BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kesejahteraan masyarakat menurut United Nations Development Program (UNDP) diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit dari tiga indikator sektor pembangunan: pen- didikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM Indonesia tahun 2010 berada pada peringkat 108, sementara tahun 2011 turun ke peringkat 124. Fakta ini menunjukkan makin merosotnya kualitas hidup manusia Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium. Tujuan Deklarasi disebut Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development
Goals-MDGs),
menempatkan
manusia
sebagai
fokus
utama
pembangunan.Menurut Susilo,Indonesia berkali-kali masuk kategori negara yang lamban dalam mencapai MDGs. Sumber kelambanan ditunjukkan dari masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian balita, belum teratasinya laju penularan HIV/AIDS, rendahnya pe- menuhan air bersih dan sanitasi yang buruk, belum adanya pengakuan inisiatif masyarakat, pemerintah RI belum pernah mendorong rasa kepemilikan bersama MDGs kepada rakyatnya, sangat kuat kesan bahwa pencapaian MDGs identik dengan pelaksanaan program pemerintah. Menyimak kenyataan tersebut, sejak tahun 2006, Departemen Kesehatan RI melakukan upaya terobosan yang memiliki daya ungkit bagi peningkatan derajat kesehatan penduduk Indonesia dan untuk akselerasi pencapaian MDGs yaitu melalui kebijakan program Desa Siaga. Desa Siaga adalah suatu kondisi masyarakat desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.5 Masalah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada program Desa Siaga adalah sebagai berikut: Pertama, paradigma sehat sebagai paradigma pembangunan kesehatan telah dirumuskan, namun belum dipahami dan diaplikasi semua pihak. Kedua, undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan daerah (kabupaten/kota) memegang kewenangan penuh dalam bidang kesehatan, namun kewenangan tersebut belum berjalan optimal. Ketiga, revitalisasi puskesmas dan posyandu hanya diartikan dengan pemenuhan fasilitas sarana. Keempat, dinas ke- sehatan kabupaten/kota lebih banyak melakukan tugas- tugas administratif. Kelima, keterlibatan masyarakat bersifat semu yang lebih berkonotasi kepatuhan daripada partisipasi dan bukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mengemuka sejak dideklarasikannya Piagam 1
Ottawa. Piagam Ottawa menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen utama dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Selanjutnya, Konferensi Internasional Promosi Kesehatan ke-7 di Nairobi, Kenya, menegaskan kembali pentingnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan menyepakati perlunya: membangun kapasitas promosi kesehatan, penguatan sistem kesehatan, kemitraan dan kerjasama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, serta sadar sehat dan perilaku se- hat.Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol atas keputusan dan tindakan yang memengaruhi kesehatan masyarakat, bertujuan untuk memobilisasi individu dan kelompok rentan dengan memperkuat keterampilan dasar hidup dan meningkatkan pengaruh pada hal-hal yang mendasari kondisi sosial dan ekonomi. Sementara itu, menurut pemerintah RI dan United Nations International Children’s Emergency Funds, pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat noninstruktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidenti- fikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas
yang ada, baik dari instansi lintas sektor maupun LSM dan tokoh
masyarakat.Sepuluh model pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diformulasikan sebagai berikut. Pertama, model pengembangan lokal yaitupemberdayaan masyarakat sejalan dengan model pengembangan lokal sebagai upaya pemecahan masalah masyarakat melalui partisipasi masyarakat dengan pengembangan potensi dan sumber daya lokal. Kedua, model promosi kesehatan dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu persuasi (bujukan/ kepercayaan) kesehatan, konseling personal dalam kese- hatan, aksi legislatif, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, model promosi kesehatan perspektif multidisiplin mempertimbangkan lima pendekatan meliputi medis, perilaku, pendidikan, pemberdayaan, dan perubahan sosial.Keempat,model pelayanan kesehatan primer berbasis layanan masyarakat menurut Ife, masyarakat harus bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan prioritas, merencanakan dan memberikan layanan kesehatan, serta memantau dan mengevaluasi layanan kesehatan.Kelima, model pem- berdayaan masyarakat meliputi partisipasi, kepemim- pinan, keterampilan, sumber daya, nilai-nilai, sejarah, jaringan, dan pengetahuan masyarakat.Keenam, model pengorganisasian masyarakat yaitu hubungan antara pemberdayaan, kemitraan, partisipasi, responsitas budaya, dan kompetensi komunitas. Ketujuh, model determinan sosial ekonomi terhadap kesehatan meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan modal atau kekayaan yang berhubungan satu sama lain dengan kesehatan.Kedelapan, model kesehatan dan ekosistem masyarakat interaksi antara masyarakat, lingkungan, dan ekonomi dengan kesehatan.Kesembilan, model 2
determinan lingkungan kesehatan individual dan masyarakat determinan lingkungan kesehatan individual meliputi lingkungan psikososial, lingkungan mikrofisik, lingku- ngan ras/kelas/gender, lingkungan perilaku, dan lingku- ngan kerja.Sementara itu, determinan lingkungan ke- sehatan masyarakat meliputi lingkungan politik/ekono- mi, lingkungan makrofisik, tingkat keadilan sosial dan keadilan dalam masyarakat, serta perluasan kontrol dan keeratan masyarakat. Kesembilan, model penanggulang- an penyakit berbasis keluarga yaitu pemeliharaan kesehatan dilakukan secara swadaya dan mandiri oleh kelu- arga melalui penumbuhan
kesadaran,
peningkatan
pengetahuan,dan
keterampilan
kesehatan.Kesepuluh,model pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD).
3
memelihara
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali,mengatasi,memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara, dan meningkatkan kesehatan.
B. Tujuan 1. Tumbuhnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan kesehatan bagi individu, kelompok, atau masyarakat 2. Timbulnya kemauan dan kehendak ialah sebagai bentuk lanjutan dari kesadaran dan pemahaman terhadap objek, dalam hal ini kesehatan 3. Timbulnya kemampuan masyarakat di bidang kesehatan yang berarti masyarakat, baik secara individu maupun kelompok telah mampu mewujudkan kemauan atau niat kesehatan mereka dalam bentuk tindakan atau perilaku sehat C. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 1. 2. 3. 4. 5.
Menumbuhkembangkan potensi masyarakat Mengembangkan gotong royong masyarakat Menggali konstribusi masyarakat Menjalin kemitraan Desentralisasi
D. Peran petugas atau sektor kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat 1. Memfasilitasi
masyarakat
terhadap
pemberdayaan 4
kegiatan-kegiatan
atau
program-program
2. Memotivasi masyarakat untuk bekerja sama atau bergotong-royong dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program bersama untuk kepentingan bersama dalam masyarakat tersebut 3. Mengalihkan pengetahuan, ketrampilan, dan teknologi kepada masyarakat E. Sasaran 1. 2. 3. 4. 5.
Individu Keluarga Kelompok masyarakat Organisasi masyarakat Masyarakat umum
F. Ciri pemberdayaan masyarakat 1. Community leader: petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu. Misalnya Camat, lurah, kepala adat, ustad, dan sebagainya. 2. Community organization: organisasi seperti PKK, karang taruna, majlis taklim,dan lainnnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 3. Community Fund: Dana sehat atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. 4. Community material : setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali pengahsil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas. 5. Community knowledge: pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community based health education. 6. Community technology: teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. G. Penyelenggaraan 1. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lima program prioritas: KB, KIA, Imunisasi, dan penanggulangan diare, perbaikan Gizi. Kegiatan posyandu lebih dikenal dengan sistem lima meja: a. Meja satu: pendaftaran b. Meja dua: penimbangan c. Meja tiga: pengisian kartu menuju sehat d. Meja empat: penyuluhan kesehatan, pemberian oralit, vit A, dan Tablet Fe 5
e. Meja lima: pelayanan kesehatan yang meliputi imunisasi, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan serta pelayanan keluarga berencana. 2. Pondok Bersalin Desa (POLINDES) Kegiatan POLINDES antara lain: melakukan pemeriksaan (ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita), memberikan imunisasi, penyuluhan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan dan pembinaan kepada kader dan masyarakat. 3. Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD) POD merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam pengobatan sederhana terutama penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat (penyakit rakyat atau penyakit endemik). 4. Dana Sehat a. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dilaksanakan pada 34 kabupaten dan telah mencakup 12.366 sekolah b. Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD), dilaksankan pada 96 kabupaten c. Pondok Sehat, dilaksanakan pada 39 kabupaten atau kota d. Organisasi atau Kelompok lainnya (seperti tukang becak, supir angkutan kota,dll.), telah dilaksanakan pada 10 kabupaten atau kota. 5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kebijakan LSM : a. Meningkatkan peran serta masyarakat termasuk swasta pada semua tingkatan b. Membina kepemimpinan yang berorientasi kesehatan dalam setiap organisasi kemasyarakatan c. Memberi kemampuan, kekuatan, dan kesempatan yang lebih besar kepada organisasi kemasyarakatan untuk berkiprah dalam pembangunan kesehatan dengan kemampuan sendiri d. Meningkatkan kepedulian LSM terhadap upaya pemerataan pelayanan kesehatan e. Masih merupakan tugas berat untuk melibatkan semua LSM untuk berkiprah dalam bidang kesehatan 6. Upaya Kesehatan Tradisional Tanaman Obat Keluarga (TOGA) adalah sebidang tanah dihalaman atau ladang yang dimanfaatkan untuk menanam yang berkhasiat sebagai obat. TOGA merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bidang peningkatan kesehatan dan pengobatan sederhana dengan memanfaatkan obat tradisional. Fungsi utama TOGA adalah menghasilkan tanaman yang dapat dipergunakan antara lain untuk menjaga meningkatkan kesehatan dan mengobati gejala (keluhan) dari beberapa penyakit yang ringan, serta untuk perbaikan gizi masyarakat, upaya pelestarian alam, dan memper indah tanam dan pemandangan. 6
7. Pos Gizi (pos timbangan) 8. Pos KB desa (RW) 9. Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN) 10. Saka Bhakti Husada (SBH) 11. Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) 12. Kelompok Masyarakat Pemakai Air (POKMAIR) 13. Karang Taruna Husada 14. Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu H. Wujud peran serta masyarakat 1. Sumber daya masyarakat Peran serta masyarakat dibidang kesehatan antara lain sebagai berikut: a. Pemimpin masyarakat yang berwawasan kesehatan b. Tokoh masyarakat yang berwawasan kesehatan, baik tokoh agama, politisi, cendikiawan, artis atau seniman, budayawan, pelawak,dll. c. Kader kesehatan, yang sekarang banyak sekali ragamnya misalnya: kader Posyandu, kader lansia, kader kesehatan lingkungan, kader kesehatan gigi, kader KB, dokter kecil, saka bakti husada, santri husada, taruna husada,dll. 2. Institusi/lembaga/organisasi masyarakat Semua jenis institusi, lembaga atau kelompok masyarakat yang mempunyai aktivitas masyarakat kesehatan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut: a. Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yaitu segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh, dan untuk masyarakat. I. Sanksi Pemberdayaan Kesehatan Pelayanan Kesehatan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: pasal 52 ayat (1) Mengatakan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas: pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pasal 53 ayat (2) lebih tegas juga mengatakan bahwa “pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat”, hal ini sangat jelas bahwa dalam keadaan bagaimanapun teanga kesehatan harus mendahulukan pertolongan dan keselamatan jiwa pasien.
7
8
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dalam pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sangat vital, karena masyarakat yang menjadi pemeran utamanya, namun peran petugas kesehatan juga tidak bisa dihilangkan. Dalam pemberdayaan masyarakat, petugas kesehatan memiliki peran penting juga, yaitu memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan maupun program-program pemberdayaan
masyarakat
meliputi
pertemuan
dan
pengorganisasian
masyarakat,
memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau berkonstribusi terhadap program tersebut, melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat vocational. Jenis-jenis pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah posyandu, Pos Obat Desa, Polindes, dana sehat, LSM, upaya kesehatan tradisional, pos gizi, pos KB desa, pos kesehatan pesantren, Sakabhakti Husada, Pos Upaya Kesehatan Kerja, Kelompok pemakai Air, Karang taruna husada, pelayanan puskesmas,dan pelayanan puskesmas pembantu (Pustu) dsb. B. Saran 1.
Bagi masyarakat, agar dapat berpartisipasi dalam mendukung program-program
kesehatan dalam sistem pemberdayaan masyarakat 2. Bagi pembaca, diharapkan agar makalah ini dapat menambah wawasan tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
9
DAFTAR PUSTAKA Hikmat, 2001. Masyarakat dalam Kesehatan.Agung Sentosa. Jakarta. Nurbeti, M. 2009.Pemberdayaan masyarakat dalam konsep “kepemimpinan yang mampu menjembatani”. Rineka Cipta, Jakarta. Notoatmodjo, S. 2007, Promosi kesehatan & ilmu perilaku. Rineka Cipta, Jakarta. Bagian Ilmu Kesmas FK Universitas Sebelas Maret Surakarta, **Prodi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Bagian Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
10
