LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN MALANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
A s s alam alamuala ualaii k um Warahmatulla Warahmatullahi hi wabarakat wabarak atuh, uh, Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita sekalian, Yang terhormat, Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Malang Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Malang beserta staf, Mengawali laporan hasil pembahasan Panitia khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita semua dapat bertemu pada forum yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan Kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan penerus perjuangannya. Saudara Pimpinan, segenap Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,
1
Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat
telah
mengakibatkan
bertambahnya
volume,
jenis,
dan
karakteristik sampah yang semakin beragam. Masalah
persampahan
secara
komprehensif
secara
ekonomi,
dan
sehat
perlu
terpadu bagi
dilakukan
agar
pengelolaan
memberikan
masyarakat
dan
manfaat
aman
bagi
lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam
pengelolaan
sampah
diperlukan
kepastian
hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. ef isien.
Saudara Pimpinan, segenap Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,
Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, DPRD yang mempunyai
hak
dalam
membentuk
Rancangan
Peraturan
Daerah
menyampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 10 September 2012. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2012 DPRD Kabupaten Malang dalam Rapat Paripurna (internal) telah membentuk Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor 38 Tahun 2012, yang mendapat kewenangan untuk melakukan pembicaraan Tingkat I dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam pembicaraan Tingkat I, Panitia Khusus telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain, Konsultasi ke Direktorat Cipta Karya 2
Kementerian Pekerjaan Umum dan Koordinasi ke DPRD Kabupaten Tulungagung, Kajian dengan akademisi, Sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan serta rapat-rapat dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang.
Saudara Pimpinan, segenap Anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, Didalam pembicaraan tingkat I antara Panitia Khusus dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang dapat kami sampaikan bahwa Raperda yang semula terdiri dari 15 (lima belas) BAB dan 27 (dua puluh tujuh) pasal, dalam rapat kerja terjadi dinamika yang sangat alot dan akhirnya dapat disepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah terdiri dari 19 (sembilan belas) BAB dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Judul : “PENGELOLAAN “PENGELOLAAN SAMPAH”. SAMPAH”. 2. Konsideran terdiri terdiri dari:
Menimbang yang berisi 4 pertimbangan,
Mengingat yang terdiri dari 23 Dasar Hukum,
Memutuskan yang terdiri dari dictum “menetapkan”.
3. Batang Tubuh terdiri dari:
BAB I Ketentuan Umum Umum terdiri dari 1 pasal (pasal (pasal 1)
BAB II Azas dan Tujuan terdiri dari 2 pasal (pasal 2 dan pasal 3)
BAB III Ruang Lingkup Lingkup terdiri dari 1 pasal (pasal 4)
BAB IV Tugas dan dan Wewenang Pemerintah Daerah Daerah terdiri dari 3 pasal (pasal 5 s/d pasal 7)
BAB V Hak, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat terdiri dari dari 3 pasal (pasal 8 s/d pasal 10)
BAB VI Pengaturan Mekanisme terdiri dari 3 pasal (pasal (pasal 11 s/d pasal 13) 3
BAB VII Kebijakan Pengelolaan Sampah terdiri dari 2 pasal (pasal 14 dan pasal 15)
BAB VIII Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri dari 38 pasal (pasal 16 s/d pasal 53)
BAB IX Kerjasama Kerjasama dan Kemitraan Kemitraan terdiri dari 2 pasal (pasal 54 dan pasal 55)
BAB X Ketentuan Perizinan terdiri dari 2 pasal pasal (pasal 56 56 dan pasal 57)
BAB XI Ketentuan Larangan terdiri dari 1 pasal (pasal 58)
BAB XII Pembinaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari 1 pasal (pasal 59)
BAB XIII Ganti Rugi dan Kompensasi terdiri dari 3 pasal (pasal 60 s/d pasal 62)
BAB XIV Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Persampahan terdiri dari 3 pasal (pasal 63 s/d pasal 65)
BAB XV Sanksi Administrasi Administrasi terdiri dari 1 pasal (pasal 66)
BAB XVI XVI Ketentuan Penyedikan terdiri dari 1 pasal (pasal 67)
BAB XVII Ketentuan Pidana terdiri dari 2 pasal (pasal 68 dan pasal 69)
BAB XVIII Ketentuan Peralihan Peralihan terdiri dari 2 pasal (pasal 70 dan pasal 71)
BAB XIX Ketentuan Penutup terdiri dari 2 pasal (pasal 72 dan pasal 73)
4. Penjelasan Saudara Pimpinan, segenap Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, Dalam laporan ini perlu kami sampaikan beberapa ketentuan penting dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain : 1.
Subyek hukum dari Raperda ini adalah : 4
a. Pemerintah Daerah; b. Pihak swasta/Pelaku Usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa pengelolaan sampah; dan c. Anggota masyarakat yang melakukan swakelola pengelolaan sampah. 2.
Tujuan Raperda ini adalah : a. Mengurangi kuantitas dan dampak dampak yang ditimbulkan sampah; b. Meningkatkan kualitas kualitas kesehatan masyarakat; c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; hidup; dan d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya.
3.
Ruang lingkup dalam Raperda ini yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik, akan tetapi secara detail sampah spesifik belum diatur didalam raperda ini dikarenakan Peraturan Pemerintah tentang Sampah spesifik masih belum diterbitkan.
4.
Sebelum sampah diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikelola di Tempat Pengelolaan Sampah 3R (reduce, reuse,
and recycle) sehingga sampah yang sampai di TPA tidak sampai 30 % dari sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat. 5.
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
6.
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan pembata san timbulan timbula n sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
7.
Penanganan
sampah
meliputi:
pemilahan,
pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. 8.
Pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah di setiap RT/RW,
5
sedangkan pengangkutan dari TPS ke TPA menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. 9.
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif maupun disinsentif kepada perorangan, lembaga pengelola sampah dan Badan Usaha.
10.
Insentif dari pemerintah kepada perorangan dan lembaga pengelola sampah dapat berupa pemberian penghargaan dan/atau pemberian subsidi sedangkan insentif bagi Badan Usaha dapat berupa : a. pemberian penghargaan; b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; c. pengurangan rektribusi daerah dalam kurung waktu tertentu; d. penyertaan modal daerah; e. pemberian subsidi.
11.
Pemberian disinsentif dari pemerintah kepada perorangan dan lembaga pengelola sampah dapat berupa penghentian subsidi dan/atau
denda
dalam
bentuk
uang/barang/jasa,
sedangkan
disinsentif kepada badan usaha dapat berupa : a. penghentian subsidi; b. penghentian pengurangan retribusi;dan/atau c. denda dalam bentuk uang/barang dan jasa. 12.
Pemerintah Daerah dapat melakukan melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain/badan usaha lain.
13.
Setiap orang dalam raperda ini dilarang : a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; b. mengelolah
sampah
yang
menyebabkan
pencemaran
dan/atau pengrusakan lingkungan; c. membuang sampah sa mpah disungai, parit, saluran irigási, ir igási, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan; d. membuang sampah spesifik; e. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik; 6
f. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan; g. menggunakan
lahan
untuk
dimanfaatkan
sebagai
tempat
pemrosesan akhir; dan h. mendatangkan sampah dari luar kota. 14.
Konpensasi dan ganti rugi dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemrosesan akhir sampah berupa : a. relokasi penduduk; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan dan pengobatan; d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau e. kompensasi dalam bentuk lain.
15.
Konpensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif dari pengelolaan sampah harus dianggarkan dalam APBN dan/atau APBD, dengan mekanisme bahwa apabila anggaran pada APBD Kabupaten sudah tidak tersedia maka bisa diambilkan dari APBD Provinsi atau APBN.
16.
Penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengelolaan sampah dapat dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan. pen gadilan.
17.
Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan meliputi : a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan /atau c. pencabutan izin.
18.
Ketentuan pidana dapat dilakukan kepada setiap orang yang melanggar larangan dan pengelola sampah yang tidak memiliki izin 7
diancan kurungan 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 19. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasiltas pemilahan sampah pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun Sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Saudara Pimpinan, segenap Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, Sebelum
mengakhiri
laporan
ini,
kami
mengingatkan
kepada
eksekutif agar setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah agar segera menindaklanjuti amanat yang ada dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan sampah ini, di antaranya adalah : 1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah untuk jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang, yang terdiri atas : a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah; b. kebijakan dan strategi penanganan sampah; c. kebijakan dan strategi pengelolaan pengelolaan sampah sampah spesifik. 2. Pemerintah
Daerah
dalam
melakukan
pengurangan
dan
penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah mulai tingkat RT/RW, desa/kelurahan dan kecamatan.
3. Menfasilitas pembentukan lembaga pengolaan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainya. 4. Dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 8
persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah. 5. Menyusun sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah yang timbul akibat bencana.
Selanjutnya kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan atas pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, sebagai bahan pertimbangan bagi anggota DPRD dalam mengambil keputusan yang akan dijadikan dasar persetujuan bersama dengan Bupati. Sekian laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh Pansus dengan Tim Raperda dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Malang.
Ihdinashiratalmustaqim, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PANITIA KHUSUS Ketua,
Juru Bicara,
H. IMAM SYAFI’I, Lc, SHI, M Pd
GATOT SUROJO
9
LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN MALANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Disampaikan pada : Rapat Paripurna (Internal) DPRD Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 6 Desember 2012 10
