Laporan Antara

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sulawesi Selatan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Tuntutan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang paling efisien pada masa depan tidak terbendung lagi, hal tersebut disebabkan beberapa pertimbangan diantaranya aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pada beberapa negara maju dewasa ini moda transportasi yang dimanfaatkan untuk menghubungkan antar wilayah baik penumpang maupun barang adalah kereta api. Moda transportasi kereta api mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya untuk angkutan penumpang dengan ditemukannya kereta api maglev untuk antar kota dan monorel untuk wilayah perkotaan. Pemanfaatan moda transportasi terketa api dari aspek ekonomi dapat diukur dari penghematan yang dihasilkan karena mengandalkan energi listrik, sumber energi bahkan untuk monorel dapat digerakkan dengan baterai sehingga sumber daya energi dapat diperbaharui dan termasuk ramah lingkungan. Kebijakan

Kementerian

Perhubungan

dalam

rencana

induk

perkeretaapian nasional telah tertuang rencana pembangunan jaringan kereta api Pulau Sulawesi, sehingga untuk mengantisipasi program tersebut dari awal dibutuhkan kajian dalam bentuk rencana induk perkeretaapian berdasarkan hirarki dan wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

LAPORAN ANTARA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan

Bab I - 1


Pertumbuhan perekonomian yang pesat serta kebijakan yang diimplementasikan kepada sebuah wilayah dapat memberikan perubahan yang mendasar terhadap konsep perkembangan suatu wilayah. Suatu wilayah

akan

dituntut

untuk

mengalami

perubahan

jenis

usaha

perekonomian, tata guna lahan dan sosial sebagai usaha dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah secara alami. Perubahan tata guna lahan

dapat

berupa

bertambahnya

area

industri

turunan

jasa,

manufacture, dan lain-lain), dibanding dengan area industri dasar (pertanian, perkebunan, dan lain-lain). Dari segi sosial, pergerakan perpindahan penduduk (urbanisasi) dan peningkatan kesejahteraan menjadi indikator yang terlihat sebagai respon dari pertumbuhan perekonomian dan perubahan tata guna lahan. Provinsi Sulawesi Selatan pada tiga tahun telah mengalami pertumbuhan

ekonomi

pertumbuhan

pada

diatas

beberapa

rata-rata sektor

nasional, ekonomi,

artinya

terjadi

termasuk

sektor

transportsai. Hal ini didasari pada peran transportasi sebagai unsur penunjang dan pendorong berkembangnya sektor lain. Peningkatan permintaan (demand) perjalanan yang tidak disertai dengan penyediaan pelayanan (suplay) transportasi lambat laun akan memberikan dampak permasalahan transportasi wilayah mencakup aspek-aspek jaringan jalan, ekonomi, lingkungan, sosial dan keselamatan berlalu-lintas. lndikasi dari permasalahan yang timbul dalam aspek-aspek tersebut terlihat dari tundaan lalulintas yang mengarah kepada kemacetan, pemanfaatan badan jalan yang tidak sesuai, penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat, tingkat kecelakaan yang tinggi, konsumsi bahan bakar yang tidak efisien, dan sebagainya.


Bab I - 2


Perkembangan wilayah beberapa ibukota kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditandai tingginya jumlah penglaju (komuter) melakukan perjalanan antar kota induk dengan kota atau kabupaten sekitarnya seperti Makassar, Pare-Pare, Watampone, dan Palopo. Bahkan pergerakan antar kabupaten dengan ibukota provinsi atau sebaliknya terjadi

peningkatan

cukup

signifikan.

Hal

ini

terlihat

dengan

meningkatnya permohonan permintaan ijin trayek antar kota antar kabupaten (AKDP) ke wilayah Soroako, Malili, Palopo, dan Tana Toraja. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Nasional, Kota Makassar ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau

dan Indonesia Bagian Timur,

seperti pertanian, perkebunan, pariwisata bahari, perikanan industri dan transportasi jalan, sungai dan danau, penyeberangan, laut maupun udara. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan dukungan sistem transportasi yang terpadu diantaranya melalui pengembangan jaringan kereta api. Kereta api merupakan pilihan moda transportasi alternatif untuk memberikan pelayanan baik penumpang maupun barang karena memiliki keunggulan diantaranya daya angkut besar dalam satuan jumlah penumpang maupun barang (ton), pemakaian energi lebih hemat, ramah lingkungan serta kebutuhan akan lahan yang kecil. Walaupun transportasi kereta api merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak, tetapi aspek perencanaan menjadi suatu yang sangat penting dicermati karena perencanaan awal yang tidak matang akan menimbulkan permasalahn baru bagi pengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sulawesi Selatan.


Bab I - 3


B. IDENTIFIKASI MASALAH Beberapa permasalahan yang mendasari penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sulawesi Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Pemakai jasa transportasi berdasarkan indikator kinerja dalam Sistem Transportasi

Nasional

transportasi

yang

diberikan

ampuni

peluang

berdasarkan

untuk

memilih

keinginannya,

moda

sehingga

dibutuhkan alternatif pilihan. Kondisi saat ini untuk angkutan penumpang dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi di Makassar hanya tersedia moda transportasi jalan baik tipe bus besar maupun bus kecil, artinya belum tersedia moda transportasi kereta api. 2. Pada beberapa wilayah kabupaten kota memiliki potensi ekonomi baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan bahkan industri, karena moda transportasi jalan dalam hal ini truck masih merupakan andalan utama, sehingga dari kalkulasi ekonomi relatif lebih mahal. 3. Dari aspek kapasitas layanan untuk setiap rangkaian kereta api mampu mengangkut jauh lebih besar dibandingkan dengan moda transportasi jalan sehingga dari tinjauan ruang lalu lintas jauh lebih hemat, apalagi saat ini volume lalu lintas dijalan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 4. Tidak seimbangnya pertumbuhan/perubahan penggunaan lahan (Land Use) dengan pengembangan jaringan jalan yang ada pada setiap wilayah. 5.

Trayek yang tersedia belum mampu mencerminkan pola kebutuhan bangkitan perjalanan (travel demand) AKDP.


Bab I - 4


6. Rendahnya aksesibilitas dan kurang baiknya jaringan pelayanan angkutan

umum

mengakibatkan

masyarakat

harus

melakukan

beberapa kali perpindahan angkutan umum dari lokasi asal sampai ke tujuan 7. Ketidakoptimalan pelayanan moda transportasi umum yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kualitas moda transportasi umum, baik dari segi keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, biaya perjalanan terlalu tinggi, dan keselamatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Sulawesi Selatan dimaksudkan untuk merumuskan arah kebijakan serta rencana pengembangan transportasi kereta api wilayah yang terpadu sesuai dengan pola pergerakan lalu lintas dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pola pergerakan

pemakai

jalan

transportasi

wilayah,

mengantisipasi

permintaan jasa transportasi yang tinggi sehingga membutuhkan kapasitas yang lebih besar, serta adanya alternatif moda transportasi yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat baik untuk angkutan penumpang maupun barang.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil

yang

diharapkan

dari

studi

ini

adalah

tersusunnya

dokumen/naskah akademis tentang Rencana Induk Perkeretaapian Sulawesi Selatan dan Draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk


Bab I - 5


Perkeretaapian Sulawesi Selatan. Dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam

perencanaan transportasi perkeretaapian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

sehingga

arah

dan

strategi

pengembangan

transportasi

perkeretaapian di Provinsi Sulawesi Selatan semakin jelas dan terarah. Dalam dokumen Rencana induk ini diharapkan mencakup hal-hal pokok antara lain : 1.

Kebijakan pengembangan transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Pola pergerakan orang dan barang antar dan intra kabupaten dalam wilayah yang ditinjau serta proyeksinya (20 tahun mendatang); 3. Rencana, prioritas dan tahapan pengembangan jalur kereta api termasuk perkiraan kebutuhan prasarana dan perkeretaapian yang diperlukan dan pendanaan kereta api; 4. Rencana pengembangan jalur kereta api dan pola operasinya termasuk kebutuhan sarana perkeretaapian. 5. Rencana kebutuhan sumber daya manusia

E. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan pekerjaan ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Melakukan kajian terhadap RTRW dan Tatrawil Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Melakukan kajian terhadap pusat-pusat pengembangan wilayah serta kebijakan transportasi daerah;


Bab I - 6


3. Menganalisis pola pergerakan orang dan barang antar dan intra kabupaten dalam wilayah yang ditinjau serta proyeksinya (20 tahun mendatang); 4. Merencanakan pengembangan jalur kereta api dan pola operasinya serta kebutuhan sarana perkeretaapian; 5. Menyusun rencana, prioritas dan tahapan pengembangan jalur kereta api termasuk perkiraan kebutuhan prasarana dan pendanaan kereta api; 6. Melakukan kajian awal potensi utama dampak lingkungan yang mungkin timbul sebelum, selama dan setelah konstruksi dan upaya penanganannya; 7. Menyusun draft Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Perkeretaapian Sulawesi Selatan.

8. Menyusun kebutuhan sumber daya manusia.

F. DASAR HUKUM Adapun dasar hukum pelaksanaan studi ini adalah, sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota


Bab I - 7


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian. 6. Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 7. Insruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 2 Tahun 2007 tentang Peningkatan Keselamatan Pengoperasian Kereta Api. 8. Keputusan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2005 tentant Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) 9. Keputusan Kementerian Perhubungan No. 49 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan Tahun 2005-2025. 10.Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum No. 630/KPTS/M/2009 tentang Ruas jalan Arteri dan Kolektor 11.Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 tentang Ruas Jalan Nasional

G. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapakan dalam penyusunan studi ini adalah sebagai pedoman penyusunan kereta api di Provinsi Sulawesi Selatan dalam berupa empat buku laporan hasil penelitian terdiri dari Laporan Pendahuluan (Inception Report), Laporan Antara (Interim Report), Rancangan Laporan Akhir (Draft Final Report), dan Laporan Akhir (Final Report) yang memuat rumusan konsep penyusunan rencana jaringan kereta api di Provinsi SUlawesi Selatan.


Bab I - 8


H. SISTIMATIKA PENULISAN Studi ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan, sebagai berikut : Bab I

Berisikan

pendahuluan

meliputi

latar

belakang

masalah,

identifikasi masalah, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, lingkup kegiatan, dasar hukum, dan sistematikan penulisan. Bab II

Berisikan tinjauan pustaka meliputi teori-teori yang terkait dengan sistem transportasi, RTRW dan jaringan transportasi, perencanaan strategik dan kebijakan, dan aspek legalitas rencana induk kereta api, serta metodologi

Bab 3

Berisikan metode penelitian yang memuat kerangka pikir, kajian pustaka,

teknik

pengumpulan

data,

teknik

analisis

yang

digunakan dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan lingkup kegiatan, metode perumusan jaringan KA dan prioritas pembangunan jaringan KA. Bab 4

Berisikan arah gambaran umum yang memuat geologi dan topografi, demografi, dan potensi wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan

Bab 5

Berisikan kebijakan pemerintah memuat kebijakan kementerian perhubungan dan provinsi Sulawesi Selatan.

Bab 6

Berisikan sistem transportasi wilayah memuat kondisi saat ini dan rencana pengembangan transportasi jalan, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi laut, dan transportasi udara dan transportasi multimoda.


Bab I - 9


Bab 7

Berisikan potensi permintaan transportasi wilayah dengan memuat karakteristik pergerakan dan bangkitan tarikan serta serta distribusi pergerakan penumpang dan barang di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas pada pelaporan draft akhir meliputi rencana jaringan kereta api di Provinsi Sulawesi Selatan, kelembagaan dan teknologi perkeretaapian meliputi lembagaan dan SDM dan teknologi kereta api yang digunakan, serta kesimpulan dan rekomendasi dalam penyusunan rencana induk perkeretaapian di Provinsi Sulawesi Selatan.


Bab I - 10

Laporan Antara

Recommend Documents