LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LPG TERTENTU WILAYAH KABUPATEN MALANG
PT. HESA LARAS CEMERLANG
1.1
Latar Belakang Kegiatan
Sejak program konversi minyak tanah ke LPG diimplementasikan pada akhir tahun 2007 sampai tahun 2010, pemerintah telah mendistribusikan secara gratis sekitar ± 45 juta paket perdana LPG tabung 3 kg ke rumah tangga dan usaha mikro yang berhak. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program konversi selama ini dinilai berhasil. Indikasinya adalah penggunaan LPG tabung 3 kg di masyarakat yang terus meningkat, di mana pada tahun 2010 penyaluran isi ulang LPG tabung 3 kg setidaknya telah mencapai sekitar 2,5 juta MT, atau naik sekitar 416% dari tahun 2008 yang sebesar 0,6 juta MT, serta minyak tanah bersubsidi yang ditarik sejak awal program konversi sebesar 8,42 juta kiloliter. Dari pelaksanaan konversi mitan ke LPG tersebut di atas diperkirakan telah dilakukan penghematan sebesar 26,4 trilyun rupiah selama 2007-2010. Penghematan diperkirakan akan naik dengan semakin meluasnya target konversi di 2011 yang ditargetkan sebesar 52 juta KK.
Berdasarkan Permen No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, sistem pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan secara tertutup yang dimaksud LPG Tertentu dalam Permen tersebut adalah LPG tabung 3 kg yang saat ini disubsidi oleh pemerintah yang digunakan oleh rumah tangga dan usaha mikro sesuai kriteria yang ditetapkan Pemerintah. dalam sistem tertutup ini pembelian isi ulang LPG tertentu oleh rumah tangga dan usaha mikro yang berhak dilakukan dengan menggunakan kartu kendali melalui Penyalur dan/atau Sub Penyalur yang ditunjuk. dengan demikian, transaksi pembelian isi ulang LPG tertentu oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak dapat diminimalisir. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan di atas pada tahun 2009 telah dilakukan pilot project implementasi di Kota Malang yang mencakup dua ratus ribu KK. pada tahun 2010 wilayah implementasi telah diperluas menjadi Wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), Kota Surakarta, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sumedang dan Kota Pekanbaru. pada tahun 2011 melakukan kegiatan lanjutan Implementasi dan Penerapan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu dari wilayah yang telah diimplementasi pada tahun 2010 dan juga mengembangkan Implementasi dan Penerapan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Kota Semarang. pada tahun 2012 pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan kegiatan lanjutan Pengawasan implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup di wilayah yang telah diimplementasi pada tahun 2011 yang meliputi 8 Kabupaten/Kota dan 3 wilayah baru.
1.2
Maksud, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan
1.2.1
Maksud
Maksud kegiatan ini adalah melakukan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu yang menjamin pasokan dan pembayaran subsidi LPG tertentu sesuai peraturan yang berlaku.
1.2.2
Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah:
1.
Terlaksananya sistem pelayanan terpadu dari kegiatan implemetasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu;
2.
Terlaksananya transaksi pembelian LPG tertentu oleh pengguna yang berhak menggunakan kartu kendali di sub penyalur yang ditentukan sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi);
3.
Terlaksananya penyaluran LPG tertentu oleh lembaga penyalur ke konsumen sesuai dengan wilayah penyaluran yang telah ditentukan;
4.
Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat pengguna LPG tertentu yang berhak dan stakeholder dalam mendukung pelaksanaan implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu;
Terlaksananya sistem pelaporan transaksi LPG Tertentu secara kontinyu, traceable, accountable, dan verified.
1.2.3
Sasaran Kegiatan
Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sistem Pendistribusian LPGtertentu secara tertutup di wilayah yang ditetapkan, meliputi:
1.
Berfungsinya sistem layanan terpadu di wilayah kegiatan;
2.
Berfungsinya sistem transaksi pembelian LPG tertentu melalui Electronic Data Capture (EDC) di sub penyalur dan sistem aplikasi desktop di penyalur;
3.
Berfungsi sistem kontrol wilayah penyaluran berdasarkan hasil transaksi dengan wilayah penyaluran yang telah ditentukan;
4.
Berjalannya pendampingan kepada pengguna LPG Tertentu yang berhak dan stakeholder melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan;
5.
Berfungsinya sistem transaksi dan pelaporan LPG tertentu melalui penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dari SPPBE hingga konsumen.
1.3
Manfaat Pekerjaan
Manfaat kegiatan ini adalah: 1.
Pemerintah mendapatkan informasi kebutuhan pasokan LPG Tertentu di setiap Kota/Kabupaten;
2.
Pemerintah mendapatkan laporan hasil monitoring transaksi isi ulang LPG Tertentusecara kontinyu, traceable, dan auditablesehingga efisiensi dan efektifitas penyaluran subsidi kepada pengguna yang berhak dapat terjamin;
3.
Pemerintah mendapatkan data perhitungan transaksi isi ulang LPG Tertentu yang update dan valid sebagai dasar pembayaran subsidi pemerintah kepada Badan Usaha Penyedia LPG Tertentu;
4.
Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membeli isi ulang LPG Tertentu dengan harga dan pasokan yang terjamin
1.4
Dasar Hukum Kegiatan
Dasar hukum kegiatan ini adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5.
Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara jo Keputusan Presiden R.I. Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6.
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7.
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 056 Tahun 2006 Tanggal 28 Desember 2006 tenteng Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas; 12. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah.
1.5
Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan
1.5.1
Ruang Lingkup
Secara umum batasan dan ruang lingkup Implementasi Sistem Pendistribusian LPG tertentu secara tertutup meliputi : 1.
Inventarisasi dan analisa data sekunder;
2.
Pengurusan perijinan dan koordinasi dengan pemerintah daerah Propinsi/Kab/Kota dan Stakeholder;
3.
Implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu;
4.
Mengoperasikan peralatan dan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu;
5.
Verifikasi distribusi isi ulang LPG tertentu;
6.
Pelaporan dan presentasi.
1.5.2
Metodologi
Pelaksanaan kegiatan Implementasi Sistem Pendistribusian LPG Tertentu Secara Tertutup berdasarkan pada metodologi sebagai berikut : 1.
Melakukan identifikasi dan inventarisasi data sekunder : a.
Melakukan inventarisasi data hasil pelaksanaan kegiatan 2011, meliputi: i.
Data hasil verifikasi penerima dan penerima kartu kendali tahun 2011;
ii.
Data dan karakteristik lembaga penyalur dan jalur distribusi;
iii. Data transaksi penyalur dalam satuan waktu yang diperlukan untuk validasi penataan penyalur; dan iv. Volume realisasi penyaluran SP(P)BE dan penerimaan penyalur di wilayah terpilih tahun 2011. b.
Melakukan pengolahan dan filling data awal;
c.
Melakukan analisa awal terhadap data hasil kegiatan 2011 dalam penentuan strategi dan perencanaan lapangan.
2.
Melakukan perijinan dan koordinasi dengan Stakeholder meliputi : a.
Mempersiapkan administrasi perijinan ke Stakeholder ;
3.
4.
b.
Melakukan perijinan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat;
c.
Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan kegiatan dengan stakeholder; dan
d.
Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penerapan regulasi daerah.
Melakukan persiapan dan pelatihan kepada pelaksana kegiatan di wilayah, meliputi : a.
Melakukan persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan di wilayah;
b.
Melakukan pelatihan personil pelaksana; dan
c.
Melakukan mobilisasi personil dan non personil.
Implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, meliputi : a.
Melakukan pendistribusian dan instalasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu di wilayah, meliputi : i.
Melakukan instalasi infrastruktur IT berupa EDC di subpenyalur; dan
ii. b. 5.
Melakukan instalasi perangkat komputer kepada seluruh penyalur; Instalasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu di pusat.
Mengoperasikan peralatan serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu, meliputi: a.
b.
Operasi Wilayah i.
Melakukan pengecekan dan perawatan peralatan secara periodik; dan
ii.
Memberikan pelaporan hasil pengecekan dan perawatan ( updated).
Pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan dan informasi pelanggan LPG tertentu dan lembaga penyalur, meliputi: i.
Menerima pengaduan dari pengguna dan lembaga penyalur LPG tertentu terkait permasalahan terhadap sistem dan penyaluran; dan
ii.
Memberikan pelayanan ke pengguna LPG tertentu (penerima kardal), dan lembaga penyalur LPG tertentu terkait pergantian kartu rusak/hilang, perbaikan kartu, perbaikan EDC, dan perbaikan desktop.
c.
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu meliputi: i.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur dalam melaksanakan penyaluran LPG tertentu sesuai wilayah yang telah ditentukan;
ii.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap subpenyalur dalam pelaksanaan penyaluran serta infrastruktur transaksi pembelian; dan
iii. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna dalam transaksi pembelian LPG tertentu di subpenyalur yang telah ditunjuk. 6.
Verifikasi Distribusi Isi Ulang LPG tertentu, meliputi : a.
Melakukan verifikasi on desk berdasarkan data realisasi penyaluran MySAP dengan SPBBE dan lembaga penyalur;
b.
Melakukan verifikasi penyaluran isi ulang LPG Tertentu di lapangan berdasarkan verifikasi on desk (point a) MySAP dengan data di SPPBE dan lembaga penyalur di wilayah kegiatan meliputi:
7.
i.
Melakukan pemeriksaan data penyaluran SPPBE dan lembaga penyalur;
ii.
Melakukan pemeriksaan ketepatan isi tabung LPG tertentu.
Pelaporan dan presentasi
Laporan: a.
Laporan Pendahuluan;
b.
Laporan Antara;
c.
Laporan Akhir; dan
d.
Ringkasan Eksekutif.
Presentasi: a.
Presentasi Laporan Pendahuluan;
b.
Presentasi Laporan Antara; dan
c.
Presentasi Laporan Akhir.
1.6
Hasil/Output
Hasil/output dari kegiatan ini adalah: 1.
Tersedianya sistem pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu yang sudah diimplementasikan, dikembangkan serta dioperasikan pada di wilayah yang ditetapkan.
2.
Termonitornya kegiatan pendistribusian LPG tertentu secara aktual dan efektif di wilayah yang ditetapkan.
3.
Tersedianya data volume penyaluran isi ulang yang verified, auditable, traceable, accountable dalam penyaluran LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro di wilayah yang ditetapkan.
1.7
Objek Kegiatan
Objek pelaksanaan implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup meliputi:
1.
Rumah tangga dan usaha mikro penggunaLPG tertentu;
2.
Penyalur dan sub penyalur LPG Tertentu;
3.
SPPBE/SPBE;
4.
Stakeholder terkait.
1.8
Wilayah Kegiatan
Wilayah kegiatan implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup di Kota Malang-Kabupaten Malang-Kota Batu di Propinsi Jawa timur.
2.1 2.1.1
Tinjauan Regulasi Terkait Pelaksanaan Program Sistem Distribusi Tertutup di Daerah Regulasi Terkait Otonomi Daerah
Beberapa urusan yang menjadi kewenangan daerah pasca reformasi (otoda) dan UU Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, seperti urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.Untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan
Pemerintah
tersebut,
Pemerintah
Daerah
memerlukan
perangkat
peraturan
perundang‐undangan. Secara konseptual ‘’Perundang-undangan” (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua
pengertian, yaitu; Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturanperaturan Negara, baik pemerintah di tingkat pusat, maupun tingkat daerah (formal). Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (materiil). Pengertian perundang-undangan tidak hanya tentang proses atau formalitas pembentukan/pembuatan pembentuk peraturan-peraturan Negara atau aspek materiil, melainkan juga seluruh peraturan Negara yang di hasilkan dari pembentukan peraturan-peraturan Negara itu, baik di tingkat pusat maupun daerah harus memenuhi aspek produktifitas dan norma-norma. Aspek produktifitas produk perundang-undangan adalah mengenai daya laku (validity) dan daya guna (efficacy). Suatu produk hukum berlaku jika mempunyai daya laku atau mempunyai keabsahan (validity/geltung) yang diperoleh kalau dibentuk oleh lembaga yang berwewenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta secara sah dan memiliki daya guna (efficacy). Hal ini antara lain disebabkan produk hukum yang berlaku sah belum tentu ditaati produk hukum materiil dikatakan berdaya guna jika tidak hanya berlaku sah tetapi sekaligus ditaati dan memenuhi norma. Norma (produk materiil hukum) adalah suatu ukuran yang harus di patuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau pedoman bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus di patuhi.
Produk hukum yang memiliki nilai norma hukum adalah yang di dasarkan kepada ukuran nilai-nilai baik atau buruk yang berorientasi kepada asas keadilan dan bersifat; suruhan ( impare), yaitu apa yang harus dilakukan orang; larangan (prohibited), yaitu apa yang tidak boleh dilakukan orang. Sebaiknya produk hukum daerah (SK Pembentukan Tim Monitoring dan Peraturan WaliKota/Bupati Tentang Penataan Distup) yang ditandatangani oleh regulator daerah yaitu KDH sehingga berfungsi sebagai payung hukum, dapat memenuhi prasyarat seperti tersebut diatas dan memenuhi amanat otonomi daerah.
2.1.2
Tinjauan Mekanisme Pengembangan Regulasi Daerah
Ke depan untuk lebih menjamin kepastian hukum program distup LPG tertentu diperlukan produk hukum daerah seperti Surat Keputusan (SK), atau berupa peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota. Pembentukan Tim Monitoring dan Peraturan WaliKota/Bupati. Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum daerah yang dapat menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum implementasi tentang Pengawasan dan Penataan Distup di daerah, karena beberapa hal dan adanya sanksi yang lebih pasti. Secara umum kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di daerah dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Khususnya penyusunan PPU di daerah (Perda dll) sehingga tidak menghambat proses pembangunan dan program pembangunan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai lex specialis dari UU No.32/20042. Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan
Peraturan Daerah lainnya, dan Peraturan Daerah diharapkan dapat mendukung secara sinergis programprogram Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum ( rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya.
2.1.3
Tinjauan Law Enforcement
Law enforcement atau penegakan hukum menurut para pakar terkait hal-hal berikut: a.
Adanya paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya (biasanya berupa sanksi fisik yang dapat di paksakan oleh alat Negara).
b.
Bersifat umum yaitu berlaku bagi siapa saja dan mengandung nilai norma. Norma hukum bersifat heteronom karena datang dari luar diri kita sendiri norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi secara fisik. Sanksi pidana atau sanksi pemaksa dalam norma hukum di laksanakan oleh aparat Negara.
Perda terkait implementasi pendistribusian secara tertutup LPG tertentu memiliki sanksi pidana selain sanksi lainnya sehingga lebih menjamin kepastian hukum.perda sebagaimana PUU lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty ). Perda adalah bagian dari peraturan perundang-undangan umumnya yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki susunan. Suatu Perda berlaku, bersumber, dan berdasar pada peraturan lain yang lebih tinggi peraturan tersebut merupakan norma yang berlaku menurut yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya Perda itu berlaku, bersumber, dan berlaku pada norma perundangan lain yang lebih tinggi sampai pada suatu sumber yang tidak dapat ditelusuri lagi karena bersifat hipotesis dan fiktif yang disebut Norma dasar (rundnorm) dan ditetapkan lebih dulu oleh masyarakat.
Berdasarkan pendapat pakar hukum. a.
perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan kententuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi yang sebaliknya dapat.
b.
perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya, dst.
2.2
Tinjauan Rantai Suplai LPG Tertentu
Pada sub bab ini membahas tentang tinjauan sistem implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu dari berbagai sudut pandang, baik dari rantai distribusinya, mekanisme rayonisasi distribusi, sistem distribusi tertutup, profil lembaga penyalur, manajemen pelayanan, manajemen mutu pengelolaan, maupun manajemen pengendalian pasokannya.
2.2.1
Tinjauan Rantai Distribusi LPG Tertentu
Perkembangan dunia industri, baik manufaktur maupun jasa sangat pesat.Fokus yang mengarah kepada customization kepada konsumen menjadi tantangan berat bagi pelaku bisnis dalam era persaingan saat ini. Era bisnis yang beralih dari kompetisi antar usaha kemudian menjadi Networking antar berbagai unit bisnis membutuhkan berbagai strategi baru dalam mengelola usaha guna mengembangkan unit bisnisnya. SCM (SupplyChainManagement ) adalah konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai suplai melalui optimalisasi waktu, lokasi dan aliran kuantitas bahan. SCM adalah modifikasi praktek tradisional dari manajemen logistik yang bersifat adversial ke arah koordinasi dan kemitraan antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aliran informasi dan produk tersebut. Keunggulan kompetitif dari SCM adalah bagaimana kemampuan mengatur aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dengan kata lain, model SCM mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi tuntutan konsumen. Tujuan utama dari SCM adalah: pernyerahan/pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh supplychain (bukan hanya satu perusahaan), mengurangi waktu, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. SupplyChainManagement (SCM) dapat pula didefinisikan sebagai pengintegrasian bisnis secara efisien sejak dari pemasok (suppliers), pembuat (manufacturers), gudang (warehouse), dan toko (stores) sampai ke pelanggan akhir, sehingga barang-barang diproduksi dan didistribusikan tepat sesuai jumlah yang dibutuhkan, menuju ke lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat, guna meminimalisasi biaya dengan tetap mempertahankan tingkat layanan yang dituntut oleh para pelanggan. Rantai suplai merupakan jejaring yang terdiri dari banyak pemain, mulai dari pemasok bahan baku, fabrikan, grosiran (wholesaler ), distributor, peritel (retailer). Sebelum suatu produk berada di tangan konsumen akhir, produk tersebut harus melewati sejumlah pemain dalam rantai suplai produk tersebut.Sesungguhnya, kekuatan suatu rantai suplai terletak oleh pemain yang terlemah dalam rantai tersebut.Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab semua pemain dalam suatu rantai suplai untuk membangun rantai suplai yang kokoh.Rantai suplai yang kokoh hanya bisa dibangun dari pemain-pemain yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menekan biaya yang terjadi dalam keseluruhan rantai suplai dan menjaga ketersediaan.Dari rantai
suplai yang kokoh inilah, konsumen akhir dapat mendapatkan produk secara mudah, karena rantai suplai menjaga ketersediaannya dengan harga yang terjangkau dan mampu menekan biaya-biaya yang tidak perlu.
Peran dan Hubungan Antar Entitas Rantai Distribusi LPG Tertentu Melihat dari jumlah entitas yang ada maka mata rantai suplai LPG 3 Kg relatif pendek dan tidak banyak melibatkan entitas distribusi.Dalam implementasinya bahkan titik awal pendistribusian beranjak dari entitas SPPBE/SPBE, Penyalur/Agen, Sub Penyalur/Sub Agen/Pangkalan dan Pengguna.
SPBE/SPPBE
Gambar 2-1
PENYALUR
SUB PENYALUR
PENGGUNA
Rantai Pendek Pendistribusian LPG Tertentu
Artinya entitas mata rantai suplai yang ada tidak banyak. Dampak yang terjadi bilamana suatu mata rantai suplai suatu barang semakin pendek maka konsekuensi yang ada adalah : a.
Biaya distribusi relatif rendah;
b. c.
Perputaran barang relatif lebih cepat; Pengadaan barang relatif lebih cepat;
d.
Harga di tingkat pengguna relatif lebih proposional;
Situasi ini sangat menguntungkan pengguna.Selain mendapatkan harga barang yang relatif murah, keuntungan lainnya adalah kemudahan mendapatkan barang tersebut di pasar. Kondisi sebaliknya bilamana mata rantai yang terlibat disuatu rantai distribusi terlalu panjang dan banyak entitias distribusi yang terlibat maka harga distribusi barang tersebut semakin mahal, kelangkaan barang akan lebih mudah terjadi serta dapat menimbulkan peluang-peluang terbentuknya mata rantai baru seperti pengecer yang akan lebih membuat harga semakin tinggi di tingkat pengguna seperti diilustrasikan pada gambar berikut.
SPBE/ SPPBE
Gambar 2-2
PENYALUR
SUB PENYALUR
MOTORIS
PENGGUNA
Rantai panjang pendistribusian LPG tertentu
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu tersirat rantai distribusi LPG tertentu seperti Gambar 2.2-3 di bawah ini :
SPBE/SPPBE
Gambar 2-3
PENYALUR
SUB PENYALUR
PENGGUNA
Rantai Distribusi LPG Tertentu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM R.I Nomor 26 tahun 2009
Pola distribusi tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar pengguna mendapatkan manfaat : a. Tepat salur, relatif cepat penyalurannya dan terdistribusi kepada pengguna yang tertentu; b. Tepat harga, dengan rantai distribusi yang pendek maka tidak banyak entitas distribusi yang terlibat menyebabkan biaya distribusi menjadi minimal sehingga pada akhirnya harga LPG 3 Kg yang harus ditebus pengguna menjadi lebih reasonable; c. Tepat waktu, relatif cepat penyalurannya karena jumlah entitas rantai distribusi tidak panjang sehingga waktu pendistribusian relatif pendek.
Hubungan SPPBE/SPBE-Penyalur Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG (SPPBE) dan Statiun Pengisian Bulk LPG (SPBE) merupakan induk pengisian dan pengangkutan LPG 3 Kg beberapa Penyalur/Agen di suatu wilayah. Setiap H-15 Pengambilan Barang LPG 3 Kg, pihak Penyalur/Agen menyerahkan Realisasi Penyaluran Alokasi Harian (Kitir Harian) untuk bulan berjalan kepada PERTAMINA untuk selanjutnya pihak PERTAMINA akan mengesahkan Alokasi Penyaluran Harian tersebut untuk bulan berikut. Berdasarkan kuota yang telah diberikan PERTAMINA kepada setiap Penyalur/Agen, pihak Penyalur/Agen pada hari H melakukan pengambilan barang di SPPBE/SPBE yang ditunjuk.Beberapa Penyalur/Agen LPG 3 Kg di suatu wilayah dapat merujuk ke satu SPPBE/SPBE sebagai sentra pengisian bulk LPG 3 Kg yang telah ditentukan.
Hubungan Penyalur-Sub Penyalur Penyalur/Agen yang telah mengambil alokasi kuota LPG tertentu di SPPBE/SPBE yang telah ditunjuk kemudian mendistribusikan alokasi harian tersebut ke sejumlah Sub Penyalur/Pangkalan yang berada dalam wilayah salur penyalur yang bersangkutan. Pada H-1 setiap penyalur/agen melakukan kegiatan Rencana Tujuan Harian (RTH) guna mengalokasikan berapa kebutuhan setiap sub penyalur/pangkalan yang berada dalam kewenangan wilayah salurnya. Berdasarkan RTH ini, realisasi penyaluran kuota harian Penyalur didistribusikan kepada Sub Penyalur/Pangkalan. Transaksi bersifat harian dan idealnya setiap transaksi pengiriman/pendistribusian LPG tertentu dari penyalur ke sub penyalur tercatat dalam suatu media pencatatan transaksi.
Hubungan Sub Penyalur-Pengguna Pada entitas ini terjadi transaksi pembelian refil LPG tertentu antara pengguna dan sub penyalur. Berdasarkan stok
yang
tersedia,
sub
penyalur
mendistribusikan
LPG
tertentu
kepada
pengguna
yang
membutuhkan.Transaksi bersifat harian dan tercatat dalam suatu media pencatatan. Idealnya secara periodik sub penyalur melaporkan seluruh transaksi pendistribusian (transaksi penjualan refill) LPG tertentu ke penyalur/agen.
2.2.2 2.2.2.1
Tinjauan Sistem Distribusi Tertutup Gambaran Umum SCM
LPG tertentu dalam kerangka supplychainmanagement merupakan produk yang diidamkan oleh setiap pemain di dalam rantai pasokan, karena secara landscape ketidakpastian, LPG tertentu merupakan produk yang memiliki ketidakpastian rendah pada sisi permintaan (permintaannya sangat tinggi) dan ketidakpastian rendah pada sisi pasokan sebagai akibat dari komitmen pemerintah dan pertamina dalam menjamin pasokan LPG ke masyarakat.
Gambar 2-4
Landscape ketidakpastian permintaan dan pasokan
Apabila berjalan dengan normal maka semestinya akan terjadi keseimbangan pasokan dan dinikmati dengan mudah oleh konsumen, akan tetapi pada kenyataannya permasalahannya menjadi menarik. Meskipun merupakan produk fungsional, yang semestinya dapat dinikmati oleh konsumen secara mudah, kenyataan di lapangan tidak demikian. Kejadian seperti adanya kelangkaan akan produk fungsional tersebut di beberapa daerah menunjukkan adanya gangguan dalam rantai suplai, terlebih yang datang dari sisi suplai. Untuk mengatasi segala gangguan tersebut diperlukan suatu rantai suplai yang kokoh yang dapat mengefisiensikan semua aliran yang terjadi dalam rantai suplai, yaitu aliran material, informasi dan transaksi. Dengan mengefisienkan segala bentuk aliran di atas, tujuan utama dari sebuah rantai suplai berupa maksimisasi keuntungan dari setiap lembaga penyalur dalam rantai suplai tanpa mengorbankan ketersediaan
dapat dipenuhi.Untuk mendesain jejaring rantai suplai yang kokoh, gambar berikut memperlihatkan kerangka kerja yang digunakan.
Ketidakpastian Permintaan Fase I Strategi Rantai Suplai
Tingkat Skala Ekonomis
Ketidakpastian Suplai
Teknologi Produksi
Intensif Tarif dan Pajak
Fase II Konfigurasi Rantai Suplai
Tingkat Persaingan Wilayah
Faktor Agregrat dan Biaya Logistik
Tingkat dan Pola Permintaan
Resiko-resiko Politik, Nilai Tukar Mata Uang dan Permintaan
Kemampuan Operasional
Ketersediaan Infrastruktur Fase III Penetapan Jumlah Pemain dan Kapasitas
Biaya-biaya Spesifik Lokasi
Gambar 2-5
Biaya-biaya Logistik
Kerangka pengambilan keputusan untuk desain jejeaaring rantai distribusi
Fase 1 : Penyusunan Strategi Rantai Suplai Fase I menyiapkan strategi rantai suplai dengan memperhatikan landscape ketidakpastian di sisi suplai dan permintaan dan tingkat kepentingan dari skala ekonomis dalam mendistribusikan produk. Tujuan utama dari fase pertama dalam mendesain jejaring rantai suplai adalah mendefinisikan strategi yang ingin dikejar oleh rantai suplai. Pemilihan strategi dilakukan dengan memperhatikan landscape ketidakpastian suplai, permintaan dan tingkat skala ekonomis dalam pendistribusian. Mengingat tingkat ketidakpastian yang relatif rendah dari sisi suplai maupun permintaan dan skala ekonomis memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam pendistribusian, strategi rantai suplai yang tepat untuk kondisi tersebut adalah strategi yang mengejar efisiensi (efficient supplychain). Gambar 2-6 memperlihatkan pemilihan strategi rantai suplai yang tepat berdasarkan landscape ketidakpastian di sisi permintaan dan suplai dan juga tingkat kepentingan dari skala ekonomis dalam pendistribusian (Lee, H.L., 2002).
I A L P U S N A I T S A P K A D I T E K
I G G N I T
Efficient Supply Chain
Responsive Supply Chain
H A D N E R
Risk Hedging Supply Chain
Agile Supply Chain
H A D N E R
I G G IN
S I M O N O K E A L A K S
T
REN D A H
T IN G G I
KETIDAKPASTIAN PERMINTAAN
Gambar 2-6
Pemilihan strategi rantai distribusi
Dalam kasus pendistribusian LPG, ketidakpastian permintaannya dapat dikatakan rendah karena variabilitas permintaannya yang relatif kecil; ketidakpastian suplai juga dikatakan rendah karena komitmen yang tinggi dari Pemerintah untuk menyalurkan minyak tanah bersubsidi; dan perlunya skala ekonomis yang tinggi untuk mendistribusikan minyak tanah bersubisidi ini. Memperhatikan kenyataan tersebut, strategi rantai suplai yang cocok untuk LPG adalah strategi rantai supply yang efisien (efficient supplychainstrategy). Strategi ini mampu memenuhi tujuan badan usaha dan Pemerintah.Bagi konsumen, stabilnya harga LPG dan ketersediaan yang tinggi merupakan sesuatu yang mereka inginkan.
Fase II : Konfigurasi Rantai Suplai Fase II untuk menggambarkan konfigurasi rantai suplai yang berisikan pemain-pemain utama mulai dari agen hingga pemain yang terdekat dengan konsumen.Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun konfigurasi rantai suplai adalah tingkat produktifitas, tingkat persaingan wilayah, faktor biaya, intensif tarif dan pajak, tingkat pola permintaan dan resiko politik. Di Fase II akan dikembangkan berbagai konfigurasi fisik dan infrastruktur dari rantai suplai. Penentuan konfigurasi rantai suplai in merupakan keputusan stratejik yang akan berdampak panjang bagi setiap pemain di dalamnya. Desain rantai suplai pada prinsipnya mencoba menjawab pertanyaan seperti siapa melayani siapa dan dalam jumlah berapa di dalam rantai suplai.
Logbook
Logbook
Kartu kendali
SUB PENYALUR
AGEN
KONSUMEN
DO DO ARUS INFORMASI PERTAMINA
SPPBE
ARUS MATERIAL ARUS TRANSAKSI
Gambar 2-7
Konfigurasi arus material, informasi dan transaksi pada pendistribusian tertutup LPG
Berdasarkan Permen ESDM No. 26 tahun 2009 , ada 3 aliran utama yang perlu dijaga kelancarannya, yaitu:
Aliran Informasi yang bergerak dari pemain di sisi hilir ke pemain di sisi hulu. Contohnya: agen akan mengorder LPG ke Pertamina, Pertamina memberikan informasi Delivery Order (DO) agen ke SPPBE ; sub penyalur akan mengorder ke agen; dan konsumen membeli LPG dari sub penyalur ataupun agen. Supaya tidak terjadi pemborosan (waste) dalam bentuk kelebihan pasokan dalam rantai distribusi, pengorderan yang dilakukan oleh agen, sub penyalur adalah sesuai dengan permintaan dari konsumen akhir.
Aliran material/barang yang bergerak dari pemain di sisi hulu ke pemain di sisi hilir. Contohnya: SPPBE akan menyalurkan LPG ke agen; agen memasok ke sub penyalur , sub penyalur menjual langsung ke konsumen rumah tangga maupun usaha mikro. Jumlah yang disalurkan dari pemain yang lebih dulu harus sesuai dengan tingkat konsumsi yang dihadapi pemain yang berada di sisi hilir.
Aliran transaksi yang bergerak dari pemain di sisi hilir ke pemain di sisi hulu. Contohnya: Konsumen membayar ke sub penyalur; sub penyalur membayar ke agen, dan agen membayar ke Pertamina.
Keputusan-keputusan stratejik yang diambil dalam penentuan konfigurasi rantai suplai dalam pendistribusian minyak tanah bersubsidi mencakup:
Penentuan jumlah fasilitas dalam rantai suplai. Untuk sistem distribusi minyak tanah bersubsidi misalnya, fasilitas disini adalah jumlah agen yang dilayani SPPBE dalam satu wilayah distribusi; dan jumlah sub penyalur yang dilayani satu agen.
Penentuan lokasi setiap fasilitas atau pemain dalam rantai suplai. Untuk satu wilayah distribusi LPG misalnya, keberadaan agen, dan sub penyalur yang sekarang ini akan dievaluasi kembali.
Penentuan besar kapasitas setiap fasilitas atau pemain dalam rantai suplai. Dalam sistem LPG yang terorkestrasi, kapasitas setiap pemain dibatasi untuk menghindari terjadinya pemborosan, seperti penimbunan inventori.
Penentuan strategi distribusi untuk menjamin terciptanya kondisi optimal antara efisiensi dan ketersediaan.
Tujuan dari penentuan konfigurasi rantai suplai ini tidak lain adalah untuk meminimalkan biaya total (tahunan) rantai suplai, mencakup biaya-biaya pengadaan, penyimpanan, biaya-biaya fasilitas, biaya transportasi tanpa mengorbankan persyaratan tingkat layanan (service level).
Fase III : Penetepatan Jumlah Pemain (lembaga penyalur) dan kapasitas (kuota) Fase III dilakukan untuk menentukan jumlah pemain, siapa melayani siapa (membership) berikut kapasitas (kuota) dari masing-masing pemain.Fase ini mempertimbangan kemampuan modal, operasional dan infrastruktur dari lembaga penyalur. Berbagai alternatif konfigurasi rantai suplai yang dihasilkan di fase kedua selanjutnya akan dianalisis untuk kemudian dicari solusi yang paling baik. Di Fase III ini akan ditentukan siapa melayani siapa dan dalam jumlah berapa. Untuk kasus pendistribusian LPG bersubsidi mulai dari SPPBE, agen dan sub penyalur, akan ditentukan berapa banyak agen yang diperlukan dalam satu wilayah distribusinya berikut kapasitas atau kuota yang diberikan per agen. juga akan ditentukan berapa pangkalan berikut kapasitasnya yang akan dilayani oleh setiap agen dalam satu wilayah distribusi.
Model Optimasi SupplyChainManagement Memperhatikan landscape ketidakpastian yang relatif rendah di sisi permintaan dan suplai dari minyak tanah ini, maka desain jejaring dari rantai distribusi mulai dari Depot sampai Pangkalan dapat didekati dengan model optimisasi. Model optimasi terdiri dari satu fungsi tujuan dan satu set fungsi kendala ( constraints). Tujuan optimasi adalah untuk meminimumkan biaya distribusi. Jika diketahui volume LPG yang akan didistribusikan, wilayah pendistribusiannya dan konsumen yang dituju, maka pada prinsipnya biaya distribusi tergantung pada beberapa faktor sebagai berikut:
Biaya transportasi
Biaya loading dan unloading
Jumlah pihak yang terlibat dalam distribusi (agen dan sub penyalur)
Jumlah armada distribusi
Hubungan antar pihak dalam jaringan distribusi (supplier-buyer relationship)
Jadi, di dalam model optimasi umum akan tercakup beberapa model optimasi yang lebih spesifik sebagai berikut:
Penentuan jumlah penyalur optimal per wilayah distribusi
Penentuan jumlah sub penyalur optimal per wilayah distibusi
Penentuan jumlah armada optimal per wilayah distribusi
Dalam memecahkan masalah ini, maka terlebih dahulu perlu dibuat desain jaringan distribusi dan kemudian menentukan jumlah agen dan sub penyalur yang optimum untuk jaringan tersebut.Setelah itu dibuat model
optimasi umum untuk meminimumkan biaya distribusi dan model optimasi yang lebih spesifik untuk penentuan jumlah armada pada setiap wilayah distribusi. Dengan asumsi deterministis, model optimisasi yang dipilih adalah model Linear Programming. Model optimisasi menggunakan Linear Programming secara generik dapat dituliskan sebagai berikut:
Minimizing Fungsi Obyektif = Total Biaya Penyediaan LPG yang terjadi mulaidari SPPBE – Sub Penyalur Subject to Kendala-Kendala: Kapasitas Suplai SPPBE Kapasitas/Kuota Agen Kapasitas/Kuota Sub Penyalur Permintaan di wilayah distribusi
Tujuan utama dari desain jejaring rantai distribusi LPG tertentu bersubsidi adalah untuk meminimunkan segala biaya-biaya yang timbul dalam mengadakan LPG tertentu bagi konsumen akhir.Karena yang menjadi obyek pengamatan adalah agen/penyalur sampai pangkalan/sub penyalur, maka biaya-biaya yang diminimumkan adalah biaya-biaya yang terjadi mulai dari SPPBE-sub penyalur. Biaya pengadaan LPG tertentu (cost of acquisition) dari agen/penyalur hingga pangkalan/sub penyalur meliputi:
Biaya pengiriman per unit LPG per KM jarak dengan moda transportasi darat;
Biaya pengiriman per unit LPG per KM jarak dengan moda transportasi sungai;
Biaya pengiriman per unit LPG per KM jarak dengan moda transportasi laut;
Biaya bongkar (unloading cost) di penyalur dan sub penyalur;
Biaya tetap per unit LPG di agen/penyalur;
Biaya tetap per unit LPG di pangkalan/sub penyalur.
Minimisasi total biaya penyediaan tidak bisa dilakukan tanpa batas karena adanya kendala-kendala atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi:
Kapasitas suplai di setiap SPPBE. Kapasitas suplai disini akan menjadi kendala bagi pemenuhan permintaan agregat dari konsumsi LPG bersubsidi di satu wilayah distribusi tertentu. Dalam kasus pendistribusian LPG diasumsikan bahwa total kapasitas suplai semua SPPBE dalam satu wilayah distribusi masih lebih besar dari permintaan agregat di wilayah distribusi tersebut;
Kapasitas/kuota agen penyalur LPG. Disini diasumsikan kapasitas/kuota untuk setiap agen sudah ditetapkan, meskipun dari keluaran model nantinya akan diketahui berapa volume LPG yang disalurkan ke setiap agen;
Kapasitas/kuota sub penyalur. Sama halnya dengan kapasitas/kuota di agen, kapasitas/kuota setiap sub penyalur juga dibatasi;
Permintaan agregat per wilayah distribusi.
Keluaran dari model optimisasi ini adalah penetapan berapa banyak pemain, agen penyalur LPG dan sub penyalur, yang seharusnya berada dalam satu wilayah distribusi sehingga total biaya yang terjadi dalam penyaluran LPG di wilayah tersebut menjadi minimum. Dari keluaran model optimisasi ini, juga akan diketahui siapa melayani siapa dan jumlah berapa besar, misalnya sub penyalur mana saja yang akan disuplai oleh satu agen berikut besar volume penyaluran LPG. Berdasarkan uraian di atas implementasi sistem distribusi tertutup LPG tertentu dilaksanakan guna mengeliminasi beberapa kelemahan mekanisme rayonisasi pendistribusian LPG tertentu di suatu wilayah. Filosofi sistem ini adalah restrukturisasi atau menata kembali mekanisme rayonisasi pendistribusian LPG tertentu atau menata kembali mekanisme distribusi LPG tertentu existing di suatu wilayah berdasarkan kebutuhan agar optimalisasi kestabilan supply dan demand LPG 3 Kg tercapai. Proses retrukturisasi meliputi beberapa penataan: a. Penataan yang kluster wilayah distribusi/penyaluran LPG tertentu; b. Penataan lembaga penyalur sub penyalur; c. Penataan kelompok pengguna. Keluaran utama dari penataan ini, pendistribusian LPG tertentu setidaknya memiliki 3 (tiga) karakteristik : a. Tepat waktu; b. Tepat salur; c. Tepat harga. Tepat waktu mengandung pengertian LPG tertentu sebagai barang komoditi subsidi dapat disalurkan ke masyarakat pengguna dengan waktu yang relatif cepat sehingga masyarakat pengguna tidak memerlukan waktu lama untuk mendapatkan barang tersebut. Tepat salur mengandung penegertian LPG 3 Kg sebagai barang komoditi subsidi dapat disalurkan kepada masyarakat pengguna tertentu tidak melebar pendistribusian kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan LPG 3 Kg. Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa pengguna LPG 3 Kg adalah masyarakat yang memiliki pengeluaran belanja rumah tangga tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Peraturan tersebut menyiratkan bahwa pengguna LPG 3 Kg adalah bukan masyarakat umum tetapi masyarakat tertentu sehingga dalam beberapa pembahasan istilah LPG 3 Kg kerap disebut juga LPG Tertentu. Tepat harga mengandung pengertian LPG tertentu sebagai barang pokok strategis bersubsidi dapat dibeli oleh masyarakat pada tingkat harga yang wajar.
2.2.2.2
Gambaran Umum SCM Terkait Sistem Distribusi Tertutup
Pola distribusi LPG tertentu secara umum hampir sama dengan pola distribusi minyak tanah bersubsidi. Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg atau LPG tertentu melaksanakan distribusi secara tidak langsung ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro (melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pada wilayah distribusi tertentu).
Arus Material LPG 3 Tertentu KETERANGAN
Kilang Pertamina Kilang Swasta
Depot LPG
Import
1
1. Distribusi LPG curah dari kilang ataupun import ke depot LPG dan Depot LPG ke filling plan (SPPBE) 2. Proses pengisian di filling
2
SPPBE
plan (SPPBE) 3. Agen mengambil tabung 3
3 kg yang sudah terisi gas dengan alat
Agen 1
transportasi milik agen
Agen 2
untuk selanjutnya disimpan di inventory agen.
Sub Penyalur
4. Agen menyalurkan LPG 3
Sub Penyalur
kg ke sub penyalur, sub 5
5
penyalur menyalurkan LPG 3 kg end user (
4
rumah tangga dan usaha mikro) 5. Pada kondisi lapangan
End User
ditemukan bahwa Agen juga bisa menjual langsung ke end user
Gambar 2-8
Arus material LPG tertentu
Pada kondisi eksisting di lapangan, ditemukan bahwa agen penyalur LPG menyalurkan LPG tertentu ke beberapa sub penyalur yang juga mendapatkan pasokan dari agen/penyalur lain, akibatnya terjadi persaingan antar agen/penyalur. Persaingan tersebut memberikan dampak terhadap harga LPG tertentu, sehingga sub penyalur hanya akan menerima LPG tertentu dari agen/penyalur yang berani menawarkan harga lebih rendah. Kondisi demikian akan mengganggu keseimbangan pasokan di wilayah tersebut.
Arus Informasi LPG Tertentu KETERANGAN SR GASDOM wilayah dstribusi
1. End User menyerahkan kartu kendali pada saat pembelian LPG di
3
SPPBE
Pengecer 2. Sub Penyalur mengorder LPG ke Agen dengan bukti DO ( delevery Order) atas dasar permintaan end user.
4
Agen 2
3. Agen mengoder LPG ke Pertamina dengan bukti DO ( Delevery Order)
2
atas dasar kuota kontral dengan pihak Gasdom di wilayah
Sub Penyalur
oerasionalnya. 4. Selanutnya Agen akan mengambil sejumlah tabung LPG 3 kg sesuai DO yang diberikan oleh Pertamina
1
End User
Gambar 2-9
ke SPPB. 5. Pertamina akan memerintah SPPBE untuk menyalurkan tabung LPG 3kg
Arus Informasi LPG pada distribusi eksisting
Pada diagram tersebut dapat dilihat bahwa arus informasi terkait pendistribusian LPG berjalan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Mulai masyarakat pengguna LPG melakukan transaksi pembelian menggunakan kartu kendali kepada pengecer dalam hal ini kita sebut sebagai sub penyalur. Kemudian dari sub penyalur melakukan order pemesanan kepada agen yang selanjutnya kita sebut sebagai penyalur, dengan bukti DO dari pembeli. Kemudian dari DO penyalur menyerahkan kepada pihak pertamina, baru kemudian pihak pertamina akan melakukan pendistribusian melalui SPPBE atas izin dari SR Gasdom wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian akan terjadi transaksi LPG dari pembeli hingga ke penyalur dan akhirnya sampai ke SR gasdom wilayah.
Arus Transaksi LPG Tertentu
KETERANGAN 4
SR GASDOM wilayah dstribusi
1.
3
SPPBE
2. Agen 2
2
3.
Sub Penyalur
4. 1
End User
Gambar 2-10
2.2.3
Sub penyalur menjual ke end user dengan harga sesuai patokan pemerintah setempat ditambah margin keuntungan sub penyalur. Dan end user membayar secara tunai. Agen menjual ke sub penyalur dengan harga HET dan membeli ke Pertamina dengan harga subsidi. Pertamina menjual LPG ke agen dengan harga subsidi dan agen membayar ke Pertamina secara tunai sesuai dengan kuota kontrak perjanjian. Pertamina memberikan fee kepada SPPBE untuk setiap pengisian tabung. Besaran fee ditentukan sesuai kontrak penugasan dengan Pertamina.
Arus transaksi LPG Tertentu pada distribusi eksisting
Profil Lembaga Penyalur
Pemahaman umum suatu rantai distribusi barang adalah proses mendistribusikan barang dari suatu tempat ke tempat lain. LPG tertentu pada hakekatnya adalah barang milik pemerintah yang harus didistribusikan kepada masyarakat pengguna tertentu dengan kondisi dan persyaratan tertentu dalam proses pendistribusiannya. Namun walau sebagai barang subsidi pemerintah, pendistribusian LPG tertentu dapat mengacu kepada kaidah distribusi barang pada umumnya.Rantai distribusi LPG tertentu terdiri dari 3 (tiga) rantai besar meliputi produsen, penyalur dan konsumen.Gambar 2.3-12 menggambarkan rantai distribusi LPG tertentu dari produsen hingga pengguna akhir.
Gambar 2-11
Infrastruktur pendistribusian LPG PT Pertamina
Rantai pasokan LPG pada saat ini oleh PT Pertamina (Persero) melibatkan beberapa komponen distribusi. Komponen
distribusi
tersebut
meliputi:
LPG
FP/
Depot
LPG,
SPPBE/SPBE,
SPPEK,
Agen,
Sub
Agen/Penyalur/Modern Outlet.
LPG FP/DEPOT LPG Depot LPG adalah unit penampungan sementara dan penyaluran LPG yang berfungsi untuk menyuplai dan mendistribusikan LPG. Saat ini pertamina memiliki 15 depot LPG yang tersebar di lima region pemasaran LPG.
Tabel 2-1
Daftar Depot LPG Pertamina
NAMA DEPOT
REGION
ALAMAT
Depot Tanjung Uban
1
Batam
Depot Tandem
1
Jalan Medan Tanjung Pura
Depot Pangkalan Susu
1
Sumatera Utara
Depot P. Layang
1
Palembang
Depot Tj Priok
2
Jl Jampea Jakarta
Depot Balongan
2
Indramayu
Depot Eretan
2
Indramayu
Depot Cilacap Depot Semarang
3 3
Jl MT Hariyono-Cilacap Semarang- Jawa Tengah
Depot Tanjung Perak
4
Jl Niam Barat- Surabaya
Depot TTM Manggis
4
Jl Karang asem Desa manggis
Depot Gresik
4
Gresik- Jawa Timur
Depot Tanjung Wangi
4
Banyuwangi-Jawa Timur
Depot Balikpapan
5
Jalan Minyak-Balik Papan
Depot Makasar
5
Jalan Moch Hatta Makasar
Sumber : Ditjen Migas, 2009
SPPBE/SPBE SPPBE merupakan fillingplant yang bertugas untuk mengangkut, mengisikan dan menyerahkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curah kepada Agen yang ditunjuk oleh PERTAMINA. Kelengkapan fasilitas standar SPPBE yang telah ditetapkan oleh Pertamina sebagai syarat pendirian SPPBE meliputi :
Peralatan dan kelengkapan filling LPG sesuai dengan standar PT. Pertamina yang terdiri dari: -
StorageTank;
-
LPG FillingMachines;
-
Chain Conveyor;
-
Pengosong Tangki.
Duiker, dibutuhkan untuk saluran air umum di depan bangunan SPPBE
Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran
Generator
Racun Api
Fasilitas umum: -
Toilet;
-
Mushola;
-
Lahan parkir.
Instalasi listrik dan air yang memadai
Rambu-rambu standar PT. Pertamina: -
Dilarang merokok; Jagalah kebersihan;
-
Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.
Pelaksanaan operasional SPPBE harus sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) PT. Pertamina
Perekrutan dan pengadaan karyawan adalah tanggung jawab pemohon, dan para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan etika kerja standar PT. Pertamina.
LPG diambil dari LPG FP PERTAMINA, Kilang, dan Lapangan Gas.Stok LPG di SPPBE merupakan milik PERTAMINA (sistem konsinyasi) dan setiap bulan di SPPBE dilakukan stok opname.Besar losses yang diizinkan di setiap SPPBE adalah 0% dari truput bulanan ( zero losses). SPPBE swasta yang telah Beroperasi sebelum program konversi sebanyak 49 unit dan akan dibangun di tahun 2009-2012 sebanyak 163 unit (sudah ada ijin). Tinjauan Masyarakat Pengguna LPG
2.2.4
Karakteristik Pengguna LPG Tertentu
Di Indonesia sendiri penggunaan bahan bakar LPG sudah dimasyarakatkan semenjak tahun 60 an, tanpa subsidi serta peralatan yang relatif mahal, sehingga hanya dapat di jangkau oleh kalangan menengah keatas.Landasan utama dari pengguna LPG kala itu adalah kalangan yang menginginkan kepraktisan, tidak berkotor-kotor, serta efisiensi waktu pembakaran. Sementara itu kebijakan konversi sendiri muncul melalui Keppres 103 tahun 2007 yang menyatakan bahwa semua masyarakat yang masih menggunakan minyak tanah, untuk dapat dialihkan kepada penggunaan LPG. Dengan demikian hasil dari kebijakan tersebut setelah dilakukan pendataan adalah lebih dari 70% adalah kelas bawah, dan sisanya adalah adalah kelas menengah yang belum mau pindah kepada energy LPG (Tempo Interaktif, 2010). Secara umum dari tinjauan pada beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah konversi serta LPG 3 KG didapatkan hasil bahwa masyarakat merespon baik terhadap program ini.Salah satu indikator respon yang baik adalah dengan semakin meningkatnya pengguna isi ulang minyak tanah yang beralih ke LPG.Penggunaan LPG dirasakan lebih hemat daripada minyak tanah. Hal ini diperkuat juga dengan hasil uji coba pasar yang dilakukan Pertamina di Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat pada Agustus-November 2009. Survey yang dilakukan terhadap 500 responden menghasilkan kesimpulan bahwa dalam satu minggu pengguna LPG dapat menghemat Rp 2.000,00 s.d. Rp 3.000,00 dibandingkan ketika masih menggunakan minyak tanah. Hal ini disebabkan oleh energi yang dihasilkan oleh LPG jauh lebih besar dibandingkan minyak tanah energi dari satu kilogram LPG ekuivalen dengan yang dihasilkan oleh 1,7 liter minyak tanah. Dari uji coba tersebut, 99% masyarakat menyatakan akan tetap menggunakan LPG 3 kg dan tidak akan kembali ke minyak tanah. Melalui penelitian yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dengan mengambil samplingdi Surakarta pada tahun 2008 terhadap penggunaan LPG di masyarakat adalah sebagai berikut:
Jenis Gas Elpiji Yang Digunakan
300
Jenis LPG Yang Digunakan 53%
250 41%
n e d 200 n o p s e 150 R h la m100 u J
30%
50 0% 0 3kg
12 kg JENIS PEMAKAIAN LPG
50 kg
3 kg dan 12 kg
Gambar 2-12 Diagram Batang Jenis Elpiji yang Digunakan Masyarakat Jenis gas elpiji yang paling banyak digunakan adalah jenis tabung 3 kg dan diikuti tabung 12 kg. Hal ini dengan alasan dikarenakan tabung 3 kg masih disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya pun lebih murah dari tabung 12 kg.Selain itu rata-rata mendapat tabung LPG3 kg dikarenakan pemberian dari program pemerintah.
Lama Penggunaan Gas Elpiji
Lama Penggunaan Gas LPG 75%
400 350 n 300 e d n 250 o p s e 200 R h la 150 m Ju 100
21%
50
4%
1%
0 1-3 bln
4-6 bln
6-1 thn
1thn >
Gambar 2-13 Diagram Batang Lama Penggunaan Gas Elpiji yang Digunakan Rata- rata hampir seluruh responden telah menggunakan gas elpiji lebih dari 6 bulan.Hal ini menunjukkan keberhasilan program konversi gas elpiji yang baru disosialisasikan pada awal tahun 2007.
Tempat Pembelian Gas Elpiji
Tempat Pembelian LPG 350
62%
300 n e 250 d n o p 200 s e R 150 h a l m100 u J
38%
50 Tempat lain
Warung
0 AgenLPG
Swalayan
Warung
Lainnya
Gambar 2-14 Diagram batang tempat pembelian gas elpiji masyarakat
Warung merupakan tempat yang paling banyak dituju oleh responden dalam membeli gas elpiji.berdasarkan pada data grafik tersebut sebanya 62% membeli di warung, sedangkan sebanyak 38% membeli ketempat lain selain warung. Kebanyakan warung memiliki jarak yang dekat dengan rumah sehingga mempermudah dalam pembelian, selain itu di warung responden dapat membeli dengan bentuk satuan.
Frekuensi Pembelian Gas Elpiji
Frekuensi Pembelian LPG
85,4%
450 400 350 n e d n o p s e R h a l m Ju
300 250
38,8%
200 150
25,9%
30,8%
100 50
3,1%
1%
0%
10,4% 3,1%
1,3%
0 <1minggu
1minggu
2minggu 3kg
3minggu
4minggu
12kg
Gambar 2-15 Diagram Batang Frekuensi Pembelian Gas Elpiji Masyarakat Untuk pemakaian tabung 3 kg frekuensi pembelian rata-rata dilakukan <1 minggu, 1 minggu dan 2 minggu sekali, adanya perbedaan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain perbedaan jumlah anggota keluarga, frekuensi memasak/penggunaan gas elpiji dan faktor-faktor lainnya. Sedangkan untuk tabung 12 kg rata-rata frekuensi pembelian dilakukan sebulan sekali.
Motivasi Dalam Menggunakan Gas Elpiji
Penggunaan LPG dalam suatu masayrakat cenderung jarang ada ketika awal-awal pertama kali program konversi minyak tanah ke LPG digulirkan. Baru pada pertengahan tahun 2010, LPG mulai umum digunakan di lingkungan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. Ada beberapa motivasi yang mendorong penggunaan LPG tersebut. Salah satu diantaranya dalah kepraktisan penggunaan LPG yang tidak terlalu rumit. Kemudian harganya juga lebih murah bila dibanding dengan harga minyak tanah di pasaran. Selain itu juga karena kemudahan yang didapat daripada menggunakan minyak tanah. Berikut ini disajikan gambar diagram batang motivasi masyarakat dalam menggunakan LPG.
Motivasi Penggunaan LPG 250 43% 200
n e d n o 150 p s e R h la 100 m u J
23% 18% 10% 7%
50 0 Murah
Higienis
Ramah Lingkungan
Mudah Didapatkan
Praktis
Gambar 2-16 Diagram Batang Motivasi Dalam Menggunakan Gas Elpiji Motivasi masyarakat paling besar dalam menggunakan gas elpiji dikarenakan kepraktisan dalam menggunakan.Selanjutnya harga elpiji dianggap lebih murah dan lebih mudah didapatkan dari pada minyak tanah yang harus mengantri berjam-jam untuk memperolehnya.
Pengenalan Program Konversi Gas Elpiji
Pengenalan Program Konversi Gas Elpiji 400 350
68%
n 300 e d n 250 o p s e 200 R h a l 150 m Ju
32%
100 50 0 Iklan di TV/ Media Massa
Penyuluhan RW/ Petugas LPG
Gambar 2-17 Diagram Batang Pengenalan Program Konversi Gas Elpiji Ternyata cara responden mengenal gas elpiji paling banyak melalui iklan di TV/media massa. Pemerintah banyak menayangkan iklan-iklan mengenai konversi gas elpiji di TV, radio bahkan koran. Namun hal ini tidak lah cukup, pemerintah harus lebih meningkatkan sosialisasi penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, hal ini terkait rumor-rumor mengenai gas elpiji yang jika dibiarkan akna meresahkan masyarakat.
Kepercayaan Terhadap Program Konversi
Tingkat Kepercayaan Program Konversi 180
33% 30,50%
160
30,5%
n 140 e d n 120 o p 100 s e R 80 h a l 60 m Ju 40
20
5% 1%
0 Tidak Percaya Kurang Percaya Cukup Percaya
Percaya
Sangat Percaya
Gambar 2-18 Diagram Batang Kepercayaan Terhadap Program Konversi Gas Elpiji Kepercayaan masyarakat terhadap konversi gas elpiji sangat beragam ada yang percaya, cukup percaya dan kurang percaya.Kurang percayanya masyarakat terhadap program konversi elpiji dikarenakan masyarakat masih kurang mengerti maksud dan tujuan pemerintah dalam melakukan program ini.Selain itu maraknya kasus peledakan gas elpiji membuat masyarakat merasa tidak aman ketika menggunakan gas elpiji.Untuk itu sosialisasi diikuti pembenahan dari material konversi perlu dilakukan agar mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Persepsi Terhadap Gas Elpiji a.
Sosialisasi
Penyuluhan Dapat Diterima Dengan Baik 65%
350 n 300 e d 250 n o p 200 s e R 150 h 100 la m u J 50
16%
12%
8% 0%
0 Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Ragu-Ragu
Setuju
Sangat Setuju
Gambar 2-19 Diagram batang persepsi terhadap penyuluhan gas elpiji
Berdasarkan data grafik tersebut dapat diketahi bahwa materi iklan dan penyuluhan yang diberikan menurut responden sudah dapat dimengerti, mudah diingat, informatif, mendidik dan dapat dipercaya. Halini tidak terlepas dari usaha yang telah dilakukan untuk mensukseskan program distribusi tertutup.
b.
Harga
LPG Lebih Murah Dibanding Minyak Tanah 400 67%
350
n e 300 d n o 250 p s e 200 R h 150 a l m100 Ju
50
23%
1%
3%
6%
0 Sangat Tidak Tidak Setuju Setuju
Ragu-Ragu
Setuju
Sangat Setuju
Gambar 2-20 Diagram Batang Persepsi Terhadap Harga Elpiji Hampir seluruh responden setuju bahwa harga gas elpiji lebih murah dari minyak tanah.Hal ini dikarenakan gas elpiji masih mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harganya lebih terjangkau dari minyak tanah. Selain itu didasarkan atas fakta bahwa pada penggunaan kompor gas selama seminggu secara umum, rumah tangga akan mengunakan eliji dengan massa 3 kg (dari 3 kg massa elpiji tersebut sama dengan 5,22 liter minyak tanah), sedangkan dari jumlah 5,22 liter tersebut, ternyata jumlah tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga pada umumnya pula selama 5 hari. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat kita ketahui bahwa penggunaan gas elpiji lebih hemat dan irit dibandingkan penggunaan minyak tanah karena memiliki selisih 2 hari penggunaan dengan konversi massa yang sama.
c.
Kemudahan dalam mendapatkan
LPG Lebih Mudah Didapat Dibanding Minyak Tanah 400
69%
350 n 300 e d n 250 o p s 200 e R h 150 la m100 u J
26%
50
0%
1%
5%
0 Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Ragu-Ragu
Setuju
Sangat Setuju
Gambar 2-21 Diagram batang persepsi terhadap kemudahan dalam mendapatkan elpiji Hasil dari pelaksanaan survey yang dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa sebanyak 69% setuju dan 26 % sangat setuju bahwa gas elpiji lebih mudah didapatkan dari minyak tanah. Masyarakat harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan 1 L minyak tanah.Karena hal ini lah menjadi salah satu motivasi masyarakat memutuskan untuk beralih menggunakan gas elpiji.
d.
Ramah Lingkungan
LPG Lebih Ramah Lingkungan Di Banding Minyak Tanah 350 n 300 e d n 250 o p 200 s e R 150 h a l 100 m Ju 50
61%
20%
16,80% 0,30%
2,50%
0 Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Ragu-Ragu
Setuju
Sangat Setuju
Gambar 2-22 Diagram batang persepsi emisi gas elpiji
Lebih dari 80% responden setuju bahwa gas elpiji lebih ramah lingkungan dari minyak tanah. Dilihat dari segi emisi (gas pembakaran) ternyata berdasarkan fakta yang ada menjelaskan bahwa gas pembakaran kompor minyak tanah berupa asap kompor menyebabkan asap dengan tingkat polutan yang cukup tinggi dilihat dari warna asap kompor tersebut yaitu hitam, sedangkan pada kompor yang menggunakan LPG terbukti lebih ramah lingkungan dengan gas pembakaran yang lebih bersahabat.
e.
Praktis
LPG Lebih Praktis Dari LPG 400
68%
350
n e d 300 n o 250 p s e 200 R h 150 la m100 Ju
50
25%
1%
1%
6%
0 Sangat Tidak Setuju
TidakSetuju
Ragu-Ragu
Setuju
SangatSetuju
Gambar 2-23 Diagram batang persepsi terhadap cara penggunaan elpiji 68% setuju dan 25% sangat setuju bila pemakaian gas elpiji lebih praktis dari minyak tanah. Di segi penggunaan, LPG dinilai lebih mudah dalam penggunaan dibandingkan penggunaan kompor yang menggunakan minyak tanah dengan bukti semisal pada saat menggunakan kompor minyak tanah, perlu menggunakan sumbu yang kemudian dibasahi dengan minyak tanah dan disulut dengan api barulah sumbu tersebut akan menghasilkan api yang digunakan untuk dimasukan ke sumbu kompor guna meratakan sumbu (kapilaritas) pada kompor minyak tanah. Di sisi lain ketika menggunakan kompor gas yang menggunakan LPG, maka tidak perlu repot-repot untuk melakukan prosedur selama prosedur kompor minyak tanah. Selain hal-hal kemudahan yang telah dijabarkan diatas, kemudahan dan kepraktisan penggunaan kompor berbasis LPG adalah kemudahan dalam perawatannya.
f.
Keamanan
Masih Merasa Takut Jika Menggunakan LPG 250 61%
n e 200 d n o p 150 s e R h 100 la m 50 Ju
20% 2,50% 16,80% 0,30%
0 Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Ragu-Ragu
Setuju
Sangat Setuju
Gambar 2-24 Diagram batang persepsi terhadap keamanan elpiji Hasilnya sebanyak 26% sangat setuju, 41% setuju, 13% ragu-ragu, 19% tidak setuju dan 1% sangat tidak setuju bahwa mereka masih merasa takut menggunakan gas elpiji. Ketakutan masyarakat dalam menggunakan gas elpiji terpaku pada isu bahwa elpiji atau kompor gas lebih rawan untuk meledak. Untuk masyarakat yang tidak setuju menganggap bahwa dengan penggunaan yang benar ledakan pada gas elpiji dapat dihindari apalagi saat ini pemerintah menetapkan bahwa tabung gas elpiji telah memenuhi standard Safety SNI 19-1452-2001 Dari kesimpulan diatas bahwa, adanya peningkatan yang signifikan terhadap penggunaan LPG, terutama LPG 3 kg. Grafik yang tinggi terhadap posisi jabatan tidak bekerja yang tinggi menunjukkan signifikansi hubungan antara pembagian LPG 3 kg dengan masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, walaupun dahulu masyarakat banyak yang menolak konversi dengan berbagai alasannya, namun dengan berjalannya Waktu pada akhirnya masyarakat dapat menerima konversi dengan baik, rasa ketakuatan menggunakan LPG masih ada, untuk itu proses sosialisasi serta pengamanan penggunan masih harus terus dikuatkan. Kesimpulan selanjutnya adalah adanya keterkaitan yang erat antara pola pembelian isi ulang LPG dengan tempat pembelian yaitu warung, hal ini berhubungan dengan jarak kedekatan antara rumah serta tempat pembelian isi ulang, terdapat hubungan yang signifikan antara jarak beli isi ulang dengan tingkat kerapatan konsumsi, dimana pengguna LPG 3 kg ratarata membeli isi ulang 1-2 minggu sekali. Dampak lebih lanjut dari keputusan presiden diatas adalah tidak adanya pembatasan penggunaan LPG 3 kg pada masyarakat.Tabung yang tadinya hanya diberikan oleh pemerintah, kini diperjual belikan dengan bebas, akibatnya adalah biaya subsidi per tahun yang semakin meningkat.Selain itu selisih penagihan subsidi dari PT. Pertamina kepada pemerintah juga selalu berubah dengan drastis tiap bulannya. Melihat pola pergerakan dan perilaku pasar seperti ini, maka diprediksi pada 10 tahun mendatang, diperkirakan penghematan anggran akan tidak tercapai sesuai landasan dasar dari adanya program konversi.
Selanjutnya melalui Peraturan Menteri ESDM nomon 26 tahun 2006, ditetapkan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan dan menggunakan LPG 3 kg atau LPG yang bersubsidi adalah masyarakat yang berpenghasilan atau berpengeluaran tidak lebih
dari 1,5 juta perbulan. Filterisasi pengguna LPG 3 kg
ditetapkan, sehingga masyarakat yang memang membutuhkan subsidilah yang berhak mendapatkan, apabila diperhitungkan melalui standar perkapita pendapatan, maka katagori ini adalah golongan menengah kebawah. Lebih lanjut karakteristik spesifik dari masyarakat pengguna LPG 3 Kg Jawa Tengah, akan dijelaskan pada sub bab berikut.
2.2.5
Estimasi Demand LPG Tertentu
Melalui metode pencocokan data kitir tiap agen serta pertamina dikombinasikan dengan perhitungan perkiraan konsumsi bulanan masyarakat terhadap LPG 3 kg yang tersurvei diatas sekaligus perhitungan berdasarkan filterisasi Daftar Penerima Paket Perdana di 2 Kota di Jawa Tengah, maka didapatkan bahwa perkiraan konsumsi untuk KK rata-rata perbulan adalah 3-4 tabung, sementara konsumsi Usaha Mikro 9-13 tabung perbulan diklaikan dengan DP3 terverifikasi maka didapatkan perkiraan kebutuhan konsumsi masyarakat suatu Kota. Sekaligus melihat keseimbangan pasar, agar tidak merugikan penjual maka, data tersebut disetarakan dengan data supply pedagang pada Kota tersebut. Perkiraan ini dibutuhkan untuk mendapatkan nilai baku terhadap kebutuhan suatu Kota sekaligus diharapkan dapat terhitung nilai baku subsidi suatu Kota dari pemerintah. Selain itu perkiraan ini dipelukan juga untuk memastikan bahwa masyarakat terjamin mendapatkan isi ulang LPG, serta memastikan bahwa penjual juga mendapat keuntungan yang baik terhadap penjualan LPG 3 kg. Melalui mekanisme distribusi tertutup, dengan pemberlakuan penggunaan kartu serta pencatatan transaksi baik secara elektronik maupun manual diharapkan perkiraan ini tidak melenceng jauh dari kenyataan lapangan transaksi penjual dan pembeli.Sehingga diharapkan masing-masing pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama-sama menguntungkan.
2.2.6
Tinjauan Perilaku Masyarakat Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi
Bila orang berbicara tentang science atau teknologi, pada umumnya tak terlalu jelas apa yang sedang dibicarakannya, apakah:
-
Kegiatannya,
-
Hasil kegiatannya,
-
Institusi yang menampilkan peran-peran yang menumbuhkembangkan dan memelihara science dan teknologi, atau
-
Perangkat-perangkat
Dari institusi tersebut dimana tertegakkan fungsi-fungsi yang memungkinkan tumbuh-kembangnya science dan teknologi, dan sebagainya.Agar kekaburan ( fuzziness) tersebut dapat dihindari, dalam merumuskan makna istilah science dan teknologi, diambil titik tolak pandang bahwa baik science maupun teknologi, keduanya adalah pengetahuan ilmiah. Dengan titik tolak pandang tersebut, karena pengetahuan merupakan himpunan informasi tentang hal-hal yang diketahui, maka science maupun teknologi masing-masing juga merupakan himpunan informasi yang menjadi bagian atau sub-set dari pengetahuan ilmiah. ‘Science’ merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan ilmiah, dan berisikan informasi yang memberikan gambaran
tentang
struktur
dari
sistem-sistem
serta
penjelasan
tentang
pola-laku
sistem-sistem
tersebut.Sistem yang dimaksud dapat berupa sistem alami, maupun sistem yang merupakan rekaan pemikiran manusia mengenai pola laku hubungan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang diinstitusionalisasikan. Bila sistem yang menjadi perhatiannya merupakan sistem alami, maka disebut ilmu pengetahuan alam atau ‘natural sciences’,
dan bila yang menjadi perhatian adalah sistem-sistem yang merupakan rekaan pemikiran
manusia mengenai pola laku hubungan dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka disebut ilmu pengetahuan sosial atau ‘social- sciences’. Teknologi merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan ilmiah yang berisikan informasi preskriptif mengenai penciptaan sistem-sistem dan pengoperasian sistem-sistem ciptaan tersebut.Pengertian yang dirumuskan ini tidak membatasi bahwa sistem yang dimaksud hanyalah sistem fisik (physical sistems). Bila dinyatakan dalam bahasa Inggris, maka rumusan tentang teknologi terdahulu dapat dinyatakan sebagai berikut: Bila informasi yang bersifat teknologis dioperasionalisasikan (operationalized ), artinya petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam informasi tersebut diikuti dan dilaksanakan, terbentuklah sistem-sistem baru hasil ciptaan orang atau masyarakat yang mengoperasikan teknologi tersebut. Orang sering memandang sistem-sistem yang terciptakan tersebut sebagai teknologi juga, dan pandangan demikian sebaiknya tak diikuti, karena menimbulkan kerancuan dalam pengembangan pemikiran selanjutnya.Lebih tepat
bila
sistem
yang
tercipta
itu
dinyatakan
sebagai
fenomena
teknolgis
atau
technological
phenomena.Teknologi yang berkorespondensi dengan suatu fenomena teknologis bukanlah yang tampak atau dirasakan sebagai fenomena teknologis tersebut, melainkan informasi preskriptif yang memungkinkan dilaksanakannya tindakan-tindakan hingga suatu sistem yang berupa fenomena teknologis tersebut terbentuk, atau teroperasikan.Dari uraian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang terkait dengan penciptaan sistem-sistem, sedangkan ‘ science’ merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang terkait dengan penggambaran dan penjelasan mengenai sistem-sistem yang telah ada. Informasi ilmiah, baik science maupun teknologi hanya dapat dikomunikasikan dan dijangkau bila diungkapkan dalam berbagai bentuk objek. Selain itu, informasi yang bersifat preskriptif bila diikuti petunjuknya akan menghasilkan suatu produk, baik benda yang mampu melaksanakan fungsi tertentu, atau pelayanan dan organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, menanggapi suatu kebutuhan. Proses penjelmaan informasi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat preskriptif, menjadi objek-objek, merupakan proses objektifikasi informasi dan objek yang mengandung informasi merupakan medium pembawa
informasi.Hanya melalui objektifikasi informasi, dan medium pembawa informasi itulah science dan teknologi dapat dikomunikasikan, dipelajari dan difungsikan, serta dimengerti. Dengan demikian proses objektifikasi ke medium pembawa informasi merupakan aspek yang penting untuk difahami di dalam berteknologi. Salah satu hasil teknologi yang penting adalah terciptanya sistem-sistem yang memungkinkan dilakukannya proses-proses objektifikasi informasi, baik informasi mengenai fenomena-fenomena yang ada di alam, maupun informasi yang berupa hasil pemikiran manusia, baik scientific information maupun technological information.Hasil dari objektifikasi informasi dapat berupa medium yang pasif, seperti uraian tertulis di buku atau video kaset.Media semacam itu merupakan tempat dimana informasi yang terobjektifikasikan tersimpan dan dapat di- ‘acces’, serta melalui penyebaran media tersebut tersebar juga informasinya. Bentuk lain dari hasil objektifikasi informasi adalah medium yang aktif, yaitu benda-benda atau struktur-struktur fisik lain, ataupun perangkatperangkat institusional, yang dibentuk dengan struktur dan pola laku yang merupakan penjelmaan dari operasionalisasi informasi yang diobjektifikasikan. Informasi yang terobjektifikasikan di media yang aktif ini adalah preskripsi teknologi, hasil dari kegiatan merancang dalam ilmu teknik. Dikenal tiga kategori media aktif: 1.
Yang pertama adalah media yang menghasilkan kerja mekanik, dan dapat dipandang sebagai sarana untuk memperluas dan memperkuat kemampuan otot manusia. Sebagai contoh adalah mesin diesel, pompa, turbin, bor, dsb.
2.
Yang kedua adalah media yang dapat berfungsi sebagai pengindera (sensor) dan pentransmisi isyarat, seperti berbagai jenis alat ukur (thermometer, manometer, voltmeter) dan berbagai jenis sarana transmisi atau penerima isyarat, seperti kabel telpon, optical fiber, antena radar, dsb.
3.
Yang ketiga adalah media yang mempunyai fungsi-fungsi yang dapat dipandang sebagai peniru fungsi otak manusia, walaupun jauh lebih sederhana. Contoh yang kini sangat terkenal adalah komputer ( digital electronic computer), controller dalam sistem instrumentasi, hand calculator, dan sebagainya.
Media yang mempunyai fungsi-fungsi yang dapat dipandang sebagai peniru fungsi otak manusia tersebut pada dasarnya diperlengkapi dengan kemampuan yang dapat melaksanakan operasi-operasi: membandingkan, menjumlahkan, atau mengurangkan, serta memutuskan (to decide) dengan pola yang sesuai dengan preskripsi yang terobjektifikasikan ke media tersebut, mengikuti kriteria yang terprogram pada media yang bersangkutan. Keunggulan sistem semacam ini, yang membuatnya seolah-olah mempunyai kemampuan berpikir, adalah karena tersedianya sarana penyimpan informasi yang dapat dibaca setiap saat. Bila ke dalam saran penyimpan informasi tersebut diisikan program yang berupa instruksiinstruksi logis (logical instructions), maka pembacaan dan pengoperasian instruksi-instruksi tersebut akan menyebabkan terjadinya proses-proses yang tampak sebagai proses-proses berpikir. Dalam kenyataan, sistem-sistem hasil rekaan dari aktifitas teknologi dapat mengandung salah satu atau kombinasi dari ketiga jenis media tersebut. Cara lain dalam
mengkategorikan media pembawa teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh Asia-Pacific Center for Technology Transfer (APCTT), adalah atas dasar bentuk medianya: 1.
Barang fungsional (bahan, mesin, dan peralatan);
2.
Dokumen atau medium penyimpan lainnya (buku, disket, gambar teknik, CD room, dsb);
3.
Orang (yang ahli), atau
4.
Organisasi.
Masing-masing secara berturutan disebut: technoware, infoware, humanware, dan orgaware. Pembahasan tentang ‘science’dan teknologi juga sangat berhubungan dengan keterkaitannya dengan budaya atau
kemasyarakatan. Untuk tujuan tersebut terlebih dahulu akan dikemukakan suatu cara pandang tentang apa yang dimaksud dengan budaya. Cara pandang yang digunakan dalam pembahasan ini adalah bahwa, budaya suatu masyarakat merupakan himpunan informasi yang menjadi milik semua anggota masyarakat yang menganut budaya tersebut, dan menjadi rujukan di dalam segala tindakan dan pola laku anggota masyarakatnya, dan karenanya merupakan himpunan informasi yang keterjangkauannya merata bagi semua anggota masyarakat tersebut. Ilmu atau pengetahuan merupakan himpunan informasi yang terbentuk dalam upaya manusia untuk mengetahui alam lingkungan dan tatanan kehidupannya, maupun di dalam upaya untuk menciptakan sistem-sistem yang dibutuhkannya.Bagian dari himpunan informasi tentang ilmu atau pengetahuan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran dan penjelasan tentang sistem-sistem yang ada, baik sistem-sistem fisik alamiah maupun sistem-sistem sosial, dikategorikan sebagai ‘science ’.Bila arah perhatian tertuju kepada sistem fisik alamiah maka disebut natural sciences dan bila arah perhatian tertuju kepada sistem sosial disebut social sciences. Bagian dari himpunan informasi tentang ilmu atau pengetahuan yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan petunjuk atau resep tentang bagaimana membentuk, atau menciptakan, ataupun tentang bagaimana cara mengoperasikan suatu sistem, disebut teknologi. Telah dikemukakan terdahulu bahwa ilmu atau pengetahuan yang tergolong sebagai science terkait erat dengan upaya untuk memahami struktur fenomena yang dijumpai dalam kehidupan.Upaya semacam itu tentunya dilakukan oleh sesuatu masyarakat bila di dalam tatanan nilai budayanya upaya untuk memahami struktur fenomena yang dijumpai dalam kehidupan dipandang penting dan karenanya merupakan upaya yang berharga ataupun dihargai. Di dalam proses untuk memahami sesuatu fenomena, serentetan pertanyaan dimunculkan, dan jawaban-jawaban disusun. Setiap jawaban ditelaah, dan karenanya diuji kebenaran dan keabsahannya; artinya dipertanyakan terlebih dahulu kebenaran dan keabsahannya sebelum diakui sebagai jawaban yang tepat. Proses memahami yang digambarkan tersebut menuntut adanya tata-nilai yang menghargai keterbukaan dalam merumuskan pendapat dan mempertanyakan atau menguji keabsahan suatu pendapat. Suatu masyarakat yang menganut tata-nilai budaya semacam itu berpotensi untuk memperkaya khazanah informasi budayanya dengan informasi yang mempertajam dan memperdalam tingkat pemahaman masyarakatnya akan fenomena-fenomena yang dijumpai dalam kehidupannya. Dengan pernyataan lain, masyarakat dengan tata-nilai budaya yang digambarkan tersebut mampu menyuburkan pertumbuhan
pengetahuan ilmiah. Uraian tersebut menunjukkan adanya kaitan yang kuat antara tata-nilai budaya suatu masyarakat dengan kemampuannya di dalam mengembangkan pengetahuan ilmiah. Bila dalam budaya masyarakat dijumpai informasi yang mengarahkan masyarakat tersebut untuk lebih intensif di dalam mengupayakan kejelasan fenomena-fenomena yang dilihat atau dialami atau dirasakan, maka intensitas upaya semacam itu di dalam kehidupan masyarakat tersebut akan tinggi, dan budayanya akan diperkaya dengan informasi ilmiah, dan hal ini akan terungkapkan pada pola laku masyarakatnya. Bila intensitas pengupayaan untuk menghasilkan penjelasan dari fenomena-fenomena yang dijumpai makin tinggi, maka masyarakat tersebut makin tinggi tingkat budaya ilmiahnya. Dengan perkataan lain, kadar informasi ilmiah di dalam himpunan informasi yang menjadi budayanya makin tinggi. Makin kaya khazanah informasi ilmiah dalam suatu masyarakat, makin banyak fenomena yang difahami dan makin mendalam pemahaman masyarakat tersebut akan struktur dan kelakuan dari gejala-gejala yang dijumpainya dalam kehidupan, baik gejala alam maupun gejala sosial. Upaya-upaya teknologis, yaitu upaya-upaya untuk menciptakan sistem-sistem, memerlukan pemahaman akan sistem-sistem yang telah ada, karena sistem ciptaan orang (anggota masyarakat) hanya dapat dibentuk dengan mengubah atau mensintesa struktur sistem-sistem yang telah ada. Oleh karena itu, hasil dari upaya-upaya ilmiah sangat penting di dalam menyediakan basis informasi bagi upaya-upaya teknologis.Uraian diatas menunjukkan bahwa tingkat kemampuan teknologis suatu masyarakat sangat kuat dipengaruhi oleh intensitas upaya ilmiah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, yang pada gilirannya kuat dipengaruhi oleh tata-nilai budaya yang dianut.Akan tetapi perlu dicatat bahwa, suatu masyarakat dengan budaya ilmiah yang tinggi belum tentu tinggi kemampuannya dalam berteknologi. Hanya bila di dalam budayanya terkandung juga informasi yang mengarahkan masyarakatnya untuk lebih intensif di dalam mengupayakan kegunaan pengetahuannya untuk menghasilkan informasi preskriptif guna penciptaan sistem-sistem, maka kadar budaya teknologi masyarakat tersebut meningkat dan berkembang. Penciptaan sistem-sistem melalui upaya-upaya teknologis dapat menghasilkan sistem-sistem yang memperbaiki tata kehidupan masyarakat, tetapi dapat pula menciptakan sistem-sistem yang justru mengganggu, bahkan menghancurkan tatakehidupan.Gangguan yang diakibatkan dari pemfungsian sistem-sistem ciptaan tersebut ada yang langsung teramati atau terasakan, dan ada pula yang lambat teramati atau disadari. Dan pada dasarnya, setiap sistem yang tercipta sebagai hasil upaya teknologis, selalu mengandung dua hal, yaitu disatu sisi menyelesaikan persoalan di dalam memenuhi bekutuhan orang ataupun masyarakat, tetapi di sisi lain mengandung bibit-bibit persoalan baru. Persoalan yang terkandung di tiap upaya penyelesaian persoalan tersebut dapat segera terasakan, atau muncul dan teramati atau terasakan setelah suatu tenggang waktu tertenyu. Iskandar Alisjahbana(1) menyatakan hal itu sebagai sifat dialektik dari teknologi. Sifat dialektik dari teknologi tersebut menuntut adanya tata-nilai budaya masyarakat yang mampu mengelola pelaksanaan upaya-upaya teknologis masyarakat tersebut, sehingga dapat mencegah kehancurannya sebagai akibat dari ciptaannya sendiri. Keberhasilan suatu masyarakat di dalam berteknologi, karenanya, memerlukan adanya unsur kekuatan penyeimbang di dalam budaya masyarakatnya yang oleh Hommes(2) diistilahkan sebagai countervailing power. Hal ini berarti bahwa
keterbukaan terhadap pengujian dan penilaian dari segenap anggota masyarakat merupakan unsur tata-nilai yang penting bagi keberhasilan masyarakat tersebut di dalam berteknologi, karena dengan demikian akan terlindung dari munculnya upaya-upaya teknologis ataupun dilaksanakannya aktivitas teknologis yang memberikan akibat-akibat yang merugikan. Masyarakat dengan tata-nilai budaya yang tak mampu mengendalikan tumbuhnya institusi-institusi yang otoriter, yaitu institusi-institusi yang tidak tanggap kepada isyarat isyarat yang datang dari sekitarnya, tak akan mampu mengelola upaya teknologis yang membawa kepada kesejahteraan. Uraian yang disampaikan diatas kiranya telah memperjelas pola keterkaitan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.Untuk mempermudah di dalam memperoleh gambaran yang menyeluruh dari uraian diatas, pada gambar dibawah ini disajikan visualisasi dari pola keterkaitan khazanah informasi budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Gambar 2-25 Pola keterkaitan khazanah informasi budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber: The Social Construction of Technological Sistems Pada gambar ditunjukkan juga unsur-unsur lain yang penting dalam kaitan dengan proses pembentukan, perubahan dan pengkayaan informasi budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Unsur-unsur tersebut mencakup aktivitas penelitian, pengembangan teknologi, dan pemfungsian informasi teknologi di industri.sebagai hasil dari aktivitas yang disebutkan diatas, terjadi: -
Pengkayaan khazanah informasi budaya dan IPTEK masyarakat yang bersangkutan;
-
Pertumbuhan industri, peningkatan pendapatan; serta
-
Pembentukan sumberdaya pendukung terlaksananya aktivitas ‘ science’ dan teknologi (S&T).
Apakah perubahan-perubahan tersebut membawa kepada perbaikan ataukah sebaliknya tergantung dari pengelolaan dan pelaksanaan dari aktivitas-aktivitasnya.Yang terakhir ini ditentukan oleh pola keputusan di
dalam sistem sosial, politik dan ekonomi yang dibentuk dan dianut masyarakatnya. Teknologi baru ini memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi kita, teknologi mengubah cara kita melakukan bisnis, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menggunakan waktu luang kita. Ini juga berarti tantangan yang penting bagi pemerintah: -
Hukum perlu diperbaharui dalam hal untuk mendukung transaksi elektronik.
-
Masyarakat kita perlu untuk dididik mengenai teknologi yang baru
-
Pelayanan pemerintah harus tersedia secara elektronik.
Perkembangan peradaban manusia terasa begitu cepatnya, kita tentunya mengenal masyarakat primitif, pada era itu seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus ditukar dengan barang lagi (barter), kemudian meningkat ke masyarakat agraris, kemudian masyarakat industri. Dari masyarakat indusri loncat ke masyarakat informasi (era informasi). Mengapa dikatakan loncat ke masyarakat informasi karena kita baru memulai melangkah ke masyarakat industri-modern, era informasi sudah datang. Dalam kaitan dengan yang terakhir ini, Hommes(2) mengemukakan bahwa, informasi IPTEK yang bersumber dari sesuatu masyarakat lain tak dapat lepas dari landasan budaya masyarakat yang membentuk informasi tersebut. Karenanya di tiap informasi IPTEK selalu terkandung isyarat-isyarat budaya masyarakat asalnya. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa, karena perbedaan-perbedaan tata-nilai budaya dari masyarakat pengguna dan masyarakat asal teknologinya, isyarat tersebut dapat diartikan lain oleh masyarakat penerimanya. Akibat dari itu, cara pengoperasian teknologi di sesuatu masyarakat yang bukan merupakan masyarakat pencipta teknologinya, tidak sepenuhnya bersesuaian dengan cara pengoperasiannya di lingkungan masyarakat asal teknologi tersebut. Fenomena yang belum difahami laju aktivitas penelitian tingkat ketersediaan informasi IP laju aktivitas penelitian tingkat ketersediaan Info-Tek sebelumnya tingkat ketersediaan informasi teknologi info IPTEK dari masyarakat
lain ke tingkat
kemampuan sumberdaya IPTEK tingkat alokasi sumberdaya untuk IPTEK tingkat kecenderungan tentang keinginan untuk memahami dan menciptakan sistem TATA NILAI BUDAYA laju pemfungsian Info-Tek di industry tingkat produktivitas sebelumnya tingkat ketersediaan sumberdaya ekonomi di masyarakat tingkat produktivitas industri, tingkat pendapatan pola keputusan politik dan ekonomi dalam pengalokasian sumberdaya informasi budaya dari masyarakat lain. Pada umumnya, penyerapan teknologi dari negara maju oleh negara berkembang yang berbeda tata-nilai budayanya mengakibatkan terjadinya degradasi kinerja ( performance) dari teknologinya, atau meningkatkan risiko terjadinya gangguan-gangguan tata lingkungan dan tata-kehidupan akibat pengabaian cara-cara tertentu yang menjadi syarat pengoperasian teknologi tersebut dengan benar.Selain daripada itu, bila dihadapi persoalan di dalam pengoperasian teknologinya, dalam berbagai hal penyelesaiannya memerlukan dukungan jasa teknis dengan kemampuan yang diluar jangkauan kemampuan masyarakat penerima/pengguna teknologi tersebut.Keadaan semacam itu dapat menimbulkan ketergantungan yang terlalu tinggi kepada masyarakat asal dikembangkannya teknologi yang bersangkutan. Hal-hal yang dikemukakan tersebut sering berdampak merugikan bagi masyarakat penerima teknologi, antara lain timbulnya kelemahan daya saing dalam memasuki
pasaran internasional, berkaitan dengan biaya-biaya yang terkait dengan persoalanpersoalan yang dikemukakan terdahulu. Berkaitan dengan yang dikemukakan diatas, bila kadar teknologi yang dihasilkan sendiri oleh masyarakat penggunanya lebih tinggi, dalam banyak hal industri yang memfungsikan teknologinya mempunyai kinerja yang lebih baik dan tingkat keandalannya lebih tinggi. Perlu dicatat bahwa hal ini benar kalau proses pengembangan teknologinya tidak melanggar kaidah-kaidah berteknologi. Perlu dicatat bahwa hal ini tidak berarti bahwa suatu masyarakat perlu menutup diri dari masukan-masukan teknologi dri masyarakat lain. Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari uraian dan pembahasan yang telah diberikan diatas, yang dapat dijadikan landasan di dalam menelaah masalah-masalah penting di dalam memfungsikan teknologi, menggariskan upaya industrialisasi, dan di dalam upaya merumuskan pilihan alur pendekatan di dalam melaksanakan industrialisasi: 1.
Suatu masyarakat mampu melaksanakan industrialisasi hanya bila masyarakat tersebut mampu memilih dan mengoperasikan teknologi secara tepat, di dalam sistem-sistem produksi yang dimiliki dan dikembangkannya. Yang dimaksud dengan tepat adalah bahwa teknologinya bersesuaian dengan kepentingannya dan kemampuan yang dimiliki masyarakatnya untuk menggunakan dan memelihara teknologi tersebut.
2.
Makin tinggi kadar teknologi yang dibentuk sendiri di dalam himpunan teknologi yang difungsikan di sistem industrinya, makin baik kinerja pengoperasian sistem industrinya, dan makin leluasa masyarakat tersebut di dalam mempolakan dan mengarahkan perkembangan sistem teknologi dan industrinya, yang berarti makin memiliki kemerdekaan di dalam berteknologi dan berindustri, dan hal-hal lain yang terkait dengan hal itu;
3.
Pengalihan dan penggunaan teknologi yang berasal dari masyarakat lain harus dilakukan dengan persiapan yang seksama, agar isyarat-isyarat yang terkandung di dalam teknologi yang dialihkan sesempurna mungkin difahami, sehingga terhindar terjadinya degradasi kinerja dan risiko pengoperasian yang besar, serta meminimumkan ketergantungan teknologis; kesemuanya dapat berakibat meningkatnya biaya-biaya dalam pengoperasiannya dan menurunkan daya saing produk teknologis yang dihasilkan, serta hal-hal lain yang merugikan;
4.
Kemampuan suatu masyarakat di dalam membentuk teknologi berbanding langsung dengan kemampuan masyarakat tersebut di dalam menghasilkan informasi ilmiah dan di dalam mengupayakan kegunaan informasi ilmiah.
5.
Tata-nilai budaya suatu masyarakat merupakan landasan penentu kemampuan masyarakat dalam berilmu pengetahuan dan berteknologi; ciriciri penting tata nilai budaya masyarakat yang mendukung kesuburan pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah: a.
Menyenangi dan menghargai upaya untuk memperoleh kejelasanakan fenomena-fenomena yang dijumpai dalam kehidupannya;
b.
Menyenangi dan menghargai upaya-upaya memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk membentuk sistem-sistem baru;
c.
Memiliki patokan-patokan yang mampu membedakan dan memilih upaya-upaya ilmiah dan teknologis yang membawa kepada terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik;
d.
Memiliki patokan-patokan yang memungkinkan terwujudnya hubungan sosial yang lebih terbuka, serta mengendalikan pertumbuhan dari institusi-institusi yang tidak mempunyai daya tanggap terhadap isyarat-isyarat lingkungannya.
Dalam hal ini, implemetasi distribusi tertutup, dimana masyarakat “tingkat menengah bawah” diberikan kartu kendali serta harus mengesekkanya pada alat EDC ketika membeli LPG, masyarakat tidak saja dihadapkan kepada pengadaptasian teknologi baru, namun diperlukan seperangakat kebijakan lain yang bukan berupa perangkat nyata untuk “memaksa” teknologi tersebut benar -benar dapat digunakan dengan pola keberadaan
budaya setempat.
2.2.7
Tinjauan Perilaku Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah
Munculnya konsep negara yang dilandaskan atas dasar azas demokrasi memunculkan landasan bahwa segala peraturan merupakan aspirasi dari seluruh rakyat, dengan demikian parlemen adalah perwakilan masyarakat sebagai penentu kebijakan yang berupa peraturan, undang-undang, dll.Peraturan sendiri merupakan bagian aspirasi rakyat yang dinamakan kebijakan publik. Dalam memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu perlu mengetahui maksud yang terkandung didalamnya. Ada dua konsep utama yang harus dimengerti secara benar.Pertama, adalah konsep tentang implementasi dan kedua, adalah konsep tentang kebijakan publik. Namun, untuk memudahkan dalam memahami dua konsep besar itu (implementasi dan kebijakan publik) maka pembahasan konseptual tersebut akan dimulaidengan kebijakan publik, implementasi kebijakan dan kemudian baru kedua konsep itu dipahami secara utuh. Beberapa pendapat seperti dikemukakan oleh Harol D. Hasswell dan Abraham Kaplan (2001: 15) memberikan arti bahwa kebijakan sebagai ”suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah”. Carl J.
Friedrick (2000: 20) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan mengetahui hambatan-hambatanya dan kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk programprogram, peraturan perundang-undangan, atau tindakan-tindakan pemerintah lainya.Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk dilaksanakan agar tujuan tersebut dapat dicapai. Implementasi kebijakan menurut Kamus Webster berarti suatu proses melaksanakan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan dekrit presiden). Implementasi kebijakan itu sendiri harus menyediakan sarana untuk melaksanakanya sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
Menurut Lester James P. (1987:19) implementasi kebijakan publik dapat dikonseptualisasi sebagai suatu proses suatu hasil (out put) dan sebagai suatu akibat (out comes) sebagai proses atau suatu rangkaian keputusan atributif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat. Dengan demikian, ciri esensial dari proses implementasi adalah performance yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil, implementasi menyangkut tingkatan seberapa jauh tujuan yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan dan sebagai akibat, implementasi mengandung implikasi adanya beberapa perubahan yang dapat di ukur dalam masalah besar yang menjadi sasaran program atau kebijakan. Lebih tegas dikatakan oleh A. Mazmanian dan Paula A. Sabatier (Wahab 1997: 21) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadiankejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikanya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya hanya menyangkut badanbadan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Adapun teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1994) menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya teori ini juga menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (performance).Kedua ahli ini menegaskan pula pendirianya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi.Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi. Oleh karena itu, kedua ahli ini membuat tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dalam jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Selanjutnya hubungan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, yaitu : -
standar dan sasaran kebijaksanaan ;
-
sumber daya ;
-
Karakteristik agen pelaksana;
-
hubungan antar organisasi;
-
kondisi sosial , politik dan ekonomi.
Berikut penjelasan dibawah ini:
1. Standar dan Sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. 2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non- manusia (non human resources) Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana. 3. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 4. Hubungan / komunikasi antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung
keberhasilan
implementasi
kebijakan;
sejauhmana
kelompok-kelompok
kepentingan
memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 6. Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : a. respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan ; b. kognisi, yakni pemahamanya terhadap kebijakan ; dan 2. intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana
Ukuran dan tujuan kebijakan
Karakteristik badan pelaksana
Sumberdaya
Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
Disposisi pelaksana
Kinerja implementasi
Gambar 2-26 Model implementasi kebijakan menurut Van Meter Van horn Sumber : Van Meter dan Van Horn 1994
Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994:22) implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan atau dalam studi implementasi akan melihat adanya dimensi atas suatu organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi tersebut dengan lingkungan. Adapun yang menjadi ide dasar dari pemikiran tersebut adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan.Akan tetapi, hal ini tidak lah selalu berjalan mulus, tergantung implementability dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakanya. Ukuran dan tujuan kebijakan sumberdaya komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana Karakteristik badan pelaksana Disposisi pelaksana Kinerja Implementasi Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik keberhasilan implementasi menurut Grindle di pengaruhi oleh dua variabel besar , yakni isi kebijakan (content of policy ) dan lingkungan implementasi (context of implementation), lebih jauh dijelaskan dalam dibawah ini: Variabel isi kebijakan ini mencakup : 1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan; 2. Jenis manfaat yang diterima oleh target grup ; 3. Sejauh mana perubahan yang di inginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan prilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit dimplementasikan daripada sekedar program yang memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin 4. Apakah letak sebuah program sudah tepat; 5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci ; dan 6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Lebih jauh dijelasan pada diagram berikut:
Tujuan kebijakan
Implementasi kebijakan digunakan oleh : Hasil kebijakan :
Tujuan yang dicapai
1. Kepentingan kelompok sasaran 2. Tipe manfaat 3. Derajat perubahan yang diinginkan 4. Letak pengembalian keputusan 5. Pelaksanaan program 6. Sumberdaya
Program aksi & program individu yang didesain
Program yang dilaksanakan sesuai rencana
a. Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok b. Perubahan dan penyesuaian
Mengukur kebijakan
Gambar 2-27 Model implementasi kebijakan menurut Grindel Sumber : Grindle, Merilles ( Wibawa 1994.) Tujuan yang dicapai dari implementasi kebijakan adalah: Isi Kebijakan -
Kepentingan kelompok sasaran
-
Tipe manfaat. Derajat perubahan yang di inginkan.
-
Letak pengembalian keputusan.
-
Pelaksanaan program
-
Sumberdaya
Hasil Kebijakan -
Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok.
-
Perubahan & Penyesuaian
Menurut Paula A. Sabatier dan Daniel Mazmanian (dalam Wahab, 1997:81) bahwa analisis implementasi kebijakan negara adalah melakukan identifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari seluruh proses implementasi. Variabel yang dimaksud telah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : 1. Kemudahan implementasi akan ditentukan oleh mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan. 2. Kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses Implementasi. 3. Variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses Implementasi. Program aksi dan proyek individu yg didesain Program yg dilaksanakan sesuai rencana Mengukur keberhasilan.
Mudah/ tidaknya masalah dikendalikan 1. Kulitas teknis 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah populasi 4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
Kemampuan kebijakan untk menstrukturkan proses implementasi 1. Kejelasan dan konsistensi tujuan. Digunakannya teori kausal yang memadai 2. Ketepatan alokasi sumber daya 3. Keterpaduan hierarki dalam dan d iantara pelaksana 4. Aturan-aturan keputusan dari danlembaga pelaksana 5. Rekruitmen pejabat pelaksana 6. Akses formal pihak luar
Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi 1. Kondisi sosial ekonomi & teknologi 2. Dukungan publik 3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih 4. keterampilan Dukungan darikepemimpinan pejabat atasanpejabat-pejabat 5. Komitmen dan pelaksana
TAHAP-TAHAP DALAM PROGRAM IMPLEMENTASI Output kebijakan dari badan-badan pelaksana
Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output kebijakan
Dampak nyata output kebijakan
Dampak output kebijakan sebagaimana dipersepsi
Perbaikan mendasar dalam UU
Gambar 2-28 Model implementasi kebijakan menurut Mazmania, Daniel A dan Sabatier, Paul A Sumber : Mazmanian, Daniel A dan Sabatier ( Wahab, Solichin Abdul.1997 ) Mudah/Tidaknya masalah dikendalikan oleh -
Kualitas teknis
-
Keragaman prilaku kelompok sasaran
-
Prosentase kelompok sasaran disbanding jumlah populasi.
-
Ruang lingkup perubahan perilaku yang di inginkan.
Kemampuan Kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses Implementasi -
Kejelasan dan konsistensi tujuan.
-
Digunakanya teori kausal yang memadai.
-
Ketepatan alokasi sumber daya.
-
Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana.
-
Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
-
Rekruitmen pejabat pelaksana
-
Akses formal pihak luar.
Variabel diluar Kebijaksanaan yg mempengaruhi proses Implementasi -
Kondisi sosial ekonomi & teknologi.
-
Dukungan publik
-
Sikap dan sumber-sumber yg dimiliki kelompok pemilih.
-
Dukungan dari pejabat atasan.
-
Komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
Tahap-tahap dalam proses Implementasi (variabel tergantung) Output kebijakan Kepatuhan Dampak nyata dampak output perbaikan dari badan-badan kelompok sasaran output kebijakan mendasar Pelaksana terhadap output kebijakan sebagaimana dalam UU Kebijakan dipersepsi. Kebijakan mengenai konversi serta rangkaian akhirnya yaitu distribusi tertutup ingin benar-benar terimplementasi maka harus memperhatikan variabel-variabel diatas dengan baik.Agar implementasi ini dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan.
2.2.8
Tinjauan Kepedulian Masyarakat Terhadap Energi yang Bersih (LPG Vs Minyak Tanah)
Elpiji merupakan energi yang bersih, ramah lingkungan dan dapat memicu peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa program konversi minyak tanah ke elpiji akan sangat menguntungkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pengusaha. Dengan konversi ini akan ada penghematan senilai Rp. 20.000,00,- hingga Rp. 25.000.00,- per bulan per Kepala Keluarga (KK), yang didapatkan dari hitungan jika menggunakan minyak tanah satu liter setara dengan 0,4 kg LPG. Wapres memperhitungkan, jika penggunaan minyak tanah sebanyak 20 liter per bulan per KK, maka akan setara dengan 2,5 tabung. Selanjutnya Wakil Presiden mengatakan tidak ada lagi negara di dunia yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan rumah tangga (Antara, 13/8/07).Selain itu dengan adanya konversi melalui energi bersih LPG ini mampu mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari penyalahgunaan. Pengalihan ini akan memberikan manfaat kepada: 1. Masyarakat, karena masyarakat akan mendapat bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien tanpa perlu biaya investasi. 2. Pemerintah, karena beban subsidi secara relatif akan berkurang Persepsi masyarakat tentang energi bersih yang mahal, merepotkan serta memerlukan ekstra kerja untuk mendapatkannya. Untuk memahami bagaimana persepsi tersebut terbentuk maka akan dijelaskan lebih lanjut. Persepsi pada hakekatnya merupakan proses kognifif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkunganya, baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penghayatan (Walgito, 1994:8). Tak jauh dari pengertian tersebut , Young (1995: 59) memberikan pengertian bahwa persepsi berkenaan dengan aktifitas panca indera, penafsiran, dan pemahaman objek, baik fisik maupun sosial. Demikian pula menurut Sudarmo dan Sudarto, (2001:16), bahwa persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus. Berdasarkan pengertian diatas persepsi adalah proses mengetahui dan memahami dengan alat indera. Dalam persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu : 1.
Seleksi terhadap stimulus yang datang dari luar;
2.
Interpretasi, yaitu proses pengorganisasian informasi;
3.
Reaksi, bentuk tingkah laku akibat interpretasi.
Persepsi dipengaruhi oleh kerja sama faktor luar (stimulus) dan faktor dalam (personal). Faktor luar meliputi hal-hal yang berasal dari luar individu, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, dan lain-lain.Faktor dalam adalah semua yang berasal dari dalam individu, seperti cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.Oleh karena itu, sesuai pendapat Soedarmo (1996:7) bahwa persepsi dapat berubah karena pengaruh pengalaman, teman, lingkungan, dan sebagainya.Demikian pula menurut Tjiptono dan Anastasia (2000:16) bahwa persepsi merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan yang memiliki harapan. Dari beberapa pengertian mengenai persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempersepsi individu mula-mula akan mengadakan pengamatan, kemudian mengadakan seleksi dari apa yang diamati. Setelah itu, baru mengadakan penafsiran dan kemudian baru bereaksi dalam bentuk tingkah laku. Dalam menyadari reaksi itu, seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam dirinya dan juga yang ada di luar dirinya. Faktor luar tersebut di antaranya lingkungan masyarakat di sekitarnya. Persepsi energi bersih tentu akan mempengaruhi aspirasi. Artinya, kemampuan orang dalam melihat pentingnya energi yang bersih akan berpengaruh pada harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang dimaksud aspirasi disini adalah keinginan, harapan, dari masyarakat terhadap energi bersih. Dalam mempersepsi sesuatu pada masyarakat, tidak lepas dari budaya masyarakat setempat. Energi bersih yang telah di persepsikan diawal sebagai energi yang mahal dan sulit dijangkau, membangun persepsi masyarakat tentang proses konversi LPG ini. Ketika kebijakan konversi ini diluncurkan, ketakutan dari mayarakat tentang harga yang mahal, keribetan pemakaian peralatan serta ketakutan-ketakukan lain muncul sebagai salah satu hamabatan dalam proses konversi. Tidak banyak masyarakat, pemimpin daerah serta pemangku kepentingan lain yang menolak adanya konversi. Akibat persepsi tersebut. Demikian pula ketika proses distribusi tertutup ini digulirkan, persepsi masyarakat tentang pembatasan pembelian, keruwetan cara pembelian serta lokasi pembelian yang telah ditentukan membuat sedikit banyak proses impelemetasi ini sedikit terhambat. Salah satu akar budaya indonesia, yaitu budaya kerajaan serta keningratan, sebagai salah satu akar persepsi yang cukup menyulitkan untuk mengajak masyarakat menengah bawah kepada energi bersih. Anggapan bahwa masyarakat yang pantas menggunakan energi bersih adalah kalangan menegah atas serta kalangan ningrat saja serta tidak pantas bagi kalangan menengah bawah, membuat proses pelaksanaan energi bersih ini cukup mengalami kesulitan ketika ingin melaksanakan sosialisasi serta edukasi mengenai penggunaan energi bersih. Persepsi masyarakat melihat keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebelumnya, baik yang dialami oleh dirinya sendiri maupun dialami oleh orang lain akhirnya dijadikan cermin pengalaman bagi dirinya. Pengalaman seseorang yang dirasakan sebagai kesuksesan akan meningkatkan aspirasinya dan disinilah
individu akan memiliki persepsi bahwa energi bersih memiliki manfaat yang penting. Namun, jika pengalaman seseorang yang dirasa sebagai kegagalan aspirasinya akan turun drastis, bahkan individu akan memiliki persepsi bahwa energi bersih tak begitu bermanfaat. Persepsi individu terhadap energi bersih dapat diamati dari cara individu itu menilai arti penting energi bersih dan dapat pula dilihat dari cara memahami nilai fungsional energi bersih bagi kehidupan. Persepsi individu terhadap fungsi energi bersih ialah anggapan atau pendapat individu sebagai pengamatan sehari-hari tentang energi bersih. Persepsi individu terhadap energi bersih anak merupakan suatu konsep pikir mengenai makna dan arti penting proses energi bersih; kaitannya dengan relevansi energi bersih serta biaya yang harus dikeluarkan. Jika persepsi individu terhadap energi bersih baik maka akan menopang munculnya aspirasi yang tinggi maka kesadaran untuk melanjutkan penggunaan energi bersih. Ketika kompor LPG banyak diberitakan meledak, banyak sekali membangun persepsi bahwa energi bersih LPG membahayakan serta tidak layak digunakan.Hal ini berdampak pada banyaknya kasus peralatan LPG yang dibagiakan tidak digunakan secara maksimal. Disisi lain masyarakat yang telah merasakan keuntungan dari energi bersih ini adalah terlihat jelas pada masyarakat pedagang, seperti yang dikemukkan ketua Kowantara (Koperasi Warteg Nusanatara), melalui energi bersih ini mampu meningkatakan omset penjualan hingga Rp. 300.000/bulan serta menambah harmonisasi hubungan keluarga, akibat bau serta uap panas yang dikeluarkan tidak mengganggu kebersihan rumah maupun kebersihan fisik pengguna.
Selanjutnya hal yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap energi bersih adalah kondisi lingkungan yang meliputi kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam memahami energi bersih.Kemampuan ini ditunjukan oleh latar belakang situasi sosial ekonomi individu.Status sosial ekonomi yaitu kedudukan tertentu seseorang terhadap lainya dalam suatu kelompok atau kelas masyarakat.Syarat menjadi anggota kelas masyarakat ialah menjalankan beberapa aktifitas ekonomi, bentuk dan jumlah pendidikan resmi, jumlah penghasilan, bentuk perumahan, dan lain-lain.Permasalahan status sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat di daerah pedesaan tampaknya masih merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks yang pemecahanya banyak bergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.Dunia pedesaan menurut Malassis (1981:105) masih ditandai dengan kemiskinan dalam bidang kebendaan, rendahnya pendapatan keluarga, rendahnya tingkat penanaman modal umum (seperti air dan listrik), dan persediaan keperluan hidup yang terbatas.Status sosial keluarga yang rendah menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas energi bersih.Permasalahan keadaan sosial ekonomi ini tampaknya, di samping permasalahan aspirasi dan persepsi tentang energi bersih ini juga sangat mempengaruhi kelanjutan penggunaan energi bersih.Seperti dikatakan Laurie dan Reif, yang dikutip Sudarto (1989:15) kemiskinan, yaitu taraf orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, merupakan kendala utama dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, masalah kesulitan ekonomi keluarga menyebabkan turunya kuantitas serta kualitas pemenuhan akan energi bersih. Menurut Ali Imron (1991:21) masalah ekonomi sering kali menimbulkan masalah sosial, seperti ketidakstabilan keluarga.Masyarakat berkembang dalam budaya kemiskinan dan bahkan banyak di antaranya yang hidup tanpa harapan serta
bersikap acuh tak acuh.Di daerah pedesaan selain sarana energi bersih masih kurang, keadaan ekonomi masyarakat juga masih rendah.Hal ini dinyatakan oleh Gaffar (1990:19), bahwa penduduk pedesaan kebanyakan hidup sebagai petani, nelayan, termasuk dalam katagori berpenghasilan rendah.Lebih lanjut Mubyarto (1992:13) menyatakan bahwa karena berpenghasilan rendah.
2.2.9
Tinjauan Kepedulian Masyarakat Terhadap Mekanisme Subsidi Pemerintah
Konversi minyak tanah ke LPG sebenarnya berada di jalur yang tepat, mengingat cadangan gas Indonesia relatif lebih besar ketimbang minyak bumi, meski sebagiannya juga sudah dikonsesikan kepada asing. Namun, yang tidak tepat adalah menjadikan konversi bahan bakar dalam durasi amat pendek serta membiarkan masyarakat miskin tanpa subsidi dimana kebijakan konversi tersebut terkesan sangat mendadak.Dimaksudkan bahwa ketika infrasutruktur LPG serta pembagian LPG belum merata, bersamaan dengan itu subsidi terhadap minyak tanah telah dicabut, sehingga terdapat fase dimana masyarakat tidak mendapatkan subsidi terhadap bahan bakar, serta menanggung beban mahalnya harga minyak tanah.Tak mengherankan jika di berbagai tempat masih timbul berbagai masalah. Terutama menyangkut budaya masyarakat Indonesia yang masih enggan dan takut ketika kompor minyak yang mereka gunakan akan diganti dengan menggunakan kompor gas. Pengalaman di banyak negara, transisi ke energi yang lebih modern sekurangnya memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Misalnya, di Amerika Serikat memerlukan hampir 70 tahun (1850-1920) dan di Korea waktu yang dibutuhkan hanya 30 tahun (1950-80) akibat adanya kemajuan teknologi (Barnes, Flas, dan Floor, 1997). Penduduk Brazil yang menggunakan elpiji sebanyak 16 persen pada 1960 menjadi 78 persen pada 1985, dan hampir seluruhnya pada 2004 (UN Millenium Project, 2005). Konversi pemakaian minyak tanah ke LPG bagi sebagian rakyat kecil dirasakan akan menimbulkan banyak masalah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan.Pertama, dari aspek fisik, minyak tanah bersifat cair sehingga transportasi dan pengemasannya mudah, disamping penjualan dengan sistem eceran pun menjadi mudah. Kondisi ini akan memudahkan rakyat kecil yang ingin membeli minyak tanah, contoh sederhana, masyarakat kecil dapat membeli minyak tanah sebanyak 0,5 liter (katakanlah Rp 1.500 dengan harga subsidi) dan membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 0,5 liter bisa dimasukkan ke plastik, kondisi ini tak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian LPG, karena LPG dijual per tabung, tabung paling kecil berisi 3 kg dengan harga Rp 14.500-15.000. Masyarakat kecil jelas tidak mungkin bisa membeli LPG hanya 0,5 kg, lalu membawanya dengan plastik atau kaleng susu bekas. Kedua, dari aspek kimiawi, LPG jauh lebih mudah terbakar (inflammable) dibanding minyak tanah.Melihat perbedaan sifat fisika dan kimia (minyak tanah dan LPG) tersebut, kita memang layak mempertanyakan sejauh mana efektifitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Diawali pada kisaran Juni hingga Desember 2007, pemerintah untuk urusan sumber daya energi cukup disibukkan dengan konversi Energi dari Minyak Tanah ke LPG (Liquefied Petroleum Gas).Hal ini menjadi penting
mengingat sumbangan subsidi pemerintah untuk pengadaan Minyak Tanah adalah mencapai 60% dari keseluruhan anggaran Subsidi BBM (40% sisanya terbagi ke dalam subsidi Premium, Solar dan Minyak Bakar). Bila dalam nilai rupiahnya adalah sebesar 54 Trilyun Rupiah telah di kucurkan setiap tahun untuk pengadaan Minyak Tanah apabila di asumsikan sesuai dengan harga Crude Oil saat itu sebesar USD 60 / Barrel. Dapat dibayangkan berapa banyak lagi Subsidi yang harus di gelontorkan apabila harga minyak bumi mentah di periode akhir tahun 2007 menembus angka USD 98 / Barrel. Minyak Tanah, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Kerosene, sejatinya adalah bahan bakar untuk moda transportasi Pesawat Terbang. Jika untuk moda kendaraan darat dikenal Premium untuk jenis kendaraan biasa/umum dan Pertamax /Pertamax Plus untuk jenis kendaraan kelas atas, maka di dalam dunia Penerbangan-pun dikenal pembagian seperti di atas.Sehingga untuk Kerosene adalah diperuntukan bagi Pesawat Terbang dengan mesin Baling-Baling / Propeller / Turboprop, maka Avtur sendiri dipergunakan bagi Pesawat Terbang dengan mesin Jet / Turbojet / Turbofan. Di dunia, penggunaan Minyak Tanah / Kerosene yang notabene adalah bahan bakar Pesawat Terbang, namun dipergunakan sebagai sumber energi bagi masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan pangannya, hanyalah ada di Indonesia dan India. Dengan semakin menipisnya sumber daya mineral, lebih baik di daya gunakan demi menambah devisa Negara karena intinya dari devisa Negara yang diperoleh nantinya juga akan dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berikut ini di tunjukkan tabel perbandingan jenis energi dengan nilai rupiah yang di keluarkan untuk kebutuhan rumah tangga di masyarakat.
Tabel 2-2
Perbandingan Jenis Energi dengan Nilai Rupiah yang dikeluarkan dalam Konsumsi
Rumah Tangga Sehari-hari Masyarakat No
Uraian
Jenis Energi
Elpiji 3 Kg
Elpiji 12 Kg
MinyakTanah(liter)
0,6
0,6
1,5
Briket Batubara (Kg)
1.
Pemakaian :Kg atau
6
Liter/hari 2.
3.
Harga (Rp) / Kg
2.800,-
2.500,-
4.000,-
900,-
Rupiah / Hari
1.680,-
1.500,-
6.000,-
5.400,-
Perawatan Kompor /
mudah
mudah
Sulit
mudah
mudah
mudah
Langka
langka
Tabung 4.
Distribusi
(Sumber : wikimu, 2008)
Penjelasan:
1.
Untuk tabung 3 Kg adalah dengan harga Rp.14.000,- / tabung. Asumsi pemakaian adalah untuk 5 hari penggunaan.
2.
Untuk tabung 12 Kg adalah dengan harga Rp. 52.250,- / tabung. Asumsi pemakaian adalah untuk 21 hari penggunaan.
3.
Eceran minyak tanah untuk warung / toko dengan harga Rp. 4.000,- / liter. Asumsi pemakaian untuk 1 hari adalah 1,5 liter
4.
Eceran briket batubara dengan harga Rp. 900,- / Kg. Asumsi pemakaian untuk 1 hari adalah 6 Kg.
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa untuk program pemerintah dengan ukuran tabung 3 Kg, disesuaikan dengan harga resmi yang juga telah diberikan subsidi adalah menjadi Rp. 4.250,- / Kg , sehingga harga jual resmi sebenarnya adalah Rp. 12.750,- / tabung. Namun dalam prakteknya, harga jual di tingkat eceran menjadi Rp. 14.000,- s/d Rp. 15.000,- / tabung. Sedangkan untuk tabung ukuran 12 Kg, harga subsidi yang diberikan pemerintah adalah Rp. 4.350,- / Kg. Alhasil untuk penjualan eceran adalah berkisar antara Rp. 52.250 s/d Rp. 55.000,- / tabung, walaupun dalam prakteknya lebih banyak terjual dengan harga Rp. 55.000,- / tabung sedangkan sub penyalur tententu terjual dengan harga Rp. 52.250,- / tabung. Terlebih lagi, di awal tahun 2008 ini, untuk ukuran 12 Kg akan diterapkan harga baru dengan pemberian subsidi lebih kecil lagi yaitu sebesar 15% menjadi Rp. 6.000,- / Kg , maka untuk ukuran tabung 12 Kg tak ayal lagi akan mencapai Rp. 72.000,- / tabung. Walaupun nanti dalam prakteknya akan berkisar diharga Rp. 75.000,/ tabung. Namun tak pelak lagi bahwa dari tabel diatas akan jelas terlihat bahwa penggunaan Gas LPG tetap lebih ekonomis nilai rupiahnya di bandingkan dengan Minyak Tanah yang saat ini untuk harga pasar bebas / Internasional dapat mencapai Rp. 6.500,- / liter, yang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga Pertamax / Pertamax Plus bersubsidi saat ini. Pengurangan/penghentian suplai minyak tanah akan menimbulkan perubahan di masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat penerimaan dan kemampuan beradaptasi dari masyarakat yang berbeda-beda terhadap perubahan dari minyak tanah ke LPG serta kemampuan yang berbeda-beda dari mitra distribusi minyak tanah dan agen LPG yang ada dalam menyalurkan LPG ke masyarakat.Kondisi ini sering kali mengakibatkan pasokan LPG menjadi kurang lancar dan menyebabkan banyak warga yang tidak bisa membeli LPG pada saat tabung gasnya kosong/habis.Saat ini LPG masih sulit ditemukan di daerah - daerah dimana pemerintah telah melakukan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke LPG. Persepsi serta sistem nilai budaya merupakan salah satu aspek penting dalam masyarakat memandang program subsidi pemerintah ini.Kehidupan suatu masyarakat karena sistim nilai budaya banyak berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku warga dalam rangka menanggapi situasi ini.Tentang sistem nilai budaya
Koentjaraningrat (1984) berpendapat bahwa sistem nilai budaya ialah konsepsi-konsepsi yang hidup di alam pikiran sebagian warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Berdasarkan pendapat tersebut, suatu sistem nilai budaya juga dapat dipandang sebagai suatu yang memberikan patokan tentang hal-hal yang baik atau buruk, benar atau salah, dan mengenai apa yang di anggap penting dan tidak berharga dalam hidup. Nilai budaya yang berlaku di masyarakat atau yang dianut seorang anggota masyarakat akan berpengaruh terhadap subsidi, terutama dalam memandang nilai subsidi. Nilai yang di maksud disini adalah hal-hal yang di anggap baik dan diyakininya. Nilai juga dipandang sebagai kaidah hidup seseorang sehingga sesuatu yang di anggap baik akan selalu dihargai, dipelihara, dan di agungkan dalam mengambil keputusan. Nilai yang merupakan kaidah hidup seseorang akan tercermin melalui pola pikir, aspirasi, persepsi, dan bertindak (Kaswardi, 1998:7). Di dalam pembicar aan masalah nilai “subsidi” , kita akan dihadapkan pada masalah yang sangat luas karena beragamnya argumentasi, generalisasi, perhitungan, dan pengecualian yang dijumpai dalam persoalan makna subsidi. Nilai subsidi dapat didekati dengan berbagai sudut pandang si pemakna, misalnya saja (Hull,1977:12) membedakan nilai subsidi menjadi empat konsep dasar, yaitu : -
Harga subsidi yang banyak berhubungan dengan masalah kepuasan,
-
Biaya tak bersubsidi yang harus dikeluarkan,
-
Penghasilan yang berhubungan dengan sumber-sumber kesejahteraan,
-
Keuntungan dari subsidi yang berhubungan dengan hasil yang diperoleh.
Nilai yang berhubungan dengan biaya subsidi maksudnya adalah berapa besar biaya yang harus ditanggung.Keuntungan dari subsidi yang berhubungan dengan hasil yang didapatkanya maksudnya aset untuk menambah penghasilan.Konsep yang disampaikan Hull (1977:14) tersebut ditinjau dari sudut pandang ekonomi sehingga nilai subsidi hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi sehingga nilai subsidi dilihat dari hasil, keuntungan bersih yang tersisa setelah dikurangi ongkos. Konsep lain berdasarkan pendekatan psikososial dengan latar belakang pendekatan fungsional (functions and disfunction). Nilai subsidi dapat dibagi menjadi (1) nilai positif, meliputi fungsi nilai kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, (2) nilai negatif, yang meliputi gangguan disvalues (ongkos), beban, kesulitan, dan kerugian ( Simon, 1977: 35), contoh nilai negatif adalah pandangan atau pemikiran tentang bahwa barang bersubsidi adalah barang yang berkualitas tidak baik. Hal ini didorong dengan berbagai kenyataan adanya ledakan-ledakan dari gas LPG 3 kg yang menguatkan nilai negatif dari barang bersubsidi ini. Dalam kehidupan di pedesaan, sebagai nilai positif -
Nilai-nilai kenikmatan, artinya nilai yang berhubungan dengan hal hal yang mengenakan atau tidak mengenakan atau yang menyebabkan orang senang atau menderita.
-
Nilai-nilai kehidupan, nilai yang berhubungan dengan yang terpenting dalam kehidupan, termasuk nilai kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan pangan adalah yang utama, pembagian barang bersubsidi yang menyulitkan pemenuhan kebutuhan menjadi tidak penting, penghargaan terhadap barang subsidi menjadi kurang.
Seperti pada cara penggunaan, cara memperoleh LPG serta harga subsidi yang ditawarkan apakah benar-benar mampu memberikan nilai lebih terhadap kedua komponen nilai tersebut didalam kehidupan sehari-hari. Apabila salah satu komponen tersebut dirasa menyulitkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat semakin tidak menghargai barang subsidi, dengan memperlakukan tindakan-tindakan seperti menjual, mengoplos serta merusak barang bersubsidi tersebut. Hal ini dibuktikan diwilayah Surakarta serta Purbalingga, tercatat, sekitar 3 perusahaan agen berusaha mengoplos gal LPG 3 Kg, serta tidak kurang dari 500 kejadian penjualan kompor serta tabung pembagian serta 2 kasus pengerusakan depot LPG dikedua tempat akibat LPG 3 kg dianggap tidak bermanfaat, merusak tatanan kebiasaan pola masak yang sudah ada, serta pola pembelian eceran yan biasa digunakan pada minyak tanah.
2.3
Tinjauan Sistem Informasi Sebagai Sarana Pendukung Transaksi
2.3.1
Tinjauan Sistem Informasi yang Digunakan Secara Massal di Masyarakat
Sistem informasi pencatatan tansaksi pembelian LPG tertentu, dimana proses pengolahan data melibatkan data komunitas masyarakat pengguna LPG Tertentu termasuk katagori Sistem Informasi yang dipergunakan secara massal.
Pencatatan manual dilakukan di site sub penyalur dengan mempergunakan Logbook.
Logbook merupakan buku cacatan transaksi yang merekam seluruh data transaksi pembelian LPG Tertentu pengguna dalam satu hari tertentu. Pada buku ini tercatat Nomor Kartu Pengguna, Nama Pengguna, Alamat Pengguna, Nama Kelompok Pengguna, tanggal pembelian dan jumlah pembelian tabung LPG. Secara periodik - akhir minggu semisal, data transaksi Log Book dilakukan proses jurnal dan rekapitulasi guna mengetahui jumlah pendistribusian LPG Tertentu yang dilakukan sub penyalur/penyalur.
Dengan metoda ini siklus
pendistribusian pengambilan Logbook ke/dari sub penyalur menjadi hal esensi.
Keunggulan komparatif
penggunaan metoda ini meliputi : •
Pencatatan data transaksi sangat mudah dan sederhana;
•
Tidak memerlukan sumberdaya manusia yang berskill tinggi;
Proses pencatatan transaksi secara otomatisasi memerlukan dukungan kartu chip magnetik pengguna dan perangkat komputer baik di pusat maupun di wilayah.
Di sisi lain perangkat komputer tersebut juga
memerlukan konfigurasi jaringan komunikasi memadai agar lalulintas pendistribusian data maupun informasi berjalan sesuai seperti yang diinginkan. Di site Sub Penyalur perlu disediakan EDC (Electronic Data Capture) yang terhubung on line / off line dengan Komputer Server Pusat.
Proses pencatatan traksaksi dilakukan
dengan melakukan tapping Kartu Chip Magnetik dengan EDC. Kartu Chip Magnetik yang telah merekam data personal pengguna akan mencocokan dengan data personal pengguna yang telah terekam dalam Database Pengguna di Komputer Server Pusat. Bilamana data yang bersangkutan lolos verifikasi maka proses transaksi dilanjutkan.
Petugas Sub Penyalur melalui EDC melakukan entri berapa jumlah tabung yang dibeli oleh
Pengguna.
Data traksaksi tersebut langsung diterima oleh Komputer Server Pusat
secara otomatis.
Sedangkan jika proses verifikasi data personal
yang bersangkutan tidak lolos maka proses pencatatan
transaksi dibatalkan. Mempergunakan metoda ini keunggulan komparatif dapat dicapai bilamana seluruh aspek teknis dan manajemen diperhatikan dengan konsisten. Beberapa keunggulan komparatif yang dapat diperoleh dari penggunaan metoda ini meliputi: •
Pencatatan transaksi dan penyajian informasi dapat real time ;
•
Proses pencatatan transaksi dan rekapitulasi jurnal lebih cepat;
•
Penyusunan Basis Data Pengguna menjadi lebih terstruktur;
•
Memudahkan penelusuran kesalahan data transaksi;
•
Menghemat penggunaan kertas / hard copy.
Penggunaan sistem informasi secara massal dalam operasionalnya setidaknya harus memiliki unsur kemudahan akses (accessibility ), (informatics).
fleksible (fexible), mudah perawatan (maintenable)
dan informatif
Kemudahan akses merupakan kemudahan pengguna dalam melakukan transaksi di setiap sub
penyalur yang memiliki EDC.
Konsekuensinya penyebaran unit EDC di Sub Penyalur proposional dengan
jumlah pengguna yang tersebar di wilayah. Kemudahan ini mengakibatkan fungsi EDC sebagai alat pencatat transaksi menjadi optimal. Pengguna merasa terbantu dan nyaman melakukan transaksi pembelian gas 3 Kg pada setiap site Sub Penyalur yang telah ditunjuk. Fleksibel merupakan keleluasaan Sub Penyalur pada saat melakukan transaksi dengan memanfaatkan Kartu Chip Magnetik Pengguna dan EDC. Saat proses transaksi berlangsung, Sub Penyalur tidak lagi dipusingkan bilamana listrik di site Sub Penyalur padam. Dengan kata lain sistem secara otomatis mampu mencatat transaksi
melalui
EDC baik pada saat listrik on maupun off.
Demikian pula pilihan keputusan online ataupun offline pada saat mengoperasikan EDC dengan Komputer Server Pusat dilakukan oleh Sub Penyalur sesuai dengan kebutuhannya. Mudah perawatan merupakan tindakan merawat EDC dan perangkat komunikasi lain di site Sub Penyalur untuk mendukung kelancaran sistem informasi.
Guna memudahkan operasional perawatan EDC di site Sub
Penyalur sebaiknya Sub Penyalur dibekali dengan pemahaman dasar pemeliharaan alat-alat yang dipergunakan dan terpasang dalam sistem informasi.
Informatif merupakan semua hasil keluaran
pengolahan data bersifat sederhana dan mudah dipahami oleh pihak stakeholder manapun. Kesederhanaan dan kemudahan penyajian informasi maupun proses pengolahan data menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi sistem informasi secara massal. Namun kesederhanaan dan kemudahan proses pengolahan data maupun penyajian informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi biasanya berbanding terbalik dengan kerumitan dan kompleksitas pembuatan algoritma script maupun programming. Semakin sederhana dan mudah suatu sistem informasi dioperasikan biasanya menuntut tingkat kerumitan dan kompleksitas tinggi pembuatan script maupun pemrograman.
2.3.2
Tinjauan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Sistem Informasi
Layaknya suatu sistem,
sistem informasi terintegrasi dalam suatu tatanan yang terdiri dari beberapa
komponen utama dan komponen pendukung sistem. Komponen utama suatu sistem informasi terdiri dari Host Computer Server, Intelegent / Dump Terminal , media input/output devices, storage devices. Komponen pendukung meliputi backbone network, jaringan komunikasi data,
manajemen pengolahan data dan
perangkat lain yang mendukung pendistribusian data /informasi. Konfigurasi Infrastruktur Sistem Informasi sangat tergantung dengan kebutuhan pengolahan data yang diperlukan.Untuk pengolahan data lokal tidak terhubung dengan unit pengolahan data lainnya, konfigurasi infrastruktur sistem informasi relatip sederhana. Terdiri dari Server, Terminal dan Backbone Network seperti diilustrasikan pada gambar dibawah ini
Gambar 2-29 Komponen utama & pendukung sistem informasi Namun bilamana pengolahan data melibatkan lintas pengolahan data pusat dan pengolahan data regional maka kebutuhan infrastruktur pendukung sistem informasi perlu dilengkapi dengan komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data dalam wilayah lokal dapat dikembangkan komunikasi data berbasis Local Area Network (LAN). Bila kebutuhan pengolahan data meliputi antar LAN dapat ditumbuhkembangkan dalam suatu jaringan pengolahan data yang lebih besar menjadi Wide Area Network (WAN) sebagai protokol komunikasi data dapat dipergunakan fasilitas Internet, Virtual Private Network (VPN) atau leased line yang menghubungan Instalasi Pengolahan Data Pusat dan Pengolahan Data Regional.
Gambar dibawah ini
mengilustrasikan Konfigurasi Sistem Informasi yang menghubungkan antar instalasi pengolahan data pusat dengan instalasi pengolahan data regional berbasiskan protokol komunikasi data IP.
Instalasi Pengolahan Instalasi Pengolahan DataData
VPNVPN
INTERNET INTERNET
Gambar 2-30 Konfigurasi Infrastruktur Sistem Informasi berbasis komunikasi data Dari segi biaya instalasi dan operasional penggunaan jaringan komunikasi data berbasis VPN maupun Leased Line relatif lebih mahal dengan jaringan komunikasi data berbasis IP. Namun dari segi keamanan pengolahan data dan kenyamanan berinteraksi
VPN dan Leased Line lebih handal ketimbang menggunakan Internet
Protocol (IP). Memenuhi kebutuhan
Sistem Informasi Pendistribusian LPG Tertentu Secara Tertutup,
konfigurasi sistem melibatkan pengolahan data antar instalasi. Pusat dan Regional. Diperlukan suatu protokol yang mampu mengkomunikasi data dengan opsi IP, VPN atau Leased Line.
2.3.3
Gambaran Penggunaan Kartu Magnetik di Masyarakat
Walau penggunaan kartu magnetik di Indonesia belum begitu populer bila dibandingkan dengan negaranegara maju.Namun pada perkembangan dasawarsa terakhir ini peningkatan penggunaan kartu magnetik di Indonesia cukup signifikan.Pada awalnya penggunaan kartu magnetik hanya sebatas nasabah perbankan. Kartu Tabungan, Kartu Debit dan Kartu Kredit merupakan contoh populer. Pada perkembangan selanjutnya pemakaian kartu magnetik di Indonesia merambah kepada Kartu Keanggotaan (Membership Card).Di lingkungan masyarakat perKotaan penggunaan kartu jenis ini sudah cukup populer tetapi untuk masyarakat pedesaan penggunaan kartu jenis ini masih memerlukan edukasi dan sosialisasi penggunaannya.Kegunaan dan fungsi kartu ini selain sebagai bukti identitas dapat ditingkatkan menjadi alat pencatatan transaksi dan pembayaran.Saat berbelanja dengan kartu debit misalnya, nasabah bank tertentu tidak harus mengeluarkan uang tunai namun cukup melakukan tapping kartu debit yang besangkutan dengan unit EDC.Kepraktisan dan kemudahan melakukan transaksi maupun pembayaran menjadi hal esensi dalam pemanfaatan kartu magnetik.Selanjutnya manfaat penggunaan Kartu Magnetik dapat diarahkan sebagai sarana penerima layanan khusus maupun subsidi langsung yang diberikan pemerintah kepada personal yang bersangkutan.Layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dapat diberikan melalui pemanfaatan kartu ini.Apapun jenis layanan masyarakat yang diberikan pemerintah kepada personal pemegang kartu dapat dikembangkan melalui pemakaian kartu tersebut. Dalam Implementasi Sistem Pendistribusian LPG Tertentu Secara Tertutup, pemerintah telah mendistribusikan sejumlah Kartu Kendali Pengguna LPG Tertentu kepada masyarakat tertentu. Hal ini dimaksud selain sebagai Kartu Identitas Pengguna LPG Tertentu, pemanfaatan kartu dipergunakan sebagai media pencatatan tranksaksi pembelian LPG Tertentu (LPG 3 Kg) di sub penyalur Wilayah yang memiliki EDC maupun Non EDC. Diharapkan
bilamana masyarakat tertentu tersebut telah tertib menggunakan Kartu Kendali Pengguna LPG 3 Kg maka kebutuhan penggunaan LPG 3 Kg di masyarakat menjadi lebih terkontrol dan jumlah kebutuhan LPG 3 Kg di masyarakat menjadi lebih pasti. Selanjutnya memudahkan pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi yang dilekatkan dalam pemanfaatan kartu kendali tersebut.
2.3.4
Gambaran Kebutuhan Jaringan Dalam Transaksi Online
Pengelolaan Kartu Magnetik Agar efektif pemakaian kartu magnetik di masyarakat diperlukan suatu sistem pemeliharaan atas kartu yang telah didistribusikan ke masyarakat. Pengelolaan kartu meliputi : -
Penerbitan Kartu Baru;
-
Penggantian Kartu Rusak dan Kartu Hilang;
-
Mutasi dan Pemutakhiran Data Pengguna Kartu;
-
Terminasi Penggunaan Kartu,
Sejumlah bank dan lembaga keuangan non bank telah mendirikan Pusat Layanan Kartu (Card Centre) guna menjalankan fungsi pemeliharaan kartu magnetik para nasabahnya.Siklus pemeliharaan kartu sebagaimana tercantum pada gambar di bawah.
Terminasi Kartu
Kartu Hilang
Mutasi Kartu
Kartu Rusak
Mutakh ir Kartu
Penerbitan Kartu
Gambar 2-31 Siklus Pemeliharaan Kartu
Penerbitan Kartu Baru Merupakan fungsi menerbitkan kartu baru untuk personal yang telah direkomendasikan serta memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
Pemeliharaan – Penggantian Kartu Rusak
Merupakan fungsi penggantian kartu personal yang dinyatakan rusak atau malfungsi.Secara fisik kartu yang rusak harus ditukar atau diganti dengan kartu baru di Customer Service.
Pemeliharaan – Penggantian Kartu Hilang Merupakan fungsi penggantian kartu personal yang dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat. Untuk menghidari kerugian yang mungkin timbul dari kartu hilang maka Pusat Layanan Pelanggan dapat melakukan blokir sementara atas nomor kartu yang dinyatakan hilang agar tidak dipergunakan oleh pihak lain hingga yang bersangkutan mendapatkan kartu baru pengganti.
Pemeliharaan - Kartu Mutasi Merupakan fungsi pemutakhiran data personal pemegang kartu bilamana terdapat mutasi atau perubahan alamat maupun wilayah kelompok pengguna agar kartu tersebut dapat berfungsi pada wilayah baru.
Pemeliharaan - Kartu Mutakhiran Merupakan fungsi pemutakhiran data personal pemegang kartu bilamana terjadi perubahan alamat, penyesuaian nama wilayah namun tidak menyebabkan yang bersangkutan pindah/mutasi dari satu wilayah ke lain wilayah.
Terminasi Kartu Merupakan fungsi pengakhiran penggunaan kartu atas nama personal.
Hal ini dilakukan bilamana yang
bersangkutan telah meninggal dunia, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang kartu atau oleh sebab lain yang menggugurkan penggunaan kartu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk kartu terminasi – nomor kartu yang bersangkutan diblokir permanen sehingga tidak dapat dipergunakan.
2.3.5
Gambaran Sistem Keamanan Dalam Teknologi Informasi
Bilamana konfigurasi sistem informasi telah melibatkan akses pengolahan data lintas regional maka kebutuhan Jaringan Komunikasi Data menjadi hal yang esensi. Tanpa jaringan ini maka Instalasi Pengolahan Data Pusat tidak dapat mengambil maupun mengolah data yang telah di capture oleh Instalasi Pengolahan Data Regional. Sebaliknya tanpa jaringan komunikasi data, pihak regional pun tidak dapat mengambil maupun mengakses informasi yang dihasilkan oleh Instalasi Pengolahan Data Pusat. Jaringan Komunikasi Data yang diperlukan dapat menggunakan beberapa opsi sebagai berikut :
VPN – Virtual Private Network merupakan layanan jaringan komunikasi data yang memungkinkan area Instalasi Pengolahan Data Pusat dan Instalasi Pengolahan Data Regional secara virtual menjadi satu area. Tidak ada dikotomi pengolahan data pusat dan regional. Dengan fasilitas VPN ini secara psikologis tidak ada batasan antara pengolahan data pusat dan regional.
Private menggambarkan tingkat keamanan
pengolahan data dan pengaksesan informasi hanya dapat dilakukan oleh entitas entitas yang terhubung oleh Jaringan VPN tersebut. Media penghubung VPN dapat berupa coaxial cable, fiber optic cable, wireless broadband access maupun satellite access.
LS – Leased Lines Network merupakan layanan jaringan komunikasi data yang menghubungkan antar entitas dalam konfigurasi sistem informasi sehingga memungkinkan terjadinya pengolahan data secara online.
Pada situasi ini pihak Instalasi Pengolahan Data Pusat terintegrasi langsung dengan regional.
Sehingga memungkinkan regional mengakses data dan informasi dari Instalasi Pengolahan Data Pusat maupun sebaliknya pihak Instalasi Pengolahan Data Pusat dapat langsung mengambil mengakses data yang telah di capture regional.
IPN – Internet Protocol Network merupakan layanan jaringan komunikasi data yang memanfaatkan jaringan protokol internet. Dari segi biaya operasional layanan komunikasi data ini relatif lebih murah dibandingkan dengan VPN dan LS. Namun karena layanan internet merupakan layanan publik terbuka untuk umum maka tingkat keamanan pengolahan data maupun pendistribusian informasi memerlukan perangkat tambahan agar faktor keamanan data lebih memadai.
GPRS – IP Network merupakan layanan jaringan komunikasi data yang mengkombinasikan manfaat General Packet Radio Servicesdengan Internet Protocol. Penggunaan fasilitas GPRS memungkinkan EDC melakukan transmit data ke host server komputer dengan cepat. Host sesegera mungkin mengolah data dan mendistribusikan informasi hasil pengolahan data via Internet Protocol.
2.3.6
Tinjauan Standardisasi Kebutuhan Sistem Informasi Dalam Pelayanan Masyarakat
Selaras dengan meningkatnya kebutuhan, suatu sistem informasi berbasis web dituntut untuk lebih responsip melayani setiap permintaan data transaksi.
Sedangkan proses pengolahan data transaksi
dapat saja
dilaksanakan di Instalasi Pengolahan Data Pusat maupun di Instalasi Pengolahan Data Regional.
Guna
memenuhi permintaan pengguna, kecepatan dan ketepatan untuk segera beralih dari suatu server ke server lain dalam pengolahan data on-line menjadi begitu esensi. Layanan perpindahan pengolahan data dari suatu Intranet Regional ke pusat pusat pengolahan data online berbasis internet ditangani oleh Exchange Web Service . Penerapan Exchange Web Service secara sederhana dapat melalui manajemen pengolahan data seperti diilustrasikan dalam Gambar berikut:
Gambar 2-32 KonfigurasiExchange Web Service dalam suatu Jaringan Lokal
2.4 2.4.1
Tinjauan Mekanisme Koordinasi Stakeholder/Instansi Antar Departemen Pola Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Sistem desentralisasi telah mengubah pola pembangunan yang sebelumnya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pusat. Saat ini, pemerintah pusat hanya memiliki kontribusi sebesar 40% terhadap keberhasilan pembangunan, sementara sisanya dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan yang luas kepada daerah ini memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyeleraskan pembangunan. Tuntutan untuk diterapkannya demokratisasi menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan mulai dari pusat kekuasaan sampai ke daerah. Tuntutan tersebut akhirnya sampai pada keinginan untuk mereformasi kelembagaan negara mulai dari pusat sampai ke daerah agar menjadi lebih demokratis sebagaimana keinginan dari paradigma baru dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali telah terjadi berbagai perubahan terhadap komposisi daripada lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dimana keberadaan Lembaga Tertinggi Negara ditiadakan sehingga yang ada hanyalah Lembaga-Lembaga Negara. Dalam UndangUndang Dasar 1945 hasil amandemen tersebut dikatakan bahwa susunan dan kedudukan dari lembagalembaga tersebut akan ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri. Sebagai tindak lanjut daripada ketetapan tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusayawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Selain itu karena tuntutan reformasi pula sejak tahun 1999 pemerintah telah pula mengeluarkan kebijakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah yang kemudian diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keluarnya berbagai kebijakan ini tentunya akan menimbulkan berbagai implikasi. Salah satunya adalah bagaimana koordinasi diantara lembaga-lembaga negara tersebut dan bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal sebagai suatu organisasi negara.Koordinasi merupakan suatu “usaha yang dilaksanakan untuk menyelaraskan aktifitas antara antar satuan organisasi dan tugas antar pejabat dalam organisasi” (Kaho;1991;221)
Dalam organisasi pemerintahan negara, satuan organisasi tersebut adalah lembaga-lembaga yang berada dalam struktur organisasi negara. Seiring dengan budaya manusia, fungsi dan peran yang dijalankan oleh pemerintah makin lama makin banyak. Kelompok-kelompok kecil manusia berkembang menjadi kelompok yang lebih besar dan tersebar dalam kawasan yang lebih luas. Berdasarkan tataran ekademik dan empirik suatu negara dengan penduduk yang besar dan wilayah luas akan selalu membentuk organisasi pemerintahan yang besar pula, baik secara horisontal dengan membentuk lembaga-lembaga negara maupun secara vertikal dengan menbentuk unit-unit pemerintahan lokal.
2.4.2
Pola Koordinasi Antar Instansi/Departemen
Beberapa sisi koordinasi antar departemen yang harus ditingkatkan: (Bintoro Tjokroatmodjo):
Koordinasi antar Departemen mengenai substansi kegiatan usaha yang saling berkaitan.Kegiatan-kegiatan substantif diperlu dilakukan dan oleh unit Departemen/Lembaga. Dalam hal tersebut diusahakan Departemen/Lembaga yang dilihat dari sudut kewenangannya paling besar bertanggung jawab atas penanganan program.
Tujuan usaha pembangunan tersebut menjadi koordinator. Disini masalah level- otoritas juga menjadi penting, kecuali memperhatikan jadwal waktu penyelesaian kegiatan usaha dari masing-masing unit Departemen/Lernbaga yang menangani agar terselenggara koordinasi dalam waktu singkat.
Segi koordinasi dalam tingkat pengambilan keputusan yaitu koordinasi pada tingkat pusat, tingkat regional/daerah dan tingkat lokal (pada lokasinya). Keputusan-keputusan d.ari berbagai tingkat ini perlu konsisten dan memberikan arah dan ped.oman yang jelas pada tingkat ya.ng lebih bawah. Tingkat yang lebih atas bersifat kebijaksanaan-kebijaksanaan dari tingkat yang lebih bawah koordinasi lebih bersifat operasional. Dalam hal ini termaksuk pula koordinasi yang bersifat bimbingan dan koordinasi yang bersifat teknis operasional. Masalah tersebut juga berkaitan dengan masalah kewenangan-kewenangan tingkat pemerintahan tertentu, misalnya hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Koordinasi pada tingkat operasional yang lebih bawah refatif lebih menghadapi masalah, karena kepentingan-
kepentingan pada tingkat lokal lebih terasa. Kecuali itu mengalirnya arus secara terkoordinir ketingkat bawahan sering mengalami distorsi. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk penanggul angannya.
Koordinasi antar Departemen adalah koordinasi dalam proses usaha, yaitu koordinasi pada tingkat perencanaan programming, pelaksana pengendalian dan pengawasanya.Biarpun pada semua tingkatan proses adalah penting, koordinasi pada tingkat perencanaan dan penganggaran seringkali bersifat menentukan. Koordinasi- perencanaan yang baik pada tingkat itu fasilitatif terhadap terselenggaranya koordinasi pada tingkat-tingkat selaniutnva. Koordinasi pada tingkat pelaksanaan operasional memerlukan kejelasan mengenai batasan-batasan ruang lingkup kewenangan masing-masing. Namun demikian jangan terlalu ketat, seharusnya terdapat ruang-ruang untuk penyesuaian-penyesuaian.Koordinasi pengendalian dan pengawasan sering dipakai satu sistem pengendalian, pelaporan dan pengawasan yang dapat dipakai oleh semua. Departemen yang terlibat. Disini diperlukan pengembangan pada semua tingkat proses usaha, tolok ukur pelaksanaan kegiatan dan standar- standar pelaksanaan.
Koordinasi menghendaki suatu orientasi bahwa tujuan kegiatan usaha masing-masing bersama pembangunan bidang tertentu. Dalam hal ini seringkali terlihat bahwa masalah muncul sehingga tindakan penyelesaian masalah manajerial diperlukan, kecuali pembagian kewenangan atau sistem koordinasi yang jelas. Memang koordinasi dalam arti penyerasian tidak hanya mengandung unsur struktur tetapi juga aspek perilaku dan komunikasi. Mengenai hal-hal tertentu apabila masalah kesamaan tingkat atau pangkat menjadi penghambat komunikasi koordinasi, kebijaksanaan pengarahannya dapat diusahakan dari tingkat kewenangan
Namun demikian tetap suatu pengembangan mekanisme koordinasi adalah daya dongkrak ( leverage) bagi terselenggaranya koordinasi yang baik. Mengenai koordinasi antar d epartemen ini perlu terus dipikirkan berbagai variasi mekanisme koordinasi yang telah diusahakan di Indonesia.Selayaknya diperhatikan bahwa pengembangan pola-pola tersebut hendaknya di maksimalkan.Kegiatan usaha pembangunan dalam pola-pola yang terlalu terstruktur. Hal ini akan menghambat pelaksanaan kegiatan usaha-usaha.
2.5 2.5.1
Tinjauan Pendekatan Sosial Kemasyarakatan Komunikasi Publik dan Social Marketing
Komunikasi publik dan social marketing dapat dipertemukan melalui dua jalur yaitu public communication of public interest dan involving public (“Public Communication Campaigns, Ronald E. Rice and Charles K. Atkin, 2000).Jadi keduanya merupakan upaya komunikasi publik dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat dan sifatnya melibatkan masyarakat.Keduanya tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Mengapa upaya menyampaikan gagasan untuk mengubah perilaku masyarakat kerap kali kurang berhasil, atau bahkan gagal?Salah satu penyebab, adalah gagalnya organisasi dalam melakukan komunikasi publik atau, bisa jadi gagasan organisasi tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut pakar komunikasi, Effendi Ghazali, masalah komunikasi publik dan pemasaran sosial di Indonesia pada umumnya disebabkan karena:
a.
Publik kurang dianggap penting di Indonesia, dan akhirnya komunikasi publik kurang berkembang. Publik selama ini lebih diwakili oleh sekelompok orang dalam aksi demo
b.
Media massa sedang ada di masa transisi dari sistem otoriter ke libertarian
c.
Komunikasi publik sering tercampur dengan sosialisasi
d.
Pemasaran sosial sering tercampur dengan kehumasan. Pada akhirnya, dibutuhkan sebuah proses yang cukup panjang agar semua proses “belajar” masyarakat berjalan lancar
2.5.2
Manajemen Perubahan Dalam Kehidupan Kemasyarakatan
Adanya pengetahuan dan wawasan baru yang diperoleh melalui proses pemberian informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem distupakan mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial. Namun agar perubahan yang terjadi dalam masyarakat pedesaan dapat memberikan kontribusi yang positip bagi pembangunan nasional, maka pe merintah perlu memikirkan sosok “ Agent Of Social Change ” yang mampu mengarahkan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat pedesaan ke arah patisipasi positip bagi keberhasilan pembangunan daerah. Pentingnya agen perubahan sosial ini sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan yang cenderung sulit menerima atau menerjemahkan informasi dari media massa secara langsung. Masyarakat pedesaan akan lebih memahami isi pesan yang disamapaikan secara tatap muka oleh figur yang berpengaruh di masyarakatnya.
2.5.2.1
Pengertian Agen Perubahan
Agen perubahan (change agents) adalah sejumlah orang-orang yang mempelopori, menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan dalam usaha-usaha pembangunan suatu masyarakat. Rogers dan Shoemakers mengartikan agen perubahan sebagai professional yang mempengaruhi putusan inovasi klien menurut arah yang diinginkan oleh lembaga perubahan (Nasution, 1996:114). Sedangkan Havelock berpendapat agen perubahan adalah seseorang yang membantu terlaksanya perubahan sosial atau suatu difusi inovasi yang berencana. Dengan kata lain, agen perubahan adalah mereka yang sehari-hari bekerja sebagai perencana pembangunan hingga para petugas lapangan pertanian, pamong, guru, dan penyuluhan lainya.
2.5.2.2
Kualifikasi Agen Perubahan
Kualifikasi dasar agen perubahan menurut Duncan dan Zaltman merupakan tiga yang utama di antar banyak kompetensi yang mereka miliki (Nasution, 1996: 114) yaitu: 1.
Kualifikasi teknis, yakni kompetensi dalam tugas spesifik dan proyek perubahan itu.
2.
Kemampuan administratif, yakni kemauan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang lebih rumit.
3.
Hubungan antar pribadi. Suatu sifat yang paling penting adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan diri dengan orang lain, berbagai akan perspektif dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri.
2.5.2.3
Peran Agen Perubahan
Peran agen perubahan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Nasution,1992:70-73): -
Peran yang Manifes Peranan yang manifest adalah peran yang kelihatan “di permukaan” dalam hubungan antara agen
perubahan dengan kliennya, dan merupakan peran yang dengan sadar dipersiakan sebelumnya. Peranan yang manifest dari agen perubahan dapat dilihat dalam tiga perspektif, yaitu sebagai penggerak, perantara, dan penyelesai (accomplisher). -
Peran yang Laten Peran yang laten merupa kan peran yang timbul dari “arus bawah” yang memberi petunjuk bagi si agen dalam mengambil tindakan. Hampir semua peranan yang manifest dari agen perubahan yang disebutkan mempunyai pasangan yang bersifat laten. Ini berarti selain fungsi-fungsi yang kelihatan secara nyata, agen perubahan juga memilki fungsi-fungsi yang laten yaitu : -
Sebagai pengembang kepemimpinan
-
Sebagai penganalisa
-
Sebagai pemberi informasi
-
Sebagai penghubung
-
Selaku organizer
-
Selaku reinforcer
2.5.2.4
Tugas dari Agen Perubahan
Suatu usaha perubahan sosial yang berencana tentu ada yang memperkarsainya.Prakarsa itu dimulai sejak menyusun rencana, hingga memepelopori pelaksanaanya.Bila kita lihat dalam suatu masyarakat yang melaksanakan pembangunan sebagai suatu perubahan sosial yang berencana, maka lembaga-lembaga perubahan (change agencies) tersebut adalah semua pihak yang melaksanakan pembangunan itu sendiri. Rogers dan Shoemaker menggariskan bahwa setidaknya ada tujuan tugas utama agen perubahan dalam melaksanakan difusi inovasi, yakni: -
Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan;
-
Membina suatu hubungan dalam rangka perubahan (change relationship);
-
Mendiagnosa permaslahan yang dihadapi oleh masyarakat;
-
Menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien;
-
Menerjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan yang nyata;
-
Menjaga kestabilan perubahan dan mencegah terjadinya drop-out;
-
Mencapai suatu terminal hubungan.
Langkah-langkah pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut: 1
2
4
5 Memilih pemecahan
3 Mendapatkan sumber-sumber yang relevan
Mendengarkan (keluhan, permasalahan, tujuan, dan lain-lain)
Membina hubungan
Memperoleh penyelesaian
6
Menjaga kestabilan Membangkitkan kepercayaan
Gambar 2-33 Pertahapan Langkah Agen Perubahan Bagi seorang agen perubahan, dalam mendifusikan inovasi penting sekali menyelaraskan langkah-langkah kegiatannya dengan tahap-tahap yang dilalui oleh klien dalam proses penerimaan suatu inovasi, yaitu sebagai berikut:
AGENPERUBAHAN
ANGGOTAMASYARAKAT
Mempromosikan
Sadar, tahu
Menjelaskan
Berminat, mencari informasi
Mendemonstrasikan
Mengetahui
Melatih
Mencoba
Membantu, melayani
Menerima
Tarik diri
Menjadikannya bagian hidup
Gambar 2-34 Proses penerimaan suatu inovasi
2.5.3 Teori
Teori Adopsi Difusi Inovasi Difusi
Inovasi
pada
dasarnya
menjelaskan
proses
bagaimana
suatu
inovasi
disampaikan
(dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “ as the process by which an
innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social sistem .” Lebih jauh dijelaskan bahwa
difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan
penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters .”
2.5.3.1
Pengertian Adopsi Difusi Inovasi
Proses adopsi merupakan proses-proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar hal yang baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan) hal yang baru tersebut. Adopsi adalah suatu keputusan untuk memamfaatkan sepenuhnya suatu ide baru (inovasi) dimana keputusan ini merupakan jalan terbaik darin tindakan tindakannya. Kategori adopters yang mengadopsi suatu inovasi adalah klasifikasi anggota sistem sosial berdasarkan innovativeness yang didasari juga oleh waktu relatif yang dibutuhkan untuk mengadopsi suatu inovasi. Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru (Effendy: 2003:284). Inovasi adalah suatu ide, karya, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ciri-ciri inovasi yang dirasakan para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi (Ardianto, 2004:63) : -
Relative advantage (keuntungan relatif)
-
Compatibility (kesesuaian)
-
Complexity (kerumitan)
-
Trialability (kemungkinan dicoba)
-
Observability (kemungkinan diamati)
2.5.3.2
Unsur-unsur Difusi Inovasi
Unsur-unsur difusi ide (Effendy 2003:284) adalah: -
Inovasi
-
Yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu
-
Dalam jangka waktu tertentu
-
Di antara anggota suatu sistem sosial
2.5.3.3
Atribut Adopsi Difusi Inovasi
Dalam pandangan masyarakat yang menjadi klien dalam penyebarserapan inovasi, ada lima atribut yang menandai setiap gagasan atau cara-cara baru yang dimaksud, yaitu (Nasution, 1996: 112): 1.
Keuntungan-keuntungan relative (relative advantages); yaitu apakah cara-cara atau gagasan baru ini memeberikan sesuatu keuntungan relative bagi mereka yang kelak menerimanya.
2.
Keserasian (compatibility); yaitu apakah inovasi yang hendak didifusikan itu serasi dengan nilai-nilai, sistem kepercayaan, gagasan yang lebih dahulu diperkenalkan sebelumnya, kebutuhan selera, adatistiadat, dan sebagainya dari masyarakat yang bersangkutan.
3.
Kerumitan (complexity); yakni apakah inovasi tersebut dirasakan rumit. Pada umumnya masyarakat tidak atau kurang berminat pada hal-hal yang rumit, sebab selain sukar untuk dipahami, juga cenderung dirasakan merupakan tambahan beban yang baru.
4.
Dapat dicobakan (trialability ); yaitu bahwa suatu inovasi akan lebih cepat diterima, bila dapat dicobakan dulu dalam ukuran sebelum orang terlanjur menerimanya secara menyeluruh. Ini adalah cerminan prinsip manusia yang selalu ingin menghindari suatu resiko yang besar dari perbuatnnya sebelumnya “nasi
menjadi bubur”. 5.
Dapat dilihat (observability); jika suatu inovasi dapat disaksikan dengan mata, dapat terlihat langsung hasilnya, maka orang akan lebih mudah untuk memepertimbangkan untuk menerimanya, ketimbang bila inovasi itu berupa sesuatu yang abstrak, yang hanya dapat diwujudkan dalam fikiran, atau hanya dapat dibayangkan.
2.5.3.4
Tahap-tahap Penerima Inovasi
Rogers dan Shoemaker (1971) mengelompokkan masyarakat penerima menjadi lima lapisan yaitu (Severin,2005:250): 1.
Innovator, yakni berani mengambil risiko, bersemangat untuk mencoba ide-ide baru, mempunyai hubungan yang lebih cosmopolitan atau mendunia daripada rekan-rekan sesamanya.
2.
Pengadopsi Dini (early adopters), yaitu orang-orang yang berpengaruh, tempat teman-teman sekelilingnya memeperoleh informasi, dan merupakan orang-orang yang lebih maju dibanding orang sekitarnya. Memiliki ciri-ciri: tempat yang terhormat, biasanya tingkat pimpinan opini yang tertinggi dalam sistem sosial.
3.
Mayoritas dini (early majority ), yaitu orang-orang yang tenag dan berhati-hati, sering berinteraksi dengan sesamanya namun jarang memegang posisi kepemimpinan utama.
4.
Mayoritas belakangan (late majority), yakni orang-otang yang baru bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang sekelilingnya sudah menerima atau orang-orang skeptis, sering mengadopsi inovasi karena kebutuhan ekonomi atau tekana jaringan kerja yang meningkat.
5.
Laggards, yaitu lapisan yang paling akhir dalam menerima suatu inovasi memiliki ciri-ciri yaitu tradisional, paling lokalit (localite), banyak yang hampir terpencil titik acuannya adalah masa lalu.
Dalam penerimaan suatu inovasi, biasanya seseorang memalui sejumlah tahapan yang disebut tahap putusan inovasi (Nasution, 1996:113), yaitu: •
Tahap Pengetahuan. Tahap dimana seseorang sadar, tahu, bahwa ada suatu inovasi
•
Tahap Bujukan. Tahap ketika seseorang sedang mempertimbangkan, atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tadi, apakah ia menyukainya atau tidak.
•
Tahap Putusan. Tahap dimana seseorang membuat putusan apakah menerima atau menolak inovasi yang dimaksud.
•
Tahap Implementasi. Tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya mengenai sesuatu inovasi.
•
Tahap pemastian. Tahap seseorang memastikan atau mengkomunikasikan putusan yang telah diambilnya tersebut.
2.5.4
Komunikasi Kelompok
Secara umum dapatdiketahui bersama bahwa kelompok tidak bisa dipisahkan dari komunikasi antar anggotanya. Banyak manfaat positif jika individu bergabung dalam suatu kelompok, salah satunya saja adalah sebagai media penyelesaian masalah, share ilmu pengetahuan, ataupun sebagai status sosial. Sebelum masuk lebih jauh tentang fungsi dari komunikasi kelompok ini, dalam sub bab berikutnya akan dibahas mengenai apa itu komunikasi kelompok dan definisinya.
2.5.4.1
Pengertian Komunikasi Kelompok
Kelompok terdiri dari dua atau lebih individu yang saling bergantung dan berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan tujuan menjalankan sesuatu aktivitas untuk mencapai tujuan dari kesepakatan (Lubis, 2007: 112). Menurut Carl E. Larson dan Calvin A. Golberg, komunikasi kelompok adalah suatu bidang studi, penelitian dan terapan yang tidak menitikberatkan perhatiannya pada proses kelompok secara umum, tetapi pada tingkah laku individu dalam diskusi kelompom tatap muka yang kecil (Lubis, 2007: 118). Menurut Elwood Murray, komunikasi kelompok dapat dikatakan sebagai suatu disiplin karena komunikasi kelompok itu mempunyai ruang lingkup, menunjukkan kemajuan dalam pengembangan teori serta mempunyai metodologi riset, kritik dan penerapan (Lubis, 2007: 119). Sekelompok orang yang menjadi komunikan itu bisa sedikit (komunikasi kelompok kecil) dan bisa banyak (komunikasi kelompok besar).Jadi, pengkategorian kelompok kecil dan besar tergantung dari jumlah kelompok pesertanya. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok “kecil” seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984). Mi chael Burgoon
(dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga
orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu umtuk mencapai tujuan kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2005). Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan.Dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi antarpribadi.Karena itu kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok.
2.5.4.2
Fungsi Komunikasi Kelompok
Harold D. Laswell merincikan fungsi komunikasi kelompok (Lubis, 2007:127) yaitu 1.
Penjajakan lingkungan
2.
Menghubungkan bagian-bagian yang terpindah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungan, dan
3.
Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya
2.5.4.3
Karakteristik Proses Komunikasi Kelompok
Didalam komunikasi kelompok, terdapat karakteristik yaitu (Nasution, 1990:27): -
Komunikasi kelompok merupakan suatu proses sistematik Proses itu terjadi dalam suatu sistem. Komponen-komponen dari sistem yang dimaksud adalah : kontekssitusional, pesan, penerima, dan pola interaksi yang muncul ketika suatu kelompok berkomunikasi. Untuk memahami pesan-pesan atau pola interaksi tersebut, haruslah dipahami sikap, nilai-nilai, dan keyakinan komunikator, konteks di mana kelompok yang bersangkutan berkomunikasi, orientasi kultural dan linguistik kelompok, dan serangkaian faktor psikologis.
-
Komunikasi kelompok adalah bersifat kompleks. Kompleksitas itu disebabkan oleh: •
Dimensi sistematik yang memepengaruhi komunikasi kelompok berfungsi secara simultan. Jadi ketika seseorang berkomunikasi dalam kelompok, maka kebudayaanya, situasi dan tatanan psikologis, semuanya berinteraksi dan memberi saham diskusi yang berlangsung.
•
Pengaruh dari faktor-faktor tersebut bila kita berinteraksi. Suatu saat mungkin sikap mental kita paling berpengaruh dalam arus komunikasi, di saat selanjutnya mungkin konteks atau sejumlah tradisi kultural atau ritual yang mendominasi interaksi yang berlangsung saat itu.
-
Komunikasi kelompok adalah bersifat dinamik
Komunikasi kelompok dapat dirumuskan sebagai suatu persepsi bersama, motivasi, dan pencapaian tujuan.Namun begitu, sifat esensial komunikasi kelompok adalah interdepedensi. Anggota kelompok adalah saling memepengaruhi satu sama lain, dan juga sampai derajat tertentu saling mengontrol atau menegendalikan.
2.5.4.4
Ruang Lingkup Komunikasi Kelompok dengan Komunikasi Antar Pribadi
Menurut sifatnya, komunikasi antar personal dibedakan menjadi dua yakni komunikasi diadik ( dyadic communication) dan komunikasi kelompok kecil (small group communication). Komunikasi diadik adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung anatar dua orang dalam situasi tatap muka yang dilakukan melalui tiga bentuk percakapan, wawancara dan dialog. Adapun komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung anatar tiga orang atau lebih secara tatap muka dengan anggota-anggotanya yang saling berinteraksi satu sama lain. Antara komunikasi kelompok dengan komunikasi antar pribadi sebenarnya tidak perlu ditarik garis pemisah. Kedua bidang ini ternyata saling tumpang tindih dan banyak situasi tatap muka yang dapat diungkapkan dalam berbagai cara sesuai dengan perhatian dan tujuan si pengamat. Di dalam komunikasi kelompok, kerap juga terjadi komunikasi antar pribadi.Dimana di dlama situasi komuniasi kelompok, kemungkinan terjadinya komunkasi antar pribadi sangat besar.Misalnya komunikasi antar pribadi antara komunikator dengan salah satu khalayak dalam suatu kelompok ketika melakukan diskusi (Lubis, 2007:137-139).
2.5.5
Komunikasi Antar Pribadi
Setelah dijelaskan mengenai komunikasi kelompok (pengertian, tujuan, dan komponen) selanjutnya akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini sangat penting dalam kegiatan implementasi sistem pendistribusian secara tertutup LPG tertentu pada tahun 2012 terutama ketika menemui beberapa stakeholder yang terkait baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
2.5.5.1
Pengertian dan Ciri-ciri Komunikasi Antar Pribadi
Komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman pesan-pesan dua orang atau di anatar sekelompok kecil orang-orang, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (Devito, 2001 : 4). Berdasarkan defenisi diatas, komunkasi antarpribadi dapat beralngsung anatara dua orang yang memang sedang berdua-duaan atau antara dua orang dalam suatu pertemuan, misalnya anatar penyaji makalah dengan salah seorang peserta suatu seminar. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi dapat dirumuskan sebagai berikut (Liliweri, 1991:14-19): -
Komunikasi antar pribadi biasanya terjadi secara spontan dan sambil lalu;
-
Komunikasi antar pribadi tidak mempunyai tujuan terlebih dahulu;
-
Komunikasi antar pribadi terjadi secara kebetulan di antara peserta yang tidak mempunyai identitas yang jelas;
-
komunikasi antar pribadi mempunyai akibat yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
-
komunikasi antar pribadi seringkali berlangsung berbalas-balasan;
-
komunikasi antar pribadi menghendaki paling sedikit melibatkan hubungan dua orang dengan suasana yang bebas, bervariasi, adanya pengaruh;
-
komunikasi antar pribadi tidak dikatakan tidak sukses jika tidak membuahkan hasil;
-
komunikasi antar pribadi menggunakan lambang-lambang bermakna.
2.5.5.2
Sifat-sifat Komunikasi Antar Pribadi
Definisi komunikasi antar pribadi memberikan tekanan terhadap kebebasan dalam mengembangkan konsep komunikasi antar pribadi berdasarkan situasi. Di dalam komunikasi antar pribadi terdapat tujuh sifat (Liliweri, 1991:31) yaitu: 1.
Melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal Jika diperhatikan dengan sunguh-sunguh maka setiap hati sebenarnya setiap orang dalam berkomunikasi antar pribadi telah melaksanakan pengiriman pesan-pesan yang bersifat verbal maupun nonverbal. Goffman (1971) dan de Lozier (1976) Little John (1978); merinci perilaku verbal tersebut atas: -
Bahasa jarak atau proksemik, yaitu studi yang memeplajari posisi tubuh dan jarak tubuh (ruang antar tubuh) sewaktu orang berkomunikasi antar persona.
-
Bahasa gerak anggota tubuh atau kinesik, yaitu studi yang memepelajari gerakan-gerakan anggota tubuh. Contohnya penampilan fisik, sikap tubuh dan cara berjalan, ekspresi wajah, kontak mata dan lain-lain.
2.
Perilaku yang terletak antara verbal dan non verbal yang disebut paralinguistic, yaitu studi tentang penggunaan suara dan vokalisasi (misalnya intonasi dan kecepatan berbicara, dan lain-lain). Perilaku verbal dan nonverbal yamg memiliki/mendukung pesan dapat menghasilkan suatu suasana yang menunjukkan erat tidaknya hubungan antara dua orang (dekat atau jauhnya jarak sosial).
3.
Melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan, scripted (tertulis), dan contrived (dipersiapkan) Ketika berkomunikasi dengan sesamanya umumnya ia harus mempertimbangkan secara pasti setiap perilakunya sendiri. Bentuk perilaku yang pertama adalah yang bersifat spontan.Perilaku seperti ini dalam suatu komunikasi antar pribadi dilakukan secara tiba-tiba, serta merta untuk menjawab sesuatu rangsangan dari luar tanpa terpikir telebih dahulu.
Bentuk perilaku yang kedua adalah yang bersifat scripted. Reaksi dari emosi terhadap pesan yang diterima jika pada taraf yang terus menerus membangkitkan suatu kebiasaan anda untuk belajar, dan akhirnya perilaku ini dilakukan karena dorongan faktor kebiasaan. Bentuk perilaku contrived merupakan perilaku yang sebahagian besar didasarkan pertimbangan kognitif. 4.
Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dinamis Sifat yang ketiga dari komunikasi antar pribadi adalah sifat yang terlihat sebagai proses yang berkembang, gambaran mana menunujukkan bahwa komunikasi antar pribadi sebenarnya tidaklah statis melinkan dinamis. Kejadian seperti ini menyakinkan bahwa suatu proses dalam komunikasi antar pribadi terus berkembang, semakin hidup karena perkenalan telah memasuki pertambahan kognisi pihak lain; kemudian perasaan/afektifnya dan pada gilirannya akan terlihat dalam perilaku verbal dan nonverbal.
5.
Melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi (pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya) Umpan balik dalam komunikasi antar pribadi dilihat dalama keberhasilan interaksi dalam komunikasi antar pribadi mengandalkan suatu perubahan dalam sikap, pendapat, dan pikiran, perasaan dan minat maupun tindakan tertentu. Ada lima hal yang harus diketahui dalam interaksi terhadap sesama, yaitu: (1) dengan siapa individu mengadakan hubungan; (2) seberapa sering, eratnya maupun renggangnya hubungan tersebut; (3) bagaimana status dan peranan individu di dalam lingkungan kerja maupun lingkungan pribadi; (4) bagaimana ikatan-ikatan dengan organisasi sosial maupun politik anggota kelompoknya; (5) pertemuan-pertemuan apa yang dihadiri oleh individu-individu dalam kelompok yang diteliti. Dipandu dengan tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik Dengan intrinsic dimaksudkan adalah suatu standart dari perilaku yang dikembangkan oleh seorang sebagai pandu bagaimana mereka melaksanakan komunikasi. Dengan ekstrinsik dimaksudkan dengan adanya standard atau tata aturan lain yang ditimbulkan karena adanya pengaruh pihak ketiga atau pengaruh situasi dan kondisi sehingga komunikasi antar manusia harus diperbaiki atau malah dihentikan.
6.
Menunjukkan adanya suatu tindakan
Sifat keenam dari komunikasi antar pribaadi adalah harus adnya sesuatu yang dibuat oleh mereka yang terlibat dalam proses komunikasi itu. Jadi kedua pihak harus sama-sama mempunyai kegiatan, aksi tertentu sehingga tanda bahwa mereka memang berkomunikasi. 7.
Merupakan komunikasi yang persuasif Sifat terakhir dari komunikasi antar pribadi yang penting adalah adanya; persuasi, Sunarjo (1983) dari pelbagai sumber menyebutkan persuasi tidak lain merupakan teknik untuk memepengaruhi manusia
dengan memanfaatkan/menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi dengan demikian persuasi bukan merupakan pembujukan terhadap seseorang ataupun suatu kelompok untuk menerima pendapat yang lain.
2.5.5.3
Proses Komunikasi Antar Pribadi
Di dalam proses komunikasi antar pribadi hal yang penting dalam tahapan-tahapan menyampaikan pesan yaitu (Devito, 2001:232): a.
Opening, meliputi pada tahap awal di dalam suatu percakapan biasanya beberapa jenis dari pembukaan suatu percakapan. Misalanya menyebutkan kata “Hi, Apa Kabar?”. Auatu pesan dianatara
koneksi dua orang dan suatu pesan dalam membuka saluran untuk memeperoleh suatu keuntungan agar meningkatnya saling penegertian. Salam pembuka tidak hanya dalam bentuk verbak tetapi juga dapat dalam bentuk nonverbal seperti senyuman, ciuman, atau bersalaman. b.
Feedforward meliputi pada tahap kedua dalam suatu percakapan, dimana seseorang akan menyiapkan informasi sebelum pesan utama disampaikan. Biasanya dalam bentuk basa-basi. Selain itu memperkenalkan diri merupakan pada tahap ini.
c.
Business, tahap ketiga dalam suatu percakapan, dimana yang dilakukan pada tahap ini biasanya digunakan dalam memepertegas maksud dan tujuan dari pesan. Misalnya mengajari, meneceritakan, mempengaruhi, mencoba.
d.
Feedback, tahap keempat dalam suatu percakapan, kamu akan menerima signal atau umpan balik akan percakapan yang telag kamu lakukan. Hal ini agar mengetahui pemahan akan pesan yang telah diberikan.
e.
Closing, tahap kelima dal suatu percakapan, tahap penutup, memeberikan ucapan seperti kesimpulan, ucapan terima kasih dan lain-lain. Proses dalam menyebarkan inovasi baru agar tercapai keefektifannya, sangat diperhatikan proses dalam komunikasi antar pribadi dengan warga masyarakat seperti yang semestinya, seorang penyuluh dituntut untuk memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut (Nasution, 1990: 22):
f.
Kemampuan empati, dimaksudkan sebagai kemampuan penyuluh untuk menempatkan dirinya pada posisi warga masyarakat yang dibinanya. Dengan kemampuan itu, penyuluh harus mengusahakan memandang persoalan dari kacamata warga masyarakat, dab bukan sekedar dari sudut tinjau seorang petugas. Pada langkah pertama diharapkan sudah menghindari suatu hambatan yang paling umum terjadi dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang paling umum terjadi, yaitu; karena biasanya seorang penyuluh berikut ide-idenya pertama-tama dirasakan sebagai sesuatu yang asing bagi khalayak.
g.
Menciptakan situasi homophily dengan khalayak Menciptakan suasana yang homophily berarti membangun suatu suasana hubungan yang secara komunikasi disebut akrab. Maksudnya dalam berkomuniksi dengan khalayak, si penyuluh dirasakan
sama atu setara dengan khalayak yang dihadapinya. Dengan kata lain, penyuluh tidak lagi dirasakan sebagai seseoarnga yang berbeda dengan mereka. Menurut Rogers and Shoemaker (1971), homophily merupakan tingkat dimana pasangan individu yang berinteraksi mempunyai kesamaan atribut tertentu seperti keyakinan, nilai-nilai, pendidikan, status sosial, dan sebagainya. h.
Menegakkan keserasian (kompatibilitas) program yang dijalankan dengan kebudayaan masayarkat setempat Agar suatu program dapat diterima di tengah masyarakat, maka harus pula diusahakan terciptanya keserasian program dimaksud dengan kebudayaan masayaralat yang bersangkutan. Jika masyarakat tidak merasakan keserasian antar budaya hidup mereka dengan apa yang ditawarkan oleh penyuluh, maka sukar bagi masyarakat tersebut untuk dapat menerima program tersebut dengan menjadikannya bagian kehidupan mereka sehari-hari.
Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di PropinsiJawa Timur, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibu Kota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu Kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.
Kondisi Geografis Kabupaten Malang terletak pada 112 035`10090`` sampai 112``57`00`` Bujur Timur 7044`55011`` sampai 8026`35045`` Lintang Selatan. Kabupaten di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dan selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
Dengan kondisi diatas, maka Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa Timur. Bagian timur merupakan kompleks PegununganBromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunanan kopi,dan cokelat(daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur.
Kondisi Pemerintahan Secara pemerintahan Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, pada awalnya kabupaten Malang terdiri pula atas kecamatan batu, tetapi pada tahun 2001 Kota Batu memisahkan diri dan meningkatkan statusnya menjadi Kota. Hingga saat ini Kota Batu sudah bukan menjadi bagian dari wilayah kabupaten Malang. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. IbuKotakecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen.Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.Berikut ini disajikan gambar peta administrasi Kabupaten Malang.
Gambar 3-1
Peta Administrasi Kabupaten Malang
Kondisi Sosial Ekonomi Sebagian besar industri yang menopang adalah industri perdagangan. Beberapa diantaraya adalah perdangang agricultural. Sementara industri manufactur menjadi sektor nomor 2 di Kota malang. Kota Malang pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,5% untuk industri non migas, sedangkan industri migas hanya mencapai kontribusi sebesar 5,9 %.
Kondisi Masyarakat Masyarakat Kabupaten Malang sebagian besar merupakan masyarakat pedesaan bergerak dibidang pertanian. Terkait dengan penggunaan LPG 3 kg, kebutuhan masyarakat kabupaten Malang relatif sedang, dari kajian terdahulu bahwa estimasi kebutuhan LPG yaitu sebanyak 4 tabung/ per bulan.
Kondisi Lembaga Penyalur Hasil registrasi lembaga penyalur hasil kegiatan pemutakhiran lembaga penyalur dan proses pemufakatan sub penyalur yang dilakukan di Kabupaten Malang.
Tabel 3-1
Rekapitulasi Registrasi Lembaga Penyalur di Kabupaten Malang
Kecamatan
∑ Penyalur
∑ Sub Penyalur
∑ Penyaluran (Tabung/Hari)
Ampelgading
3
38
1.856
Bantur
5
37
2.664
Bululawang
7
39
2.309
Dampit
6
29
3.652
Dau
4
45
1.938
Donomulyo
2
30
2.338
Gedangan
2
22
1.786
Gondanglegi
4
90
2.883
Jabung
5
35
2.322
Kalipare
3
19
2.541
Karangploso
3
26
2.183
Kasembon
2
21
1.121
Kepanjen
4
87
3.589
Kromengan
2
20
1.489
Lawang
5
31
2.883
Ngajum
3
24
1.814
Ngantang
3
41
2.777
Pagak
3
19
1.686
Pagelaran
4
48
2.280
Pakis
8
59
3.564
Pakisaji
5
55
3.689
Poncokusumo
7
62
3.480
Pujon
3
35
2.669
Singosari
6
53
4.471
Sumber Pucung Sumbermanjing
2 3
46 70
2.039 2.959
Tajinan
5
35
1.929
Tirto Yudo
6
41
2.032
Tumpang
6
59
2.568
Turen
6
47
4.865
Wagir
6
36
2.959
Wajak
5
34
2.868
Wonosari
2
51
1.726
Kecamatan
∑ Penyalur
∑ Sub Penyalur
∑ Penyaluran (Tabung/Hari)
1.384
85.929
Grand Total
Hasil dari kegiatan registrasi terhadap penyalur LPG Tertentu di Kabupaten Malang berjumlah sebanyak 32 penyalur dengan kapasitas penyaluran distribusi LPG tertentu 85.929 tabung per hari. Sub penyalur yang dilakukan registrasi di Kota Malang sejumlah 1.384 sub penyalur resmi dengan rata-rata penyaluran sebanyak 62 tabung perhari.
Kondisi Pengguna LPG Tertentu Secara garis besar, keterkaitan kondisi masyarakat dengan pola konsumsi di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1.
Rata-rata pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Malang adalah Rp.8.997.233,168 dengan jumlah pendapatan yang relatif besar tersebut dapat diasumsikan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang akan tinggi.
2.
Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Malang adalah 3,71 orang per keluarga. Dengan ratarata jumlah anggota keluarga yang relatif tinggi dapat diasumsikan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang akan relatif tinggi.
3.
Keluarga yang termasuk dalam keluarga miskin di Kabupaten Malang adalah sebesar 23.73% dari total jumlah keluarga di Kabupaten Malang. Dengan jumlah yang relatif besar tersebut, dapat diasumsikan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang akan relatif rendah.
Kategori Rumah Tangga Miskin 24%
Tidak Miskin 76%
Miskin
Gambar 3-2
Tidak Miskin
Grafik Kategori Rumah Tangga di Kabupaten Malang
4.
Rata-rata pengeluaran dalam sebuah keluarga per bulan di Kabupaten Malang adalah sebesar Rp.556.878,- Dengan jumlah pengeluaran yang relatif rendah, maka dapat diasumsikan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang akan relatif rendah pula.
5.
Status wilayah di bawah kecamatan di Kabupaten Malang 96.92% adalah daerah pedesaan, dengan kondisi demikian dapat diasumsikan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang akan relatif rendah.
6.
Jumlah industri makanan/minuman di Kabupaten Malang berjumlah 3.126 unit. Dengan jumlah yang relatif besar, dapat diasumsikan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang akan tinggi.
7.
Di Kabupaten Malang 100% wilayahnya terhubung oleh sarana dan prasarana transportasi, tetapi hanya 84.87% saja yang dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat atau lebih. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, dapat diasumsikan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang relatif tinggi, namun disebagian wilayah yang sarana dan prasarana transportasinya tidak menunjang, pola konsumsi masyarakatnya akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain.
Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan pola konsumsi pengguna LPG tertentu di Kabupaten Malang termasuk relatif rendah.
4.1
Kerangka Pemikiran
Sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup telah dimulai sejak tahun 2009 di Kota Malang sebagai pilot project. pada tahun 2010 wilayah sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup telah diperluas menjadi Wilayah Malang raya yang meliputi: Kota Malang, Kabupatan Malang, dan Kota Batu; Kota Surakarta, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sumedang, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2011, dilakukan kegiatan lanjutan implementasi dan penerapan sistem pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di wilayah-wilayah yang telah diimplementasi pada tahun 2010. Pada tahun 2011 juga telah dikembangkan implementasi dan penerapan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu di Kota Semarang. pada tahun 2012 pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan kegiatan lanjutan Pengawasan implementasi sistem pendistribusian LPG Tertentu secara tertutup di wilayah yang telah diimplementasi pada tahun 2011. Sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang mengggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali. dalam penerapan kartu kendali berupa kartu pintar (smart card), pengguna akan melakukan transaksi isi ulang pada Sub Penyalur yang telah ditunjuk yang sudah diinstal EDC. Dengan penggunaan teknologi pada sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup ini, maka terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam hal perawatan sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup. 1.
Pertama adalah kondisi infrastruktur IT yang ada mulai dari Penyalur sampai dengan Pengguna yang berhak.
Seperti yang telah diketahui bahwa elemen teknologi yang digunakan dalam sistem
pendistribusian tertutup LPG tertentu adalah berupa Kartu Kendali, EDC, perangkat komputer, Aplikasi Desktop, internet, server, dan infrastruktur IT lainnya. Perangkat/elemen IT tersebut harus senantiasa diawasi keadaan dan fungsinya, apakah dapat berfungsi secara normal atau tidak. 2.
Kedua yang harus diperhatikan adalah keadaan dari rantai pasokan mulai dari Lembaga Penyalur sampai ke Pengguna yang berhak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rantai pasokan diantaranya adalah bagaimana penyaluran LPG tertentu dari Lembaga Penyalur sampai ke tangan Pengguna akhir, apakah terjadi kecurangan dalam pendistribusian LPG tertentu, bagaimana perubahan data Pengguna yang berhak, evaluasi terhadap mekanisme pengawasan yang telah berjalan, dan kondisi rantai pasok lainnya. Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam perawatan sistem pendistribusian LPG tertentu yang ada di 8 Kota/Kabupaten.
Kondisi Sistem Pendistribusian LPG tertentu berdasarkan datadat sekunder yang berhubungan dengan sistem pendistribusian
Kesimpulan dan
Permasalahan dan kendala
Rekomendasi
dalam sistem pembinaan dan pengawasan Sistem Pendistribusian LPG tertentu
Analisa Permasalahan Distup
Proses penerimaan dan adaptasi masayarakat terhadap Sistem
Identifikasi dan pencatatan
perbaikan
Proses
sistem
Perawatan
selama sistem
pendistribusian
sistem
pendistribusian tertutup
tertutup LPG
pendistribusi
LPG tertentu berjalan (
tertentu serta
an Tertutup
Sebagai Bahan Rujukan
mekanisme
LPG tertentu
untuk sistem perawatan
pembinaan dan
Pendistribusian tertutup LPG
masalah yang muncul
berikutnya )
pengawasannya
tertentu di wilayahnya
Kondisi Infrastruktur IT dan Permaslahan yang berhubungan dengan IT (Penggunaan Customer Service)
Gambar 4-1
4.2
Kerangka Alur Pemikiran
Alur Pelaksanaan Kegiatan
Sebagai tindak lanjut dari program kerja sebelumnya yaitu kegiatan implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup di Malang Raya, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan sistem pengawasan pada pendistribusian LPG tertentu secara tertutup yang telah diimplementasikan dengan sarana dan prasarana sistem teknologi informasi dalam pencatatan transaksi penyaluran LPG tertentu. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pokok pekerjaan utama yang didalamnya terdapat rincian pekerjaan yang terintegrasi. Persiapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyiapan rancana proyek, SDM daerah dan penyiapan infrastruktur penunjang pekerjaan yang didukung dengan paket kegiatan lainnya seperti identifikasi dan inventarisasi data awal, penyusunan metode, desain dan instrumen pelaksanaan kegiatan. Setelah persiapan dan perencanaan telah selesai, selanjutnya pekerjaan teknis dilapangan dilakukan yang dimulai dengan perijinan dan koordinasi dengan stakeholder pusat dan daerah untuk memastikan dukungannya terhadap program yang dilakukan.. Pembinaan dan pengawasan sistem rantai distribusi mutlak dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan dan penegakan hukum terkait program distribusi LPG tertentu secara tertutup. Sistem yang telah terintegrasi tersebut akan didukung oleh sarana dan prasarana teknologi
sistem informasi untuk mendukung pencatatan transaksi sehingga distribusi LPG tertentu dapat dipantau dan dapat dilacak.
4.3
Identifikasi dan Inventarisasi Data Sekunder
Dalam rangka menyusun project management plan, kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi dan analisis data sekunder yang relevan terkait kegiatan implementasi sistem pendistribusian LPG Tertentu. Menurut KAK, terdapat tiga kelompok kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi dan analisis data sekunder. Ketiga kelompok kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.
4.3.1
Inventarisasi Data Hasil Pelaksanaan Kegiatan 2011
Kegiatan implementasi distribusi tertutup LPG tertentu telah dimulai sejak dari tahun 2009 sampai 2011 meliputi Malang Raya(Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). Untuk mengembangkan suatu sistem monitoring distribusi LPG tertentu secara tertutup diperlukan data atau informasi yang memadai tentang perkembangan pelaksanaan kegiantan implementasi sistem distribusi tertutup LPG tertentu. Beberapa data atau informasi yang harus diinventarisasi diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Statistik penyaluran penyalur dan SPPBE di wilayah terpilih tahun 2011
2.
Data penerima paket perdana LPG 3 kg (DP3)
3.
Data hasil verifikasi penerima dan penerima kartu kendali tahun 2011;
4. 5.
Data dan karakteristik lembaga penyalur dan jalur distribusi; Data transaksi penyalur dalam satuan waktu yang diperlukan untuk validasi penataan penyalur;
6.
Volume realisasi penyaluran SP(P)BE dan penerimaan penyalur di wilayah terpilih tahun 2011.
4.3.2
Pengolahan dan Filling Data Awal
Setelah data diinventarisasi langkah selanjutnya adalah mengolah data sesuai dengan kebutuhan. dalam rangka mengorganisir data diperlukan proses filing data untuk tujuan memudahkan pencarian dan untuk menghindari kehilangan data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut:
Tabel 4-1
Skema Pengolahan dan Filing Data
Aktivitas Mulai
Coding Data
Instrumen Kerja
PIC
-
Data Alat pengolahan data
-
-
Perangkat lunak pengolahan dan
Validator Data Entri
penyajian data Input Data
Pengolahan Data
Penyajian Data
Filing Data
Selesai
4.3.3
Analisa Data Awal dan Perencanaan Lapangan
Analisi awal dilakukan terhadap kondisi objek dan Stakeholder , disain rantai pasokan yang telah berjalan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rantai pasokan dan infrastruktur IT. Hasil analisa awal ini kemudian akan digunakan dalam penyusunan disain perencanaan (Project Management Plan) pelaksanaan sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup sesuai wilayah kegiatan yang mencakup disain perencanaan waktu, SDM, manajemen resiko, Manajemen QA/QC dan rencana biaya. digambarkan dalam diagram berikut:
Tahapan analisa data awal
Tabel 4-2
Proses Analisis Data
Aktivitas
Instrumen Kerja
Mulai
-
Database
PIC
-
Back Office
Pembacaan data
Interpretasi data
Analisa data
Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
Selesai
4.4
Persiapan Kegiatan
Persiapan Kegiatan Implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu untuk 8 wilayah kab/kota dilakukan secara matang dan melalui tahap-tahap pelaksanaan. Latar Belakang dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan Implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu, sesuai dengan tahapan dan prioritas kegiatan. Oleh karena itu diperlukan suatu rencana kerja, persiapan pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan kegiatan Implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentupada tingkat pusat dan daerah yang berada di Malang Raya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target kegiatan baik tingkat Propinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan dan perkembangannya baik secara keuangan maupun fisik. Pada akhirnya dapat diketahui hal-hal yang menjadi kendala terkait teknis administrasi, pendanaan dan kendala teknis dilapangan.
4.4.1
Penyiapan Infrastruktur Operasi Wilayah
Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan di wilayah yang harus disiapkan di antaranya adalah: 1.
Kantor perwakilan di Kota/Kabupaten, di mana lokasi kantor berada di jantung Kota/Kabupaten, atau di sekitar kantor Bupati/WaliKota,
2.
Kantor perwakilan di tingkat kecamatan, di mana lokasi kantor berada di jantung Kota kecamatan, atau di sekitar kantor Camat,
3.
Infrastruktur sistem IT, meliputi: kartu kendali, EDC, aplikasi, server, koneksi jaringan internet, jaringan telphon khusus call centre, desktop untuk Penyalur, aplikasi desktop,
4.
Sarana komunikasi dan publikasi dalam rangka call center
5.
Identitas resmi pelaksana kerja, dll
4.4.2
Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelatihan menjadi bagian penting penyiapan personil pelaksana implementasi sistem pendistribusian LPG Tertentu secara tertutup, meliputi pelatihan di level manajemen dan pelatihan di level pelaksana lapangan. Materi pelatihan di level manajemen di antaranya adalah: a.
Supply chain management: prinsip-prinsip dasar, disain supply chain management LPG Tertentu dan Sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu sebagaimana Permen ESDM No. 26 tahun 2009 dan permen bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 dan No. 5 Tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah.
b.
Hubungan pemerintah pusat dan daerah di era otonomi daerah
c.
Proses inovasi: inisiasi, adopsi dan difusi teknologi di masyarakat; studi kasus program bio energy dari jarak pagar
d.
Project management plan
e.
Lobbying & Negotiation Skill for Decision Maker
f.
Interpersonal Communication & Service Ecxelent
Sedangkan materi pelatihan di level pelaksana lapangan di antaranya adalah: a.
Rantai pasokan LPG Tertentu existing
b.
Sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu sebagaimana Permen ESDM No. 26 tahun 2009 dan permen bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 dan No. 5 Tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah.
c.
Communication skill
d.
Call center
e.
Pendampingan (penyuluhan),
f.
Teknologi informasi: smart card, EDC, dan sistem informasi transaksi
g.
Team Work Building
4.4.3
Mobilisasi Personil dan Non Personil
Personil yang ditugaskan dalam implementasi sistem pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di wilayah kegiatan di antaranya adalah:
4.4.3.1
Tenaga Ahli
Tenaga ahli sebagaimana disebutkan dalam KAK, yakni: 1.
Ketua Tim (Ahli Kepala Management);
2.
Ahli Muda Sosiologi;
3.
Ahli Muda Supply Chain Management;
4.
Ahli Muda Statistik;
5.
Ahli Muda Sistem Informasi;
6.
Ahli Muda Hukum; dan
7.
Ahli Muda Manajemen.
4.4.3.2
Tenaga Pendukung
Tenaga pendukung sebagaimana disebutkan dalam KAK, yakni: 1.
Koordinator Wilayah
2.
Tenaga Teknisi Komputer
3.
Tenaga Administrasi Proyek
4.
Tenaga Pendukung
5.
Tenaga Validator
6.
Tenaga Entri Data
7.
Tenaga Handling Dokumen
8.
Tenaga Verifikator
9.
Tenaga Lead Verifikator
10. Programmer 11. Petugas Customer Service 12. Tenaga Teknisi EDC 13. Tenaga Pembinaan dan Pengawasan 14. Tenaga Lead Pembinaan dan Pengawasan
4.4.4
Penyusunan SOP dan Instrumen Kerja
Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lapangan, perlu disusun SOP atau suatu set intruksi yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk atau direktif. Dalam SOP yang disususun harus mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau standarisasi tanpa kehilangan keefektifannya. Untuk menjamin sistem manajemen pelaksanaan yang berkualitas tersebut perlu disusun beberapa SOP sebagai berikut : 1.
SOP Koordinasi
2.
SOP Customer Service
3.
SOP Verifikasi
4.
SOP Pembinaan dan pengawasan membership
5.
SOP Pembinaan dan pengawasan penyalur
6.
SOP verifikasi isi ulang dan reporting
7.
SOP Law Enforcement
8.
SOP Pelaksanaan presentasi
9.
SOP Support (Keuangan, SDM dsb)
10. SOP QA/QC Koordinasi
4.5
Evaluasi Metodologi Kegiatan Sebelumnya
Evaluasi metodologi dilakukan terhadap kegiatan sebelumnya (dengan data tahun 2011) yang kemudian dilakukan analisa per bagian yang merupakan poin penting kegiatan sebelumnya, gambaran dari evaluasi metodologi dapat dilihat pada Tabel 4-3 dibawah ini :
Tabel 4-3
Evaluasi Metodologi
SUBSTANSI
HASIL EVALUASI
Penataan Rantai Suplai
•
TINDAK LANJUT
Belum optimalnya pendistribusian sesuai
pola hasil
•
penataan (40 – 80%) •
Revisi Surat Keterangan Penyalur Resmi LPG 3 kg sebagai dasar bagi penetapan wilayah penyaluran oleh Pemerintah
Belum optimalnya penggunaan aplikasi dekstop (umumnya baru
Daerah •
Optimalisasi
peran
Pertamina
Daerah
dan
data transaksi in penyalur yg
Pemerintah
sebagai
terinput)
stakeholder utama bagi Penyalur dalam hal pengawasan
Optimalisasi
Peran
•
Pengguna
Belum optimalnya penggunaan
•
kartu kendali
Pelaksanaan binwas dengan melibatkan peran aktif pemerintah lokal dan tokoh masyarakat
Regulasi & Stakeholder
•
•
Beberapa regulasi terkait distup
•
Koordinasi intensif dengan Pemerintah
belum diterbitkan di daerah
Daerah dan monitoring pelaksanaan
Belum
penerbitan regulasi, dgn melibatkan
optimalnya
peran
stakeholder
dalam
distup
(monitoring
dan
law
DJM dan PMD •
enforcement)
Koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum, dgn melibatkan DJM dan PMD
Sistem
Teknologi
Informasi
•
Transaksi out penyalur belum
•
tercatat secara otomatis
Pengembangan
aplikasi
transaksi
penyalur di sub penyalur pada EDC dan server •
Penyediaan dan penggunaan kartu penyalur sebagai instrumen transaksi out penyalur
4.6
Perijinan dan Koordinasi dengan Stakeholder
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa inisiator dari implementasi sistem pendistribusian LPG Tertentu secara tertutup adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Migas, Kementerian ESDM. pada posisi demikian, maka pemerintah daerah menjadi pihak pengadopsi dan yang mengoperasikan. Oleh sebab itu, tantangan pertama yang akan dihadapi pelaksana pekerjaan sebagai kepanjangan tangan Ditjen Migas adalah meyakinkan pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pendistribusian LPG Tertentu secara tertutup. Tentu untuk sampai pada situasi pemerintah daerah mengadopsi sistem, dibutuhkan proses inisiasi oleh inisiator atau pelaksana kerja. Proses inisiasi ini diawali saat pelaksanaan perijinan dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder . Pentahapan proses perijinan dan koordinasi dengan pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut:
4.6.1
Persiapan Administrasi Perijinan ke Stakeholder
Tahap pertama yang harus dilakukan pelaksana kerja dalam kaitannya dengan proses perijinan adalah persiapan dokumen administrasi dan instrumen kerja, di antaranya: 1.
Surat Perintah Mulai Kerja;
2.
Surat pengantar dari Ditjen Migas;
3.
Surat pengantar dari Kemendagri (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa);
4.
Surat permohonan ijin dari perusahaan kepada pemerintah daerah; dan
5.
Surat tugas dari perusahaan atas nama PIC yang mengurus perijinan.
Perizinan dilakukan dalam rangka memperlancar kegiatan implementasi Sistem pendistribusian LPG Tertentu. Kegiatan perizinan ini dilakukan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Permohonan Perizinan dan koordinasi di tingkat pusat dilakukan kepada Ditjen Migas, ESDM Migas dan Depdagri untuk pelaksanaan pekerjaan dari sejak persiapan hingga implementasi di wilayah sasaran. Hasil perijinan berupa dikeluarkannya surat pengantar untuk melakukan survei dan kunjungan ke obyek-obyek terkait di wilayah sasaran. Sedangkan di tingkat daerah, perijinan dan koordinasi dilakukan terhadap Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Madya, Kecamatan dan Kelurahan. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi-instansi terkait seperti Kepolisian guna mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan PT. Pertamina selaku lembaga yang ditunjuk sebagai penyalur/Distributor Utama LPG tertentu yang diharapkan dapat mendukung penyediaan informasi yang dibutuhkan berupa dokumendokumen dan data sekunder sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan ini. Koordinasi juga dilakukan dengan Lembaga Penyalur di wilayah sasaran melalui HISWANA selaku organisasi penyalur LPG Tertentu.
4.6.2
Perijinan kepada Gubernur/Bupati/WaliKota pada SKPD Terkait
Proses perijinan kepada Gubernur digambarkan sebagai berikut.
Tabel 4-4
Proses Perijinan kepada Gubernur
Aktivitas
Instrumen Kerja
Mulai
-
PIC
Surat Perintah Mulai
-
Lead Fasilitator
Kerja
-
Fasilitator
Surat pengantar dari Dirjen Migas
Persiapan, Meliputi: 1. Materi Presentasi 2. Agenda Rapat Koordinasi dan Sosialisasi 3. Berita Acara Koordinasi dan Sosialisasi 4. Notulensi 5. Daftar Hadir
-
Surat pengantar dari Kemendagri
(Dirjen
Pemberdayaan Masyarakat Desa)
Pengajuan Rencana Koordinasi dan Sosialisasi ke Sekretaris Daerah Propinsi
Surat
permohonan
ijin dari perusahaan kepada
pemerintah
daerah Perencanaan Agenda Koordinasi dan Sosialisasi dengan Sekretaris Daerah Propinsi
Disetujui?
Tidak
Rencana dan jadwal Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan
Pengajuan Rencana serta Jadwal Koordinasi dan Sosialisasi kepada Gubernur Pengajuan Materi serta Agenda Koordinasi dan Sosialisasi kepada Gubernur
Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Kegiatan Implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG Tertentu
Selesai
-
Evaluasi dan revisi
Dokumen Rencana dan jadwal Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan
Surat
Tugas
dari
perusahaan
atas
nama
yang
PIC
mengurus perijinan
Proses Perijinan kepada Bupati/WaliKota digambarkan sebagai berikut
Tabel 4-5
Proses Perijinan kepada Bupati/WaliKota
Aktivitas
Instrumen Kerja
- Surat Mulai
PIC
Perintah
Mulai
Kerja
- Surat
Fasilitator pengantar
dari
Dirjen Migas
Persiapan, Meliputi:
- Surat
pengantar dari Kemendagri (Dirjen
1. Materi Presentasi 2. Agenda Rapat Koordinasi dan Sosialisasi 3. Berita Acara Koordinasi dan Sosialisasi 4. Notulensi 5. Daftar Hadir
Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Surat permohonan ijin Pengajuan Rencana Koordinasi dan Sosialisasi ke Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten
dari perusahaan kepada pemerintah daerah
- Surat Perencanaan Agenda Koordinasi dan Sosialisasi dengan Sekretaris DaerahKota/Kabupaten
Tugas
yang
perijinan Disetujui?
Ya
Rencana dan jadwal Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan
Evaluasi dan revisi
Tidak
Dokumen Rencana dan jadwal Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan
Pengajuan Rencana serta Jadwal Koordinasi dan Sosialisasi kepada Walikota/Bupati Pengajuan Materi serta Agenda Koordinasi dan Sosialisasi kepada Walikota/Bupati
Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Kegiatan Implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG Tertentu
Selesai
dari
perusahaan atas nama PIC
Lead
mengurus
Fasilitator
Proses perijinan kepada SKPD terkait digambarkan sebagai berikut:
Tabel 4-6
Proses Perijinan ke SKPD Terkait
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
PIC
-
Surat Perintah Mulai Kerja
-
Surat pengantar dari Dirjen
-
Surat
pengantar
Kemendagri
dari (Dirjen
Pemberdayaan Masyarakat Desa)
-
SKPD Terkait di Kabupaten/Kota
Surat permohonan ijin dari perusahaan
kepada
pemerintah daerah
Mengisi Buku Tamu dan keterangan Tujuan/ Keperluan
-
Surat
Tugas
dari
perusahaan atas nama PIC yang mengurus perijinan
Memasukkan persayaratan Administrasi ke Bagian Tata Usaha, meliputi: 1. Surat Perijinan dariPerusahaan 2. Surat dari Dirjen MIGAS 3. Surat dari Kementrian Dalam negri 4. Pas Foto 3 x 4 5. Surat Tugas 6. Proposal Kegiatan
Pemeriksaan Berkas Administratif
Lolos?
Tidak
Melengkapi Kekurangan berkas
Ya Bagian Tata Usaha Mengeluarkan Surat Rekomendasi ke Bagian Administrasi
Bagian Administrasi MengeluarkanSurat Ijin Kegiatan yang ditandatangani Oleh Kepala SKPD Terkait
Kepala SKPD Terkait Memberikan Surat Ijin Kegiatan
Selesai
Surat Ijin Kegiatan dan Tembusannya kepada Walikota/Bupati dan Instansi Terkait lainnya
Lead Fasilitator
-
Migas
Persiapan: 1. Surat perijinan DariPerusahaan 2. Proposal Kegiatan 3. Kartu Identitas 4. Surat tugas 5. Pas Foto 3 x 4
-
Fasilitator
4.6.3
Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Kegiatan dengan Stakeholder
Koordinasi dan sosialisasi perencanaan kegiatan(hasil kegiatan pada periode sebelumnya dan rencana tindak lanjut pada tahun ini) dengan Stakeholder dimaksudkan sebagai langkah pelaporan pelaksana kerja kepada Stakeholder terkait mengenai kegiatan distribusi tertutup pada tahun sebelumnya dan untuk mendiskusikan rencana kegiatan pada tahun ini.
Berikut ini adalah gambaran mengenai koordinasi dan sosialisasi
perencanaan kegiatan dengan Stakeholder :
Tabel 4-7
Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Kegiatan dengan Stakeholder
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Penyiapan hasil kegiatan pada tahun sebelumnya dan draft rencana kegiatan tindak lanjut
Pemaparan hasil kegiatan sebelumnya
Pemaparan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan
Pemaparan/sosialisasi rencana kegiatan tahun ini
Evaluasi dan koordinasi tentang rencana kegiatan tahun ini
Rencana kegiatan yang telah disepakati
Selesai
-
PIC
Data hasil kegiatan pada periode
-
Tenaga ahli
sebelumnya
-
Lead verifikasor
-
Draft rencana kegiatan tindak lanjut
-
Verifikator
-
Data kendala yang muncul
4.6.4
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Hal Penerapan Regulasi Daerah
Proses koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penerapan regulasi daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 4-8
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
-
Perangkat regulasi
-
Dokumen administrasi
Regulasi di daerah
Dokumen administrasi, surat tugas dan syarat administrasi lainnya
Standar prosedur dan mekanisme penerapan regulasi di daerah
Sosialisasi ke masyarakat
Penerapan regulasi ke masyarakat
Selesai
-
SOP Rencana sosialisasi
PIC
-
Tenaga ahli
4.7
Implementasi Infrastruktur Sistem Pendistribusian LPG T ertentu
Implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu sebagaimana dituangkan dalam KAK dilakukan melalui dua kegiatan yakni pendistribusian dan instalasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, secara umum kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.
4.7.1
Implementasi Sistem IT
Implementasi sistem infrastruktur IT dilakukan di wilayah yang telah ditentukan di 8 Kota/ Kabupaten. Implementasi tersebut berlangsung melalui beberapa tahap, mulai dari tahap persiapan, tahap distribusi dan tahap instalasi serta integrasi sistemnya.
4.7.1.1
Mempersiapkan Infrastruktur IT
Persiapan infrastruktur IT dilakukan melalui proses berikut:
Tabel 4-9
Proses Persiapan Infrastruktur IT
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Identifikasi Spesifikasi Teknis
Survey Pasar
Proses Pengadaan
Verifikasi
Penyimpanan
Selesai
-
PIC
Form pengecekan dan kebutuhan
-
Teknisi komputer
perangkat baru
-
Programmer
4.7.1.2
Pendistribusian dan Instalasi Infrastruktur IT
Proses pendistribusian dan instalasi perangkat kepada Penyalur dan Sub Penyalur dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4-10
Proses Pendistribusian dan Instalasi Perangkat Infrastruktur IT
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Pengecekan Alokasi Infrastruktur
PIC
-
Form BA
-
Teknisi komputer
-
Tools yang dibutuhkan
-
Programmer
dalam proses distribusi dan instalasi
Penyiapan BA serah terima
Sosialisasi
Proses Pendistribusian
Instalasi oleh teknisi Tidak Pengecekan
OK? Tidak Ya Demonstrasi
OK?
Ya Tanda tangan BA
Selesai
4.7.1.3
Integrasi Infrastruktur IT
Infrastruktur IT yang telah terinstal di lembaga penyalur akan diintegrasi menjadi satu sistem yang menyatu. Sistem integrasi ini akan melibatkan sistem jaringan IT dan beberapa server yang menunjangnya. Hasil yang didapat dari integrasi sistem ini adalah pemantauan secara real time transaksi yang telah dilakukan pada periode tertentu oleh pengguna yang memiliki kartu kendali.
Dalam kegiatan ini sistem IT memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan mengintegrasikan datadata yang terkumpul di lapangan. Karena pada dasarnya setiap transaksi penjualan dan pembeliandari LPG tertentu akan tercatat dalam bentuk database yang selalu dapat dimonitoring melalui sistem IT. Oleh karena itu sistem IT untuk monitoring transaksi penjualan dan pembelian LPG tertentu harus sudah terintegrasi dengan baik mulai dari perencanaan dan pembuatan infrastruktur IT hingga sistem IT berjalan dengan baik tanpa ada kendala-kendala teknis dan non teknis yang bisa mengganggu mekanisme pelaporan transaksi. Infrastruktur IT yang dibutuhkan berupa Server, komputer, printer, modem, kabel LAN, dan aplikasi-aplikasi software penunjang kegiatan implementasi sistem distribusi tertutup LPG tertentu. Dalam memonitoring apabila adanya perubahan ataupun permasalahan yang mungkin terjadi pada sistem IT, maka dibutuhkan tenaga ahli khusus yang lebih mengerti dalam hal hardware maupun software. Sistem integrator ini berfungsi untuk menghubungkan server utama di kantor pusat dengan server di wilayah kegiatan, dimana setiap data-data tentang transaksi LPG Tertentu dapat terhubung online sehingga database dapat langsung diolah dan dianalis oleh tim di pusat maupun di lapangan. Pengguna yang transaksi menggunakan kartu kendali akan tercatat mesin EDC di sub penyalur, ini langsung terkirim ke pusat melalui web server, sedangkan data untuk penyalur yang bertransaksi menggunakan aplikasi desktop akan langsung terkirim ke pusat melalui Switch Gateway. Data-data tersebut terintegrasi di pusat dan memiliki output berupa Buseniss Intelegent yang bisa dilihat oleh para stakeholder terkait. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4-2
Alur Integrasi Data Transaksi pada Sistem IT
Integrasi infrastruktur IT dikatakan berjalan bila transaksi yang dilakukan di tingkat sub penyalur maupun penyalur sudah bisa tercacat pada sistem IT.
4.7.2
Implementasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Penanganan dan Informasi Pelanggan LPG Tertentu dan Lembaga Penyalur
Pelaksanaan pelayanan terpadu dimasudkan untuk memberikan solusi dan informasi kepada Lembaga Penyalur dan Kelompok Pengguna terkait dengan permasalahan teknis dan non-teknis. Proses pelayanan terpadu ini meliputi dua hal yaitu: 1.
Menerima pengaduan dari pengguna dan lembaga penyalur LPG tertentu terkait permasalahan terhadap sistem dan pelayanan.
2.
Memberikan pelayanan ke pengguna LPG tertentu (penerima kardal), dan lembaga penyalur LPG tertentu terkait pergantian kartu rusak/hilang, perbaikan kartu, perbaikan EDC, dan perbaikan desktop.
4.7.2.1
Menerima pengaduan dari pengguna dan lembaga penyalur LPG tertentu terkait permasalahan terhadap sistem dan penyaluran;
Proses ini merupakan langkah teknis dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada si lapangan, baik bagi Lembaga Penyalur maupun Kelompok Pengguna. Prosesnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4-11
Proses Penyelesaian Permasalahan di
Tingkat Lembaga Penyalur
ataupun
Kelompok Pengguna Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Lembaga Penyalur dan Kelompok Pengguna mengirimkan laporan pengaduan ke customer service terkait masalah teknis ataupun non teknis
Customer service menerima laporan pengaduan dan berusaha memberikan solusi terhadap pengaduan tersebut
Jika permasalahan yang diadukan adalah permasalahan yang baru dan belum ada solusinya permasalahan akan ditampung untuk dicari solusinya dikemudian hari
Memberikan solusi terkait permaslahan yang diadukan
Selesai
-
PIC
Data lembaga penyalur dan
-
Penyuluh
kelompok pengguna
-
Pengawas
-
Data laporan pengaduan
-
Data solusi permasalahan
4.7.2.2
Memberikan pelayanan ke pengguna LPG tertentu (penerima kardal), dan lembaga penyalur LPG tertentu terkait pergantian kartu rusak/hilang, perbaikan kartu, perbaikan EDC, dan perbaikan desktop.
Pusat informasi dan data terkait dengan pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu terdapat pada satu database server.
Database server ini akan ter-update jika terdapat perubahan informasi atas
pengguna dan lembaga penyalur terkait penggantian, kartu rusak/hilang, perbaikan kartu, perbaikan EDC, dan perbaikan desktop.
4.8
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu
Pembinaan dan pengawasan sistem pendistribusiantertutup LPG tertentu, di bagi dalam 3 sasaran. Pembinaan tersebut berfungsi untuk membina dan mensosialisasikan bagaimana proses pelaksanaan distup, serta melakukan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan distup. Sasaran pembinaan dan pengawasan implementasi pendistribusian tertutup tersebut meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur, sub penyalur dan kelompok pengguna.
4.8.1
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalur dalam melaksanakan penyaluran LPG tertentu sesuai wilayah yang telah ditentukan
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendistribusian tertutup di wilayah meliputi: 1.
Penetapan dan pengawasan pelaksanaan HET,
2.
Penetapan dan pengawasan pelaksanaan penataan atau pembagian wilayah distribusi,
3.
Penetapan dan pengawasan pelaksanaan kartu kendali,
4.
Pembinaan dan pengawasan implementasi sistem informasi transaksi berbasis teknologi informasi dan bukti-bukti transaksi
5.
Pembinaan dan pengawasan
Penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan HET di masing-masing wilayah berbeda-beda perlakuan dan penanganannya. HET LPG 3 Kg ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
4.8.2
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap subpenyalur dalam pelaksanaan penyaluran serta infrastruktur transaksi pembelian
Pembinaan kepada penyalur, sub penyalur dan kelompok pengguna terkait penggunaan infrastruktur pendistribusian tertutup dan mekanisme transaksi meliputi: 1.
Penggunaan infrastruktur pendistribusian tertutup secara efektif dan efisien
2.
Prosedur perawatan perangkat infrastruktur pendistribusian LPG tertentu secara tertutup.
3.
Prosedur jika terjadi kerusakan pada infrastrukutr IT, bagaimana proses penggantian atau servicenya.
4.
Pembinaan dalam mekanisme berlangsungnya transaksi dari penyalur ke SPPBE
5.
Pembinaan dalam mekanisme berlangsungnya transaksi dari sub penyalur ke penyalur
6.
Pembinaan dalam mekanisme berlangsungnya transaksi dari kelompok pengguna ke penyalur
7.
Pembinaan akan pencatatan transaksi sebagai bahan dari proses verifikasi
4.8.3
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna dalam transaksi pembelian LPG tertentu di subpenyalur yang telah ditunjuk
Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan terhadap para pengguna dalam melakukan transaksi pembelian LPG tertentu di sub penyalur yang telah ditunjuk sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
4.9
Verifikasi Distribusi Isi Ulang LPG Tertentu
Verifikasi distribusi isi ulang LPG tertentu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar isi ulang yang telah dilakukan dan tercatat. Verifikasi isi ulang tersebut dilakukan di masing-masing wilayah yang melakukan program implementasi distribusi tertutup LPG tertentu.
4.9.1
Pengumpulan Data Transaksi di Penyalur dan Sub Penyalur Serta di SPBE
Melalui implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, sistem informasi transaksi di tingkat Penyalur dan Sub Penyalur menjadi bagian utama yang dibangun. Data penting di penyalur terdiri atas: 1.
Data penerimaan dari SPBE
2.
Data realisasi penyaluran ke sub penyalur
3.
Data stok tabung di gudang
Sedangkan data penting di sub penyalur terdiri atas: 1.
Data penerimaan dari Penyalur
2.
Data realisasi penyaluran ke pengguna yang berhak
3.
Data stok tabung di sub penyalur
Perhitungan realisasi volume penyaluran LPG Tertentu tersebut dapat dilihat pada data centre. Hal ini disebabkan semua data tersebut terecord melalui sistem IT yang dikembangkan, yakni dengan penggunaan kartu kendali dan EDC. Bukti-bukti transaksi tersebut yang berupa struk transaksi yang dapat dicetak dari EDC.
4.9.2
Verifikasi Ketepatan Isi, Volume Penyaluran dan Tepat Sasaran Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu
Melalui implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan secara sistematis menggunakan seperangkat teknologi kartu kendali, EDC dan fasilitas internet. dengan penggunaan kartu kendali, maka dipastikan hanya pemilik kartu kendali yang sudah diverifikasi dan ditetapkan sebagai pengguna yang berhak yang dapat bertransaksi. dengan demikian, penggunaan kartu kendali ini secara sistematis dapat menghindari penggunaan LPG Tertentu oleh konsumen yang tidak berhak. Untuk meminimalisasi penjualan LPG Tertentu oleh pengguna yang berhak, secara sistem dapat dikembangkan kuota pengisian ulang selama satu bulan untuk setiap kriteria pengguna, rumah tangga dan usaha mikro. Akan tetapi, pengembangan sistem informasi dalam sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu ini belum dapat menjamin ketepatan isi tabung, baik karena factor teknis maupun tindakan illegal. dalam konteks tersebut perlu dikembangkan verifikasi yang tidak hanya berbasis dokumen
4.9.3
Handling dan Pengolahan Data/Dokumen Serta Analisa Volume Pendistribusian LPG Tertentu dalam Satuan Waktu
Proses ini merupakan suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses ini berlangsung seperti dalam diagram berikut ini:
Tabel 4-12
Proses Handling Data
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Data/Dokumen diterima oleh pusat
Dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan data
Pengumpulan data sesuai dengan pengelompokannya
Input data ke database
Selesai
-
Data/Dokumen
PIC
-
Administrasi dokumen
-
Validator
Tabel 4-13
Proses Inventarisasi Data Sampai Analisa Data
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Database
-
Data
Inventarisasi data
PIC
-
Administrasi dokumen
-
Validator
-
Data Entri
Pembacaan data
Interpretasi data
Pengolahan data
Penyajian data
Analisa
Kesimpulan dan rekomendasi
Selesai
4.10 Monitoring dan Pelaporan Hasil Transaksi LPG Tertentu Agar sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya maka perlu dilakukan sistem monitoring dan pelaporan ke stakeholder terkait, agar tujuan dari perancangan distribusi tertutup dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaporan ini selain dipaparkan data hasil verifikasi juga dipaparkan kendala dan sebab-sebab terjadinya ketidaksesuaian sehingga kebijakan selanjutnya tidak hanya berkutat pada penerapan sistem yang ideal, namun harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya yang ada di masyarakat, karena merekalah objek dari sistem pendistribusian LPG tertentu secara tertutup.
4.10.1 Melakukan Verifikasi On Desk Proses verifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan data realisasi penyaluran dari SPBE/SPPBE ke penyalur. Proses verifikasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data penyaluran versi Pertamina dengan data penyaluran LPG tertentu oleh SPBE/SPPBE ke penyalur. berikut:
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
Tabel 4-14
Proses Verifikasi On DeskData Realisasi versi Pertamina dan Versi SPBE/SPPBE
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Database dari sistem pertamina
Membandingkan data penyaluran SPBE/SPPBE menurut database pertamina dan data
PIC
-
Form Survey
-
Lead Surveyor
-
Data dari Pertamina
-
Surveyor
-
Data dari SPBE/SPPBE
Database Penyaluran SPPBE/SPBE
penyaluran SPBE/SPPBE riil
Data hasil perbandingan
Terdapat Ketidaksesuaian?
Tidak
Ya Proses pencatatan nomor DO mana saja yang terdapat perbedaan dan SPBE/SPPBE mana saja yang terdapat perbedaan
Data Nomor DO dan SPBE/SPPBE yang memiliki ketidaksesuaian
Selesai
4.10.2 Melakukan Verifikasi On The Spot Setelah didapatkan data realisasi berdasarkan verifikasi On Desk maka langkah selanjutnya adalah proses verifikasi di lapangan/On the Spot untuk mengecek kebenaran data sehingga didapatkan data yang benarbenar akurat. Untuk melakukan verifikasi on the spot ini tidak perlu dilakukan pada semua SPBE/SPPBE dan Penyalur, cukup dilakukan sampling yang dapat mewakili data SPBE/SPPBE dan Penyalur sepenuhnya. Verifikasi on the spot ini dibagi lagi menjadi verifikasi yang lebih kecil.
4.10.2.1 Melakukan pemeriksaan data sistem berbasis delivery order/DO yang dimiliki Badan Usaha Pelaksana PSO (PT. Pertamina (Persero)) dengan bukti transaksi Surat Pengantar Pengiriman/SPP di SPBE/SPPBE Proses verifikasi di SPBE/SPPBE dilakukan dengan cara melakukan sampling berdasarkan data hasil verifikasi on desk. Proses verifikasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data nomor DO dari sistem pertamina dengan bukti transaksi berupa Surat Pengantar Pengiriman yang ada di SPBE/SPPBE. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan bukti nyata penyaluran dari SPBE/SPPBE ke penyalur. Nomor-nomor DO yang tidak sesuai berdasarkan verifikasi on desk kemudian diminta bukti fisiknya, jika bukti fisik ada maka kemungkinan terjadi ketidaksesuaian tersebut karena memang ada faktor lain seperti menyusutnya volume
gas ketika pengiriman atau bisa juga karena faktor lainnya yang mungkin dapat diterima. Apabila SPBE/SPPBE tidak dapat menampilkan bukti fisik SPP maka kemungkinan ada indikasi terjadinya praktek “nakal” dari SPBE/SPPBE. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alir berikut:
Tabel 4-15
Proses Verifikasi On the Spot Berbasiskan Nomor DO di SPBE/SPPBE
Aktivitas
Instrumen Kerja
-
Mulai
PIC
Data dari verifikasi
-
on desk
-
Data SPBE/SPPBE dengan volume penyaluran LPG yang tidak sesuai dengan data DO dari pertamina
-
Ijin ke petugas SPBE/SPPBE terkait
Diberi Ijin?
Ya Pemeriksaan volume penyaluran berdasarkan pada nomor DO
SPP dari SPBE/SPPBE
Data hasil perbandingan
Terdapat Ketidaksesuaian?
Tidak
Ya Identifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian
Data temuan dari lapangan
Pelaporan ke pusat
Tindak lanjut
Selesai
Data SPBE/SPPBE
Datang ke SPBE/SPPBE hasil sampling
DO dari sistem Pertamina
Surveyor dari
Pertamina
Penentuan sampling
Tidak
Data
Lead
dari
-
Surveyor
4.10.2.2 Melakukan pemeriksaan data sistem berbasis delivery order/DO yang dimiliki Badan Usaha Pelaksana PSO (PT. Pertamina (Persero)) sebagaimana yang telah diperiksa di SPBE/SPPBE dengan bukti transaksi Surat Pengantar Pengiriman/SPP di Penyalur Proses verifikasi di Penyalur dilakukan dengan cara melakukan sampling berdasarkan data hasil verifikasi on desk. Proses verifikasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data nomor DO dari sistem pertamina dengan bukti transaksi berupa Surat Pengantar Pengiriman yang ada di Penyalur.
Proses ini bertujuan untuk mendapatkan bukti nyata penyaluran dari Penyalur ke Sub Penyalur. Nomor-nomor DO yang tidak sesuai berdasarkan verifikasi on desk kemudian diminta bukti fisiknya, jika bukti fisik ada maka kemungkinan ketidaksesuaian mungkin karena memang ada faktor alam seperti menyusutnya volume gas ketika pengiriman atau bisa juga karena faktor lainnya yang mungkin dapat diterima. Apabila Penyalur tidak dapat menampilkan bukti fisik S PP maka mungkin terdapat praktek “nakal” dari Penyalur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram alir berikut:
Tabel 4-16
Proses Verifikasi On the Spot Berbasiskan Nomor DO di Penyalur
Aktivitas
Instrumen Kerja
-
Mulai
Data
PIC dari
verifikasi on desk
-
Data SPBE/SPPBE dengan volume penyaluran LPG yang tidak sesuai dengan data DO dari pertamina
Data Pertamina
-
Data SPBE/SPPBE
Penentuan sampling
Datang ke SPBE/SPPBE hasil sampling
Ijin ke petugas SPBE/SPPBE terkait
Tidak
Diberi Ijin?
Ya DO dari sistem Pertamina
Pemeriksaan volume penyaluran berdasarkan pada nomor DO
SPP dari SPBE/SPPBE
Data hasil perbandingan
Terdapat Ketidaksesuaian?
Tidak
Ya Identifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian
Data temuan dari lapangan
Pelaporan ke pusat
Tindak lanjut
Selesai
dari
dari
-
Lead Surveyor
-
Surveyor
4.10.2.3 Melakukan pemeriksaan ketepatan isi tabung dengan melakukan analisa terhadap data terkait dan/atau membandingkan hasil penimbangan berat tabung setelah diisi dengan tabung kosong di SPBE/SPPBE atau Penyalur Melalui implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, pelaksanaan verifikasi dapat dilakukan secara sistematis menggunakan seperangkat teknologi kartu kendali, EDC dan fasilitas internet. dengan penggunaan kartu kendali, maka dipastikan hanya pemilik kartu kendali yang sudah diverifikasi dan ditetapkan sebagai pengguna yang berhak yang dapat bertransaksi. dengan demikian, penggunaan kartu kendali ini secara sistematis dapat menghindari penggunaan LPG Tertentu oleh konsumen yang tidak berhak. Untuk meminimalisasi penjualan LPG Tertentu oleh pengguna yang berhak, secara sistem dapat dikembangkan kuota pengisian ulang selama satu bulan untuk setiap kriteria pengguna, rumah tangga dan usaha mikro. Akan tetapi, pengembangan sistem informasi dalam sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu ini belum dapat menjamin ketepatan isi tabung, baik karena factor teknis maupun tindakan illegal. dalam konteks tersebut perlu dikembangkan verifikasi yang tidak hanya berbasis dokumen. Kegiatan usaha perdagangan khusus Bahan Bakar Gas dan Jasa Pengisian/Pembotolan/Angkutan Gas serta Kegiatan Pengecatan Tabung ELPIJI (LPG) mempunyai potensi menimbulkan dampak bagi lingkungan dan sekitarnya, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dalam proses pengerjaan kegiatan sampai operasional produksi perlu dilakukan rencana langkah pengelolaan lingkungan secara tepat dan efisien dengan tujuan agar potensi dampak negatif yang ada dapat dikelola dan dihilangkan. Sedang dampak positif yang ada dapat dikelola untuk menjadi lebih optimal. Berikut ini ditunjukkan gambar alur verifikasi Ketepatan Isi Tabung LPG Tertentu di SPBE/SPPBE atau di Penyalur.
Tabel 4-17
Verifikasi Ketepatan Isi Tabung LPG Tertentu di SPBE/SPPBE atau di Penyalur
Aktivitas
Instrumen Kerja Mulai
Data SPBE/SPPBE dengan volume penyaluran LPG yang tidak sesuai dengan data DO dari pertamina
Penentuan sampling SPBE/SPPBE atau Penyalur
Datang ke SPBE/SPPBE atau Penyalur
Ijin ke petugas SPBE/SPPBE atau Penyalur terkait
Diberi Ijin?
Ya Menentukan sampling tabung LPG kosong dan tabung LPG yang telah diisi
Menimbang Tabung LPG kosong dan tabung LPG isi yang telah disampling
Perhitungan apakah volume tabung benarbenar 3 kg dengan rumus Masa isi Tabung=(Massa Tabung+isi) – Massa tabung kosong
Data temuan dari lapangan
Pelaporan ke pusat
Tindak lanjut
Selesai
-
PIC
Data dari verifikasi on
-
Lead Surveyor
desk
-
Surveyor
-
Alat tulis
-
Form verifikasi
4.11 Pelaporan dan Presentasi Pelaporan dan presentasi kegiatan kepada pemilik kerja menjadi tahap akhir dari rangkaian pelaksanaan kegiatan. Laporan dan presentasi yang disampaikan kepada pemilik kerja terdiri atas tiga tahap, yakni laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.
4.11.1 Laporan Penyampaian laporan biasanya dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasan, dalam hal ini adalah atasan yang memberikan tugas / perintah atau yang mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan atas dirinya atau atas kegiatan yang dilaporkan. Laporan juga bisa bersifat koordinatif (komunikasi horizontal) bila ditulis oleh petugas dengan posisi sejajar dengan pembacanya. dalam laporan ini terbagi atas laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir serta ringkasan eksekutif.
4.11.1.1 Laporan Pendahuluan Materi laporan pendahuluan diantaranya memuat: a.
Substansi KAK (latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, objek dan wilayah kegiatan, dll)
b.
Perkembangan perijinan dan koordinasi dengan Stakeholder ,
c.
Gambaran umum objek kegiatan, meliputi profil SPBE, Penyalur dan Sub Penyalur,
d.
Gambaran umum rantai distribusi (SPBE-Penyalur-Sub Penyalur) dan realisasi volume penyaluran isi ulang LPG Tertentu di masing-masing wilayah kegiatan,
e.
Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan,
f.
Program solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.
4.11.1.2 Laporan Antara Materi laporan antara merupakan materi hasil pencapaian kegiatan paruh waktu yang di antaranya memuat: a.
Perkembangan registrasi penyalur dan sub penyalur
b.
Pelaksanaan updating data pengguna yang berhak menggunakan LPG 3 Kg
c.
Pelaksanaan distribusi kartu kendali
d.
Progress pelaksanaan koordinasi dengan Stakeholder s
e.
Pemeliharaan infrastruktur
4.11.1.3 Laporan Akhir Laporan akhir merupakan revisi dari draft laporan akhir yang sudah disesuaikan dengan masukkan dari counterparts, yang diantaranya memuat: a.
Hasil penataan lembaga penyalur
b.
Hasil Penanganan dan Pemecahan Masalah
c.
Hasil penghitungan volume distribusi LPG tertentu
d.
Hasil pengembangan infrastruktur dalam sistem pendistribusian tertutup
e.
Pengawasan dan monitoring sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu
f.
Kesimpulan dan rekomendasi
4.11.1.4 Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif merupakan ringkasan dari laporan akhir yang disajikan untuk keperluan konsumsi pimpinan kerja. Ringkasan ini berfungsi untuk mempermudah dalam menelaah dan mengetahui isi dari laporan akhir yang disajikan dalam bentuk tulisan laporan yang isinya merupakan resume atau ringkasan dari laporan akhir. Dalam ringkasan eksekutif hanya berisi point-point penting dari laporan akhirnya.
4.11.2 Presentasi Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk dan untuk memberi informasi (biasanya oleh seorang pakar), atau untuk meyakinkan. Fungsi dari presentasi adalah untuk memaparkan hasil pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Presentasi tersebut dipaparkan kepada pemberi tugas untuk tujuan pelaporan secara lisan.
4.11.2.1 Presentasi Laporan Pendahuluan Presentasi laporan pendahuluan dilaksanakan untuk memaparkan konsep-konsep yang telah disusun dalam laporan pendahuluan. Presentasi ini berisi tentang substansi KAK, perkembangan perijinan dan koordinasi dengan Stakeholder , gambaran umum objek kegiatan dan rantai distribusi, kendala dan solusi yang ada di lapangan.
4.11.2.2 Presentasi Laporan Antara Merupakan presentasi yang disampaikan ketika pekerjaan telah berjalan sampai paruh waktu. Materi pada presentasi taersebut berisi revisi laporan pendahuluan dan progres hasil kegiatan. Pada materi revisi ini terdapat materi mengenai perkembangan registrasi penyalur dan sub penyalur, perubahan data pengguna yang berhak menerima subsidi LPG 3kg, perkembangan pendistribusian kartu kendali, perkembangan koordinasi dengan para Stakeholder , dan proses pemeliharaan infrastruktur, serta hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan lembaga penyalur.
4.11.2.3 Presentasi Laporan Akhir Presentasi laporan akhir dilakukan untuk menyampaikan isi dari draft laporan akhir sebelum akhirnya dibuat laporan akhir dari revisi yang diberikan oleh para counterparts. Materi yang ada dalam presentasi laporan akhir ini meliputi: hasil penataan lembaga penyalur, hasil penanganan dan pemecahan masalah, hasil perhitungan volume distribusi LPG tertentu, hasil pengembangan infrastruktur dalam sistem pendistribusian tertutup, serta hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
5.1
Identifikasi dan inventarisasi data sekunder
Dalam rangka menyusun project management plan, kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi dan analisis data sekunder yang relevan terkait kegiatan implementasi sistem pendistribusian LPG Tertentu. Menurut KAK, terdapat tiga kelompok kegiatan yang berkaitan dengan inventarisasi dan analisis data sekunder. Ketiga kelompok kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.
5.1.1
Inventarisasi data hasil pelaksanaan kegiatan 2011
Kegiatan implementasi distribusi tertutup LPG tertentu telah dimulai sejak dari tahun 2009 sampai 2011 meliputi Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu), Kota Surakarta, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sumedang, dan Kota Pekanbaru, dan Kota Semarang. Untuk mengembangkan suatu sistem monitoring distribusi LPG tertentu secara tertutup diperlukan data atau informasi yang memadai tentang perkembangan pelaksanaan kegiantan implementasi sistem distribusi tertutup LPG tertentu. Data hasil verifikasi penerima dan penerima kartu kendali tahun 2011.
Kabupaten Malang Kabupaten Malang juga merupakan salah satu wilayah di Malang Raya yang juga menerima kartu kendali. Kartu kendali tersebut dibagikan kepada usaha mikro (UM) dan rumah tangga (RT) yang terdiri dari keapal rumah tangga dan dan keluarga. Berikut ini adalah data hasil verifikasi penerima dan penerima kartu kendali 2011 di Kabupaten Malang
Tabel 5-1 Kecamatan Ampelgading Bantur Bululawang Dampit Dau Donomulyo Gedangan Gondanglegi Jabung Kalipare Karangploso Kasembon Kepanjen Kromengan Lawang Ngajum Ngantang Pagak Pagelaran
Data hasil verifikasi penerima dan penerima kartu kendali Kabupaten Malang Rumah Tangga (RT) 13.864 20.019 16.217 27.071 13.819 18.211 13.449 20.210 17.794 18.862 16.817 7.382 24.332 10.513 21.862 12.631 16.726 12.215 17.261
Usaha Mikro (UM) 273 335 657 698 864 95 261 903 47 193 237 309 1.507 423 73 532 562 313 300
Total 14.137 20.354 16.874 27.769 14.683 18.306 13.710 21.113 17.841 19.055 17.054 7.691 25.839 10.936 21.935 13.163 17.288 12.528 17.561
Kecamatan Pakis Pakisaji Poncokusumo Pujon Singosari Sumber Pucung Sumbermanjing Tajinan Tirto Yudo Tumpang Turen Wagir Wajak Wonosari Malang Total
Rumah Tangga (RT) 27.926 19.576 23.553 17.203 33.665 14.448 22.863 14.092 15.666 18.270 28.848
Usaha Mikro (UM) 211 1.565 610 913 540 364 209 400 144 775 3.603
20.553 21.583 12.292 609.793
702 424 324 19.366
Total 28.137 21.141 24.163 18.116 34.205 14.812 23.072 14.492 15.810 19.045 32.451 21.255 22.007 12.616 629.159
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa total penerima dan penerima kartu kendali di Kab. Malang sebanyak 629.159 KK. Dari jumlah tersebut yang paling banyak menerima kartu kendali adalah kecamatan Singosari dengan jumlah penerimanya sebanyak 34.205 KK. Disusul kecamatan Turen dengan jumlah penerima kartu kendalinya sebanyak 32.451 KK. Sedangkan kecamatan yang menerima kartu kendali paling kecil adalah kecamatan Kasembon dengan jumlah penerima kartu kendalinya sebanyak 7.691 KK.
5.1.1.1
Data dan karakteristik lembaga penyalur dan j alur distribusi
5.1.1.1.1
Kabupaten Malang
Penyaluran penyalur di Kabupaten Malang setelah adanya penataan dapat dilihat dari tabel di bawah. Setiap penyalur memiliki jumlah wilayah antara 1 hingga 34 Kelurahan per penyalur. Penyalur yang paling banyak memiliki wilayah Kelurahan yaitu PT. Ilham Berkah Jaya yang meyalurkan ke 34 Desa/ Kelurahan.
Tabel 5-2
Wilayah Penyaluran Penyalur di Kabupaten Malang
Penyalur PT. Abadi Putra Jaya PT. Abadi Putra Jaya PT. Alim Raya PT. Alim Raya PT. Aman Damai Sejahtera PT. Aman Damai Sejahtera PT. Aman Damai Sejahtera PT. Aman Damai Sejahtera PT. Aman Damai Sejahtera PT. Aman Damai Sejahtera PT. Araya Jaya PT. Bantar Jaya PT. Budikarsa Adi Wijaya Migas PT. Budikarsa Adi Wijaya Migas PT. Cakra Niaga Abadi PT. Cakra Niaga Abadi PT. Cakra Niaga Abadi PT. Cakra Niaga Abadi PT. Catalog Indah Warna PT. Catalog Indah Warna PT. Catalog Indah Warna
Kecamatan Poncokusumo Singosari Gondanglegi Pagelaran Bululawang Dau Ngantang Pakisaji Pujon Wagir Karangploso Wagir Pakis Turen Jabung Kasembon Ngantang Pujon Bululawang Sumbermanjing Tirto Yudo
Desa/ Kelurahan 2 4 9 2 1 3 6 3 4 4 2 1 3 3 2 1 4 3 2 4 1
Penyalur PT. Catalog Indah Warna PT. Dwi Tunggal Jaya Migas PT. Dwi Tunggal Jaya Migas PT. Dwi Tunggal Jaya Migas PT. Dwi Tunggal Jaya Migas PT. Dwi Tunggal Jaya Migas PT. Galaxi Energi Pratama PT. Galaxi Energi Pratama PT. Galaxi Energi Pratama PT. Garuda Patra Anvika Jaya PT. Garuda Patra Anvika Jaya
Kecamatan Turen Ampelgading Bululawang Dampit Pakisaji Wagir Poncokusumo Singosari Tumpang Kalipare Pagak
Desa/ Kelurahan 5 2 1 2 1 3 2 4 1 4 2
PT. Gempar Nusantara PT. Gempar Nusantara PT. Gempar Nusantara PT. Gempar Nusantara PT. Gunawan Migas PT. Gunawan Migas PT. Gunawan Migas PT. Herdiyanto Soedirman Group PT. Herdiyanto Soedirman Group PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Ilham Berkah Jaya PT. Marhamah Migas Utama PT. Marhamah Migas Utama PT. Marhamah Migas Utama PT. Marhamah Migas Utama PT. Marhamah Migas Utama PT. Mulya Sri Rejeki PT. Mulya Sri Rejeki PT. Mulya Sri Rejeki PT. Mulya Sri Rejeki PT. Mulya Sri Rejeki PT. Permata Putra PT. Permata Putra PT. Permata Putra PT. Permata Putra PT. Permata Putra PT. Permata Putra PT. Sari Bumi Mulia PT. Sari Bumi Mulia PT. Sari Bumi Mulia
Ampelgading Bantur Poncokusumo Tirto Yudo Dampit Jabung Tumpang Ampelgading Tirto Yudo Bantur Bululawang Gedangan Kepanjen Ngajum Pagak Pagelaran Pakis Pakisaji Tajinan Wagir Pakis Poncokusumo Tajinan Tumpang Wajak Dampit Dau Poncokusumo Sumbermanjing Tirto Yudo Bululawang Kepanjen Pakis Singosari Turen Wagir Donomulyo Jabung Karangploso
5 2 1 1 3 1 5 6 4 4 5 3 2 2 3 5 1 2 5 2 1 3 1 1 2 2 2 3 7 3 2 2 1 1 2 1 9 3 1
PT. Sari Sari Bumi Bumi Mulia Mulia PT. PT. Sari Bumi Mulia PT. Semangat Baru Jaya PT. Semangat Baru Jaya PT. Semangat Baru Jaya PT. Semangat Baru Jaya PT. Semangat Baru Jaya PT. Semangat Baru Jaya PT. Semangat Baru Jaya PT. Semangat Baru Jaya
Poncokusumo Singosari Tumpang Bantur Donomulyo Gondanglegi Kalipare Kepanjen Kromengan Ngajum Pagak
4 3 4 2 1 3 2 5 1 3 3
Penyalur PT. Semangat Baru Jaya PT. Setia Timoer PT. Setia Timoer PT. Setia Timoer PT. Setia Timoer PT. Seulawah Inong PT. Seulawah Inong PT. Seulawah Inong PT. Seulawah Inong PT. Seulawah Inong PT. Seulawah Inong
Kecamatan Wonosari Pakis Sumbermanjing Tumpang Turen Bantur Bululawang Gondanglegi Sumber Pucung Tirto Yudo Turen
PT. Seulawah Inong PT. Sinar Wahana Surya Mandiri PT. Sinar Wahana Surya Mandiri PT. Sinar Wahana Surya Mandiri PT. Sumber Alam Rasyid Keluarga PT. Sumber Alam Rasyid Keluarga PT. Sumber Alam Rasyid Keluarga PT. Sumber Jaya Elpiji PT. Sumber Jaya Elpiji PT. Sumber Jaya Elpiji PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sutopo Putra PT. Sutopo Putra PT. Tirta Delima Abadi PT. Tirta Delima Abadi PT. Tirta Delima Abadi PT. Trijaya Abadi Sentausa PT. Trijaya Abadi Sentausa PT. Trijaya Abadi Sentausa PT. Trijaya Abadi Sentausa PT. Trijaya Abadi Sentausa PT. Wargo Warisono Waris Wargo Suko PT. Wargo Warisono Waris Wargo Suko PT. Wargo Warisono Waris Wargo Suko PT. Wargo Warisono Waris Wargo Suko PT. Wargo Warisono Waris Wargo Suko PT. Whisnu Karya Bakti PT. Whisnu Karya Bakti PT. Whisnu Karya Bakti Puskopad "A" Dam V Brawijaya
Wajak Kromengan Ngajum Pakisaji Dampit Pakis Wajak Jabung Kalipare Sumber Pucung Bululawang Dampit Jabung Pakis Poncokusumo Tumpang Wajak Lawang Tajinan Dau Kasembon Ngantang Bantur Pagelaran Tirto Yudo Turen Wagir Dampit Gondanglegi Pagelaran Tajinan Wajak Gedangan Kepanjen Wonosari Singosari
Desa/ Kelurahan 5 2 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 6 4 1 1 2 4 3 3 5 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 5 1 3 1
(Sumber : Ditjen Migas, 2011)
5.1.1.2
Volume realisasi penyaluran SP(P)BE dan penerimaan penyalur di wilayah terpilih tahun 2011
Pada laporan ini disajikan tentang realisasi volume penyaluran SP(P)BE dan penerimaan penyalur di 8 wilayah kegiatan implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu. Masing-masing realisasinya akan dijelaskan pada bagian ini.
5.1.1.2.1
Malang Raya
Data hasil verifikasi volume penyaluran pada 33 penyalur di Malang Raya dari bulan januari sampai dengan bulan desember 2011 dapat dilihat padatabel berikut:
Tabel 5-3
Perbandingan volume penyaluran LPG tertentudi SPBE dan 33 Penyalur Malang
Raya BULAN
MYSAP
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
5.1.2
2.083.882 1.921.440 2.247.360 2.155.880 2.254.380 2.241.520 2.295.680 2.394.680 2.394.000 2.282.620 2.278.590 1.181.680 25.731.712
DO 2.083.882 1.921.440 2.247.360 2.155.880 2.254.380 2.241.520 2.295.680 2.394.680 2.394.000 2.282.620 2.278.590 1.181.680 25.731.712
SELISIH -
Pengolahan dan filling data awal
Filling data adalah segala tindakan atau perbuatan atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah pengumpulan, klasifikasi, penyimpanan, penempatan, pemeliharaan dan distribusi atas surat – surat, catatan – catatan, perhitungan – perhitungan, grafik – grafik, data ataupun informasi yang lain dan tindakan tersebut dilakukan dengan setepat – tepatnya dalam rangka melakukan suatu proses manajemen sehingga ketika data tersebut dicari lagi maka akan dapat dipanggil lagi dengan mudah untuk keperluan tertentu. Dengan adanya pengolahan dan filling data maka secara tidak langsung akan mempermudah sistem pembuatan laporan.
5.1.3
Analisa awal terhadap data hasil kegiatan 2011
Setelah selesai dilakukan proses pengolahan data, maka selanjutnya dilakukan proses analisis awal terhadap hasil kegiatan tahun 2011. Data yang akan dianalisis terbagi ke dalam beberapa jenis kelompok data yaitu, Data Terkait Pengguna LPG Tertentu, Data Terkait Rantai Suply LPG Tertentu dan Data Transaksi Penyaluran LPG Tertentu serta Data Regulasi. Output dari analisis data akan berupa strategi dan perencanaan lapangan. Strategi dan perencanaan lapangan yang dihasilkan berupa koordinasi dengan stakeholders di setiap wilayah kegiatan, perencanaan penyiapan infrastruktur dan SDM pelaksana kegiatan, pemilihan metode sosialisasi dan komunikasi kegiatan serta analisis data yang terkait LPG tertentu. Dengan adanya metode sosialisasi maka akan diharapkan terjadinya koordinasi yang aktif antar masing-masing stakeholder serta target pelaksanaan implementasi distup. Peran aktif masyarakat dan stakeholder akan membantu terlaksananya program implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu dapat berjalan lancar.
5.2
Evaluasi metodologi pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tertentu secara tertutup
5.2.1
Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan 2011
Pembinaan dan pengawasan yang diakukan pada tahun sebelumnya, secara umum masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari ketaatan pada level lembaga penyalur dan pengguna. Bila digambarkan dalam bentuk tabel hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan 2011 dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 5-4
Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan 2011 Substansi
Penataan Rantai Suplai
Hasil Evaluasi 1.
Belum
optimalnya
pola
pendistribusian
sesuai
hasil
penataan 2.
Belum optimalnya penggunaan aplikasi desktop (umumnya baru data transaksi in penyalur yg terinput)
Optimalisasi Peran Pengguna
1.
Belum optimalnya penggunaan kartu kendali
2.
Pola transaksi distribusi LPG ke pengguna masih berubahubah
Regulasi & Stakeholder
1.
Beberapa regulasi terkait distup belum diterbitkan di daerah
2.
Belum optimalnya
peran stakeholder dalam distup
(monitoring dan law enforcement) Sistem Teknologi Informasi
1.
Transaksi out penyalur belum tercatat secara otomatis
Pada penataan rantai suplai (SCM) pada penyalur dan sub penyalur menunjukkan bahwa pendistribusian LPG tertentu sesuai dengan hasil penataan 2011 belum optimal. Kemudian pada perangkat IT yang terdapat pada penyalur (PC desktop) yang telah ditanamkan aplikasi sistem distribusi tertutup juga belum digunakan secara optimal, secara umum data transaksi out (keluar) dari penyalur ke sub penyalur belum tercatat dengan baik.
5.2.2
Evaluasi terhadap permasalahan yang ada pada kegiatan sebelumnya
Permasalahan yang terjadi pada kegiatan implementasi sistem pendisribusian tertutup LPG tertentu tahun 2011 yang paling umum adalah rendahnya penggunaan kartu kendali sebagai sarana pembelian LPG 3 kg oleh masyarakat di lembaga penyalur, hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem tidak dilakukan secara berkala/kontinyu. Dengan adanya sistem pembinaan dan pengawasan yang tidak berkala tersebut mengakibatkan kesadaran masyarakat yang menggunakan kartu kendali menjadi tidak stabil bahkan mengalami penurunan.Secara tidak langsung hal ini, mengakibatkan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu menjadi tidak optimal.Permasalahan selanjutnya adalah mengenai penataan wilayah salur, secara umum penataan wilayah salur yang melibatkan lembaga penyalur tidak semudah ketika merancangnya diatas kertas.Hal tersebut membutuhkan usaha yang maksimal dan dukungan dari berbagai pihak, tanpa dukungan dan usaha yang maksimal menyebabkan penataan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan.Akibat
dari penataan tersebut regulasi terkait dengan implementasi distribusi tertutup menjadi tertunda dan belum bisa digunakan sebagai alat monitoring dari sistem distribusi tertutup. Beberapa masalah tersebut memang berdampak secara langsung pada proses pelaksanaan implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu. Salah satunya adalah kurang optimalnya proses penataan lembaga penyalur. Oleh karena itu perlu metode dan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya proses implementasi distup. Fungsi dari pembinaan dan pengawasan tersebut adalah untuk melakukan monitoring pelaksanaan distup agar pelanggaran dan dan penyelewengan program implementasi distup dapat diminimalisir.
5.2.3
Evaluasi terhadap infrastruktur yang ter-install pada kegiatan sebelumnya
Beberapa infrastruktur yang terinstall sebelumnya masih belum optimal, hal ini diketahui dari beberapa desktop dan EDC yang tidak bisa beroperasi dengan baik. Seperti kerusakan komponen EDC di tengah kegiatan implementasi, padahal sebelum dilakukan instalasi sudah dicek dan hasilnya baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara berkala. Kemudian untuk level penyalur, orang yang mampu mengoperasikan aplikasi desktop sistem distribusi tertutup sangat terbatas. Sehingga ketika orang yang bersangkutan berhalangan pada hari tertentu, maka tidak ada gantinya. Hal ini mengakibatkan pencatatan transaksi pada penyalur menjadi tidak kontinyu atau berlubang.
5.2.4
Disain mekanisme pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu secaratertutup
Materi atau isi dari mekanisme pembinaan dan pengawasan pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu tahun 2012 secara umum dilakukan bertahap yang dilakukan pada penyalur, sub penyalur, dan kelompok pengguna. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait dengan sistem distribusi tertutup pada tahun 2012, secara rinci akan direncanakan sebagai berikut :
5.2.4.1
Pembinaan di tingkat Penyalur
Pembinaan pada tingkat penyalur secara umum menekankan pentingnya distribusi tertutup terutama mengenai sistem rantai distribusi penyaluran LPG tertentu pada tingkat penyalur, selain itu juga dilakukan pembinaan mengenai hal-hal teknis seputar infrastruktur yang ada pada penyalur itu sendiri. Dengan pembinaan ini diharapkan penyalur ikut mendukung sistem distribusi tertutup, selain itu juga penggunaan aplikasi pada desktop yang telah dibagikan dapat dipergunakan secara optimal. Berikut ini tabel materi pembinaan di tingkat penyalur.
Tabel 5-5 NO 1.
Pembinaan Penyalur
MATERI PEMBINAAN
PELAKSANAAN
HASIL YANG DIHARAPKAN
Pemahaman Pendalaman Sistem
Pemilik dan Pegawai Penyalur
Mendukung Sistem Distribusi
Distribusi Tertutup
Resmi
tertutup
2.
Trainning penggunaan Desktop dan
Pegawai Administrasi Penyalur
Paham menggunakan Aplikasi pada
Kartu Penyalur
Resmi
desktop
ditetapkan dan Mekanisme
Pemilik dan Pegawai Penyalur
Paham pada sub bagian rantai
Penyaluran ke Sub Penyalur pada
Resmi
distribusinya
Pembahasan Sub Penyalur 3.
Sistem Distribusi Tertutup
5.2.4.2
Pengawasan di tingkat Penyalur
Pengawasan pada tingkat penyalur pada dasarnya menekankan pada rantai suplai penyaluran dari penyalur (SCM) agar jumlah saluran LPG tertentu bisa tepat. Selain itu dalam pengawasan pada penyalur terdapat juga pengawasan terhadap penggunaan infrastruktur yang ada pada penyalur (desktop), yang diharapkan penggunaanya dapat maksimal. Pada kegiatan verifikasi isi ulang LPG tertentu (refill) dalam distribusi tertutup, terdapat pengecekan kebenaran data antara penyaluran dari SPPBE hingga penyalur yang dilakukan secara berkala. Dengan kegiatan ini diharapkan perbandingan data antara badan usaha niaga dan data penyalur tidak memiliki perbedaan (sama) . Apabila disajikan dalam bentuk tabel, terlihat sebagai berikut :
Tabel 5-6 NO
Pengawasan Penyalur
MATERI PENGAWASAN
PELAKSANA
Pengawasan Terhadap Disiplin 1.
Penyaluran di Wilayah Distrubusi Tertutup
2.
3.
5.2.4.3
HASIL YANG DIHARAPKAN
Tim Monitoring Daerah Kepada Penyalur Resmi
Pada penyalur resmi cukup disiplin melaksanakan penyaluran di area rayon
Pengawasan penggunaan Desktop
Pegawai Administrasi Penyalur
Menggunakan aplikasi pada desktop
dan Kartu Penyalur
Resmi
Pengawasan terhadap ketepatan
Pemilik dan Pegawai Penyalur
di penyalur secara menyeluruh Perbandingan data antara data
jumlah saluran LPG
Resmi
badan usaha niaga dan data penyalur menunjukan cukup tepat.
Pembinaan di tingkat sub Penyalur
Pembinaan di tingkat sub penyalur pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu tahun 2012 mencakup tentang materi pemahaman distribusi tertutup secara umum, sehingga diharapkan sub penyalur yang ada saat ini memahami dan mendukung program distribusi tertutup. Fungsi dari adanya pembinaan tersebut adalah untuk memberi pemahaman terhadap sub penyalur terkait implementasi distribusi tertutup. Materi dari pembinaan tehadap sub penyalur dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5-7 NO 1.
Pembinaan sub Penyalur
MATERI PEMBINAAN
PELAKSANA
Pemahaman distribusi tertutup Pemahaman dan sosialisasi media-
2.
Pemilik
Dan
HASIL YANG DIHARAPKAN Pegawai
Sub
Paham dan Mendukung Distribusi
Penyalur
tertutup
Pemilik & Pegawai Sub Penyalur
Antusias
mekanisme transaksi kartu kendali-
dan
partisipatif
dalam
menggunakan EDC
EDC/Logbook, 3.
Pemahaman Pengguna
Tentang
Kelompok
Pemilik & Pegawai Sub Penyalur
Paham
terhadap
kelompok
pengguna yang ada dibawahnya
5.2.4.4
Pengawasan di tingkat sub Penyalur
Pengawasan di tingkat sub penyalur terdiri dari pengawasan transaksi (pencatatan volume transaksi EDC dan kartu kendali), diharapkan pengawasan ini dapat dilaksanakan oleh pemilik dan pegawai sub penyalur kedepannya. Hal ini dikarenakan petugas pengawasan tidak dapat mengontrol/mengawasi sub penyalur sepanjang waktu, sehingga sub penyalur itu sendiri yang mempunyai peran besar untuk ikut ambil bagian dalam proses monitoring dan pengawasan untuk tanggung jawab terhadap rantai suplainya. Berikut ini adalah materi pengawasan terhadap sub penyalur.
Tabel 5-8
Pengawasan sub Penyalur
NO
MATERI PENGAWASAN
1.
Pencatatan volume transaksi EDC
Pemilik
dan Kartu Kendali
Penyalur
Pelaksanaan transaksi hanya pada
Pemilik
kelompok pengguna
Penyalur
2.
5.2.4.5
PELAKSANA
HASIL YANG DIHARAPKAN
dan
Pegawai
Sub
dan
Pegawai
Sub
Memahami dan mendukung sistem distribusi tertutup yang berjalan Memahami
dan
mendukung
kegiatan distup
Pembinaan di tingkat Pengguna
Pembinaan pada tingkat pengguna/ kelompok pengguna, akan ditekankan pada pemahaman tentang sistem distribusi tertutup terutama manfaat dari sistem tersebut kepada pengguna LPG tertentu. Selain pemahaman tentang sistem distribusi tertutup secara umum, pembinaan juga ditujukan untuk menambah pengetahuan pengguna LPG tertentu terhadap mekanisme kartu kendali dan kelompok pengguna dan sub penyalur. Dengan adanya pembinaan seperti ini diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan kartu kendali akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Tabel 5-9 NO 1.
Pembinaan Pengguna
MATERI PEMBINAAN Pemahaman Tentang Sistem Distribusi Tertutup
HASIL YANG DIHARAPKAN Paham tentang distup dan mau menjalankan ketentuan dalam distup Paham
2.
Mekanisme Kartu Kendali dan Kelompok Pengguna dan Sub Penyalur ditetapkan
tentang penggunaan kartu
kendali sehingga mau melaksanakan ketentuan dan penggunaan kartu kendali untuk melakukan transaksi di sub penyalur hasil penetapan
5.2.4.6
Pengawasan di tingkat Pengguna
Pengawasan di tingkat pengguna akan dititikberatkan pada pengawasan penggunaan kartu kendali dan disiplin transaksi pada sub penyalur yang telah ditetapkan, hal ini sangat penting mengingat pada kegiatan sebelumnya kedisiplinan dari pengguna masih belum optimal.
Tabel 5-10
Pengawasan Pengguna
NO
MATERI PENGAWASAN
1.
Penggunaan Kartu Kendali
Terlihat peningkatan penggunaan kartu kendali
Disiplin Transaksi Pada Sub Penyalur
Sudah terlihat pemindahan pola pembelian kepada sub penyalur yang
Ditetapkan
ditetapkan pada kelompok penggunanya.
2. 3.
Pengetahuan
Pengguna
HASIL YANG DIHARAPKAN
tentang
distup
5.2.5
Masyarakat sudah mulai paham arti pentingnya Distup di wilayahnya.
Perencanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan lapangan, pelatihan dan mobilisasi personil
Sub bab ini menjelaskan tentang proses perencanaan dan strategi di lapangan, terkait SDM, Manpower, dan proses mobilisasi masing-masing personil. Untuk lebih jelasnya mengenai masing-masing sub bab ini dapat di jelaskan pada sub bab berikut.
5.2.5.1
Perencanaan dan strategi pelaksanaan kegiatan lapangan
Perencanaan dan strategi pelaksana kegiatan lapangan pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu pada tahun 2012 dibagi menjadi beberapa posisi yang mempunyai jobdesk khusus. Diharapkan dengan adanya jobdesk ini perencanaan dan strategi yang akan diterapkan dilapangan dapat berjalan dengan optimal, secara lengkap dijabarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 5-11 POSISI
Jobdesk Pelaksana Lapangan
JOBDESK - Melakukan perencanaan terhadap kegiatan perizinan, pelatihan, implementasi infrastruktur, pembinaan dan pengawasan, dan verifikasi distribusi isi ulang untuk wilayah yang berkaitan. Perencanaan dibuat dalam bentuk rencana kerja, jangka waktu pelaksanaan, dan target waktu penyelesaian pekerjaan, yang terdapat di dalamnya 5 w + 1 h
AM
- Menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan - Melakukan perijinan kepada Gubernur/Bupati/WaliKota pada SKPD terkait - Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan kegiatan (hasil sebelumnya dan rencana tindak lanjut di tahun ini) dengan stakeholder - Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penerapan regulasi daerah - Witness dan memberikan justifikasi atas hasil kerja AS dan FAO - Membantu AM dan PMO wilayah dalam melakukan perencanaan dengan memberikan data dan informasi - Membantu AM dan PMO wilayah dalam kegiatan perizinan - Membantu AM dan PMO wilayah dalam menerapkan program kerja yang sudah dibuat - Melakukan mobilisasi personil dan non personil
AS
- Inventarisasi infrastruktur IT (EDC, PC, server dan perangkat IT lainnya) berdasarkan jumlah, sistem dan fungsi sesuai dengan perencanaan - Membantu dalam pengerjaan dan menyelesaikan semua pekerjaan kegiatan maintenance - Melakukan supervisi terhadap hasil kegiatan FAO yang dibuktikan dengan adanya form dan berita acara - Membantu PMO wilayah dan AM untuk mempersiapkan administrasi perijinan ke stakeholder - Melakukan persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan di wilayah
AOC
- Melakukan penyiapan perangkat kerja dan instrumen implementasi lapangan (EDC, PC, server dan perangkat IT lainnya dan form Berita Acara) - Melakukan pendistribusian dan instalasi perangkat kepada seluruh penyalur dan sub penyalur resmi yang
ditunjuk - Melakukan maintenance terhadap infrastruktur yang dibuktikan dengan adanya form dan berita acara sebagai berikut : Berita Acara Maintenance Desktop Berita Acara Maintenance EDC - Melakukan pembinaan dan pengawasan yang dibuktikan dengan adanya form dan berita acara sebagai berikut : Berita Acara Binwas Penyalur Berita Acara Binwas SP Berita Acara Binwas KP Form Pengaduan dan Pengajuan customer service Rekap Penanganan Pengaduan dan Pengajuan - Monitoring dan pelaporan hasil transaksi LPG yang dibuktikan dengan adanya form dan berita acara sebagai berikut : Rekap dan Contoh SPP Rekap dan Contoh Transport Fee Rekap dan Contoh Filling Fee Kertas Kerja Verifikasi
5.2.5.2
Pelatihan dan mobilisasi personil
Pelatihan dan mobilisasi personil pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu dilakukan dengan memberikan materi yang telah disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah kegiatan. Adapun tujuan umum diadakannya pelatihan yaitu :
1.
Penyamaan visi dan misi dalam program kegiatan
implemetasi sistem pendistribusian tertutup LPG
tertentu di Kota Pekanbaru; 2.
Tersampaikannya pemahaman
kepada pelaksana lapangan
akan
kegiatan
implemetasi sistem
pendistribusian tertutup LPG tertentu; 3.
Pembekalan dan transfer of knowledge kepada pelaksana lapangan akan kegiatan implemetasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu.
Kemudian untuk mobilisasi tenaga ahli, pertama kali diadakan pertemuan dengan membahas secara mendalam mengenai distribusi tertutup di 8 wilayah kegiatan yang dilanjutkan dengan diskusi.
5.2.6
Disain pola dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder
Pola koordinasi pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5-12
Disain Pola Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder
NO
JENIS KOORDINASI
1
Sosialisasi Propinsi
METODE
Paparan
STAKEHOLDER
Gubernur
TUJUAN Tersosialisasinya kegiatan distribusi tertutup di wilayah Kabupaten dan terjalinnya hubungan baik dengan Pemerintah Propinsi di wilayah k egiatan.
2
Sosialisasi Kabupaten
Paparan
ESDM Propinisi VP Pertamina Gasdom Ditjen Migas Bupati/ WaliKota
Dukungan dari stakeholder terkait pekerjaan implementasi distribusi tertutup LPG tertentu
Bupati/ WaliKota
Tersosialisasinya kegiatan distribusi tertutup di wilayah Kabupaten dan terjalinnya hubungan baik dengan Pemerintah Daerah setempat.
SKPD Pertamina Camat Hiswana Kepolisian Camat
3
Sosilisasi Kecamatan
Paparan Lurah/ Kepala Desa
4
Koordinasi Internal dengan Gasdom
Pendekatan persuasif
5
Rapat Koordinasi Kecil
Diskusi
Gasdom Pertamina Hiswana Kabupaten/ Kota
6
Rapat Koordinasi Kecil
Diskusi
7
Rapat Koordinasi Kecil
Diskusi
8
5.3
Koordinasi internal dengan Tim Monitoring
Pendekatan persuasif
Penyalur LPG di wilayah Kab./ Kota Tim Monitoring Ketua Tim Monitoring Staf Ahli bidang hukum dan ekonomi Kabupaten/Kota
Ketua tim Monitoring
Dukungan dari stakeholder terkait pekerjaan implementasi distribusi tertutup LPG 3 kg Tersosialisasinya kegiatan distribusi tertutup di wilayah Kabupaten dan terjalinnya hubungan baik dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan Dukungan dari stakeholder terkait pekerjaan implementasi distribusi tertutup LPG 3 kg Dikeluarkannya Surat edaran gasdom (pusat & daerah) terkait dukungan dan keputusan penataan penyalur Tercapainya kesepahaman dan kesanggupan, serta detail teknis dalam rangka implementasi distribusi tertutup dari hiswana dan penyalur Penyusunan rencana kerja tim monitoring, dan tupoksi Revisi dan pembahasan draft penetapan lembaga penyalur dan mekanisme penyaluran LPG 3 kg Dikeluarkannya surat edaran dari Pemerintah Daerah ke Kecamatan, Kelurahan, Pengguna dan pelaku bisnis LPG untuk mendukung kegiatan distub Dikeluarkannya surat edaran untuk penyalur dan sub panyalur melakukan registrasi sebagai lembaga penyalur resmi
Perijinan dan koordinasi dengan Stakeholder
Agar pelaksanaan Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengawasan Pendistribusian LPG tertentu berjalan dengan lancar maka perlu adanya perizinan kegiatan. Proses perizinan merupakan kegiatan yang bersifat birokratis yang dapat menghambat jalannya kegiatan jika tidak dijalankan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Perijinan pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika proses perizinan telah didapat maka pelaksanaan selanjutnya berupa koordinasi dengan stakeholders terkait dapat dilaksanakan. Selain perijinan, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2011 dan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG tertentu di Daerah, bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud perlu melibatkan peran serta pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelum koordinasi dilakukan ditingkat Kabupaten, koordinasi di pemerintahan pusat perlu dilakukan.
Pemerintah pusat adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri sedangkan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/WaliKota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Mempersiapkan administrasi perijinan ke stakeholder. Perizinan adalah penting adanya bagi pelaksanaan kegiatan, selain untuk melegalkan kegiatan implementasi distribusi tertutup LPG 3 Kg tertentu, kegiatan perizinan juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder dan menciptakan kesempatan bagi stakeholder, dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mensuksekan kegiatan implementasi distribusi tertutup LPG 3 Kg tertentu di wilayah yang dipilih. Tahapan dalam perizinan adalah sebagai berikut : 1.
Mempersiapkan administrasi perijinan ke stakeholder; Stakeholder dalam hal ini adalah Kementerian ESDM melalui Dirjen Migas dan Kemendagri. Dirjen Migas diharapkan dapat memberikan surat keterangan ataupun pengantar sehubungan dengan kegiatan implementasi distribusi tertutup LPG 3 Kg tertentuserta Kemendagri diharapkan dapat memberikan surat pengantar kepada pemerintah daerah setempat yang berisikan himbauan untuk berperan aktif dalam mendukung kegiatan implementasi distribusi tertutup LPG 3 Kg tertentu. Guna mendapatkan izin tersebut, konsultan juga mempersiapkan berbagai macam kelengkapan administrasi yang dimungkinkan dan diperlukan guna pelaksanaan pengurusan izin pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa administrasi perijinan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: a.
Surat Permohonan Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Migas perihal permohonan izin pelaksanaan kegiatan di wilayah terkait
b.
Surat pengantar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Migas perihal penugasan pelaksanaan kegiatan di wilayah terkait
c.
Surat pengantar dari Kementerian Dalam Negeri perihal pelaksanaan kegiatan di wilayah terkait dan permohonan keterlibatan pemerintah daerah serta instansi terkait
2.
d.
Company Profile
e.
Selayang Pandang Kegiatan Implementasi Sistem Pendistribusian Tertutup
Melakukan perijinan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten/Kota setempat
3.
Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan kegiatan dengan stakeholder; Pada
tahap
ini,
dibahas
bersama-sama
mengenai
hasil
pekerjaan
tahun
sebelumnya,
mengidentifikasi key success dan kekurangan atau program yang belum berjalan dengan optimal. Seperti telah dibahas di atas, bahwa untuk menentukan permasalahan yang masih ada dan tindakan perbaikan yang akan diambil, maka perlu dilakukan asistensi dengan pemerintah daerah setempat. 4.
Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal penerapan regulasi daerah.
Dalam rangka mewujudkan peran aktif pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan implementasi distribusi tertutup LPG 3 Kg tertentu di wilayah yang dipilih, maka diperlukan koordinas dengan pemerintah daerah dalam melakukan tindakan perbaikan yang telah disepakati dalam poin sebelumnya. Regulasi pemerintah daerah merupakan dasar hukum dari kegiatan pembinaan dan pengawasan (tindakan perbaikan) yang akan dilakukan.
5.3.1
Perijinan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat
Perijinan kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat merupakan langkah awal dalam rangka melakukan kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu pada tahun 2012. Dibawah ini akan digambarkan kondisi status perijinan pada masing-masing wilayah tersebut.
Tabel 5-13 No.
Status Administrasi perijinan
Kabupaten/Kota
1
2
3
4
5
5
Kota Malang
√
√
√
√
√
6
Kabupaten Malang
√
√
√
√
√
7
Kota Batu
√
√
√
√
√
Keterangan: 1 = SPMK, 2 = Surat Pengantar dari Migas, 2 = Surat pengantar dari Kemendagri, 4 = Surat Permohonan Izin dari Perusahaan, 5 = Surat tugas dari Perusahaan Surat pengantar dari Dirjen Migas dan Kemendagri akan menjadi dasar kegiatan perizinan untuk memperoleh ijin dari Gubernur/Bupati/WaliKota. Perizinan ini dilakukan secara bertahap, artinya setelah mendapat izin dari Gubernur kemudian melakukan perizinan ke WaliKota/ Bupati. Proses perizinan tersebut perlu waktu yang cukup sekaligus untuk melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder terkait. Hasil dari perizinan tersebut berupa surat perizinan yang telah disetujui oleh pihak Pemerintah Daerah yng nantinya kan diteruskan ke jajaran instansi terkait yang ada di bawahnya. Dari ke 3 wilayah Kab/Kota tersebut semua sudah mengeluarkan surat perijinan untuk melakukan distribusi tertutup di wilayahnya. Dari hasil surat perijinan tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi data awal kemudian baru melakukan kegiatan lapangan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait distup di masing-masing wilayah.
5.3.2
Koordinasi dan sosialisasi perencanaan kegiatan dengan stakeholder
Beberapa koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholder yang telah dilakukan terkait perencanaan kegiatan dan rencana tindak lanjut meliputi Koordinasi dan Sosialisasi sebagai berikut :
-
Koordinasi dengan Gasdom pusat dan daerah Koordinasi Kegiatan dengan Gasdom Pusat dan Daerah. Koodrinasi dengan pihak Gasdom dilakukan dalam rangka meminta dukungan dan kerjasama terutama di wilayah kerja masing-masing Gasdom.
-
Koordinasi dengan Hiswana Migas dan Penyalur
Koordinasi dengan Hiswana Migas dan Penyalur, melaksanakan koordinasi dengan pihak Hiswana Migas dan penyalur agar tercapai kesepahaman dan kesanggupan serta detail teknis dalam rangka Pengawasan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.
-
Koordinasi dengan pemerintahan propinsi dan kabupaten/Kota Memperoleh dukungan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan terjalinnya hubungan yang baik antara pelaksana kegiatan dan pemerintah daerah setempat.
-
Sosialisasi pendistribusian LPG Tertentu secara tertutup
Koordinasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan terhadap program distribusi tertutup LPG tertentu dan tersampaikannya program distribusi tertutup pada level masyarakat pengguna dan pelaku bisnis penyaluran LPG tertentu. Koordinasi tersebut dapat berupa kerjasama dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi di wilayahnya. Bentuk sosialisasi tersebut mulai dari sosialisasi tingkat pusat hingga ke tingkat desa. 1.
Sosialisasi di Tingkat Pemerintah Propinsi dan Pemkab
Sosialisasi Kegiatan di pemerintah propinsi dan kabupaten/kota ini di lakukan di wilayah propinsi terkait distup. Tujuan dari sosialisasi ini adalah:
a.
Mensosialisasikan kegiatan implementasi Sistem pendistribusian LPG Tertentu di wilayah Kab. Malang.
b.
Memperoleh dukungan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan terjalinnya hubungan yang baik antara pelaksana kegiatan dan pemerintah daerah setempat. 2.
Sosialisasi di Tingkat Kecamatan
Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka mensosialisasikan kegiatan implementasi Sistem pendistribusian LPG Tertentu wilayah Kab. Malang dengan demikan diharapkan selama kegiatan berlangsung mendapatkan dukungan penuh dari pihak kecamatan, kelurahan dan masyarakat pengguna 3.
Sosialisasi di Tingkat Desa
Sosialisasi di tingkat desa dilakukan melalui perangkat desa terkait dan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mempermudah dan mendapat dukungan dalam melakukan koordinasi dan sosialisasi di wilayah desa. Berikut ini beberapa gambar foto dokumentasi kegiatan koordinasi di masing-masing wilayah.
Gambar 5-5
5.4
Foto Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kab. Malang
Persiapan dan pelatihan kepada pelaksana kegiatan di wilayah
Persiapan dan pelatihan kepada pelaksana kegiatan di wilayah mencakup beberapa hal seperti persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan, pelatihan personil pelaksana, mobilisasi personil dan non personil, dan yang terakhir adalah penyiapan perangkat kerja dan instrumen kegiatan dalam rangka implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu. Diharapkan dengan adanya persiapan yang matang, maka permasalahan-permasalahan yang akan muncul nantinya dapat diminimalisir.
5.4.1
Persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan di wilayah
Persiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan di wilayah dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam perjanjian kontrak kerja.
5.4.2
Pelatihan personil pelaksana
Pelatihan personil pelaksana di lapangan pada kegiatan implementasi distup 2012 meliputi pemahaman awal mengenai pentingnya maintenance sistem distribusi tertutup. Kemudian dijelaskan juga mengenai metodologi yang digunakan di lapangan beserta instrumen yang dibutuhkan. Sistem pelatihan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan peserta pelatihan dalam satu tempat, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pelatihan terkait dengan distup maintenance di Malang Raya. Berikut ini beberapa foto dan hasil dokumentasi kegiatan pelatihan personil dilapangan yang ada di Malang Raya.
Gambar 5-6
5.4.3
Foto Kegiatan Pelatihan di Kabupaten Malang
Mobilisasi personil dan non personil
Mobilisasi personil dan non personil untuk kegiatan lapangan mencakup personil tenaga ahli dan tenaga pendukung. Tenaga ahli terdiri dari 1 (satu) tenaga ahli yang berfungsi sebagai ketua tim dan didukung dengan 6 (enam) tenaga ahli muda yang terdiri dari berbagai bidang ilmu kajian. Berikut adalah uraian fungsi, tugas dan tanggungjawab dari masing-masing tenaga ahli: 1.
Ketua Tim (Ahli Kepala Management) Ketua tim merupakan posisi tertinggi pada pelaksanaan pekerjaan Implementasi Distribusi tertutup LPG 3 Kg. Tugas-tugas yang diemban seorang ketua tim, diantaranya adalah memimpin proyek, mengontrol semua perubahan dalam proyek dan mereviewnya, bertanggung jawab secara teknis terhadap semua kualitas dan hasil pekerjaan, serta mengkoordinasi seluruh perencanaan program teknis serta pengaturan tugas dan kewajiban yang menyangkut pengumpulan, seleksi dan sortasi data awal, identifikasi permasalahan, pembangunan, simulasi, implementasi, pengadaan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pemasukan data, pelatihan, pelaporan, dan dokumentasi sistem.
2.
Tenaga Ahli Muda Sosiologi Tenaga ahli muda memiliki peranan dalam membantu ketua tim dalam menjalankan kegiatan implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG 3 Kg. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki tenaga ahli muda sosiologi adalah membantu membuat bahan atau materi survei yang komunikatif
dan mudah diserap oleh tim survei lapangan, membantu memberikan arahan dan masukan kepada tim survei lapangan, serta membantu menganalisa perilaku masyarakat dengan adanya regulasi baru sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan yang baru. 3.
Tenaga Ahli Muda Supply Chain Management Tenaga ahli muda memiliki peranan dalam membantu ketua tim dalam menjalankan kegiatan implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG 3 Kg. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki tenaga ahli muda supply chain management adalah membantu ketua tim untuk melakukan analisa terhadap rantai distribusi lembaga penyalur LPG tertentu saat dipergunakan rantai distribusi yang tertutup, membantu ketua tim untuk mengumpulkan data mengenai kondisi infrastruktur lembaga penyalur LPG tertentu serta keberadaan, membantu ketua tim untuk menghitung kebutuhan jumlah lembaga penyalur dan volume LPG tertentu yang disalurkan, membantu ketua tim untuk membantu memberikan arahan terhadap tim teknis survey, membantu ketua tim untuk melakukan suvervisi dan pengawasan kualitas survey, membantu ketua tim untuk membuat rancangan atau sistem rantai distribusi (supply chain) yang ideal.
4.
Tenaga Ahli Muda Statistik Tenaga ahli muda memiliki peranan dalam membantu ketua tim dalam menjalankan kegiatan implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG 3 Kg. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki tenaga ahli muda statistik adalah membantu ketua tim untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pekerjaan pengumpulan data awal untuk semua kegiatan dalam proyek ini, membantu melakukan koordinasi dan pengaturan dalam pelaksanaan pengumpulan data awal, membantu ketua tim mengelompokkan dan menyusun data awal dalam format statistik untuk bahan perhitungan dan pengolahan,membantu ketua tim melakukan konversi dan formating data hasil pengumpulan data awal ke dalam format statistik yang telah ditentukan
5.
Tenaga Ahli Muda Sistem Informasi Tenaga ahli muda memiliki peranan dalam membantu ketua tim dalam menjalankan kegiatan implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG 3 Kg. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki tenaga ahli muda sistem informasi adalah membantu ketua tim menyusun persiapan aplikasi database untuk mempermudah input dan pengolahan data baik hardware maupun software, membantu ketua tim melakukan koordinasi pihak terkait dalam pembuatan aplikasi database, membantu ketua tim membuat konsep modul pelatihan sistem informasi manual untuk aplikasi database, membantu ketua tim membuat semua laporan tentang kaidah-kaidah sistem informasi baik secara aplikasi maupun teoritis.
6.
Tenaga Ahli Muda Hukum Tenaga ahli muda memiliki peranan dalam membantu ketua tim dalam menjalankan kegiatan implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG 3 Kg. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki
tenaga ahli muda hukum adalah membantu ketua tim membuat payung hukum dalam pelaksanaan pekerjaan, membantu ketua tim dalam melakukan koordinasi dengan pejabat terkait yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, membantu ketua tim melakukan koordinasi pekerjaan dengan tenaga ahli lainnya, serta membantu ketua tim membuat semua laporan pelaksanaan serta bahan presentasi mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditentukan dalam kerangka acuan kerja. 7.
Tenaga Ahli Muda Manajemen Tenaga ahli muda memiliki peranan dalam membantu ketua tim dalam menjalankan kegiatan implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG 3 Kg. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dimiliki tenaga ahli muda manajemen adalah melakukan analisa manajemen untuk semua kegiatan dalam proyek ini, melakukan koordinasi dengan ketua tim ahli dalam pengendalian proyek mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, serta membuat semua laporan pelaksanaan serta bahan presentasi mengenai manajemen.
5.4.4
Penyiapan perangkat kerja dan instrumen kegiatan lapangan
Dalam pelaksanaan kegiatan lapangan terkait dengan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu, diperlukan perangkat kerja dan instrumen kegiatan lapangan seperti form, BA, SOP, dan buku panduan.Penyiapan perangkat kerja tersebut telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan optimal dan tidak menghabiskan banyak waktu. Penyiapan perangkat kerja tersebut meliputi beberapa hal yang terkait dengan kegiatan di lapangan, mulai dari penyusunan form survei, penyiapan Berita Acara, penyusunan SOP dan pembuatan buku panduan sebagai modul acuan pelaksanaan pekerjaan.
5.5
Implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu
Implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu meliputi dua kegiatan utama. Kegiatan yang pertama adalah pendistribusian dan instalasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu, sistem tersebut meliputi pemasangan server di pusat, PC Desktop di penyalur dan Electronic Data Capture (EDC) pada sub penyalur. Selain didistribusikan juga dilakukan instalasi aplikasi yang akan digunakan nantinya, aplikasi tersebut mempunyai beberapa fungsi seperti memudahkan pencatatan transaksi dan pengawasan (monitoring) data transaksi yang terjadi selama implementasi distribusi tertutup.
5.5.1
Pendistribusian dan instalasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup L PG tertentu
Pendistribusian dan instalasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu dilakukan di 3 titik lokasi atau wilayah kabupaten/ Kota. Wilayah tersebut adalah Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Instalasi infrastruktur tersebut berupa seperangkat PC Desktop dan instalasi Electronic Data Capture (EDC).
5.5.1.1
Persiapan infrastruktur IT
Persiapan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu tahun 2012 yang mencakup 3 Kabupaten/ Kota antara lain yaitu : 1.
Set Up kantor pusat dan kantor wilayah yang digunakan sebagai hotline centremengenai distribusi tertutup pada tahun 2012;
2.
Penyediaan server pusat, sebagai data center dari seluruh kegiatan transaksi di Malang Raya;
3.
Penyediaan PC Desktop pada penyalur untuk Malang Raya, yang didalamnya diinstal aplikasi khusus untuk distribusi tertutup;
4.
Penyediaan Electronic Data Capture (EDC) untuk sub penyalur yang terpilih.
5.5.1.2
Pendistribusian dan instalasi perangkat kepada seluruh penyalur dan sub penyalur
Pendistribusian dan instalasi perangkat kepada seluruh penyalur dan sub penyalur pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu pada Malang Raya mempunyai target total instalasi desktop di semua penyalur dan EDC di sub penyalur, serta server di pusat sebagai tempat untuk menyimpan data transaksi dari daerah. Sampai saat ini kegiatan pendistribusian dan instalasi telah dilakukan ke 3 wilayah tersebut, setelah dilakukan pendistribusian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka kegiatan distribusi tertutup. Fungsi dari kegiatan ini adalah sebagai sarana monitoring dan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu.
5.5.2
Integrasi perangkat/infrastruktur pada sistem IT integrasi
Integrasi sistem IT pada kegiatan distibusi tertutup mencakup server hingga EDC, serta pengaktifan sistem online yang bisa dihandalkan untuk diakses oleh stakeholder yang berkepentingan. Berikut ini disajikan skema gambar proses integrasi perangkat IT.
Gambar 5-1
5.6
Sistem Integrasi Infrastruktur IT
Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu.
Maksud dan tujuan dari Bimbingan dan Pengawasan yaitu memberikan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan hasil-hasil pengawasan dan evaluasi dalam mencapai tujuan program implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu. Tujuan pelaksanaan bimbingan dan pegawasan tersebut, agar informasi mengenai arah dan kebijakan pengawasan terkait distup dalam upaya meminimalisasi terjadinya temuan - temuan pemeriksaan yang berulang dapat tersampaikan dengan baik serta terselesaikannya masalah hasil pengawasan dan evaluasi yang mempengaruhi tujuan program.Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu tahun 2012 meliputi kegiatan sebagai berikut : 1.
Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu
2.
Pembinaan terhadap pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu
3.
Pelayanan terpadu penanganan dan informasi pelanggan LPG tertentu dan lembaga penyalur
4.
Perhitungan volume transaksi LPG Tertentu
5.6.1
Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu
5.6.1.1
Pengawasan terhadap kepatuhan lembaga penyalur dalam melaksanakan penyaluran LPG tertentu sesuai wilayah yang telah ditentukan
Pengawasan terhadap kepatuhan lembaga penyalur dalam melaksanakan penyaluran LPG tertentu sesuai wilayah yang ditentukan merupakan salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh penyalur dari waktu ke waktu. Secara umum penyaluran sesuai dengan hasil penataan belum sepenuhnya terlaksana, hal ini memerlukan pembinaan secara terus menerus dan membutuhkan pendampingan bersamaan dengan pengawasan terhadap pelaku kegiatan distribusi tertutup yang lain. Hasil dari pengawasan terhadap penyalur dalam rangka penyaluran sesuai dengan penataan wilayah salur pada Malang Raya tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 5-14
Hasil Pengawasan terhadap Penyalur
KAB./ KOTA -
HASIL PELAKSANAAN Uji coba di 3 Penyalur untuk Penyalur Alim Raya, Seulawah , Cakra Niaga Abadi (Singosari, Kepanjen, Gondang Legi dan Pakis Haji)
Kabupaten Malang
-
Sedang dilakukan Penyalur yang masih melakukan rekonsiliasi sudah menyetujui hasil penataan tetapi belum dapat mendistribusikan sesuai dengan penataan sebelum rekonsiliasi selesai.
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa di beberapa wilayah distribusi tertutup hasil penyaluran penyalur dalam menyalurkan LPG tertentu sesuai dengan hasil penataan banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit terjangkau, sehingga penyaluran belum bisa optimal. Berbeda dengan wilayah kegiatan yang mempunyai kondisi geografis datar, penyaluran sudah cukup baik (walaupun masih ada kendala di perbatasan wilayah administratif).
5.6.1.2
Pengawasan terhadap penggunaan infrastruktur transaksi pembelian yang ter-install pada lembaga penyalur
Pengawasan terhadap infrastruktur disini meliputi beberapa alat yang dijadikan sebagai instrumen transaksi seperti PC Desktop pada penyalur dan EDC pada sub penyalur. Beberapa permasalahan terkait dengan infrastruktur transaksi yang paling umum menjadi sumber tidak efektifnya yaitu masalah sumber daya manusia yang terbatas pada penyalur maupun sub penyalur. Sehingga ketika orang yang mampu mengoperasikan Desktop maupun EDC berhalangan pada waktu tertentu, maka pencatatan transaksi ikut berhenti. Di beberapa wilayah kegiatan, penggunaan infrastruktur transaksi sudah cukup baik, hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran dari lembaga penyalur itu sendiri dalam menggunakan infrastruktur tersebut. Berikut ini gambaran secara umum mengenai hasil pengawasan terhadap penggunaan infrastruktur transaksi pada Malang Raya 2012 :
Tabel 5-15
Hasil Pengawasan terhadap Penggunaan Infrastruktur Transaksi
Kabupaten/ Kota
Kabupaten Malang
Desktop Penggunaan aplikasi desktop di penyalur masih belum cukup optimal, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang mengerti tentang tata cara penggunaan aplikasi desktop penyalur masih sangat terbatas. Perlu adanya transfer pengetahuan tentang cara penggunaan aplikasi desktop ke anggota di penyalur tersebut, sehingga penggunaannya dapat lebih meningkat dan konsisten
EDC Penggunaan EDC di sub penyalur di Kabupaten Malang sudah cukup baik, walaupun ada beberapa sub penyalur yang belum konsisten dalam penggunaannya. Namun diharapkan penggunaannya akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan pembinaan yang dilakukan secara kontinyu di masing-masing sub penyalur
Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa penggunaan infrastruktur transaksi (PC Desktop penyalur dan EDC sub penyalur) sudah cukup baik akan tetapi ada beberapa wilayah yang masih perlu pembinaan dan pengawasan sehingga jumlah transaksi yang menggunakan mesin EDC juga semakin meningkat lagi.
5.6.1.3
Pengawasan terhadap penggunaan kartu kendali dalam transaksi pembelian LPG tertentu di sub penyalur yang telah ditunjuk
Pengawasan terhadap penggunaan kartu kendali dalam transaksi pembelian LPG tertentu di sub penyalur yang telah ditunjuk, hasilnya sangat beragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Kota Semarang merupakan daerah yang mempunyai kesadaran yang paling rendah dibandingkan dengan daerah yang lainnya, secara umum gambaran hasil pengawasan di Malang Raya dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 5-16
Hasil Pengawasan terhadap Kelompok Pengguna di Kab. Malang
KABUPATEN/ KOTA Kabupaten Malang
•
• •
•
5.6.2
HASIL PENGAWASAN Terdapat warga yang masih enggan menggunakan kartu kendali saat bertransaksi, alasanya karena tidak ada benefit yang dirasakan Terdapat warga belum mengetahui anggota kelompok penggunanya Perbedaan tingkat budaya dan pendidikan di wilayah pengguna LPG mengakibatkan sulitnya melakukan pembinaan secara langsung Terdapat warga masih membeli LPG di sub penyalur terdekat tanpa memperhatikan wilayah penataan dan kelompok pengguna
Pembinaan terhadap pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu
Pembinaan terhadap pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu pada tahun 2012, meliputi beberapa hal antara lain: pembinaan terhadap kelompok pengguna mengenai tata cara dan keharusan transaksi menggunakan kartu kendali serta tata cara penggantian/ perubahan kartu kendali, pembinaan kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna terkaitmekanisme penyaluran LPG tertentu dari penyalur – sub penyalur – kelompok pengguna sesuai tata penyaluran yang telah ditentukan.Pembinaan kepada lembaga penyalur terhadap penggunaan dan perawatan infrastruktur sistem transaksi, dan pembinaan kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna terkait penanganan dan pelaporan permasalahan yang timbul selama
implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu dapat dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
5.6.2.1
Pembinaan terhadap kelompok pengguna mengenai tata cara dan keharusan transaksi menggunakan kartu kendali serta tata cara penggantian/perubahan kartu kendali
Pembinaan terhadap kelompok pengguna terkait dengan tata cara dan keharusan transaksi menggunakan kartu kendali dilakukan melalui beberapa cara yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Secara umum setelah dilakukan kegiatan pembinaan, maka akan diadakan semacam evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat pengguna LPG tertentu terhadap materi pembinaan. Evaluasi tersebut berfungsi sebagai control terhadap kegiatan yang dilakukan selama pembinan dan pengawasan.
Tabel 5-17 Kab./ Kota Kabupaten
Hasil Kegiatan Pembinaan terhadap Masyarakat Pengguna LPG
-
Malang
Hasil Pembinaan Keberadaan Customer Service sangat membantu warga pengguna kartu kendali terkait pelayanan dan pengaduan yang dapat dijadikan sebagai pusat informasi distup
-
Masyarakat sudah mulai paham terhadap penggunaan kartu kendali dan tatacara penggunaan serta pengajuan jika kartu kendali rusak atu hilang
Dari hasil pembinaan mengenai kartu kendali dan tata cara penggantian/ perubahannya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah cukup paham bagaimana melakukan transaksi pembelian LPG dengan kartu kendali.Pembinaan tentang hal tersebut secara terus menerusharus selalu dilakukan, agar kesadaran masyarakat dalam menggunakan kartu kendali ketika bertransaksi dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berikut ini ditunjukkan beberapa gambar foto hasil pembinaan dan pengawasan kelompok pengguna di beberapa wilayah implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu. Berikut ini disajikan gambar foto-foto lapangan ketika melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayah kab. Malang yang terkena program implementasi distup. Secara keseluruhan penyalurannya belum optimal (mengingat kondisi geografis yang berupa pegunungan dan luas). Wilayah Kabupaten malang merupakan wiayah yang paling luas diantara 3 wilayah yang termasuk Malang Raya. Kegiatan pembinaan di daerah ini dilakukan dengan menyusuri tiap desa yang terletak didaerah yang cukup sulit dijangkau. Berikut ini ditunjukkan gambar foto kegiatan pembinaan dan pengawasan di wilayah Kab. Malang.
Gambar 5-2
5.6.2.2
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kel. Pengguna Kab. Malang
Pembinaan kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna terkait mekanisme penyaluran LPG tertentu dari penyalur – sub penyalur - pengguna sesuai tata penyaluran yang telah ditentukan
Pembinaan kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna terkait penyaluran sesuai dengan hasil penataan dilakukan pada lembaga penyalur itu sendiri dan kelompok pengguna secara terpisah, namun terkait dengan pembinaan kelompok pengguna, lembaga penyalur juga ikut berpartisipasi. Diharapkan dengan adanya partisipasi dari lembaga penyalur, hasil pembinaan akan lebih optimal. Hasil pembinaan mengenai hasil penataan kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 5-18
Hasil Pembinaan terhadap Lembaga Penyalur
Kabupaten/ Kota -
Kabupaten Malang
-
-
Hasil Pembinaan Secara keseluruhan penyalurannya belum optimal (mengingat kondisi geografis yang berupa pegunungan), akan tetapi ada motivasi besar untuk menyalurkan LPG sesuai hasil penataan Masih dapat melayani pembeli yang bertransaksi tanpa kartu kendali, selama peraturan terkait distup di wilayah tersebut belum ada dan diberlakukan. Beberapa penyalur ada yang tidak mengantar tabung LPG ke sub-sub penyalur yang ditentukan, sehingga sub penyalur harus mengambil sendiri tabung tersebut ke penyalur, oleh karena itu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala Ada beberapa EDC yang kadang eror dan hilang sinyal, sehingga transaksi kadang tidak tercatat dalam mesin EDC, sehingga perlu teknisi untuk meminimalisir kejadian tersebut
Berikut ini ditunjukkan foto hasil pembinaan dan pengawasan terhadap sub penyalur di wilayah implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu.
Gambar 5-3
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sub penyalur di Kab. Malang
Gambar foto diatas adalah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan di wilayah Kab. Malang. Kegiatan tersebut dilakukan di tingkat sub penyalur. Kegiatan pembinaan da pengawasan meliputi kegiatan pendampingan terhadap sub penyalur terkait penggunaan EDC dan mekanisme pelaksanaan distribusi tertutup. Saat ini Kab. Malang memiliki 5 SPBE/SPPBE, 13 penyalur dan 1.301 sub penyalur yang mendistribusikan LPG tertentu dari pertamina hingga kelompok pengguna. Secara keseluruhan hasil kunjungan dari bimbingan dan pengawasan akan membuat lembaga penyalur menjadi lebih aktif untuk saling berinteraksi dan berkoordinasi. Dengan adanya bimbingan dan pengawasan juga akan berpengaruh pada program implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu. Lembaga penyalur merupakan salah satu stakeholder yang berperan secara langsung terhadap program distup yang ada di wilayah. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan melalui bimbingan dan pengawasan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya distup. Berikut ini contoh form hasil kunjungan pembinaan dan pengawasan kelembaga penyalur.
Gambar 5-4
Form Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Penyalur
Form diatas adalah salah satu contoh bentuk form hasil kunjungan terhadap sub peyalur terkait mekanisme implementasi distribusi tertutup di salah satu wilayah. Form tersebut sebagai acuan kunjungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, yang berfungsi juga sebagai form chek list.
5.6.2.3
Pembinaan kepada lembaga penyalur terhadap penggunaan dan perawatan infrastruktur sistem transaksi
Pembinaan kepada lembaga penyalur terhadap penggunaan dan perawatan infrastruktur sistem transaksi dilakukan dalam sekali dalam tiap bulan (dalam bentuk kunjungan ke lembaga penyalur), walaupun untuk kegiatannya di lapangan sendiri dapat dilakukan lebih dari sekali dalam tiap bulan ketika dirasakan perlu (ketika ada beberapa permasalahan teknis dan non teknis) yang diluar kemampuan lembaga penyalur dalam menyelesaikannya.
Tabel 5-19
Hasil Pembinaan kepada Lembaga Penyalur terhadap Penggunaan dan Perawatan Infrstruktur Sistem Transaksi
Kabupaten/ Kota Kabupaten Malang
5.6.2.4
Pelaksana Tim penyuluh lapangan
Hasil Pembinaan lembaga penyalur cukup memahami tata cara penggunaan dan perawatan infrastruktur sistem transaksi yang terpasang di masing-masing wilayah
Pembinaan kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna terkait penanganan dan pelaporan permasalahan yang timbul selama implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu
Pembinaan kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna terkait penanganan dan pelaporan permasalahan yang timbul selama implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu. Pembinaan tersebut dilakukan untuk membina dan memberikan pendampingan serta memberi pemahaman kepada lembaga penyalur dan kelompok pengguna yang ada di masing-masing wilayah. Berikut ini ditunjukkan data hasil pembinaan dari masing-masing wilayah implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu.
Tabel 5-20
Hasil Pembinaan terkait penanganan dan pelaporan permasalahan yang timbul
selama implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu Kabupaten/ Kota Kabupaten Malang
Pelaksana Tim penyuluh lapangan
Hasil Pembinaan Melalui Customer Service, lembaga penyalur dan kelompok pengguna dapat melaporkan dan berbagai permasalahan yang timbul terkait pelporan dan transaksi. Dalam hal ini sebagian lembaga penyalur sudah sangat paham terhadap mekanismenya
5.6.3
Pelayanan terpadu penanganan dan informasi pelanggan LPG tertentu dan lembaga penyalur
Pelayanan terpadu (customer service) adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepuasan customer, sehingga memiliki perasaan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi harapan pelanggan. Pelayanan terpadu adalah sistem yang dibangun untuk menangani keluhan atau pengaduan pelanggan terkait dengan diimplementasikannya sistem pendistribusian LPG tertentu di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Proses pelayanan terpadu ini yaitu melalui layanan telepon dimana setiap masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau keluhan terkait implementasi sistem pendistribusian LPG tertentu dapat menelepon pada line telfon yang ada pada posko-posko yang disediakan ataupun dengan bertatap muka langsung dengan pegawai front office. Customer Serviceakan merekap semua pengaduan kemudian melaporkannya kebagian back office untuk kemudian ditindaklanjuti.Berikut ini skema tata cara pelayanan terpadu.
Gambar 5-5
Skema Tata Cara Pelayanan Terpadu
Pelaksanaan pelayanan terpadu tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pelaksanaan implementasi disrtribusi tertutup LPG tertentu di masing-masing wilayah distup. Hal tersebut merupakan cara standar yang digunakan ketika melakukan pelayanan terhadap anggota dan para pelaku distribusi tertutup.Masing-masing wilayah sudah terdapat tempat pelayanan dan pengaduannya, pelayanan ini sering disebut dengan customer service.Tugas dari pelayanan terpadu tersebut adalah untuk menampung dan melayani segala bentuk pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan distribusi tertutup. Pelaku distribusi tertutup tersebut yaitu penyalur, sub penyalur dan kelompok pengguna. Pengaduan dan keluhan tersebut dapat berupa sistem nya maupun hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaannya.Berikut ini ditunjukkan beberapa gambar foto customer servicesdi beberapa wilayah implementasi distup.
Gambar 5-6
Pelayanan Terpadu Customer Service Kabupaten Malang
Gambar foto diatas adalah foto customer service yang berada di wilayah perwakilan Malang Raya. Kantor ini beralamat: lengkap di Jl. Basuki Rahmad 6A, Kota Malang.Wilayah Malang raya merupakan salah satu wilayah bagian dari propinsi Jawa Timur yang melakukan program implementasi distribusi tertutup. Wilayah ini terdiri dari tiga wilayah kab/kota, yaitu Kota Malang, Kab. Malang dan Kota Batu. Untuk perkantoran customer service terdapat di satu wilayah saja, yaitu di kota Malang, mengingat wilayah tersebut sangat berdekatan. Akan tetapi untuk pelayanan terpadu dapat dilakukan di masing-masing wilayah kantor perwakilannya yang terdapat di kota malang, kab. Malang dan Kota Batu. Fungsi dari customer service ini adalah untuk menampung segala keluhan berkaitan dengan implementasi distribusi tertutup dan melakukan pelayanan serta penanganansecara terpadu terhadap keluhan dan pengaduan tersebut. Berikut ini disajikan grafik hasil pelayanan terpadu di wilayah Malang raya.
Lainnya
46
Infrastruktur IT
80
Penataan
47
Kartu Kendali
60
Gambar 5-7
Grafik Hasil Pelayanan Terpadu di Malang Raya
Grafik tersebut adalah hasil pelayanan terpadu wilayah Malang Raya yang diambil pada bulan september 2012. Pelaksanaan pelayanan terpadu di wilayah Malang raya dilakukan secara hotline maupun secara langsung. Secara hotline artinya bahwa pelayanan dilakukan melalui hubungan telpon, sedangkan secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung tempat pelayanan tersebut untuk kemudian diterima oleh petugas pelayan terpadu. Rata-rata pelayanan ini menangani masalah yang berkaitan dengan hal-hal teknis penggunaan EDC di sub penyalur, PC Desktop di penyalur, masalah penggunaan kartu kendali serta hal-hal yag berkaitan dengan proses penataan wilayah salur LPG. Berdasarkan data dari pelayanan terpadu, di wilayah ini yang paling banyak jumlah pengaduannya adalah keluhan terkait infrastruktur IT sebanyak hampir 80 pengaduan. Sedangkan pengaduan berkaitan dengan kartu kendali sebanyak 60 pengaduan. Sedangkan masalah penataan terdapat 47 pengaduan dan sisanya sebanyak46 aduan berkaitan dengan masalah-masalah teknis.
5.6.3.1
Pengaduan dan pelayanan pengguna LPG tertentu (penerima kardal), kelompok pengguna dan lembaga penyalur LPG tertentu terkait permasalahan terhadap sistem dan penyaluran
Pengaduan dan pelayanan pengguna LPG
tertentu (penerima kardal), kelompok pengguna dan lembaga
penyalur LPG tertentu terkait permasalahan terhadap sistem dan penyaluran pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu tahun 2012 dapat dilihat dibawah ini :
Tabel 5-21
Hasil Pembinaan terkait terkait permasalahan terhadap sistem dan penyaluran LPG
Kabupaten/ Kota Kabupaten Malang
Jenis Permasalahan (jumlah pengaduan) Kartu Kendali Penataan Infrastruktur IT 32% 19% 27%
Lainnya 22%
Secara umum pelayanan terpadu banyak menampung keluhan terhadap infrastruktur sistem transaksi (PC Desktop penyalur dan EDC sub penyalur) sebagai contoh seperti keluhan terhadap thermal paper (paling
banyak) dan penggunaan aplikasi desktop secara detail (pengambilan data pada waktu tertentu). Untuk kartu kendali lebih banyak menampung masalah pengajuan kartu baru dan kartu yang hilang, penanganan masalah kartu kendali dilakukan oleh back office, sedangkan masalah penataan terkait wilayah salur maupun kelompok pengguna relatif rendah. Hal ini sebagian besar sudah terselesaikan ketika dilakukan pembinaan dan pengawasan terkait penataan. Berikut ini ditunjukkan data tentang pelayanan terpadu di wilayah distup pada bulan Desember 2012.Pusat informasi dan data terkait pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup Pusat informasi dan data terkait pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup dalam pelayanan terpadu menyediakan berbagai macam informasi yang diperuntukkan bagi mereka yang memerlukannya (stakeholder terkait maupun perorangan yang digunakan sebagai bahan penelitian dengan surat keterangan yang resmi). Data yang disediakan dalam pelayanan terpadu di wilayah secara umum merupakan hasil implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu di wilayah tersebut. Data yang ada dalam pelayanan terpadu (customer service) tersebut berupa : 1.
Statistik penyaluran penyalur dan SPPBE di wilayah;
2.
Data penerima paket perdana LPG 3 kg (DP3);
3.
Data hasil verifikasi penerima dan penerima kartu kendali terakhir;
4.
Data dan karakteristik lembaga penyalur dan jalur distribusi;
5.
Data transaksi penyalur dalam satuan waktu yang diperlukan untuk validasi penataan penyalur;
6.
Volume realisasi penyaluran SP(P)BE dan penerimaan penyalur di wilayah.
5.7
Perhitungan volume transaksi LPG Tertentu
Perhitungan volume transaksi LPG tertentu dalam kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu dilakukan dalam bentuk verifikasi volume isi ulang ( refill) pada SPBE/SPPBE dan penyalur. Dalam kegiatan verifikasi ini akan didapatkan data volume transaksi yang nantinya akan dibandingkan dengan data dari PT. Pertamina. Rentang waktu perhitungan volume transaksi yaitu dari bulan Januari 2012 hingga Desember 2012 (selama setahun). Mekanisme verifikasi yang dilakukan telah dijelaskan dalam bab metodologi laporan ini.
5.7.1
Pemeriksaan data sistem berbasis delivery order/DO yang dimiliki Badan Usaha Pelaksana PSO (PT. Pertamina (Persero)) dengan bukti transaksi Surat Pengantar Pengiriman/SPP di Penyalur
Pemeriksaan data sistem berbasis delivery order/DO yang dimiliki Badan Usaha Pelaksana PSO (PT. Pertamina (Persero)) disertai dengan bukti transaksi Surat Pengantar Pengiriman/SPP di Malang Raya. Berikut ini adalah verifikasi refill keseluruhan untuk tahun 2012 (periode 1 Januari – 15 Desember) : Berikut ini adalah hasil verifikasi refill tahun 2012 wilayah kabupaten malang kegiatan:
Kabupaten Malang Total verifikasi refill pada bulan Januari – 15 Desember 2012 di Kabupaten Malang sebanyak 16.643 DO atau setara dengan 27.583.206 kg. Hasil verifikasi refill di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa di wilayah tersebut terdapat Penyalur dengan penyaluran LPG 3 kg terbesar yaitu PT. Sari Bumi Mulia dengan total penyaluran sebanyak 2.476 DO atau setara dengan 4.159.518kg. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel verifikasi refill dibawah ini:
Tabel 5-22
Verifikasi Refill Kabupaten Malang
Penyalur CV. Putra Abadi Pers. UD. Aminudin PT. Abadi Putra Jaya PT. Cakra Niaga Abadi PT. Cataloq Indah Warna PT. Garuda Patra Anvika Jaya PT. Gempar Nusantara PT. Gunawan Migas PT. Mulya Sri Rejeki PT. Sari Bumi Mulia PT. Seulawah Inong (Mlg) PT. Sinar Wahana Surya Mandiri PT. Sumber Alam Rasyid Keluarga PT. Sumber Makmur Jaya Lestari PT. Sutopo Putra PT. Wargo Warisonowaris W. Puskopad Dam V Brawijaya
∑ DO MySAP 235 244 678 2,386 944 265 873 308 1,152 2,476 2,358 790 348 1,440 509 636 841
Grand Total
5.7.2
16,483
∑ DO SPP 235 227 626 2,236 918 264 843 307 1,071 2,374 2,042 767 340 1,377 497 618 819
15,561
∑ DO TF 0 17 52 150 26 1 30 1 81 102 316 23 8 63 12 18 22
∑ DO SPP + TF 235 244 678 2,386 944 265 873 308 1,152 2,476 2,358 790 348 1,440 509 636 841
922
∆ DO -
16,483
∑ Verifikasi Kg 394,800 409,650 1,139,040 4,005,108 1,585,920 445,200 1,466,640 532,740 1,851,360 4,159,518 3,961,440 1,312,200 584,640 2,400,000 853,590 1,068,480 1,412,880
-
27,583,206
Data Transaksi LPG Tertentu
Hasil transaksi secara keseluruhan pada bulan juli-desember 2012 menunjukkan adanya variasi jumlah transaksi. Berdasarkan pada hasil perhitungan jumlah transaksi pada bulan desember 2012 dapat diketahui bahwa jumlah transaksi terbesar berada di Kota Malang, kemudian Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Kabupaten Malang Total pencatatan transaksi dengan menggunakan Electronic Data Capture (EDC) dan Logbook pada bulan Juni – Desember 2012 di Kabupaten Malang sebanyak 8.926 tabung. Untuk data transaksi per bulan secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 5-23 Bulan Juni Juli Agustus September
Pencatatan Transaksi Kabupaten Malang Tabung EDC 944 27 739 672
Tabung Logbook 1,280 674 673 631
Tabung Total 2,224 701 1,412 1,303
Bulan Oktober November Desember Grand Total
Tabung EDC 222 115 1,061 3,780
Tabung Logbook 636 642 610 5,146
Tabung Total 858 757 1,671 8,926
Berbagai pekerjaan yang dilakukan dilapangan, sedikit banyak seringkali mendapat hambatan dan kendala yang secara tidak langsung akan mempengaruhi hasil kerja dari pekerjaan tersebut. Kendala tersebut menjadi permasalahan yang cukup menyita waktu. Dalam pelaksanaan di lapangan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan hasil pekerjaan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu belum optimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial kemasyarakatan dari pengguna LPG tertentu yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
6.1
Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan yang ditemukan di lapangan terkait dengan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu wilayah kabupaten malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.
Identifikasi dan inventarisasi data sekunder Data sekunder yang berasal dari kegiatan distribusi tertutup 2011 dijadikan sebagai data awal untuk kegiatan implementasi distribusi tertutup tahun 2012.
2.
Evaluasi metodologi pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pembinaan dan pengawasan pendistribusian LPG tertentu secara tertutup 2011. Pembinaan dan pengawasan pada tahun 2011 bergantung pada sistem regulasi yang telah ada, masingmasing wilayah kegiatan memiliki perkembangan regulasi yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan hasil pembinaan dan pengawasan belum tercapai secara optimal (berdasarkan data transaksi LPG 3 kg yang tercatat dalam sistem transaksi).
3.
Perijinan dan koordinasi dengan stakeholder Perijinan dan koordinasi dengan stakeholder membutuhkan waktu yang tidak singkat baik dari level pusat maupun daerah, hal ini mengakibatkan pekerjaan distribusi tertutup mengalami sedikit masalah terkait waktu karena perijinan merupakan bahan legalitas dari kegiatan 2012 ini.
4.
Persiapan dan pelatihan kepada pelaksana kegiatan di wilayah Persiapan dan pelatihan kepada pelaksana kegiatan di wilayah ditujukan untuk memberi pengetahuan dan bekal kepada pelaksana di lapangan. Persiapan meliputi penyediaan infrastruktur dan logistik yang digunakan dalam rangka kegiatan distribusi tertutup.
5.
Implementasi infrastruktur sistem pendistribusian LPG tertentu Implementasi infrastruktur meliputi pendistribusian PC desktop di Penyalur, dan Electronic Data Capture (EDC) di sub Penyalur yang ada diMalang Raya.
6.
Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu Pembinaan dan pengawasan kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu law enforcement model , relationship&persuation model , dan gabungan keduanya. Pembinaan dan pengawasan pada Penyalur dan sub Penyalur dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap lembaga Penyalur yang baru.
7.
Pelaksanaan pelayanan terpadu(customer service) Hasil pelaksanaan pelayanan terpadu pada kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu tahun 2012 terbesar berasal dari keluhan seputar infrastruktur IT (kartu kendali, infrastruktur lembaga penyalur, dan mekanisme terkait perangkat IT tersebut)
8.
Perhitungan volume transaksi isi ulang LPG tertentu (verifikasi refill) Verifikasi isi ulang LPG isi ulang LPG tertentu dilakukan pada periode 1 Januari – 15 Desember 2012, dari hasil verifikasi tidak terdapat selisih antara DO MySAP Pertamina dengan SPP dari Penyalur.Secara singkat hasil kegiatan wilayah Kabupaten Malang, total DO hasil verifikasi 16.483 DO atau setara dengan 27.583.206 kg
9.
Monitoring transaksi LPG tertentu Monitoring transaksi LPG tertentu di Malang Raya pada kegiatan implementasi pendistribusian tertutup LPG tertentu 2012 menggunakan sistem yang berbasis IT, data yang masuk dalam sistem pencatatan IT berasal dari EDC dan logbook. Secara singkat hasil wilayah Kabupaten Malang, total transaksi 8.926 tabung
Secara umum hasil kegiatan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu masih membutuhkan perbaikan untuk masa yang akan datang. Implementasi distribusi tertutup sendiri melibatkan perubahan masyarakat secara luas dan massal agar melaksanakan kegiatan yang diharapkan. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat, dan kesadaran tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat agar menjalankan suatu sistem yang baru (distribusi tertutup) bagi masyarakat tersebut .
6.2
Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang dapat dikembangkan untuk pekerjaan implementasi sistem pendistribusian tertutup LPG tertentu kedepan antara lain : 1.
Sistem distribusi tertutup perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus, karena jeda waktu pelaksanaan distribusi tertutup sangat mempengaruhi secara signifikan keberhasilan sebelumnya baik dari lembaga penyalur maupun pengguna LPG 3 Kg;
2.
Pembinaan dan pengawasan pada lembaga penyalur dan kelompok pengguna dengan menggunakan sistem relationship model akan mempererat hubungan antar pelaku distribusi tertutup dan mempermudah dalam melaksanakan program yang ada;
3.
Perlu didorong sistem kemandirian para pelaku distribusi LPG 3 Kg melalui pendekatan terintegrasi;
4.
Pengembangan sistem pelayanan terpadu (customer service) melalui internet dan layanan sms akan memudahkan pelaku distribusi tertutup dalam menyelesaikan masalah ataupun mendapatkan informasi penting terkait dengan distribusi tertutup yang ada;
5.
Di masa yang akan datang nama Penyalur pada MySAP diharapkan konsisten dari waktu ke waktu, hal tersebut mempengaruhi proses verifikasi (akurasi dan waktu);
6.
Pemberian penghargaan (reward) bagi pelaku distribusi tertutup per wilayah akan memberikan motivasi tersendiri dan mendorong perbaikan ke arah yang lebih positif dalam sistem distribusi tertutup;
7.
Peran dari stakeholder secara terus menerus akan meningkatkan kualitas distribusi tertutup yang ada saat ini, mengingat kegiatan ini melibatkan secara massal pelaku distribusi tertutup (lembaga penyalur dan pengguna LPG 3 Kg) dan tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat.
