LAPORAN MAGANG INDUSTRI STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
TATA
CARAPENYELESAIANPERMOHONAN CARAPENYELESAIA NPERMOHONAN PENGURANGAN PBB TERUTANG PADA KPP PRATAMA MALANG SELATAN
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana Sains Terapan Akuntansi Manajemen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang
OLEH: MUHAMAD MUKTI NIM 0842520008
PROGRAM STUDI AKUNTANSI MANAJEMEN JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI MALANG
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG INDUSTRI STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
Judul:
TATACARAPENYELESAIANPERMOHONAN PENGURANGAN PBBTERUTANG PADA KPP PRATAMA MALANG SELATAN
Waktu Pelaksanaan
:
1 Februari 2012 – 16 Maret 2012
Peserta
:
Muhamad Mukti
Nama Perusahaan
:
KPP Pratama Malang Selatan
Alamat Perusahaan
:
Jalan Merdeka Utara No. 3 , Malang 65119
NIM 0842520008
Malang, Menyetujui
Pembimbing Perusahaan
Nurul Hidayat, AMd. NIP.19780110 200002 1 001
Ketua Penguji
Pembimbing
NIP.
Siti Amerieska, SE., M.SA NIP.19820914 200912 2 005
Ketua Jurusan
KPS Akuntansi Manajemen
Drs. Sidik Ismanu, MSi NIP. 19561108 198803 1001
Drs. Ahmad Jarnuzi, MSi. NIP. 19560606 199303 1002
BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Politeknik Negeri Malang sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia memiliki sistem pendidikan yang menitikberatkan pada keahlian praktek.Politeknik juga merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
Dengan
sistem pendidikan yang diterapkan mengarah pada pendidikan terapan, dimana komposisi jumlah pelajaran teori dan praktek yang diberikan berbanding 45% dan 55% dalam masa pendidikan 8 semester yang menggunakan sistem paket. Untuk
mewujudkan
dan
mendukung
sistem
pendidikan
tersebut,
diselenggarakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang merupakan program akademis dari Lembaga Pendidikan di Politeknik. Akuntansi sebagai salah satu bidang kajian penting secara keilmuan maupun sistem pendukung bisnis, menjadi salah satu program studi yang erat kaitannya dengan arah pengembangan pendidikan vokasional.
Sementara dalam kajian akuntansi
sendiri, khususnya Program Studi D-IV Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terampil pada middlemanagement bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.
Akuntansi manajemen sebagai salah satu bidang penting dalam perusahaan dalam memberikan dukungan pengambilan keputusan, menjadi pilihan arah pengembangan keahlian di Politeknik Negeri Malang. Hal ini mendorong
Akuntansi Manajemen. Program ini setara dengan program Advanced Diploma di berbagai Politeknik di Singapura, Malaysia maupun Technical and Further Education (TAFE) di Australia. Lulusan program studi ini setara
dengan Strata I Jurusan Akuntansi dari sebagian besar Universitas Negeri di Indonesia. 2. Dengan program magang ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan keterampilan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah serta meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang siap pakai sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan akan membuat mahasiswa lulusan Politeknik Negeri Malang semakin menambah pengalaman dan wawasan kerja yang menambah kesiapan dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 1.2
Tujuan dan Manfaat 1.2.1 Tujuan
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga kerja yang profesional, disiplin, kreatif, dan jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 1.2.2 Manfaat 1) Bagi Mahasiswa
a) Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya pada suatu kegiatan nyata dengan harapan dapat membandingkan pengetahuan yang diterima di bangku kuliah dengan kondisi dunia kerja yang ada.
b) Menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat pada lingkungan kerjanya. c) Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreatifiitas diri dalam lingkungannya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. d) Mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya di masa yang akan datang. e) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang di didik untuk siap terjun di masyarakat khususnya di lingkungan kerjanya.
2) Bagi Politeknik (Jurusan Akuntansi)
a) Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam bidangnya. b) Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Politeknik khususnya Jurusan Akuntansi, kepada badan-badan usaha atau perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Politeknik khususnya Jurusan Akuntansi.
3) Bagi Perusahaan
a) Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di perusahaan tempat Praktek Kerja Lapangan. b) Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Politeknik. c) Sebagai sarana untuk menjembatani hubungan kerjasama antara Politeknik di masa akan datang, khususnya mengenai rekruitmen tenaga kerja.
2.1.
Sasaran kegiatan
Sasaran dalam kegiatan magang penulis adalah membantu proses administrasi di bidang akuntansi dan perpajakan di KPP Pratama Malang Selatan. Sebagai proses penambahan ilmu dan pengalaman dalam rangka persiapan menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 2.2.Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan kegiatan magang industri yang dilaksanakan penulis adalah selama enam minggu terhitung dari tanggal 1 Februari 2012 hingga 16 Maret 2012.
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1.
Sejarah Perusahaan
Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu : 1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan
perundang-undangan
dan
melakukan
tugas
pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah; 2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara; 3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan 4. Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985
dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini. 2.2.
Lokasi Kantor
Lokasi KPP Pratama Malang Selatan berada di Jalan Merdeka Utara No. 3,65119 Malang, Jawa Timur.
2.3.
Struktur Organisasi KPP Malang Selatan
Kepala Kantor (Bayu Kaniskha)
Sub Bagian Umum
Seksi PDI (Ainul Karim F)
Seksi Ekstensifikasi (Jenner S.P.S)
Seksi Penagihan (Akhmad Subagyo)
Seksi Waskon I (Sri Suindah)
Seksi Pemeriksaan (Mussofah)
Seksi Pelayanan (Moch. Moelyono)
Seksi Waskon II
Seksi Waskon III (Nanang Suyanto)
Kelompok Jabatan Fungsional
Sumber: Doc. Bagian Umum KPP Malang Selatan
2.3.1
Job Deskripsi
1. Kepala Kantor Merupakan pimpinan KPP Pratama Malang Selatan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.Kepala Kantor
bertanggung
jawab
dalam
mengkoordinasikan
pelaksanaan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya.
2.3.1
Job Deskripsi
1. Kepala Kantor Merupakan pimpinan KPP Pratama Malang Selatan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.Kepala Kantor
bertanggung
jawab
dalam
mengkoordinasikan
pelaksanaan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan WP di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya. 2. Sub Bagian Umum Bagian
ini
bertanggung
jawab
dalam
menkoordinasika
tugas
pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP. 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Mengkoordinasikan
pengumpulan,
pengolahan
data,
penyajian
informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta menyiapkan laporan kinerja secara berkala. 4. Seksi Pelayanan Mengkoordinasikan perpajakan,
penetapan
mengadministrasikan
dan
dokumen
penerbitan dan
produk
berkas
hukum
perpajakan,
penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi WP.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SPT, serta penerimaan surat lainnya. Selain itu juga melaksanakan penatausahaan berkas wajib pajak. 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan WP, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi. Ruang lingkupnya adalah wilayah kecamatan Klojen. 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan WP, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi. Ruang lingkupnya adalah wilayah kecamatan Kedungkandang. 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Melaksanakan pengawasan kepatuhan perpajakan WP, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi. Ruang lingkupnya adalah wilayah kecamatan Sukun. 9. Seksi Penagihan Mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, penyusunan profil wajib
pajak, serta melakukan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyampaian dokumen-dokumen penagihan. 10. Seksi Pemeriksaan Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan yang lain. Melaksanakan pemeriksaan terhadap WP. 2.4.
Bidang Kegiatan
KPP
Malang
Selatan
mempunyai
tugas
untuk
melaksanakan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
URAIAN KEGIATAN 3.1
Tempat Kegiatan
Penulis kali ini mendapat kesempatan magang di KPP Pratama Malang Selatan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, bagian arsip dokumen dan persuratan. 3.2
Uraian Kegiatan
Selama proses magang, penulis banyak sekali melakukan perekaman dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar di Waskon II. Di sini peneliti mendapatkan sebuah ilmu baru yakni tata cara permohonan pengurangan PBB Pengajuan permohonan pengurangan PBB terutang. Pengurangan PBB terutang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) nomor KPP70-0049 tanggal 13 Maret 2008 mengenai Tata Cara Penyelesaian Pengurangan PBB Terutang diajukan melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu). Petugas TPT menerima berkas permohonan Pengurangan PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PBB belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.Apabila berkas permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap, petugas TPT mencetak BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen).BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan Pengurangan
PBB.Petugas
TPT
meregister
permohonan
dan
meneruskan
permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberi disposisi kepada Account Representative.Account Representative meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan
Wajib
Pajak.
Apabila
persyaratan
formal
terpenuhi,
Account
Representative meneliti apakah keputusan atas permohonan pengurangan PBB adalah wewenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau wewenang Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.04/1999 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-149/PJ/2007. Apabila pemberian keputusan menjadi wewenang KPP Pratama, maka Account Representative membuat konsep Uraian Penelitian dan konsep Surat Keputusan berdasarkan hasil penelitian kantor/lapangan, serta menyerahkan uraian dan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan ditandatangani. Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal, AR membuat Surat Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diproses dan mengirimkan kepada Wajib Pajak dengan persetujuan Kepala KPP Pratama melalui Subbag Umum. Selanjutnya, Uraian Penelitian dan konsep Surat Keputusan dikirimkan ke Seksi Pelayanan, direkam oleh seksiPDI, dan dicetak Surat Keputusan pengurangan oleh pelaksana Seksi Pelayanan.Jangka waktu mulai dari penerimaan berkas hingga keluar keputusan pengurangan PBB berdasarkan SE-37/PJ/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu PenyelesaianLayanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak harus selesai paling lama 2 bulan sejaksurat permohonan
diterima lengkap sedangkan jangka waktu normal untuk penyelesaian pengurangan PBB adalah 3 bulan. 3.3
Masalah yang Dihadapi
Dalam
penyelesaian
permohonan
pengurangan
PBB
terutang
melibatkan seksi pelayanan sebagai tempat masuknya berkas permohonan (dalam hal ini TPT), Seksi Pengawasan dan Konsultasi yaitu AR untuk melakukan penelitian pengurangan PBB, Seksi PDI sebagai perekam hasil keputusan pengurangan, dan terakhir Seksi Pelayanan untuk mencetak produk berupa Surat Keputusan Pengurangan. Berkas permohonan Wajib Pajak diterima melalui TPT. Bila berkas permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan, maka petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak dan mencetak LPAD. Kurangnya ketelitian petugas TPT dan tidak tersedianya form checklist kelengkapan dokumen kadangkala menyebabkan masih terdapatnya berkas pengajuan yang kurang lengkap namun tetap diterima dan dicetak LPAD-nya. Berkas
permohonan
pengurangan
yang
masuk
dikirimkan
ke
Seksi
Pengawasan dan Konsultasi, selanjutnya didisposisi ke AR yang bersangkutan untuk dilakukan penelitian. Jika berkas ternyata masih kurang lengkap, AR akan memberitahukan kepada Wajib Pajak agar segera melengkapi data yang diperlukan. Dari sini, proses penyelesaian menjadi sedikit tertunda dan kurang efektif. Jika berkas pengajuan permohonan sudah lengkap, AR akan melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan apabila diperlukan, dalam beberapa kasus pengajuan pengurangan PBB yang memiliki ketetapan yang tinggi dapat dilanjutkan dengan
penelitian lapangan. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB. Setelah laporan penelitan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor, berkas dikirim ke Seksi Pelayanan.Jika mengacu pada SOP tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB, proses ini sudah benar.Namun pada kenyataannya, Surat Keputusan Pengurangan belum dapat dicetak oleh pelaksana Seksi Pelayanan apabila Laporan Hasil Penelitian yang telah dibuat AR belum direkam oleh Seksi PDI.Hal ini menyebabkan Seksi Pelayanan harus terlebih dahulu mengirim berkas dan Laporan Hasil Penelitian yang telah dibuat AR ke Seksi PDI.Setelah
direkam
oleh
Seksi
PDI,
berkas
dikembalikan
ke
Seksi
Pelayanan.Disinilah letak dari kurang efektifnya SOP tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Terutang, karena berkas cenderung berputar-putar dan Seksi Pelayanan harus meregister berkali-kali.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN 4.1
Kesimpulan
1. Permohonan pengurangan PBB yang jumlahnya sangat banyak memerlukan penelitian sejak berkas diajukan melalui TPT hingga pencetakan hasil keputusan yang dilakukan di seksi pelayanan. 2. Kurangnya kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk memproses pengajuan pengurangan PBB menyebabkan jangka waktu penyelesaian menjadi lebih lama. 3. Seksi pelayanan tidak dapat mencetak surat keputusan pengurangan apabila seksi PDI belum merekam hasil laporan penelitian pengajuan pengurangan PBB yang telah dibuat Account Representative (AR). 4.2
Saran
1.
Petugas TPT sebaiknya menyediakan sarana checklist kelengkapan dokumen untuk meneliti kelengkapan pengajuan pengurangan PBB dengan cermat mulai dari pengecekan apakah berkas permohonan telah ditanda tangani WP/kuasa WP, kelengkapan-kelengkapan lain seperti adanya SPPT, STTS, SK Pensiun, sehingga bisa meminimalkan adanya berkas yang tidak lengkap dicetak LPADnya dan dapat memudahkan penelitian yang dilakukan oleh AR.
2.
Perlu adanya perubahan SOP tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Terutang yang telah ada, yaitu perlu ditambahkan proses pengiriman berkas dan Laporan Hasil Penelitian dari Seksi Pengawasan dan
Konsultasi diteruskan langsung ke Seksi PDI untuk dilakukan perekaman terlebih dahulu. Setelah itu, Seksi PDI mengirimkan berkas yang telah direkam ke Seksi Pelayanan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Formulir 2. Buku Catatan 3. Laporan 4. Lembar Penilaian 5. Lembar Kegiatan Harian 6. Surat Keterangan Magang 7. Lain-lain
