SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH “KEUANGAN DAERAH”
OLEH : INTAN MAUDYSARI PUTRI B1C1 14 023
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2017
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan izin-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Keuangan Daerah” Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan maupun inspirasi terhadap pembaca.
Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wr. Wb.
Kendari,
Penyusun
ii
September 2017
DAFTAR ISI
Cover
i
Kata pengantar
ii
Daftar isi
ii
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Belakang
1
B. Rumusan Masalah
1
C. Tujuan Masalah
1
LANDASAN TEORI
2
PEMBAHASAN
4
A. Keuangan Daerah Daerah
4
B. Sumber Pendapatan Daerah
4
C. Pengeluaran Daerah (belanja daerah)
5
D. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
6
PENUTUP
8
A. Kesimpulan
8
DAFTAR PUSTAKA
9
iii
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agak keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaanya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
1.2 Rumusan Masalah a. Apakah Pengertian Keuangan daerah? b. Apa macam-macam sumber pendapatan daerah? c. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran daerah (belanja daerah) dan apa saja sumber pengeluaran daerah? d. Bagimanakah sisklus pengelolaan keuangan daerah?
1.3 Tujuan Masalah a. Untuk mengetahui apakah pengertian keuangan daerah. b. Untuk mengetahui macam-macam sumber pendapatan daerah. c. Untuk mengetahui tentang pengeluaran (belanja daerah) dan sumber pengeluaran daerah. d. Untuk mengetahui mengetahui siklus pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan daerah.
1
LANDASAN TEORI
Dasar hukum keuangan daerah Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, daerah, yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut pada pasal 18 A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatn sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 18 dan 18 A tersebut di atas setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih lanjut. adapun Peraturan tersebut antara lain : 1.
UU RI No. 17 Tahun. 2003 Tentang Keuangan Negara;
2.
UU RI No. 1 Tahun. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3.
UU RI No. 15 Tahun. 2004 Tentang. pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4.
UU RI No. 32 Tahun. 2004 Tentang Pemerintahan Pemerintah an Daerah;
5.
UU RI No. 33 Tahun.2004 Tentang perimbangan perimbanga n keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan a.l.;
6.
PP RI No. 56 Tahun. 2005 Tentang. sistem siste m informasi keuangan daerah;
7.
PP RI No. 58 Tahun. 2005 Tentang. pengelolaan pengelola an keuangan daerah.
Undang-undang
tersebut
diatas
menjadi
acuan
pengelolaan
keuangan
daerah.
Peraturan perundang-undangan diatas terbit atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut kemudian mengilhami suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Banyaknya
Undang-undang
yang
menjadi
acuan
dalam
pengelolaan
anggaran
mengakibatkan perlunya akomodasi yang baik dalam tingkat pelaksanaan (atau peraturan dibawahnya yang berwujud peraturan pemerintah). Peraturan pelaksanaan yang berwujud Peraturan Pemerintah tersebut harus komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaanya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapanya. Peraturan tersebut memuat barbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 2
Beberapa permasalahan yang dipandang perlu diatur secara khusus diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri terpisah. Beberapa contoh Permendagri yang mengatur masalah pengelolaan keuangan daerah secara khusus antara lain :
Permendagri No 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah jo permendagri No 11 tahun 2007
Permendagri No 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantag Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis pengelolaan Barang Milik Daerah
Permendagri N0 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
3
PEMBAHASAN
A. Keuangan Daerah Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewjiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
B. Sumber Pendapatan Daerah Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah Menurut
UU RI No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan Daerah penjelasan pasal 1 ayat 28, menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: “pendapatan “pend apatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Sedangkan menurut Indra Bastian (2001:83) mengemukakan bahwa : “ pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi ekonomi asli daerah”. Kelompok PAD PAD diklarifikasikan diklarifikasikan 4 jenis: 4
Pajak Daerah ( Daerah ( contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air.
Retribusi Daerah Daerah (
seperti:
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan,
Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Retribusi kelebihan Muatan, Retribusi Perizinan Pelayanan dan pengendalian.)
Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan ( seperti : Bagian laba Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bagian Laba Perusahaan Daerah, dan Bagi hasil investasi pada pihak ketiga.
Lain-lain PAD ( yaitu semua yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposit.
2. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” (UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 19). Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto mengemukakan bahwa kelompok dana perimbangan adalah:
Bagi hasil pajak seperti: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bangunan (BPHTB).
Bagi Hasil Bukan Pajak seperti : Sumber Dana daya Hutan, Pemberian atas Hak Tanah Negara, Penerimaan iuran eksplorasi.
Dana Alokasi Khusus adalah perimbangan dalam rangka untuk membiayai kebutuhan tertentu.
Dana perimbangan dari propinsi adalah dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah propinsi.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada bagian penjelasan pasal 3 ayat 4 menyatakan bahwa : Lain-lain pendapatan yang sah antara lain: hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang.
C. Pengeluaran Daerah (belanja daerah) 5
Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada periode anggaran daerah yang berupa aktiva keluar, timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik pemilik ekuitas dana (rakyat). Menurut Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Pemendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : 1. Belanja Langsung Belanja
Langsung
merupakan
belanja
yang
dianggarkan
terkait
secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari: (belanja pegawai, belanja barang dan jasa,belanja modal) 2. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung
dengan
pelaksanaan
program
dan
kegiatan.
Belanja
Tidak
Langsungdiklasifikasikan menjadi: (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan k euangan euangan,, dan belanja tak terduga).
D. Siklus Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari lima tahapan sebagai berikut 1. Perencanaan sasaran dan tujuan fundamental fundament al Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 2. Perencanaan operasional Tahap kedua eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 3. Penganggaran Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Pengendalian dan pengukuran Sedangkan tahap keempat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran. 5. Pelaporan dan umpan balik Tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus kas dan catatan laporan keuangan.
Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan 6
Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi ini untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Keuangan. Laporan
keuangan
dimaksud
disusun
sesuai
dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan rnelaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan mernberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
7
PENUTUP
A. Kesimpulan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daeran Dari Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah ini memang harus bisa
dikelola
dengan
efisien
oleh
pemerintah
daerah
masing-masing.
Tetapi
kenyataanya antara rencana yang sudah ditetapkan dengan realisasi dalam pengelolaan keuangan daerah ada perbedaan, hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan keadaan intern dari pejabat-pejabat daerah itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sebenarnya hal mendasar yang harus dirubah adalah sikap personal dari pejabatpejabat daerah terutama mengenai kebijakan menghambur-hamburkan dana yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pribadi pejabat-pejabat daerah. Disamping itu, dengan adanya sumber dana keuangan daerah yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah pusat maka diharapkan pemerintah daerah memang harus bisa lebih efisien dalam mengelola keuanganya agar anggaran dana dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan sebelumnya bisa tercukupi dengan baik. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan instruksi bahwa ketika keuangan daerah mengalami kekurangan
bisa meminta meminta ke pemerintah pusat, tetapi secara
langsung hal ini bisa membuat kondisi keuangan pusat yang semakin berkurang dan secara tidak langsung akan membuat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuanganya akan menjadi terhambat.
Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. masyarakat. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan Undangundang yang berlaku.
8
DAFTAR PUSTAKA
Kusumo,
Dewo.
2016. Makalah
Pengelolaan
Keuangan
Daerah.. Terdapat dalam: Daerah
http://dewo-kusumo.blogspot.co.id/201 http://dewo-kusumo .blogspot.co.id/2016/04/makal 6/04/makalah-pengelola ah-pengelolaan-keuanga an-keuanganndaerah.html.. (diakses 18/09/2017 pukul 14.05 WITA) daerah.html Noname. 2012. Pengertian Keuangan Daerah, Makalah, Artikel, Sistem Pengelolaan. Pengelolaan . Terdapat
dalam:
daerah-makalah.html.. daerah-makalah.html
http://www.sarjanaku.com/2012 http://www .sarjanaku.com/2012/12/pengertian/12/pengertian-keuangankeuangan(diakses 18/09/2017 pukul 14.35 WITA)
Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2012,tentang sumber pendapatan daerah. Undang-Undang Pemerintah Pemerinta h
Nomor
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan
Keuangan
Pusat dan Daerah. Makalah: Keuangan Daerah
Seto, Dewo Kusumo Bagus Tunjung. 2016. Pengelolaan Keuangan Daerah
9
antara
