LAPORAN STUDI LAPANGAN MENGENAI AKUNTABILITAS PNS DI LINGKUNGAN MONUMEN PANCASILA SAKTI
DISUSUN OLEH : Syahra Ahzela Syahrul Hidayatullah Theresa Ully Artha T. Wahyu Munawarah Vienvien L. Dewi Wahyu Mustiko Aji Yahya Abdurahman Yozal Irfansyah
1. Latar Belakang
Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, peserta diklat latsar CPNS BPKP melakukan kunjungan studi lapangan ke Monumen Pancasila Sakti yang berlokasi di Jl. Raya Pd. Gede Lubang Buaya, Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Studi lapangan ini merupakan salah satu bagian dari mata ajar diklat latsar CPNS BPKP 2018. Studi lapangan ini dilaksanakan dalam rangka internalisasi nilai-nilai dasar PNS, salah satunya yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi. Akuntabilitas mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, maupun kinerja organisasi organisasi terhadap stakeholder lainnya. Mengingat pentingnya nilai akuntabilitas untuk memenuhi amanah yang menjadi tanggung jawabnya, maka penulis mengangkat nilai akuntabilitas sebagai topik makalah ini. 2. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah: a. Mengamati nilai-nilai akuntabilitas telah dipahami dan diterapkan oleh PNS di lingkungan Monumen Pancasila Sakti b. Memenuhi tugas pembuatan makalah hasil studi lapangan diklat latsar CPNS BPKP
3. Rumusan Masalah
Rumusan masalah makalah ini adalah: a. Apakah nilai-nilai akuntabilitas telah dilaksanakan oleh PNS di lingkungan Monumen Pancasila Sakti? b. Apakah nilai-nilai akuntabilitas telah dipahami dan diterapkan oleh PNS di lingkungan Monumen Pancasila Sakti?
4. Landasan Teori
Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan (“how things are done around here”) dapat mempengaruhi perilaku anggota organisasi atau bahkan mempengaruhi aturan formal yang berlaku. Seperti misalnya keberadaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Publik Disiplin Pegawai Negeri Sipil, belum sepenuhnya dipahami atau bahkan dibaca oleh setiap CPNS atau pun PNS.
Oleh sebab itu, pola pikir PNS yang bekerja lambat, berdampak pada pemborosan sumber daya dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap, dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Akuntabilitas Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu: 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementrian, lembaga maupun daerah); 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar). Akuntabilitas merupakan kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi, serta antara pemerintah yang diwakili oleh PNS dengan masyarakat. Kontrak antara kedua belah pihak tersebut memiliki ciri antara lain: pertama, akuntabilitas eksternal yaitu tindakan pengendalian yang bukan bagian dari tanggung jawabnya. Kedua, akuntabilitas interaksi merupakan pertukaran sosial dua arah antara yang menuntut dan yang menjadi bertanggung jawabnya (dalam memberi jawaban, respon, rectification, dan sebagainya). Ketiga, hubungan akuntabilitas merupakan hubungan kekuasaan struktural (pemerintah dan publik) yang dapat dilakukan secara asimetri sebagai haknya untuk menuntut jawaban (Mulgan 2003). 5. Pembahasan
Peserta diklat latsar CPNS BPKP berangkat pada pukul 07.30 dengan Bus Pariwisata yang disediakan pihak Pusdiklatwas BPKP. Setiap kelas mendapat bus dan tempat duduk, namun pembagian bus kurang terencana dengan baik dan menyebabkan tidak adanya pembagian bus yang jelas sehingga memicu rasa ketidakadilan dan ketidaknyaman pada beberapa pihak. Perjalanan ditempuh dalam waktu satu jam dengan l ancar. Sesampainya di Monumen Pancasila Sakti, peserta diklat digiring untuk memasuki aula Paseban. Acara dibuka oleh Ketua Monumen Pancasila Sakti. Kemudian, peserta diklat menerima pemaparan mengenai Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Sebagai penutup, peserta diberikan pengetahuan sejarah mengenai keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui video. Setelah itu, peserta diklat diajak oleh pemandu untuk berkeliling disekitar Monumen Pancasila Sakti. Pemandu menjelaskan sejarah kejadian G30/S PKI di Indonesia dengan jelas dan terinci sehingga peserta diklat mampu memahami cerita sejarah G30/S PKI yang dipaparkan oleh pemandu. Acara berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Setelah itu, peserta diklat diizinkan untuk melakukan istirahat, sholat, dan makan. Peserta diklat kembali ke gedung Paseban untuk mengambil makanan yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara studi lapangan. Sambil menikmati hidangan, peserta peserta diklat mengisi absen yang yang telah disediakan. Pukul 14.00 peserta diklat diarahkan untuk berkumpul di depan Gedung Paseban untuk persiapan menuju
Pusdiklatwas BPKP. Panitia menjelaskan bahwa peserta diklat harus membuat laporan pertanggung jawaban hasil studi lapangan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai tugas tersebut.
6. Kesimpulan Berbicara akuntabilitas, pihak Monumen Pancasila Sakti telah menerapkan prinsip-prinsip
dalam nilai akuntabilitas, yaitu: 1. Maximum Access Limited Exemption (MALE). Pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Dalam hal ini, semua masyarakat baik peserta diklat maupun masyarakat umum yang masuk ke dalam monumen pancasila sakti
memiliki akses yang sama mengenai sejarah G30/S PKI .
2. Permintaan Tidak Perlu Disertai Alasan. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah tanpa harus membuat proposal atau dokumen lainnya untuk mendapatkan informasi tentang sejarah G30/S PKI.
3. Informasi yangs Utuh dan Benar. Dimana informasi mengenai sejarah G30/S PKI terus dijaga dengan utuh oleh pihak Monumen Pancasila Sakti, sehingga masyarakat pun tetap mendapatkan informasi yang sama dan dapat dipertanggung jawabkan atas kebenaran informasi tersebut.