“PROSEDUR
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL PADA DINAS
PENANAMAN MOADAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (PMPTSP DAN NAKER) KABUPATEN TANAH DATAR ”
LAPORAN MAGANG
Oleh : SRI WAHYU NIM: 14 232 070
JURUSAN EKONOMI ISLAM/ MANAJEMEN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR TAHUN AJARAN 2017
1
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga sampai pada hari ini kita masih dapat memegang amanah Allah sebagai khalifah yang menjadikan dirinya sebagai Agen perjuangan untuk terciptanya Bangsa yang damai, Bangsa yang adil dan Bangsa yang berpihak kepada kaum mustadzafin serta perjuangan untuk menegakkan Dinullah Dinullah di muka bumi Allah Swt. Shalawat dan salam yang senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW sosok manusia yang termulia, lugas dan penuh cinta memimpin umat sekaligus penuh kasih pada yang tersayang. Mahasiswa menempatkan dirinya pada posisi “Pengawal Perubahan” Perubahan” dan “The Agent of Historical Change” Change” sebagai bentuk perwujudan pemahaman terhadap spirit amar Ma’ruf Nahyi Al-Munkar Al-Munkar . Sebagai sosok elit sosial, mahasiswa seharusnya mempunyai tiga pilar yang harus dikembangkan dan niscaya menjadi spirit dalam langkah gerakan mahasiswa sebagai Agen Sosial tersebut. Tiga pilar tersebut adalah Visi Kemanusiaan, Visi Pembebasan dan Visi Ketauhidan (Trancendenci) nilai-nilai (Trancendenci) nilai-nilai Ilahiyah. Meminjam istilah Kuntowijoyo yaitu humanism, liberation, trancendenci. trancendenci. Tiga pilar ini sesungguhnya sesungguhnya terjemahan terjemahan dari tafsir Surat AliImran Ayat 109 yang memberikan identifikasi umat yang ideal dan visi umat yang terbaik dalam konstruksi gagasan “Khairu Ummah” Ummah” adalah adanya keseimbangan kesalehan sosial dengan kesalehan individual visi makna ini aksentuasi gerakan relevan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian penelitian dan pengabdian dan pengabdian masyarakat. Tiga pilar di atas tidak akan pernah terlepas dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berhasilnya humanism, liberation, trancendenci trancendenci berawal dengan adanya pendidikan, penelitian dan dan pengabdian masyarakat. masyarakat . Sesuai dengan hal ini maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada tanggal 11 September 2017 sampai dengan 1 November 2017 telah berhasil dengan segenap civitas akademika melaksanakan kegiatan Magang Mahasiswa Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tahun 2017 yang dilaksanakan di DPMPTSP DAN NAKER Kabupaten Tanah Tanah Datar. Dalam penyusunan penyusunan laporan, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun yang lainya. Oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sangatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya.
ii
Pelaksanaan Magang yang telah saya lakukan di DPMPTSP DAN NAKER Kabupaten Tanah Datar tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan dari segala pihak. Untuk itu saya atas nama mahasiswa magang IAIN Batusangkar tahun 2017. Selama proses magang penulis telah banyak menjalani kerja sama kepada semua pihak maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat kesehatan dan nikmat kecerdasan untuk melaksanakan kegiatan magang. 2. Kedua orang tua saya yang memberikan dukungan moril maupun
materil. 3. Bapak Rektor IAIN Batusangkar, selaku penanggung jawab pelaksana
magang. 4. Panitia pelaksana mata kuliah magang 5. Ibuk Yeni Melia, SE., MM selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)
yang telah membimbing saya selama kegiatan magang. 6. Drs. Armen selaku KADIS DPMPTSP DAN NAKER Kabupaten Tanah
Datar. 7.
Ibuk Syafyoni selaku pembimbing selama saya magang di DPMPTSP DAN NAKER Kabupaten Tanah Datar.
8. Kepada Bapak/Ibuk pegawai dan staf di DPMPTSP DAN NAKER
Kabupaten Tanah Datar. 9. Teman-teman seperjuangan MANASYA 7B IAIN Batusangkar.
Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada saya selama menjalankan tugas sosial sebagai mahasiswa magang di Kantor Pegadaian Syariah Padan Batusangkar, November 2017 Penulis
Sri Wahyu NIM 14 232 070
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR .................................................................................... ..i DAFTAR ISI…………………………………………………………………iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... .1
1.1
Latar Belakang ................................................................................... .1
1.2
Tujuan dan Manfaat Magang………………………………………...3
1.3
Waktu dan Tempat ............................................................................. .5
1.4
Sistematika Pelaporan ....................................................................... .5
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG ................................. .8
2.1
Sejarah Singkat Dinas PMPTSP dan NAKER Tanah Datar ............. .8
2.2
Struktur Organisasi ............................................................................ 10
2.3
Hasil Operasional ............................................................................... 11
BAB III LANDASAN TEORITIS ................................................................ 14
3.1
Izin Prinsip ......................................................................................... 14
3.2
Penanaman Modal .............................................................................. 16
3.3
Pengertian Penanaman Modal............................................................ 16
3.4
Bentuk-bentuk Penanaman Modal………………………………...18
3.5
Manfaat Penanaman Modal............................................................19
3.6
Tujuan penanaman modal………………………………………..19
3.7
Faktor Pendorong Penanaman Modal…………………………..21
BAB IV ANALISIS DAN PELAPORAN..................................................... 24
4.1 Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal pada Dinas PMPTSP dan NAKER Tanah Datar.............................................................................24
iv
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 28
5.1
Kesimpulan ........................................................................................ 28
5.2
Saran .................................................................................................. 28
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
1. Kegiatan Harian 2. Daftar Hadir
v
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Pemikiran
Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat menghasilkan sarjana yang mampu untuk mengisi posisi manajerial menengah sampai puncak dengan bakal pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama perkuliahan. Kenyataan di lapangan sering menunjukan bahwa lulusan perguruan tinggi belum mampu secara optimal mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya ke dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan yang lebih kompleks. Dalam mengatasi adanya kesenjangan antara teori dan kenyataan di lapangan, serta melengkapi kemampuan Mahasiswa dengan pengalaman praktis di lapangan, Jurusan Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah mengembangkan program magang di berbagai lembaga atau perusahaan yang terkait dengan bidang manajemen. Magang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan pada Program Sarjana (S.1). Jurusan Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Magang adalah mata kuliah wajib Jurusan Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah yang harus ditempuh oleh setiap Mahasiswa Manajemen Syraiah yang memuat substansi kegiatan yang sifatnya praktek kerja yang berupa kegiatan belajar di lapangan yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada para Mahasiswa dalam menggunakan aplikasi teori ke dalam praktek lapangan.
1
Eksistensi magang diharapkan dapat melengkapi atau menggenapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh Mahasiswa di bangku perkuliahan. Penulis melaksanakan magang pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar, yang ditempatkan pada bagian penanaman modal. Salah satu tugas dari penanaman modal adalah membuat izin prinsip penanaman modal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat judul laporan yaitu “ Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar ”.
2. Pengertian
Magang adalah kegiatan akademik sebagai bagian dari beban kurikulum program studi Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah yang wajib diikuti oleh Mahasiswa dalam bentuk praktek di
industri/institusi/instansi
Pemerintah
sesuai
dengan
kompetensi Jurusan. Kegiatan
Magang
diharapakan
mampu
memberikan
gambaran kepada Mahasiswa tentang kesesuaian penerapan kompetensi
keilmuan
yang
dimiliki
dengan
kebutuhan
industri/lembaga. Magang ini wajib diikuti oleh seluruh program studi Mahasiswa Ekonomi Syariah/ Manajemen syariah yang telah menyelesaikan 100 SKS dan lulus Pada Mata Kuliah Manajemen Keuangan I, Manajemen Keuangan II, Manajemen Pemasaran, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Operasional, Manajemen Strategik, dan terdaftar di semester VII.
2
B. TUJUAN DAN MANFAAT MAGANG
1. Tujuan
Secara umum, tujuan diadakannya kegiatan magang bagi Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah adalah untuk memberikan bekal pengalaman bekerja bagi Mahasiswa sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki. Secara khusus, tujuan kegiatan Magang ini dijabarkan sebagai berikut: a. Mahasiswa dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu pada dunia kerja. b. Mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan di tempat kerja sesuai tugas yang dilaksanakan selama Magang. c. Mahasiswa
dapat
menguraikan
gambaran
tugas
dan
pekerjaan sesuai dengan kompetensi keilmuan. d. Mahasiswa
dapat
mengidentifikasi
kendala-kendala
kompetensi antara teori dan praktek dalam melaksanakan tugas selama Magang pada industri atau instansi pemerintah.
2. Manfaat Magang
Program magang adalah mata kuliah wajib bagi Mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah/ Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Mata kuliah ini merupakan bagian integral dari keseluruhan kurikulum yang berlaku dan memiliki peranan penting dalam pembentukan sikap mental lulusan dengan orientasi spesialisasi dibidang manajemen umumnya dan Manajemen Syariah khususnya. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester ganjil yaitu pada semester VII
3
dengan bobot 3 sks. Dengan peran dan fungsi mata kuliah ini sangat urgent, maka Mahasiswa diwajibkan “lulus” dalam mata kuliah ini dengan nilai akhir minimal “C”. 1. Bagi Peseta Magang
a. Dapat melihat perbandingan teori yang didapat selama perkuliahan dengan penerapan praktek dilapangan selama kegiatan magang berlangsung. b. Menjadikan mahasiswa yang kreatif, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan
serta
kemampuan
beradaptasi
dengan
lingkungan. 2. Bagi IAIN Batusangkar
a. Mahasiswa dapat menyelesaiankn kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kampus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing didunia kerja nantinya. b. Untuk menciptakan mahasiswa yang kreatif, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. c. Terciptanya link kerja dengan mahasiswa magang yang memiliki skill dan wawasan agar bekerjasanma dengan prusahaan atau instansi terkait untuk mendapatkan karyawan atau pegawai dari jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah IAIN Batusangkar.
3. Bagi Instansi (PMPTSP dan NAKER Tanah Datar)
a. Dengan adanya mahasiswa magang dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan. b. Terwujudnya
kerjasama
yang
baik
antara
instansi
pendidikan dengan instansi tempat magangyaituPMPTSP dan NAKER Kabupaten Tanah Datar.
4
C. WAKTU DAN TEMPAT
Waktu dilaksanakannya magang adalah pada tanggal 11 September 2017 sampai dengan 1 November 2017 yang bertempat di Dinas PMPTSP dan NAKER Kabupaten Tanah Datar.
D. SISTEMATIKA PELAPORAN
1. Bentuk Sistematika Penulisan Laporan Magang
a. Bagian awal 1) Kulit depan/cover 2) Kulit dalam 3) Lembar pengesahan 4) Kata pengantar 5) Daftar isi b. Bagian isi 1) BAB I : Pendahuluan 2) BAB II : Gambaran Umum Lokasi Magang 3) BAB III : Landasan Teori 4) BAB IV : Analisis dan Pelaporan 5) BAB V : Penutup c. Bagian Akhir 1) Daftar Pustaka 2) Lampiran 2. Teknik Pelaporan
Langkah
pertama
dalam
pembuatan
laporan
adalah
menentukan topik/judul. Judul harus singkat dan padat (usahakan tidak lebih dari 16 kata), tetapi harus
jelas dan
sebaiknya menggunakan tema yang akan dilaporkan. Setelah didapatkan topik/tema yang akandilaporkan, dapatkan datadata
yang
dibutuhkan,
5
kemudian
di
analisis
dengan
menggunakan teori yang ada. Ketentuan umum dalam pembuatann laporan magang adalah sebagai berikut: a. Jenis huruf yang digunakan book antique dengan 12, rata kiri kanan. b. LampiranKertas yang digunakan untuk print out adalah HVS putih berukuran A4 atau kuarto. c. Batas ketikana dalah 4 cm dari pinggir kiri 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas dan dari pinggir bawah. d. Ketikan antara baris secara umum berjarak 1,5 spasi, kecuali untukjudultabel, judul gambar atau dibawah lampiran berjarak 1 spasi. e. Judul bab dengan baris awal dibawahnya berjarak 4 spasi. f. Judul sub bab atau sub-sub bab dengan baris terakhir di atasnya berjarak 3 spasi, sedangkan dengan baris awal di bawahnya berjarak 1,5 spasi. g. Baris akhir judul table dengan garis atas tabel, dan garis bawah dengan judul gambar juga berjarak 1,5 spasi. h. Bagian awal dari laporan, sebelum pendahuluan diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii dst). i. Bagian isi sampai bagian akhir dari laporanya itu mulai dari pendahuluan sampai akhir diberi nomor halaman dengan angka (1, 2, 3, 4, 5 dst). Nomor halaman ditempatkan disudut kanan atas berjarak 1,5 cm dari pinggir atas dan 3 cm dari pinggir kanan atas. Halaman judul bab tidak dituliskan nomor halamannya. j.
Penomoran untuk bab dengan angka romawi besar (I, II, III, IV dan V)
k. Untuk sub bab menggunakan huruf kapital menurut abjad (A, B, C, D dst)
6
l. Untuk sub-sub bab dapat digunakan angka (1, 2, 3, 4, dst) atau huruf kecil menurut abjad (a, b, c, d, dst) m. Satu alinea terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan satu kelompok pemikiran, atau satu kelompok bahasan tentang suatu persoalan yang relatif sama. n. Penulisan istilah cetak miring atau garis bawahi. Untuk istilah asing yang telah di Indonesiakan agar mengikuti ejaan Bahasa Indonesia.
7
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG
A. Sejarah Singkat
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan suatu Dinas yang bergerak dibidang Penanaman modal, Perizinan, Kesektariatan dan Tenaga Kerja. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah..DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan salah satu unit organisasi berada dibawah naungan Pemerintahan Daerah, Kabupaten Tanah Datar. Dinas PMPTSP DAN NAKER Kabupaten Tanah Datar memiliki sejarah yang cukup indah, mengapa penulis katakan sejarah yang cukup indah karena dulu namanya KPPT (Kantor Perizinan Pelayanan Terpadu) Tanah Datar pada tahun 2009, singkat cerita pada awal tahun 2017 tepatnya bulan januari tahun 2017 KPPT naik ekselon atau telah bergabung menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP DAN NAKER) sesuai dengan PERDA yang terkait, maka dengan penggabungan tersebut tergabung empat bidang di dalam satu dinas. Adapun bidang-bidang yang berada di DPMPTSP DAN NAKER Kabupaten Tanah Datar yaitu: 1. Bidang Sekretariat 2. Bidang Tenaga Kerja ( NAKER ) 3. Bidang Perizinan
8
4. Bidang Penanaman Modal
Visi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-
2021:“Meningkatnya Investasi Dan Kesempatan Kerja Melalui Penyiapan Potensi Investasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketersediaan Tenaga Kerja Yang Siap Pakai”. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar berdasarkan visinya
menetapkan misi sebagai berikut : a. Mewujudkan
aparatur
yang
disiplin
dan
profesionalMewujudkan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai. b. Menyiapkan potensi investasi yang dapat dipromosikan dan
dikerjasamakan. c. Meningkatkan
pelayanan
terpadu
satu
pintu
bidang
penanaman modal . d. Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan . e. Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. f. Menciptakan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi
dan
penyempurnaan legislasi dalam proses pelayanan penanaman modal dan ketenagakerjaan. g. Meningkatkan pembinaan dan pengawasanpenanaman modal
dan ketenagakerjaan
9
B. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
KEPALA
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KASUBBAG PERENCANAAN & EVALUASI
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL & SDM
KASI PERENCANAN, PENGEMBANGAN IKLIM & PROMOSI
KASI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
KASI SUMBER DAYA MINERAL
KASUBAG KEUANGAN
KEPALA BIDANG BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN
KASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG FISIK
KASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG EKONOMI
KASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG SOSIAL BUDAYA TIM TEKNIS
10
KASI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
KASI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN
KASI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG TENAGA KERJA
KASI PEMBINAAN PENEMPATAN & PERLUASAN KESEMPATAN TK
KASI PELATIHAN & PRODUKFITAS TK
KASI HUBUNGAN INDUSTRIAL & PERLINDUNGAN TK
KEPALA BLK/ UPTD
C. Hasil Operasional 1. Kepala Dinas dan Sekretaris
Penanggung Jawab Program dan wakil
Penanggung
Jawab Program. 2. Bidang Sekretatiat
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Merupakan bidang yang bergerak dalam bidang: 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6) Penyediaan alat tulis kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8) Penyediaan
komponen
instansi
listrik/penerangan
bangunan kantor 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10) Penyediaan makanan dan minuman 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan gedung kantor. b. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Merupakan bidang yang bergerak dalam kegiatan: 1) Izin Pendidikan dan pelatihan formal 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4) Penyusunan perencanaan tahunan
11
3. Bidang Tenaga Kerja a. Kasi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja
1) Penyusunan database tenaga kerja daerah 2) Pembangunan balai latihan kerja 3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 4) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 5) Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja 6) Kerjasama pendidikan dan pelatihan b. Kasi Pengembangan Iklim Promosi dan Kerjasama
Program kegiatan yaitu koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. c. Kasi Pembianaan Pendapatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2) Penyiapan tenaga kerja siap pakai 3) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan d. Kasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
1) Fasilitas
penyelesaian
prosedur,
penyelesaian
perselisihan hubungan industry 2) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 3) Menyusun kebijakan standarisasi upah tenaga kerja 4) Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja 5) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
12
2. Bidang Perizinan Secara umum bidang perizinan merupakan bidang yang bergerak untuk mengurus segala izin seperti: a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) b. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan c. HO (Izin Gangguan) d. IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) e. Surat izin mendirikan apotik. 3. Bidang Penanaman Modal Bidang Penanaman Modal bergerak dan mengatur tentang penanaman modal dan izin prinsip penanaman modal.
13
BAB III LANDASAN TEORITIS A. Izin Prinsip
Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. Dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara Penanaman Modal menjelaskan bahwa Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izizn untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat diperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 2, 2014: 5-6). Menurut Pasal 4 Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2015, Izin Prinsip diberikan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP) di BKPM, Badan Penanaman Modal PTSP (BPMPTSP) Provinsi, Kabupaten/Kota,
PTSP
Kawasan
Perdagangan
Bebas
dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Tanda
Daftar
Kabupaten/Kota,
Pemerintah
sesuai
dengan
Propinsi
dan
Pemerintah
kewenangannya,
dimana
kewenangan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: 1. Kewenangan izin prinsip oleh pemerintah pusat terdiri atas: a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang lingkupnya lintas propinsi b. Penanaman modal yang meliputi: 1) Penanaman modal terkait sumber daya yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi. 2) Penanaman
Modal
pada
bidang
industry
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
14
yang
3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas Propinsi. 4) Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. 5) Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain yang didasarkan pejanjian yang dibuat oleh PemerintahNegara lain, dan 6) Bidang
Penanaman Modal lain yang menjadi urusan
Pemerintah menurut Undang-undang. 2. Kewenangan pemberian izin prinsip oleh Pemerintah Propinsi terdiri atas: a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas
Kabupaten/Kota. b. Penanaman Modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah
Propinsi
yang
diberikan
pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur, dan c. Penanaman modal yang menjaddi kewenangan pemerintah
Propinsi berdasarkan peraturan Perundang-undangan. d. Kewenangan izin prinsip oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
terdiri atas: 1) Penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di Kabupaten/Kota
yang
diperbantukan
kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Kewenangan
pemberian izin prinsip oleh KPBPB dan KEK
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan/pendelegasian
15
kewenangan
dari
Pemerintah
Pusat/ Pemerintah daerah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait KPBPB dan KEK.
B. Penanaman Modal 1. Pengertian Penanaman Modal
Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal pada Bab I, Pasal satu dijelaskan bahwa: a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. b. Penanam modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga
Negara Indonesia, bahkan badan usaha Indonesia, Negara Republik
Indonesia,
atau
daerah
yang
melakukan
penanaman modal di wilayah Negara Repblik Indonesia. c. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga Negara
asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. d. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut
sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam Negeri. e. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut sebagai
PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal
16
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. f.
Pelayanan terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal, yang
selanjutnya
disebut
PTSP,
adalah
kegiatan
penyelenggaraan perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Kemudahan
penanaman
modal
adalah
penyediaan
fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa: a. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal. b. Pengadaan infrasruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah. c. Kemudahan
pelayanan
dan
atau
perizinan
kepada
perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah,
fasilitas
pelayanan
keimigrasian,
dan
fasilitas
perizinan impor d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal e. Penyediaan sarana dan prasarana f. Penyediaan layanan atau lokasi g. Pemberian bantuan teknis.
17
2. Bentuk-bentuk penanaman modal
Dalam melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentu badan usaha. Pilahan bentuk badan usaha akan mempengaruhi
terhadap
perkembangan
usaha,
bentuk
pertanggung jawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain-lain. Bentuk perusahaan dalam pemodal modal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur pada bab IV Pasal 5 UU PM yang berbunyi: a. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penanaman modal asing dan bekedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undangundang. c. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas. 2) Membeli saham, dan 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian diatas mengandung makna bahwa penanaman modal dalam negeri dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan bagi penanaman modal asing wajib berbadan hukum yang membentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. ( Suparji: 4).
18
3. Manfaat Penanaman Modal
Hadirnya investor dalam krgiatan penanaman modal disuatu Negara diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi disuatu negara, baik penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing maupun investor dalam negeri. Namun beberapa literatur mencata bahwa manfaat penanaman modal asing selalu menjadi pembahasan utama mengingat bahwa kegiatan penanaman modal asing berkaitan dengan masuknya modal asing ke dalam negeri. Menurut Gunardi Suhardi, “Investasi lebih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio karena investasi langsung lebih permanen.” Selain itu manfaat investasi langsung adalah sebagai berikut: a. Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk b. Mempunyai kekuatan pengadaan ekonomi lokal c. Memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi d. Bila diproduksi diekspor memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal disamping seketika memberikan tambahan devisa dan pajak bagi negara. e. Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing f. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena baik investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.
4. Tujuan Penanaman Modal
Menurut Yusnan, UU penaanaman modal bertujuan untuk beberapa hal diantaranya, pertama, sebagai bentuk kepastian terhadap berbagai ketidakpastian yang terkait dengan kegiatan investasi; kedua, untuk memperbaiki image investasi dalam negeri menjadikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk-
19
produk asing tetapi tempat yang layak untuk melakukan investasi dan setidak-tidaknya dengan diterbitkannya Undang-undang ini terlihat ada respon positif yang ditunjukkan dari angka statistik persetujuan
investasi
dan
realisasi
investasi
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) UU Penanaman Modal, disebutkan mengenai tujuan diselenggarakannya penanaman modal, antara lain: a. LampiranMenciptakan lapangan pekerjaan. b. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. c. Meningkatkan kemajuan daya saing usaha nasional. d. Meningkatkan kemajuan daya saing usaha nasional. e. Meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi nasional. f. Mendorong kapasitas dan kemajuan teknologi nasional. g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. h. Mengolah ekonomi potensial. i. Menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. j.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut hanya
dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang
kondusif
di
bidang
ketenagakerjaan
berusaha.(Dhaniswara.K Harjono. 2007: 107)
20
dan
keamanan
5. Faktor Pendorong Penanaman Modal
Berbagai
studi
tentang
penanaman
modal
asing
menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan. a. Upah buruh murah Dalam berbagai literatur dikemukakan, bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi investor asing ingin menanamkan modalnya di suatu negara.Para ahli pada umumnya berpendapat selain faktor biaya produksi di negaranya cukup mahal, juga ingin memperluas jaringan usaha. Menurut Sujud Margono, motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara didorong oleh berbagai faktor, antara lain: 1) Untuk menekan biaya produksi, perusahaan negara-negara maju melakukan investasi di negara-negara berkembang dengan tujuan untuk mendapatkan upah butuh yang murah, harapan ini didukung oleh karena kebanyakan negara berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh lebih murah dibandingkan upah buruh untuk pekerjaan yang sama di negara-negara maju. b. Dekat dengan sumber bahan mentah Bahan mentah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Kebanyakan negara-negara maju memiliki bahan mentah yang sangat terbatas, sedangkan negara-negara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi. Untuk itulah negara-negara maju melakukan penanaman modal dengaan memindahkan industrinya ke negara-negara berkembang.
21
c. LampiranMenemukan pasar yang baru Negara-negara yang maju berusaha menanamkan modal di negara lain dengan tujuan untuk menjaga pasar hasil produksinya. Berkaitan dengan upaya menemukan pasar yang baru, paling tidak ada 3 (tiga) alasan mengapa investor datang ke suatu negara, yaitu: 1) Mengamankan keuntungan
komoditi dari
ekspor
rendahnya
upah
dan
mengambil
buruh
dalam
menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah. 2) Memperoleh akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar. 3) Mengambil keuntungan sendiri dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang unik yang tidak mudah ditiru oleh orang lain. d. Royalti dari alih teknologi Penanman modal asing, seringkali diikuti dengan alih teknologi. Negara investor akan mendapatkan keuntungan dari proses transfer teknologi melalui penjualan hak merek, paten, rahasia dagang, desain industri. Transfer teknologi meliputi product, production process, machinery. e. Penjualan bahan baku dan suku cadang Investor asing juga dapat memperoleh keuntungan dari penjualan bahan baku. Hal ini terkait dengan ciri negara berkembang yaitu belum dapat memproduksi bahan baku yang memadai yang dapat dijadikan barang jadi, sehingga penjualan suku cadang di negara berkembang menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi investor, misalnya penjualan suku cadang di bidang industry otomotif.
22
f. Fasilitas dan Insentif 3) Pemberian fasilitas dan insentif merupakan salah satu daya tarik investor dalam menanamkan modalnya Faktor pendorong terjadinya penanaman modal yang telah disebutkan diatas hanya dapat terjadi apabila didukung oleh keadaan di negara tujuan investasi sekaligus sebagai faktor penarik terjadinya penanaman modal. (Erman Rajagukguk.2005).
23
BAB IV ANALISIS DAN PELAPORAN A. Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal pada Dinas PMPTSP dan NAKER Tanah Datar
1. Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal a. Persyaratan 1) Kelengkapan Data Pemohon a) Rekaman
akta
pendirian
perusahaan
dan
perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan. b) Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP perusahaan, atau c) Rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP untuk usaha perorangan. 2) Keterangan rencana kegiatan a) Untuk industri, berupa diagram aliran air produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku. b) Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan
dan
dihasilkan.
24
penjelasan
produk
jasa
uang
3) Rekomendsi dari SPPD terkait. Dokumen permohonan Izin Prinsip telah dinyatakan lengkap dan benar, dalam waktu paling lambat 3 hari kerja, izin prinsip Penanaman Modal telah dapat diterima oleh pemohon, baik PMA maupun PMDN. b. Prosedur 1) Pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan yang telah ditentukan pada petugas pelayanan. 2) Petugas
memeriksa
kelengkapan
persyaratan
(administrasi) dan mengajukan persyaratan pada kasih pelayanan penyuluhan perizinan untuk diparaf. 3) Membukukan permohonan izin yang telah lengkap pada buku control 4) Mengajukan persyaratan izin pada kepala untuk minta pertimbangan/saran atasan. 5) Diserahkan pada kasi perizinan untuk pememeriksaan lapangan dan penerbitan izin 6) Pemberian nomor izin 7) Pemberitahuan pada sipemohon bahwa izin telah diterbitkan siap untuk diambil.
Dinas penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar melayani 56 (Lima Puluh Enam) jenis pelayanan perizinan yaitu sebagai berikut: 1. Izin Gangguan (Gangguan terhadap Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi) 2. Izin Usaha Heller 3. Tanda Daftar Usaha Huller 4. Izin Usaha Perdagangan
25
5. Izin UsahaIndustri 6. Tanda Daftar Perusahaan 7. Tanda Daftar Gudang 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi 9. Izin Mendirikan Bangunan 10. Izin penyelenggaraan dan pemasangan reklame 11. Izin usaha peternakan 12. Pendaftaran usahaPeternakan Rakyat 13. Izin Usaha Jasa Warung internet 14. Izin Usaha Depot Air Minum 15. Izin Mendirikan Rumah Sakit 16. Izin Operasional Rumah Sakit 17. Izin Klinik 18. Izin Laboratorium Klinik 19. Izin Optik 20. Izin Apotek 21. Izin Pedagang Eceran Obat 22. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 23. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 24. Izin Penyelenggaraan Kursus 25. Tanda Daftar Sementara Usaha 26. Tanda Daftar Usaha Parawisata 27. Pertunjukan Temporer Usaha Parawisata 28. Izin Usaha Angkutan 29. Izin pendirian Sekolah Swasta 30. Izin Usaha Perikanan 31. Tanda Daftar Usaha Perikanan 32. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional
26
33. Izin Lembaga pelatihan Kerja 34. Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja 35. Izin Toko Alat Kesehatan 36. Izin Usaha Mikro Obat Trdisional 37. Izin Pengumpulan Sumbangan 38. Izin Lokasi 39. Izin Usaha Obat Hewan 40. Izin Prinsip Penanaman Modal 41. Izin Prinsip Perluasan Usaha Penanaman Modal 42. Izin Prinsip Perubaahan Penanaman Modal 43. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 44. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang 45. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 46. Izin pembuangan Limbah ke Sungai Air 47. Izin Dokter Hewan Praktek 48. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner 49. Izin Tenaga Paramedik Veteriner 50. Izin Lingkungan 51. Izin Trayek 52. Izin Usaha Simpan Pinjan untuk Koperasi 53. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 54. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 55. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 56. Izin Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan
27
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan dalam laporan magang, penulis menarik kesimpulan, yaitu: 1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar telah melakukan prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal dengan baik, sesuai dengan peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2015 tentang Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya mengaju kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal. 3. Pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar kepada warga yang mengurus surat izin usaha maupun izin prinsip telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan instansi.
B. Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, penulis ingin memberikan saran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan ini. Saran-saran tersebut antara lain:
28 28
1. Dinas PMPTSP dan NAKER TANAH DATAR terus meningkatkan lagi sosialisassi dan penyuluhan tentang peraturan perizinan usaha. 2. Dinas PMPTSP dan NAKER meningkatkan
saranadan
TANAH DATARagar lebih
prasarana
yang
sudah
ada
maupun yang belum ada. 3. Anjuran kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar pada umumnya, khususnya bagi masyarakat yang mendirikan bangunan atau yang mendirikan usaha agar mengurus izin yang terkait sesuai prosedur yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang sudah memiliki bangunan atau usahatetapi belum memilikiizin agar sesegera mengurus perizinan di Dinas PMPTSP dan NAKER demi kelancaran dan keamanan bangunan dan usahanya.
29