KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2016 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi tentang ringkasan
keluaran
dari
masing-masing
program
dan
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan. Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNN melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam pelaksanaan progam dan kegiatan telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi. Hal ini menyiratkan bahwa Kepala BNN sebagai penanggung jawab program dan kegiatan di bidang P4GN, wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja secara akuntabel baik kepada Presiden sebagai Kepala Negara maupun masyarakat sebagai penerima manfaat program dan kegiatan yang digulirkan . Secara umum Sasaran Strategis BNN yang telah ditetapkan, telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil secara optimal, tentunya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
i
Laporan kinerja yang ringkas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016, selain itu laporan ini menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN di masa mendatang. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Amin.
Jakarta,
Februari 2017
Kepala Badan Narkotika Nasional
TTD Drs. Budi Waseso
Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan 2 (dua) program yaitu: 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
2.
Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)., Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 7
(tujuh) Sasaran Strategis dengan 13 (tigabelas) Indikator Kinerja Utama, dengan kriteria capaian sebagai berikut: a.
Capaian di atas 100% sebanyak = 5 Indikator Kinerja Utama;,
b.
Capaian 90 s/d 100% sebanyak = 3 Indikator Kinerja Utama;
c.
Capaian 80 s/d 89% sebanyak = 2 Indikator Kinerja Utama;
d.
Capaian 70 s/d 79% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Utama;
e.
Capaian 60 s/d 69% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Utama;
f.
Capaian 50 sd 59% sebanyak = 1 Indikator Kinerja Utama;
g.
2 (dua) Indikator Kinerja Utama BNN belum dapat nilai dari Kemenpan & Reformasi Birokrasi. Upaya pencaian target kinerja BNN, dilakukan dengan mendorong kinerja
Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN. Berdasarkan
evaluasi
bahwa
kinerja
Satker
setiap
tahunnya
sudah
menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan. Sampai saat ini bidang pemberantasan di beberapa Satker di kewilayahan belum terisi baik struktural maupun fungsional.
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
iii
Terhambatnya pengisian personil pemberantasan dan pelaksana tugas teknis lainnya, juga karena adanya keterbatasan BNN menyediakan tunjangan kinerja terutama pada provinsi yang tunjangan kinerja daerah yang sangat besar dibandingkan dengan tunjangan kinerja yang diperoleh bila menjadi pegawai BNN. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNN termasuk dengan melakukan pergeseran personil pada satauan kerja yang sangat membutuhkan
dan
tergolong
rawan
peredaran
narkoba.
Disamping
itu
mengoptimalkan anggaran yang tersedia khususnya yang berkaitan dengan belanja pegawai. Oleh karena adanya moratorium penerimaan pegawai, maka akan dilakukan pendekatan dengan pemerintah daerah dan juga dengan Polda/ Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan. Dari segi penyerapan anggaran, Tahun 2016 BNN berhasil menyerap anggaran sebesar 72%. Sisa anggaran merupakan penghematan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal . Besarnya
sisa
anggaran
sangat
dipengaruhi
oleh
adanya
kebijakan
pemotongan/penghematan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Jika realisasi anggaran BNN dikurang dengan anggaran yang di blokir, maka realisasi anggaran BNN sesungguhnya tahun 2016 adalah sebesar 89%.
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................
i
RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 .................................................................................
iii
DAFTAR ISI ......................................................................................................
v
DAFTAR TABEL ...............................................................................................
vii
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................
viii
BAB I
PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang ...........................................................................
1
B. Dasar Hukum .............................................................................
2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ............................
3
D. Struktur Organisasi.....................................................................
6
E. Sistematika.................................................................................
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA ..............................................................
8
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA BNN ....................................................
11
A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................
11
B. Realisasi Anggaran ....................................................................
76
PENUTUP .........................................................................................
78
BAB IV
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
v
Lampiran
Lampiran
1
Perjanjian Kin erja BNN Tahun Anggaran 2016 ....................
81
Lampiran
2
Hasil Pengukur an Aspek Manfaat P4GN TA. 2016 . ..............
84
Lampiran
3
Rekapitulasi Perhit ungan Laju Angka Coba Pakai Penyalah guna Narkoba Per Provinsi dan Nasional Tahun 2016..........................................................................................
86
Partis ipasi Kemandiri an Lingk ungan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba .................................
87
Partis ipasi Kemandiri an Lingk ungan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba .................................
88
Rekapit ulasi Mantan Penyalah guna dan Pecandu Narkoba yang tidak Kambuh Kembali Setelah Menjalani Rehabilitasi dan/atau Pascarehabilitasi ................................
89
Data Penangangan Kasus Narko tik a Tahun 2010 – 2016 ....
91
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
4
5
6
7
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
vi
DAFTAR TABEL
Tabel
1
Perjanjian Kin erja BNN Tahun Anggaran 2016 ........................
9
Tabel
2
Realisasi Capaian Kinerj a BNN Tahun 2016 .............................
11
Tabel
3
Angk a Penyalah Guna Narko ba Coba Pakai, Teratur , dan Pecandu Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Jenjang Sekolah Berdasarkan Survei t erhadap Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016 ..............................................................
20
Realisasi Sasaran Kegiatan Program Pemberdayaan Anti Narkoba p ada Kelompok Masyarakat u ntuk Tingkat Pusat Tahun 2016 ..................................................................................
30
Realisasi Sasaran Kegiatan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Kelompok Stakeholder unt uk Tingkat Pusat Tahun 2016 ..................................................................................
36
Jumlah Mantan Penyalah Guna dan Pecandu Narko ba yang Tidak Kambuh Kembali Setelah Menjalani Rehabilitasi dan/atau Pascarehabilitasi Berdasarkan Asal Lembaga .........
40
Perbanding an Sasaran Strategis dan Indikator Kin erja Utama Tahun 2015 dan 2016 ......................................................
42
Sasaran, Indikator Kinerja Utama BNN Bid ang Rehabilitasi berdasarkan Renstra BNN tahun 2015 – 2019..........................
42
Capaian kin erja BNN Bid ang Rehabil itasi tahun 2016 dibanding kan dengan target J angka Menengah dalam Renst ra BNN tahu n 2015 – 2019 ................................................
43
Perbanding an Nilai Hasil Capaian Kin erja BNN Tahun 2014 dengan Tahun 2015 dan 2016 ....................................................
68
Kondis i Pertanggun gjawaban Keuangan pada Badan Narkotika Nasional dalam Opini BPK RI ...................................
75
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
4
5
6
7
8
9
10
11
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
vii
DAFTAR GRAFIK Grafik
Grafik Grafik Grafik Grafik
Grafik
1
2 3 4 5
6
Prevalensi Penyalahgunaan Narko ba 2006 – 2016 Menurut Waktu menyalahgunakan narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa ...........................................................................
14
Distr ibusi yang Pernah Terpapar KIE, Tingkat Pemahaman, dan Yakin Menghi ndari Narkoba, 2016 .....................................
16
Hasil Olah Data kepada Kelompok Sasaran Keluarga, Pelajar/Mahasiswa, Pekerja, Kelom pok Masyarakat ...............
22
Juml ah Institusi Pemerintah dan Swasta yang Memili ki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba .............
24
Juml ah Kelompok Masyarakat dan Institusi Pendidik an yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba .......................................................................................
24
Realisasi Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingk at Pusat dan daerah Tahun 2016 ............................
31
Grafik
7
Peningkatan Capaian Kinerja Lembaga Pendidkan .................
32
Grafik
8
Realisasi Jumlah Kelompok Stakeholder yang menyelenggarakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingk at Pusat dan daerah Tahun 2016 ............................
37
Grafik
9
Peningkatan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah..................
38
Grafik
10
Capaian Layanan Rehabil itasi Tahun 2016 ...............................
41
Grafik
11
Jum lah Lembaga Rehabilitasi yang Mendapatkan Peningkatan kemampuan, Mampu Operasional, dan Menghasilkan Mantan Pecandu Tidak Kambuh Kembali ........
46
Jum lah Jarin gan Sindikat Kejahatan Narkob a yang Terungkap ...................................................................................
50
Grafik
12
Grafik
13
Persentase Capaian Penyelesaian Penyidik an Aset TPPU .....
53
Grafik
14
Perbanding an Capaian Kinerja Tingkat Efektifi tas Kerja Sama Tahun 2015 – 2016 ............................................................
60
Grafik
15
Nilai Kin erja Anggaran BNN .......................................................
71
Grafik
16
Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Sebelum Pagu Blokir ...
77
Grafik
17
Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Setelah Pagu Blokir .....
78
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
viii
BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN A.
Lat ar Belakang. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia juga berimbas ke tanah air, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Sasaran peredaran Narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga . Penanganan
permasalahan
penyalahgunaan
dan
peredaran
gelap
Narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa). Korban penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi Narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah. Mencermati
perkembangan
penyalahgunaan
dan
peredaran
gelap
Narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Korban penyalahgunaan Narkoba bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU sampai pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkoba. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
1
Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point penanggulangan Narkoba di tanah air telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melalui Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama nasional dan internasional guna mencegah Narkoba masuk ke Indonesia. Pelaksanaan
kerjasama
Pencegahan
dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tingkat pusat dengan Kementerian/Lembaga/Instansi didukung dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem penganggaran dari semula penganggaran berbasis fungsi (Money Follow Function) berubah menjadi penganggaran berbasis program (Money Follow Program) yang berdampak pada kemudahan bagi K/L/I mengalokasikan anggaran masing-masing dalam pelaksanaan program P4GN. Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
ini
disusun
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. B.
Dasar Hukum. 1.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5.
Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6.
Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
2
7.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
9.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
C.
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan. 1.
Kedudukan. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.
2.
Tugas. a.
Menyusun
dan
melaksanakan
kebijakan
nasional
mengenai
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. b.
Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
c.
Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan
dan
peredaran gelap Narkoba. d.
Meningkatkan
kemampuan
lembaga
rehabilitasi
medis
dan
rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. e.
Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
3
f.
Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan
dan
peredaran gelap Narkoba. g.
Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
h.
Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
i.
Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
j.
Membuat laporan tahunan mengenai
pelaksanaan tugas dan
wewenang. Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan
kebijakan
nasional
pemberantasan
penyalahgunaan
mengenai
danperedaran
pencegahan gelap
dan
psikotropika,
prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 3.
Fungsi. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi: a.
Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
b.
Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.
c.
Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
d.
Penyusunan
dan
perumusan
kebijakan
teknis
pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN. e.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.
f.
Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
4
g.
Pengoordinasian Pengoordina sian
instansi
pemerintah
terkait
dan
komponen
masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. h.
Penyelenggaraan
pembinaan
dan
pelayanan
administrasi administ rasi
di
lingkungan BNN. i.
Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
j.
Pelaksanaan Pelaksanaan
penyelidikan penyelidikan
dan
penyidikan penyidikan
penyalahgunaan penyalahgunaan
peredaran gelap Narkoba. k.
Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba.
l.
Pengoordinasian Pengoordina sian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/ atau pecandu Narkoba.
m.
Pengoordinasian Pengoordina sian peningkatan
kemampuan
lembaga le mbaga rehabilitasi rehabili tasi
medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. n.
Peningkatan
kemampuan lembaga
rehabilitasi rehabilita si
penyalahgunaan
dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya. o.
Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
p.
Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional internasion al di bidang P4GN.
q.
Pelaksanaan pengawasan fungsional fungsio nal terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion Nasion al Tahun Tahun 2016 2016
5
r.
Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
s.
Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
t.
Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
u.
Pelaksanaan pengujian Narkoba.
v.
Pengembangan laboratorium uji Narkoba.
w.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
4.
Kewenangan. Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.
D.
Struktur Organisasi. Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut: 1.
Kepala BNN;
2.
Sekretariat Utama; Utama;
3.
Inspektorat Utama;
4.
Deputi Bidang Pencegahan;
5.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
6.
Deputi Bidang Pemberantasan;
7.
Deputi Bidang Rehabilitasi;
8.
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;
9.
Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan
10.
Instansi Vertikal.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion Nasion al Tahun Tahun 2016 2016
6
STRUKTUR STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL NASIONAL KEPALA
SETTAMA
ITTAMA
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
DEPUTI BIDANG DAYAMAS
DEPUTI BIDANG BERANTAS
DEPUTI BIDANG REHABILITASI
DEPUTI BIDANG HUKUM & KERMA
PUS LITDATIN BNNP
BNNK/KOTA
E.
Sistematika. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan.
Bab II
Perencanaan Kinerja.
Bab III
Akuntabilitas Akuntabili tas Kinerja.
Bab IV
Penutup.
Lampiran 1.
Perjanjian Kinerja
2.
Lain-lain yang dianggap perlu
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion Nasion al Tahun Tahun 2016 2016
7
BAB II PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN KINERJA Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi salah satu agenda pembangunan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu dengan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi
penyalahgunaan
Narkoba.
Dalam
RPJMN
telah
ditetapkan
Laju
peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 0,05% per tahun. Sedangkan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah dengan: 1.
Mengintensifkan upaya sosisalisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba ( demand side);
2.
Meningkatnya
upaya
terapi
dan
rehabilitasi
pecandu
dan
korban
penyalahgunaan Narkoba ( demand side); dan 3.
Meningkatnya efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (supply side). Adapun strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan di atas
adalah: 1.
Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah;
2.
Diseminasi informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media;
3.
Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi;
4.
Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba; dan
5.
Kegiatan intelijen Narkoba .
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
8
Sejalan dengan RPJMN tersebut, BNN sebagai focal point penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN sebagai berikut: Visi
: “Mewujudkan
masyarakat
Indonesia
yang
sehat,
bebas
dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ” Misi
: “Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ”
Tujuan : “Peningkatan
penanganan
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ” Sedangkan Sasaran Strategis “Terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 0,05% per tahun” Guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 1.
Perjanjian Kinerja BNN Tahun Anggaran 2016
Kementerian/Lembaga
: Badan Narko tika Nasio nal
Tahun Anggaran
: 2016
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target 2016
1
2
3
4
1.
Terkendalinya
angka
prevalensi penyalahgunaan
Laju
Peningkatan
Prevalensi
0,05%
Narkoba
9,75%
Penyalahgunaan Narkoba
Narkoba 2.
Meningkatnya daya tangkal
Laju
masyarakat
coba pakai
bahaya dan
terhadap
angka
pengguna
penyalahgunaan peredaran
gelap
Narkoba.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
9
1
3.
2
Terwujudnya
3
kemandirian
Indeks
kemandirian
masyarakat dan stakeholder
masyarakat
berpartisipasi
P4GN
dalam
pelaksanaan P4GN
4
Indeks
dalam
partisipasi pelaksanaan
kemandirian
stakeholder
dalam
partisipasi
2,50 (skala)
2,50
pelaksanaan
(skala)
Jumlah mantan penyalah guna dan
16.000
penyalah guna dan pecandu
pecandu
Orang
Narkoba yang tidak kambuh
kambuh kembali setelah menjalani
kembali
rehabilitasi
P4GN 4.
Meningkatnya
mantan
Narkoba
yang
tidak
dan/atau
pasca
rehabilitasi 5.
Melemahnya
aktivitas
jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap Persentase
22 Jaringan
penyelesaian
100%
penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak
perdana
narkotika
hasil
tindak pidana narkotika 6.
Meningkatnya produk dan
Indeks
layanan
P4GN
kerjasaman
hukum nasional
serta dan
internasional bidang P4GN
layanan
Tingkat
hukum
efektivitas
bidang
kerjasama
4 (skala)
65%
dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri
7.
Meningkatnya tata kelola
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
organisasi yang profesional
BNN Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN
55,00
B
Nilai Kinerja Anggaran BNN
85,00
Opini Laporan Keuangan BNN
WTP
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA B NN A.
Capaian Kinerja Organisas i. Capaian kinerja BNN merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara cascading turun hingga ke level yang paling bawah di BNN kewilayahan. Sasaran
strategis
yang
dicapai
merupakan
hal
yang
harus
dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki benefit (manfaat) kepada masyarakat. Dalam Perjanjian Kinerja BNN tahun 2016 ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis,13 (tiga belas) indikator kinerja utama dengan gambaran capaian setiap sasaran dan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut: Tabel 2. Realisasi Capaian Kinerj a BNN Tahun 2016 No.
Sasaran Strategis
Indik ator Kin erja Utama
1
2
3
1.
2.
Terkendalinya angka
Laju Peningkatan
prevalensi penyalah-
Prevalensi
gunaan Narkoba
Penyalahgunaan Narkoba
Meningkatnya daya
Laju angka pengguna
tangkal masyarakat
Narkoba coba pakai
Target
Realisasi
Capaian
2016
2016
(%)
4
5
6
0,05%
-0,3
800%
9,75%
2,12%
178%
2,50
2,39
95,7%
2,48
99,16%
terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredar-an gelap Narkoba. 3.
Terwujudnya
Indeks kemandirian
kemandirian
partisipasi masyarakat
masyarakat dan
dalam pelaksanaan
stakeholder
P4GN
berpartisipasi dalam
Indeks kemandirian
pelaksanaan P4GN
partisipasi stakeholder
(skala)
2,50 (skala)
dalam pelaksanaan P4GN
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
11
1
4.
2
3
4
5
6
Meningkatnya mantan
Jumlah mantan penyalah
16.000
9.423
58,89%
penyalah guna dan
guna dan pecandu Nar-
Orang
Orang
pecandu Narkoba yang
koba yang tidak kambuh
tidak kambuh kembali
kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi
5.
Melemahnya aktivitas
Jumlah jaringan sindikat
22
31
jaringan sindikat
kejahatan narkotika yang
Jaringan
Jaringan
peredaran gelap
terungkap 100%
86%
86%
4
3,3
82,5%
65%
65,71%
101,9%
55,00
NA
NA
B
NA
NA
Anggaran
85,00
87,14
102,52%
Opini laporan keuangan
WTP
WTP
100%
narkotika
Persentase penyelesaian
140,91%
penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika 6.
Meningkatnya produk
Indeks layanan hukum
dan layanan hukum
bidang P4GN
(skala)
serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN
Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri
7.
Meningkatnya tatakelola
Nilai Indeks Reformasi
organisasi yang
Birokrasi BNN
profesional
Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN Nilai
Kinerja
BNN
BNN
Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama kurun waktu tahun 2016, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
12
1.
Sasaran : Terkendalinya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
Dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan kehidupan masyarakat mendorong pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional untuk lebih fokus melakukan berbagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Adapun target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah terkendalinya laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 0,05% setiap tahun. Guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari program yang dilaksanakan perlu dilakukan pengukuran dari setiap sasaran dengan indikator kinerja utama sebagaimana uraian berikut: No. 1.
Indikato r Kinerja Utama Laju
Peningkatan
Prevalensi
Target
Realisasi
%
0,05%
-0,3%
800%
Penyalahgunaan Narkoba Definisi operasional dari laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah Perubahan rasio jumlah penyalahgunaan Narkoba terhadap populasi penduduk yang berpotensi menyalahgunakan Narkoba (usia 10-59 tahun) pada suatu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil survei BNN bekerja sama dengan Puslitkes UI Tahun 2014 telah melahirkan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba secara umum sebesar 2,18%. Berdasarkan hasil survei tersebut telah dilakukan perhitungan proyeksi angka prevalensi, dimana tahun 2016 telah diproyeksikan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba secara umum sebesar 2,21% atau setara dengan 4.173.633 orang dengan rincinan kategori adiksi coba pakai sebanyak 1.632.636 orang (prevalensi 0,87%); kategori teratur pakai sebanyak
1.539.360 orang
(prevalensi 0,82%); kategori pecandu suntik sebanyak 70.001 orang (prevalensi 0,04%) dan pecandu non suntik sebanyak 931.636 orang (prevalensi 0,49).
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
13
Seperti diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia didasari oleh 3 (tiga) hasil survei yaitu survei pada kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pekerja dan kelompok rumah tangga. Namun penelitian prevalensi penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan secara serentak kepada ketiga kelompok sasaran tersebut setiap tahunnya, oleh karena berbagai keterbatasan utamanya masalah ketersediaan anggaran. Pada Tahun 2016 lalu, BNN bekerjasama dengan Puslitkes-UI telah melakukan Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa dan didapatkan angka prevalensi setahun terakhir pakai sebesar 1,9 % (Grafik 1). Jika menggunakan dan membandingkan hasil survei tersebut, maka angka prevalensi bukan lagi sekedar dapat ditahan lajunya, namun dapat diturunkan dari 2,2% di tahun 2015 menjadi 1,9% pada tahun 2016, dengan penurunan laju angka prevalensi sebesar -0.3%. Laju peningkatan
prevalensi
penyalahgunaan
Narkoba
diperoleh
dengan
membandingkan trend angka prevalensi pada tahun ke-n dengan tahun n-1. Angka prevalensi tersebut juga menurun jika dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2011 pada kelompok yang sama yaitu 2,9%. Menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa tentunya
sangat
mempengaruhi
perkembangan
angka
prevalensi
penyalahgunaan Narkoba secara umum. Grafik 1. Prevalensi Penyalahgunaan Narkob a 2006 – 2016 Menurut Waktu Pada Kelom pok Pelajar dan Mahasiswa 10
Kecenderungan Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Semakin Menurun
8,1
7,8
8 e s a t n e s r e P
6
5,2
5,1
4,3
4
3,8 2,9 1,9
2 0 2006
2009 Per nah pak ai
2011
2016
Pakai set ahu n t erakhi r
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
14
Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan Narkoba ”, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
Formul a
Utama Laju peningkatan
Hasil Perhitun gan
=(((Tp –Rp)+Tp)/Tp))*100%
=(((0.05- (-0.3)+0.05
prevalensi
/0.05))*100%
penyalahgunaan
=(0.4/0.05)*100%
Narkoba
=800%
Keterangan - Tp : Target Prevalensi - Rp : Realisasi Prevalensi
Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 800%. Terkait dengan perhitungan capaian keberhasilan menahan laju angka prevalensi
penyalahgunaan
Narkoba
tidak
dapat
dilakukan
perhitungan
sebagaimana lazimnya dengan membandingkan realisasi dibagi target lalu dikalikan 100%, akan tetapi dilakukan sebagaimana rumus di atas. Laju angka prevalensi memiliki komposisi perhitungan terbalik, dimana semakin tinggi capaian
angka
laju
akan
memperkecil
persentase
capaian.
Begitupun
sebaliknya, jika capaian angka laju semakin rendah akan berdampak positif terhadap persentase capaian. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (160%), persentase capaian tahun 2016 sangat meningkat tajam (800%). Sebenarnya capaian tersebut tidak dapat dibandingkan secara apple to apple disebabkan penelitian prevalensi penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan secara serentak kepada ketiga kelompok sasaran sebagaimana dijelaskan di atas. Meski demikian, capaian pada tahun 2016 dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah pada akhir periode Renstra mampu menahan laju angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba sebesar 0.05%. Untuk melihat korelasi secara apple to apple antara hasil penelitian pada kelompok pelajar dan mahasiswa dengan fakta nyata di lapangan bahwa terjadi perubahan pengetahuan dan respon untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa, berikut ini disajikan informasi tentang keterlibatan pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan P4GN yaitu tentang keterpaparan program KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh BNN. Dari total pelajar dan mahasiswa yang terpapar KIE sebanyak 79%, sebanyak 74% mengaku mengerti dari pada program KIE tersebut dan 53% mengaku akan menghindari Narkoba (Grafik 2). Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
15
Grafik 2. Distr ibusi yang Pernah Terpapar KIE, Tingkat Pemahaman, dan Yakin Menghi ndari Narko ba, 2016 90%
81%
80% 70%
87%
79%
77%
74%
69%
65% 55%
57%
60%
84%
53%
50% 40%
31%
30% 20% 10% 0% SMP
SMA
terpapar KIE Faktor
keberhasilan
PT/AKD
mengerti
pencapaian
Total
Yakin menghindari
sasaran
tersebut
di
atas
sangat
dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan advokasi program Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba (Bang Wawan), yang didukung dengan kerja keras dari seluruh Satuan Kerja BNN untuk mendorong instansi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melaksanakan program P4GN di lingkungannya. Di samping itu juga sudah terbangun kemandirian masyarakat melakukan kampanye bahaya penyalahgunaan Narkoba melalui program pemberdayaan yang dijalankan oleh para penggiat yang dibentuk oleh BNN. Guna mengetahui sejauh mana dukungan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan P4GN, BNN melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan ke berbagai satuan kerja di kewilayahan dengan hasil capaian 4,2 (metode likert skala 5), atau jika dikonversikan ke persentase menjadi 83,3% dengan kategori “Baik” berdasarkan PMK Nomor 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L (Lampiran 2). Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
16
Selain hal tersebut di atas, upaya P4GN di daerah dapat berjalan lebih efektif sejalan dengan dukungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Meskipun
menunjukkan
keberhasilan
dalam
menahan
laju
penyalahgunaan Narkoba, Indonesia masih tetap harus waspada untuk melakukan P4GN yang signifikan secara komprehensif dan sinergi. Apabila hal ini tidak dilakukan maka laju penyalahgunaan Narkoba akan lebih dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah: 1.
Perlu segera diterbitkan kebijakan pemerintah pengganti Inpres No 12 Tahun
2011
untuk
mendukung
Kebijakan
Pembangunan
Nasional
berwawasan anti Narkoba guna meningkatan kerjasama antar instansi pemerintah dan komponen masyarakat lainnya berperan aktif dalam upaya P4GN. 2.
Penanganan permasalahan Narkoba harus dilakukan secara serentak di seluruh wilayah tanah air, oleh karena itu sangat mendesak pembentukan dan pengembangan kelembagaan BNN pada Kabupaten/Kota yang belum terbentuk, di samping itu juga perlu penambahan sumber daya manusia termasuk sarana dan prasarana.
3.
Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan perlu didukung dengan data penelitian yang lebih luas, sehingga dampak/hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memperkuat keyakinan terkait dengan keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan. Sebagai analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai
kebehasilan ini, BNN dengan segala keterbatasan sumber daya telah memanfaatkan peningkatan kerjasama dengan K/L/I menggandeng seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program P4GN. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
17
Dengan demikian, keberhasilan menahan laju angka prevalensi bukan hanya semata-mata keberhasilan BNN, akan tetapi kontribusi dari seluruh K/L/I seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta K/L lainnya menggandeng masyarakat dalam mensukseskan program P4GN di Indonesia.
2.
Sasaran : Meningkatnya Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Sebagai focal point penanggulangan Narkoba, BNN telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara massive. Langkah pertama dengan melakukan pencegahan dengan target menekan laju angka coba pakai sebagaimana indikator tersebut di bawah ini: No.
Indikato r Kinerja Utama
Target
Realisasi
%
1.
Laju Angka Penyalah guna Narkoba
9,75%
2,12%
178%
Coba Pakai Secara definisi operasional, Laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai adalah upaya meningkatkan ketahanan diri dan organisasi untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan Narkoba. Angka target sebesar 9,75% sebagai batas atas laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai didapatkan dari data penelitian coba pakai pada 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu pelajar/mahasiswa, masyarakat, keluarga, dan pekerja. Keberhasilan program dinilai dari keberhasilan menekan angka laju coba pakai dibawah angka 9,75% dan dikatakan tidak berhasil menekan laju coba pakai apabila angka hasil penelitian menunjukan laju coba pakai diatas angka target 9,75%, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut ini:
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
18
Yang dijadikan baseline adalah data hasil penelitian tahun 2008, dimana terdapat sekitar 892.928 orang masuk dalam kategori sebagai penyalah guna Narkoba coba pakai. Pada tahun 2011 angka ini mengalami peningkatan menjadi 1.159.649 orang, rata-rata kenaikan angka coba pakai pada rentan waktu 2008-2011 adalah +10.95%. Kemudian pada tahun 2014 dengan menggunakan angka proyeksi sebesar 1.624.026, jika dibandingkan dengan hasil penelitian tahun 2011 mengalami kenaikan rata-rata +13.34% pada 3 (tiga) tahun tersebut. Berdasarkan data tersebut angka proyeksi coba pakai pada tahun 2019 adalah sebesar 1.809.138, dengan demikian estimasi coba pakai tahun 2019 adalah 9,75%. Dengan membandingkan angka proyeksi tersebut dengan baseline tahun 2008 sebesar 892.928, lalu hasilnya dibagi 11 tahun diperoleh angka rata-rata kenaikan sebesar +9,75%. Meskipun data yang tersaji tahun 2016 ini tidak bisa dibadingkan secara apple to apple disebabkan target 9,75% adalah untuk 3 (tiga) kelompok sasaran, namun hasil penelitian pada tahun 2016 khusus pada kelompok pelajar dan
mahasiswa
setidaknya
dapat
menggambarkan
keberhasilan
dalam
menekan laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
19
Hasil perhitungan olah data dari hasil penelitian penyalahgunaan Narkoba tahun 2016, diperoleh laju angka coba pakai sebesar 2,12% (lampiran 3) dengan persentase capaian sebesar 178%. Data trend angka coba pakai khusus segmen pelajar dan mahasiswa dari tahun ke tahun, seperti tergambar pada tabel berikut ini: Tabel 3. Angka Penyalah Guna Narkob a Coba Pakai, Teratur, dan Pecandu Menurut Jenis Kelamin, Umur dan Jenjang Sekolah Berdasarkan Survei t erhadap Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016
Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “ Laju angka penyalah guna Narkoba coba pakai ”, adalah sebagai berikut: No. 1.
Indikator Kinerja Utama Laju angka
=((TCp –
=((9.75-
-
TCp : Target Coba Pakai
penyalah
guna
RCp)+TCp)/TCp)*100%
2.12+9.75)/9.75)*100%
-
RCp : Realisasi Coba Pakai
Narkoba
coba
Formula
pakai
Hasil Perhitungan
Keterangan
=(17.38/9.75)*100% =178%
Capain Ki nerja
178 %
Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 178%. Terkait dengan perhitungan capaian keberhasilan menahan laju angka coba pakai penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan perhitungan sebagaimana lazimnya dengan membandingkan realisasi dibagi target lalu dikalikan 100%, akan tetapi dilakukan sebagaimana rumus di atas. laju angka coba pakai penyalahgunaan Narkoba memiliki komposisi perhitungan terbalik, dimana semakin tinggi capaian angka laju akan memperkecil persentase capaian. Begitupun sebaliknya, jika capaian angka laju semakin rendah akan berdampak positif terhadap persentase capaian. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
20
Dari penjelasan keberhasilan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hasil evaluasi penelitian tahun 2016 dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah pada akhir periode Renstra menahan laju angka coba pakai penyalahgunaan Narkoba sebesar 9,75%. Keberhasilan capaian dalam menahan laju angka penyalah guna coba pakai sangat dipengaruhi tingkat efektivitas informasi P4GN dan dilakukannya intensifikasi penyebarluasan informasi melalui berbagai saluran media, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial lainnya. Peran media massa sangat membantu dalam penyebarluasan informasi P4GN dan berhasil mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkoba yang mengakibatkan tertahannya laju angka penyalah guna coba pakai. Bagi pecandu coba pakai masih bisa diedukasi melalui pendekatan komunikasi
personal
dan
peningkatan
pemahaman
untuk
tidak
menyalahgunakan Narkoba. Rekomendasi/rencana aksi kedepan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan dalam konteks pencegahan dan dalam rangka
menahan laju
prevalensi penyalahgunaan Narkoba antara lain: 1.
Optimalisasi peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda
untuk
melakukan
intervensi
pencegahan
penyalahgunaan
Narkoba. 2.
Optimalisasi penggunaan media informasi baik elektronik maupun non elektronik dengan menambah jumlah informasi atau intensitas/frekuensi informasi yang disebarluaskan.
3.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring konteks
perubahan
lingkungan
strategis
dalam
evaluasi dalam
rangka
menjawab
tantangan-tantangan ke depan. Sebagai analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kebehasilan ini, BNN dengan segala keterbatasan sumber daya telah memanfaatkan peningkatan kerjasama dengan K/L dengan menggandeng seluruh
lapisan
masyarakat
untuk
berperan
dalam
kampanye
bahaya
penyalahgunaan Narkoba. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
21
Untuk
mengetahui
tingkat
efektivitas
intervensi
informasi
bahaya
penyalahgunaan Narkoba dan implementasi kebijakan P4GN yang selama ini dilakukan oleh BNN, BNNP, dan BNN Kabupaten/Kota, BNN pusat melakukan monitoring dan evaluasi ke 20 (dua puluh) provinsi dengan metode pendekatan survei kuesioner
Likert skala
5.
Metode survei ini dilakukan karena pengukuran efektivitas bersifat “abstrak” sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran secara kuantitatif. Data
kualitatif diukur dengan memperhatikan rentang waktu penerimaan program P4GN dengan waktu evaluasi, minimal 6 (enam) bulan dari penerimaan intervensi P4GN yang diperoleh oleh peserta pada tahun 2016, dengan harapan telah terjadi proses interaksi sosial dalam kurun waktu tersebut. Hasil olah data yang ditujukan kepada kelompok sasaran keluarga, pelajar/mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat sebagai berikut: Grafik 3. Hasil
Olah
Data
kepada
Kelompok
Sasaran
Keluarga,
Pelajar/Mahasiswa, Pekerja, Kelom pok Masyarakat
80%
Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Materi P4GN Mudah Dipahami
85%
Penyampaian Materi Menarik
81% 88%
Narasumber Menguasai Materi
91% 90%
Materi yang Disampaikan Bermanf aat Menyadari Bahaya Narkoba Setelah Ikut Giat P4GN
96%
Menyampaikan Bahaya Narkoba kepada Orang Lain
99%
Berkeinginan Menjadi Penyuluh Narkoba
97%
Berkeinginan Menjadi Kader Anti Narkoba
93%
Efektivitas Intervensi Media Elektronik
89%
Efektivi tas Intervensi Media Cetak
91%
Efektivi tas Intervensi Media Online/Media Sosial
83%
Efaktivitas Intervensi Media Luar Ruang
0
20
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
40
60
80
100 22
Rata-rata dari persentase hasil pengukuran tiap kriteria atau poin tersebut di atas menghasilkan nilai capaian efektivitas informasi P4GN sebagai target indikator kinerja kegiatan sebesar 81,08% dari target yang ditetapkan 60%, dengan rincian sebagai berikut: Indikator Kinerj a Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Tingkat Efektivitas
Informasi P4GN
Informasi P4GN yang
kepada keluarga,
disampaikan
Pelajar/Mahasiswa,
Target
Realisasi
%
60%
81,08%
135,14%
Pekerja, Kelompok Masyarakat Kriteria
Baik
Sebagai perbandingan, capaian 2016 ini dapat diperbandingkan dengan capaian 2015 namun demikian tidak semua pengukuran dapat diperbandingkan karena ada beberapa pengukuran yang di tahun 2015 dilakukan namun pada tahun 2016 tidak dilakukan karena adanya perbedaan sasaran kegiatan sehingga perlu adanya penyesuaian. Secara detail perbandingan untuk masingmasing indikator pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut: No. 1.
Indikato r Penguk uran Responden Narkoba
menyadari setelah
2015
2016
%
95,08%
99%
4,13%
83,65%
88%
5,20%
73,43%
81%
10,32%
76,90%
85%
10,53%
72,50%
80%
10,34%
bahaya mengikuti
kegiatan P4GN 2.
Responden merasakan efektivitas intervensi program P4GN melalui media elektronik
3.
Responden merasakan efektivitas intervensi program P4GN melalui media cetak
4.
Responden merasakan efektivitas intervensi program P4GN melalui media online/media sosial
5.
Responden merasakan efektivitas intervensi program P4GN melalui media luar ruang
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
23
Selain efektivitas informasi dari penyelenggaraan diseminasi informasi, keberhasilan menekan angka laju coba pakai penyalah guna Narkoba juga didukung oleh peran serta aktif stakeholder baik dari Instansi Pemerintah, swasta, pendidikan maupun kelompok masyarakat dalam turut serta dalam pencegahan penyalahgunaan bahaya Narkoba di masyarakat. Keterlibatan stakeholder secara nyata dapat dilihat dari respon stakeholder memiliki dan mengimplementasikan kebijkan pembangunan berwawasan anti Narkoba (Bang Wawan) di lingkungannya masing-masing, sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini : Grafik 4. Jumlah Instit usi Pemerint ah dan Swasta yang Memili ki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba 472 500 400 180
300 200 100 0
Target
Realisasi
Grafik 5. Jumlah Kelompok Masyarakat dan Instit usi Pendid ikan yang Memili ki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkob a 594 600
417
500 400 300 200 100 0 Target Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
Realisasi 24
3.
Sasaran
:
Terwujudnya
Kemandirian
Masyarakat
dan
Stakeholder Berpartisipasi dalam Pelaksanaan P4GN
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. 1.
Indikato r Kinerja Utama Indeks Kemandirian Partisipasi
Target
Realisasi
%
2,50
2,39
95,7%
Masyarakat dalam Pelaksanaan P4GN Defenisi operasional Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) peran serta masyarakat yang secara mandiri (baik input, output, dan outcome) dalam P4GN. Masyarakat adalah kelompok-kelompok individu yang ada di lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dan lain lain), lingkungan pendidikan (formal dan non formal) dan lingkungan rawan Narkoba di perdesaan (wilayah kultivasi Ganja) dan perkotaan (wilayah peredaran gelap Narkoba). Metode pengukuran Indeks kemandirian partisipasi (IKP) dihitung dengan menggunakan “nilai rata -rata tertimbang” masing-masing 5 (lima) kriteria yang terdiri dari: 1.
Aspek Manusia yang meliputi tokoh anti Narkoba, penggiat anti Narkoba.
2.
Aspek Metode yang meliputi metode 1 (pelatihan ketrampilan dll), metode 2 (penyuluhan dll).
3.
Aspek Anggaran yang meliputi mandiri/swadaya dan sponsorship/bantuan.
4.
Aspek Sistem yang meliputi aturan mengikat dan tidak mengikat.
5.
Aspek Sarana dan Prasarana yang meliputi sarana dan prasarana yang diadakan dan yang telah tersedia.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
25
Adapun penilaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Masyarakat ini dihimpun dari berbagai nilai indeks yang ada dalam capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang dilaksanakan dari mulai BNNKab/Kota, BNNP dan BNN. Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah rangkaian kegiatan dari mulai pemetaan sasaran dan kawasan, pengembangan kapasitas melalui TOT, Workshop dan pembinaan kawasan rawan Narkoba, bimbingan teknis dan pelaporan IKP. Pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sebesar 2,39 atau 95,7% dari perhitungan rata-rata persentase realisasi Indikator
Kinerja
Utama.
Capaian
indeks
kemandirian
partisipasi
pada
masyarakat masih dalam kategori kurang mandiri, karena masih berada pada skala di bawah 2,51. Artinya sasaran strategis masyarakat dalam P4GN secara nasional belum terwujud atau kurang mandiri antara lain disebabkan masih takutnya masyarakat untuk melaporkan segala bentuk penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba, faktor dana, hingga jarak tempuh untuk koordinasi yang jauh antara desa ke kabupaten/kota dan faktor lainnya. Mengingat kriteria dalam Indeks Kemandirian Partisipasi dalam lingkungan masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka penilaian IKP didasarkan pada tabel sebagai berikut : JAWABAN KUESIONER 0 1 2 3
NILAI INTERVAL 1,00 – 1,75 1,76 – 2,50 2,51 – 3,25 3,26 – 4,00
KATEGORI IKP D C B A
KRITERIA MANDIRI Tidak Mandiri Kurang Mandiri Mandiri Sangat Mandiri
Adapun angka indeks tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata setiap peserta yang ikut dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan ketrampilan dari mulai level paling bawah di tingkat BNNKab/Kota, level menengah di tingkat BNNP dan level tertinggi di BNN (Pusat) dihasilkan rata-rata indeks kemandirian masyarakat pada sasaran desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, mantan petani/penanam ganja yang beralih profesi ke legal produktif dan mantan pengedar/penjual ganja yang beralih profesi (Lampiran 4). Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
26
Capaian Indeks kemandirian partisipasi masyarakat ini adalah di tahun pertama atau indikator pertama yang belum pernah ada indikator ini pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga capaian target ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) baru mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan belum setahun disosialisasikan sehingga tingkat pemahaman satuan kerja dari Pusat hingga daerah baik implementasi Indeks maupun pelaksanaan pengumpulan angketnya belum optimal dilaksanakan termasuk dalam lingkungan masyarakat yang diberdayakan dalam melakukan rencana aksinya. Capaian IKU bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2016 yang terealisasi pada IKP Masyarakat sebesar 2,39 jika dibandingkan dengan target IKU jangka Menengah (TA 2018) sebesar 3,1 maka kinerja IKP Masyarakat harus ditingkatkan 77%. Hingga saat ini belum ditetapkan standar nasional dalam Indeks Kemandirian Partisipasi P4GN, namun jika untuk tahapan mandiri maka diperlukan IKP dengan skala 2,51. Jika dibanding capaian IKU bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2016 pada IKP Masyarakat sebesar 2,39 maka capaian itu 95,7% di bawah rata-rata kemandirian optimal, yaitu skala yang dianggap sudah masuk kategori mandiri. Berdasarkan analisis terkait dengan capaian dan kegagalan dalam mencapai sasaran didapat faktor-faktor sebagai berikut: 1.
Penyebab kurang optimalnya pencapaian IKP Masyarakat, antara lain: a.
Kurangnya pemantauan dan pendampingan yang berkelanjutan dari para pelaksana program P4GN baik di BNN, BNNP dan BNNK tentang implementasi dari rencana aksi pada kader, satgas, fasilitator dan penggiat anti Narkoba yang telah dibina, sehingga kurang memberikan dampak ( outcome) nyata bagi masyarakat sekitarnya.
b.
Kuranganya upaya kreatif dari kader, satgas, fasilitator dan penggiat anti Narkoba untuk dapat melibatkan kalangan dunia usaha melalui program CSR untuk berpartisipasi aktif dalam program P4GN.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
27
c.
Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan penggiat anti Narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP maupun BNNKab/Kota karena berbagai faktor seperti jarak wilayah yang jauh antara desa satu dengan lainnya bahkan dengan kota kabupaten, dukungan anggaran, sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan lain-lain.
d.
Kurangnya kepedulian dan masih ada rasa takut masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda) dalam upaya bersamasama memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
e.
Kurangnya
antusiasme
masyarakat
dalam
mengikuti
kegiatan
pemberdayaan penggiat anti Narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP maupun BNNKab/Kota terutama pada kawasan rawan dan rentan penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba. f.
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba.
2.
Yang mendukung pencapaian IKP Masyarakat, antara lain: a.
Semakin
tumbuhnya
memandangbahwa
kepedulian,
permasalahan
kesadaran Narkoba
masyarakat, menjadi
dan
persoalan
bersama yang harus segera diatasi. b.
Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk turut serta menjadi penggiat anti Narkoba dalam pelaksanaan P4GN.
c.
Semakin
eratnya
koordinasi
dan komunikasi
masyarakat
dan
aparatur pemerintahan setempat dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Berdasarkan
analisis
hambatan
dan
langkah
antisipasi
dalam
menindaklanjuti hambatan dan kegagalan, dengan uraian sebagai berikut: 1.
Faktor Hambatan tercapaianya IKP Masyarakat, antara lain: a.
Kurangnya personil dalam mendukung kegiatan pemberdayaan penggiat anti Narkoba yang dilaksanakan oleh BNNP maupun BNNKab/Kota.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
28
b.
Anggaran dan sarana prasarana (sarpras) yang kurang dalam mendukung program P4GN.
c.
Jarak wilayah yang cukup jauh antara wilayah penggiat dengan kabupaten/kota dan provinsi.
d.
Belum
dipahaminya
program
pemberdayaan
masyarakat
dan
program P4GN baik pada BNNP dan BNNKab/Kota yang hanya melaksanakan kegiatan sebatas output dan penyerapan anggaran untuk mencapai target 100% dibandingkan dengan mengukur dari manfaat ( outcome) kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. e.
Kurangnya komunikasi, sinergitas, kemitraan, dan kerja sama dengan baik antara pelaksana kegiatan (pembina) baik BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dengan hasil binaan (kader, satgas, fasilitator, dan penggiat anti Narkoba) sehingga pengembangan kapasitas penggiat anti Narkoba tidak berjalan sesuai harapan.
2.
Langkah Antisipasi yang akan ditindaklanjuti dengan hambatan dan kegagalan tersebut, antara lain: a.
Memprioritaskan pelaksanakan
sasaran kegiatan
dan
wilayah
pemberdayaan
yang
tepat
masyarakat
dalam sehingga
pengembangan kapasitas penggiat anti Narkoba dapat berjalan sesuai harapan. b.
Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dapat dalam menggali persoalan dan masalah kemandirian partisipasi masyarakat dalam P4GN.
c.
Melakukan
kegiatan
monitoring
dan
supervisi
program
oleh
pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat pada BNNP dan BNNK kepadamasyarakat binaan (kader, satgas, fasilitator, dan penggiat
anti
Narkoba)
melalui
kunjungan
kerja,
advokasi,
pendampingan, pendataan, dan lainnya.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
29
Analisis efisiensi dan sumber daya, atas capaian Indeks Kemandirian Partisipasi belum mandiri (2,39) disebabkan karena kurang optimalnya pelaksanaan bimbingan teknis dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mempunyai rencana aksi yang mandiri dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Bimbingan teknis bagi penggiat anti Narkoba sebagai langkah monitoring terbaik, untuk meningkatkan nilai IKP P4GN di setiap lingkungan dimana penggiat anti Narkoba melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelaborasi hasil-hasil evaluasi capaian IKU dan mengekplorasi hasil-hasil IKP untuk dilakukan penajaman program dalam forum Rapat Teknis BNN, BNNP, dan BNNK tentang pemberdayaan masyarakat dalam waktu dekat. Dalam forum itu didiskusikan berbagai persoalan yang mengevaluasi program dan menajamkan program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi terkini di lapangan. Keberhasilan dalam merealisasikan target IKU terkait Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat tidak terlepas dari kinerja kegiatan dari masing-masing lingkungan sasaran yang tergambarkan dalam tabel berikut: Tabel 4. Realisasi Sasaran Kegiatan Progr am Pemberdayaan Anti Narko ba pada Kelompok Masyarakat untuk Tingkat Pusat Tahun 2016
Realiasi
% Capaian Target
No.
Indikator Kinerj a Kegiatan
Target
1.
Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan
103
50
48,54%
69
70
101%
120
177
147,4 %
50
72
144 %
program pemberdayaan anti Narkoba 2.
Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba
3.
Jumlah
mantan petani/penanam
ganja
yang
beralih profesi ke legal produktif (orang) 4.
Jumlah mantan pengedar/penjual ganja yang beralih profesi (orang)
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
30
Capaian di atas merupakan gambaran keberhasilan di tingkat pusat. Hal ini disebabkan target baru hanya ditetapkan di pusat belum diturunkan ke kewilayahan. Hasil evaluasi, target ini harus diturunkan ke wilayah untuk melihat keberhasilan secara komprehensif ke depan. Adapun gambaran keberhasilan pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah adalah seperti grafik di bawah ini: Grafik 6. Realisasi Juml ah Kelom pok Masyarakat yang menyelengg arakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingkat Pusat dan Daerah Tahun 2016
1400 1188
1258
1200 1000 688
800
738 495
600
567
400 193
177
200
50
70
72
16
0 Desa/Kelurahan
Lembaga Pendidikan
Pusat
Mantan Petani Ganja yang Beralih Profesi
Kewilayahan
Mantan Pengedar/Penjual Ganja yang Beralih Profesi
Total
Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa, pada poin (1) dari target 103 jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba realisasi untuk tingkat pusat tercapai 50 atau 48,54%, sedangkan sisanya sejumlah 688 desa/kelurahanberasal dari BNNP dan BNNKab/Kota. Selanjutnya pada poin (2) dari target 69 Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 70 atau 101,4% sedangkan sisanya sejumlah 1.188 lembaga pendidikan berasal dari BNNP dan BNNKab/Kota.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
31
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan capaian sebesar 35% yaitu dari 50 lingkungan pendidikan pada tahun 2015 menjadi 70 lingkungan pendidikan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan lingkungan pendidikan dengan membentuk Tim Satgas telah mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian bersama tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba khususnya bagi kalangan generasi muda. Tim satgas ini bertujuan menjadi bagian cegah dini dalam menangkal segala bentuk penyalah guna dan peredaran gelap Narkoba yang terdapat di lingkungan pendidikan serta merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya yang berada di lingkungan tersebut. Untuk memperkuat keberadaan penggiat anti narkoba, pada pada tahun 2016 telah ditingkatkan
kemampuannya
melalui
program
pengembangan
kapasitas
lingkungan pendidikan, agar dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam melaksanakan program P4GN. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 7. Peningkatan Capaian Kinerja Lembaga Pendidkan % Peningkatan Capaian 35%
70 70 50
60 50 40 30 20 10 0 2015
2016
Selanjutnya pada poin (c) dari target 120 orang jumlah mantan petani/penanam ganja yang beralih profesi ke legal produktif, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 177 atau 147.5%, sedangkan sisanya sebanyak 16 orang berasal dari BNNKab Aceh Besar dan Gayo Lues.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
32
Akhirnya,
pada
poin
(e)
dari
target
50
orang
jumlah
mantan
pengedar/penjual ganja yang beralih profesi, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 72 orang atau 144 % sedangkan sisanya sebanyak 495 orang berasal dari
program
pemberdayaan
yang
telah
dilakukan
oleh
BNNP
dan
BNNKab/Kota. No.
Indikato r Kinerj a Utama
Target
Realisasi
%
2.
Indeks kemandirian partisipasi (IKP)
2,50
2,48
99,16%
stakeholder dalam pelaksanaan P4GN Indeks kemandirian partisipasi (IKP) stakeholder (pemangku kepentingan) dalam
P4GN
adalah
akumulasi
jumlah
indeks
(indikator)
peran
serta
stakeholder yang secara mandiri (baik input, output, dan outcome) dalam P4GN. Stakeholder adalah kelompok-kelompok individu yang ada di lingkungan kerja pemerintah, lingkungan kerja swasta dan lingkungan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki wibawa/sifat-sifat tertentu mempengaruhi orang lain. Adapun penilaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) stakeholder ini dihimpun dari berbagai nilai indeks yang ada dalam capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang dilaksanakan dari mulai BNNKab/Kota, BNNP dan BNN Pusat. Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah rangkaian kegiatan dari mulai pemetaan sasaran dan kawasan, pengembangan kapasitas melalui TOT, workshop dan pembinaan kawasan rawan Narkoba, bimbingan teknis, dan pelaporan IKP. Pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja sebesar 2,48 (99,16%) dari perhitungan rata-rata persentase realisasi Indikator Kinerja Utama. Capaian indeks kemandirian partisipasi pada stakeholder masih dalam kategori kurang mandiri, karena masih berada pada skala di bawah 2,5. Artinya sasaran strategis masyarakat dalam P4GN secara nasional belum terwujud atau kurang mandiri antara lain beberapa kalangan dari dunia usaha/swasta masih memprioritaskan kegiatannya untuk menambah laba perusahaannya, dan lain-lain. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
33
Mengingat kriteria dalam Indeks Kemandirian Partisipasi Stakeholder mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada setiap daerah, maka penilaian IKP didasarkan pada tabel sebagai berikut : JAWABAN
NILAI
KATEGORI
KRITERIA
KUESIONER
INTERVAL
IKP
MANDIRI
0
1.00 – 1.75
D
Tidak Mandiri
1
1.76 – 2.50
C
Kurang Mandiri
2
2.51 – 3.25
B
Mandiri
3
3.26 – 4.00
A
Sangat Mandiri
Adapun angka indeks tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata setiap peserta yang ikut dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan ketrampilan dari mulai level paling bawah di tingkat BNNK, level menengah di tingkat BNNP dan level tertinggi di BNN (Pusat) dihasilkan ratarata indeks kemandirian masyarakat pada sasaran pemberdayaan anti Narkoba di lingkungan pemerintah dan kalangan dunia usaha (tabel IKP terlampir). Capaian Indeks kemandirian partisipasi stakeholder ini adalah di tahun pertama atau indikator pertama yang belum pernah ada indikator ini pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga capaian target ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelum. Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada lingkungan kerja Pemerintah dan kalangan dunia usaha juga mulai diperkenalkan pada tahun 2016 dan pada umumnya belum memahami indikator yang digunakan untuk menilai tingkat partisipasi dalam program P4GN yang ada di lingkungannya, sehingga tingkat pemahaman dan implementasi pelaksanaan belum optimal dalam melakukan rencana aksinya. Capaian IKU bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2016 yang terealisasi pada IKP stakeholder sebesar 2,48 maka kinerja IKP stakeholder pada tahun mendatang harus ditingkatkan hingga mencapai 100%. Berdasarkan analisis keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran didapat faktor-faktor sebagai berikut: Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
34
1.
Faktor pendukung capaian IKP Stakeholder, antara lain: a.
Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah daerah, swasta dan kalangan dunia usaha.
b.
Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika).
c.
Partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
2.
Faktor kegagalan tercapaianya IKP Stakeholder, antara lain: a.
Masih kurang berjalannya aturan norma/regulasi yang dipergunakan dalam
mendukung
atau
memperkuat
pelaksanaan
P4GN
dilingkungan atau instansi terkait. b.
Rendahnya pemahaman pelaksana teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan
analisis
hambatan
dan
langkah
antisipasi
dalam
menindaklanjuti hambatan dan kegagalan, sebagai berikut: 1.
Faktor Hambatan tercapaianya IKP Masyarakat, antara lain: a.
Dukungan anggaran yang masih kurang.
b.
Sarpras yang kurang tersedia.
c.
SDM yang kurang memadai (dari segi kualitas dan kuantitas).
d.
Masih ada anggapan program P4GN bukan sebagai prioritas yang harus dilaksanakan.
2.
Langkah Antisipasi yang akan ditindaklanjuti dengan hambatan dan kegagalan tersebut, antara lain: a.
Melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.
b.
Menganggarkan dalam kegiatan tahunan.
c.
Mengadakan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalah guna Narkoba.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
35
Analisis atas faktor-faktor keberhasilan capaian tersebut antara lain : faktor kesiapan stakeholder dalam upaya P4GN dibanding masyarakat. Kesiapan ini terkait erat sumber daya atau 5M ( man, methods, money, machine & material ) dalam upaya di lingkungan kerja pemerintah dan swasta lebih siap dan cukup dibanding masyarakat. Sementara faktor tidak optimalnya pencapaian target disebabkan pelaksanaan program belum dipahami tata cara pelaksanaannya secara baik, sehingga target kemandirian partisipasi P4GN di masyarakat dan stakeholder belum mencapai target yang ditentukan atau diharapkan (masih di bawah skala yang ditentukan). Solusi atas kelemahan dan penurunan kinerja ini dilakukan dengan dua strategi, yaitu melakukan evaluasi dan melakukan penajaman program. Dengan evaluasi yang mendalam akan menemukan kelemahan untuk dikuatkan. Artinya, pelaksanaan perdana pengukuran indeks kemandirian ini menjadi evaluasi, mana dari sumber daya 5M yang dominan dan yang lemah. Kemudian penajaman program dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan (input program P4GN) yang sesuai dengan kondisi dan fakta terkini lingkungan yang melakukan program dayamas anti Narkoba, sehingga pada lingkungan yang kurang mandiri (dengan skala IKP di bawah 2,51) bisa dimandirikan dengan pendekatan dan penajaman program pada tahun berjalan dan program yang akan datang. Keberhasilan dalam merealisasikan target IKU terkait Indeks Kemandirian Partisipasi Stakeholder tidak terlepas dari kinerja kegiatan dari masing-masing lingkungan sasaran yang tergambarkan dalam tabel berikut: Tabel 5. Realisasi Sasaran Kegiatan Progr am Pemberdayaan Anti Narko ba pada Kelompok Stakeholder untuk Tingkat Pusat Tahun 2016 No. 1.
Indikator Kinerj a Kegiatan Jumlah instansi pemerintah yang
% Capaian
Target
Realiasi
86
41
47,67%
86
19
22,09%
Target
menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba 2.
Jumlah institusi dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
36
Capaian di atas masih merupakan kinerja tingkat pusat (belum termasuk capaian kewilayahan). Hal ini disebabkan target baru hanya di pusat (belum capaian kewilayahan). Adapun gambaran keberhasilan pelaksanaan kegiatan di pusat dan daerah adalah seperti grafik di bawah ini : Grafik 8. Realisasi
Jumlah
Kelom pok
Stakeholder
yang
menyelenggarakan Program Pemberdayaan Anti Narkoba pada Tingk at Pusat dan d aerah Tahun 2016
692
733
800 419
600
438
400 200
41
19
0 Instansi Pemerintah Pusat
Instansi Swasta Kewilayahan
Total
Uraian di atas menunjukkan bahwa, pada poin (1) dari target 86 jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 41atau 47,67% sedangkan sisanya sebanyak 692 instansi pemerintah berasal dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNNP dan BNNKab/Kota. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan capaian sebesar 14,2% yaitu dari 35 instansi pemerintah yang diberdayakan pada tahun 2015 menjadi 40 instansi pemerintah yang telah diberdayakan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan pada instansi pemerintah telah mampu memandirikan untuk secara bersama-sama menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta telah
dapat
meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Peningkatan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
37
Grafik 9. Peningkatan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah
40
% Peningkatan Capaian 14,2%
40 39 38 37
35
36 35 34 33 32 2015
Selanjutnya
pada
2016
poin
(b)
daritarget
86
jumlah
institusi
dunia
usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba, realisasi untuk tingkat BNN pusat tercapai 19 atau 22,09% sedangkan sisanya sebanyak 419 instusi dunia usaha dan swasta berasal dari program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNNP dan BNNKab/Kota.
4.
Sasaran : Meningkatnya Mantan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba yang tidak Kambuh Kembali
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama sebagai berikut: No.
Indikato r Kinerja Utama
Target
Realisasi
%
1.
Jumlah mantan penyalah guna dan
16.000
9.423
58,89%
pecandu Narkoba yang tidak kambuh
Orang
Orang
kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
38
Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi sasarannya adalah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi di lembaga rehabilitasi dan/atau
pascarehabilitasi
milik
BNN
dan
lembaga
rehabilitasi
yang
diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi adalah mereka yang tidak lagi menggunakan Narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi dengan atau tanpa mengikuti program pascarehabilitasi. Yang diukur adalah mereka yang selesai mengikuti program rehabilitasi baik layanan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap secara tuntas sesuai program dan/atau mereka yang selesai mengikuti rehabilitasi kemudian melanjutkan layanan pascarehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap dan dilanjutkan dengan layanan rawat lanjut di lembaga rehabilitasi milik BNN dan lembaga rehabilitasi Instansi Pemerintah maupun komponen masyarakat dalam kurun waktu 6 bulan. Metode pengukuran untuk mendapatkan jumlah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi adalah sebagai berikut: 1.
mantan
penyalah
guna
dan
pecandu
Narkoba
yang
tidak
lagi
menggunakan Narkoba selama 6 bulan setelah selesai menjalani program rehabilitasi dan/atau 2.
mantan
penyalah
guna
dan
pecandu
Narkoba
yang
tidak
lagi
menggunakan Narkoba selama 6 bulan terhitung dengan menjalani program pascarehabilitasi . 3.
selanjutnya yang disebutkan pada poin 1 diverifikasi telah selesai mengikuti program rehabilitasi, kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi selama 6 bulan melalui: telepon, kunjungan rumah dan pendampingan dari konselor.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
39
4.
selanjutnya untuk poin 2 diverifikasi telah selesai mengikuti program pascarehabilitasi dilanjutkan dengan program rawat lanjut (pemantauan dan pendampingan) melalui berbagai macam metode seperti telepon, undangan on site dan kunjungan klien ( home visit ). Pengukuran angka kepulihannya dan dinyatakan pulih bila menunjukkan indikator antara lain: a.
Hasil tes urin negatif.
b.
Peningkatan pada skor WHO-QoL yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup klien.
c.
Keikutsertaan mengikuti undangan on site kelompok dukungan sebaya ( peer group).
d.
Peningkatan kondisi fisik dan sosial klien yang didapatkan dari hasil kunjungan klien ( home visit ).
Tabel 6.
Jumlah Mantan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba yang Tidak
Kambuh
Kembali
Setelah
Menjalani
Rehabilitasi
dan/atau
Pascarehabilitasi Berdasarkan Asal Lembaga
No.
1.
Indik ator Kin erja Utama
Jumlah mantan penyalah guna dan
Realisasi Lembaga Rehab IP
Realisasi Lembaga Rehab KM
Realisasi Lembaga Pascarehabilitasi
Total
5.710
1.582
2.131
9.423
pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi
Hasil capaian jumlah mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi adalah sebesar 9.423 orang atau 58,89% dari target yang telah ditetapkan. (Lampiran 6).
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
40
Grafik 10. Capaian Layanan Rehabil itasi Tahun 2016
50000
45838
45000 40000 35000
33267 28308
30000 25000 20000
25379
22485 17530
15971
15000
10782
10000
9408
9423
7292 2131
5000 0 Target
Mendapat Layanan
Rehabilitasi
Selesai Program
Pascarehabilitasi
Tidak Kambuh
Total
Pada tahun 2016, BNN telah memberikan layanan rehabilitasi terhadap 22.485 pecandu dan penyalah guna narkotika dan layanan pascarehabilitasi terhadap 10.782 mantan pecandu dan penyalah guna narkotika. Dari jumlah tersebut terdapat 15.971 pecandu dan penyalah guna narkotika yang telah selesai program rehabilitasi dan 9.408 mantan pecandu dan penyalah guna narkotika yang telah selesai program pascarehabilitasi. Kemudian dari jumlah tersebut terdata 7.292 mantan pecandu yang tidak kambuh kembali dari lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat dan 2.131 mantan pecandu dari lembaga Pascarehabilitasi. Hasil capaian tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan nomenklatur indikator perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan sasaran strategis dan indikator kinerja utama tahun 2015 dan 2016.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
41
Tabel 7. Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dan 2016 Sasaran Strategis Tahun 2015 Meningkatnya
Indikato r Kinerja Utama
Tahun 2016 Meningkatnya
Jumlah
yang selesai mengikuti
penyalah
guna
program rehabilitasi di
dan
pecandu
Lembaga Rehabilitasi
Narkoba
Instansi Pemerintah
tidak
yang direhabilitasi
penyalah
pada
dan
Rehabilitasi
Narkoba
Instansi
tidak
Pemerintah
kembali
maupun
yang
kambuh
guna pecandu yang kambuh setelah
menjalani
yang selesai mengikuti
rehabilitasi dan/atau
Lembaga Rehabilitasi dan
mantan
kembali
Jumlah pecandu Narkoba
program rehabilitasi di
Komponen Masyarakat
Tahun 2016
Jumlah pecandu Narkoba
pecandu Narkoba mantan
Lembaga
Tahun 2015
pascarehabilitasi
Komponen Masyarakat
mantan pecandu Narkoba
yang
menjalani
pasca
rehabilitasi
Angka pecandu Narkoba yang telah mendapatkan rehabilitasi dan kembali produktif dalam kehidupan bermasyarakat
Berikut ini adalah Sasaran, Indikator Kinerja Utama dari Deputi Bidang Rehabilitasi berdasarkan Renstra BNN tahun 2015-2019. Tabel 8. Sasaran, Indi kator Kinerja Utama B NN Bidang Rehabili tasi berdasark an Renstra BNN tahun 2015 – 2019 Sasaran Deputi Bidang Rehabilitasi
Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya mantan
Jumlah mantan penyalah
penyalah guna dan
guna dan pecandu
pecandu Narkoba
Narkoba yang tidak
yang tidak kambuh
kambuh kembali setelah
kembali
menjalani rehabilitasi
Target 2015 -
2016
2017
2018
2019
16.000
18.000
20.000
22.000
orang
orang
orang
orang
dan/atau pascarehabilitasi
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
42
Tabel 9. Capaian
kinerja
BNN
Bid ang
Rehabilitasi
tahun
2016
dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra BNN tahun 2015 – 2019 Sasaran Strategis
Indikator Kin erja Utama
1
2
Meningkatnya
Jumlah mantan
mantan penyalah
penyalah guna dan
guna dan
pecandu Narkoba
pecandu Narkoba
yang tidak kambuh
yang tidak
kembali setelah
kambuh kembali
menjalani rehabilitasi
Capaian Tahun 2015 3 -
Target 2016
Capaian 2016
Target 2019
4
5
6
% Capaian 2019 7
16.000
9.423
22.000
42,83%
dan/atau pascarehabilitasi
Pencapaian kinerja tahun 2016 jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra BNN tahun 2015-2019 masih kurang optimal yaitu sebesar 9.423 orang dari 22.000 orang atau 42,83% dari target tersebut. Tidak tercapainya sasaran kinerja Bidang Rehabilitasi disebabkan oleh beberapa hal. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut : 1.
Adanya revisi anggaran sehingga pelaksanaan program di wilayah mengalami
kendala
dan
pelaksanaan
layanan
rehabilitasi
dan
pascarehabilitasi mengalami kemunduran jadwal. 2.
Belum
maksimalnya
kepentingan
lembaga
dukungan yang
dari
diberi
pimpinan
peningkatan
institusi/pemangku kemampuan
untuk
menjalankan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi di beberapa daerah. 3.
Sistem pendataan belum terintegrasi antara BNN, BNNP, BNNK, dan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi lainnya yang dapat memonitor penyalah guna dan pecandu yang mengikuti program rehabilitasi dan pascarehabilitasi sampai selesai dan memantau 6 bulan setelah selesai rehabilitasi dengan/tanpa pascarehabilitasi.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
43
4.
Beberapa lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat tidak memiliki mekanisme pemantauan terhadap pecandu dan penyalah guna narkotika yang telah direhabilitasi sehingga tidak dapat mendata mantan pecandu dan penyalah guna narkotika yang tidak kambuh kembali.
5.
Terdapat sejumlah pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat hingga akhir tahun 2016 masih dalam masa perawatan, masa pemantauan atau baru selesai mengikuti program rehabilitasi, sehingga pada tahun 2016 belum dapat didata ketidakkambuhannya selama 6 (enam) bulan setelah rehabilitasi.
6.
Kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang ada masih sangat minim, sehingga masih sangat membutuhkan penguatan lembaga agar mampu memberikan layanan rehabilitasi.
7.
Jumlah
lembaga
rehabilitasi
dan
pascarehabilitasi
yang
dapat
melaksanakan program masih sangat minim jumlahnya, tidak sebanding dengan target capaian kinerja yang menghasilkan pecandu dan penyalah guna Narkoba yang tidak kambuh kembali. Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah sebagai berikut: 1.
Sistem pendataan terintegrasi antara BNN, BNNP, dan BNNK sehingga dapat memonitor pecandu yang mengikuti program Rehabilitasi dan pascarehabilitasi baik diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.
2.
Mekanisme pemantauan terhadap mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah program Rehabilitasi.
3.
Peningkatan Kemampuan lembaga sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
44
Dalam rangka pemantauan kepulihan mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali diperlukan kerjasama dengan bidang Dayamas khususnya bagian peran serta masyarakat untuk membantu memonitor. Pencapaian kinerja utama tersebut didukung oleh pencapaian kinerja pada level kegiatan sebagai berikut : % No.
Indikator Kinerj a Kegiatan
Target
Realiasi
Capaian Target
a.
Jumlah lembaga rehabilitasi medis dan
647
136
21,02
5.300
13.026
245,77
246
68
27,64
15
12,5
83,33
17.010
10.782
63,39
lembaga rehabilitasi sosial milik instansi pemerintah yang menghasilkan mantan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba tidak kambuh kembali b.
Jumlah penyalah guna, pecandu, dan/ korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan
c.
Jumlah lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial milik komponen masyarakat yang menghasilkan mantan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba tidak kambuh kembali
d.
Persentase lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menyelenggarakan program pascarehabilitasi (%)
e.
Jumlah mantan penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkotika yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
45
Program layanan rehabilitasi instansi pemerintah terdiri dari layanan rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Jumlah penyalah guna, pecandu, dan/korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi rawat jalan adalah 13.026 orang dari target 5.300 orang atau sekitar 245,77% dari target yang ditetapkan. Selain melaksanakan program rehabilitasi rawat jalan, BNN juga melaksanakan program rehabilitasi rawat inap terhadap 7.379 orang. Sehingga secara keseluruhan jumlah penyalah guna, pecandu, dan/korban penyalah guna yang memperoleh layanan rehabilitasi di instansi pemerintah mencapai 20.223 orang. Grafik 11. Jumlah Lembaga Rehabilit asi yang Mendapatkan Peningk atan kemampuan, Mampu Operasional, dan Menghasilkan Mantan Pecandu Tidak K ambuh Kembali
1000
931 Mendapat Peningk atan Kemampuan
900
Mampu Operasional
800
Menghasilkan Pecandu Tidak Kambuh Kembali
700 600 500 400
272
271
300 200
136 87 68
100
112
112
61
0 Instansi Pemerintah Komponen Masyarakat
Pascarehabilitasi
Pada tahun 2016, BNN telah menguatkan 931 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, 271 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan 112 lembaga pascarehabilitasi agar mampu menghasilkan penyalah guna dan pecandu Narkoba tidak kambuh kembali. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
46
Dari 1.314 lembaga rehabilitasi yang diberikan peningkatan kemampuan tersebut telah dievaluasi terdapat 471 lembaga yang mampu atau operasional memberikan layanan rehabilitasi. Kemudian dari jumlah tersebut terdata 265 lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang menghasilkan mantan pecandu yang tidak kambuh kembali. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dilakukan melalui bidang dan seksi rehabilitasi di BNNP dan BNNKab/Kota seluruh Indonesia telah berhasil melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) melebihi target 246 lembaga, yaitu PKS terhadap 271 lembaga (110%). Dari 271 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat tersebut terdapat 87 lembaga yang mampu memberikan layanan rehabilitasi (32,10% dari jumlah PKS yang dilakukan) dan 68 lembaga (25,09% dari jumlah PKS yang dilakukan) yang dapat menghasilkan 1.582 mantan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba tidak kambuh kembali . Pada tahun 2016 Layanan pascarehabilitasi diberikan kepada 10.782 orang dari target 17.010 orang atau 63,39% dari target yang ditetapkan. Pascarehabilitasi merupakan layanan lanjutan bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba setelah selesai mengikuti layanan rehabilitasi sehingga diharapkan mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba dapat terus mempertahankan pemulihannya. Melalui layanan pascarehabilitasi ini didapatkan 2.131 orang yang terukur dapat mempertahankan pemulihannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja tahun 2016 tidak tercapai dikarenakan komponen dasar terapi dan rehabilitasi belum dijalankan seutuhnya, dimana monitoring penggunaan zat secara berkala dengan menggunakan metodologi yang berbasis bukti, manajemen klinis dan kasus
dan
perawatan
berkelanjutan
di
lembaga
rehabilitasi
dan
pascarehabilitasi milik pemerintah maupun masyarakat belum terlaksana dengan baik dan pelaksanaan pemantauan kondisi kepulihan klien belum efektif dimana belum terdapatnya mekanisme yang mendukung untuk pemantauan secara pasti. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
47
5.
Sasaran : Melemahnya Aktivitas Jaringan Sindikat Peredaran Gelap Narkotika
Guna mencapai Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.
Indikato r Kinerja Utama
Target
Realisasi
%
1.
Jumlah jaringan sindikat tindak
22
31
140,91%
pidana narkotika yang terungkap
Jaringan
Jaringan
Definisi jaringan sindikat narkotika adalah kejahatan yang terorganisir (Organized Crime) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melakukan perencanaan dan aktivitas illegal yang terjadi di lebih dari satu negara. Salah satu bentuk Organized Crime ini adalah perdagangan Narkoba ( National Institute of justice, 2007) . Aktivitas perdagangan narkotika terdapat di lebih dari satu negara yang bersifat transnasional. Bentuk dan karakteristik Organized Crime adalah
dengan
membentuk
sebuah
jaringan
dalam
melakukan
kejahatannya. Jumlah jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap adalah kelompok pelaku tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang terorganisir/ terstruktur dengan peran antara lain penyandang dana, pemilik narkotika, produsen, pengendali, bandar besar, bandar, penjual/pengedar dan kurir yang berhasil diungkap. Metode pengukuran jaringan sindikat kejahatan narkotika yang terungkap dengan kriteria yaitu: 1.
Jumlah tersangka dalam satu jaringan sindikat yang terungkap.
2.
Peran dari masing-masing tersangka yang tertangkap dalam satu jaringan sindikat.
3.
Modus operandi yang digunakan oleh jaringan.
4.
Alur transaksi keuangan hasil tindak pidana narkotika.
5.
Jenis narkotika yang berhasil disita.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
48
6.
Adanya anatomi jaringan sindikat narkotika.
7.
Hasil pengumpulan informasi jaringan sindikat narkotika direalisasikan dalam Laporan Kasus Narkotika (LKN). Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada
indikator kinerja utama adalah Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap, adalah sebagai berikut:
No.
1.
Indikator Kinerja Utama
Jumlah
jaringan
Formula
=(∑RJSKN /∑ TJSKN)*100%
Hasil Perhitungan
=(22/31)*100%
sindikat kejahatan Narkoba
yang
terungkap
Keterangan
- ∑ RJSKN = Jumlah Realisasi
=140,91%
Sindikat
Jaringan Kejahatan
Narkoba - ∑ TJSKN = Jumlah Target Sindikat
Jaringan Kejahatan
Narkoba
Dari formula atau rumus di atas diperoleh bahwa persentase capaian 140,91%. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan realiasi jaringan sindikat kejahatan narkoba yang berhasil diungkap sejumlah 31 jaringan (lampiran 7) dengan target jaringan sindikat kejahatan narkoba yang akan diungkap sejumlah 22 jaringan dikalikan 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan persentase pencapaian target sebesar 40,91% yaitu dari 100% pada tahun 2015 menjadi 140,91% pada tahun 2016. Pencapaian yang melebihi target tersebut karena adanya dukungan dana yang cukup, koordinasi dan komunikasi personel antara pusat dan daerah dalam pemetaan jaringan dan target sudah baik serta personel intelijen tingkat pusat mempunyai motivasi yang tinggi dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika skala internasional dan nasional. Perbandingan capaian kinerja digambarkan pada grafik di bawah ini. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
49
Grafik 12. Jumlah Jaringan Sindik at Kejahatan Narkoba yang Terungkap % Pening katan Capaian 40,91%
140,91
160 140 120 100 80 60 40 20 0
100
2015
2016
Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2019, capaian tahun 2015 sebanyak 20 jaringan dan tahun 2016 sebanyak 31 jaringan (total 51 jaringan) telah menunjukkan peningkatan yang signifikan (41,8%) dan diharapkan di akhir periode Renstra capaian tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Over prestasi pada tahun 2016 disebabkan adanya penambahan dukungan
anggaran
APBNP
tahun
2016,
sehingga
BNN
dapat
lebih
memaksimalkan kinerja untuk memutus sel jaringan sindikat yang semakin meningkat jumlahnya diwujudkan dengan pengungungkapan jaringan sindikat narkotika. Ini merupakan prestasi yang tetap terus ditingkatkan capaiannya di tahun berikutnya. Adapun faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut: 1.
Adanya dukungan Teknologi Intelijen (TI) yang telah dimiliki oleh BNN.
2.
Terjalinnya kerjasama kuat antar penegak hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk sharing informasi jaringan sindikat narkotika.
3.
Komitmen yang kuat dalam pemberantasan narkotika dan dilakukan secara profesional.
4.
Dukungan data informasi jaringan sindikat narkotika yang ada di daerah.
5.
Laporan masyarakat mengenai peredaran narkotika.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
50
Sedangkan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan adalah: 1.
Dalam pemanfaatan peralatan teknologi intelijen, satuan kerja daerah masih tergantung pada BNN Pusat.
2.
Terbatasnya personel khususnya BNNP yang berkompeten dalam tugas penyelidikan intelijen untuk pengumpulan informasi jaringan sindikat narkotika di daerah dan masih terbatasnya SDM yang punya kualifikasi analis intelijen dan penyidik.
3.
Untuk
pelaksanaan
kegiatan
di
wilayah,
belum
ada
persamaan
pemahaman dalam pemetaan jaringan sindikat narkotika, sehingga capaian target tidak maksimal, perlu koordinasi antara pusat dan daerah yang lebih intensif. 4.
Peralatan Bantuan Teknologi Intelijen sangat terbatas, sehingga tidak dapat mengcover kegiatan pengungkapan jaringan sindikat yang ada di daerah. Langkah antisipatif atau rekomendasi ke depan yang akan diambil adalah:
1.
Peningkatan kemampuan tenaga analis intelijen dengan memberikan pengarahan tugas dan pelatihan teknis analis dan pemetaan jaringan secara terbatas.
2.
Pengoptimalisasian sarana dan prasarana.
3.
Meningkatkan koordinasi antara penyelidik dan penyidik dan antar aparat penegak hukum lainnya di luar BNN. Penggunaan sumber daya yang ada pada bidang pemberantasan cukup
mampu untuk menjalankan tupoksi yang tercantum dalam capaian target di dalam Renstra. Dengan memberdayakan dan mengefektifkan personel dan mengoptimalkan teknologi untuk mendukung pemberantasan baik di BNN maupun di BNNP. Bentuk efisiensinya adalah support data hasil analisis jaringan narkotika yang ada di BNNP akan dikembangkan oleh personil di BNN, kemudian jika sudah siap dilanjutkan ke tahap penyelidikan guna pemutusan sel jaringan sindikat narkotika, dengan demikian efesiensi sumber daya tetap mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
51
Dari target yang ditetapkan sebanyak 22 jaringan dapat terealisasi sebanyak 31 jaringan. Hasil pengungkapan tersebut merupakan hasil analisis dan pendalaman berbagai informasi jaringan yang diperoleh dari BNN di kewilayahan di 24 BNN Provinsi, merupakan derivatif (turunan) dari perjanjian kinerja kegiatan eselon II dengan sasaran kegiatan informasi jaringan sindikat kejahatan narkotika. Adapun indikator kinerja jumlah informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika dengan target 106 informasi jaringan sindikat, dengan realisasi sebanyak 99 informasi jaringan dengan persentase 96,27%. No.
Indikator Kinerj a Utama
Target
Realisasi
%
2.
Persentase penyelesaian penyidikan
100%
86%
86 %
asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika
hasil
tindak
pidana
narkotika Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika yang diselesaikan (P.21) adalah kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait tindak pidana asal (Narkoba) yang terungkap dan dilakukan penyidikan, setelah dinyatakan lengkap kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Metode pengukuran persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika adalah Perbandingan antara jumlah penyidikan asset TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil TP Narkoba yang dinyatakan selesai (P-21) dengan jumlah penyidikan asset TPPU tersangka tindak pidana narkoba hasil TP Narkoba yang sedang ditangani dengan. Adapun hasil pengukuran persentase penyidikan asset TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika, sebagai berikut: 1.
Jumlah kasus TPPU yang ditangani adalah 30 kasus.
2.
Kasus TPPU P21 adalah 26 kasus.
3.
Maka persentase yang dimaksud adalah persentase keberhasilan rasio P21 dibandingkan dengan jumlah kasus TPPU = 26/30*100=86%.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
52
Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak perdana narkotika hasil tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja
No.
Formula
Utama
1.
Persentase lesaian asset tersangka
penyepenyidikan
=(%RTPPUP21/%TTPPUP21)* 100%
Hasil
=(86/100)*100%
- %
RTPPUP21
=
Persentase
=86%
(TPPU)
Realisasi
tindak
kasus
TPPU yang sudah
pidana narkotika hasil tindak
Keterangan
Perhitungan
P21
pidana
- %
narkotika
TTPPUP21
=
Persentase Target kasus TPPU yang sudah P21
Perbandingan capaian kinerja dengan tahun lalu digambarkan pada grafik di bawah ini. Grafik 13. Persentase Capaian Penyelesaian Penyid ik an Ass et TPPU % Peningkatan Capaian 30%
Target 19 berkas Realisasi 24 berkas P-21
86 90 80
Target 14 berkas Realisasi 7 berkas P-21
70 50
60 50 40 30 20 10 0 2015
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
2016 53
Adapun target jangka menengah dalam perencanaan strategis orgasnisasi jumlah tindak pidana narkotika yang disidik asset terkait tindak pidana narkotika adalah 93 orang, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sampai saat sekarang jumlah tersangka narkotika yang telah disidik assetnya dan telah dinyatakan P-21 (tahun 2015 s.d Tahun 2016). Lebih rinci, jumlah asset yang berhasil disita BNN dari tahun 2010 hingga tahun 2016 sebagaimana terlampir dalam lampiran 7. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program adalah sebagai berikut: 1.
Telah terlaksananya pelatihan penyelidikan dan penyidikan di bidang TPPU, sehingga menambah skill penyidik dalam mengungkap kasus TPPU.
2.
Kemampuan menganalisis dan membuktikan alur transasksi keuangan terkait dengan tindak pidana narkotika.
3.
Terjalinnya koordinasi yang kuat antara BNN dengan PPATK dan lembaga keuangan lainnya terutama dalam penyelusuran asset.
4.
Adanya koordinasi dengan penyidik tindak pidana asal narkotika terkait adanya tindak pidana pencucian uang. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana
pencucian uang ada beberapa faktor diantaranya: 1.
Masih minimnya kuantitas dan kualitas penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang.
2.
Belum optimalnya pemahaman dan koordinasi antar penegak hukum terkait dengan TPPU.
3.
Terlalu lama dan panjangnya birokrasi dalam penelusuran asset tersangka di luar negeri. Dalam melaksanakan capaian kinerja ada beberapa kendala yang masih
dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang, diantaranya: Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
54
1.
Masih minimnya kuantitas dan kualitas penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang.
2.
Belum adanya kesamaan pemahaman antar penegak hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
3.
Terlalu lama dan panjangnya birokrasi dalam penelusuran asset tersangka di luar negeri. Sebagai tindak lanjut dalam memaksimalkan dan melemahkan jaringan
peredaran gelap narkotika sebagai berikut: 1.
Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada penyidik baik yang berada di pusat maupun di BNNP tentang TPPU secara berkala.
2.
Melakukan Bimtek dan monitoring penyidikan TPPU di BNNP.
3.
Penyidikan TPPU diturunkan sampai BNNP.
4.
Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan,
non perbankan
maupun instansi terkait sampai ke BNNP. Adapun keberhasilan pencapaian atas IKU yaiitu persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika
Tahun
2016
sebesar
86%
tidak
terlepas
dari
keberhasilan
pelaksanaan kegiatan di level eselon II, dimana target capaian indikator kinerja kegiatan juga melampui target yang ditetapkan sebesar 157,9%, yaitu dari target 19 jumlah tersangka tindak pidana narkoba yang disidik assetnya terkait hasil tindak pidana narkoba, berhasil disidik sebanyak 30 tersangka.
6.
Sasaran : Meningkatnya Produk dan Layanan Hukum serta Kerjasama Nasional dan Internasional Bidang P4GN
Untuk mencapai sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut: No. 1.
Indikato r Kinerja Utama Indeks layanan hukum bidang
Target
Realisasi
%
4(skala)
3,3
82,5%
P4GN
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
55
Indeks layanan hukum bidang P4GN diukur untuk mengidentifikasi aparat penegak hukum terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika sehingga diketahui faktor penghambat untuk ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Pengukuran pelaksanaan peraturan
perundang-undangan
tentang
Narkotika
menjadi
penting
dilaksanakan karena aparat penegak hukum mempunyai kewenangan terkait permasalahan yang menyangkut penegakan hukum kasus Narkotika. Penilaian dilaksanakan secara acak kepada responden aparat penegak hukum di 2 (dua) tempat yaitu Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah. Hasil penilaian berdasarkan data yang diperoleh diperoleh indeks penilaian sebesar 3,3 yang menunjukan bahwa aparat penegak hukum sudah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika namun belum melaksanakan keseluruhan sehingga berpotensi menghambat implementasi peraturan perundang-undangan terkait narkotika. Target Indeks 4 yang ditetapkan pada tahun 2016, dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 3,3 merupakan target dan pencapaian awal dari periode Renstra BNN 2015-2019, sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena perbedaan nomenklatur indikator kinerja. Di akhir periode Renstra tahun 2019, diharapkan capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN dapat mendekati atau sampai mencapai nilai 4. Faktor pendukung keberhasilan layanan hukum bidang P4GN sebagai berikut: 1.
Koordinasi dan dukungan dari kementerian/lemabaga terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang narkotika.
2.
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas aparat penegak hukum.
3.
Pelaksanaan sosialisasi kepada kementerian/lembaga terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
56
Aparat penegak hukum di lapangan sudah memulai proses penegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun belum menyeluruh. Adapun kondisi/permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain: 1.
Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sudah diberikan pasal rehabilitasi tetapi disertai pasal pemidanaan.
2.
Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan belum sepenuhnya diberikan kepada Tim Asesmen Terpadu untuk dilakukan asesmen medis dan asesmen hukum. Berdasarkan permasalahan yang ditemui oleh aparat penegak hukum,
maka rekomendasi upaya peningkatan layanan hukum bidang P4GN yang dilaksanakan sebagai berikut: 1.
Koordinasi dengan instansi pusat untuk mendukung peraturan perundangundangan tentang Narkotika agar dapat berjalan. Koordinasi tersebut melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain.
2.
Melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan memberikan solusi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian
indikator Indeks Layanan Hukum di Bidang P4GN didukung antara lain: 1.
Adanya
kesempatan
penambahan
rancangan
di
luar
program
perencanaan pembentukan Peraturan Kepala BNN berasal dari kebutuhan organisasi
sebagai
landasan
operasional
kinerja
sesuai
peraturan
perundang-undangan. 2.
Adanya gugatan yang melebihi target dikarenakan kasus yang berasal dari pidana, perdata terutama kasus pra peradilan. Pencapaian Indeks Layanan Hukum bidang P4GN sebesar 82,5%
didukung oleh kinerja yang dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) jumlah produk hukum yang selesai disusun dengan target 6 rancangan terealisasi melebihi target 19 rancangan dan jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan dengan target 4 kasus pada tahun 2016 terealisasi melebihi target menjadi 9 kasus. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
57
Salah satu dari 19 produk hukum yang terealisasi adalah Peraturan Kepala BNN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika. Peraturan ini berdampak pada pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat khususnya pecandu dan korban penyalah guna narkotika, yang harus memenuhi standar pelayanan yang ditentukan BNN. Kasus hukum yang mendapatkan perhatian dari tim bantuan hukum salah satunya yaitu kasus Gugatan Pra Peradilan a.n. Daud alias Athiam, dengan hasil ditolaknya pra peradilan oleh hakim. No. 2.
Indikato r Kinerja Kin erja Utama Tingkat
efektivitas
kerjasama
Target
Realis Realisasi asi
%
65%
65,71%
101,09%
dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri Definisi dari tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri adalah sejauh mana tingkat efektivitas pencapaian kegiatan yang dilakukan BNN bersama-sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya P4GN. Metode
pengukuran
tingkat
efektivitas
kerjasama
dengan
instansi
pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dengan kriteria yaitu: kriteria yaitu: 1.
terdapat sejumlah kesepakatan atau kerjasama antara BNN dengan instansi pemerintah, komponen masyarakat, maupun kerja sama antar Negara dalam upaya P4GN.
2.
adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama bersama-sa ma dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri dalam mendukung pelaksanaan program P4GN.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion Nasion al Tahun Tahun 2016 2016
58
3.
observasi pelaksanaan kerjasama antara BNN dengan mitra kerjasama.
4.
monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kerjasama (hasil pengukuran efektivitas terlampir pada lampiran 12) 12). Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada
indikator
kinerja
utama
“Tingkat
efektivitas
kerjasama
dengan
instansi
pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri ”, adalah sebagai berikut:
No. 2.
Indikator Kinerja
Formul a
Utama Tingkat efektivitas kerja
=(%REK
sama dengan instansi
/%TEK)*100%
pemerintah
Hasil Perhi Perhi tun gan =(65,71/65)*100% =101,09%
dan
Keterangan - %REK
=
Persentase Realisasi
komponen masyarakat
Efektivitas
baik dalam maupun luar
sama
negeri
- %TEK
Kerja
=
Persentase Target Efektivitas Kerja sama
Hasil perhitungan % efektivitas kerja sama di atas menunjukkan bahwa kerjasama
bidang
P4GN
dengan
instansi
pemerintah
dan
komponen
masyarakat baik dalam maupun luar negeri yang terpantau berjalan efektif sebesar 65,71%, dengan kata lain hasil ini melebihi target capaian sebesar 65% sehingga tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri adalah 101,09% Hasil capaian tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri tahun 2016 jika dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2015, kerjasama mengalami kenaikan sebesar 16,39% dimana pada tahun 2015 hasil capaian tingkat efektivitas kerja sama sebesar 84,7% dan pada tahun 2016 sebesar 101,09% sebagaimana Grafik Capaian Kinerja berikut ini:
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion Nasion al Tahun Tahun 2016 2016
59
Grafik 14. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama
Tahun 2015 – 2016
Capaian Kinerja (%) 101,09
100 80
84,7
60 40 20 0 2015
2016 Capaian Kinerja
Target 65% yang ditetapkan pada tahun 2016,dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 65,71% merupakan target dan pencapaian awal dari periode Renstra BNN 2015-2019. Di akhir periode Renstra, diharapkan tingkat efektivitas dapat mencapai 100%. Beberapa kerja sama di bidang P4GN yang efektif dilaksanakan antara lain: 1.
Kerja sama BNN dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui pelaksanaan program pembentukan kader pemuda anti narkoba. Program ini menargetkan akan mencetak sebanyak 39.000 kader anti narkoba yang berasal dari 1500 desa di seluruh Indonesia;
2.
Kerja sama BNN dengan AKUMANDIRI AKUMANDIR I melalui program pasca rehabilitasi rehabilit asi dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, serta mendorong seluruh anggota AKUMANDIRI untuk untuk berperan berperan aktif dalam dalam kampany kampanye e anti narkoba; narkoba;
3.
Tersusunnya ASEAN ASEAN Work Plan on Securing Securing ASEAN ASEAN Community Against Illicit Drugs Drugs 2016 – – 2025 sebagai kerangka kerja penanganan masalah narkotika dan prekursor narkotika di ASEAN hingga tahun 2025;
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion Nasion al Tahun Tahun 2016 2016
60
4.
Tersusunnya Outcome Document UN General Assembly Special Session yang berisi 7 rekomendasi untuk diimplementasikan pada kegiatan nasional setiap negara dalam bidang P4GN. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja sama adalah
sebagai berikut: 1.
adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diselesaikan oleh BNN sendiri namun perlu keterlibatan seluruh komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri.
2.
meningkatnya kesadaran instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan
bidang
P4GN
dalam
upaya
pencegahan
dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 3.
kesadaran masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja sama dengan berbagai kegiatan P4GN sesuai dengan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Sasaran tingkat efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan
komponen masyarakat di bidang P4GN baik dalam dan luar negeri selama tahun 2016 telah berhasil dicapai melebihi target, namun demikian terdapat beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian sasaran tersebut, yaitu sebagai berikut: 1.
belum semua mitra kerja sama menyampaikan data kegiatan P4GN kepada BNN.
2.
belum lengkapnya data kegiatan P4GN dari mitra kerja sama yang disampaikan kepada BNN.
3.
pelaksanaan kegiatan P4GN oleh mitra kerja samabelum seluruhnya sudah mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam Nota Kesepahaman.
4.
adanya perbedaan regulasi di setiap negara dalam penanganan masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
61
Rekomendasi/rencana aksi ke depan dalam upaya peningkatan kerja sama di bidang P4GN antara lain: 1.
meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk turut serta bekerja sama dalam upaya P4GN;
2.
mengoptimalkan kerjasama yang sudah ada; dan
3.
melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan apabila ada ruang lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan. Pencapaian tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan
komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sebesar 101,09% juga merupakan
efisiensi
atas
sumber
daya
yang
dimiliki
BNN
dalam
menyebarluaskan informasi P4GN dan mendorong pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam upaya P4GN. Pencapaian tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri sebesar 101,09% didukung oleh kinerja dari eselon II melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase kerja sama yang dilaksanakan dengan target sebesar 60% pada tahun 2016. Target tersebut dicapai melalui kegiatan yang terkait pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam negeri dan luar negeri, dengan gambaran pencapaian kinerja sebagai berikut: Sasaran Strategis Kegiatan
Indikator Kinerja
Layanan kerja
Persentase
sama nasional,
kerja sama
bilateral, regional,
yang
dan internasional
dilaksanakan
% Target
Realisasi
Pencapaian target
60 %
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
94,64%
157,73
62
Dari 56 (lima puluh enam) kerja sama yang dilaksanakan pada tahun 2016, ada 53 (lima puluh tiga) buah kerja sama yang terpantau sudah ada implementasinya tindak lanjutnya berupa kegiatan-kegiatan di bidang P4GN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri dengan capaian sebesar 94,64%. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 60%, maka hasil capaian kinerja melebihi target capaian sebesar 94,64%. Keberhasilan tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja program terkait dengan tingkat efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri.
7.
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Profesional
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai berikut: No.
Indikato r Kinerja Utama
Target
Realisasi
%
1.
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN
55,00
NA
NA
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
63
Hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara mandiri, dan dievaluasi secara eksternal melalui tim Quality Assurance, hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berdasarkan
Surat
Menteri
PAN
&
RB
Nomor
B/20/D.I.PANRB-
UPRBN/12/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BNN mendapatkan nilai indeks reformasi birokrasi sebesar 65,70 dengan kategori B. Adapun rincian komponen penilaian sebagai berikut : No.
Komponen Penilaian
Nilai Maksimal
Nilai Capaian
%
A
Pengungk it
1.
Manajemen Perubahan
5,00
2,88
57,68
2.
Penataan Peraturan PerundangUndangan
5,00
2,09
41,75
3.
Penataan dan Penguatan
6,00
4,01
66,83
Organisasi 4.
Penataan Tata Laksana
5,00
3,43
68,50
5.
Penataan Sistem Manajemen
15,00
12,33
82,21
SDM 6.
Penguatan Akuntabilitas
6,00
3,65
60,82
7.
Penguatan Pengawasan
12,00
4,51
37,58
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan
6,00
4,07
67,88
60,00
36,97
61,62
Nilai Maksimal
Nilai Capaian
%
Publik Sub Total Komp onen Pengungki t
No.
Komponen Penil aian
B
Hasil
1.
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
20,00
13,55
67,74
2.
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
10,00
8,18
81,80
3.
Kualitas Pelayanan Publik
10,00
7,00
70,00
Sub Total Kompo nen Hasil
40,00
28,73
71,80
Indeks Reformasi Birokr asi
100,00
65,70
65,70
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
64
Penilaian tahun 2016 telah dilakukan secara mandiri dengan nilai akhir 68,20 atau mengalami kenaikan capaian dari tahun lalu sebesar 2.5 dan telah dilakukan evaluasi eksternal oleh Kemenpan & RB. Namun hingga laporan kinerja ini disusun, surat resmi dari Menpan terkait hasil evaluasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN belum diterima. Oleh sebab itu capaian kinerja atas indikator kinerja ini kami sajikan dengan capaian NA ( Not Available). Capaian kinerja pada tahun 2016 telah berkontribusi mendukung sasaran strategis pada akhir periode Renstra BNN dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional dengan capaian akhir nilai indeks reformasi birokrasi sebesar 70 pada tahun 2019. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran. 1.
BNN telah melakukan pengorganisasian pelaksanaan RB di lingkungan BNN dengan melakukan perencanaan RB dan penunjukan tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RB.
2.
BNN telah melakukan identifikasi peraturan yang tumpang tindih dan tidak harmonis dengan instansi pemerintah lain (kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah
Agung,
Kejagung,
dan
Kementerian
Kepolisian
Kesehatan,
Republik
Kementerian
Indonesia)
terkait
Sosial, upaya
pemberantasan dan pencegahan peredaran narkotika ilegal. 3.
BNN telah melakukan identifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNN telah memiliki standar yang diacu oleh setiap pegawai BNN.
4.
BNN telah melaksanakan kebijakan pengelolaan manajemen SDM sebagai usaha dalam pencapaian tujuan organisasi.
5.
BNN telah melaksanakan usaha pencegahan korupsi dengan menyusun kebijakan pengelolaan gratifikasi, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System dan penetapan Wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBM).
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
65
6.
BNN telah menyusun kebijakan manajemen kinerja sebagai usaha dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja walaupun dalam pelaksanaannya cascading penjenjangan
masih terdapat kelemahan terutama dalam
ukuran kinerja instansi ke dalam ukuran kinerja eselon II sampai individu. 7.
BNN telah menetapkan kebijakan secara formal terhadap penangan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, whistle blower system dan penanganan benturan kepentingan dan telah disosialisasikan kepada anggota organisasi;
Hambatan atau kend ala, dan permasalahan yang d ihadapi . Hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi, Badan Narkotika Nasional dalam bidang organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, antara lain: 1.
SOP yang ada belum seluruhnya diselaraskan dengan proses bisnis;
2.
Assesmen belum dilakukan pada seluruh pegawai/pejabat, untuk menilai minat, bakat dan kompetensi pegawai;
3.
Penilaian kinerja individu masih terbatas pada SKP, tetapi belum dikaitkan dengan kinerja organisasi;
4.
SOP belum dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi, secara berkala.
Langkah-langkah antisipatif yang diambil. 1.
Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi BNN.
2.
Melakukan
assesmen
pengembangan
pegawai
kompetensi
secara
pegawai
sesuai
berkala dengan
dan
rencana
rencana
dan
kebutuhan serta hasil penilaian kinerja dijadikan dasar untuk promosi Jabatan bagi Eselon 3 dan eselon 4. 3.
Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem manajemen kinerja terutama untuk level eselon II sampai dengan individu sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi dan memanfaatkan capaian kinerja pada setiap level sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
66
4.
Membangun sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses
oleh
seluruh
sehingga
akan
meningkatkan
percepatan
pelaksanaan budaya kinerja. 5.
Meningkatkan
kualitas
penguatan
pengawasan
dengan
melakukan
monitoring kebijakan pengelolaan gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System, dan penanganan benturan kepentingan sehingga dapat diketahui efektivitas dan perbaikan terutama dalam usaha mencegah korupsi dan usaha pencapaian target kinerja organisasi serta membangun unit yang telah ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM. 6.
Memaklumatkan standar pelayanan dan mengoptimalkan SOP bagi standar pelaksanaan yang kemudian direviu dan diperbaiki secara berkala sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan publik. Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian BNN (SIMPEG BNN) berbasis
web base merupakan bentuk nyata efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran program dan IKU. SIMPEG BNN telah berperan sebagai pemeran utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya pegawai mendapatkan segala informasi dan berinteraksi terkait kepegawaian dan tata kelola organisasi. Kinerja dan manfaat dari SIMPEG BNN terlihat jelas dalam memenuhi target kinerja kegiatan dengan indikator persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana (%) dan indeks kepuasan layanan kepegawaian. Nilai capaian tersebut tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara online pada SIMPEG BNN, dengan rincian pada tabel berikut ini: No.
Indikato r Kinerja Kegiatan
Target
Realiasi
% Capaian Target
a.
Persentase ketepatan waktu penerbitan dokumen pengembangan organisasi dan tata laksana (%)
85
100
117
b.
Indeks kepuasan layanan kepegawaian
40
72,1
180
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
67
No. 2.
Indikato r Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN
Target
Realisasi
%
B
NA
NA
Berdasarkan penilaian dari Kemenpan & RB, pada tahun 2015 atas kinerja tahun 2014 BNN telah mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja 64,21 dengan kategori B. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut: 1.
Semakin solidnya kinerja antara satker tingkat pusat hingga wilayah.
2.
Secara konsisten melakukan analisa dan evaluasi kinerja ditindak lanjuti dengan perbaikan.
3.
Dilakukannya
monitoring
dan
evaluasi
secara
langsung
kepada
stakeholder untuk mengukur kinerja BNN (aspek manfaat) dalam menjalankan program P4GN. Telah tersedianya dukungan sistem aplikasi monevgar BNN sebagai tools
4.
kontrol, komunikasi, dan monitoring evaluasi capaian kinerja mulai pusat hingga kewilayahan. Sistem aplikasi monevgar BNN memfasilitasi fitur-fitur monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja mulai dari level output, indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program, hingga indikator kinerja utama BNN. Hal tersebut terprogram dalam bentuk web base secara sistematis, terstruktur, logical frame analysis dengan cascading kinerja, dikenal dengan e-lkip dan dashboard kinerja BNN. Hasil evaluasi LKIP BNN Tahun 2016 belum di umumkan secara resmi oleh Kemenpan & RB. Adapun perbandingan nilai hasil capaian kinerja tahun 2014 dengan LKIP 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 10. Perbandingan Nilai Hasil Capaian Kinerja BNN Tahun 2014 dengan Tahun 2015 dan 2016 NO.
Kom ponen yang dini lai
Bobo t
LAKIP 2014
Bobo t
LAK IP 2015
LAKIP 2016
A.
Perencanaan Kinerja
35
20,97
30
21,49
N/A
B.
Pengukuran Kinerja
20
11,10
25
14,38
N/A
C.
Pelaporan Kinerja
15
11,29
15
10,56
N/A
D.
Evaluasi Kinerja
10
5,68
10
6,90
N/A
E.
Capaian Kinerja
20
14,56
20
10,88
N/A
100
63,60
100
64,21
CC
-
B
Hasil Nilai Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
-
68
Hasil evaluasi LKIP BNN Tahun 2016 belum terlihat untuk nilai hasil capaian dikarenakan belum adanya penilaianoleh Kemenpan & RB. Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “ Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN ”, adalah sebagai berikut: No.
1.
Indikator Kinerja
Hasil
Formula
Utama
Keterangan
Perhitungan
Nilai Akuntabilitas
=RNA /TNA*100%
=(1/1)*100%
Kinerja BNN
Konversi nilai :
=100%
- RNA
=
Realisasi
Nilai
Akuntabilitas - TNA
B=1
=
Target
Nilai
Akuntabilitas
CC = 0.5 C = 0.25
Rekomendasi/rencana
aksi
ke
depan
memelihara
dan
semakin
meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dari tingkat perencanaan hingga pelaporan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin. Sistem monitoring dan evaluasi LKIP berbasis web base (e-lkip) yang dimiliki BNN saat ini merupakan bentuk nyata efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran program dan IKU. E-lkip telah berperan sebagai pemeran utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya satker mendapatkan informasi secara online mengenai cascading kinerja, perjanjian kinerja, hingga monitoring dan evaluasi kinerja kaitannya dengan pengendalian kinerja pada setiap level unit kerja. No. 3.
Indikator Kinerj a Utama Nilai Kinerja Anggaran BNN
Target
Realisasi
%
85
87,14
102.52%
(Baik)
(Baik)
Dasar pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L. Hasil yang diperoleh BNN tahun 2016 adalah 84,34 (kriteria “Sangat Baik”), dengan detail h asil pengukuran sebagai berikut: Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
69
a.
Aspek Implementasi
: Nilai
kinerja
yang didapatkan dari
website
www.monev.anggaran.depkeu.go.id atas kinerja pelaksanaan RKA BNN tahun 2016 adalah 94,82 dengan kriteria “Sangat Baik” dengan gambaran sebagai berikut :
b.
Nilai Aspek Manfaat diperoleh melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja BNN dalam melaksanakan program P4GN dengan metode survei di 20 provinsi sebagai pilot project. Secara global indeks capaian kinerja memperoleh nilai 4,2 pada skala 5 metode Likert atau 83,30 jika dikonversi ke dalam persentase (lihat kembali lampiran 1).
c.
Nilai Kinerja Anggaran BNN
No
Kategori
Ratio
Capaian
Hasil setelah dikali ratio
1
Aspek Implementasi
33,30%
94,82
31,58
2
Aspek Manfaat
66,70%
83,30
55,56
NILAI AKHIR CAPAIAN KINERJA PMK 249
87,14
KRITERIA HASIL
BAIK
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
70
Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan capaian sebesar 1,74% yaitu dari 84,34% pada tahun 2015 menjadi 86,08% pada tahun 2016. Grafik 15. % Nilai Kinerja Anggaran BNN Peningkatan Capaian 2,8%
84,34%
82,23%
90
87,14%
85 80 75 70 65 60 55 50 2014
2015
2016
Capaian kinerja pada tahun 2016 telah berkontribusi mendukung sasaran strategis pada akhir periode Renstra BNN dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional dengan capaian akhir nilai kinerja anggaran BNN sebesar “88” pada tahun 2019. Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran BNN, disebabkan adanya upaya perbaikan kinerja dari seluruh Satker dan telah memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja. Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “ Nilai Kinerja Anggaran BNN”, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja No.
Hasil
Formula
2.
Nilai
Kinerja
Anggaran BNN
=RNKA /TNKA*100%
Keterangan
Perhitungan
Utama
=(87,14/85)*100 % =102,52%
- RNKA
=
Realisasi
Nilai
Kinerja Anggaran - TNA = Target Nilai Kinerja Anggaran
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
71
Rekomendasi/rencana aksi ke depan: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kinerja dengan berpedoman
1.
pada kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran . Pemberian penghargaan pada Satker yang berprestasi dan sanksi pada
2.
Satker yang tidak melaksanakan peraturan perundangan terkait dengan kinerja dan anggaran . Sistem monitoring dan evaluasi program, anggaran, dan kegiatan BNN berbasis web base (e-monevgar ) yang dimiliki BNN saat ini merupakan bentuk nyata efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran program dan IKU. E-monevgar telah berperan sebagai pemeran utama dalam mewujudkan akuntabilitasi dan nilai kinerja yang semakin baik. Hal ini terlihat dari semakin mudahnya satker mendapatkan informasi secara online mengenai data pagu dan target output, rencana penarikan dana yang link dengan rencana umum pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja output. Saat ini database e-monevgar BNN telah dapat dikoneksikan dengan sistem aplikasi SMART Kementerian Keuangan, sehingga terjadi interkoneksi database antar kedua lembaga. Data realisasi anggaran dapat diinject dari database e-monev Kemenkeu ke dalam database e-monevgar BNN, demikian sebaliknya data capaian output dapat diinject dari database e-monevgar BNN ke dalam database e-monev Kemenkeu. No. 4.
Indikato r Kinerja Utama Opini Laporan Keuangan BNN
Badan
Narkotika
Nasional
adalah
Target
Realisasi
%
WTP
WTP
100%
entitas
pelaporan
salah
satu
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
72
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga yang menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. Badan Narkotika Nasional mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1.
Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Badan Narkotika Nasional tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.
2.
Badan Narkotika Nasional menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan
2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca laporan keuangan
diharapkan
memahami
bahwa
penyandingan
tersebut
bukan
perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis Laporan Keuangan lintas tahun.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
73
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Hasil pemeriksaan BPK RI menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas Badan Narkotika Nasional. Hasil pemeriksaan BPK RI, baik dari sisi akademis dan aplikasi di lapangan, dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diperiksa (auditan/ auditee), dalam hal ini Badan Narkotika Nasional. Dari hasil pemeriksaan BPK RI diungkapkan dalam bentuk pernyataan profesional/pendapat
pemeriksa/auditor
mengenai
kewajaran
informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan
(adequatedisclosu r es),
kepatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pernyataan/pendapat professional dari pemeriksa tersebut biasa dikenal dengan istilah “Opini”. Singkatnya,opini merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi ( user ) tentang apa yang dilakukan pemeriksa/auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pernyataan/pendapat auditor bahwa laporan keuangan pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian, maka pemangku kepentingan akan memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi untuk mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut dari pada terhadap laporan keuangan pemerintah yang diberikan pernyataan/pendapat tidak wajar. Kepercayaan pemangku kepentingan menjadi sangat berkurang atau bahkan hilang terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak yang diaudit tersebut.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
74
Tingkatan pernyataan/pendapat BPK yang menjadi target Badan Narkotika Nasional dalam setiap audit adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). Dengan memperoleh pernyataan/pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik. Reputasi Badan Narkotika Nasional akan meningkat dengan capaian pernyataan/pendapat seperti ini. Hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Narkotika Nasional tahun 2015 adalah memperoleh pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti mengalami kenaikan dari sebelumnya 2014 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015. Tabel 11. Kondisi Pertanggungjawaban Keuangan pada Badan Narkotika Nasional dalam Opini BPK RI NO.
TAHUN ANGGARAN
OPINI
1.
2008
WTP dengan Paragraf Penjelasan
2.
2009
WTP dengan Paragraf Penjelasan
3.
2010
WTP dengan Paragraf Penjelasan
4.
2011
WTP
5.
2012
WTP
6.
2013
WTP dengan Paragraf Penjelasan
7.
2014
WTP
8.
2015
WTP
Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran . 1.
Penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, sesaui dengan peraturan perundang-undangan: a.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
75
2.
Laporan Keuangan BNN telah tersusun dan disajikan dengan basis akrual (informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel).
3.
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Hambatan atau kend ala, dan permasalahan yang d ihadapi . 1.
Keterbatasan sumber daya manusia yang terkait dengan bidang tugas pengelolaan keuangan.
2.
Keterbatasan dana dalam upaya peningkatan kemampuan personil yang bertugas dalam pengelolaan keuangan.
3.
Penambahan Satker BNNK/Kota, yang masih perlu menyesuaikan dengan berbagai peraturan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan.
Langkah-langkah antisipatif yang di ambil . 1.
Pelaksanaan kerjasama dengan instansi eksternal terkait (Kementerian Keuangan, BPKP dan BPK RI) dalam rangka peningkatan kemampuan personil dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
2.
Pelaksanaan kerja sama dengan seluruh Satker internal: Settama BNN (Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan, Biro Umum), Inspektorat Utama BNN, dan Deputi Bidang, serta Balai Pendidikan dan Pelatihan BNN dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan personil.
B.
Realisasi Angg aran. Tahun
2016
BNN
mendapat
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.2.545.000.699.000,- (Dua triliun lima ratus empat puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELA NJA
PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
SISA (Rp)
%
51 Belanja Pegawai
443.685.155.000
404.261.574.424
39.423.580.576
91%
52 Belanja Barang
950.667.057.000
782.165.926.659
168.501.130.341
82%
1.150.648.487.000
652.451.638.366
498.196.848.634
57%
2.545.000.699.000
1.838.879.139.449
706.121.559.551
72%
53 Belanja Modal Tot al
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
76
Persentase penyerapan anggaran BNN Tahun 2016 adalah sebesar 72 %. Sisa anggaran merupakan penghematan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal termasuk penghematan dengan blokir langsung oleh Kementerian Keuangan. Jika realisasi anggaran BNN dikurang dengan anggaran yang di blokir, maka realisasi anggaran BNN tahun 2016 adalah sebesar 88,9%. Anggaran yang di blokir semula direncanakan untuk keperluan belanja barang dan belanja modal yaitu sebesar Rp. 478.341.773.000 (18,7%). Kinerja dan Anggaran BNN, telah berpedoman pada rencana kerja program dan anggaran sesuai dengan fungsi yang ada. Secara umum target kinerja anggaran satker telah terlaksana, hanya bidang rehabilitasi yang kurang optimal, oleh karena adanya evaluasi terhadap pelaksaan rehabilitasi tahun sebelumnya yang berakibat tidak semua kegiatan dapat terlaksana sejak awal tahun. Kendala penyerapan anggaran terkait dengan kebijakan pemerintah melakukan penghematan dengan blokir anggaran, berdampak pada pencapaian target kinerja menjadi kurang optimal. Adapun gambaran realisasi anggaran BNN Tahun 2016 tergambar dalam grafik berikut ini. Grafik 16. Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Sebelum Pagu Blokir
706.121.589.193
2.545.000.699.000 1.838.879.109.807
Pagu
Realisasi
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
Sisa 77
Grafik 17. Realisasi Anggaran BNN Tahun 2016 Setelah Pagu Blokir 227.779.816.193
2.066.658.926.000 1.838.879.109.807
Pagu
Realisasi
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
Sisa
78
BAB IV PENUTUP
BAB IV PENUTUP
1.
Pencapaian Target Tahun Kedua RPJMN 2015-2019. Pencapaian target BNN tahun 2016 berkaitan dengan menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba 0,05% per tahun telah terpenuhi dengan besaran prevalensi -0,3% di bawah target.
2.
Penguk uran Kinerja
Outcome.
Gambaran pencapaian IKU BNN tahun 2016 adalah sebagai berikut :
I.
Jumlah IKU 5
II.
Urutan
3.
Rentang Capaian
%
Capaian ≥100%
38,5%
4
85% ≤ Capaian < 100%
30,8%
III.
1
70% ≤ Capaian < 85%
7,7%
IV.
1
Capaian < 70%
7,7%
V.
2
NA (Not Available)
15,3%
Penguk uran Kinerja Angg aran. Pencapaian kinerja anggaran BNN tahun anggaran 2016 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan PMK 249 tahun 2011 adalah sebesar 87,14% dengan rincian sebagai berikut : No.
Kategori
Ratio
1.
Aspek Implementasi
2.
Aspek Manfaat
Capaian
Hasil setelah dikali ratio
33,30%
94,82
31,58
66,70%
83,30
55,56
Nilai Akhir Capaian Kinerj a PMK 249
87,14
Kriteria Hasil
Baik
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
79
4.
Langkah yang akan dilakukan untuk menin gkatkan kinerja . a.
Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
b.
Peningkatan
koordinasi
dan
kerja
sama
dengan
seluruh
instansi
pemerintah dan suwasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Narkoba. c.
Peningkatan pendidikan personil BNN baik struktural maupun fungsional.
d.
Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
e.
Membangun Team Building disetiap Satuan Kerja dilingkunan BNN.
f.
Optimalisasi penggunaan sistem berbasis web base yang sudah ada mulai dari perencanaan ( e-planning), implementasi (e-jaknas P4GN, Sistem Informasi
Narkotika,
dan
SIMPEG
BNN),
hingga
sistem
evaluasi,
pelaporan, dan pengendalian kinerja ( e-monevgar dan e-lkip) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.
Lapo ran Kinerja Badan Narkotik a Nasion al Tahun 2016
80
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Drs. Budi Waseso
Jabatan
: Kepala Badan Narko tika Nasion al
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Jakarta, 18 November 2016 Kepala Badan Narkoti ka Nasio nal TTD
Drs. Budi Waseso
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN NARKOTIKA NASIONAL No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerj a
Target
1
2
3
4
1
Terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba
Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba
0,05%
2
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
Laju angka pengguna narkoba coba pakai
9,75%
3
Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN
Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN
2,5
Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN
2,5
4
Meningkatnya mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali
Jumlah mantan penyalah guna dan pecandu narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi
16.000 Orang
5
Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika
Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang terungkap
22 Jaringan
Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika
100%
6
Meningkatnya kualitas layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN
Indeks layanan hukum bidang P4GN Tingkat efektivitas kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun luar negeri
4 65%
7
Meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNN
55
Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN
B
Nilai Kinerja Anggaran BNN
85
Opini Laporan Keuangan BNN 1. Program
Pencegahan
dan
WTP
Rp 1.527.457.266.000,-
Pemberantasan Peyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2. Program Dukungan Manajemen dan
Rp 1.010.903.263.000,-
Pelaksanaan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional Jakarta, 18 November 2016 Kepala Badan Narkoti ka Nasio nal TTD
Drs. Budi Waseso
Lampiran 2. Hasil Penguku ran Aspek Manfaat Program P4GN TA. 2016 No Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17 18
19
20
Segmen Pengukuran Kinerja Ketepatan waktu penyelenggaraan acara P4GN Materi P4GN yang disampaikan mudah dipahami Penyampaian materi P4GN menarik Narasumber menguasai materi yang disampaikan Materi yang disampaikan bermanfaat Menyadari bahaya narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Meyampakan bahaya narkoba kepada orang lain setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi penyuluh narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Berkeinginan menjadi kader anti narkoba setelah mengikuti kegiatan P4GN Efektivitas Intervensi Media Elektronik Efektivitas Intervensi Media Cetak Efektivitas Intervensi Media Online/Media Sosial Efektivitas Intervensi Media Luar Ruang BNN/BNNP/BNNK pernah melakukan test urine di lingkungan responden Hasil test urine yang dilakukan oleh BNN/BNNP/BNNK dilanjutkan ke tahapan rehabilitasi Hasil test urine mandiri yang dilakukan oleh lembaga/instansi dilanjutkan ke tahapan rehabilitasi Pihak BNN telah bersinergi dengan kelompok sasaran pelaksanaan P4GN Pihak instansi/lembaga merespon upaya BNN/BNNP/BNNK dalam sinergitas program P4GN Pecandu telah melaporkan diri ke BNN/BNNP/BNNK untuk mendapatkan layanan rehabilitasi Pimpinan Lembaga/instansi berinisiatif melaporkan ke BNN/BNNP/BNNK adanya penyalahgunan narkotika untuk direhabilitasi
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
Capaian dalam Prosentase
Capaian Likert Skala 5
Kriteria
79.7%
4.0
(Cukup)
86.7%
4.3
(Baik)
85.3%
4.3
(Baik)
88.5%
4.4
(Baik)
92.1%
4.6
94.5%
4.7
91.4%
4.6
85.6%
4.3
(Baik)
87.2%
4.4
(Baik)
82.9% 77.2%
4.1 3.9
(Baik) (Cukup)
81.1%
4.1
(Baik)
76.2%
3.8
(Cukup)
71.3%
3.6
(Cukup)
71.2%
3.6
(Cukup)
81.0%
4.1
(Baik)
83.4%
4.2
(Baik)
88.4%
4.4
(Baik)
76.8%
3.8
(Cukup)
80.6%
4.0
(Baik)
(Sangat Baik) (Sangat Baik) (Sangat Baik)
84
No Ref 21
22
23 24 25
26
27
28
29 30 31 32
33 34
Segmen Pengukuran Kinerja Pimpinan lembaga/instansi mengeluarkan peraturan yang tegas dan keras terhadap semua anggota/pegawai yang terlibat penyalahgunaan narkotika Pimpinan lembaga/instansi bersama seluruh anggota/pegawai bekerjasama dengan BNN/BNNP/BNNK berupaya menciptakan lingkungan kerja bersih narkoba Peredaran gelap narkoba telah dilapor untuk proses tindak lanjut Informasi layanan rehab mudah diakses Setelah melakukan rehabilitasi. masyarakat mendapat penguatan yang memadai dari BNN/BNNP/BNNK. Kepercayaan bahwa BNN bersama lembaga rehabilitasi bersinergi dalam pelaksanaan rehabilitasi Peningkatan kapasitas (capacity building) oleh BNN/BNNP/BNNK sesuai kebutuhan lembaga rehabilitasi Penguatan yang diberikan oleh BNN/BNNP/BNNK tepat sasaran dalam peningkatan pelayanan rehabilitasi Berkeinginan turut serta mensukseskan Program P4GN Kelompok Sasaran telah membentuk satgas penggiat anti narkoba Kinerja Pemberantasan BNN meningkat dan memuaskan Percaya penuh BNN mampu mewujudkan Indonesia Bebas Penyalahgunaan Narkoba dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Mendapatkan pelayanan yang memadai ketika berhubungan dengan petugas BNN Eksistensi BNN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA BNN
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
Capaian dalam Prosentase
Capaian Likert Skala 5
Kriteria
90.3%
4.5
(Sangat Baik)
88.7%
4.4
(Baik)
70.3%
3.5
(Cukup)
79.1%
4.0
(Cukup)
80.5%
4.0
(Baik)
85.8%
4.3
(Baik)
78.2%
3.9
(Cukup)
78.4%
3.9
(Cukup)
91.5%
4.6
(Sangat Baik)
80.9%
4.0
(Baik)
79.7%
4.0
(Cukup)
89.4%
4.5
(Baik)
83.2%
4.2
(Baik)
94.8%
4.7
(Sangat Baik)
83.3%
4.2 (Baik )
85
Lampiran 3. Rekapit ulasi Perhitu ngan Laju Angka Coba Pakai Penyalahgun a Narkoba per Provinsi dan Nasional tahun 2016 COBA PAKAI
NO.
Wilayah
MEAN % 2008
MEAN % 2011
MEAN % 2014
RATARATA KENAIK AN % COBA PAKAI TAHUN 2011-2008
RATARATA KENAIKAN % COBA PAKAI TAHUN 2014-2011
TOLOK UKUR KEBERHASILAN COBA PAKAI 2015-2016
BASE LINE TAHUN
COBA PAKAI
MEAN % 2015
MEAN % 2016 (REALISASI)
PREV
1.
Aceh
12,522
22,104
38,037
25.51%
24.03%
23.29
2008
35,113
35,805
1.97
2.
Sumut
57,055
89,196
97,935
18.78%
3.27%
11.02
2011
103,702
106,601
2.80
3.
Sumbar
11,731
16,495
28,933
13.54%
25.13%
7.74
2008
27,587
28,143
2.02
4.
Riau
15.606
22,399
34,933
14.51%
18.65%
12.44
2008
33,781
34,625
2.50
5.
Jambi
11,291
9,930
26,310
-4.02%
54.98%
25.48
2011
23,156
23,520
1.57
6.
Sumsel
24,973
24,849
38,240
-0.17%
17.96%
8.90
2011
39,645
40,301
1.65
7.
Bengkulu
7,721
5,408
15,649
-9.99%
63.12%
26.57
2011
13,481
13,711
1.71
8.
Lampung
26,035
15,362
63,543
-13.66%
104.55%
0.45
2011
48,403
49,094
1.43
9.
Bael
1,854
3,854
9,078
35.96%
45.18%
31.35
2008
8,304
8,533
2.76
10.
Kepri
3,188
13,467
20,549
107.48%
17.53%
62.50
2008
19,510
19,910
2.05
11.
DKI Jakarta
80,942 156,438 104,446
31.09%
-11.08%
10.01
2011
111,618
114,017
2.15
12.
Jabar
122,403 227,879 277,244
28.72%
7.22%
0.18
2011
289,913
295,202
1.82
13.
Jateg
132,289 132,300 182,801
0.00%
12.72%
6.36
2011
188,265
192,127
2.05
14.
DIY
26,726
4.81%
2.84%
3.82
2011
23,048
23,672
2.71
15.
Jatim
133,894 157,366 212,743
5.84%
11.73%
2.90
2008
214,360
218,838
2.09
16.
Banten
36,812
42,738 103,217
5.37%
47.17%
26.27
2008
86,660
88,290
1.88
17.
Bali
12,268
16,054
36,545
10.29%
42.55%
26.42
2008
30,542
31,393
2.79
18.
NTB
16,668
12,643
21,554
-8.05%
23.49%
7.72
2011
22,522
23,101
2.57
19.
NTT
13,583
13,724
27,553
0.35%
33.59%
16.97
2011
26,390
26,381
-0.03
20.
Kalbar
10,179
16,312
36,999
20.08%
42.27%
8.99
2008
34,846
35,479
1.82
21.
Kalteng
5,910
8,131
16,357
12.53%
33.72%
1.93
2008
15,887
16,187
1.89
22.
Kalsel
8,577
12,499
27,353
15.24%
39.61%
3.06
2008
25,386
25,800
1.63
23.
Kaltim
10,278
21,383
21,233
36.02%
-0.23%
17.89
2011
22,816
23,393
2.53
24.
Kaltara
6,284
6,601
5.04
25.
Sulut
10,647
11,613
15,348
3.02%
10.72%
6.87
2011
16,825
16,983
0.94
26.
Sulteng
10,900
11,049
24,376
0.46%
40.21%
20.33
2011
21,370
21,923
2.59
27.
Sulsel
32,526
4,592
10,532
7.05%
2.66%
4.85
2011
46,213
47,083
1.88
28.
Sultra
12,306
6,260
14,277
-16.38%
42.69%
13.16
2011
13,367
13,689
2.41
29.
Gorontalo
4,275
3,325
7,127
-7.41%
38.12%
15.35
2011
6,767
6,869
1.51
30.
Sulbar
233
39,401
42,544
32.36%
43.12%
26.98
2008
9,500
10,144
6.78
31.
Maluku
8,062
6,620
10,838
-7.68%
21.24%
6.78
2011
10,786
10,901
1.07
32.
Malut
4,650
3,795
6,750
-6.13%
25.96%
9.91
2011
5,994
5,999
0.08
33.
Papbar
3,139
2,518
4,406
-6.59%
24.99%
9.20
2011
4,117
4,101
-0.39
34.
Papua
6,798
5,326
14,075
-7.22%
54.76%
23.77
2011
13,677
14,222
3.98
21,526
24,629
5,771
6.87
TOTAL 34 PROP
72.23
RATA-RATA NASIONAL
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
2.12
86
Lampiran 4. Partis ipasi Kemandirian Lingkun gan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
SATKER (BNNP/BNNKAB/KOTA)
TARGET
REALISASI
%
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat DIT PSM
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,6 2,18 2,5 2,5 2,18 2,7 2,9 2,76 2,68 2,47 3,1 2,12 2,13 2,58 2,13 2,6 2,7 2,55 2,5 2,45 1,81 2,37 2,7 2,4 1,86 2,24 2,5 2 2,44 2,4 2,48 2,75 0 3,08
104 87,2 100 100 87,2 108 116 110,4 107,2 98,8 124 84,8 85,2 103,2 85,2 104 108 102 100 98 72,4 94,8 108 96 74,4 89,6 100 80 97,6 96 99,2 110 0 123,2
RATA-RATA
2,5
2,39
95,7
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
87
Lampiran 5. Partis ipasi Kemandirian Lingk ungan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
SATKER (BNNP/BNNKAB/KOTA)
TARGET
REALISASI
%
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat DIT PSM
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2,47 2,6 2,8 1,96 2,37 2,7 2,89 2,01 2,6 2,55 2,65 1,95 2,42 2,6 2,13 2,58 2,1 2,7 2,6 1,9 2,32 2,03 2,8 2,2 1,5 2,18 2,7 2,35 1,58 2,5 2,5 2,48 0 3,61
98,8 104 112 78,4 94,8 108 115,6 80,4 104 102 106 78 96,8 104 85,2 103,2 84 108 104 76 92,8 81 112 88 60 87,2 108 94 63,2 100 100,00 99,2 0 144,4
RATA-RATA
2,5
2,48
99,16
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
88
Lampir an 6.
Rekapitulasi mantan penyalah guna dan pecandu Narkoba yang tidak kambuh kembali setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pasca rehabilitasi INSTANSI PEMERINTAH
NO
PROVINSI
KOMPONEN MASYARAK AT
TAR GET
MENDAPAT LAYAN AN
SELESAI PROG RAM
TIDAK KAMBUH
2000
2000
2404
1902
1854
0
1854
405
405
373
244
73
23
50
39
1490
1490
1405
840
275
95
180
TOTAL TARGET
RAWAT LANJUT
TIDAK KAMBUH
TARGET
1.
BNN
2.
BNNP Aceh
3.
BNNP Sumut
4.
BNNP Sumbar
343
343
242
126
52
52
5.
BNNP Sumsel
800
800
1254
1001
326
6.
BNNP Jambi
760
760
803
597
282
7.
BNNP Lampung
370
370
433
410
3
8.
BNNP Bengkulu
270
270
238
238
157
9.
BNNP Riau
468
468
653
509
509
34
475
213
510
510
498
288
113
13
100
37
10.
BNNP Babel
MENDAPAT LAYAN AN
SELESAI PROG RAM
TIDAK KAMBUH
PASCAREHABIL ITASI
TARGET
MENDAPAT LAYAN AN
SELESAI PROG RAM
DEPUTI REHABIL ITASI
TIDAK KAMBUH (6 BULAN)
TARGET
REHAB.
PASCA REHAB.
MENDAPAT LAYANAN PASCA REHAB.
REHAB.
SELESAI PROGRAM REHAB.
PASCA REHAB.
TOTAL TIDAK KAMBUH REHAB.
PASCAREHAB,
0
0
575
420
400
60
2,000
575
2.404
420
1.902
400
1,854
60
25
11
6
540
306
306
58
444
540
398
306
255
306
56
58
201
89
26
30
650
529
518
129
1,691
650
1,494
529
866
518
210
129
0
117
58
84
0
320
230
153
72
460
320
300
230
210
153
0
72
43
283
100
45
0
0
745
574
322
82
900
745
1,299
574
1,001
322
283
82
26
256
19
0
0
360
312
308
26
779
360
803
312
597
308
256
26
3
0
23
2
0
295
248
223
35
393
295
438
248
412
223
0
35
35
122
0
0
280
246
246
35
270
280
238
246
238
246
122
35
16
59
13
810
419
378
48
681
810
669
419
568
378
488
48
21
9
19
15
370
195
55
13
531
370
507
195
307
55
115
13
124
203
58
0
0
375
265
204
37
721
375
476
265
388
204
124
37
0
48
3
0
615
441
402
97
673
615
1,300
441
1,204
402
0
97
157
200
15
12
400
251
209
92
1,105
400
1,294
251
1,278
209
169
92
8
6
270
83
20
0
545
270
308
83
212
20
210
0
5
11.
BNNP Kep,Riau
518
518
418
388
161
12.
BNNP Kaltim
625
625
1300
1201
0
13.
BNNP Kalsel
905
905
1263
1263
203
14.
BNNP Kalteng
545
545
308
204
204
15.
BNNP Kalbar
665
665
263
240
93
24
69
222
69
12
0
495
137
122
24
887
495
332
137
252
122
69
24
16.
BNNP Sulteng
770
770
961
867
867
35
832
134
137
33
33
255
208
135
35
904
255
1,098
208
900
135
865
35
17.
BNNP Sulsel
1015
1015
898
673
136
72
64
18
18
21
8
870
622
613
154
1,033
870
916
622
694
613
72
154
18.
BNNP Sulbar
230
230
224
40
10
7
3
45
22
185
108
83
7
230
185
224
108
85
83
25
7
19.
BNNP Sulut
625
625
276
17
7
7
0
70
65
370
54
39
35
725
370
276
54
87
39
65
35
20.
BNNP Gorontalo
200
200
145
114
100
23
77
0
0
210
162
162
50
200
210
145
162
114
162
77
50
21.
BNNP Sultra
600
600
574
268
197
31
166
24
22.
BNNP Banten
755
755
440
333
0
0
17
46
31
204
100
13
0
0
305
181
175
31
624
305
587
181
268
175
166
31
0
0
900
513
513
114
772
900
440
513
333
513
0
114
89
Laporan Kin erja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016
INSTANSI PEMERINTAH
NO
PROVINSI
TOTAL TARGET
KOMPONEN MASYARAK AT
TAR GET
MENDAPAT LAYAN AN
SELESAI PROG RAM
TIDAK KAMBUH
RAWAT LANJUT
1461
1072
222
22
TARGET
MENDAPAT LAYAN AN
200
167
165
77
1
TIDAK KAMBUH
SELESAI PROG RAM
TIDAK KAMBUH
PASCAREHABIL ITASI
DEPUTI REHABIL ITASI
TARGET
MENDAPAT LAYAN AN
SELESAI PROG RAM
TIDAK KAMBUH (6 BULAN)
840
749
691
165
23.
BNNP DKI Jakarta
1125
1125
24.
BNNP Jabar
1536
1536
535
440
380
108
272
1150
647
297
1.122
1445
1206
1187
186
25.
BNNP Jateng
1695
1695
200
97
29
29
0
128
113
20
20
1180
490
411
138
340
340
504
436
229
118
111
1021
711
484
202
1950
835
685
178
38
156
0
480
201
201
33
21
420
355
26.
BNNP Jatim
TARGET
1,292
MENDAPAT LAYANAN
840
1,626
749
2,686
1,445
1,182
1,823
1,180
313
1,361
1,950
53
867
273
49
SELESAI PROGRAM
TOTAL TIDAK KAMBUH
1,149
691
201
165
1,206
737
1,187
1,394
186
490
117
411
20
138
1,215
835
920
685
313
178
480
186
201
220
201
8
53
773
420
470
355
304
273
58
49
27.
BNNP DIY
517
517
148
64
9
1
8
350
28.
BNNP Bali
700
700
470
271
86
49
37
73
29.
BNNP NTB
545
545
745
147
64
25
39
16
11
8
0
225
181
165
59
561
225
756
181
155
165
39
59
30.
BNNP NTT
130
130
73
43
0
0
200
4
13
6
210
132
132
51
330
210
77
132
56
132
6
51
31.
BNNp Maluku
1110
1110
476
0
0
0
0
0
120
35
35
11
1,110
120
476
35
0
35
0
11
32.
BNNP Malut
500
500
62
0
0
0
0
0
225
86
42
7
500
225
62
86
0
42
0
7
33.
BNNP Papua
197
197
141
114
0
0
0
0
120
8
0
0
197
120
141
8
114
0
0
0
34.
BNNP Papbar
240
240
35
28
27
27
0
0
120
0
0
0
240
120
35
0
28
0
27
0
20.223
14.475
6.668
TOTAL
23.504
958
5.710
4.804
2.262
1.496
1.582
17.530
10.782
9.408
2.131
28.308
17.530
45.838
22.485
10.782
33.267
15.971 25.379
9.408
7.292 9.423
2.131
INSTANSI PEMERINTAH
NO
PROVINSI
TOTAL TARGET
KOMPONEN MASYARAK AT
TAR GET
MENDAPAT LAYAN AN
SELESAI PROG RAM
TIDAK KAMBUH
RAWAT LANJUT
1461
1072
222
22
TARGET
MENDAPAT LAYAN AN
200
167
165
77
1
TIDAK KAMBUH
SELESAI PROG RAM
PASCAREHABIL ITASI
TIDAK KAMBUH
DEPUTI REHABIL ITASI
TARGET
MENDAPAT LAYAN AN
SELESAI PROG RAM
TIDAK KAMBUH (6 BULAN)
840
749
691
165
23.
BNNP DKI Jakarta
1125
1125
24.
BNNP Jabar
1536
1536
535
440
380
108
272
1150
647
297
1.122
1445
1206
1187
186
25.
BNNP Jateng
1695
1695
200
97
29
29
0
128
113
20
20
1180
490
411
138
340
340
504
436
229
118
111
1021
711
484
202
1950
835
685
178
38
156
0
480
201
201
33
21
420
355
26.
BNNP Jatim
TARGET
1,292
MENDAPAT LAYANAN
840
1,626
749
2,686
1,445
1,182
1,823
1,180
313
1,361
1,950
53
867
273
49
SELESAI PROGRAM
TOTAL TIDAK KAMBUH
1,149
691
201
165
1,206
737
1,187
1,394
186
490
117
411
20
138
1,215
835
920
685
313
178
480
186
201
220
201
8
53
773
420
470
355
304
273
58
49
27.
BNNP DIY
517
517
148
64
9
1
8
350
28.
BNNP Bali
700
700
470
271
86
49
37
73
29.
BNNP NTB
545
545
745
147
64
25
39
16
11
8
0
225
181
165
59
561
225
756
181
155
165
39
59
30.
BNNP NTT
130
130
73
43
0
0
200
4
13
6
210
132
132
51
330
210
77
132
56
132
6
51
31.
BNNp Maluku
1110
1110
476
0
0
0
0
0
120
35
35
11
1,110
120
476
35
0
35
0
11
32.
BNNP Malut
500
500
62
0
0
0
0
0
225
86
42
7
500
225
62
86
0
42
0
7
33.
BNNP Papua
197
197
141
114
0
0
0
0
120
8
0
0
197
120
141
8
114
0
0
0
34.
BNNP Papbar
240
240
35
28
27
27
0
0
120
0
0
0
240
120
35
0
28
0
27
0
20.223
14.475
6.668
TOTAL
23.504
958
5.710
4.804
2.262
1.496
1.582
17.530
10.782
9.408
2.131
28.308
17.530
45.838
22.485
10.782
33.267
15.971
9.408
7.292
25.379
9.423
90
Laporan Kin erja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016
Lampiran 7. Data Penanganan Kasus Narkotik a Tahun 2010 – 2016 TAHUN
LAPORAN
TERSANGKA
ASET YANG DISITA
2010
2 LKN
8
Rp. 3.628.442.314
2011
9 LKN
16
Rp. 33.173.753.301
2012
14 LKN
18
Rp. 24.620.666.864
2013
15 LKN
18
Rp. 52.375.590.387
2014
11 LKN
12
Rp. 83.207.159.514
2015
12 LKN
14
Rp. 85.330.158.337
2016
21 LKN
30
Rp. 279.113.413.345
TOTAL
84 LKN
116
Rp. 558.449.184.062
2.131
Lampiran 7. Data Penanganan Kasus Narkotik a Tahun 2010 – 2016 TAHUN
LAPORAN
TERSANGKA
ASET YANG DISITA
2010
2 LKN
8
Rp. 3.628.442.314
2011
9 LKN
16
Rp. 33.173.753.301
2012
14 LKN
18
Rp. 24.620.666.864
2013
15 LKN
18
Rp. 52.375.590.387
2014
11 LKN
12
Rp. 83.207.159.514
2015
12 LKN
14
Rp. 85.330.158.337
2016
21 LKN
30
Rp. 279.113.413.345
TOTAL
84 LKN
116
Rp. 558.449.184.062
Aset tersangka yang disita penyidik, terdiri dari: 1.
Uang tunai, uang dalam rekening, tanah, rumah, apartemen, ranmor (KR 2 + KR 4) dan perhiasan.
2.
Dikonversi dengan rupiah sesuai indeks saat disita.
Laporan Ki nerja Badan Narkotik a Nasional Tahun 2016
91