1
BAB I
PENDAHULUAN Pendahuluan
I (1) Latar Belakang
P
Pemilihan
enyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2017 oleh Komisi
Umum
Provinsi
dan/atau
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
Menjadi
Undang-Undang, sebagaimana diubah
telah
beberapa
terakhir
kali
dengan
Undang-Undang
Nomor
10 Tahun 2016. Bahwa Kota Kendari merupakan salah satu dari 101 daerah provinsi
dan
kabupaten/kota
yang
pada
tahun
2017
akan
melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yang sejak tahun 2015 telah
melakukan
persiapan-persiapan
penyelenggaraan
pemilihan
walikota dan wakil walikota antara lain menyusun dan merencanakan anggaran pemilihan. Dan salah satu tahapan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Keputusan
KPU
Kota
Kendari
Nomor
1/Kpts/KPU-Kota-
026.433608/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan
Pemilihan
Walikota
dan
Wakil
Kendari Tahun 2017, adalah pembentukan badan ad hock.
Walikota
1
BAB I
PENDAHULUAN Pendahuluan
I (1) Latar Belakang
P
Pemilihan
enyelenggaraan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2017 oleh Komisi
Umum
Provinsi
dan/atau
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
Menjadi
Undang-Undang, sebagaimana diubah
telah
beberapa
terakhir
kali
dengan
Undang-Undang
Nomor
10 Tahun 2016. Bahwa Kota Kendari merupakan salah satu dari 101 daerah provinsi
dan
kabupaten/kota
yang
pada
tahun
2017
akan
melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yang sejak tahun 2015 telah
melakukan
persiapan-persiapan
penyelenggaraan
pemilihan
walikota dan wakil walikota antara lain menyusun dan merencanakan anggaran pemilihan. Dan salah satu tahapan persiapan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota juncto Keputusan
KPU
Kota
Kendari
Nomor
1/Kpts/KPU-Kota-
026.433608/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan
Pemilihan
Walikota
dan
Wakil
Kendari Tahun 2017, adalah pembentukan badan ad hock.
Walikota
2 Pembentukan Badan Ad Hock adalah salah satu tahapan penting, karena penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di tingkat tempat pemungutan suara dilakukan oleh badan ad hock . Penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan sebagaimana
ketentuan
dalam
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, PPK,
PPS,
Keputusan
dan KPU
Nomor
KPPS Kota
juncto Kendari
10/Kpts/KPU-Kota-
026.433608/2016
tentang
Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Kendari, PPK, PPS dan KPPS, antara
lain
pelaksanaan
pemutakhiran pelaksanaan
data verifikasi
pemilih, dan
rekapitulasi
calon perseorangan, dan pada hari pemungutan
suara
antara lain mengumpulkan hasil perhitungan suara di TPS, melakukan rekapitulasi
hasil
penghitungan
perhitungan
suara
dari
setiap
suara, TPS
dan
mengumumkan
hasil
lain-lain
yang
tugas
diamanahkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu KPU Kota Kendari telah melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Ad Hock yang dilaksanakan sejak 21 Juni 2016 s.d. 20 Juli 2016, yang dalam hal ini pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Kendari, yang terdiri atas
50 (lima puluh) anggota PPK yang tersebar di 10
(sepuluh) kecamatan dan 192 (seratus sembilan puluh dua) anggota PPS yang tersebar di 64 (enam puluh empat) kelurahan. Terkait dengan berakhirnya pelaksanaan tahapan pembentukan badan ad hock dimaksud, dan melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan
3 Gubernur,
kepada
KPU
dan
KPU
Provinsi
serta
menyampaikan
tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.
(2) Sasaran Sasaran Pembentukan Badan Ad Hock adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat antara lain berdomisili di wilayah daerah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017. Sedangkan sasaran penyampaikan laporan ini adalah kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Sulawesi Tenggara dan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
(3) Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya laporan ini adalah sebagai bahan laporan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima/mengetahui, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Kendari. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melaksanakan kewajiban KPU Kota Kendari sebagaimana diamanahkan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
4
BAB II
GAMBARAN UMUM
II
Gambaran Umum
(1) Dasar Pelaksanaan Pokja Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) didasari atas: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 2. Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1/Kpts/KPU-Kota026.433608/2016
tentang
Pedoman
Teknis
Tahapan,
Program
dan
Jadwal
Penyelenggaraan
Pemilihan
Walikota
dan
Wakil
Walikota
Kendari
Tahun
2017 3. Peraturan Tahun Kerja
KPU
2015 KPU,
Nomor
3
tentang PPK,
Tata
PPS,
dan
KPPS 4. Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-026.433608/2016
tentang
Pedoman
Teknis Tata Kerja KPU Kota Kendari, PPK, PPS dan KPPS 5. Keputusan
KPU
026.433608/2016
Kota
Kendari
tentang
Nomor
Pembentukan
13/Kpts/KPU-KotaKelompok
Kerja
Pembentukan Pantia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 6. Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan
Anggaran
Dalam
Rangka
Kebutuhan
Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5 (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pokja Jangka waktu pelaksanaan Pokja sebagai Keputusan KPU Kota Kendari Nomor
13/Kpts/KPU-Kota-026.433608/2016
tentang
Pembentukan
Kelompok Kerja Pembentukan Pantia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam
Pemilihan
Walikota
Kendari
Walikota Tahun
dan
Wakil
2017tentang
adalah sejak 2 Mei 2016 sampai dengan 31 Juli 2016
(3) Rencana Anggaran Biaya Pokja Kebutuhan Anggaran Pokja dalam hal ini pembiayaan honorarium Pokja dan pembiayaan belanja barang dan jasa Pokja, yakni sebagai berikut: a.
b.
Pembiayaan Honorarium Pokja
Belanja Barang dan Jasa meilupti:
Rapat koordinasi dengan camat dan lurah
Pendaftaran Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS
Seleksi Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS meliputi : 1. Seleksi Adminstrasi 2. Seleksi Tertulis 3. Seleksi Wawancara
Peresmian/Pelantikan Calon Anggota PPK dan Calon An ggota PPS
6 (4) Susunan Pokja beserta Uraian Tugasnya Struktur dan Susunan Pokja sebagai berikut: NO.
NAMA
1
KEDUDUKAN DALAM
KEDUDUKAN
INSTANSI
DALAM POKJA
3
4
2
1.
Hayani Imbu, S.Sos
Ketua KPU Kota Kendari
Pengarah
2.
Zainal Abidin, SP
Anggota KPU Kota Kendari
Pengarah
3.
Ade Suerani, ST
Anggota KPU Kota Kendari
Pengarah
4.
Abd. Wahid Daming, SE
Anggota KPU Kota Kendari
Penanggung Jawab
5.
Yasir, S.Pd
Anggota KPU Kota Kendari
Ketua
6.
Muskam, S.Sos, M.Si
7.
Uddin Yusuf, S.Sos, M.Si
8. 9.
Sekretaris KPUKotaKendari
Sekretaris
Ka Sub. Bag. Program, Data & SD M
Anggota
Ir. Didiet Henri Poernomo
Staf Sub. Bag. Program, Data & SDM
Anggota
Maya Puspita Hamra
Staf Sub. Bag. Program, Data & SDM
Anggota
10.
Sarida
Staf Sub. Bag. Program, Data & SDM
Anggota
11.
Asriani
Staf Sub. Bag. Program, Data & SDM
Anggota
12.
Herman
Staf Sub. Bag. Program, Data & SDM
Anggota
Uraian Tugas Pokja: Pengarah : a. Memberikan
arahan,rumusan
kebijakan,
strategi
umum,
pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan pokja; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran pokja; c. Meminta
pertanggungjawaban
dari
penanggung
jawab
kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan pokja; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja, f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan pokja; g. Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan Pokja; h. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan pokja;
7 hasil pelaksanaan pokja; j. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja. Penanggungjawab : a. Bertanggungjawab
terhadap
penyusunan
rancangan
keputusan pokja; b. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pokja; d. Bertanggungjawab
terhadap
pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi pelaksanaan pokja. Ketua : a. Membantu
penanggungjawab
dalam
mengkoordinasikan
teknis pelaksanaan pokja; b. Membantu
penanggungjawab
dalam
penanggungjawab
dalam
pemantauan
sesuai
tugasnya; c. Membantu
penyusunan
laporan
pelaksanaan penyuluhan; d. Membantu penanggungjawab menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja; e. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja; f. Melaksanakan
teknis
penyusunan
rencana
dan
jadwal
kegiatan pokja; g. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas pokja; h. Memeriksa dan menandatangani
laporan hasil pelaksanaan
kegiatan pokja; Sekretaris : a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. Menyelesaikan
segala
sesuatu
mengenai
administrasi
kegiatan; c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan pokja; d. Menyusun rekapitulasi indicator hasil pelaksanaan pokja; e. Menghimpun laporan pelaksanaan pokja; f. Menghimpun
laporan
monitoring
dan
evaluasi
hasil
pelaksanaan pokja; Anggota : a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan
8 b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama; c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas pokja; dan d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pokja.
I
BAB III URAIAN HASIL TIM Uraian Hasil Tim Pelaksanaan Kegiatan PELAKSANAAN KEGIATAN
(1) Langkah-Langkah Program/Kegiatan untuk pencapaian output Pokja Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Rapat Pokja persiapan pembentukan PPK dan PPS terkait pembagian tugas
anggota
kelompok
kerja
meliputi
tugas
seleksi
berkas
adminsitrasi 2. Rapat Pokja 3. Rapat Pleno terkait Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK dan PPS 4. Rapat Pleno terkait Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK dan PPS. 5. Rapat Pleno terkait Hasil Seleksi Wawancaraap
(2) Output/Keluaran yang terukur dengan data-data yang jelas dan valid
9
BAB I
BAB IV
PENUTUP
Penutup
Demikian Laporan ini dibuat dan disusun untuk digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan kelompok kerja pembentukan badan ad hock.
Lampiran-Lampiran
Fotocopy Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 13/Kpts/KPU-Kota026.433608/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Pantia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017
Fotocopy Undangan Rapat meliputi :
Bersama
Rapat
antara
KPU,
Lurah dan LPM serta Instansi Terkait dalam rangka Sosialisasi PKPU Nomor 3 tahun 2015 terkait
dengan
Pembentukan dan Tata Kerja PPK dan PPS
Persiapan
Rapat
Rekrutmen
Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS
Undangan
Pelantikan Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS
Fotocopy Daftar Hadir Rapat meliputi:
Rapat Bersama antara KPU, Lurah dan LPM serta Instansi Terkait dalam rangka Sosialisasi PKPU Nomor 3 tahun 2015 terkait dengan Pembentukan dan Tata Kerja PPK dan PPS
Rapat Persiapan Rekrutmen Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS
Pelantikan Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS
Fotocopy Pengumuman-Pengumuman meliputi:
10
Pengumuman Calon Anggota PPK yang Lulus Seleksi Adminstrasi
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK
Fotocopy Berita Acara-Berita Acara Meliputi
Pengumuman Pendaftaran Seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS
Pengumuman Calon Anggota PPK yang Lulus Seleksi Adminstrasi
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK
Fotocopy Keputusan KPU Kota Kendari tentang Penganggakatan Anggota Panitia Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Fotocopy Foto/Dokumentasi rapat dan kegiatan meliputi:
Rapat Bersama antara KPU, Lurah dan LPM serta Instansi Terkait dalam rangka Sosialisasi PKPU Nomor 3 tahun 2015 terkait dengan Pembentukan dan Tata Kerja PPK dan PPS
Rapat Persiapan Rekrutmen Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS
Pelantikan Calon Anggota PPK dan Calon Anggota PPS
Komisi Pemilihan Umum Kot a Kendari Ketua,
Hayani Imbu, S.Sos
