KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penulisan makala makalah h pada mata kuliah Bea Materai dengan judul Sanksi Penggunaan Bea Materai Ditinjau dari KUHP. Makalah ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada pada Mata Kuliah Bea Mataeri. Makalah ini dapat diselesaikan, atas dorongan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai berbaga i pihak, baik materi maupun teknik penyusunannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sulistiyo, SH, S.pN., sebagai pemangku Mata Kuliah Bea Materai. Penulis menyadari bahwa didalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis dan segala bantuan serta jasa, akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga makalah makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Pontianak,
April 2010
Penulis
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Segenap
warga
negara
Pembangunan Nasional.
berperan
dalam
menghimpun
dana
Salah satu caranya adalah dengan memenuhi
kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea Materai terhadap dokumendokumen tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Bea Materai yang selama ini dipungut berdasarkan Aturan Bea Materai 1921 (Zegelverordening 1921) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1985. Bea Materai adalah pajak atas dokumen seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Bea Materai. Benda materai adalah materai tempel dan kertsa materai yang dikelarkan oleh pemerintah republik Indonesia. Banyak masyarakat yang belum mengerti benar akan maksud dari penggunaan Bea Materai, sehingga menimbulkan pelanggaran dalam pengenaan Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, perlu diadakan pengaturan kembali tantang Bea Materai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang menjadi objek Bea Materai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan, keadaan/kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
Tidak semua dokumen dikenakan Bea Materai, adapun
dokumen yang tidak dikenakan bea materai adalah dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang,
keterangan
pemindahan
yang
ditulis
diatas
dokumen
surat
penyimpanan barang, konosemen dan surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas dan segala bentuk ijazah.
Selain itu yang tidak dikenakan bea materai adalah tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank, kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pememerintah daerah dan bank, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan
intern
organisasi,
dokumen
yang
menyebutkan
tabungan,
pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut, surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan bentuk apapun. Walaupun di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1983 yang operasionalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea materai telah menjelaskan secara rinci tentang dokumen yang wajib atau tidak wajib diberi materai, namun masih saja terdapat pelanggaran dalam penggunaan Bea Materai.
Pelanggaran Bea Materai ringan seperti
kurang materai tempel dapat dilakukan dengan pemetraian kemudian. Namun pemalsuan atau perbuatan dengan sengaja membuat atau meniru Bea Materai merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dituntut secara pidana.
B.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk membahas permasalahan ³Bagaimanakah pengenaan sanksi pelanggaran Bea Materai menurut UU No. 13 Tahun 1985 dan menurut Kitap UU Hukum Pidana´.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pengenaan Sanksi
Bea
Materai Menurut Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 T entang Bea Materai
Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
Setelah dokumen diberi materai, maka dokumen tersebut
wajib untuk ditanda tangani. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula parap, teraan atau cap tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan. Dokumen-dokumen yang Dikenakan Bea Meterai: 1. Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 3.000,-: a. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: 1) Menyebutkan penerimaan uang; 2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal; c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); d. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 6.000,:
a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang, dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya; c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap ra ngkapnya; d. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau e. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu: 1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; 2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula; f.
Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: 1) Menyebutkan penerimaan uang; 2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
g.
Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
h. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sanksi
Tidak
atau
Kurang
Melunasi
Bea
Meterai
Dokumen yang terutang/dikenakan Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang
dokumen atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya harus melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian. Cara Pelunasan Bea Meterai : 1. Meterai Tempel a. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai; b. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana Tanda tangan akan dibubuhkan; c. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel; d. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas. e. Apabila cara diatas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. 2. Kertas Meterai a. Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai; b. Membubuhkan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu diatas kertas Meterai; c. Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan diatas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap
tidak
bermeterai.Pelunasan
Bea
Meterai
dengan
membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan
pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Selain itu, pelunasan bea materai dapat juga dilakukan dengan masin teraan bea materai dengan syarat : 1. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat; 2. Mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan meterai yang akan digunakan; 3. Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah ratarata dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap hari; 4. Harus melakukan penyetoran Bea Meterai di muka minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (F.2.0.32.01) Ke Kas Negara melalui Bank Presepsi. Selain sanksi administrasi di atas, juga terdapat sanksi pidana seperti yang tecantum dalam pasal 13 dan 14 UU No. 13 Tahun 1985 yang berbunyi:
Pemalsuan/peniruan meterai tempel, kertas meterai atau tanda tangan yang perlu untuk mensyahkan meterai.
Menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia meterai palsu/dipalsukan.
Menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan meterai yang seolah-olah belum digunakan.
Menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru atau memalsukan benda meterai.
Menggunakan cara lain untuk pelunasan bea meterai tanpa seijin dari Menteri Keuangan.
Sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
B.
Pengenaan Sanksi
Bea
Materai Menurut Kitap Undang-undang Hukum
Pidana
Ditinjau dari Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelanggaran dari penggunaan merupakan tindakan yang dapat dipidanakan. Hal ini terlihat dalam Buku Kedua Tentang Kejahatan, Bab XI Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merek. Menurut KUHP Pasal 253, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1. barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah; 2. barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 255 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun: 1. barang siapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau barang siapa memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu; 2. barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum; 3. barang siapa memberi, menambah atau memindahkan tera Indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dari semula diadakan pada barang itu. Kemudian, pada pasal 257 yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja
memakai,
menjual,
menawarkan,
menyerahkan,
mempunyai
persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau
merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253 - 256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu. Seterusnya, pada pasal 260 : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: a. barang siapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah meterai itu belum dipakai; b. barang siapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, dengan maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang harus dihubuhkan di atas atau pada meterai-meterai tersebut. (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia meterai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai belum dipakai. Pada Pasal 260 : (1) Ketentuan dalam pasal 253, 256, 257, dan 260 berlaku juga menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu, jika perbuatan yang diterangkan di situ dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh Jawatan Pos Indonesia atau suatu negara asing. (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos negara asing, maksimum pidana pokok yang ditentukan bagi kejahatan itu dikurangi sepertiga.
BAB
III
PENUTUP
A. K esimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan : 1. Bea materai merupakan pajak atas dokumen seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Bea Materai. Benda materai adalah materai tempel dan kertsa materai yang dikelarkan oleh pemerintah republik Indonesia. 2. Pelanggaran
Sanksi Tidak atau Kurang Melunasi Bea Meterai
Dokumen yang terutang/dikenakan Bea Meterai yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya menurut Undang-undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar Bea Meterainya harus melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian. 3. Pelanggaran Bea Materai ditinjau dari UU KUHP adalah terlihat dalam Buku Kedua Tentang Kejahatan, Bab XI Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merek. Menurut KUHP Pasal 253, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya, hal ini diatur juga dalam Pasal 255 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, pasal 257 dan, pada pasal 260.
B.
Saran
Dalam pembahasan ini, penulis menyarankan : 1. Agar pemerintah selalu mensosialisasikan tentang manfaat pajak bagi pembangunan negeri ini.
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di pedalaman tentang bagaimana penggunaan bea metarai dan dampak dari penyalahgunaan bea materai tersebut. 3. Agar diberikan hukuman yang setimpal supaya dapat menimbulkan efek jera pada penyalahgunaan/penyimpangan bea materai sepeti pemalsuan dan lain sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA
Kitap Undang-undang Hukum Pidana, www.hukum.go.id, diakses tanggal 25 Maret 2010. Mardiasmo, Perpajakan, (edisi revisi), Andi Offset Yogyakarta, 2002. Undang-undang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985. www.pajak.go.id
