1. Dibawah ini yang merupakan merupakan Unsur-unsur PPh Pasal 21, adalah a. Wajib Pajak b. Pemotong Pajak c. Obyek Pajak d. Tarif Pajak e. Semua Benar
2. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT Cunha, mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 1995 sebesar sebesar Rp 1 Miliar. Perkiraan penghasilan = 50% x Rp1 Miliar
=
Rp500.000.000,-
Berapakah jumlah yang harus dibayarkan menurut PPh Pasal 26 a.
PPh Pasal 26 = 20% x Rp500.000.000,-
= Rp100.000.000,- (10% x Rp1
Miliar) b.
PPh Pasal 26 = 10% x Rp500.000.000,-
Rp50.000.000,- (10% x Rp500jt)
c.
PPh Pasal 26 = 15% x Rp1 Miliar
= Rp150.000.000
d.
PPh Pasal 26 = 25% x Rp1 Miliar
= Rp250.000.000
e.
Salah Semua
3. Apa saja yang yang bukan termasuk objek PPH pasal 22, kecuali a.
Impor barang barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan
Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. b.
Impor Barang yang tidak dibebaskan dari Bea Masuk.
c.
Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
d.
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000 dan tdk meru-
pakan pembayaran yang terpecah-pecah. e.
Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
4. PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai Rp300.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada non-SPBU. Maka, berapakah PPh Pasal 22 yang dipungut? a.
Rp. 200.000
b.
Rp. 500.000
c.
Rp. 700.000
d.
Rp. 900.000
e.
Rp. 1.100.000
PPh Pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah: 0,3% x Rp 300.000.000 = Rp900.000
5. CV. Karya Sejati membayar jasa akuntansi ke KAP Candra & Partner sebesar Rp10.000.000 ( tidak termasuk PPN ) Pada tanggal 1 April 2010 dan PPh 23 langsung dipotong CV.Karya Sejati. Besarnya PPh 23 Terutang ? a.
Rp. 60.000
b.
Rp. 80.000
c.
Rp. 100.000
d.
Rp. 120.000
e.
Rp. 140.000
Besarnya PPh 23 yaitu = 2%x 30% x 10.000.000 = Rp60.000 Rumus PPh 23 yaitu : 2% x DPP Ket :
2 % merupakan tarif Tunggal ( Jika WP Tidak punya NPWP Tarif
menjadi 4% ) DPP merupakan dasar pengenaan pajak, yang mana jasa akuntansi pengenaan pajaknya adalah 30%.
6. Tarif Pemotongan 15% dari jumlah bruto atas penghasilan pajak pasal 23 berupa, Kecuali a.
Deviden
b.
Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang c.
Royalty
d.
Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 e.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
7. Dalam PPH 24 pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri : a. b. c. d. e.
laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaian di luar negeri dokumen pembayaran pajak di luar negeri a dan b benar semua benar
8 .Pajak Penghasilan Pasal 24 yang boleh diperhitungkan/dikreditkan tersebut antara lain penghasilan dari luar negeri berupa a. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya b. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak c. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak d. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dankegiatan e. Semua Benar
9.
Hal-hal penting sehubungan dengan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 25 untuk WP Orang Pribadi tertentu, kecuali a. KPP lokasi adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat usaha/gerai (outlet). b. KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal WP Orang Pribadi yang bersangkutan c. KPP Domisili adalah KPP yang wilayah kerjanya tidak meliputi tempat tinggal WP Orang Pribadi yang bersangkutan. d. Jika WP Orang Pribadi tertentu menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final e. Jika WP Orang Pribadi tertentu tidak memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat final
10. Setelah melalui perhitungan ternyata utang pajak penghasilan PT DYNANIC yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2005 sebesar Rp. 56.500.000,00. Sedangkan kredit PPh pasal 21, 22, 23 dan 24 tahun 2005 berjumlah Rp. 17.500.000,00. Maka angsuran PPh pasal 25 PT DYNAMIC untuk setiap bulannya pada tahun 2006 adalah sebesar …. a.
Rp. 2.250.000
b.
Rp. 3.250.000
c.
Rp. 4.000.000
d.
Rp. 4.500.000
e.
Rp. 5.000.000
Jawaban penyelesaiannya adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan Terutang (SPT tahun 2005) = Rp. 56.500.000,00 Kredit PPh pasal 21, 22, 23 dan 24 tahun 2005 = Rp. 17.500.000,00 Rp.39.000.000,00 PPh pasal 25 per bulan 39jt/12 = Rp. 3.250.000
11. Cristian Halim warga Negara Austria melatih sepak bola baru 1 bulan di Indonesia sebagai pelatih tim sepak bola Persija dan dikontrak selama 2 tahun, tergolong sebagai Subjek Pajak apakah Cristian Halim tersebut ... a. Subjek Pajak Luar Negeri b. Subjek Pajak Dalam Negeri c. Bukan Objek Pajak d. Semua Benar e. Semua Salah 12. Manakah dibawah ini yang bukan merupakan pemotong PPh Pasal 21 ? a. Penyelanggara kegiatan b. Dana pensiun c. Perusahaan sebagai pemberi kerja d. Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha yang sematamata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga e. Orang prinadi yang melakukan kegitan usaha dan pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lainnya
13. Kevin merupakan seorang karyawan di PT Maju Mundur, dia menikah dengan Maudy seorang karyawati bank dimana selain bekerja Maudy juga mempunyai usaha salon kecantikan. Kevin mempunyai 3 orang. Berapakah nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Kevin ? a. K/0 b. K/2 c. K/3 d. K/I/3 e. K/5 14. Berapa nilai PTKP tahun 2013 untuk soal nomor 3 ? a. Rp 24.300.000 b. Rp 32.400.000 c. Rp 30.375.000 d. Rp 56.700.000 e. Rp 36.450.000 15. Berapa tarif umum PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri ? a. 5% x Penghasilan Bruto b. 10% x Penghasilan Bruto c. 20% x Penghasilan Bruto d. 2,5% x Penghasilan Bruto e. 50% x Penghasilan Bruto 16. Siapakah pemungut PPh pasal 22 untuk kegitan import barang ? a. Bank Devisa b. Ditjen Bea dan Cukai c. Perusahaan Pengimport d. A dan B benar e. B dan C benar 17. Berapa tarif PPh pasal 22 import untuk barang yang tidak dikuasai ? a. 2,5% x Nilai import b. 4,5% x Nilai import c. 2% x Nilai import d. 7,5% x Nilai import e. 10% x Niali import 18. Siapakah yang bukan termasuk pemotong PPh pasal 23 a. WHO dan UNESCO b. Penyelenggara Kegiatan c. Badan Pemerintah d. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
e. Semuanya Salah 19. Kenapa Jasa yang dilakukan orang pribadi tidak dipotong PPh Pasal 23 ? a. Karena Jasa yang dilakukan Orang Pribadi merupakan objek PPh 21 b. Karena Jasa yang dilakukan Orang Pribadi merupakan objek PPh 22 c. Karena Jasa yang dilakukan Orang Pribadi merupakan objek PPh 24 d. Karena Jasa yang dilakukan Orang Pribadi merupakan objek PPh 25 e. Karena Jasa yang dilakukan Orang Pribadi merupakan objek PPh 25 20. Andre menerima penghasilan bruto selama tahun 2014 sebesar Rp 62.000.000,- dengan PPh 21 yang telah dipotong oleh perusahaan nya sebesar Rp 1.432.500. Media apakah yang digunakan Andre untuk melaporkan PPh orang Pribadinya di tanggal 31 Maret 2015? a. Form 1771 b. From 1771 S c. From 1770 d. From 1770 S e. From 1770 SS
21. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak sesuai dengan tarif ……. a. PPh Pasal 21 b. PPh Pasal 17 c. PPh Pasal 29 d. PPh Pasal 23 e. PPh Pasal 25
22. Berikut yang tidak dikenakan pajak, kecuali … a.Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. b. Bantuan atau sumbangan c. Imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura d. Iuran dana pensiun
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan 23. Pajak atas pengahasilan yang diterima orang pribadi yang berupa gaji atau upah adalah a. PPh Pasal 21 b. PPh Pasal 17 c. PPh Pasal 22 d. PPh Pasal 23 e. PPh Pasal 26
24. WP orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah a. Penyelenggara kegiatan b. Pengawai tetap c. Pemotong PPh pasal 21 d. Peserta kegiatan e. Subjek pajak PPh pasal 21
25. Bagi WP Badan, besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah …. a. Sama dengan penghasilan neto b. Penghasilan neto – PTKP c. (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan) – PTKP d. Penghasilan bruto e. Peredaran bruto
26.PPh Pasal 21 bagi penerima pensiunan berkala adalah ….
a. Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh b. (Penghasilan neto- PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh c. (Penghasilan bruto - PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh d. Penghasilan neto x tarif pasal 17 UU PPh e. (Penghasilan bruto – biaya jabatan - PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh
27. Pajak yang dikenakan atas dasar subjeknya disebut pajak .... a. langsung b. tidak langsung c. subjektif d. objektif e. Penghasilan 28. Makin besar pendapatan seseorang, makin besar tarif pajak yang diterima. Sistem pungutan pajak tersebut berdasarkan tarif pajak .... a. tetap b. distribusi c. degresif d. progresif e. Tunggal
29. Besarnya PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP adalah …. a. 20% dari PKP b. 5% dari PKP c. 20% dari jumlah PPh yg seharusnya dipotong d. 120% dari PKP e. 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong
30. Berikut merupakan wajib pajak PPh Pasal 21, kecuali … a. Pegawai b. Penerima uang pesangon
c. Dokter d. Pejabat perwakilan diplomatic dari Negara asing e. konsultan
31. Pemberian natura yang diberikan pihak-pihak berikut ini kepada pegawainya dapat menjadi objek PPh Pasal 21, kecuali yang diberikan oleh : a. Kedutaan asing b. Perusahaan Pelayaran c. Perusahaan persewaan bangunan d. Pemberi kerja yang dikenai PPh bersifat final e. Tidak ada jawaban yg benar 32. Dibawah ini yang bukan sebagai Pemotong PPh Pasal 21 adalah a. Pemberi Kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan b. Bendahara atau pemegang kas Pemerintah c. Penyelenggara kegiatan d. Organisasi International yang ditetapkan Menkeu e. Dana Pensiun atau Jamsostek 33. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja yang bukan menjadi Objek PPh Pasal 21 adalah : a. Jaminan Keselamatan Kerja b. Premi Jaminan Hari Tua c. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja d. Premi Jaminan Kematian e. Asuransi Jiwa 34. Dibawah ini adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, kecuali: a. Pegawai b. Penerima Uang Pesangon c. Peserta Kegiatan d. Badan Usaha e. Karyawan 35. Besarnya PTKP terbaru terakhir disesuaikan berdasarkan… a. PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 b. Pasal 7 UU nomor 36 tahun 2008 c. Pasal 7 UU nomor 28 tahun 2007 d. PMK-122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 e. Tidak ada yg benar
36. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seperti yang diuraikan dibawah ini, Kecuali : a. Pejabat perwakilan diplomatik b. Konsulat atau pejabat lain dari negara asing c. Organisasi International yang ditetapkan Menkeu d. Warga negara Indonesia yang diperbantukan dalam Jabatan Perwakilan Diplomatik yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. e. Pemerintah atau Pejabat 37. Jumlah Biaya Jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulan adalah a. 5% dari Ph Bruto max. Rp 6.000.000,b. 5% dari Ph Bruto max Rp 500.000,c. 1% dari Ph Bruto max. Rp 500.000,d. 2,5% dari Ph Bruto max Rp 2.500.000,e. 2,3% dari ph Bruto max Rp 3.000.000,38. Jumlah Biaya Pensiun yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto penerima Pensiun berkala adalah a. 2,5% dari Ph Bruto max. Rp 5.000.000,b. 2,5% dari Ph Bruto max Rp 2.400.000,c. 5% dari Ph Bruto max. Rp 5.000.000,d. 5% dari Ph Bruto max. Rp 2.400.000,e. 1% dari Ph Bruto max. Rp 2.500.000,39. Berikut ini adalah tanggungan yang diperkenankan untuk penghitungan PTKP Wajib Pajak, kecuali : a. Anak b. Ayah c. Adik Kandung Wajib Pajak d. Mertua e. Kaka Kandung Wajib Pajak 40. Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan, mana pernyataan dibawah ini yang benar: a. Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto b. Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pemberi kerja adalah objek PPh c. Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh karyawan dikurangkan dari penghasilan bruto d. Premi Asuransi yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang dari penghasilan bruto
e. Tidak ada jawaban yg benar
