam pengawasan kantor Pabean

yang berbeda, maka atas pengangkutannya dilakukan penyegelan atau pengawalan oleh Pabean.


282

Teknik Kepabeanan  Pengawasan Pengawasan merupakan upaya terhadap penerima fasilitas untuk patuh pada ketentuan Pabean. Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan Kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan, dan dokumen PTBB serta pencacahan sediaan barang. PTBB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang terutang apabila dari hasil audit ditemukan adanya selisih kurang atas jenis dan/atau jumlah barang yang seharusnya ada atau ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan tujuan penggunaan.  Kewajiban dan larangan Dalam mengusahakan TBB, pengusaha Toko Bebas Bea wajib melakukan hal-hal sebagai berikut : -

Menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam TBB secara tertib.

-

Menyelenggarakan

pembukuan

mengenai

pemasukan

dan

pengeluaran barang ke dan dari TBB serta pemindahan barang dalam TBB sesuai Standar Akuntansi Keuangan. -

Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku, catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

-

Membuat laporan bulanan tentang pemasukan barang, pemindahan barang, pengeluaran barang dan persediaan barang di TBB dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor Pabean selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

-

Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan TBB apabila dilakukan audit oleh pejabat Bea dan Cukai.

-

Menyediakan ruang dan sarana kerja bagi petugas Bea dan Cukai.

-

Mencatat data pembelian barang di TBB.

-

Memasang papan nama perusahaan.


283

Teknik Kepabeanan -

Memasang pemberitahuan di tempat yang dapat dilihat dan cukup jelas mengenai pembebasan dalam nilai tertentu terhadap barang yang dijual khusus di TBB Kedatangan/Keberangkatan.

-

BKC yang dijual di TBB wajib dilekati label “Duty and Excise not paid” pada saat akan dikeluarkan dari gudang penimbunan. Desain, penyediaan, pemesanan dan pelekatan label dimaksud ditetapkan Direktur Cukai. TBB dilarang menjual barang selain dari pada jenis barang yang

tercantum dalam persetujuan pengusaha TBB. Jika akan menjual jenis barang lain maka hal tersebut harus dimintakan izin terlebih dahulu, tentu saja TBB juga dilarang menjual barang kepada orang yang tidak berhak.  Barang rusak dan/atau busuk Dalam hal barang impor yang berada dalam TBB rusak dan/atau busuk, PTBB wajib mengekspor kembali dan/atau dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Disamping itu dapat juga dengan dikenakan pungutan Bea masuk, PPN, PPnBM, Cukai dan PPh pasal 22 sesuai harga penyerahan. Dalam hal barang asal Daerah Pabean yang berada di TBB rusak dan/atau busuk, PTBB wajib memusnahkannya dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau dikeluarkan ke DPIL dengan dikenakan PPN dan PPnBM sesuai harga penyerahan.  Pembekuan dan Pencabutan Dalam hal hasil audit di bidang Kepabeanan dan cukai menunjukkan adanya pelanggaran atas ketentuan Kepabeanan dan cukai yang mengakibatkan kerugian hak keuangan negara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dapat membekukan persetujuan PTBB. Pembekuan persetujuan juga dapat dilakukan dalam hal TBB :  Berada dibawah pengawasan curator sehubungan dengan utangnya, atau  Menunjukkan ketidak mampuan dalam penyelenggaraan TBB.


284

Teknik Kepabeanan Pembekuan persetujuan TBB tersebut di atas dapat diubah menjadi pencabutan bilamana PTBB :  Tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan, atau  Tidak mampu mengusahakan TBB. Persetujuan TBB yang dibekukan tersebut dapat diberlakukan kembali apabila pengusaha TBB telah melunasi utang atau mampu kembali mengusahakan TBB. Persetujuan PTBB dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal PTBB : - Dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut selama berlakunya izin tidak melakukan kegiatan. - Dinyatakan pailit oleh pengadilan. - Bertindak tidak jujur dalam usahanya, atau - Mengajukan permohonan pencabutan. Barang impor yang masih tersisa pada TBB yang telah dicabut persetujuan pengusahanya, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus : - Diekspor kembali; - Dipindahkan ke TBB lain; - Dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor; atau - Dimusnahkan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang asal Daerah Pabean yang masih tersisa pada TBB yang telah dicabut persetujuan pengusahaannya, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pencabutan harus ; - Dipindahkan ke TBB lain; - Dikeluarkan ke DPIL dengan membayar PPN an PPnBM; atau - Dimusnahkan dibawah

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Dalam hal PTBB tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditetapkan, barang impor yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang


285

Teknik Kepabeanan tidak dikuasai, dan selanjutnya dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal barang impor dikeluarkan ke dalam daerah Pabean (peredaran bebas) maka harus dibuat dokumen impor (PIB) dan di bayar Bea masuk dan pajak impornya, Oleh karena barang impor yang ditimbun di TBB ditangguhkan Bea masuknya dan jika dikeluarkan dari TBB harus dibayar bea masuknya, namun tanpa harus dikenakan denda karena tidak ada ketentuan fasilitas yang dilanggar. Sedangkan

atas

barang

asal

dalam

negeri

yang

sewaktu

pemasukannya ke TBB tidak dipungut PPN dan PPnBM, maka pada pengeluarannya ke peredaran bebas didalam negeri di pungut PPN/ PPnBM oleh karena pajak tersebut merupakan pajak tidak langsung yang dikeluarkan terhadap pembeli didalam negeri. Dalam

rangka

upaya

pemerintah

mendorong

pertumbuhan

perekonomian dan perdagangan, sektor industri non migas perlu mendapat perhatian yang serius.

Pada era globalisasi perdagangan

dunia yang semakin terbuka persaingan untuk mendapatkan peluang pasar menjadi amat ketat. Segala cara dan upaya dilakukan untuk dapat menjual produk dalam negeri ke luar negeri agar dapat meningkatkan ekspor. Tentu saja dengan cara-cara yang masih bisa di tolelir dalam pergaulan / kesepakatan Internasional. Untuk itu disamping efisiensi proses produksi, yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya sarana promosi/pengenalan produk yang memadai untuk mendukung pemasaran hasil-hasil produksi dalam negeri. Saran

promosi

tersebut

antara

lain

dilakukan

dengan

cara

penyelenggaraan pameran dagang yang bersifat Internasional, dimana dapat digunakan untuk pengenalan produk dan merintis dagang atas produk fasilitas

Entrepot

memperkenalkan pemasaran.

hubungan

yang di pamerkan. Dengan demikian adanya Untuk

produk

Disamping

tujuan dalam

itu

juga

pameran negeri

diharapkan

dapat

dan

dapat

mendukung

diharapkan

dapat

mendukung

perkembangan industri dalam negeri dengan cara efisiensi dan produktivitas perusahaan dengan adanya mesin-mesin modern dari luar negeri.


286

Teknik Kepabeanan iv) Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.  Pengertian Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang juga dikenal sebagai Entrepot Tujuan Pameran (ETP) adalah suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri

asal impor dan/atau

barang hasil industri dari dalam Daerah Pabean yang penyelenggaranya bersifat Internasional. Penetapan suatu bangunan atau kawasan sebagai TPPB/ETP dan persetujuan sebagai PETP diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan kepada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus dibentuk untuk itu atau koperasi. Sebagai tempat yang digunakan untuk tujuan pameran,TPPB/ETP harus mempunyai :  Tempat Penimbunan, yaitu gudang dan/atau lapangan penimbunan di TPPB/ETP yang dipergunakan untuk menyimpan barang hasil impor yang akan dipamerkan dan/atau yang akan diekspor kembali setelah selesainya penyelenggaraan suatu pameran.  Tempat Pameran, yaitu tempat yang dimiliki Pengusaha TPPB/ETP yang berlokasi didalam area TPPB/ETP yang khusus digunakan untuk memamerkan barang.  Ruang Pemeriksaan, yaitu tempat yang dimiliki PETP yang berada didalam tempat penimbunan untuk melakukan pemeriksaan barang.  Ruang kerja petugas Bea dan Cukai, yaitu ruangan yang disediakan oleh PETP yang dipergunakan untuk pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan. Selain

untuk

memudahkan

kegiatan

tempat

penyelenggaraan

pamearan dan melaksanakan fungsi pengawasan Pabean, maka atas tempat penimbunan di ETP harus memenuhi persyaratan fisik : -

Dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang.

-

Tidak boleh secara langsung berhubungan dengan bangunan lain.

-

Mempunyai fasilitas system satu pintu.


287

Teknik Kepabeanan -

Memasang papan nama yang dapat dibaca dan nampak jelas. Penetapan suatu bangunan atau kawasan sebagai Entrepot yang

akan digunakan khusus untuk pameran Internasional dan persetujuan sebagai penyelenggara Entrepot tersebut, diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (atas nama Menteri Keuangan). Permohonan persetujuan sebagai penyelenggara TPPB/ETP dapat diajukan baik sebelum bangunan Entrepot berdiri maupun setelah fisik bangunan berdiri, dengan melampirkan dokumen terkait, antara lain surat bukti kepemilikan/penguasaan bangunan, izin usaha/akte pendirian perusahaan, peta lokasi, rencana terletak bangunan. terhadap Entrepot yang fisik bangunannya telah berdiri disertai berita acara pemeriksaan lokasi yang dibuat oleh kepala kantor Pabean yang mengawasi Entrepot dimaksud. Persetujaun

atau

penolakan

izin

penyelenggaraan

TPPB/ETP

diberikan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Jika permohonan disetujui maka penyelenggara TPPB/ETP harus mempertaruhkan jaminan yang jenis garansi (Bank Garansi, Customs Band atau jaminan tertulis) dan besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  Persetujuan Pemberian Fasilitas Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian fasilitas Pabean cukai dan perpajakan atas impor barang untuk kepentingan penyelenggaraan pameran Internasional kepada Penyelenggara TPPB/ETP untuk pameran-pameran yang akan diselenggarakan dalam tahun yang bersangkutan. Untuk memperoleh persetujuan

tersebut,

permohonan

kepada

Penyelenggara Direktur

Jenderal

TPPB/ETP Bea

dan

mengajukan Cukai

dengan

melampirkan : 

Foto kopi persetujuan TPBB/ETP;



Foto kopi rekomendasi berupa izin penyelenggaraan pameran tahunan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan;



Judul,

Jadwal

dan

Pelaksanaan

pameran

yang

akan

menyelenggarakan pameran dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.


288

Teknik Kepabeanan Dalam permohonan tersebut disampaikan juga peserta/calon peserta yang akan ikut pameran dan daftar barang-barang yang akan dipamerkan, termasuk juga barang-barang yang akan dimasukkan ke Entrepot sebagai sarana/prasarana pameran. Barang-barang yang dimintakan fasilitas tersebut berasal dari impor, sedangkan barang produk dalam negeri tidak perlu diberi fasilitas bea masuk/pajak, karena memang tidak terhitung bea masuk/pajak.  Penggolongan barang pameran Barang-barang yang dimasukkan ke TPPB tidak semata-mata untuk pameran saja, namun juga untuk keperluan lain yang ada kaitannya dengan pameran.  Golongan A, barang pameran yang direncanakan akan diekspor kembali; misalnya mesin, mobil, atau produk lainnya.  Golongan B, barang cetakan untuk keperluan promosi seperti pamflet.  Golongan C, barang untuk keperluan stand pameran seperti dekorasi,

poster

dan

photo,

untuk

dapat

memberikan

penjelasan/informasi kepada pengunjung pameran, serta untuk menarik perhatian.  Golongan D, barang untuk keperluan reklame atau souvenir yang diberikan secara cuma-cuma seperti fulpen, korek api, dompet yang telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau peserta pameran.  Golongan E, barang atau bahan yang habis dipakai untuk melakukan peragaan, demonstrasi atau percobaan mesin-mesin; misalnya ubi/kentang yang digunakan untuk demo mesin potong.  Golongan F, makanan dan minuman yang habis dipakai untuk kegiatan pembukaan dan penutupan pameran, yang jumlahnya sesuai kebutuhan.  Golongan G, barang pameran yang akan dijual. Penjualan barang yang di pamerkan harus dengan izin/persetujuan dari Departemen Perindustrian.


289

Teknik Kepabeanan  Fasilitas Terhadap barang yang dimasukkan di TPPB berdasarkan penggolongan barang tersebut di atas, diberikan fasilitas Pabean. 

Barang modal dan/atau peralatan untuk pembangunan konstruksi TPPB/ETP dengan mendapat fasilitas penangguhan BM tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri. Disamping barang untuk pembangunan Entrepot, juga peralatan dan sarananya seperti meja kursi, AC, dan sebagainya.



Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk, terhadap pemasukan barang impor untuk keperluan pameran dapat diberikan fasilitas sebagai berikut : 

Penangguhan BM pembebasan Cukai serta tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan A, barang ini harus di ekspor kembali.



Pembebasan BM, Cukai serta tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan B, dengan batas jumlah maksimum FOB USD 1,000- untuk setiap peserta pameran, barang ini untuk keperluan promosi, seperti garasi, leaflet.



Pembebasan BM, Cukai serta tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan C, dengan jumlah maksimum FOB USD 1,000- untuk setiap peserta pameran, barang ini untuk dekorasi stand pameran masingmasing.



Pembebasan BM, Cukai serta tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan D batas jumlah: - Untuk 1 (satu) peserta pameran maksimum FOB USD 5,000-, - Untuk kolektif lebih dari 5 (lima) peserta maksimum FOB USD 25,000-



Barang ini digunakan untuk souvenir yang dibagikan secara gratis kepada pengunjung pameran.


290


Pembebasan BM, Cukai serta tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor untuk barang pameran golongan E, yaitu barang

yang

habis

dipakai

untuk

di

konsumsi

(makanan/minuman). Sedangkan barang pameran yang diizinkan di jual (barang pameran golongan G) apabila terjual maka harus dibayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, tetapi jika tidak terjual, atas barang tersebut harus di re ekspor (di ekspor kembali ke luar negeri). Untuk penyelenggaraan pameran yang diselenggarakan di luar TPPB/ETP, sebelum pelaksanaan pameran wajib dipertaruhkan jaminan yang dapat berupa jaminan tunai, jaminan Bank, customs bond, atau Surat Sanggup Bayar(SSB). Pada prinsipnya pameran yang diselenggarakan melalui fasilitas Entrepot, tujuan pameran harus diselenggarakan pada Entrepot yang telah mendapat izin. Namun jika diperlukan adanya pameran di tempat atau di kota lain, mengingat peserta sudah jauh-jauh datang dari luar negeri dan untuk kepentingan promosi produk dalam negeri, dapat diizinkan di tempat lain.  Kewajiban dan Larangan Dalam rangka pemberian fasilitas Entrepot untuk penyelenggaraan pameran, pengusaha TPPB/ETP juga harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Kewajiban dimaksud meliputi: 

Mempertaruhkan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis serta harga barang yang akan dipamerkan.



Menyediakan ruangan dan sarana kerja bagi petugas Bea dan Cukai; hal ini untuk mempermudah pelayanan sekaligus pengawasan Pabean bagi penyelenggaraan pameran.



Menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang yang ditimbun didalam tempat Penimbunan secara tertib.



Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari tempat Penimbunan.


291


Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.



Menyerahkan

dokumen

berkaitan kegiatan TPPB/ETP apabila

dilakukan audit oleh Pejabat Bea dan Cukai. 

Membuat laporan bulanan tentang pemasukan dan pengeluaran barang serta sediaan barang di Tempat Penimbunan.



Memasang papan nama TPPB/ETP.



Memasukkan barang impor Golongan A dan Golongan G setelah selesai dipamerkan ke Tempat Penimbunan.



Memasukkan barang impor Golongan C yang didatangkan untuk diekspor kembali setelah selesai dipamerkan ke Tempat Penimbunan.



Mengekspor kembali barang-barang pameran setelah penutupan pameran. Bertanggung jawab terhadap BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh pasal

22 Impor yang terutang atas barang impor keperluan pameran yang tidak diekspor kembali. Terlepas dari fungsi penggolongan barang yang ada dalam TPPB/ETP, barang-barang yang dipamerkan digunakan sesuai tujuan. Penyelenggara

dan/atau

Peserta

pameran

dilarang

melakukan

perubahan atas penggunaan barang impor untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap barangbarang yang tujuannya untuk di pamerkan, tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.  Tanggung jawab Penyelenggara TPPB/ETP Barang pameran yang harus di re ekspor tidak boleh dijual tanpa izin. Penyalahgunakan

barang

pameran

berakibat

sangsi

administrasi.

Penyelenggara bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh pasal 22 impor yang terutang dan/atau denda administrasi atas barang yang dimasukkan untuk keperluan pameran ke TPPB/ETP. Pengusaha TPPB/ETP dibebaskan dari tanggung jawab tersebut dalam hal barang yang berada di TPPB/ETP : 

Musnah tanpa sengaja ; misalnya terjadi kebakaran dan sebagainya.


292


Telah di ekspor kembali ; dengan sepengetahuan Pabean.



Dimasukkan ke TPPB/ETP lainnya; yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pameran.



Dipindahkan ke tempat Penimbunan Pabean ; misalnya karena telah lewat jangka waktu tertentu (30 hari) tidak diselesaikan oleh yang bersangkutan dianggap sebagai barang tidak dikuasai.



Dimasukkan kembali ke KB, bagi barang yang berasal dari kawasan Berikat.

 Pemasukan barang ke TPPB/ETP Untuk kepentingan penyelenggaraan pameran, barang impor terkait tidak harus datang langsung dari luar negeri. Pemasukan barang impor ke TPPB/TP, Golongan A sampai dengan Golongan G dapat dilakukan dari : 

Tempat Penimbunan Sementara (TPS); yang biasanya berada di kawasan Pabean (pelabuhan).



Gudang Berikat (GB); karena gudang Berikat tempat menimbun barang impor.



Kawasan Berikat (KB), dengan catatan barang wajib dimasukkan kembali ke KB asal setelah berakhirnya pelaksanaan pameran.



TPPB/ETP lainnya, misalnya karena barang eks pameran, akan dipamerkan lagi di Entrepot lain. Pemasukan barang-barang tersebut di atas dilakukan dengan

menyampaikan dokumen BC 2.3 dilampiri Bill of Lading/Airway Bill dengan mencantumkan uraian jenis barang, jumlah harga dan golongan barang berikut nilai Pabeannya secara rinci dan benar serta dilakukan pemeriksaan

Pabean dan

penetapan golongan

barang

pameran

(exhibition goods, decoration material, souvenir, sales promotion goods, advertising material). Hal ini berguna untuk penyelesaian barang setelah pameran berakhir dan pertanggung jawabannya.  Pengeluaran barang dari TPPB/ETP Barang pameran dimasukkan kedalam daerah Pabean semata-mata untuk di pamerkan. Setelah selesai pameran, barang harus dikeluarkan


293

Teknik Kepabeanan dari TPPB/ETP. Pengeluaran barang impor keperluan pameran yang telah selesai di pamerkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan : 

Formulir BC 2.7 apabila dikeluarkan dari TPPB ke KB atau TPPB lainnya.



Menggunakan PIB dengan melunasi BM, Cukai, dan Pajak dalam rangka

impor

sesuai

ketentuan

impor

yang

berlaku

setelah

mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, apabila dikeluarkan dari TPPB untuk tujuan DPIL. 

Menggunakan formulir BC 2.3 dan formulir PEB (BC 3.0) apabila dikeluarkan dari TPPB/ETP untuk tujuan diekspor kembali. Setelah selesai pameran, barang dimasukkan ke ruang penimbunan.

Atas

pengeluaran

barang-barang

tersebut

dilakukan

pemeriksaan

Pabean, pemeriksaan catatan maupun fisik barang. Untuk barang asal impor yang tidak terjual atau tidak habis di pakai, maka pengusaha TPPB/ETP wajib mengekspor kembali ke luar negeri. Dalam hal ini dikeluarkan ke daerah Pabean Indonesia (peredaran bebas di Indonesia), maka bila masuk Cukai dan Pajak impornya harus dilunasi, sepanjang atas barang tersebut telah dipenuhi ketentuan tata laksana Kepabeanan di bidang impor, dengan mengajukan permohonan ke Pabean. Akan tetapi jika karena suatu hal barang eks pemeran tersebut tidak akan di re ekspor dan tidak mendapat izin penjualan di dalam negeri, barang tersebut dapat dimusnahkan dibawah pengawasan Pabean.  Audit terhadap TPPB/ETP. Audit adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan buku, catatan dan dokumen serta sediaan barang dalam rangka pengawasan ketentuan Pabean. Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan Kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan dan dokumen TPPB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran

barang

ke

dan

dari

TPPB/ETP,

pemindahan

dan

penggunaan barang dalam TPPB/ETP serta pemecahan sediaan barang.


294

Teknik Kepabeanan Apabila hasil audit kedapatan selisih lebih jumlah dan/atau jenis barang maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal hasil audit Kepabeanan menunjukkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan Kepabeanan sehingga mengakibatkan kerugian hak keuangan negara, Direktur Jenderal dapat membekukan persetujuan TPPB atas nama Menteri.  Sanksi terhadap Penyelenggara TPPB/ETP Sanksi merupakan konsekuensi ketentuan yang dilanggar terhadap barang pameran yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak pameran berakhir, dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. Jika masih juga tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, maka barang tersebut dinyatakan dikuasai oleh negara. Apabila dari hasil audit ditemukan adanya selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang

yang

seharusnya

ada,

dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 100% dari BM yang terutang, disamping yang bersangkutan tetap wajib melunasi Bea masuk dan Pajak impor atas barang yang telah dikeluarkan tersebut.  Kelebihan Jumlah Barang. Terhadap barang impor golongan G (barang yang diizinkan dijual) yang terjual dan atas kelebihan jumlah pembebasan yang diperuntukkan bagi setiap barang Golongan B, C dan D, wajib dilunasi BM, Cukai dan Pajak dalam rangka impor, atas kelebihan batas jumlah maksimum FOB USD 1,000- yang ditujukan untuk diekspor kembali. Terhadap barang impor Golongan C yang nyata didatangkan untuk diekspor kembali, tidak diberikan batasan jumlah maksimum, dengan ketentuan harus di pertaruhkan jaminan berupa Surat Sanggup Bayar (SBB).


295

Teknik Kepabeanan  Barang rusak dan/atau busuk Kadang-kadang barang yang di pamerkan karena satu dan lain hal menjadi rusak dan tidak di re ekspor. Dalam hal barang pameran rusak atau busuk, Penyelenggara wajib : 

Mengekspor kembali/mengirim kembali barang ke luar negeri.



Memusnahkan

dibawah

pengawasan

Kepala

Pabean

yang

mengawasi dan untuk itu dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai bukti antentik bahwa barang telah dimusnahkan, sehingga tanggung jawab penyelenggara atas barang tersebut selesai. 

Dikeluarkan ke DPIL berdasarkan harga penyerahan, dalam hal barang tersebut laku dijual, oleh karena itu bea masuknya tetap harus dibayar. Atas barang pameran yang tidak rusak pada prinsipnya harus di re

ekspor atau dimasukkan ke TPPB/ETP lain atau dimasukkan kembali ke kawasan Berikat, atau di keluarkan ke DPIL. Dalam hal ini barang pameran tidak terjual dan/atau tidak habis dipakai, Penyelenggara wajib : 

Mengekspor kembali.



Memusnahkan dibawah pengawasan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.



Dikeluarkan ke DPIL dengan melunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor sepanjang telah memenuhi ketentuan tata laksana. Kepabeanan di bidang impor dan cukai dengan mengajukan

permohonan ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  Pembekuan dan Pencabutan Pencabutan izin penyelenggaraan TPPB/ETP merupakan salah satu sanksi atas pelanggaran ketentuan yang di persyaratkan atau bisa juga karena kondisi dan keadaan TPPB/ETP yang bersangkutan. Pembekuan persetujuan TPPB/ETP dapat dilakukan karena : o Hasil audit Kepabeanan menunjukkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan Kepabeanan sehingga mengakibatkan kerugian hak keuangan negara.


296

Teknik Kepabeanan o TPPB berada dalam pengawasan ourator sehubungan dengan utangnya. o TPPB menunjukkan ketidak mampuan dalam penyelenggaraan TPPB/ETP. Pembekuan tersebut di atas dapat diubah menjadi pencabutan bilamana Penyelenggara tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan atau tidak mampu lagi mengusahakan TPPB/ETP. Dalam hal hutang telah dilunasi atau yang bersangkutan sudah mampu lagi menyelenggarakan TPPB/ETP, maka yang bersangkutan diizinkan kembali beroperasi. Persetujuan TPPB/ETP dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, apabila TPPBETP : 

Dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut selama berlakunya izin tidak melakukan kegiatan.



Dinyatakan pailit oleh Pengadilan.



Bertindak tidak jujur dalam usahanya, atau



Mengajukan permohonan pencabutan. Apabila Penyelenggara yang telah memiliki persetujuan prinsip

sebagai PETP namun selama 6 (enam) bulan belum memulai pembangunan atau belum menyelesaikan fisik bangunan dalam jangka waktu 24 bulan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut persetujuan PETP. Barang impor yang masih tersisa pada TPPB/ETP yang telah dicabut persetujuan usahanya, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pencabutannya harus: 

Diekspor kembali.



Dipindah tangankan kepada TPPB/ETP lain.



Dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor atau,



Dimusnahkan dibawah pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal PETP tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang

ditetapkan, barang impor yang bersangkutan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai dan selanjutnya dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku.


297

Teknik Kepabeanan Fasilitas yang diberikan pemerintah (dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai) untuk membantu dan mendorong terselenggaranya kegiatan pameran yang bersifat Internasional, antara lain dengan pemberian fasilitas atas pemasukan (impor) barang pameran yang bersifat Internasional berupa penangguhan dan pembebasan bea masuk, Cukai dan Pajak impor tidak dipungut. Pemberian fasilitas tersebut diberikan terhadap penyelenggara pameran pada Entrepot tujuan pameran. Dengan demikian pada pameran yang di datangi peserta dan pengunjung potensial dari luar negeri, barang produksi Indonesia menjadi dikenal dan terbuka peluang pemasaran ke luar negeri. Di lain pihak pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak atas barang impor yang di pamerkan tetap menganut asas keadilan, karena barang tersebut hanya untuk di pamerkan dan kemudian akan di ekspor kembali ke luar negeri. Saudara peserta Diklat. Demikian pembahasan mengenai Tempat Penimbunan Berikat. Jenis-jenis TPB yang ada sekarang ini berupa KB, GB, TBB dan TPPB. Sedangkan tempat penimbunan berikat lain seperti Tempat Pelelangan Berikat dan Tempat Daur Ulang Berikat belum ada.

Peraturan

pelaksanaan tempat penimbunan berikat tersebut sedang dalam proses pembahasan.

3.2. Latihan

1) Sebutkan dan jelaskan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk yang diatur dalam pasal 26 Undang-undang nomor 10 tahun 1995. 2) Jelaskan prosedur dan persyaratan pemberian fasilitas pembebasan maupun keringanan bea masuk terhadap: a)

Barang kiriman hadiah untuk ibadah umum.

b)

Barang untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan yang diimpor oleh Universitas Indonesia.

c)

Barang untuk keperluan penyandang cacat.

d)

Barang contoh.


298

Teknik Kepabeanan e)

Barang pindahan.

f)

Peralatan dan bahan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

g)

Bibit dan benih untuk industri pertanian.

h)

Mesin untuk pembangunan industri.

3) Jelaskan

pengertian impor sementara, dan syarat-syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas impor sementara. 4) Seorang importir mengimpor mesin beserta kelengkapannya untuk keperluan proyek untuk penggunaan sementara di Indonesia, dengan data sbb.: -

Harga CIF USD : 300.000,-

-

Jangka waktu izin impor sementara 12 bulan (tht.tgl. 12-03-2009 s.d. 11-04-2009)

-

BM : 5%, PPN : 10% , PPh.psl.22 : 2.5%

-

NDPBM : USD 1,- = Rp 11.000,-

Hitung besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta besarnya jaminan yang wajib di pertaruhkan. 5) Jelaskan

mengapa

pemerintah

memberikan

fasilitas

Bea

Masuk

ditanggung pemerintah. Apa dasar pemberian fasilitas tersebut. 6) Tempat

penimbunan

berikat

yang

diatur

dalam

Undang-undang

Kepabeanan merupakan bangunan, tempat atau kawasan yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan atau menyediakan barang untuk dijual, dengan mendapatkan perlakuan khusus bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan.

Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis tempat

penimbunan berikat sesuai fungsinya. 7) Sebutkan dan jelaskan fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang diberikan kepada perusahaan pemakai fasilitas Kawasan Berikat. 8) Sebutkan dan jelaskan fasilitas kepabeanan dan perpajakan

yang

diberikan kepada perusahan pemakai fasilitas Gudang Berikat. 9) Dimana saja toko bebas bea ( duty free shop ) boleh didirikan ( jenis-jenis toko bebas bea ), dan bagaimana tatacara pengajuan/persyaratan untuk mendirikan toko bebas bea. 10) Barang-barang yang dimasukkan ke entrepot tujuan pameran tidak semata-mata untuk tujuan pameran saja, namun juga untuk tujuan lain yang ada kaitannya dengan pameran yang akan diselenggarakan.


299

Teknik Kepabeanan Sebutkan dan jelaskan penggolongan barang yang dapat ditimbun di TPPB/ETP. 3.3. Rangkuman

1) Pada prinsipnya barang yang datang dari luar daerah pabean sejak memasuki batas daerah pabean sudah terhutang bea masuk. Dalam hal barang dimaksud tidak diimpor untuk dipakai, maka atas barang tersebut tidak dipungut bea masuk. Dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Nomor 10 Tahun 1995 disebutkan bahwa barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar daerah pabean tidak dipungut bea masuk. 2) Fasilitas pembebasan bea masuk merupakan peniadaan pembayaran bea masuk. Fasilitas keringanan bea masuk merupakan pengurangan pembebasan bea masuk. Fasilitas pembebasan bea masuk yang diatur dalam pasal 25 Undang-undang Kepabeanan bersifat mutlak, artinya jika persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut dipenuhi, barang tersebut diberikan pembebasan bea masuk. Sebagai contoh terhadap barang pindahan

dari luar negeri apabila importasinya memenuhi

kriteria sebagai barang pindahan, maka diberikan pembebasan bea masuk.

Fasilitas pembebasan seperti ini bersifat universal dan

diperlakukan juga di negara lain. 3) Fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Kepabeanan bersifat relatif, artinya pemberian pembebasan maupun keringanan bea masuk didasari pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu sesuai kebijakan pemerintah waktu itu. Sebagai contoh atas importasi mesin dan barang atau bahan untuk industri baru diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhirnya menjadi 5%. Hal ini diberikan dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya industri di dalam negeri.

Pada prosedur pengajuan

dokumen impornya dilengkapi dengan bukti atau rekomendasi dari instansi terkait disamping dokumen pelengkap pabean lainnya. 4) Barang-barang yang telah mendapat pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk harus tetap digunakan sesuai tujuan


300

Teknik Kepabeanan pengimporannya.

Penyalahgunaan atas barang yang telah diberikan

pembebasan atau keringanan bea masuk jika mengakibatkan kerugian pada penerimaam negara, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus prosen dari bea masuk yang seharusnya dibayar, dan pemberian fasilitas tersebut menjadi batal. 5) Atas importasi barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.

fasilitas

Pada prinsipnya barang

impor sementara mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Barang impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk hanya terhadap mesin dan peralatan untuk pengerjaan proyek dan atas importasinya dipungut bea masuk sebesar 2% per bulan dari bea masuk yang terhutang, serta membayar penuh PPN impor. Atas impor sementara wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih bea masuk terhutang dan yang telah dibayar, serta menyerahkan jaminan PPh pasal 22 impor. 6) Tempat penimbunan berikat dalam implementasinya berbentuk sebagai Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea ( Duty Free Shops ), Tempat Daur Ulang Berikat, dan Tempat Lelang Berikat. 7) Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu di kawasan industri ( atau tempat lain yang ditunjuk ), yang di dalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan dan kegiatan lainnya bangun,

perekayasaan,

yang dapat berupa kegiatan rancangrekondisi,

penyortiran,

pemeriksaan

awal/pemeriksaan akhir, pengepakan, atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan asaldalam daerah pabean

indonesia

lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. 8) Atas

impor

barang

modal

berupa

peralatan

permesinan

dan

perkantoran, diberikan penangguhan bea masukdan tidak dipungut PPN, PPn.BM dan PPh.pasal 22 impor. Atas impor barang dan bahan yang akan diolah di KB

juga diberikan pengangguhan bea masuk,

pembebasan cukai, tidak dipungut PPN dan PPh impor. Apabila barang yang telah diolah tersebut diekspor maka bea masuk dan pajak tidak dipungut, namun apabila barang tersebut dijual ke dalam negeri ( DPIL )


301

Teknik Kepabeanan maka bea masuk dan pajaknya harus dibayar. Demikian juga atas pemasukan/penyerahan barang dari DPIL ke KB tidak dipungut PPN dan PPn.BM dalam negeri. 9) Gudang Berikat merupakan suatu bangunan atau tempat dengan batasbatas tertentu, untuk tujuan penimbunan, pengemasan, pengepakan, pelabelan, pemotongan, yang fungsinya sebagai pusat distribusi barangbarang asal impor. Dengan demikian di GB tidak boleh dilakukan kegiatan pengolahan. Di dalam GB juga tidak boleh dimasukkan barang asal DPIL. 10) Toko bebas bea merupakan salah satu jenis Tempat penimbunan Berikat. TBB merupakan toko tempat menjual barang dengan mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, cukai dan pajak. TBB hanya dapat menjual barang kepada orang-orang tertentu seperti anggota Korps Diplomatik atau orang yang bepergian /orang yang baru tiba dari luar negeri. Fasilitas TBB diberikan berkaitan denga perlakuan yang lazim dalam pergaulan internasional.

Barang-barang yang dapat ditimbun di

TBB bukan hanya barang yang berasal dari impor, tetapi juga barang yang berasal dari dalam negeri ( DPIL ) dapat ditimbun didalamnya. 11) Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat merupakan suatu tempat untuk melakukan penyelenggaraan pameran barang asal impor dan asal dalam

negeri

yang penyelenggaraannya bersifat

internasional.

Pemberian fasilitas TPPB/ETP dalam rangka memperkenalkan produk dalam negeri dan mendukung pemasarannya di luar negeri. Disamping itu juga dapat mendukung perkembangan industri dalam negeri dengan cara

efisiensi

dan

produktifitas

perusahaan

mesin/peralatan modern dari luar negeri.

dengan

adanya

Barang-barang yang dapat

dimasukan ke TPPB/ETP terdiri dari tujuh golongan barang sesuai fungsinya, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran, seperti barang pameran yang harus diekspor kembali setelah selesai pameran, barang promosi seperti famplet, dekorasi, souvenir dan sebagainya yang tidak perlu diekspor kembali.


302

Teknik Kepabeanan 3.4. Test formatif 3

I.

Pilih dan berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat!

1.

2.

Kegiatan yang dapat dilakukan di Kawasan Berikat, adalah : a.

Pameran yang bersifat internasional

b.

Penimbunan dan pengemasan

c.

Pengolahan barang dan bahan

d.

Penjualan

Sebelum memulai kegiatannya PDKB yang telah mendapatkan persetujuan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu :

3.

a.

14 hari

b.

7 hari

c.

30 hari

d.

6 bulan

Pemasukan barang modal dan peraltan pabrik serta bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi mendapatkan fasilitas :

4.

a.

Pembebasan bea masuk dan cukai

b.

Keringanan bea masuk dan cukai

c.

Tidak dipungut bea masuk dan pembebasan cukai

d.

Penangguhan pembayaran bea masuk dan pembebasan cukai

Pengeluaran barang hasil olahan PDKB yang masih memerlukan proses lebih lanjut dari PDKB ke DPIL hanya dapat dilakukan paling banyak :

5.

a.

100% dari nilai realisasi ekspor atau pengeluaran ke PDKB lainnya

b.


c.


d.


Kegiatan yang dapat disubkontrakan oleh PDKB kepada perusahaan industri yang berada di KB atau DPIL, adalah : a.

Pengolahan

b.

Pengepakan


303

Teknik Kepabeanan

6.

c.

Sortasi

d.

Pengolahan, pengepakan dan sortasi

Jaminan yang diserahkan oleh PDKB yang termasuk didalam daftar putih, yang akan melakukan pengeluaran barang untuk tujuan sub-kontrak dapat berupa :

7.

a.

Jaminan tertulis

b.

Customs Bond

c.

Jaminan Bank

d.

Surat Sanggup Bayar

Pekerjaan yang disubkontrakkan oleh PDKB kepada PDKB lain atau perusahaan industri di DPIL harus deselesaikan dalam waktu selambatlambatnya :

8.

a.

30 hari

b.

12 bulan

c.

6 bulan

d.

60 hari

Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan yang dikeluarkan dari KB dan akan dengan tujuan dipinjamkan untuk dipergunakan mengerjakan pekerjaan subkontrak oleh PDKB lain atau perusahaan industri di DPIL, hanya dapat dipinjamkan untuk jangka waktu selama-lamanya : a.

60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 60 (enam puluh) hari

9.

b.

12 bulan dan dapat diperpajang 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan

c.

6 (enam) bulan

d.

12 (dua belas) bulan

Atas pemasukan BKP untuk dioleh lebih lanjut dari DPIL ke PDKB diberikan fasilitas : a.

Penangguhan pembayaran Bea Masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM

10.

b.

Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM

c.

Pembebasan PPN dan PPnBM

d.

Tidak dipungut PPN dan PPnBM

Dasar penghitungan Bea Masuk untuk barang hasil olahan PDKB yang


304

Teknik Kepabeanan dikeluarkan ke PDIL adalah didasarkan pada : a.

Tariff bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang-barang dimasukkan ke KB

b.

Tariff bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang-barang dikeluarkan dari KB

c.

Tariff barang jadi dengan pembebanan yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang-barang dimasukkan ke KB

d.

Tariff bahan baku dengan pembebanan yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke KB dan nilai pabean yang terjadi pada saat barang-barang dimasukkan ke KB

11.

12.

Salah satu tujuan pembentukan Gudang Berikat adalah sebagai : a.

Penimbunan barang asal impor

b.

Pengolahan barang asal impor dengan tujuan terutama untuk ekspor

c.

Pameran yang bersifat internasional

d.

Penjualan bang-barang asal impor maupun dari Daerah Pabean

Pemasukan barang impor dari pelabuhan bongkar ke GB dilakukan denan menggunakan formulir :

13.

a.

PIB

b.

BC.2.3

c.

SPPB

d.

PIBT

Pengeluaran barang impor dari GB dengan tujuan impor untuk dipakai : a.

Diberikan fasilitas penangguhan pembaaran BM, pembebasan cukai dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor

b.

Dibebaska dan pembayaran BM, cukai dan pajak dalam rangka impor

c.

Diberikan fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk, pembebasan cukai dan PPN ditanggung pemerintah

d. 14.

Dikenakan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor

Dasar penghitungan bea masuk untuk pengeluaran barang dari GB dengan tujuan untuk dipakai, adalah :


305

Teknik Kepabeanan a.

Tariff BM dan Nilai Pabean yang berlaku pada saat pendaftaran PIB di Kantor yang mengawasi GB

b.

Tariff BM dan pembebasan yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke GB dan Nilai Pabean berdasarkan transaksi.

c.

Tariff BM yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke GB dan pembebanan pada saat PIB diajukan serta Nilai Pabean pada saat barang dimasukkan ke GB

d.

Tariff BM dan pembebanan yang berlaku pada saat barang dimasukkan ke GB dan Nilai Pabean yang berlaku pada saat pendaftaran PIB

15.

Fungsi Entrepot Tujuan Pameran adalah : a.

Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau barang hasil industri dari dalam daerah pabean yang penyelenggaraannya bersifat intenasional

b.

Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor yang penyelenggaraannya bersifat intenasional

c.

Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau bahan asal impor untuk dipamerkan dan penyelenggaraannya bersifat intenasional

d.

Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau barang hasil industri dari dalam daerah pabean yang penyelenggaraannya bersifat intenasional

16.

Entrepot Tujuan Pameran harus mempunyai ruangan-ruangan sebagai berikut : a.

Tempat Penimbunan, Tempat Pameran, Ruang pemeriksaan dan Ruang Kerja Petugas Bea dan Cukai

b.

Tempat Penimbunan, Tempat Penjualan dan Ruang pemeriksaan dan Ruang Kerja Petugas Bea dan Cukai

c.

Tempat Penimbunan, Tempat Pameran, Ruang penyerahan dan Ruang Kerja Petugas Bea dan Cukai

d. 17.

Tempat Pameran dan Ruang Kerja Petugas Bea dan Cukai

Fasilitas Kepabeanan untuk ETP diberikan :


306

Teknik Kepabeanan a.

Kepada PETP untuk setiap kali pengimporan

b.

Kepada pelaksana pameran untuk setiap kali pengimporan

c.

Kepada PETP untuk pameran-pameran yang akan diselenggarakan dalam tahun bersangkutan

d.

Kepada pelaksana pameran untuk pameran-pameran yang akan diselenggarakan dalam tahun bersangkutan.

18.

19.

Barang pameran Golongan A, adalah barang pameran : a.

Yang akan dijual

b.

Untuk keperluan stand pameran, misalnya dekorasi, poster dll

c.

Yang habis dipakai akan diekspor kembali

d.

Yang direncanakan akan diekspor kembali

Barang pindahan milik pejabat perwakilan asing yang bertugas di Indonesia, mendapat fasilitas :

20.

21.

a.

Pembebasan bea masuk

b.

Keringanan bea masuk

c.

Tidak dipungut bea masuk

d.

Penangguhan pembayaran bea masuk

Pejabat perwakilan asing yang bukan merupakan warga Negara asing : a.

Dapat diberikan fasilitas kepabeanan

b.

Tidak dapat diberikan fasilitas kepabeanan

c.

Wajib diberikan fasilitas kepabeanan

d.

Seharusnya diberikan fasilitas kepabeanan

Kantor perwakilan diplomatic dengan pejabat senior lebih dari 10 orang dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan CBU, paling banyak :

22.

a.

10 unit

b.

5 unit

c.

16 unit

d.

6 unit

Untuk keperluan kantor perwakilan konsuler dengan pejabat lebih dari 5 orang dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan CBU, paling banyak : a.

10 unit


307

Teknik Kepabeanan

23.

b.

5 unit

c.

16 unit

d.

6 unit

Keputusan pembebasan bea masuk untuk keperluan kantor perwakilan diplomatic / konsuler diberikan oleh :

24.

a.

Direktur jendeal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan

b.

Menteri Keuangan

c.

Menteri Luar Negeri

d.

Presiden RI

Permohonan pembebasan bea masuk untuk keperluan kantor perwakilan diplomatic/konsuler : a.

Diajukan oleh Departemen Luar Negeri

b.

Diajukan oleh Kepala perwakilan Negara asing atau pejabat yang ditunjuk setelah mendpat persetujuan Departemen Luar Negeri

c.

Diajukan oleh Kepala Perwakilan asing atau pejabat yang ditunjuk langsung kepada Menteri Keuangan RI

d. 25.

Secara otomatis diberikan tanpa permohonan

Kendaraan bermotor untuk keperluan kantor perwakilan Negara asing atau perwakilan

konsuler

dapat

dijual

atau

dipindahtangankan

dengan

ketentuan, telah digunakan :

26.

a.

3 (tiga) tahun

b.

2 (dua) tahun

c.

1 (satu) tahun

d.

4 (empat) tahun

Kendaraan bermotor untuk keperluan Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Asing dapat diajual atau dipindahtangankan dengan ketentuan telah digunakan :

27.

a.

3 (tiga) tahun

b.

2 (dua) tahun

c.

1 (satu) tahun

d.

4 (empat) tahun

Untuk keperluan Kantor Perwakilan Organisasi Internasional dibawah PBB, diberikan pembebasan BM atas impor kendaraan dalam keadaan CBU


308

Teknik Kepabeanan paling banyak :

28.

29.

a.

3 (tiga) tahun

b.

2 (dua) tahun

c.

1 (satu) tahun

d.

4 (empat) tahun

Nomor Induk Perusahaan (NIPER), diterbitkan oleh : a.

Kepala BINTEK

b.

Direktur Fasilitas Kepabeanan

c.

Kepala Kantor Wilayah DJBC

d.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Pengguna Fasilitas KITE dapat menjual barang hasil peroduksi ke DPIL dalam jumlah paling tinggi :

30.

a.

25% dari realisasi ekspor

b.


c.


d.


Badan atau lembaga yang bergerak dibidang ibadah umum, amal, social dan kebudayaan yang mendapat pembebasan bea masuk ditetapkan oleh :

31.

a.

Menteri Keuangan

b.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

c.

Menteri Agama

d.

Menteri Sosial

Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengeahuan, dapat diberikan fasilitas :

32.

a.

Pembebasan bea masuk

b.

Penangguhan pembayaran bea masuk

c.

Tidak dipungut bea masuk

d.

Pembebasan atau keringanan bea masuk

Syarat lama tinggal di luar negeri, bagi pelajar / mahasiswa / orang yang belajar di luar negeri yang dapat mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang pindahannya adalah : a.

1 (satu) tahun


309

Teknik Kepabeanan

33.

34.

b.

2 (dua) tahun

c.

4 (empat) tahun

d.

Tidak ada ketentuan

Dokumen pemberitahuan impor atas barang pribadi penumpang adalah : a.

Pemberitahuan Impor Barang

b.

Pemberitahuan Kedatangan Barang Impor

c.

Pemberitahuan Pabean

d.

Customs Declaration

Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang penumpang diberikan dalam batas : a.

Tidak lebih dari FOB USD 250,- / orang atau setinggi-tingginya tidak lebih USD 1.000,-/keluarga

b.

Tidak lebih dari FOB USD 250,-

c.

Tidak leih dari USD 1.000,-

d.

Kurang dari FOB USD 250,- /orang atau setinggi-tingginya kurang dari USD 1.000,-

35.

Dalam hal barang bawaan penumpang melebihi ketentuan ang ditetapkan, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan jumlah Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan : a.

Seluruh nilai FOB dari barang bawaan

b.

Selisih antaa seluruh nilai FOB dengan nilai FOB yang merupakan hak pembebasan bagi penumpang

c.

Sekurang-kurangnya FOB USD 250,-

d.

Sekurang-kurangnya FOB USD 1.000,-


310

Teknik Kepabeanan 3.5. Umpan balik dan tindak lanjut


TP =

Jumlah Jawaban Yang Benar X 100% Jumlah keseluruhan Soal


s.d

100 %

:

Amat Baik

81 %

s.d.

90,00 %

:

Baik

71 %

s.d.

80,99 %

:

Cukup

61 %

s.d.

70,99 %

:

Kurang



311

Teknik Kepabeanan

PENUTUP

Saudara para peserta Diklat.

Saudara telah mempelajari seluruh kegiatan belajar yang meliputi KB-1 sampai dengan KB-3 dengan materi teknis kepabeanan. Materi tersebut meliputi teknis kepabeanan dibidang impor, teknis kepabeanan dibidang ekspor, dan pemberian fasilitas pembebasan, keringanan dan penangguhan bea masuk. Materi tersebut harus benar-benar dipahami karena merupakan pedoman pelaksanaan tugas kepabeanan. Sebelum Saudara menyudahi mata pelajaran ini disarankan Saudara mengerjakan test sumatif berikut ini.

Dengan selesainya pembelajaran modul

ini diharapkan Saudara akan lebih mudah dalam mempelajari modul-modul berikutnya dalam Diklat DTSD.

Semoga sukses.


312

Teknik Kepabeanan

TEST SUMATIF PILIHAN GANDA Coret dengan tanda ( X ) pada huruf a, b, c atau d, pada pernyataan yang anda anggap benar

1. Barang impor

dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah

dipenuhinya kewajiban pabean untuk: a. Diimpor untuk dipakai b. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. c. Diekspor kembali ke luar daerah pabean. d. Semua jawaban tersebut benar. 2. Yang dimaksud dengan dokumen pelengkap pabean adalah: a. PIB, invoice, packing list. b. PIB, B/L, manifest. c. PIB, PEB, BC 1.2 d. Invoice, packing list, B/L, manifest. 3. Contoh pemberitahuan pabean adalah: a. Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai ( PIB ). b. Pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut. c. Pemberitahuan pemindahan barang dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat. d. Semua jawaban tersebut benar 4. Importir bertanggungjawab terhadap bea masuk yang terutang sejak: a. Sarana Pengangkut memasuki daerah pabean. b. Pembongkaran barang impor di pelabuhan. c. Pengajuan dokumen pemberitahuan impor barang. d. Pengeluaran barang dari pelabuhan. 5. Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang dapat

diterapkan

pelayanan

penyelesaian

impor

dengan

sistem

penjaluran:


313

Teknik Kepabeanan a. Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Prioritas. b. Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Kuning, Jalur Prioritas. c. Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Kuning, Jalur MITA d. Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Biru, Jalur Kuning, Jalur Prioritas, Jalur MITA. 6. Pada proses dokumen atas jalur MITA tidak ada intervensi pemeriksaan pabean. Pengawasan terhadap proses pelayanan dokumen jalur MITA adalah melalui: … a. Persyaratan perizinan jalur MITA b. Aplikasi ProAct c. NHI d. Spotchek 7. Setiap barang yang akan diekspor wajib menyerahkan pemberitahuan berupa PEB kepada pihak pabean, kecuali: a. Ekspor barang oleh pelintas batas b. Setiap barang kiriman melalui PT.Pos. c. Barang pribadi penumpang d. Semua jawaban diatas benar. 8. Dalam hal tertentu pejabat bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap: a. Barang ekspor yang akan diimpor kembali. b. Barang ekspor yang dikonsolidasikan c. Barang

ekspor

yang

mendapat

fasilitas

KITE dg

skema

pembebasan bea masuk. d. Barang ekspor yang dikenai bea keluar 9. Atas ekspor barang curah pemberitahuan pabean dapat disampaikan paling lambat: a. 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. b. 3 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor c. Sebelum dimasukkan ke kawasan pabean. d. Sebelum keberangkatan sarana pengangkut. 10. Tekstil dan produk tekstil yang diekspor adalah barang yang … .: a. Diatur ekspornya. b. Diawasi ekspornya.


314

Teknik Kepabeanan c. Dibatasi ekspornya d. Bebas diekspor. 11. Tujuan pengaturan barang yang diawasi ekspornya adalah: a. Melindungi industri dalam negeri b. Menjaga mutu produk ekspor. c. Menjaga ketersediaan stock nasional. d. Melindungi flora dan fauna. dari kepunahan 12. Dalam hal

menggunakan system PDE jika hasil penelitian dokumen

pengisian PEB lengkap dan benar tetapi diperlukan dokumen pelengkap pabean lainnya, maka: a. PEB tetap diberikan no dan tgl pendaftaran, dengan catatan dokumen tsb

wajib diserahkan

sebelum atau

pada

saat

pemasukan barang ke Kawasan Pabean. b. PEB tetap diberikan no dan tgl pendaftaran, dengan catatan dokumen tsb wajib diserahkan sebelum pemuatan barang ekspor. c. PEB diberikan no dan tgl pendaftaran, setelah eksportir melengkapi persyaratan yang diwajibkan. d. PEB tetap diberikan persetujuan ekspor, dengan catatan dokumen tsb wajib diserahkan segera

setelah selesai pemuatan barang

ekspor. 13. Untuk barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE oleh perusahaan yang berlokasi di Bekasi akan diekspor melalui pelabuhan Tg.Priok, PEB didaftarkan di: a. Kantor Bea dan Cukai Tg.Priok. b. Kantor Bea dan Cukai Bekasi. c. Kantor Wilayah DJBC Jakarta. d. Kantor Pusat DJBC. 14. Barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE adalah barang ekspor yang: a. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan BM, cukai dan PDRI tidak dipungut atas Impor barang/bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. b. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan BM, cukai dan PDRI tidak dipungut


315

Teknik Kepabeanan atas Impor barang/bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diimpor untuk dipakai. c. Seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan BM, cukai dan PDRI tidak dipungut atas Impor barang/bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. d. Barang ekspor yang berasal dari Kawasan Berikat. 15. Pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan secara selektif terhadap: a. Barang ekspor yang akan diimpor kembali. b. Barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali c. Barang ekspor yang dikenai bea keluar d. Berdasarkan informasi

DJP atau informasi lainnya terdapat

indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan 16. Yang termasuk dalam kategori penyelundupan ekspor adalah: a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.. b. Dengan sengaja memberitahukan jumlah/jenis barang dalam pemberitahuan pabean secara salah. c. Memuat barang ekspor di kawasan pabean; 17. Pengeluaran barang hasil olahan PDKB yang masih memerlukan proses lebih lanjut dari PDKB ke DPIL hanya dapat dilakukan paling banyak : a. 75% dari nilai realisasi ekspor atau pengeluaran ke PDKB lainnya. b. 60% dari hasil produksi. c. 50% dari nilai realisasi ekspor atau pengeluaran ke PDKB lainnya. d. 25% dari hasil produksi. 18. Kegiatan yang dapat disubkontrakan oleh PDKB kepada perusahaan industri yang berada di KB atau DPIL, adalah : a. Pengolahan b. Pengepakan. c. Sortasi. d. Pengolahan, pengepakan dan sortasi.


316

Teknik Kepabeanan 19. Jaminan yang diserahkan oleh PDKB yang termasuk didalam daftar putih, yang akan melakukan pengeluaran barang

untuk tujuan sub-kontrak

dapat berupa : a. Jaminan tunai b. Garansi Bank. c. Customs Bond. d. Jaminan lainnya. 20. Pekerjaan yang disubkontrakkan oleh PDKB kepada PDKB lain atau perusahaan industri di DPIL harus deselesaikan dalam waktu selambatlambatnya : a. 30 hari. b. 60 hari. c. 6 bulan. d. 12 bulan. 21. Mesin dan/atau peralatan pabrik yang akan yang dikeluarkan dari KB dan akan dengan tujuan dipinjamkan untuk dipergunakan mengerjakan pekerjaan subkontrak oleh PDKB lain atau perusahaan industri di DPIL, hanya dapat dipinjamkan untuk jangka waktu selama-lamanya : a. 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 60 (enam puluh) hari. b. 12 bulan dan dapat diperpajang 2 (dua) kali 12 (dua belas) bulan. c. 6 (enam) bulan. d. 12 (dua belas bulan) bulan. 22. Fungsi Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah : a. Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau barang hasil industri dari dalam daerah pabean. b. Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor yang

penyelenggaraannya

bersifat intenasional c. Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau bahan asal impor untuk dipamerkan dan penyelenggaraannya bersifat intenasional.


317

Teknik Kepabeanan d. Didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau barang hasil industri dari dalam

daerah

pabean

yang

penyelenggaraannya

bersifat

intenasional. 23. Di dalam TPPB barang digolongkan sesuai tujuannya. Barang pameran Golongan A, adalah barang pameran : … a. Yang akan dijual. b. Yang akan diekspor kembali c. Untuk keperluan stand pameran, misalnya dekorasi, poster dll. d. Yang habis dipakai akan diekspor kembali 24. Barang pindahan milik pejabat perwakilan asing yang bertugas di Indonesia, mendapat fasilitas : a. Pembebasan bea masuk. b. Keringanan bea masuk. c. Tidak dipungut bea masuk. d. Penangguhan pembayaran bea masuk. 25. Pejabat perwakilan asing yang bukan merupakan warga negara asing : a. Dapat diberikan fasilitas kepabeanan. b. Tidak dapat diberikan fasilitas kepabeanan. c. Wajib diberikan fasilitas kepabeanan. d. Seharusnya diberikan fasilitas kepabeanan. 26. Kantor perwakilan diplomatik dengan pejabat senior lebih dari 10 orang dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan CBU, paling banyak : a. 16 unit. b. 10 unit. c. 6 unit. d. 5 unit. 27. Kendaraan bermotor untuk keperluan kantor perwakilan negara asing atau perwakilan konsuler dapat dijual atau dipindahtangankan dengan ketentuan, telah digunakan : a. 4 tahun b. 3 tahun. c. 2 tahun


318

Teknik Kepabeanan d. 1 tahun. 28. Nomor Induk Perusahaan (NIPER), diterbitkan oleh : a. Kepala BINTEK. b. Kepala KPPBC c. Direktur Fasilitas Kepabeanan. d. Kepala Kantor Wilayah DJBC. 29. Pengguna Fasilitas KITE dapat menjual barang hasil produksinya ke DPIL dalam jumlah paling banyak : a. 25 % dari realisasi ekspor. b. 50 % dari realisasi ekspor c. 75 % dari realisasi ekspor. d. 100 % dari realisasi ekspor

II.

BENAR – SALAH ( Bobot 20 )

Coret dengan tanda (X) pada huruf B jika benar; atau pada huruf S jika salah.

1.

B

-

S

Daerah Pabean adalah seluruh wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang tentang Kepabeanan.

2.

B

-

S

Atas pembongkaran barang impor dalam keadaan darurat, pengangkut menyerahkan daftar bongkar dalam jangka waktu paling lambat 24 jam setelah pembongkaran.

3.

B

-

S

Tanda bukti pembayaran bea masuk dan PDRI adalah SSCP .

4.

B

-

S

Container kosong yang diangkut oleh sarana pengangkut dari luar negeri harus diberitahukan dalam pemberitahuan manifest .

5.

B

-

S

Salah satu tujuan pengeluaran barang impor yang ditimbun di TPS di Kawasan Pabean adalah untuk dire-ekspor .

6.

B

-

S

Barang pindahan milik pribadi pejabat perwakilan Negara asing diberikan fasilitas keringanan BM.


319


B

-

S

Untuk keperluan kantor perwakilamn diplomatik dengan pejabat senior lebih dari 10 (sepuluh) orang, diberikan pembebasan BM atas impor dalam keadaan jadi (CBU) kendaraan bermotor paling banyak 10 (sepuluh) unit.

8.

B

-

S

Terhadap hasil produksi dari perusahaan yang mendpat KITE, dapat dijual ke DPIL sebanyak-banyaknya 50% dari realisasi ekspor dalam hal barang ekspor adalah barang jadi dan dapat berfungsi sendiri tanpa bantuan barang lain .

9.

B

-

S

Peti Jenazah, baik yang berisi jenazah maupun tidak, mendapat fasilitas pembebasan BM .

10.

B

-

S

Syarat

lama

tinggal

di

luar

negeri

untuk

pelajar/mahasiswa/orang yang belajar diluar negeri agar mendapat

fasilitas

pembebasan

BM

atas

barng

pindahannya adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun . 11.

B

-

S

Pemasukan kembali barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan dikenakan Bea Masuk terhadap bagianbagian

yang

diganti

perbaikannya

termasuk

atau

ditambah

ongkos

serta

biaya

pengangkutan

dan

asuransi . 12.

B

-

S

Toko Bebas Bea adalah merupakan Tempat Penimbunan Berikat .

13.

B

-

S

Kegiatan yang dapat disubkontrakan PDKB kepada pihak lain

adalah

kegiatan

pengolahan,

rancang

bangun,

penyortiran dan pengepakan. 14.

B

-

S

Barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor (PEB) telah dimasukan ke kawasan pabean dan segera akan dimuat kesarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean dianggap telah diekspor .

15.

B

-

S

Eksportir cacao di Sulawesi Selatan dapat mengajukan pemberitahuan ekspor (PEB) pada KPPBC Tg.Perak, Surabaya .


320

Teknik Kepabeanan

KUNCI JAWABAN Test Formatif Test Formatif 1

Test Formatif 2

Test Formatif 3

1.

a

16. c

1.

a

16. b

1. c

16. a

2.

c

17. b

2.

d

17. a

2. a

17. c

3.

c

18. d

3.

d

18. c

3. d

18. d

4.

d

19 a

4.

d

19. c

4. a

19 a

5.

c

20. d

5.

d

20. a

5. a

20. c

6.

c

21. c

6.

b

6. d

21. d

7.

d

22. b

7.

a

7. d

22. a

8.

d

23. c

8.

b

8. b

23. b

9.

d

24. d

9.

d

9. d

24. a

10. d

25. c

10. d

10. a

25. b

11. c

11. c

11. a

26. a

12. b

12. a

12. b

27. b

13. d

13. c

13. d

28. a

14. a

14. a

14. a

29. a

15. d

15. a

15. a

30. a

Test Sumatif a. Jawaban test sumatif I

1.

d

6.

b

11.

b

16. a

21. b

26. b

2.

d

7.

d

12.

a

17. b

22. d

27. b

3.

a

8.

a

13.

a

18. a

23. b

28. d

4.

c

9.

d

14.

c

19. d

24. a

29. a

5.

c

10.

d

15.

c

20. b


25. b

30. d

321

Teknik Kepabeanan b. Jawaban test sumatif II

1.

S

2. S

3.

S

4. B

5. B

6.

S

7. S

8.

S

9.

10. S

11.

S

12. S

13.

B

14. S

15. S

16.

B

17. B

18.

S

19. B

20. B


S

322

Teknik Kepabeanan

DAFTAR PUSTAKA Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan . Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai ; UU No. 8 / 1983 yo. UU No. 11 / 1994 yo. UU No. 18 / 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai . UU No. 7 / 1983 yo UU No. 10 / 1994 yo. UU No. 17 / 2000 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Admintrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 141/KMK.05/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Barang keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu yang Terbuka Untuk Umum. Departemen Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan No. 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat. Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 142/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Untuk Keperluan Khusus Kaum Tuna Netra dan Penyandang Cacat Lainnya.


323

Teknik Kepabeanan Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 140/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Contoh. Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No 138/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor peti Atau Kemasan Lain Yang Berisi Jenazah Atau Abu Jenazah Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No

132/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Atau keringanan Bea Masuk dan

Cukai

Atas

Impor

Barang

Yang Mengalami

kerusakan,

Penurunan Mutu, Kemusnahan Atau Penyusutan Volume dan Berat. Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 145/KMK.05/1997 Tentang Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan terapi Manusia, Pengelompokan Darah dan bahan Sejenisnya Jaringan. Departemen

Keuangan

RI,

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

No.291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat Sebagai Telah Diubah Terakhir Dengan keputusan Menteri Keuangan No. 292/KMK.01/1998. Departemen Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan No. 128/KMK.05/2000 Tentang Toko Bebas Bea. Departemen Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan No. 123/KMK.05/2000 Tentang Entrepot Tujuan Pameran. Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Mnteri Keuangan RI No. 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya. Departemen

Keuangan

RI,

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

No.12/PMK.04/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta para Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia. Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 39/PMK.04/2006 tentang

Tatalaksana

Penyerahan

Pemberitahuan

Rencana

Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana pengangkut dan Manifest Keberangakatan Sarana Pengangkut Departemen

Keuangan

RI,

Surat

Keputusan

Menteri

Keuangan

RI

.137/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea


324

Teknik Kepabeanan Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Para Pejabatnya. Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.04/2007 tentang

Impor

Barang

Pribadi

Penumpang,

Awak

Sarana

Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.04/2007 tentang

Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari

Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus atau Diangkut lanjut dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya . Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Impor . Departemen Keuangan RI, SKMK Nomor 144/PMK.04/2007, Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Departemen Keuangan RI, Peraturan Mentetri Keuangan No. 148/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) . Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan (vooruitslag) . Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.

103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor buku Ilmu Pengetahuan. Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan RI No89/PMK.04/2007 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan. Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 63/PMK.01/2007 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan/ Pengembangan Industri. Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.

101/PMK.04/2007 Tentang Pebebasan Atau Keringanan Bea Masuk


325

Teknik Kepabeanan Atas Impor Peralatan dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan. Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.

113/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Pengangkut Yang Telah Mendapat Izin. Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No

106/PMK.04/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor. Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.

102/PMK.04/2007 tentang Pembebasan bea masuk atas impor obatobatan yang dibiayai dengan anggaran pemerintah. Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.

104/PMK.04/2007 tentang Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olah raga nasional. Departemen

Keuangan

RI,

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan dan perikanan. Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor Departemen Keuangan RI, SKMK Nomor 155/PMK.04/2008, Pemberitahuan Pabean Departemen Keuangan RI, SKMK Nomor 213/PMK.04/2008, Tata Cara Pembayaran Bea Masuk. Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.0112008 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau impor Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan. Departemen Keuangan RI, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 29/PMK.04/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Termasuk Suku Cadang perlengkapan Militer Serta Barang Dan Bahan Untuk Pertahanan dan Keamanan.


326

Teknik Kepabeanan Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04/2008 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Ats Barang kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Admintrasi Ats Pengangkutan Barang Tertentu. Departemen Keuangan RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar Departemen Keuangan RI, Keputusan Menteri Keuangan No. 256/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar . Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-06/BC/2006 tentang Perubahan

Peraturan Dirketur

Jenderal

Bea

dan

Cukai

No.

11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan

Pemberitahuan

Rencana

Kedatangan

Sarana

Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana pengangkut dan Manifest Keberangakatan Sarana Pengangkut, yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-19/BC/2006. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai No. P-06/BC/2007

tentang

Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor

Kep-07/BC/2003

tentang

Petunjuk

Tatalaksana

Kepabeanan di Bidang Impor . Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P25/BC/2007. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-29/BC/2007 tentang Nota Hasil Intelijen


327

Teknik Kepabeanan Peraturan Direktur Jen Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P39/BC/2008

tentang

Tatalaksana

Pembayaran

dan

Penyetoran

Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Admintrasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-40/BC/2008 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-04/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor . Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-05/BC/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P26/BC/2007 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor Yang Belun Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya Dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam rangka

Impor,

penerimaan

Negara

Dalam

Rangka

Ekspor,

Penerimaan Negara Atas Barang kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Sari Pengenaan Denda Adminstrasi Atas pengangkutan Barang Tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-20/BC/2008 tentang Tatalaksana Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-01/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan pengaman Terhadap Barang Impor Produk Keramik Tableware. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-05/BC/2009 tentang Perubahan P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam rangka Impor, penerimaan


328

Teknik Kepabeanan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Sari Pengenaan Denda Adminstrasi Atas pengangkutan Barang Tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-06/BC/2009 tentang Perubahan . P-40/BC/2008 jo. P-30/BC/2009 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-07/BC/2009 tentang Perubahan P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-08/BC/2009 tentang Perubahan P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-30/BC/2009 tentang Perubahan P-40/BC/2008 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SE-05/BC/2009 jo. P-01/BC/2007 jo. P-07/BC/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fisik Barang Impor. Departemen Keuangan RI, Agreement on Implementation of Article VII of the GATT, 1994. Departemen Keuangan RI, Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), 2006


329

Bea Dan Cukai -Teknis Kepabeanan

Recommend Documents