Makalah Audit Audit Bank Syari’ah Tata Cara Pelaporan Dan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah
Darmiatun
25!"#!#"
$edy Su%i Anisa &ultom
25!"#!'"
Putri (hadi)ah Sinaga
25!"#!5*
+akultas ,konomi dan Bisnis -slam D.--- Per/ankan Syariah 0ni1ersitas -slam egeri Sumatera 0tara TA 2*!5 3 2*!'
(ATA P,&ATA4
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang tata cara pelaporan dan hasil dewan pengawas syariah semoga makalah ini berguna dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya !an juga kami berterima kasih pada "apak M#$bal selaku !osen mata kuliah %udit "ank &yariah yang telah memberikan tugas ini kepada kami 'ami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita 'ami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna (leh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun &emoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya &ekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya &ebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari %nda demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang
i
Datar -si
'ata Pengantar))))))))))))))))))))
i
!aftar #si))))))))))))))))))))))
ii
"%" # Pendahuluan % *atar "elakang Masalah))))))))))))) " umusan Masalah)))))))))))))))) . Tujuan Penelitian))))))))))))))))
+
"%" ## Pembahasan % !ewan Pengawas &yariah))))))))))))) " *aporan 0asil !ewan Pengawasan &yariah)))))) . Tata .ara Pelaporan)))))))))))))))
/ 1 +
"%" ### Penutup % 'esimpulan)))))))))))))))))) " &aran)))))))))))))))))))))
ii
BAB P,DAH0$0A
+2 +3
% *atar "elakang Masalah "ank &yariah menjadi salah satu bagian dari *embaga 'euangan &yariah 4*'&5 yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas kon6ensional Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas "ank #ndonesia 4"#5 dan !ewan &yariah Nasional 4!&N5 dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah !alam hal ini, !ewan Pengawas &yariah 4!P&5 memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji 4e7amination5 penyajian laporan keuangan %dapun standar audit yang berlaku pada *'& termasuk bank &yariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh %%(#8# 4%ccounting and %uditing (rgani9ation for #slamic 8inancial #nstitutions5 yang berada di Manama, "ahrain *'& khususnya bank syariah bergerak di sektor keuangan 4finance5 yang umumnya memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya (leh karena itu, disamping adanya pengawasan dan audit syariah, diperlukan elemen lain yang mendukung kesuksesan perbankan syariah yaitu good corporate go6ernance 4tata kelola perusahaan yang baik5 Tujuan corporate go6ernance secara umum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 4stakeholder5+ !alam mewujudkan pengawasan bank syariah yang efektif dan efisien maka "#, !&N, dan !P& harus saling bekerja sama dalam mengemban tugasnya dengan sebaikbaiknya !an untuk mewujudkan good corporate go6ernance seluruh pihak baik dewan direksi, manajemen bank, auditor, &takeholder dan pihak lainnya harus saling memberikan informasi yang benar guna mendukung pertanggung jawaban masing - masing pihak kepada otoritas yang sesuai dan kepada masyarakat yang bermitra dengan "ank :ntuk itu kita mengetahui tata cara pelaporan dan hasil dewan pengawas syariah dan ada lagi yang ingin diketajui beberapa konsep, yaitu pengawasan pada lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata cara pelaporan dan hasil dewan pengawas syariah bagi lembaga keuangan syariah secara umum 'ajian dilakukan dengan studi pustaka mengacu pada kajian terdahulu dan diakhiri dengan analisis kritis " umusan Masalah + "agaimana tata cara pelaporan dewan pengawas syariah; 1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 4Yogyakarta< %MP Y'PN, ==5, h+>1
"agaiman hasil laporan dewan pengawas syariah; . Tujuan Penelitian &ejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan < + :ntuk memahami konsep dan aplikasi ?adai Emas di "ank &umut &yariah :ntuk mengetahui peran pengawasan model pengorganisasian dan kompetensi dewan pengawas syariah 4!P&5 terhadap penerapan kepatuhan syariah ! Manfaat Penelitian a Memberikan gambaran yang terjadi dilapangan tentang pelaksanaan pengawasan dan hasil laporan dewan pengawas syariah b &ebagai bahan masukan bagi lembaga keuangan syariah dan dewan pengawas syariah terhadap laporan dewan pengawasan syariah c &ebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut
BAB -P,MBAHASA
A Dewan Pengawas Syariah
!ewan Pengawas &yariah 4!P&5 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah !alam menjalankan fungsinya, !P& bertindak secara independen &etiap lembaga keuangan yang mengelola kegiatannya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki !P& yang anggotanya sedikitnya terdiri dari 4dua5 orang 0al ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan 4:ndang:ndang Perbankan, :ndang-:ndang Perseroan Terbatas, :ndang-:ndang Perkoperasian, :ndang:ndang *embaga 'euangan Mikro5 %dapun mengenai pedoman pengawasan maupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam &urat Edaran No @A+1A!P"& tanggal 2 %gustus ==> Perihal Pedoman Pengawasan &yariah dan Tata .ara Pelaporan 0asil Pengawasan bagi !P& Tugas, wewenang dan tanggung jawab !P& antara lain meliputi< + Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional *'& terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh !ewan &yariah Nasional Majelis :lama #ndonesia 4!&N B M:#5C Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan *'&C / Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional *'& secara keseluruhanC 2 Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada !&N B M:# 3 Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 4enam5 bulan kepada Pengurus *'& !ewan Pengawas &yariah yang selanjutnya disebut !P& adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada !ireksi serta mengawasi kegiatan "ank Pembiayaan akyat &yariah 4"P&5 agar sesuai dengan Prinsip &yariahC + Pengawasan penerapan Prinsip &yariah oleh !P& mencakup< a pengawasan terhadap produk dan akti6itas baru "P&C dan b pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa "P& lainnya *angkahBlangkah dalam pengawasan terhadap produk dan akti6itas baru "P& oleh !P& "P& adalah sebagai berikut< 2 %min , Manajemen Pengawasan, 4#ndonesia< .iputat, ==>5, h =1
a meminta penjelasan dari pejabat "P& yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa danAatau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan akti6itas baruC b memeriksa fatwa danAatau akad yang digunakan dalam produk dan akti6itas baru c mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan akti6itas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip &yariahC d memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip &yariah atas produk dan akti6itas baru yang akan dikeluarkanC dan e menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip &yariah atas produk dan akti6itas baru yang dikembangkan oleh "P&/ / *angkahBlangkah pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa "P& lainnya oleh !P& "P&, adalah sebagai berikut< a melakukan pemeriksaan di kantor "P& paling kurang + 4satu5 kali dalam + 4satu5 bulanC b meminta laporan kepada !ireksi "P& mengenai produk dan akti6itas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa "P& lainnya yang dilakukan oleh "P&C c melakukan pemeriksaan secara uji petik 4sampling5 paling kurang sebanyak / 4tiga5 nasabah untuk masing-masing produk danAatau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh "P&C d memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip &yariahC e melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan danAatau konfirmasi kepada pegawai "P& danAatau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumenC f meminta bukti dokumen kepada !ireksi "P&C
3 Choirul Anwar, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, (Surakarta: UNS, 21!, h"1#$
g memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip &yariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa "P& lainnya yang dilakukan oleh "P&C dan perhitungan dan pencatatan transaksi keuanganC h melakukan pembahasan dengan "P& mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip &yariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapatC i menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip &yariah atas kegiatan usaha "P&C dan j menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip &yariah kepada "ank #ndonesia, termasuk dalam pembahasan e7it meeting hasil pemeriksaan "ank #ndonesia 2 *aporan pengawasan penerapan Prinsip &yariah yang dilakukan oleh !P& disampaikan oleh "P& secara semesteran kepada "ank #ndonesia untuk posisi akhir bulan Duni 4semester #5 yang dilaporkan paling lambat akhir bulan %gustus tahun berjalan dan bulan !esember 4semester ##5 yang dilaporkan paling lambat akhir bulan 8ebruari tahun berikutnya 2 3 *aporan hasil pengawasan penerapan Prinsip &yariah !P& "P& mengacu pada contoh format yang diatur dalam &E "# berupa< a kertas kerja pengawasan terhadap produk dan akti6itas baru "P&C b kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan usaha "P&C dan c risalah rapat pengawasan penerapan Prinsip &yariah > !engan berlakunya &E "# ini maka &urat Edaran "ank #ndonesia Nomor @A+1A!Pb& tanggal 2 %gustus ==> perihal Pedoman Pengawasan &yariah dan Tata .ara Pelaporan 0asil Pengawasan bagi !ewan Pengawas &yariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku *aporan kepada pimpinan dan dewan pengawas Penanggung jawab audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai perbandingan % Ibid
rencana dan realisasi yang mencakup sasasran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal *aporan ini harus memuat permasalahan mengenai resiko , pengendalian, proses go6ernance, dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan pengawas Pada pelaporan dan komunikasi hasil audit harus dimuat konklusi dan rekomendasi manajemen resiko dalam rangka mengurangi potensi risiko %gar manajamen memahami tingkat potensi resiko, maka sangat penting pada laporan audit dilaporkan secara kritis identifikasi dan konsekuensi dalam pencapaian tujuan organisasi3 *aporan hasil pengawasan &yariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh !P&, sesuai dengan peraturan ini, disampaikan kepada !ireksi, 'omisaris, !&N, dan juga "# *aporan hasil pengawasan &yariah itu sendiri, &etidaknya harus memuat beberapa hal, yaitu< + 0asil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh !&N-M:# (pini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bankC / 0asil kajian atas produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada !&N-M:#C dan 2 opini syariah atas pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank %dapun landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas &%l-0ujurat F21G< > yangterjemahan artinya adalah sebagai berikut<
HIahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu ituJ %yat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana !alam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya & Drs" Amin wi'aa )unggal, Memahami *nternal 'an +erational Au'iting,(harwarin'o, 21&!,h"1%
dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal !asar dari pengawasan ini seperti yang difirmankan %llah %yat %t-Taubah +=3
VU WX Q K Z O QR SQ [ Q X Q K LO OU W Q \ Q X V \] V^ Q _` V OX Q K Z V V O V Q K LR OSQ Q ` Q ^ V _` O ` Q O %rtinya< !an katakanlah< H"ekerjalah kamu, maka %llah dan asul-Nya serta orang-orang mumin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 4%llah5 Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakanH !ari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diberi kesempatan untuk melakukan apa saja Termasuk kegiatan ekonomi dapat melaksanakan kegiatan apa saja 0anya saja perbuatan itu diawasi dan diketahui langsung oleh %llah Pengawasan dari %llah bersifat langsung, sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut !engan berprinsip kepada syariah, kegiatan ekonomi akan diawasi secara hakiki oleh %llah, karena segala tindakan manusia di muka bumi tidak akan lepas dari pengawasan %llah, karena %llah adalah Maha Pengawas Pengawasan %llah ini bersifat melekat %rtinya pengawasan %llah berlangsung kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan ruang Tak sedikit pun terlepas dari pengawasan %llah dan tak sedetik pun terlewat dari pengawasan-Nya> Pengawasan langsung dan segera seperti dijelaskan dalam ayat di atas tidak hanya dilakukan oleh %llah semata, melainkan ada tiga pihak yang mengawasinya, yaitu< + Pengawasan langsung dan melekat oleh %llah Pengawasan yang dilakukan oleh asulullah Pengawasan oleh asulullah ini diwujudkan dalam pengawasan oleh penguasa sebagai ulil amri / Pengawasan umum yang dilakukan oleh umat #slam Pengawasan ini dapat diwujudkan dalam bentuk langsung berupa pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi Pengawasan syariah juga memandang bahwa setiap amal itu akan diberikan reward dan punishment %mal baik akan diberikan pahala dan amal buruk diberikan siksa :ntuk itu, setiap kegiatan manusia, baik dan buruknya, selalu diawasi dan dicatat untuk nantinya diperlihatkan *aporan !ewan Pengawas &yariah 4!P&5 pada dasarnya mencakup informasi yang diberikan oleh anggota-anggota dewan mengenai praktik perbankan yang tidak bertolak belakang dengan ajaran agama islam "iasanya laporan !P& ini disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan bank - !rs%min Iidjaja Tunggal, Pokok-Pokok %uditing dan Dasa %suransi, 40ar6arindo, =+/5, h1//
"entuk dari laporan !P& ini tidak sama antara satu bank dengan bank lainnya walaupun masih dalam cakupan negara yang sama karena mempunyai mekanisme operasinal yang berbeda-beda %bdallah 4+1125, menyatakan bahwa !P& harus melakukan empat pemeriksaan laporan keuangan bank #slam Pertama, !P& memastikan bahwa formula yang digunakan untuk mengalokasikan profit antara shareholder dan pemegang akun in6estasi adalah adil dan sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh !P& 'edua, !P& mengonfirmasikan bahwa semua penerimaan bank #slam berasal dari transaksi yang sah sesuai hukum Dika bank #slam mendapat penerimaan ini tidak sesuai hukum #slam, !P& akan menyatakan bahwa penerimaan ini tidak boleh dimasukkan dalam profit yang dialokasikan untuk shareholder dan pemegang akun in6estasi 'etiga, !P& memastikan agar 9akat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima 9akat 'eempat, !P& bertanggung jawab menyatakan opini bank #slam dalam menjalankan peran sosialnya di lingkungan masyarakat B $aporan hasil pengawasan DPS
Pasal ini sesungguhnya bukan tugas dan tanggung jawab !P&, tetapi kewajiban bank syariah untuk menyampaikan hasil laporan !ewan Pengawas &yariah ke bank #ndonesia Pasal @@ P"# tersebut menyebutkan < + "ank yang tidak mentaati ketentuan pelaporan hasil pengawasan !P& sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, pelaporan perubahan pedoman, sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud, dalam pasal 3@, ayat + dan ayat , serta pelaporan perubahan struktur, kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3@ ayat / dan 3, dapat dikenakan sanksi administrasi seuai pasal 3@ :ndang :ndang No + Tahun ==@ tentang perbannkan syariah berupa < a Teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar + Duta perhari kerja 'elambatan ntuk setiap pelaporan b Teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar p 2= juta apabila bank tidak menyampaikan laporan "ank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat + huruf b, apabila bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah + bulan, sejak batas akhir # !rs%min Iidjaja Tunggal, #nternal %uditing Peranan dan 8ungsi %udit #nternal dalam organisasi, 40ar6arindo, =++5, h
penyampaian laporan :ntuk pelaporan perubahan pedoman sistem dan prosedur serta pelaporan perubahan struktur kelompok usaha / "ank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat + huruf b apabila bank belum mehyampaikan laporan dimaksud setelah bulan sejak batas akhir penyampaian laporan untuk pelaporan hasil pengawasan !P&@ 2 Pengenaan sanksi sebagaimna dimaksud pada ayat + tidak menghapuskan kewajaiban bank untuk menyampaikan laporan dimaksud Tata .ara Pengawasan di "ank &yariah Pengawasan yang dilakukan oleh !P& di bank syariah, sesuai dengan &urat Edaran "ank #ndonesia Nomor @A+1A!pbs Tanggal 2 %gustus ==> tentang &istem Pengawasan dan Tata .ara Pelaporan, dibakukan dan distandarkan &tandarisasi laporan ini didasarkan atas Peraturan "ank #ndonesia 4P"#5 Nomor >A+AP"#A==2 Tentang "ank Perkreditan akyat &yariah, P"# Nomor >A2A==2 tentang "ank :mum &yariah, dan P"# Nomor @A/AP"#A==> tentang !P& menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah secara periodic kepada !&N, "#, !ireksi, dan 'omisaris 1 &tandarisasi ini juga merupakan jawaban dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh #jtima &anawi 4%nnual Meeting5 !P& yang pertama tahun ==3 Tujuan dilakukannya standarisasi ini, sebagaiman disebutkan dalam &E "# itu adalah< a Menjadi acuan minimal bagi !P& dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah b Memberikan kesamaan pandang dan sikap dalam menanggapi dan menangani setiap permasalahan yang dihadapi bank c Memenuhi standar good corporate go6ernance dan aspek akuntabilitas dan transparansi Pedoman pengawasan syariah hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan aspek kepatuhan syariah 4sharia compliance aspects5 baik dalam operasional maupun produk dan jasa bank syariah Pedoman pengawasan syariah ini mengacu kepada< a :ndang-:ndang Perbankan b 8atwa-fatwa !ewan &yariah Nasional 4!&N5 M:# c Pedoman yang dikeluarkan oleh !&N-M:# . Ibid $ Muhamma' Sya/i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (0akarta: ema *nsani, 21!,h"2&% 2-#
d Prinsip-prinsip syariah dalam &haria &tandards 4Mayir &yariyyah5 yang diterbitkan oleh %ccounting and %uditing (rgani9ation for #slamic 8inancial #nstitution 4%%(#8#5 e Pedoman umum dalam %ccounting, %uditing, and ?o6ernance &tandards for #slamic 8inancial #nstitution yang dikeluarkan oleh %%(#8# f Pedoman pengawasan dan pemeriksaan "ank &yariah yang diterapkan oleh !irektorat Perbankan &yariah "ank #ndonesia 4!pbs-"#5 g 'etentuan yang dikeluarkan oleh "ank #ndonesia yang berlaku bagi bank syariah h "erbagai buku literature lainnya yang terkait dengan pengawasan syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah &ekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali, !P& harus melaporkan hasil pengawasan kepada "#, !&N, !ireksi dan 'omisaris dengan format yang telah ditetapkan Pada prinsipnya pimpinan fungsi audit internal memiliki dua kewajiban pelaporan yaitu< % Pelaporan fungsional 4functional reporter5, dan pelaporan administrati6e 4administrati6e reporting5, Pelaporan fungsional adalah kewajiban pelaporan kepada siapa audit internal mendapatkan independensi
dan kewenangannya Pimpinan fungsi audit internal
secara
fungsional agar melapor kepada dewan direksi, komite audit dan otoritas lainnya yang merupakan sumber yang berkaitan dengan pemberian kewenangan tadi yang mencakup< + Persetujuan atas charter audit internal Persetujuan atas rencana audit tahunan / Persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian pimpinan fungsi audit internal 2 Persetujuan atas penggajian dari pimpinan fungsi audit internal " Pelaporan administrati6e adalah hubungan pelaporan kepada siapa fungsi audit internal mendapatkan dukungan administrati6e untuk menjalankan akti6itas sehari-harinya, seperti< + Pelaporan pelaksaan anggaran dan pencatatan akuntasi Pelaporan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian / Pelaporan yang berkaitan dengan komunikasi internasional &erta pelaporan yang bersangkutan dengan masalah proses internal+= Masalah pelaporan sangat berpengaruh terhadap indepedensi efektifitas operasi fungsi audit internal (leh sebab itu pimpinan fungsi auditor internal harus menelaah secara serius pada pelaporan tersebut, dan apabilas diperlukan dapat diangkat tingkat yang lebih jauh misalnya sampai kekomite audit 'ompleksitas usaha dan lingkungan audit internal sangat beragam, tentunya tidak aka nada satu model pelaporan yang ideal :ntuk itu pimpinan fungsi audit internal harus menggunakan kecermatan profesinya untuk menentukan garis pelaporan audit internal *aporan tersebut harus menyakan kepatuhan fungsi audit internal terhadao charter audit dan standar lain yang berlaku, dan harus memuat rekomendasi peningkatan *aporan harus ditujukan 1 Drs" Amin i'aa )unggal, THE INTERNAL A!ITIN" HAN!B##$ , (4ar5arin'o, 212!, h"-&
kepada orang atau organisasi yang meminta dilakukannya penilaian penanggung jawab fungsi audit internal harus menyiapkan rencana tindakan tertulis, sebagai tanggapan atas rekomendasi dan komentar yang penting yang terdapat dalam laporan penilaian eksternal 8ormat *aporan Pengawasan &ekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali, !P& harus melaporkan hasil pengawasan kepada "#, !&N, !ireksi dan 'omisaris !P& dalam menyampaikan laporannya menggunakan kertas kerja yang sudah disiapkan forumnya oleh "# C Tata Cara Pelaporan
!ewan Pengawas &yariah harus menyampaikan laporan ke *'& #ndonesia, !&N, !ireksi dan 'omisaris sekurang-kurangnya setiap > 4enam5 bulan sekali dengan menggunakan format sebagaimana telah ditetapkan dalam *ampiran + buku Pedoman Pengawasan &yariah dan Tata .ara Pelaporan 0asil Pengawasan bagi !ewan Pengawas &yariah *aporan hasil pengawasan !P& memuat antara lain< a 0asil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa !&N -M:# *aporan ini memuat pendapat !P& mengenai pelaksanaan produk dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh *'& apakah sudah sesuai dengan fatwa !&N B M:# yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh *'& telah mendapat i9in dari *'& #ndonesia !alam laporan tersebut perlu dijelaskan produk dan jasa yang dimaksud++ b (pini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh *'& !alam hal ini !P& harus mengeluarkan pendapat apakah pedoman operasional dan pedoman produk yang disusun oleh *'& telah sesuai dengan fatwa yang berlaku (pini syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional *'& dalam laporan publikasi *'& !alam hal ini !P& harus mengeluarkan pendapat yang menyatakan apakah secara keseluruhan kegiatan operasional *'& telah sesuai dengan prinsip syariah
11 Mulya'i, Au'iting,( 0akarta: Salem6a 7mat, 22!, h" %$
BAB --P,0T0P
% 'esimpulan !ewan Pengawas &yariah 4!P&5 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah !alam menjalankan fungsinya, !P& bertindak secara independen &etiap lembaga keuangan yang mengelola kegiatannya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki !P& yang anggotanya sedikitnya terdiri dari 4dua5 orang 0al ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan 4:ndang:ndang Perbankan, :ndang-:ndang Perseroan Terbatas, :ndang-:ndang Perkoperasian, :ndang:ndang *embaga 'euangan Mikro5 %dapun mengenai pedoman pengawasan maupun tata cara penyampaian laporan hasil pengawasan telah diatur dalam &urat Edaran No @A+1A!P"& tanggal 2 %gustus ==> Perihal Pedoman Pengawasan &yariah dan Tata .ara Pelaporan 0asil Pengawasan bagi !P& Tata .ara Pelaporan !ewan Pengawas &yariah harus menyampaikan laporan ke *'& #ndonesia, !&N, !ireksi dan 'omisaris sekurang-kurangnya setiap > 4enam5 bulan sekali dengan menggunakan format sebagaimana telah ditetapkan dalam *ampiran + buku Pedoman Pengawasan &yariah dan Tata .ara Pelaporan 0asil Pengawasan bagi !ewan Pengawas &yariah *aporan hasil pengawasan !P& memuat antara lain< a 0asil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa !&N -M:# b (pini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh *'& !alam hal ini !P& harus mengeluarkan pendapat apakah pedoman operasional dan pedoman produk yang disusun oleh *'& telah sesuai dengan fatwa yang berlaku " &aran !emikian makalah yang kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca %pabila ada saran dan kritik yang ingin di sampaikan, silahkan sampaikan kepada kami
%pabila ada terdapat kesalahan mohon dapat memaafkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba %llah yang tak luput dari salah khilaf, %lfa dan lupa
DA+TA4 P0STA(A
Muhammad, Manajemen "ank &yariah, Yogyakarta< %MP Y'PN, == %min, Manajemen Pengawasan, #ndonesia< .iputat, ==> .hoirul %nwar, Mekanisme Pengawasan !ewan Pengawas &yariah, &urakarta< :N&, =+= !rs %min widjaja Tunggal, Memahami #nternal dan (perational %uditing, 0ar6arindo, =+3 !rs%min Iidjaja Tunggal, Pokok-Pokok %uditing dan Dasa %suransi, 0ar6arindo, =+/ !rs %min Iidjaja Tunggal, The #nternal %uditing 0andbook, 0ar6arindo, =+ Mulyadi, %uditing, Dakarta< &alemba Empat, ==
