BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, WorldCom, Maxxwel. Polypec dan lain – lain pada tahun 1990an yang menyebabkan krisis ekonomi di Amerika, diyakini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance Governance (GCG). Di Indonesia, skandal keuangan yang terjadi di tahun 2001 pada perusahaan publik PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (persero) yang memanipulasi laporan keuangan mereka dikarenakan pula kurangnya penerapan corporate governance. governance. Diantaranya sistem regulator yang masih lemah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah serta pandangan Board Of Directors Directors yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan memaksimalkan
kesejahteraan kekayaan
pemiliknya
pemegang
atau
saham
pemegang melalui
saham,
atau
peningkatkan
nilai
perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: (1) perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), (2) konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik
1
kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemegang saham dan (3) perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut, perusahaan perlu menerapkan system pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Governance (GCG). Corporate
governance
merupakan
tata
kelola
perusahaan
yang
menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan serta memonitoring me monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep
corporate governance
diajukan demi
tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Lima elemen GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan dan kewajaran. Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar.
Corporate governance juga membantu
menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Surat keputusan BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan kepentingan stakeholder lainnya dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai perusahaan BUMN dan perusahaan terbuka
dituntut
untuk melaksanakan praktek
2
GCG
dengan
menciptakan system yang menciptakan kesinambungan dan keseimbangan antara kepengurusan dengan stakeholders dalam berbagai bentuk monitoring serta penciptaan pengendalian intern yang menggariskan hubungan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen operasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka makalah ini berfokus pada prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham PT Aneka Tambang Tbk.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar berlakang diatas, maka rumusan masalah ini adalah: “Bagaimana implementasi prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk ?”
1.3 Tujuan Penulisan
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk.
3
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Good Corporate Governance
Corporate
Governance
adalah
rangkaian
proses
terstruktur
yang
digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usahausaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. GCG menunjukkan pola hubungan antara manajemen dan stakeholders, manajemen dengan dewan komisaris, dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan corporate culture values yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Maksud dan tujuan GCG adalah:
Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan.
Meningkatkan
kinerja
perusahaan,
efisiensi
dan
pelayanan
kepada
stakeholders.
Menarik minat dan kepercayaan investor.
Memenuhi kepentingan shareholders atas peningkatan shareholders values.
Melindungi bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1
Agustus 2002 pada pasal 3 yang dikutip dari Hery (2010), prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu : 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan; 2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang
4
tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 3. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders
yang
timbul
berdasarkan
perjanjian
dan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
2.2 Profil Singkat Perusahaan
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968, sebagai hasil penggabungan dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, dan Proyek Tambang Intan Kalimantan Selatan. Pendirian PN Aneka Tambang tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 36 tahun 1968 tanggal 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 Juni 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974, status Perseroan diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (“Perusahaan Perseroan”) dan sejak itu dikenal sebagai “Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang”.
2.3 Tata Kelola PT Aneka Tambang
PT Aneka Tambang Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian
besar
sahamnya
dimiliki
oleh
Pemerintah Indonesia (65%)
dan
masyarakat (35%). PT Antam didirikan pada tanggal 5 Juli 1968. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari sumber
5
daya mineral. Pada tahun 1999, ANTAM mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt entity dan pada tahun 2002 status ini ditingkatkan menjadi ASX Listing yang memiliki ketentuan lebih ketat. Pendapatan PT Antam diperoleh melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan deposit mineral, pengolahan mineral tersebut secara ekonomis, dan penjualan hasil pengolahan tersebut kepada konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Kegiatan ini telah dilakukan semenjak perusahaan berdiri tahun 1968. Komoditas utama Antam adalah bijih nikel kadar tinggi atau saprolit, bijih nikel kadar rendah atau limonit, feronikel, emas, perak dan bauksit. Jasa utama Antam adalah pengolahan dan pemurian logam mulia serta jasa geologi. Tujuan perusahaan saat ini berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya seiring usaha bertumbuh guna menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Strategi perusahaan adalah berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. ANTAM berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. ANTAM juga akan mempertahankan kekuatan finansial perusahaan. Melalui perolehan kas sebanyak-banyaknya, perusahaan memastikan akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban, mendanai pertumbuhan, dan membayar dividen. Untuk menurunkan biaya, perusahaan harus beroperasi lebih efisien dan produktif serta meningkatkan kapasitas untuk memanfaatkan adanya skala ekonomis. Sebagai perusahaan pertambangan, ANTAM menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai good corporate citizen sangat penting. Hal ini akan berperan penting dalam
6
menurunkan risiko adanya gangguan terhadap operasi perusahaan. Beranjak dari konsepsi ini maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan pertambangan. PT Antam Tbk memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang terbaik. Perusahaan telah melakukan adopsi Corporate Principles & Reccomendation dari ASX Corporate Governance Council yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, dan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-11/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara yang dikeluarkan pada tahun 2002 dengan menggunakan GCG Scorecard yang termuat dalam Surat Menteri Negara BUMN No. S-168/MBU/2008 sebagai kerangka acuan Pelaksanaan Assessment dan Reassessment penerapan GCG di BUMN dan juga mengikuti perubahan atau amandemennya di tahun 2013, ASEAN Corporate Governance Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum sejak tahun 2012. ASX dan ASEAN Corporate Governance Scorecard menganut sistem 1 (satu) Dewan (single board system) di dalam struktur Perusahaan, berbeda dengan struktur ANTAM yang berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana kepengurusan ANTAM menganut sistem 2 (dua) Dewan (two-board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku di ASX dan ASEAN Corporate Governance Scorecard disesuaikan dengan kondisi ANTAM yang berstatus BUMN dan sebagai Perseroan Terbatas (PT). Komitmen penerapan GCG Antam diaktualisasikan dalam nilai-nilai dan norma perilaku Antam yang wajib dipatuhi dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Pemuktahiran kebijakan tersebut dikaji setiap tahun agar dapat dipastikan kesesuaiannya dengan kondisi terkini karena kebijakan tersebut merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan dalam menjalankan tata kelola Antam.
7
ANTAM memastikan bahwa seluruh insan ANTAM menerapkan prinsip prinsip GCG di dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan dengan cara mendorong keterlibatan GCG Champions di seluruh unit/unit bisnisnya. Selain itu, untuk mengetahui penerapan praktik terbaik GCG di Perusahaan, ANTAM juga
secara
konsisten
menggunakan penilai
independen
dan
senantiasa
menindaklanjuti rekomendasi penerapan GCG dari penilai independen tersebut. Dengan menerapkan GCG secara konsisten dan utuh akan menjadikan ANTAM sebagai perusahaan pertambangan yang kuat secara fundamental, memiliki daya saing yang tinggi dan berkesinambungan sehingga mampu untuk beradaptasi menghadapi berbagai tantangan dari lingkungan bisnis yang bersifat dinamis. Berbagai penghargaan yang diperoleh oleh ANTAM pada tahun 2015 berkaitan dengan Corporate Governance, seperti Best Sustainability Report 2015 kategori Mining and Metal dan Best Overall Sustainability Report 2015, Most Trusted Company dalam penghargaan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2014, The Best Overall dalam penghargaan Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference & Award ke-7 tahun 2015, kategori PROPER Hijau dan PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Top 3 Publicly Listed Companies dalam penghargaan ASEAN Corporate Governance Conference tahun 2015, Juara Umum Annual Report Award untuk Laporan Tahunan 2014, penghargaan Indonesia Good Corporate Governance Award 2015 (IGCGA-2015) dengan nilai – A – Sangat Baik untuk kategori pertambangan dan Special Award untuk seluruh kategori, serta lain sebagainya menjadi bukti bahwa Perusahaan secara konsisten dan terus-menerus menjaga integritasnya dalam menerapkan best practice sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya. Sebagai wujud dari komitmen ANTAM untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik secara penuh, ANTAM memberlakukan berbagai kebijakan seperti Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance Policy/CGP), Code of Conduct (CoC), Charter Dewan Komisaris (BoC Charter) dan Charter Direksi (BoD Charter), Charter-charter Komite Penunjang Dewan Komisaris, Charter Internal Audit, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, serta
8
kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara
berkesinambungan
dan
konsisten.
Softstructure
Good
Corporate
Governance (GCG) ini dipublikasikan dalam website dan portal internal ANTAM dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Berbagai kebijakan ini selalu dimutakhirkan secara
berkala
untuk
disesuaikan
dengan
best
practices,
kondisi
dan
perkembangan lingkungan bisnis ANTAM serta perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Perusahaan secara garis besar tergambarkan pada organ utama Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing organ mempunyai peran penting dalam penerapan GCG dan menjalankan
fungsi,
tugas,
dan
tanggung
jawabnya
untuk
kepentingan
Perusahaan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan sesuai amanah yang diberikan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi serta melakukan penasihatan agar kinerja Perusahaan lebih baik. Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Fungsi Direktur Independen pada sistem 1 (satu) Dewan sebagaimana berlaku di ASX terwakili oleh Dewan Komisaris dalam sistem 2 (dua) Dewan di Indonesia.
9
Pencegahan
benturan
kepentingan
antara
kepentingan
ekonomis
Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direktur, serta karyawan Perusahaan diatur dalam:
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa untuk transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, diperlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan;
Corporate Governance Policy (CGP), bahwa setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan Standar Etika yang ditetapkan oleh Perusahaan;
Code of Conduct (CoC), bagian Benturan Kepentingan yaitu, setiap Insan ANTAM mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan dengan tetap memperhatikan kewajibannya kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka sebagai
10
Insan ANTAM. Insan ANTAM tidak boleh menyalahgunakan sumber daya atau pengaruh Perusahaan sehingga dapat mendiskreditkan nama baik dan reputasi Perusahaan;
Charter
Dewan
Komisaris,
bahwa
Anggota
Dewan
Komisaris
harus
mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Dewan Komisaris untuk bertindak independen;
Charter Direksi, bahwa Anggota Direksi harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan atau segala sesuatu yang dapat menghambat anggota Direksi untuk bertindak independen.
2.4 Perlindungan Terhadap Pemegang Saham
OCED (The Organization for Economic and Development) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta Good Corporate Governance terhadap perlindungan pemegang saham, yaitu ; 1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam Corporate Governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu : a) Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan; b) Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham; c) Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur; d) Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); e) Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi; f) Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan. 2. Keputusan Material yang Memerlukan Persetujuan RUPS Beberapa keputusan material yang memerlukan persetujuan RUPS pada umumnya antara lain persetujuan atas perubahan anggaran dasar perusahaan, pemilihan/pengangkatan dan penggantian dewan direksi dan dewan komisaris
11
perusahaan, kebijakan penambahan atau pengurangan saham yang beredar, persetujuan dalam pembentukan komite audit, kebijakan remunerasi terhadap direksi dan komisaris, mengumumkan pembagian laba (dividen)
3. RUPS, Penyelenggaraan RUPS yang Transparan, Wajar, dan Akuntabel Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Penyelenggaraan RUPS yang transparan, wajar, dan akuntabel haruslah memenuhi prosedur yang harus dipenuhi dalam RUPS seperti jenis RUPS, tempat penyelenggaraan dan tata cara RUPS, permintaan dan pemanggilan RUPS, dan peserta RUPS.
4. Pengungkapan Struktur Kepemilikan, Termasuk Kepemilikan Piramid, CashFlow Right, Control Right, dan Hubungannya dengan Insentif untuk Ekspropriasi Kepemilikan piramida adalah kepemilikan secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain, baik melalui perusahaan publik maupun perusahaan non publik. Hak aliran kas (cash flow right) adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan; hak kontrol (control right) adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan. Deviasi hak aliran kas dari hak kontrol dinamai cash flow right leverage. Cash flow right leverage menunjukkan terjadinya peningkatan kontrol melalui berbagai mekanisme seperti kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan (La Porta et al.,1999). Ekspropriasi (expropriation) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens et al., 2000b). Ada beberapa kebijakan yang dapat menimbulkan ekspropriasi salah satunya berkaitan dengan insentif yaitu kebijakan operasi perusahaan (gaji dan tunjangan yang tinggi, bonus dan kompensasi yang besar, dana pensiun yang tinggi, dan dividen tidak dibagi).
12
5. Peran Investor Institusi Investor institusi merupakan suatu organisasi yang menginvestasikan asetnya sendiri atau aset-aset pihak lain yang dipercayakan padanya melalui bursa efek (pasar modal). Investor institusi bukan investor perorangan tetapi investor yang merupakan lembaga. Misalnya dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain melakukan investasi. Investor
institusi
yang
bertindak
dalam
kapasitas
fidusia
harus
mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan dan pemungutan suara mereka secara keseluruhan sehubungan dengan investasi mereka, termasuk prosedur yang mereka miliki di tempat untuk memutuskan penggunaan hak pilihnya. Investor institusi yang bertindak dalam kapasitas fidusia harus mengungkapkan bagaimana mereka mengelola konflik kepentingan material yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak kepemilikan kunci mengenai investasi mereka
6. Peran Akuntan Profesional dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Hak Pemegang Saham Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen, kompeten dan berkualitas, dalam rangka memberikan jaminan eksternal dan obyektif kepada dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan yang cukup mewakili posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua hal yang material. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berutang tugas untuk perusahaan dalam melaksanakan pemeriksaan profesional karenadalam pelaksanaan audit.
2.4.1 Hak-Hak Dasar Pemegang Saham
Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan secara wajar, transparan, dan untuk kepentingan perusahaan jangka panjang. Pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai
13
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Jenis saham ANTAM diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang juga merupakan Pemegang Saham Pengendali memiliki keistimewaan hak sebagai berikut: a) Hanya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia; b) Dapat meminta diselenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB); c) Mengusulkan,
menyetujui
pengangkatan
dan
pemberhentian
Dewan
Komisaris dan Direksi yang dipilih dalam RUPS/RUPS-LB; d) Menyetujui keputusan untuk menerbitkan saham baru; e) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan modal; f) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran. g) Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan serta peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia; h) Menerima tanggapan Dewan Komisaris atas laporan Direksi (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dari hasil pelaksanaan tugasnya tepat pada waktunya. Di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna di atas, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama, yaitu: a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali
hal-hal
yang bersifat
rahasia,
sehingga
memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam Perusahaan berdasarkan informasi yang akurat;
14
c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki; d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perusahaan dan hak pemegang saham; e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya; f.
Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS. Seluruh pemegang saham harus dapat: a) Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi; b) Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut. Pemegang saham pengendali harus dapat: a. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan; b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (Ultimate Shareholders) dalam hal terdapat
dugaan
terjadinya
pelanggaran
terhadap
perundangundangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
15
peraturan
Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan. Pemegang saham minoritas bertanggungjawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dalam melindungi kepentingan para pemegang saham, ANTAM selalu mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Prosedur Kerja Proses Hubungan Publik dan Internal, Kebijakan dan Proses Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham, Kebijakan Perdagangan Efek berbentuk Saham, dan Kebijakan Pengungkapan Informasi. Pengaturan mengenai hak pemungutan suara juga telah jelas tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan. ANTAM
telah
menyediakan
akses
terhadap
informasi
untuk
memungkinkan pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, yaitu: a) RUPS, dimana perusahaan dapat berkomunikasi dengan pemegang saham, menyampaikan
informasi
mengenai
perusahaan,
dan
memungkinkan
pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham; b) Media
elektronik
seperti
website
dan
email
resmi
Perusahaan
(
[email protected]) untuk menyampaikan dan mengetahui informasi terkini Perusahaan; c) Media komunikasi lain adalah external meetings, news alert, program advertising, conference call, non deal roadshow and conferences, site visit, Public Expose, dan Investor Summits; d) Dalam website ANTAM juga telah disediakan bagian khusus informasi pemegang saham, berbagai laporan dan publikasi yang dengan mudah dapat diunduh oleh pemegang saham maupun publik; e) Website ANTAM juga menyediakan informasi mengenai lokasi Kantor Pusat dan unit bisnisnya pada menu hubungi kami. Alamat kantor Pusat ANTAM berada di Jl. Letjen TB Simatupang No.1 Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530. Nomor telepon (62-21) 789 1234 dan faximile (62-21) 789 1224;
16
f) Media sosial ANTAM yaitu Twitter @officialANTAM dan Facebook PT ANTAM (Persero) Tbk. ANTAM telah menyediakan informasi yang sama kepada Pemegang Saham secara tepat waktu, benar dan teratur. Adapun kebijakan yang mendukung ketersediaan informasi kepada pemegang saham adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 192.K/0732/DAT/2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 3 Agustus 2009 tentang Proses Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham. Kebijakan lainnya yang mendukung dapat dilihat dalam Kebijakan Hubungan dan Komunikasi dengan Pihak Eksternal dan Internal Perusahaan, Kebijakan Perdagangan Efek Berbentuk Saham dan Kebijakan Pengungkapan Informasi. Keempat kebijakan tersebut dipublikasikan dalam portal internal dan website ANTAM. 1. Kebijakan Proses hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham Berdasarkan SK Direksi No.192.K/0732/DAT/2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 3 Agustus 2009. Tujuan dari kebijakan adalah untuk mengatur proses hubungan dengan investor dan pemegang saham agar dapat berjalan secara efektif dan proaktif. 2. Kebijakan
Pengungkapan
Informasi
diterbitkan
melalui
SK
241.K/02/DAT/2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 27 September 2013 yang bertujuan agar perusahaan dapat secara kredibel melaksanakan pengungkapan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu atas semua informasi atau fakta material kepada pemegang saham, komunitas investasi serta publik pada umumnya. 3. Kebijakan Hubungan & Komunikasi dengan Pihak Eksternal & Internal Perusahaan Berdasarkan SK Direksi No. 081.K/0502/DAT/2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama tanggal 2 Mei 2011. Tujuan dari kebijakan adalah untuk mengatur pembagian peran dan tanggung jawab di antara pihak-pihak di internal Perusahaan dalam menjalankan proses hubungan dan komunikasi dengan pihak eksternal, Internal Perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 4. Kebijakan Perdagangan Efek Berbentuk Saham diterbitkan melalui Kebijakan Perdagangan Efek Berbentuk Saham Perseroan PT ANTAM (Persero) Tbk
17
No. 242.K/02/DAT/2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama ta nggal 27 September 2013. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur perdagangan efek berbentuk saham Perseroan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak semestinya. ANTAM menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan pencatatan kepemilikan efek, dan secara berkala memberikan pengkinian laporan kepada perusahaan. Beberapa informasi yang dikelola pencatatannya adalah: a) Daftar komposisi denominasi saham dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh; b) Daftar penyebaran saham dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh; c) Daftar komposisi pemilikan saham dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh; d) Laporan kegiatan registrasi; e) Pemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh; f) Laporan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris; g) Daftar pemegang saham pengendali; h) Laporan bulanan kepemilikan saham emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan;
2.4.2 Keputusan Material yang memerlukan persetujuan RUPS
Pada tahun 2015 terdapat transaksi atau tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan antara lain:
18
2.4.3 Penyelenggaraan RUPS yang transparan, wajar dan akuntabel
Sesuai Anggaran Dasar, terdapat 2 (dua) jenis RUPS, yaitu: RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; dan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham seri A Dwiwarna dan/atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selama tahun 2015, ANTAM melaksanakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2014 pada tanggal 31 Maret 2015 dan RUPSLB pada tanggal 7 Oktober 2015. Pemberitahuan RUPS Tahunan memuat: a) Memberitahukan bahwa formulir Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat tersedia dalam website Perseroan (www.antam.com) setidaknya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat. b) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
19
Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015. c) Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan harap disampaikan sebelum hari Senin tanggal 2 Maret 2015. RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris (yang salah satu anggotanya adalah Ketua Komite Audit), Direksi, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan atau kuasanya yang sah dengan kuorum kehadiran sebesar 73,96% dari seluruh saham yang memiliki hak suara dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta dihadiri oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Notaris, Assessor Independen dan undangan lainnya. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS sebelum memasuki mata acara Rapat. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara rapat. Ketua Rapat atau Direktur yang ditunjuk oleh Ketua Rapat menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan pemegang saham yang hadir. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Fathiah Helmi dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Pemberitahuan RUPS Luar Biasa memuat: a.
Memberitahukan bahwa formulir Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat tersedia dalam website Perseroan (www.antam.com) setidaknya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat.
b.
Peserta Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat tanggal 14 September 2015 pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek Penitipan Kolektif PT
20
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin tanggal 14 September 2015. c.
Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan OJK dan harap disampaikan sebelum hari Selasa tanggal 8 September 2015. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris (yang
salah satu anggotanya adalah Ketua Komite Audit), Direksi, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang sah dengan kuorum kehadiran sebesar 70,26% dari seluruh saham yang memiliki hak suara dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta dihadiri oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Notaris, Assessor Independen dan undangan lainnya. RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS sebelum memasuki acara Rapat. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara rapat. Ketua Rapat atau Direktur yang ditunjuk oleh Ketua Rapat menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan pemegang saham yang hadir. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Notaris Fathiah Helmi dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara.
21
2.4.4 Pengungkapan Struktur Kepemilikan dan Investor Institusi
Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Antam per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
22
Pada tahun 2012 ANTAM melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali (buy back) melalui program kepemilikan saham 2012 kepada karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi) dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan serta meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan. Pengalihan saham dilakukan kepada karyawan dengan memperhatikan penilaian kinerja korporasi, kinerja divisi/unit/unit bisnis dan kinerja individu. Jumlah saham yang dialihkan di tahun 2012 sebesar 11.548.000 saham seri-B dengan harga pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sebesar Rp1.377 per saham. Berdasarkan laporan hasil analisa kewajaran transaksi yang dilakukan oleh Kantor jasa Penilai Publik Raymond Yoranow pada tanggal 14 Mei 2012 disampaikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah wajar (arms-length). Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah saham ANTAM yang dimiliki karyawan Perusahaan sebanyak 6.127.690 lembar saham atau 0,02550% dari jumlah saham keseluruhan, dan pada tingkat satu level di bawah Direksi sebesar 4.275.375 lembar saham atau 0,01779% dari jumlah saham keseluruhan. Saham ANTAM dimiliki oleh beberapa investor institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, Koperasi, Yayasan dan Bank. Perusahaan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor tang tertuang dalam kebijakan no. KD.192.K/0732/DAT 2009 tentang kebijakan dan proses hubungan dengan investor dan pemegang saham.
2.4.5 Peran Akuntan Profesional Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Hak Pemegang Saham
Dalam memastikan integritas penyajian Laporan Keuangan kepada Pemegang
Saham,
ANTAM
menggunakan
jasa
auditor
eksternal
yang
independen. Pemilihan auditor eksternal merupakan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit yang didalamnya mengatur tentang proses seleksi dan penunjukan auditor eksternal, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia dan Australia.
23
Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Maret 2015 pada agenda kelima, ANTAM telah menunjuk Kantor Akuntan Publik
(KAP)
Tanudiredja,
Wibisana
&
Rekan,
a
member
firm
dari
PricewaterhouseCoopers International Limited Global Network sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 dan periode lainnya pada tahun 2015 serta mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015. Perusahaan menetapkan nilai fee Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 sebesar Rp1.430.000.000 (sebelum PPN 10%). Kemudian pada Bulan Juni 2015 terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT ANTAM (Persero) Tbk Tahun Buku 2015 dengan mengacu pada Kerangka Acuan Kerja, sehingga nilai fee jasa Audit (Audit Fee) atas perubahan ruang lingkup tersebut menjadi sebesar Rp1.800.000.000 (sebelum PPN 10%). Setelah itu terdapat pekerjaan tambahan untuk Reviu Laporan Keuangan
September
2015,
sehingga
nilai
audit
fee
menjadi
sebesar
Rp2.195.000.000 (sebelum PPN 10%). Dikarenakan pada tahun 2015 Perusahaan melakukan corporate action berupa Penawaran Umum Terbatas terkait penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau right issue, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan melakukan Jasa Pembuatan Comfort Letter atas Laporan Keuangan Periode 2013, 2014 dan 2015 dengan total nilai harga pekerjaan sebesar Rp2.630.000.000 (sebelum PPN 10%). Perusahaan juga menunjuk KAP Purwantono, Sungkoro & Surja untuk melakukan Jasa Reissue & Pembuatan Comfort Letter Atas Laporan Keuangan Periode 2010, 2011 & 2012 dengan total nilai har ga pekerjaan Rp3.050.000.000 (sebelum PPN 10%).
2.4.6 Penilaian ASEAN Corporate Governance ScoreCard
Pada tahun 2011, Forum Pasar Modal ASEAN (ASEAN Capital Market Forum) menyusun standar penerapan GCG yang disebut ASEAN Corporate Governance Scorecard yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip CG yang
24
dikeluarkan oleh OECD yang dikenal dengan OECD Principles of Corporate Governance. ANTAM berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan penerapan praktik tata kelola Perusahaan ke level yang lebih tinggi dengan menerapkan ASEAN CG Scorecard di tahun 2012. Penilaian atas penerapan ASEAN CG Scorecard di ANTAM dilakukan oleh Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD), lembaga independen yang satu-satunya memiliki lisensi untuk memberikan penilaian atas capaian ASEAN CG Scorecard di Indonesia. Penilaian didasarkan pada informasi publik, terutama pada laporan tahunan tahun Perusahaan serta website Perusahaan. Hasil penilaian ANTAM yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan capaian dari skor tahun sebelumnya sebagaimana berikut:
Secara umum, parameter dalam ASEAN CG Scorecard telah dipenuhi ANTAM, namun demikian terdapat hal-hal yang tidak dapat diaplikasikan di ANTAM terkait status ANTAM yang juga sebagai perusahaan BUMN. Capaian atas komitmen ANTAM untuk menerapkan ASEAN CG Scorecard dibuktikan pada tahun 2015 ANTAM meraih peringkat The Best Overall dalam penghargaan Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference & Award ke-7 tahun 2015 serta Top 3 Publicly Listed Companies dalam penghargaan ASEAN Corporate Governance Conference tahun 2015 yang diselenggarakan di Manila.
25
BAB III KESIMPULAN
Etika bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Oleh karena itu sudah selayaknya perusahaan menerapkan suatu prinsip Good Corporate Governance dengan prinsip-prinsip dikeluarkan oleh OECD. PT ANTAM memiliki tujuan perusahaan yang berfokus pada peningkatan nilai pemegang saham dan berkomitmen dalam pelaksanaan penerapan prinsp GCG agar kegiatan operasional Perusahaaan dijalankan dengan berlandaskan prinsip transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness yang dijiwai oleh nilai-nilai dan etika perusahaan. PT ANTAM sudah melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan sangat baik. Dimana Tata kelola perusahaan GCG telah menjadi salah satu elemen penting bagi perusahaan Antam dalam usaha untuk mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan dan juga menjadi perusahaan pertambangan internasional. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan ANTAM, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di Perusahaan.
26
DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Ilham.2013. Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Mandiri. Dari Persepsi Karyawan PT ANTAM Tbk. Laporan Tahunan 2015 PT Aneka Tambang Tbk. Modul Chartered Accountant Etika Profesi dan tata kelola korporat. Nasution, Marihot; Setiawan, Doddy. 2007. Pengaruh Corporate Governance Ringkasan Risalah RUPS Tahun Buku 2015 PT Aneka Tambang 2015. Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia. www.antam.com https://id.wikipedia.org/wiki/Aneka_Tambang Tadikapury, Violetta Jingga. 2011. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank X Tbk Kanwil X. The Asean Corporate Governance Scorecard PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2015 Part A Rights Of Shareholders. Vebbiantri, Orie. Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Ditinjau
27
