BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN: Pertimbangan). Tugas ASN sebagai pelayan publik meliputi banyak hal, dalam berbagai ruang lingkup kehidupan. Seperti pelayanan administrasi negara, bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Setiap ruang lingkup pelayanan tersebut memiliki unit pelaksana terpadu, mulai dari unit terkecil hingga unit terbesar dalam lingkup nasional. Analis Perhubungan dan Telekomunikasi bagian dari pelaksanaan di bidang Kominfo yang merupakan m erupakan profesi yang sangat s angat membutuhkan keahlian di bidang telekomunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan tugasnya tentu saja ANEKA menjadi dasar guna mencapai tujuan dan sasaran pokok sebagaimana tugas pokok dan fungsinya adalah yang antara lain Merencanakan, mengelola dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika. Walaupun pada saat ini belum ada tugas pokok dan fungsi yang jelas berkenaan dengan jabatan tersebut. Untuk itulah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa salah satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari ASN menjadi profesional seperti tersebut di atas adalah Diklat Prajabatan. Diklat ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS. Kompetensi inilah yang kemudian berperan dalam membentuk
1
karakter PNS yang kuat, yaitu PNS yang mampu bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat. Selanjutnya Pelaksanaan diklat dan Prajabatan itu juga tertuang dalam Perkalan No. 16 Tahun Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Pajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II yang menjelaskan bahwa ASN harus mengikuti diklat selama 28 hari kerja dengan 13 hari kerja secara pembelajaran klasikal dan 15 hari kerja pembelajaran non klasikal. Berdasarkan Peraturan-Peraturan maka dari itulah dibentuk suatu sistem pola baru diklat prajabatan bagi Golongan II sejak terhitung 29 Juli 2015. Dari Pola ini diharapkan nantinya seorang ASN dapat merasakannya dengan langsung bagaimana menjadi ASN yang menunjung nilai-nilai komiten, dan integritas. Sehinnga nantinya ASN ini dapat memiliki daya saing tinggi dan hebat kedepannya dengan tetang menjaga tanggung tanggung jawab, komitmen komitmen dan tugasnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, peserta diklat prajabatan CPNS Tahun 2015 ditugaskan untuk merancang aktualisasi nilai dasar ANEKA yang akan di laksanakan di tempat kerja yang dalam hal ini penyusun akan melaksanakan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk penerapan ilmu yang sudah didapat selama mengikuti diklat prajabatan dalam kurun waktu 13 hari. B. Tujuan dan Manfaat Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS
1. Tujuan Aktualisasi Nilai Dasar PNS Dengan adanya aktualisasi ini diharapkan PNS/ASN dapat terbentuk menjadi Pelayan Pelayan Masyarakat yang mempunyai
profesionalisme,
dengan selalu mengedepankan nilai dasar akuntabilitas akuntabilitas dalam tugas yang diembannya, mempunyai semangat nasional dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Etika yang baik dalam melayani Customernya, Memiliki Komitmen Mutu dalam tuposkinya, dan Anti Korupsi dalam melaksanakan kegiatannya tugasnya. 2. Manfaat Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS Adapun manfaat dari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS antara lain:
2
a. ASN/PNS dapat belajar untuk
mengemban tanggung jawab
penuhnya sebagai abdi negara pada khususnya dan pelayan masyarakat pada umumnya. b. ASN/PNS dapat merubah mindset didalam dirinya untuk menjadi lebih profesional,berkomitmen, beretika, dan berintegritas.
C. Ruang Lingkup
a) Wilayah Pelaksanaan aktualisasi dilakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Visi dari dari Dishubkominfo adalah , “
TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DAN SISTEM
KOMUNIKASI SERTA INFORMATIKA YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN DAN INFORMASI YANG BERKUALITAS DAN MERATA DI KALIMANTAN UTARA”
Sedangkan Misinya : 1. Meningkatkan
Keselamatan
dan
Keamanan
Dalam
Upaya
Peningkatan Kinerja Pelayanan Jasa Transportasi. 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah. 3. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten 4. Mewujudkan transportasi
pengembangan yang
ramah
transportasi
lingkungan
untuk
dan
teknologi
mengantisipasi
perubahan iklim 5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Komunikasi dan Informatika. 6. Mengoptimalkan dan Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika.
3
7. Menyiapkan Aturan Hukum Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Utara.
D. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas :
Menyelenggarakan
kegiatan
yang
berhubungan
dengan
program
telekomunikasi dan informatika, masalah program, pengendalian dan evaluasi dibidang telekomunikasi dan informatika Fungsi :
1. Membantu pelaksanaan pembinaan penerapan palayanan Pos dan sarana serta prasarana komunikasi dan informatika. 2. Melakukan monitoring dan pendataan kepada perusahaan penyelenggara pos. 3. Membantu melakukan monitoring dan pendataan pada menara telekomunikasi. 4. Membantu dalam melaksanakn kegiatan yang mendukung kinerja Pos dan Telekomunikasi.
E. Batas Waktu
Waktu yang digunakan untuk melakukan aktualisasi r ancangan adalah 21 september sampai dengan 10 oktober 2015
F. Kompetensi
Kompetensi yang dibagun dalam Diklat Prajabatan CPNS Golongan II adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengana kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu : 1. Kemampuan
mewujudkan
akuntabilitas
dalam
melaksanakan
tugas
jabatannya. 2. Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam melaksanakan tugas jabatannya. 3. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
4
4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan 5. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi dilingkungan instansi.
G. Dasar Hukum
1. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dae rah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil. 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golaongan I dan II. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil.
5
H. Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
IR. H. AKHMAD HAERANI, MM., MT 196208261992031005 Pembina Utama Muda (IV/c)
SEKRETARIS
MUHAMMAD SIRIH, SE., M.AP. 196510081993121001 PEMBINA TK. I (IV/b) SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN
PROGRAM
UMUM
ANDIN SITI AISYAH, SP 197605072001122006 Penata Tk. I (III/d) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN UDARA
SUYANTO, S.IP., M.Si. 196905191989021001 PEMBINA (IV/a)
SUB BAGIAN KEUANGAN
DHANI KARNA RAJASA, SE., MM 197803092000031002 PENATA (III/c)
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN
BIDANG KOMUNIKASI
BIDANG POS DAN
ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN
DAN INFORMATIKA
TELEKOMUNIKASI
PENYEBERANGAN
HAMDANI, S.IP., M.Si 196708311989021002 Pembina Tk. I (IV/b)
NUR HIDAYAH, S.IP. 195807221980022001 Pembina (IV/a)
R. MISNO, SE., MM 196007051992031007 Pembina (IV/a)
SEKSI ANGKUTAN JALAN
SEKSI ANGKUTAN LAUT
MARTHIN BANG, SE 197303122006041017 PENATA (III/c)
FREDY PATANTAN, ST 198008072009031001 PENATA MUDA TK. I (III/b)
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI
ELSTIVEN, S.Sos. 197103212001121002 PENATA TK. I (III/d)
SEKSI
SEKSI ANGKUTAN
ANGKUTAN
SUNGAI DANAU
SEKSI
UDARA
DAN
APLIKASI
PENEYEBERANGAN
TELEMATIKA
SEKSI TEKNIK SARANA DAN
SEKSI
PRASARANA
KEPELABUHAN
SEKSI DOKUMENTASI DAN INFORMASI
6
SEKSI POS
SEKSI TELEKOMUNIKASI SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
BAB II AKTUALISASI
A. Nilai-nilai Dasar ASN
1.
Akuntabilitas Akuntabilitas
adalah
kemampuan
atau
kewajiban
asn
untuk
mempertanggung jawabkan pekerjaan yang diberikan kepadanya secara profesional. 2. Nasionalisme Nasionalisme
adalah
pondasi
bagi
Aparatur
Sipil
Negara
untuk
menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa dengan berdasarkan nilai-nilai pancasila dan uud 1945 dalam hubungannya dengan pekerjaan. 3. Etika Publik Etika publik adalahukuran baik atau buruknya perilaku, tindakan dan keputusan asn yang berpedoman kepada kode etik yang berlaku. 4. Komitmen mutu Komitmen mutu merupakan kemampuan seorang asn untuk berpikir kreatif dan melakukan inovasi-inovasi yang membuat pelayanan kepada masyarakat meningkat 5. Anti korupsi Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma – norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
B. KETERKAITAN KEGIATAN DENGAN NILAI-NILAI DASAR
Berdasarkan ke lima nilai dasar diatas maka peserta diklat prajabatan Golongan II Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Utara membuat rancangan aktualisasi ANEKA dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam format-
7
format rancangan aktualisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan/dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidan Pos dan Telekomunikasi tahun 2015. 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang pada bidang Pos dan Telekomunikasi. 3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang Pos dan perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital. 4. Membantu
membuat
draft
surat
rekomendasi
kepada
perusahaan
peyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. 5. Merekapitulasi hasil monitoring pendataan perusahaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten. 6. Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten bulungan. 7. Membantu melakukan pemeliharaan peralatan komputer dibidang pos dan telekomunikasi sesuai prosedur.
Adapun penjelasan kegiatan aktualisasi yang diikuti dengan nilai-nilai dasar ANEKA adalah sebagai berikut : 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Komunikasi tahun 2015.
Dalam melaksanakan pembuatan jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Telekomunikasi tahun 2015 yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a) Akuntabilits, menyiapkan semua data yang diperlukan dalam membuat
jadwal kegiatan sehingga dihasilkan jadwal yang akurat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah dilaksanakan. b) Nasionalisme, membuat jadwal kegiatan perlu dilakukan kerjasama
dan koordinasi dengan atasan, rekan kerja dan pihak lain yang berhubungan dengan bidang guna untuk mendapatkan informasi dan masukan agar hasilnya bisa maksimal c) Etika Publik, berkomunikasi dengna rekan kerja atau atasan dengan
menggunakan bahasa yang baik dengan bersikap santun dan bertutur kata sopan.
8
d) Komitmen Mutu, semua kegiatan dan perencanaan dapat terealisasi
sesuai dengan jadwal sehingga dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah dibuat. e) Anti Korupsi, mengumpulkan dan menginput data dengan penuh
tanggung jawab dan segera melakukan perbaikan jika ada kesalahan pengetikan dalam menginput data. 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan baranng pada bidang Pos dan Telekomunikasi.
Dalam melaksanakan inventarisasi dan pencatatan pada bidang pos dan telekomunikasi, nilai dasar yang ada dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a) Akuntabilitas, mendata satu persatu setiap barang-barang yang ada pada bidang postel baik yang masuh berfungsi maupun yang sudah tidak berfungsi. b) Nasionalisme, bertanya dan meminta ijin kepada kepada staff yang menggunakan barang yang akan didata, berkoordinasi dengan bidang lain jika ada barang dari bidang postel yang dipinjam. c) Etika Publik, menggunkan bahasa yang baik dan sopan saat meminta pendapat kepada staff yang menggunakn barang yang akan didata.
d) Komitmen Mutu, pendataan dilaksanakan secara mendetil dengan mengelompokkan barang yang akan didata, membuat laporan dengan
cermat sesuai hasil pendataan dengan sebenar-benarnya.
e) Anti Korupsi, mendata semua barang yang ada baik itu yang masih bagus maupun yang terindikasi rusak atau tidak bisa digunakan , dan segera membuat laporan dari hasil pendataan dan memberikannya kepada atasan. 3. Meretensi
peraturan
perundang-undangan
tentang
pos
dan
perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital.
Nilai dasar yang terkandung dalam mengumpulkan peraturan perundangundangan tentang pos dan perusahaan penyelenggara pos adalah sebagai berikut :
9
a) Akuntabilitas, mengumpulkan dan menyeleksi peraturan perundangundangan
yang
berkaitan
dengan
bidang
postel,
menyadari
pelaksanaan kegiatan sebagai tanggung jawab staff bidang postel dan membuatnya dengan rapi tanpa menunda-nunda waktu. b) Nasionalisme, sebelum melakukan pengelompokan peraturan terkait agar berkonsultasi dulu dengan r ekan kerja yang lebih paham dengan peraturan perundang-undangan. c) Etika Publik, menjelaskan dengan bahasa yang baik dan sopan tentang rencana meretensi peraturan perundang-undangan tentang pos dan perusahaan penyelenggara pos. d) Komitmen Mutu, pelaksanaan kegiatan dengan
memanfaatkan
kemajuan teknologi dengan cara pemindaian berkas lalu disimpan dalam folder masing-masing kriteria.
e) Anti Korupsi, segera mengerjakannya dan menyimpan data yang telah dirampungkan kedalam bentuk file dan dijadikan satu folder yang dalam pelaksanaannya dengan tidak menunda-nunda waktu. 4. Membantu membuat draft surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha.
Nilai dasar yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a) Akuntabilitas, sebelum membuat draft surat rekomendasi agar diperhatiakn dan dilakukan pengecekan dengan teliti kelengkapan administrasi dari perusahaan penyelenggara pos sebagai syarat pemberiaan surat rekomendasi. b) Nasionalisme, membuat surat rekomendasi dan melakukan konsultasi
dengan atasan sebelum membuat dan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pihak perusahaan.
c) Etika Publik, memberikan dan menjelaskan dengan menggunkan
bahasa yang baik dan sopan kepada atasan mengenai surat rekomendasi yang telah dibuat untuk ditandatangani. d) Komitmen Mutu, tidak menunda waktu dalam pembuatan surat rekomendasi jika persyaratan administrasi telah selesai.
10
e) Anti Korupsi, dalam membuat surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara pos, mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab
tanpa meminta imbalan kepada pihak yang berkepentingan. 5. Merekapitulasi hasil data monitoring perusahaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten di provinsi Kalimantan utara.
Nilai dasar yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a) Akuntabilitas, mengumpulkan laporan hasil monitoring dengan rapi
dan teliti. b) Nasionalisme, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten mengenai kelengkapan data atau jika ada data tambahan dari perusahaan penyelenggara pos yang ada dimasing-masing kabupaten. c) Etika Publik, bersikap dan berperilaku sopan kepada atasan ketika melakukan konsultasi mengenai data dari masing-masing dari kabupaten menggunakan bahasa dan tutur kata yang sopan, serta berkomunikasi dengan baik kepada pihak terkait dari luar instansi. d) Komitmen Mutu, mengumpulkan data hasil monitoring dari setiap kabupaten dan segera dilakukan pengecekan tiap berkas dengan teliti e) Anti Korupsi, data yang telah dikumpulkan dari setiap kabupaten kemudian dibuatkan data rekapitulasinya sesuai dengan data hasil monitoring dengan tidak mengurangi dan menambahkan dalam proses penginputannya. 6. Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten bulungan.
Nilai dasar yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a) Akuntabilitas, melakukan proses pendataan dengan meminta informasi dan dokumen perusahaan yang dilakukan secara terbuka.
b) Nasionalisme, melakukan koordinasi rutin dengan perusahaan yang bersangkutan, seperti langsung memberikan informasi kepada pihak perusahaan jika ada peraturan-peraturan terbaru dari pemerintah pusat.
11
c) Etika Publik, meminta ijin dengan sopan kepada pemilik atau pengelola perusahaan penyelenggara pos dalam melakukan proses pendataan. d) Komitmen Mutu, membuat laporan hasil monitoring dengan cermat sesuai dengan data yang ada dilapangan. e) Anti Korupsi, melakukan dan membuat pendataan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan agar didapatkan laporan yang akurat
dan tidak melakukan manipulasi data dalam membuat laporan. 7. Membantu melakukan pemeliharaan peralatan komputer dibidang pos dan telekomunikasi sesuai prosedur.
Nilai dasar yang terkandung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : a) Akuntabilitas, memeriksa peralatan komputer secara bertahap sesuai dengan yang ada dalam form check list sehingga diperoleh data pemeriksaan yang akurat dan mendetil . b) Nasionalisme, bertanya kepada rekan kerja yang menggunakan peralatan komputer dan meminta ijin sebelum melakukan inspeksi. c) Etika Publik, meminta ijin kepada rekan kerja yang menggunakan peralatan komputer sebelum melakukan inspeksi tehadap peralatan tersebut. d) Komitmen Mutu, memastikan peralatan komputer yang diinspeksi
dala keadaan baik dan apabila ada kerusakan segera dilaporkan kepada atasan agar dapat mengambil tindakan untuk mengganti atau memperbaiki kerusakannya. e) Anti Korupsi, data hasil inspeksi yang telah dibuat harus sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya, dan saat melakukan pengecekan kualitas dengan mengutamakan kejujuran.
12
C. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KEGIATAN
Membuat jadwal kegiatan pada Bidang Pos dan Telekomunikasi tahun 2015 Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang Bidang Pos dan Telekomunikasi Meretensi peraturan perudangundangan tentang Pos dan perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital
TEMPAT, WAKTU PELAKSANAAN
OUTPUT
Ruang Bidang Pos dan Telekomunikasi
Foto dokumentasi Kegiatan
Ruang bidang Pos dan Telekomunikasi, Dishubkominfo provinsi Kaltara. Tanggal 22-24 September 2015
Foto dokumentasi dan laporan rekapan
Ruang bidang Pos dan Telekomunikasi, Dishubkominfo provinsi kaltara. Tanggal 25 September 2015
Hasil dalam bentuk file folder dan disimpan sebagai softcopy dalam komputer
NILAI TERKAIT
Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi
Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi
Membantu membuat draft surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara Pos untuk keperluan Izin usaha
Ruang bidang Pos dan Telekomunikasi, Dishubkominfo provinsi kaltara. Tanggal 28 September 2015
Konsep draft surat rekomendasi
Merekapitulasi hasil monitoring pendataan perusahaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten
Ruang bidang Pos dan Telekomunikasi, Dishubkominfo provinsi kaltara. Tanggal 29 September 2015
Akuntabilitas Nasionalisme Foto Dokumen Etika Publik Hasil Rekapitulasi Komitmen Mutu Anti Korupsi
Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten Bulungan Membantu
Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi
Bertempat diperusahaan penyelenggara pos yang ada di Kabupaten Bulungan Tanggal 05 Oktober 2015
Foto Dokumentasi
Ruang bidang Pos dan
Foto kegiatan
13
Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi
Akuntabilitas
melakukan pemeliharaan peralatan komputer dibidang Postel
Telekomunikasi, Dishubkominfo provinsi kaltara. Tanggal 1 Oktober 2015
14
dan checklist hasil pemeriksaan
Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi
BAB III Penutup A. KESIMPULAN
Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang profesional, yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat, diperlukan pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bebas dari tindakan korupsi. Dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab maka sangat dibutuhkan kerjasama antar semua pihak yang terkait, khususnya pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara umumnya dan Bidang Komunikasi dan Informatikaa secara khusus guna untuk memudahkan pekerjaan, dan dengan etika, komunikasi yang baik serta tindakan yang baik maka akan tercipta suatu kerjasama atau hubungan kerja yang baik pula. Sikap dan tindakan juga harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu sangat diwajibkan para asn untuk mendisiplinkan dan melaksanakan kewajibannya mempertanggung jawabkan tugas - tugas yang menjadi bagian pekerjaan seorang asn dan melaporkannya kepada atasan, dari proses tersebut diharapkan berperan baik secara langsung maupun tidak langsung pada proses pelaksanaan pencapaian visi organisasi/SKPD.
B. SARAN
Kegiatan DIKLAT Prajabatan pola baru saat ini sangat berguna bagi PNS dalam proses pembentukan karakter asn diharapkan memiliki integritas yang kuat, sehingga diperlukan keseriusan peserta baik dalam proses belajar (on campus) dan internalisasi materi ANEKA maupun pada saat implementasi aktualisasi di masing-masing SKPD atau instansi (off campus).Selain itu diharapkan waktu off campus diperpanjang agar maksimal dalam pelaksanaan aktualisasi.
15
C. DAFTAR PUSTAKA
1. Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 2. Buku Panduan Diklat Prajabatan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, tahun 2015. 3. Modul ANEKA
D. LAMPIRAN DOKUMEN
1. Laporan Rancangan Aktualisasi. 2. Laporan Hasil Aktualisasi. 3. Formulir Pengendalian Oleh Coach. 4. Formulir Pengendalian Oleh Mentor. 5. Laporan Kegiatan & Dokumentasi. 6. Print Out Presentasi ( Ms. PowerPoint)
16
Lampiran 1
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS DI TEMPAT TUGAS / MAGANG
I. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN Di tempat tugas / magang ,yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika saya melaksanakan tugas di bidang Pos dan Telekomunikasi Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) / Penugasan Khusus dari Pimpinan / kegiatan inisiatif yang disetujui oleh pimpinan, jenis kegiatan (pekerjaan) yang saya kerjakan meliputi jenis kegiatan s ebagai berikut : 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Telekomunikasi tahun 2015. 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang pada bidang Pos dan Telekomunikasi. 3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang Pos dan Perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital. 4. Membantu
membuat
draft
surat
rekomendasi
kepada
perusahaan
penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. 5. Merekapitulasi hasil monitoring pendataan perusahaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten. 6. Memdata perusahaan penyelenggara pos yang ada di kabupaten bulungan. 7. Membantu melakukan pemeliharaan komputer
dibindang pos dan
telekomunikasi sesuai dengan prosedur. II.
NILAI-NILAI
DASAR
YANG
AKAN
DIPERGUNAKAN
DAN
MELANDASI PELAKSANAAN KEGIATAN Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, setiap kegiatan saya lakukan dengan dilandasi nilai-nila dasar sebagai berikut : 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Telekomunkasi tahun 2015 adalah: a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik
17
d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang pada bidang Pos dan Telekomunikasi. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang pos dan perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 4. Membantu membuat draft surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 5. Merekapitulasi hasil monitoring pendataan perusahaan peyelenggara pos dari setiap kabupaten. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 6. Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten bulungan.
18
a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 7. Membantu melakukan pemeliharaan peralatan komputer di bidang pos dan telekomunikasi sesuai prosedur a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi III.
TEKNIK-TEKNIK YANG DIPILIH DALAM MENGAKTUALISASI NILAI DASAR ASN. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tersebut digunakan teknik-teknik sebagai berikut. 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Telekomunikasi tahun 2015 a) Teknik Ketelitian b) Teknik Kerjasama c) Teknik Bersikap dan Perilaku Baik d) Teknik Manajemen Waktu e) Teknik Tanggung Jawab 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang pada bidang pos dan telekomunikasi. a) Teknik Ketelitian b) Teknik Pengamalan Sila Ketiga c) Teknik Komunikasi yang Baik d) Teknik Kecermatan dan Ketelitian e) Teknik Transparansi
19
3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang pos dan perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital. a) Teknik Disiplin dan Rapi Administrasi b) Teknik Konsultasi c) Teknik Bertata Krama d) Teknik Inovasi e) Teknik Manajemen Waktu 4. Membantu membuat draft surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. a) Teknik Ketelitian b) Teknik Koodinasi c) Teknik Komunikasi yang baik d) Teknik Ketelitian e) Teknik Prinsip Kejujuran 5. Merekapitulasi hasil data monitoring perusahaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten di provinsi Kalimantan Utara a) Teknik Tanggung Jawab b) Teknik Kerjasama c) Teknik Sikap dan Perilaku Baik d) Teknik Manajemen Waktu e) Teknik Kejujuran 6. Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten bulungan. a) Teknik Transparansi b) Teknik Pengamalan Sila Keempat c) Teknik Sikap dan Perilaku Baik d) Teknik Kecermatan e) Teknik Transparansi 7. Membantu melakukan pemeliharaan peralatan komputer dibidang pos dan telekomunikasi. a) Teknik Kecermatan dan Ketelitian b) Teknik Kerjasama
20
c) Teknik Kesopanan d) Teknik Kepastian e) Teknik Prinsip Kejujuran IV.
PROSES DAN KUALITAS / MANFAAT PELAKSANAAN KEGIATAN Dengan dilandasi nilai dasar dan teknik aktualisasi, maka proses pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut : 1. Membuat jadwal kegiatan pos dan telekomunikasi tahun 2015 a) Dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan jadwal ini terlebuh dahulu disiapakan dokumen yang dijadikan acuan seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pagu Angaran (DPA) berkonsultasi dengan atasan dan rekan kerja yang terkait kemudian menyusun jadwal kegiatan dari hasil diskusi dengan dan refernsi yang telah ada. Setelah jadwal kegiatan selesai dibuat dengan menggunakan program Microsoft Exel kemudian di cek ulang diprint dan diberikan kepada atasan untuk dikoreksi dan ditandatangani
b) Dengan adanya jadwal kegiatan yang dibuat dapat dijadikan sebagai acauan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga proses pekerjaan yang sudah direncakan dapat dilaksanakan. 2. Melakukan inventasasi dan pencatatan barang pada bidang pos dan telekomunikasi. a) Dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pencatatan ini terlebih dahulu berkonsultasi dengan atasan mengenai format laporan yang akan dibuat kemudian mengumpulkan data yang telah ada sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan pengecekan, kemudian melakukan pengecekan, menginput data yang telah dikumpulkan dan mengarsipkan file yang telah dibuat, dan menyerahkan hasilnya kepada atasan untuk diketahui dan diperiksa.
b) Hasil inventarisasi dan pencatatan ini benar-benar akurat baik dari segi jenis barang, merk barang, maupun kelayakan atau kualitas barang. Selain itu hasil inventarisasi ini juga disertai foto tiap-tiap barang yang dicatat sehingga membantu menampilkan bukti visual barang. 3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang pos dan perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital.
21
a) Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang pos dan telekomunikasi kemudian memisahkan atau mensortir peraturan dan mengelompokkannya
sesuai
dengan
urusan
masing-masing.
Setelah
dipisahkan kemudian dirangkum undang-undang atau peraturan yang terkait tentang Pos dan perusahaan penyelenggara pos kedalam satu folder dengan menggunakan peralatan computer dan menyimpan peraturan tersebut dalam bentuk digital.
b) Hasil dari meretensi peraturan perundang-undangan ini adalah dengan membuat file tersendiri terkait dengan peraturan pos dan perusahaan penyelenggara pos dapat memudahkan untuk mengetahui dan mempelajarinya baik itu orang lain ataupun diri kita sendiri. 4. Membantu
membuat
draft
surat
rekomendasi
kepada
perusahaan
perusahaan penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. a) Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan adalah Mengumpulkan persyaratan dari perusahaan penyelenggara Pos, melakukan koordinasi dengan atasan terkait konsep surat rekomendasi yang akan dibuat kemudian membantu membuat draft surat rekomendasi yang telah memenuhi siarat. Setelah itu mengeprint hasilnya dan menyerahkan hasil tersebut kepada atasan
untuk
diperiksa
dan
ditanda
tangani
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban.
b) Hasil dari draft surat rekomendasi yang telah dibuat untuk selanjutnya diberikan kepada perusahaan penyelenggara pos sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijin mendirikan usaha dari pusat. 5. Merekapitulasi hasil data monitoring perushaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten yang ada di provinsi kalimantan utara. a) Dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terlebih dahulu mengumpulkan laporan hasil monitoring dari setiap kabupaten kemudian berkoordinasi dengan rekan kerja yang melakukan monitoring ke setiap kabupaten sebelum membuat data rekapanya. Setelah itu membuat data rekapitulasi dari setiap kabupaten
untuk
disatukan
melaporkannya kepada atasan.
22
kemudian
mengeprint
hasilnya
dan
b) Hasil
dari
membuat
rekapitulasi
data
monitoring
perusahaan
penyelenggara pos dari setiap kabupaten adalah dapat memudahkan dalam memcari datanya karena sudah disatukan kedalam bentuk rekapan yang nanti dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengecekan data atau melakukan monitoring berikutnya. 6. Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten bulungan a) Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan adalah menyiapkan daftar nama-nama perusahaan yang akan didata dengan melihat dokumen pendataan yang telah ada, setelah itu menyiapkan form inspeksi sebelum melakukan pendataan. Menemui pemilik perusahaan penyelenggara pos atau yang menjalankan usahanya guna menanyakan terkait kelengkapan dokumen dan sarana prasarana yang digunakan. Data yang telah didapatkan kemudian direkap kedalam bentuk file kemudian mencetak hasil rekapan yang telah dibuat dan melaporkannya kepada atasan.
b) Hasil dari pendataan kepada perusahaan penyelenggara pos adalah dapat memudahkan dalam hal pengawasan kepada pengusaha terkait dengan kelengkapan dokumen dan sarana prasarana yang digunakan dan juga mengetahui seberapa banyak perusahaan penyelenggara pos yang ada di setiap kabupaten. 7. Membantu melakukan pemeliharaan peralatan komputer dibidang pos dan telekomunikasi. a) Dalam pelaksanaan kegiatan ini yang dilakukan adalah menyiapkan form chek list pemeliharaan peralatan komputer kemudian saat melakukan pengecekan meminta ijin kepada yang menggunakan peralatan komputer yang akan didata. Setelah selesai melakukan pendataan kemudian hasil pemeriksaan dilaporkan kepada atasan dan data hasil pemeriksaan disimpan untuk dijadikan arsip.
b) Hasil dari pemliharaan komputer yang rutin dilakukan dapat mengetahui secara dini jika ada potensi kerusakan terhadap peralatan komputer yang didata sehingga dapat mengurangi atau mencegah kerusakan pada perangkat komputer.
23
V.
KONTRIBUSI
KEGIATAN
TERHADAP
PENCAPAIAN
VISI
ORGANISASI Kontribusi secara singkat dari keseluruhan kegiatan yang saya lakukan terhadap pencapaian visi yang telah disusun Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah membantu tugas pokok dari atasan langsung saya yaitu kepala – kepala seksi yang berada di bidang Pos dan Telekomunikasi yang merupakan pemegang langsung kegiatan
kegiatan yang bertujuan
–
melaksanakan visi instansi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini juga diharapkan progress pelaksanaan kegiatan bidang dapat terealisasi.
Tarakan , 29 September 2015 Peserta Diklat Prajabatan,
Marthinus Nodenti Roe, A.Md. TE
24
Lampiran 2
LAPORAN HASIL AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS DI TEMPAT TUGAS / MAGAN
I. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN Di tempat tugas / magang ,yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika saya melaksanakan tugas di bidang Pos dan Telekomunikasi Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) / Penugasan Khusus dari Pimpinan / kegiatan inisiatif yang disetujui oleh pimpinan, jenis kegiatan (pekerjaan) yang saya kerjakan meliputi jenis kegiatan s ebagai berikut : 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Telekomunikasi tahun 2015. 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang pada bidang Pos dan Telekomunikasi. 3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang Pos dan Perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital. 4. Membantu membuat draft surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. 5. Merekapitulasi hasil monitoring pendataan perusahaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten. 6. Memdata perusahaan penyelenggara pos yang ada di kabupaten bulungan. 7. Membantu melakukan pemeliharaan komputer
dibindang pos dan
telekomunikasi sesuai dengan prosedur. II. NILAI-NILAI
DASAR
YANG
AKAN
DIPERGUNAKAN
DAN
MELANDASI PELAKSANAAN KEGIATAN Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, setiap kegiatan saya lakukan dengan dilandasi nilai-nila dasar sebagai berikut : 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Telekomunkasi tahun 2015 adalah: a) Akuntabilitas b) Nasionalisme
25
c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang pada bidang Pos dan Telekomunikasi. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang pos dan perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 4. Membantu membuat draft surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 5. Merekapitulasi hasil monitoring pendataan perusahaan peyelenggara pos dari setiap kabupaten. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi
26
6. Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten bulungan. a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi 7. Membantu melakukan pemeliharaan peralatan komputer di bidang pos dan telekomunikasi sesuai prosedur a) Akuntabilitas b) Nasionalisme c) Etika Publik d) Komitmen Mutu e) Anti Korupsi III. TEKNIK-TEKNIK YANG DIPILIH DALAM MENGAKTUALISASI NILAI DASAR ASN. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tersebut digunakan teknik-teknik sebagai berikut. 1. Membuat jadwal kegiatan pada bidang Pos dan Telekomunikasi tahun 2015 a) Teknik Ketelitian b) Teknik Kerjasama c) Teknik Bersikap dan Perilaku Baik d) Teknik Manajemen Waktu e) Teknik Tanggung Jawab 2. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang pada bidang pos dan telekomunikasi. a) Teknik Ketelitian b) Teknik Pengamalan Sila Ketiga c) Teknik Komunikasi yang Baik d) Teknik Kecermatan dan Ketelitian e) Teknik Transparansi
27
3. Meretensi peraturan perundang-undangan tentang pos dan perusahaan penyelenggara pos tahun 2015 secara digital. a) Teknik Disiplin dan Rapi Administrasi b) Teknik Konsultasi c) Teknik Bertata Krama d) Teknik Inovasi e) Teknik Manajemen Waktu 4. Membantu membuat draft surat rekomendasi kepada perusahaan penyelenggara pos untuk keperluan ijin usaha. a) Teknik Ketelitian b) Teknik Koodinasi c) Teknik Komunikasi yang baik d) Teknik Ketelitian e) Teknik Prinsip Kejujuran 5. Merekapitulasi hasil data monitoring perusahaan penyelenggara pos dari setiap kabupaten di provinsi Kalimantan Utara a) Teknik Tanggung Jawab b) Teknik Kerjasama c) Teknik Sikap dan Perilaku Baik d) Teknik Manajemen Waktu e) Teknik Kejujuran 6. Mendata perusahaan penyelenggara pos yang ada dikabupaten bulungan. a) Teknik Transparansi b) Teknik Pengamalan Sila Keempat c) Teknik Sikap dan Perilaku Baik d) Teknik Kecermatan e) Teknik Transparansi 7. Membantu melakukan pemeliharaan peralatan komputer dibidang pos dan telekomunikasi. a) Teknik Kecermatan dan Ketelitian b) Teknik Kerjasama
28
c) Teknik Kesopanan d) Teknik Kepastian e) Teknik Prinsip Kejujuran
IV.
MANFAAT KEGIATAN BAGI PIHAK LAIN DAN PENCAPAIAN VISI ORGANISASI Manfaat dari keseluruhan kegiatan yang saya lakukan terhadap pencapaian visi yang telah disusun Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah membantu tugas pokok dari atasan langsung saya yaitu kepala – kepala seksi yang berada di bidang Pos dan Telekomunikasi yang merupakan pemegang langsung kegiatan – kegiatan yang bertujuan melaksanakan visi instansi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini juga diharapkan progress pelaksanaan kegiatan bidang dapat terealisasi. Selain itu tentunya dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilandasi dengan nilai-nilai dasar ASN turut mempermudah dan membuat masyarakat puas atas kinerja dan pelayanan yang diberikan. Tarakan , 29 September 2015 Peserta Diklat Prajabatan,
Marthinus Nodenti Roe, A.Md. TE
29
